Waktu : 8 x 45 Menit (Keseluruhan KD)Standar Kompetensi :3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi

Kompetensi Dasar :3.1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peran serta perkembangan pers di Indonesia. 3.2. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokrasi di Indonesia. 3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebeba-san kebebamedia massa dalam masyara-kat masyarademokrasi di Indonesia.

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi Kompetensi Dasar : 3.1.Mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peran serta perkembangan pers di Indonesia.

(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Menjelaskan pengertian pers. Menguraikan tentang teori-toeri pers. teoriMendeskripsikan sistem pers di beberapa negara. Menganalisis sifat, fungsi, dan peranan pers serta perkembangan pers di Indonesia.

Pengertian Pers

Otoritarian Libertarian Komunis

PERKEMBANGAN PERS

TeoriTeori-teori Tentang Pers

Barat (USA) Sistem Pers di Beberapa Negara Sifat, Fungsi dan Peranan Pers Komunis (Rusia) Karakteristik Pers Barat & Komunis

Perkembangan Pers di Indonesia

1. Pengertian, Fungsi & Peran Serta Perkembangan Pers di Indonesia a. Pengertian PersIstilah Pers diberi pengertian dengan penerbitan pers. Belakangan pengertiannya meliputi dua hal : a. Pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan b. Pers dalam arti luas, yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai pengganti istilah printed mass media. media. Wartawan sebagai bagian dari pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (tulis(tulis-menulis berita).

Lanjutan . 1. Ensiklopedi Pers Indonesia, istilah Pers merupakan sebutan Indonesia, bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media masa atau wartawan. 2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi : mencari, memperoleh, memimemiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan suara, grafik maupun dlm bentuk lainnya dgn menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yg tersedia. 3. Profesor Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit menganAdji, mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau beritapenyiaranberitaberita dengan kata tertulis. Dalam arti luas, yaitu memasukluas, memasukkan di dalamnya semua media mass communications yang memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan katakata-kata tertulis maupun dengan lisan. lisan.

Lanjutan .

4. L. Taufik, dalam bukunya, pengertian pers terbagi dua : a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media tercetak. b. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film dan internet. 5. Leksikom Komunikasi, Pers berarti : 1) usaha percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah press atau pers : surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) & dalam arti luas yaitu, menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).

b. Teori-teori Tentang Pers TeoriTeori Pers OtoritarianMenganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. individu.Menurut Mc. Quail, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pers Quail, prinsipotoritarian : 1. Media selamanya (akhirnya)harus tunduk kepada penguasa yang ada. 2. Penyensoran dapat dibenarkan. 3. Kecaman thd penguasa atau penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat diterima. 4. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

Teori Pers Libertarian Berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yg seluasseluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki tersebut.Teori ini memandang sensor merupakan tindakan yg inkonstitusional thd kemerdekaan pers. Karena pers mempunyai tugas : 1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan) 2. Melayani kebutuhan kehidupan politik 3. Mencari keuntungan (demi kelangsungan hidupnya) 4. Menjaga hak warga negara 5. Memberi hiburan.

Lanjutan .

Krisna Harahap, menyebutkan ciri-ciri pers Harahap, ciriLibertarian :1. Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan, penyen 2. Penerbitan & pendistribusian terbuka bagi setiap orang orang tanpa memerlukan izin atau lisensi, 3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana, 4. Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal, 5. Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan den publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan halberkaitan dengan opini dan keyakinan, 6. Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpupengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, 7. Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka.

Teori Tanggung Jawab SosialBahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan pers itu perlu masyarakat. dibatasi oleh dasar moral, etika & hati nurani insan pers. Komisi Kemerdekaan Pers, bahwa kemerdekaan pers itu Pers, harus diartikan : diartikan 1. Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan individu lain. kepentingan2. Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi segikeamanan negara. 3. Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku.

Lanjutan .

Prinsip utama teori Tanggung Jawab Sosial, sbb :1. Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat. 2. Menetapkan standar yang tinggi atau professional tentang keinformasian, kebenaran, obyektivitas, keseimbangan, dsb. 3. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada. 4. Menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama. 5. Bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan. 6. Memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab. 7. Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Teori Pers KomunisPers merupakan alat pemerintah (partai yg berkuasa) dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa .

CiriCiri-ciri Teori Pers Komunis : 1. Media berada di bawah pengendalian kelas pekerpekerja, karenanya ia melayani kepentingan kelas tsb. 2. Media tidak dimiliki secara pribadi. 3. Masyarakat berhak melakukan sensor & tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi anti masyarakat.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

1

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Fungsi dan Peran Serta Perkembangan Pers Indonesia (Pengertian Pers, dan Teori-teori tentang pers), dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang Pers sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! tokohPendapat anda tentang Pers, ....................................................... No 1. 2. Tokoh Uraian Singkat

Oemar Seno ....................................................................... Adji L. Taufik .......................................................................

Lanjutan . 2. Dalam teori pers Otoritarian menganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Berikan penjelasan singkatnya yang dimaksud dengan ! a. Negara sebagai ekspresi tertinggi : ....................................... b. Mengungguli masyarakat : ...................................................... 3. Menurut Teori Tanggung Jawab Sosial, kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Dasar Moral Hati Nurani Insan Pers

.................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

Lanjutan .

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa di dalam pers kemerdekaan yang mutlak hanyalah merupakan khayalan belaka ! ...........................................................................................................5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada teori pers Otoriterian dengan Komunis di bawah ini !

Persamaan

Perbedaan

.................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

c. Sistem Pers di Beberapa Negara Sistem Pers Barat (USA) Representasi sistem pers barat ini dapat diwakili oleh sistem pers Amerika Serikat dan Eropa. Pada umunya baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah Liberalisme, yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik dan sistem pemerintahan mereka. Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah (bkn merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara). negara-

Lanjutan .

Sistem Pers Komunis (Rusia) Pers di negara Komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah; tidak adak kepemilikan oleh perorangan atau swasta. Pers digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan digunakan kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda dan agitasi. agitasi. Ada lembaga kontrol/sensor yang diberi kontrol/ nama Glavit. Tugasnya : mengawasi bahanGlavit. Tugasnya bahanbahan pers yang akan dipublikasikan dan tugastugas-tugas untuk mengamankan politik ideologis dan keamanan. keamanan.

Lanjutan .

Menurut F. Rachmadi, fungsi pers komunis : 1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif. 2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader kaderkomukomu-nis di kalangan masa. 3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memmobilisasi dan berorganisir masa untuk pembangunan ekonomi. 4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit, keputusan, intruksi yang di keluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh Pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain dari pemerintah. 5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik.

Sistem Pers di Negara-Negara BerkembangCiriCiri-ciri khusus : 1. Cenderung mengikuti sistem pers negara bekas penjajahnya. 2. Masih mencari bentuk yang tepat, sehingga kurang stabil. tepat, 3. Dituntut dapat berperan sebagai agent of social change dan mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan. 4. Dalam pelaksanaannya, terdapat pembatasan-pembatasan pelaksanaannya, pembatasandengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility ). 5. Mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu; ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi. 6. Pola hubungan antara pers & pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada sistem(libertarian, authoritarian, social responsibility, dll.). responsibility,

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

2

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal halberikut :1. Rumuskan kembali pemahaman tentang Sistem Pers yang diterapkan di beberapa negara (Barat, Komunis dan Berkembang) ! 2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pers di negaranegaranegara barat (terutama di Amerika Serikat yang berfalsafah liberalisme) ada tidak sependapat dengan kebebasan pers yang ada ! 3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di negara-negara Komunis negarapada umumnya, kebebasan pers sulit diwujudkan ! 4. Tulisakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) karakteristik sistem sekurangpers di negara-negara berkembang pada umumnya ! negara5. Berikan penjelasan, bagaimana hubungan antara keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan hak asasi manusia dan demokrasi !

d. Sifat, Fungsi dan Peranan Pers Sifat Pers Sifat (Falsafah) Pers, mencakup sbb : Liberal Democration press (Pers Demokrasi liberal), Communist Press (Pers Komunis), Authoritarian Press (Pers Otoriter ), Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan Bertanggung-jawab), Development Press (Pers Pembangunan), dan Five Foundation Press (Pers Pancasila)

Misi dan Fungsi Pers Pers mempunyai misi : 1. Ikut mencerdaskan masyarakat, 2. Menegakkan keadilan, 3. Memberantas kebatilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang UndangPers, pada Pasal 3 antara lain disebutkan pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi. ekonomi.

Lanjutan .

Menurut Kusman Hidayat, Pers mempunyai 4 fungsi : Hidayat, 1. Fungsi Pendidik, yaitu melalui karya-karya Pendidik, karyatercetaknya, membantu masyarakat meningkatkan budayanya. 2. Fungsi Penghubung, merupakan sarana lalu-lintas Penghubung, laluhubungan antar manusia. 3. Fungsi Pembentuk Pendapat Umum; melalui rubrikUmum; rubrikrubrik dan kolom-kolom tertentu, merupakan ruang kolomtertentu, untuk memberikan pandangan/pikiran kepada pandangan/ khalayak pembaca. 4. Fungsi Kontrol, pers berusaha melakukan bimbingan Kontrol, dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar/yang tidak dikehendaki oleh benar/ khalayak.

Peranan Pers UndangUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan menyebutkan tentang peranan pers : 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong nilaiterwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan halumum. 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

3

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sifat, Fungsi dan materiPeranan Pers , lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. LangkahLangkah-langkah : 1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 5 orang. 2. Diberikan wacana atau kliping sesuai topik bahasan. 3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5. Buatlah kesimpulan bersama. 6. Penutup.

e. Perkembangan Pers di Indonesia Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang Pemerintah penjajah Belanda memandang perlu memandang membuat undang-undang khusus untuk undangmembendung pengaruh pers Indonesia, karena menjadi momok yang harus diperangi. Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia banyak yang berjuang tidak hanya dengan tulisan, melainkan juga melalui : org. keagamaan, org. pendidikan, politik, dsb. dsb. Baik masa kolonial Belanda maupun Jepang, menggambarkan bahwa kehidupan pers masa itu sangat tertekan.

Pers di Masa Pergerakan Dengan munculnya pergerakan modern Budi Utomo (20 Mei 1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers menjadi terompet dari organisasi pergerakan semasema-cam parlemen orang Indonesia yang terjajah. Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan dan sekaligus menjadi pendorong untuk memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa. Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah Hindia Belanda, dengan cara memberantas dan menutup usaha penerbitan pers pergerakan. Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita Nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.

Pers di Masa Penjajahan Jepang Pers semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan sematabersifat pro Jepang. Pers banyak mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada jaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang : 1. Pengalaman yang diperoleh para karyawan bertambah. 2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas. 3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber sumberresmi Jepang.

Pers di Masa Revolusi Fisik Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1949. Saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan : a. Pers yang diterbitkan dan diusahakan Sekutu dan Belanda yang dinamakan Pers Nica (Belanda). (Belanda). b. Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang Indonesia yang disebut Pers Republik. Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers harus menmen-jadi penjaga kepentingan publik (public watch dog). (public dog). Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah masalahmemmem-bentuk Dewan Pers pada tanggal 17 Maret 1950, 1950, yang terdiri dari orang-orang persuratkabaran, orangcendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintah. pejabatpemerintah. Akibat kekuasaan pemerintah yang tidak terlawan, saat itu organisasi-organisasi pers tidak berkutik. organisasi-

Pers di Era Demokrasi Liberal (1949-1959) Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Pers pada waktu itu, lebih banyak diperlakukan negatif. negatif. Selama Selama periode tahun 1952-1959, terjadi tindakan anti pers 1952sebanyak 374 kali, dan yang terbanyak selama tahun 1957, yaitu mencapai angka 125 kali. Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samsam-ping dari keluhan para wartawan thd pers Belanda dan Cina. Pemerintah selalu mencari cara untuk membatasi penerbitan, karena negara tidak akan membiarkan ideologi asing merongrong Undang-Undang Dasar. Undang Pada akhirnya pemerintah melakukan pembredelan pers, dgn tindakan-tindakannya yang tidak terbatas pada pers tindakanasing saja.

Pers di Zaman Orde Lama atau Pers Terpimpin (1956-1966) Pers Terpimpin, merupakan pers yang lebih banyak menjadi alat penguasa daripada alat penyambung lidah rakyat. Tahun 1960, penguasa perang mulai mengenakan sanksisanksisanksi perizinan terhadap pers dan tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung. berlangsung. Memasuki tahun 1964, kondisi kebebasan pers semakin 1964, memburuk, saat itu Kementerian Penerangan dan badanbadanbadannya mengontrol semua kegiatan pers. Tindakan-tindakan penekanan terhadap kebebasan pers Tindakanmerosot, ketika ketegangan dalam pemerintahan menurun. Para wartawan diwajibkan untuk berjanji mendukung politik pemerintah. pemerintah.

Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru Di awal pemerintahan Orde Baru, lahirlah istilah Pers Pancasila. Masa bulan madu antara pers dan pemerintah, dipermanis pemerintah, dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang PokokPokokpokok Pers, yang menjamin tidak ada sensor dan menjamin pembredelan. pembredelan. Sejak terjadinya Peristiwa Malari 1974, kebebasan pers mengamenga-lami set-back yang berakibat beberapa surat kabar setdilarang terbit. terbit. Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui larangantelepon supaya pers tidak menyiarkan suatu berita. Demikian berita. juga penga-wasan terhadap kegiatan pers dan wartawan pengadiperketat, diperketat, terutama menjelang Sidang MPR-1978. MPR Pada saat itu, pers jarang malah tidak pernah melakukan itu, kontrol sosial secara krisis, tegas dan berani. Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi politik yang harus diatur dan dikontrol seperti halnya dengan organisasi massa dan Partai Politik.

Kebebasan Pers di Era Reformasi Pemerintahan pada masa reformasi sangat mempermudah izin penerbitan pers. Akibatnya, pada awal reformasi banyak sekali penerbitan pers atau koran-koran, majalah atau tabloid baru koranbermunculan. Kalangan pers mulai bernafas lega ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39/ UU No. 40/1999 tentang Pers. No. 40/ Di dalam UU Pers tsb, dengan tegas menjamin adanya UU tsb, kemerdekemerde-kaan pers sebagai hak asasi manusia, tidak lagi di manusia, kenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. penyiaran. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Pers nasional melaksanakan peran penting dalam mengawal demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan kebenaran, dsb.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

4

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : hal1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang perkembangan kehidupan pers di Indonesia semenjak pra kemerdekaan hingga sekarang ini ! 2. Berikan penjelasan bagaimana peranan pers Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang ! 3. Berikan penjelasan kembali tentang peranan pers di masa revolusi yang dikatakan sebagai penjaga kepentingan publik ! 4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikator yang mendasar sekurangantara peranan pers pada masa orde lama dan orde baru ! 5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan pers di Indonesia paska rezim orde baru atau era reformasi dewasa !

Waktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi Kompetensi Dasar :3.2. Menganalisis pers yang bebas dan berbertanggung jawab sesuai kode etik jurnajurnalistik dalam masyarakat demokrasi di Indonesia. 3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan damdampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyara-kat demokrasi di masyaraIndonesia.

(Indikator) Hasil Yang Diharapkan :Menguraikan tentang landasan hukum pers Indonesia dan norma-norma pers nasional. normaMenjelaskan tentang orgnisasi pers Indonesia Mendeskripsikan kode etik jurnalistik dan tanggung jawab profesi kewartawanan. Mendeskripsikan tentang kebebasan pers Indonesia Menganalisis dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokrasi Indonesia.

Landasan Hukum

PERS INDONESIA

NormaNorma-norma Pers Nasional Organisasi Pers Nasional Sistem Pers Indonesia

Kode Etik Jurnalistik & Tanggung Jawab Profesi Kewartawanan Kebebasan Pers Pers Indonesia Pers, Masy & Pem Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Pers

2. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat Demokratis Di Indonesia a. Landasan Hukum Pers Indonesia Pasal 28 UUD 1945 Pasal 28 F UUD 1945 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi UndangManusia Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan UndangPasal 4 ayat 1 tentang pers

b. Norma-norma Pers Nasional Norma Pers Nasional, menganut Norma-norma : Normaa. Keserasian sosiologis yg berpedoman pada Pancasila, b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai gotong-royong. nilaigotong Lingkup hubungannya pers : a. Hubungan antara pers dan pemerintah b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq. golongangolongangolongan dalam masyarakat. Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan (partnership) dalam (partnership) mengusahakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

c. Organisasi PersDalam komponen sistem pers nasional, terdapat Dewan Pers. Anggota Dewan Pers terdiri dari: 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota; 5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 15 ditetapkan dengan keputusan presiden; 6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

d. Sistem Pers Nasional Sistem pers nasional adalah sistem pers yang berlaku di Indonesia. Ciri khas sistem pers nasional : 1. Integrasi (integaration ) (integaration 2. Keteraturan (regularity ) (regularity 3. Keutuhan (wholeness ) (wholeness 4. Organisasi (organization ) (organization 5. Koherensi (coherence ) (coherence 6. Keterhubungan (connectedness ) dan (connectedness 7. Ketergantungan (interdependence ) (interdependence dari bagian-bagiannya. bagian-

e. Kode Etik Jurnalistik Dan Tanggung Jawab Profesi KewartawananKehidupan pers nasional Indonesia, merupakan produk dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang diproyeksikan ke dalam bidang kegiatan pers. pers. Aturan main (rules of the game ) pers nasional: (rules Landasan Idiil : Pancasila (Pemb UUD 1945). Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945. Undang Landasan Yuridis : Undang-undang Pokok Pers. Undang Landasan Strategis : GBHN. Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik. Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban : Dalam menjalankan profesinya seorang wartawan harus : a. Dengan sadar menjalankan tugas, hak, dan kewajiban, b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi, jelas, terang, dan mudah dimengerti serta bersifat terbuka. Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari harus sehariberada dalam konteks interaksi positif antara pers dan Pemerintah serta masyarakat. Jika ada masalah dalam masyarakat, pers berupaya membantu menjernihkan persoalan (fungsi mendidik), mendidik) bukan sebaliknya.

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan Kode Etik Kewartawanan. Kewartawanan. Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ; a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari 1946. b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei 1955. c. Kongres PWI di Medan (1955), telah dikeluarkan pengesapengesa-han berlakunya Kode Etik Jurnalistik tersebut. d. Dalam sidang gabungan PWI Pusat dgn Badan Pekerja Kongres yang berlangsung di Ujung Pandang (1968), (1968), telah menetapkan perubahan Kode Etik Jurnalistik th 1955. 1955. Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh

M. Alwi Dahlan, Ph. D, menyebutkan bahwa ada 3 D, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik : 1. Etik Institusional, yaitu sistem aturan, kebijakan, dan Institusional, ebijakan, kendala formal yang dikembangkan oleh institusi yang memiliki media, maupun yang mengawasi media. 2. Etik Personel, yaitu sistem nilai dan moralitas perPersonel, perorangan yang merupakan hati nurani wartawan (keyakinan pribadi yang menimbang tindakan yang hendak dilakukannya). dilakukannya) 3. Etik Profesional, yaitu menentukan cara pemberian yang Profesional, paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak, dlm proporsi yang wajar.

Penugasan Praktik Kewarganegaraan

5

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pers yang bebas dan materibetanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia , dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut : 1. Berikan penjelasan, bagaimana batasan yang dimkasud pers yang bebas dan betanggung jawab , dan Berikan Contohnya ! Penjelasan : ......................................................................................

No 1. 2.

Contoh

Uraian Singkat

Lanjutan .2. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sarana penerangan, pendidikan umum, kontrol sosial dan hiburan pers menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! a. Pendidikan Umum : ............................................................................... b. Kontrol Sosial : ...................................................................................... 3. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi peruperusahaan pers yang mempunyai latar belakang sejarah, alur perjuaperjuangan dan penentuan tata krama professional berupa kode etik masingmasing-masing. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Alur Perjuangan Tata Krama Profesional

................................................... ................................................ ................................................... ................................................

Lanjutan .4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa pers harus memiliki rasa pertanggungjawaban terhadap informasi/berita-berita informasi/beritayang ditulisnya ! ................................................................................................................... 5. Tuliskan perbedaan dan persamaan organisasi pers di Indonesia pada masa sebelum dan setelah reformasi di bawah ini ! Persamaan Perbedaan

..................................................... .................................................. ..................................................... .................................................. ..................................................... ..................................................

3. Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa Dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia a. Kebebasan Pers Indonesia Landasan hukum kebebasan pers Indonesia : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang KebeUndangKebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 2. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Undang3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang UndangPenyiaran.

Pemahaman Tentang Kebebasan Pers Adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan, melalui media pers, seperti harian, majalah, dan buletin. Pers dituntut tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebebasan harus disertai tanggung jawab, sebab kekuasaan mudah sekali disalahgunakan dan dibuat semena-mena. semena Pers harus mempertimbangkan apakah berita yang disebarkan dapat menguntungkan masyarakat luas atau sebaliknya.

Pers, Masyarakat dan Pemerintah Hal terpenting yang harus diperhatikan : 1. Interaksi harus dikembangkan sekreatif mungkin. 2. Negara Indonesia, berpaham pada keseluruhan dan keseimbangan, keseimbangan, baik antara individu dan masyarakat 3. Harus dikembangkan hubungan fungsional. 4. Adanya pendekatan kultural terhadap segala persoalan, sebagai identitas Indonesia. 5. Pengembangan kultur politik yang memungkinkan berber-fungsinya sistem kontrol sosial dan kritik secara efektif dan terbuka. 6. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam pola evolusi, reformasi dan revolusi.

Lanjutan .

7. Pembangunan seluruh bidang kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya bertahap dan selektif. 8. Adanya kekurangan merupakan gejala umum yg harus kita terima bersama. 9. Mrp hubungan kekerabatan dan fungsional yang terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog. 10.Adanya 10.Adanya otonomi masing-masing lembaga sesuai masingasas Demokrasi Pancasila. 11.Pers 11.Pers lahir di tengah-tengah masyarakat, sehingga tengahpers dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. 12.Menurut 12.Menurut Wilbur Schramm, pers adalah Watcher, forum and teacher (pengamat, forum dan guru).

Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media (Hasil jejak pendapat Kompas, 12/2/2007) al : Dunia pers Indonesia semakin tenggelam dalam ideologi komersial, Fungsi media masa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi ciri yang kuat melekat. Cenderung melebih-lebihkan sebuah pemberitaan. melebih Sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Cenderung berorientasi pada aspek komersial ketimbang idealisme. Penayangan adegan kekerasan di televisi sudah berlebihan, berlebihan, termasuk tayangan yang berbau pornograf dan mistik. mistik. Wajah kebebasan pers Indonesia saat ini, justru ini, dikhawatirkan dapat menghancurkan moral bangsa.

SOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas ! pertanyaan-

1. Jelaskan yang anda ketahui makna pers dalam kehidupan masyarkat demokratis ! 2. Salah satu karakteristik pers adalah adanya kebebasan yang bertanggung jawab, berikan alasan mengapa demikian ! 3. Beri penjelasan singkat perbandingan sisem dan kemerdekaan pers pada negara barat dengan negara berkembang pada umumnya ! 4. Berikan contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) dampak positif sekurangkelahiran era reformasi dengan kebebasan pers di Indonesia ! 5. Beri penjelasan perbedaan yang mendasar antara sifat pers pada negara yang berfalsafah demokrasi liberal dengan komunis !

Lanjutan . 6. Jelaskan yang dimaksud bahwa pers memiliki fungsi pendidik dan penghubung ! 7. Berikan alasan, mengapa salah satu peranan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu Undangmemperjuangkan keadilan dan kebenaran ! 8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling langkahmungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka menghadapi pers di era reformasi yang cenderung mengedepankan kebebasannya dari pada tanggungjawabnya ! 9. Jelaskan, mengapa dalam melaksanakan tugas kewartawanan diperlukan Kode Etik Jurnalistik ! 10.Berikan 10.Berikan alasan mengapa Kode Etik Jurnalistik menjadi aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya !

TUGAS DAN DISKUSI1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topiktemantopiktopik berikut ini ! a. Hubungan kebebasan pers dengan demokratisasi. b. Tantangan dunia pers dalam menjembatani kepentingan rakyat dan pemerintah. c. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peranan pers di Indonesia. d. Melalui pers yang bebas dan bertanggung jawab dapat terwujud tegaknya keadilan ! 2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran, buletin, majalah, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab !

Lanjutan . Bentuklah kelompok sesuai dengan kebutuhan ! a. Rumuskan kembali yang dimaksud dengan pers ! b. Jelaskan mengapa di negara Indonesia lebih tepat menerapkan teori pers tanggung jawab sosial ! c. Jelaskan kembali fungsi dan peranan pers dalam kehidupan masyarakat ! d. Berikan contoh dampak positif dan negatif pers Indonesia di era orde baru dan pasca orde baru (reformasi) ! e. Buatlah analisis tentang penerapan peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab di Indonesia dalam rangka mendorong masyarakat dan pemerintah menuju kehidupan yang demokratis ! f. Buatlah makalah sehubungan dengan pembahasan tersebut dan presentasikan hasilnya di depan kelas !

INQUIRIIsilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganlisis fungsi titikpers Indonesia dalam mendorong kehidupan masyarakat yg demokratis !No Fungsi Pers Indikator / Keterangan .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... Contoh ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

1. Pendidik 2. Penghubung 3. Pembentuk Pendapat Umum 4. Kontrol 5. Pemersatu