BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Instansi 3.1.1 Sejarah ... · c. Melaksanakan pelayanan informasi...
Transcript of BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Instansi 3.1.1 Sejarah ... · c. Melaksanakan pelayanan informasi...
39
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Instansi
3.1.1 Sejarah Instansi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk
berdasarkan struktur kelembagaan baru sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
daerah bidang Komunikasi dan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
merupakan Dinas tipe A berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) dan
Pasal 16 ayat (1),(2), (3).
40
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkedudukan
sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam urusan Pemerintahan bidang
Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan bidang Statistik dan urusan
Pemerintahan bidang Persandian. (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79
Tahun 2016 Pasal 2).
3.1.2 Visi dan Misi Instansi
1. Visi
Kota Bekasi yang informatif, kreatif, akuntabel berbasis teknologi informasi.
2. Misi
a. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik melalui penerapan e-
government.
b. Meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi
c. Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat
serta promosi potensi.
3.1.3 Logo Instansi
Sumber: Diskominfostandi Kota Bekasi (2018)
Gambar III.1. Logo Diskominfostandi Kota Bekasi
41
3.1.4 Struktur Organisasi Instansi
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kota Bekasi terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, membawahi :
a. Seksi Pengelolaan Opini Publik
b. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik
c. Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik
4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
a. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi
b. Seksi Infrastruktur Layanan Data Center.
c. Seksi Keamanan Informasi
5. Bidang e-Government, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi.
b. Seksi Pengembangan e-Government
c. Seksi Tata Kelola e-Government
6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi:
a. Seksi Statistik Sektoral
42
b. Statistik Indikator Makro
c. Seksi Persandian
7. UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Uraian tugas dan gambar began masing-masing bidang pada
Diskominfostandi Kota Bekasi terlampir (halaman 75).
3.1.5 Budaya Instansi
Seperti instansi pemerintah yang lain, pelaksanaan apel pagi di halaman
kantor dimulai setiap hari kerja selama 30 (tiga puluh) menit dari jam 07.30
hingga jam 08.00. Selain itu, penggunaan seragam kerja memiliki tema baju
seragam berbeda dalam beberapa hari dan kesempatan tertentu yang disesuaikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Senin : PDH (Pakaian Dinas Harian)
2. Selasa : Pakaian Abu-abu Putih
3. Rabu : Pakaian Abu-abu Putih
4. Kamis : Pakaian Batik
5. Jumat : Pakaian Adat Bekasi (Pria: Baju Pangsi atau Baju Koko, Wanita:
Kebaya Encim)
Dalam kesempatan lain penggunaan seragam identitas juga dikenakan saat
momen tertentu seperti Kaos Diskominfostandi Kota Bekasi.
43
3.2 Proses Kerja Program Humas Diskominfostandi Kota Bekasi
Informasi merupakan aset penting bagi suatu organisasi. Setiap organisasi
memiilki informasi kritis atau sensitif atau rahasia yang menjadi salah satu
sumber daya strategis bagi kelangsungan hidup organisasi . Oleh karena itu,
perlindungan terhadap informasi tersebut dari berbagai jenis ancaman dapat
menyebabkan terjadinya kerugian-kerugian organisasi merupakan hal yang
mutlak yang harus diperhatikan baik oleh segenap jajaran pemilik, manajemen,
maupun karyawan organisasi yang bersangkutan. Demikian pula informasi
berklasifikasi di lingkungan pemerintah, merupakan aset negara, perlu dikelola
secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian
sendiri maupun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otoritas
untuk memanfaatkan informasi yang dapat berdampak pada keberlangsungan
hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakat.
Contoh kasus tentang kebocoran informasi yang telah menyebar hingga
ranah publik luas yaitu tentang surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati perihal Perkembangan Resiko Keuangan Negara atas Penugasan
Infrastruktur. Seharusnya kejadian tersebut dapat dicegah secara efektif apabila
penerapan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi dilaksanakan dengan optimal.
3.2.1 Perencanaan
1. Analisis Situasi
Dalam Rangka mencegah kebocoran Informasi berklasifikasi milik
pemerintah yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan
44
ketentraman hidup masyarakat, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan
“Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Daerah di
Lingkungan Kota Bekasi”. Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi
Berklasifikasi milik Pemerintah diharapkan pejabat mampu menangani dan atau
bertanggung jawab atas pengelolan Informasi Berklasifikasi di lingkungan SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) berdasarkan standar, prosedur, dan ruang
lingkup pengelolaan dan perlindungan Informasi Berklasifikasi. Klasifikasi
informasi yang telah ditetapkan memiliki 3 (tiga) jenis kategori, yaitu: Informasi
Rahasia, Informasi Biasa, dan Informasi Terbatas atau Dikecualikan.
Selanjutnya berikut Analisis SWOT Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi:
a. Kekuatan (Strength)
1) Struktur Organisasi yang cukup handal, dalam merespon kebutuhan
manajerial. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
yang merupakan Dinas dengan Tipe A yang merupakan penggabungan
dari beberapa urusan dan kewenangan yaitu urusan Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang awalnya di Bagian Telematika, urusan
kehumasan dan persandian pada Bagian Humas, urusan pos dan
telekomunikasi pada Dinas Perhubungan serta urusan statistik.
2) Dukungan dan Komitmen Kepala Daerah dalam mewujudkan
e-Government cukup kuat
3) Team Work yang terbangun menjadi motivasi yang kuat
45
4) Sudah ada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pengembangan
TIK.
5) Tren peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
menunjukan bahwa Kota Bekasi memiliki kemampuan untuk
membiayai belanja sektor pembangunan yang akan dikembangkannya.
Pendapatan dimaksud berasal dari bagian hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6) Budaya penggunaan aplikasi electronic government (egov) dalam
pemerintahan bukan merupakan hal baru di Pemerintah Kota Bekasi
sehingga akan memudahkan pengembangan aplikasi pada Perangkat
Daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
b. Kelemahan (Weakness)
1) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan skill yang sesuai
dengan kebutuhan.
2) Belum adanya perencanaan pendanaan secara komperhensif seiring
pencanangan Bekasi Smart City. Konsep Smart City menjadi sebuah
tren di lingkungan Pemerintahan Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir
dengan pola penganggaran yang berbeda dari yang telah ada pada
umumnya. Tentunya hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri karena
penganggaran mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) yang disusun pada tahun 2013, sehingga diperlukan
penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut.
46
3) Aplikasi e-Government belum terintegrasi. Meskipun Kota Bekasi telah
cukup lama menerapkan budaya penggunaan e-Government dalam
pemerintahan namun secara umum belum terintegrasi.
4) Infrastruktur komunikasi data utama masih terbatas.Kota Bekasi sejak
tahun 2005 hingga 2016 telah memiliki infrastruktur komunikasi data
utama namun masih sangat terbatas (jangkauan 19 km) dan belum
menjangkau ke seluruh Perangkat Daerah dan fasilitas strategis milik
pemerintah lainnya yang membutuhkan jangkauan 130Km.
5) Belum tersedianya sumber data dan pelaporan yang kuat bagi
perencanaan pembangunan serta kebutuhan informasi bagi masyarakat
Kota Bekasi. Big Data merupakan sebuah keharusan dalam mencapai
Open Government Data yang dinamis dan akurat.
6) Kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan dengan segera dalam
upaya mencapai sasaran dan target akhir pada RPJMD (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang masih rendah.
Diskominfostandi merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk
melalui penggabungan beberapa urusan yang sebelumnya terpisah dari
jenis Perangkat Daerah yang berbeda yaitu bersifat koordinatif dan
fungsional, pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan
pelaksana Urusan Pemerintahan.
c. Peluang (Opportinity)
1) Era Teknologi Informasi menjadikan sebagai indikator akuntabilitas
Pemerintah Daerah.
47
2) Semangat daerah mewujudkan jatidiri sebagai Smart City / Smart
Village.
3) Arus informasi, aspirasi diberi akses luas akan menguatkan partisipasi
masyarakat.
4) Tersedianya aplikasi dari Pemerintah Pusat dan sharing aplikasi antar
Pemerintah Daerah.
5) Terbukanya peluang dalam berkolaborasi dengan pebisnis (G To B)
dengan dibangunnya beberapa infrastruktur penunjang perkotaan yang
memudahkan transportasi dari Kota Bekasi ke Jakarta yaitu LRT dan
Jalan Layang Non Tol Becakayu akan memudahkan mobilitas
penduduk antara Jakarta-Bekasi dan daerah sekitarnya menjadi cukup
tinggi, sehingga akan meningkatkan peluang usaha baru untuk
menjawab kebutuhan tingkat hunian yang jumlahnya meningkat tajam
di Jakarta;
6) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi Tahun
2016 menjadi 79,95 dengan rata-rata pertumbuhan 0,68% pertahun,
peningkatan Angka Harapan Hidup saat lahir menjadi 74,55 tahun dan
pertumbuhan 3,83% pengeluaran Perkapita/Tahun disesuaikan menjadi
Rp. 15.236.000,- merupakan indikator yang menjadi daya tarik
tersendiri bagi para penduduk pendatang untuk tinggal di Kota Bekasi.
d. Ancaman (Threat)
1) Informasi dan Komunikasi Publik sudah merupakan kebutuhan yang
wajib dipenuhi oleh Pemerintah.
48
2) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara masif dan
cepat memerlukan kecermatan pemilihan perangkatnya dan
penggunaannya secara tepat dan cerdas.
3) Keterbukaan informasi publik belum diimbangi dengan budaya
masyarakat yang bijak menggunakan perangkat elektronik.
4) Masyarakat Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota merupakan
masyarakat heterogen dan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat
berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan
kepentingan pribadi atau kelompok dapat berpotensi menjadi
masyarakat yang radikal progresif yang berujung pada timbulnya
konflik yang meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan
ekonomi, dan mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota
yang kondusif.
5) Laju Pertumbuhan Penduduk menyebabkan populasi tidak terkendali
yang jika tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja baru
akan memicu timbulnya permasalahan peningkatan jumlah
pengangguran.
6) Kondisi geografis, penurunan luas lahan terbuka hijau dan
pembangunan kota begitu pesat dapat menimbulkan permasalahan
persampahan, banjir, kemacetan.
Berikut Analisis SWOT yang disajikan dalam bentuk tabel:
Tabel III.1
Analisis SWOT Diskominfostandi
49
No. Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1.
Struktur Organisasi cukup handal
dalam merespon kebutuhan
manajerial
Keterbatasan jumlah SDM dan skill
yang sesuai dengan kebutuhan
2.
Dukungan dan komitmen Kepala
Daerah dalam mewujudkan E-
Government
Belum ada perencanaan pendanaan
dari pemerintah (SKPD baru)
3. Team work yang kuat Sistem kerja belum terintegrasi
4.
Sudah ada kebijakan pemerintah
daerah yang mengatur
pengembangan TIK
Infrastuktur IT yang tersedia masih
terbatas
5.
Kemampuan pembiayaan belum tersedianya sumber data dan
pelaporan yang kuat
6.
Penggunaan aplikasi electronic
government (egov) telah
membudaya dalam Pemerintahan
Kebutuhan penyesuaian program
dan kegiatan dengan segera dalam
upaya mencapai sasaran dan target
akhir pada RPJMD yang masih
rendah
50
No. Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat)
1.
Era teknologi informasi
telekomunikasi sudah menjadi
indikator akuntabilitas
pemerintah daerah.
Informasi dan Komunikasi Publik
sudah merupakan kebutuhan yang
wajib dipenuhi oleh Pemerintah
sehingga berpotensi meningkatnya
komplain masyarakat.
2.
Semangat daerah dan masyarakat
dalam mewujudkan jati diri
Smart City
Perkembangan teknologi dan
informasi yang sangat cepat dan
memerlukan permilihan perangkat
dan penggunaan secara cerdas dan
cepat
3.
Arus informasi dan aspirasi yang
diberi akses luas akan
menguatkan partisipasi
masyarakat
Keterbukaan informasi publik
belum diimbangi dengan budaya
masyarakat yang bijak dalam
menggunakan perangkat elektronik
cerdas
4.
Tersedianya aplikasi dari
pemerintah pusat dan sharing
aplikasi antar daerah
Masyarakat Kota Bekasi sebagai
penyangga Ibukota merupakan
masyarakat heterogen yang dapat
berpotensi konflik sosial
51
5.
Terbukanya peluang dalam
berkolaborasi dengan pebisnis
(G To B)
Laju Pertumbuhan Penduduk
menyebabkan populasi tidak
terkendali yang jika tidak diimbangi
dengan peningkatan lapangan kerja
baru akan memicu timbulnya
permasalahan peningkatan jumlah
pengangguran
6.
Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bekasi
Kondisi geografis, penurunan luas
lahan terbuka hijau dan
pembangunan kota begitu pesat
dapat menimbulkan permasalahan
persampahan, banjir, kemacetan
Sumber: Diskominfostandi Kota Bekasi (2018)
2. Tujuan Kegiatan
Kegiatan pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik
pemerintah bertujuan agar mekanisme pengelolaan dan perlindungan informasi
berklasifikasi milik pemerintah berjalan secara, aman, efektif dan efisien.
3. Target Audience
Jumlah keseluruhan peserta kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi
Berklasifikasi Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” adalah
sebanyak 120 orang dengan perincian sebagai berikut:
52
a. Target Primer
Sasaran khalayak utama yang dituju oleh Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam
menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi
Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” adalah sebanyak 94
(sembilan puluh empat) orang sekretaris dan kepala sub bagian umum dari 47
(empat puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 12 (dua belas)
Kecamatan, dan 56 (lima puluh enam) Kelurahan yang tersebar di seluruh
jangkauan kerja dinas Kota Bekasi.
b. Target Sekunder
Sedangkan target sekunder yang dituju oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi adalah
sejumlah 26 (dua puluh enam) orang pegawai dan kepala dinas dalam publik
internal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
(Diskominfostandi) Kota Bekasi.
4. Pesan
Pesan yang ingin disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam
menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi
Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” adalah pentingnya pihak
instansi pemerintah mengelola informasi milik pemerintah berdasarkan
klasifikasi yang nantinya sebagai acuan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat
53
Daerah) dalam mengelola dan melindungi informasi berklasifikasi di lingkungan
masing – masing.
5. Strategi dan Taktik
a. Strategi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
(Diskominfostandi) Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan
Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan
Kota Bekasi” dengan metode penyampaian materi tatap muka langsung kepada
target khalayak dan praktik pelatihan langsung. Dengan demikian peserta yang
menghadiri kegiatan tersebut dapat berlatih secara langsung bagaimana mengelola
informasi sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu narasumber
yang menyampaikan materi didatangkan langsung dari pihak Lembaga Sandi
Negara sehingga sangat kredibel.
b. Taktik
1) Kegiatan keikutsertaan gratis sesuai dengan undangan.
2) Pelatihan gratis dan pembagian uang saku peserta yang hadir.
3) Narasumber langsung dari Lembaga Sandi Negara.
4) Lokasi kegiatan bertempat di Hotel Aston Bekasi yang nyaman dan
mewah.
5) Jamuan makan siang.
6) Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.
7) Menentukan panitia penyelenggara.
8) Pembagian modul atau materi pelatihan.
54
9) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
10) Doa Bersama.
6. Media Publikasi
Publikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik,
dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam menyelenggarakan
kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” adalah dengan membagikan surat undangan
resmi kepada seluruh target khalayak, melalui situs resmi Diskominfostandi, dan
spanduk yang dipajang saat kegiatan berlangsung.
7. Anggaran
Besarnya anggaran total yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi dalam
menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi
Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” adalah Rp 50.170.000,-
dan untuk perinciannya, yaitu:
a. Sewa tempat dan akomodasi : Rp 33.120.000,-
b. Biaya Narasumber 1 : Rp 2.000.000,-
c. Biaya Narasumber 2 : Rp 1.000.000,-
d. Uang Saku Peserta : Rp 13.050.000,-
e. Media Publikasi :
1) Backdrop : Rp 500.000,-
2) Spanduk : Rp 250.000,-
55
3) X-Banner : Rp 250.000,- +
Total : Rp 50.170.000,-
Sumber: Diskominfostandi Kota Bekasi (2018)
8. Kriteria Evaluasi
Tabel III.2.
Kriteria Evaluasi Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi
Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi
No. Kegiatan Tujuan Indikator
1.
Program Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik, dan
Persandian dalam
Meningkatkan
Pengetahuan Sumber
Daya Manusia.
Agar mekanisme
pengelolaan dan
perlindungan informasi
berklasifikasi milik
pemerintah berjalan
secara, aman, efektif dan
efisien.
Sebanyak 90%
(Sembilan puluh
persen) peserta
yang telah
mengikuti
pelatihan telah
melakasanakan
pengelolaan
informasi
berklasifikasi.
Sumber: Diskominfostandi Kota Bekasi (2018)
3.2.2 Pelaksanaan
Kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik
Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” merupakan salah satu program
kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
56
(Diskominfostandi) Kota Bekasi yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja
(KAK) yang telah ditetapkan.
Selain itu kegiatan ini berdasarkan hukum dan peraturan yang telah
ditetapkan dan wajib dilaksanakan di sejumlah instansi terkait. Berikut dasar
hukum yang menjadi landasan kegiatan ini:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik,
2. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan atas UU ITE
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Sistem Pengamanan Manajemen Informasi;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik
Pemerintah,
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi,
6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.12/Kep.150.Diskominfostandi/
III/2017 Tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi.
Dengan mengundang 2 (dua) orang narasumber dari Lembaga Sandi
Negara yaitu: Ibu Prabaswari, S. ST, M.M sebagai narasumber utama dan Bapak
Imam Muhtahar, S.ST sebagai narasumber pendamping. Bertempat di Hotel
57
Aston Bekasi sejumlah peserta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada 28
Maret 2018 dimulai dari jam 08.30 WIB dan berakhir jam 13.30 WIB.
1. Daftar Kepanitian
a. Pejabat Pembuat Komitmen :drg. Farida Darmastuti Andayani,
MKM
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Hj. Suharni,SH, MM
c. Pelaksana Administrasi : Parjaya
d. Pelaksana Teknis : Imansyah
2. Susunan Acara
Kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik
Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” yang diselenggarakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota
Bekasi mulai dibuka jam 08.30 WIB di Aula Hotel Aston Bekasi. Peserta yang
hadir melakukan registrasi di meja panitia hingga jam 09.00 WIB yang kemudian
dimulai pembukaan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan
dengan doa bersama. Setelah berlangsung selama 30 menit, narasumber
menyampaikan materi selama 2 (dua) jam yaitu dari jam 09.30 WIB hingga jam
11.30 WIB. Selama Penyampaian materi sejumlah peserta juga melakukan praktik
klasifikasi informasi berdasarkan modul yang telah diberikan. Selanjutnya
Istirahat selama satu jam. Selama istirahat peserta menerima jamuan makan siang
yang telah disediakan oleh pihak panitia. Jam 12.30 acara dimulai kembali yang
berisi tentang penyampaian kegiatan lain yang akan datang yaitu Sosialisasi
Sertifikasi Elektronik. Disini peserta mendapat informasi yang lain bahwa setelah
58
kegiatan ini, akan diadakan kegiatan susulan yang sedang dipersiapkan panitia
tentang sertifikasi elektronik. Kemudian acara ditutup jam 13.30 WIB. Berikut
kesimpulan kegiatan yang dirangkum dalam bentuk daftar:
a. 08.30 - 09.00 : Kumpul Peserta
b. 09.00 – 09.15 : Pembukaan (Menyanyikan lagu Indonesia Raya)
c. 09.15 – 09.30 : Doa Bersama
d. 09.30 – 11.30 : Penyampaian Materi Oleh Narasumber
e. 11.30 – 12.30 : Istirahat
f. 12.30 – 13.30 : Sosialisasi Sertifikasi Elektronik
g. 13.30 : Penutup
3.2.3 Evaluasi
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Key Informan dan Informan
dari Kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah
Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” yang diselenggarakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota
Bekasi sebanyak 90% (sembilan puluh persen) peserta yang telah mengikuti
pelatihan telah melakasanakan pengelolaan informasi berklasifikasi. Hal ini
mendekati target yang ingin dicapai Diskominfostandi dalam pencapaian
pemahaman dan pelaksanaan pelatihan sebesar 100% (seratus persen).
1.3 Kendala dan Pemecahan
1.3.1 Kendala
59
Selama Kegiatan “Pelatihan Pengelolaan Informasi Berklasifikasi Milik
Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Bekasi” yang diselenggarakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota
Bekasi terdapat sejumlah kendala, yaitu:
1. Kehadiran peserta yang tidak sesuai dengan nama peserta yang telah terdaftar
dikarenakan pelaksanaan yang bersamaan dengan kegiatan lain dari Program
Pemerintah. Selain itu, panitia tidak melakukan koordinasi dengan dinas lain
sebelum hari pelaksanaan kegiatan sehingga jumlah keseluruhan peserta yang
hadir menjadi 110 (seratus sepuluh) orang dari target 120 (seratus dua puluh)
orang.
2. Kendala administrasi, yaitu surat yang sehrusnya dibalas sebagai jawaban
atas kehadiran peserta peltihan membutuhkan waktu yang lama karena surat
yang beredar masih menggunakan surat konvensional.
1.3.2 Pemecahan
Untuk menghadapi kendala tersebut Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi melakukan tindakan
berikut:
1. Mempersilahkan peserta yang tidak sesuai dengan nama yang tertera pada
surat undangan namun tetap memperhatikan bahwa peserta tersebut benar-
benar merupakan wakil dari dinas yang mengutus. Kemudian memastikan
agar pembekalan pelatihan dapat diimplementasikan pada masing-masing
dinas.
2. Pihak panitia melakukan konfirmasi kehadiran melalui e-mail dan telepon
kepada masing-masing dinas yang diundang.