14

BAB III

OBJEK PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Petenakan Provinsi Jawa Barat

Organisasi/Instansi pemerintah yang menangani urusan/fungsi peternakan

dan kesehatan hewan di Jawa Barat sudah berdiri sejak masa pemerintahan

kolonial Belanda, yaitu tercatat mulai berdiri pada tahun 1932 dengan nama

Provinciale Veeart Senijkundige Diesnst, yang berkedudukan di Bandung,

dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh

pegawai sebanyak 46 orang, dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan

Jakarta. Organisasi ini mempunyai tugas memfasilitasi masyarakat dalam hal

pencegahan/pemberantasan penyakit hewan dan peningkatan produksi ternak,

serta penyediaan kesehatan produk ternak (RPH) di Jawa Barat dan Jakarta. Pada

masa tersebut pemerintah Belanda cukup tinggi perhatiannya dalam

pengembangan budidaya peternakan milik masyarakat, dicirikan dengan berbagai

kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang kehewanan.

Pada awal masa kemerdekaan, organisasi kehewanan ini menjadi Jawatan

Pertanian Republik Indonesia, merupakan instansi vertikal (Pusat) dibawah

Kementerian Kemakmuran. Kebijakan dan program dari Jawatan Pertanian

tersebut adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan

petani/masyarakat, yang meliputi usaha-usaha pertanian rakyat, perkebunan,

perikanan darat, kehewanan dan penyaluran bahan makanan.

15

Berawal dari pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tahun 1950 melalui

Undang-undangNomor11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut memberikan

urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan

kehewanan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang pelaksanaan

penyerahan sebagian urusan dalam lapangan kehewanan kepada Provinsi Jawa

Barat yang meliputi urusan-urusan: Usaha pemasukan bibit ternak dari luar

provinsi, Usaha mempeternakan atau menyediakan bibit ternak untuk dibagi-

bagikan di luar provinsi, Mengadakan pertemuan-pertemuan dan tindakan-

tindakan lain dalam urusan peternakan, termasuk juga ternak jenis unggas yang

mempengaruhi lingkungan yang lebih luas dari daerah. Dengan terbitnya

peraturan perundang-undangan tersebut diatas wilayah Pemerintah Provinsi

Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah

Daerah Sementara (DPDS) Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

resmiber diri, sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang

Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pemerintahan Daerah

Sementara(DPDS) Provinsi Daerah Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 dibentuklah

Jawatan Pertanian Rakyat dan Jawatan Kehewanan Provinsi Jawa Barat pada

tanggal 4 Juni1952 Jawatan Kehewanan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

merupakan instansi otonom Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang

merubah nama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen

Pertanian menjadiDirektorat Jenderal Peternakan, maka dengan Keputusan

16

Presiden tersebut, nomenklatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan

Peternakan Provinsi JawaBarat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi

pembangunan,pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom

dilingkunganPemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkanmelalui

Surat KeputusanGubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan

Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat.

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya

Undang Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah. Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan

desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewenangan kepada

pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan

terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah

provinsi sebagai Daerah Otonom.

Mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian

instansi / dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas

Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai

17

tugas pokok, merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan yang

merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang

dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan

instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam

mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan peternakan di Jawa Barat.

3.2 Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

"Menjadi Dinas yang Memberdayakan Sumber Daya Domestik menuju

Ketahanan Pangan Asal Ternak serta Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Jawa

Barat".

3.2.2 Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat dengan profesional melalui

kemitraan strategis;

2. Memfasilitasi pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan

lingkungan; dan

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan status kesehatan

masyarakat veteriner, ketahanan dan keamanan pangan asal.

18

3.3 Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola

tentang hubungan diantara fungsi-fungsi mengenai tugas, wewenang dan

tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekertaris:

a. Subbagian Perencanaan dan

Program;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan

Umum;

3. Bidang Produksi:

a. Seksi Budidaya;

b. Seksi Pembibitan;

c. Seksi Pakan Ternak;

4. Bidang Pengembangan Usaha:

a. Seksi Pasca Panen dan

Pengolaha;

b. Seksi Fasilitas Usaha dan

Kelembagaan;

c. Seksi Distribusi dan Pemasaran;

19

5. Bidang Kesehatan Hewan dan

Kesmavet:

a. Seksi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan;

b. Seksi Kesehatan Masyarakat

Veteriner;

c. Seksi Pengamatan Penyakit dan

Pengawasan Obat Hewan;

6. Bidang Prasarana dan Sarana

a. Seksi Teknologi Alat Mesin;

b. Seksi Data dan Informasi;

c. Seksi Penataan Usaha.

20

21

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

GAMBAR 3.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

22

3.4 Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing struktur organisasi

berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi

Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,

menetapkan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pasal 3

ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

penyelenggaraan, perumusan,

penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis

peternakan meliputi prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan

kesmavet, serta pengembangan usaha;

penyelenggaraan fasilitas dan

pengendalian pelaksanaan tugas-tugas peternakan;

penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;

penyelenggaraan urusan

kesekretariatan; dan

penyelenggaraan koordinasi dan

pembinaan UPTD.

23

2. Sekretaris

Sekertaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi

perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program,

pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

4 ayat (1), Sekertaris mempunyai fungsi:

penyelenggaraan koordinasi

perencanaan dan program dinas;

penyelenggaraan pengkajian

perencanaan dan program sekretariat;

penyelenggaraan pengelolaan

urusan keuangan, kepegawaian dan

umum.

a. Subbagian Perencanaan dan

Program

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

5 ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi:

24

pelaksanaan penyusunan bahan

perencanaan dan program kerja sekertariat dan Subbagian Perencanaan

dan Program;

pelaksanaan penyusunan bahan

penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi

prasarana dan sarana, produksi, kesehatan hewan dan kasmavet, serta

pengembangan usaha;

pelaksanaan pengkoordinasian

perencanaan dan program UPTD.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan

administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

6 (ayat1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;

pelaksanaan koordinasi

pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;

pelaksanaan koordinasi

pengelolaan keuangan pada UPTD.

25

c. Subbagian Kepegawaian dan

Umum;

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan

perlengkapan.

Dalam menyelenggarakan tugas poko sebagaimana dimaksud pada pasal 7

ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir; kesejahteraan dan disiplin

pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;

pelaksanaan penyusunan bahan

penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah

tangga;

pelaksanaan administrasi,

dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

pelaksanaan tugas keprotokolan

dan kehumasan serta perlengkapan Dinas.

3. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas penataan kawasan, teknologi alat

mesin, data dan informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebaimana dimaksud pada pasal 8

ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:

26

pengkajian bahan kebijakan

teknis operasional dan fasilitas penataan kawasan peternakan dan padang

penggembalaan;

pengkajian bahan kebijakan

teknis operasional penerapan teknologi dan penggunaan alat dan mesin

peternakan serta kesehatan hewan dan

kesmavet;

penyelenggaraan pengkajian

pengelolaan data statistik dan informasi peternakan.

a. Seksi Penataan Kawasan

Seksi Penataan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis penataan kawasan peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 9

ayat (1), Seksi Penataan Kawasan mempunyai fungsi:

Pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakn teknis penataan kawasan peternakan;

Pelaksanaan pengelolaan dan

fasilitas teknis pemanfaatan padang penggembalaan.

b. Seksi Teknologi Alat Mesin

Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai tugas pokok menyusun bahan

kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.

27

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

10 ayat (1), Seksi Teknologi Alat Mesin mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis teknologi alat mesin;

pelaksanaan pengelolaan dan

fasilitas teknis pemanfaatan teknologi alat mesin.

c. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan data serta penyediaan informasi

bidang peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

11 ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis penyajian data statistik peternakan;

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis pengembangan sistem informasi peternakan.

4. Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian

bahan kebijakan teknis dan fasilitas produksi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

12 ayat (1), Bidang Produksi mempunyai fungsi:

28

penyelenggaraan pengkajian

bahan kebijakan teknis produksi;

penyelenggaraan pengkajian

bahan koordinasi dan fasilitas produksi;

penyelenggaraan koordinasi dan

fasilitas produksi.

a. Seksi Pembibitan

Seksi Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan pengendalian bibit peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

13 ayat (1), Seksi Pembibitan mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis pembibitan ternak;

pelaksanaan pengelolaan teknis

pengendalian mutu bibit ternak.

b. Seksi Pakan Ternak

Seksi Pakan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan

bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengembangan pakan ternak

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

14 ayat (1), Seksi Pakan Ternak mempunyai fungsi:

Pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis produksi dan fasilitas pengembangan pakan ternak;

29

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas produksi serta pengembangan pakan ternak

c. Seksi Budidaya

Seksi Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan

kebijakan teknis dan pengendalian pelaksanaan budidaya ternak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

15 ayat (1), Seksi Budidaya mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis budidaya ternak;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas budidaya peternakan;

pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas budidaya ternak.

5. Bidang Kesehatan Hewan dan

Kesmavet

Bidang Kesehatan Hewan dan Kasmavet mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesehatan

hewan dan kesmavet.

30

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

16 ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kasmavet mempunyai fungsi:

penyelenggaraan pengkajian

bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesmavet;

penyelenggaraan bahan

koordinasi dan fasilitas kesehatan hewan dan kesmaavet;

penyelenggaraan koordinasi dan

fasilitas kesehatan hewan dan kesmevat.

a. Seksi Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunanbahan kebijakan teknis pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

17 ayat (1), Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai

fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

31

pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas pencegahan dan fasilitas penolakan penyakit hewan.

b. Seksi Pengamatan Penyakit

dan Pengawasan Obat Hewan

Seksi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan

fasilitas pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

18 ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai

fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat

hewan;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan;

pelaksanaan penyusunan

koordinasi dan fasilitas pengamatan penyakit dan pengawasan obat hewan.

a. Seksi Kesehatan Masyarakat

Veteriner

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas kesmavet.

32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

19 ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis kesmavet;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitasi kesmavet;

pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas kesmavet.

6. Bidang Pengembangan Usaha

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

20 ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi:

penyelenggaraan pengkajian

bahan kebijakan teknis pengembangan usaha meliputi usaha dan

kelembagaan peternakan pasca panen dan pengolahan serta distribusi dan

pemasaran hasil;

penyelenggaraan pengkajian

bahan koordinasi dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan hasil

peternakan serta distribusi dan pemasaran hasil;

33

penyelenggaraan koordinasi dan

fasilitasi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan serta distribusi dan

pemasaran hasil.

a. Seksi Fasilitas Usaha dan

Kelembagaan

Seksi Fasilitas dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

21 ayat (1), Seksi Fasilitas dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas usaha dan kelembagaan peternakan;

pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas usaha kelembagaan peternakan.

b. Seksi Pascapanen dan

Pengolahan

Seksi Pascapanen dan Pengolaha mempunyai tugas pokok menyusun

bahan kebijakan teknis dan fasilitas pasca panen dan pengolahan peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

22 ayat (1), Seksi Pascapanen dan Pengolaha mempunyai fungsi:

34

pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis pasca panen dan pengolahan peternakan;

pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas pasca panen dan pengolahan peternakan;

pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas pascapanen dan pengolahan.

c. Seksi Distribusi dan

Pemasaran Hasil

Seksi Distruibusi dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis standarisasi distribusi dan

pengembangan pemasaran hasil peternakan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal

23 ayat (1), Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

Pelaksanaan penyusunan bahan

kebijakan teknis distribusi dan pemasaran hasil peternakan;

Pelaksanaan penyusunan bahan

koordinasi dan fasilitas distribusi dan pemasaran hasil peternakan;

Pelaksanaan koordinasi dan

fasilitas distribusi pemasaran hasil.

35

3.5 Potensi Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

NO UNIT KERJA

d c b a d c b a d c b a d c b a

1 Kepala Dinas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sekretaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sub Bagian Kepegawaian &Umum 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 7 1 1 0 1 0

4 Sub Bagian Keuangan 0 0 0 1 2 1 2 5 0 0 4 0 0 0 0 0

5 Sub Bagian Perencanaan & Program 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0

6 Bidang Prasarana dan Sarana 0 0 1 3 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0

7 Bidang Produksi 0 0 0 2 2 1 5 1 0 1 3 1 0 0 0 0

8 Bidang Pengembangan Usaha 0 0 1 2 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0

9 Bidang Keswan & Kesmavet 0 0 1 3 0 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0

0 1 3 11 9 9 19 8 3 4 24 2 1 0 1 0

1 BPT SP & HMT Cikole Lembang 0 0 1 2 2 0 2 2 1 0 10 2 1 0 14 0

2 Balai Perbibitan & Pengembangan IBT SP Bunikasih 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 2 4 2 0 6 0

3 BPPT Unggas Jatiwangi 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 1 4 0 5 0

4 BPPT Domba Margawati 0 0 1 0 1 3 1 1 1 1 6 2 1 0 4 0

5 BPPT Sapi Potong Ciamis 0 0 0 1 2 3 2 0 2 1 2 4 0 0 3 0

6 BPMPT Cikole Lembang 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0

7 BPPPH & Kesmavet Cikole Lembang 0 0 1 1 3 2 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0

8 BPP (Diklat) Cikole 0 0 1 0 3 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0

9 Sub Unit PPT Domba Trijaya Kab.Kuningan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 4 0

10 Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Losari 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0

11 Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Kota Banjar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0

12 Sub Unit Lab. Keswan Losari Kab. Cirebon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0

13 Sub Unit Pos Pemeriksaan Hewan Gunung Sindur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0

0 0 5 5 19 12 19 8 12 5 38 16 10 2 40 0

0 1 8 16 28 21 38 16 15 9 62 18 11 2 41 0103 104

UPTD52

POTENSI PEGAWAI ( PNS) DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

BERDASARKAN GOLONGAN

GOLONGAN

( Keadaan s/d SEPTEMBER 2013)

IIV III II

JUMLAH TOTAL

58

2865425

15 33 2

71

PROVINSI

10

45

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

TABEL 3.1

POTENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT