BAB III

KERANGKA EKONOMI MAKRO

DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

RKP 2012 I.3-1

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO

DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012 memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro tahun 2010, perkiraannya pada tahun 2011, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2012, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2012 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

3.1. KONDISI EKONOMI MAKRO TAHUN 2010 DAN PERKIRAAN TAHUN 2011

Secara garis besar, kondisi ekonomi makro tahun 2010 dan perkiraannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Pertama, stabilitas ekonomi sepanjang tahun 2010 terjaga di dalam proses pemulihan ekonomi dunia. Dalam tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.087 per dolar AS atau menguat 12,6 persen dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya serta cadangan devisa mencapai USD 96,2 miliar, naik USD 30,1 miliar dibandingkan tahun 2009. Laju inflasi pada tahun 2010 terjaga sebesar 7,0 persen dengan harga-harga komoditi dunia yang mulai meningkat tajam dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Dalam tahun 2011, stabilitas ekonomi diupayakan tetap terjaga dihadapkan resiko eksternal terutama dari potensi krisis utang Eropa yang masih besar, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, resiko terkait dengan perubahan iklim global, serta dampak dari tsunami di Jepang.

Kedua, ekonomi dalam tahun 2010 tumbuh 6,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2009 (4,6 persen). Pertumbuhan ekonomi yang membaik didukung oleh investasi yang meningkat, kemampuan ekspor barang dan jasa, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Pada tahun 2010, pembentukan modal tetap bruto tumbuh 8,5 persen; ekspor barang dan jasa naik 14,9 persen; dan konsumsi masyarakat meningkat 4,6 persen. Dalam tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,4 persen didukung oleh penguatan permintaan domestik yang lebih baik dengan berbagai resiko eksternal yang dihadapi.

Ketiga, kualitas pertumbuhan ekonomi membaik dengan terjaganya stabilitas dan momentum pertumbuhan. Pada bulan Maret 2010, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen) atau berkurang 1,8 juta orang dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 9,0 juta orang (7,9 persen) pada tahun 2009 menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) pada tahun 2010. Dalam tahun 2011, kualitas pembangunan diupayakan lebih baik.

I.3-2 RKP 2012

3.1.1. EKONOMI DUNIA

Sampai dengan awal tahun 2011, pemulihan ekonomi dunia dari krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008 berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan. Meskipun demikian, beberapa resiko yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi dunia tetap tinggi dengan masih besarnya kekuatiran terhadap krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk harga minyak mentah, memburuknya situasi politik di Korea, Afrika Utara, dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global dan bencana alam di berbagai belahan dunia.

Dalam keseluruhan tahun 2010, perekonomian dunia tumbuh 5,0 persen setelah turun 0,5 persen pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi ini terutama didorong oleh percepatan ekonomi di kawasan Asia dan pemulihan ekonomi di kawasan Amerika Utara. Ekonomi Cina, India dan Jepang masing-masing tumbuh 10,3 persen, 8,7 persen dan 3,9 persen pada tahun 2010 setelah mengalami perlambatan dan penurunan pada tahun 2009. Ekonomi Amerika Serikat pada keseluruhan tahun 2010 tumbuh 2,9 persen setelah turun 2,6 persen pada tahun 2009. Pada triwulan I tahun 2011, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,3 persen (y-o-y), adapun ekonomi Cina tumbuh 9,7 persen pada periode yang sama. Sementara itu, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa berlangsung lambat dengan beberapa negara masih mengalami resesi dan kekuatiran terhadap utang yang besar. Dalam tahun 2010, ekonomi Kawasan Eropa tumbuh 1,7 persen setelah mengalami penurunan 4,1 persen pada tahun 2009. Sampai dengan triwulan IV/2010, ekonomi Yunani dan Irlandia masih mengalami resesi dengan beban utang dan defisit anggaran yang sangat besar. Stok utang Pemerintah Yunani mencapai 142,8 persen PDB pada tahun 2010 serta defisit anggaran Pemerintah Irlandia meningkat menjadi 32,4 persen PDB pada tahun 2010. Upaya untuk meningkatkan ketahanan fiskal di Kawasan Eropa diperkirakan membutuhkan waktu lama dan akan dicermati mengingat potensinya yang membahayakan bagi stabilitas keuangan global.

Pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan perubahan iklim global mendorong permintaan terhadap komoditi dunia termasuk energi. Indeks harga komoditi non-energi terus meningkat sejak pertengahan tahun 2010 dan sudah melampaui tingkat harga pada pertengahan tahun 2008. Pada bulan Februari 2011, harga komoditi non-energi naik 43,0 persen (y-o-y) dan tetap tinggi hingga bulan April 2011 didorong oleh kelompok komoditi pangan dan komoditi bahan baku industri. Sejalan dengan kenaikan harga komoditi non-energi, harga minyak mentah meningkat cukup tajam. Sejak bulan Oktober 2010, harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) meningkat di atas USD 90 per barel per bulan dan mencapai sekitar USD 116,2 per barel pada bulan April 2011. Selain didorong oleh permintaan yang meningkat, tingginya harga minyak mentah dunia juga didorong oleh kenaikan produksi minyak yang sangat terbatas dari negara-negara non-OPEC.

Seiring dengan peningkatan harga komoditi dunia dan pemulihan ekonomi, inflasi di banyak negara meningkat cukup tajam. Laju inflasi Cina meningkat dengan 5,4 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2011. Demikian juga di banyak negara lainnya, termasuk negara maju, laju inflasi meningkat seperti pada pertengahan tahun 2008. Laju inflasi di Jepang pada bulan Maret 2011 mencapai 0,0 persen sedangkan laju inflasi di Kawasan Eropa pada bulan April 2011 mencapai 2,8 persen setelah masing-masing mengalami deflasi 1,7 persen dan inflasi 0,9 persen pada tahun 2009. Secara keseluruhan, inflasi di banyak negara kembali ke pola normal tahunan sebagaimana sebelum terjadi krisis keuangan global dan berpotensi lebih besar dengan meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah.

RKP 2012 I.3-3

Guna mengatasi peningkatan laju inflasi, bank sentral di beberapa negara menempuh kebijakan moneter yang lebih ketat. Sejak bulan Oktober 2010, Cina telah menaikkan suku bunga acuan empat kali hingga menjadi 6,3 persen pada bulan Februari 2011. Demikian pula dengan suku bunga di Korea dan India yang masing-masing mencapai 3,00 persen dan 6,0 persen pada bulan April tahun 2011, naik dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 2,0 persen dan 4,75 persen. Sementara itu negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga rendah untuk membantu mendorong pemulihan ekonominya dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyesuaian guna mengendalikan ekspektasi inflasi yang tinggi.

Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global. Indeks harga saham di berbagai pasar bursa dunia meningkat. Indeks saham Dow Jones di Amerika Serikat mencapai 11.578 pada akhir bulan Desember 2010 dan terus meningkat hingga mencapai 12.811 pada bulan April 2011, lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 10.428. Demikian pula dengan indeks bursa FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura yang masing-masing mencapai 5.900, 23.035, 3.190 pada akhir bulan Desember 2010, naik dibandingkan akhir tahun sebelumnya yang masing-masing mencapai 5.413, 21.873 dan 2.898. Hingga akhir bulan April 2011, indeks FTSE 100 di London, Hang Seng di Hongkong serta STI di Singapura masing-masing mencapai 6.070, 23.721, dan 3.180.

Secara keseluruhan, ekonomi dunia pada tahun 2011 diperkirakan tumbuh 4,4 persen (IMF, World Economic Outlook, April 2011) didorong oleh ekonomi Asia yang tumbuh kuat dan ekonomi negara-negara maju yang pulih secara bertahap dengan berbagai resiko yang harus dicermati dan diantisipasi.

3.1.2. MONETER, PERBANKAN DAN PASAR MODAL

Memasuki tahun 2010, kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah terus berlanjut. Rata-rata bulanan nilai tukar rupiah menguat dari Rp 9.458 per USD pada bulan Desember 2009, menjadi Rp 9.027 per USD pada bulan April 2010. Pada bulan Mei 2010, rata-rata bulanan nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp 9.183 per USD akibat kekhawatiran krisis finansial di Eropa. Meredanya kekuatiran pada ketahanan fiskal di Eropa dan meningkatnya arus modal ke negara-negara emerging termasuk Indonesia selanjutnya menguatkan kembali rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah hingga mencapai Rp 9.018 per USD pada bulan Desember 2010. Secara keseluruhan tahun 2010, rata-rata harian nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.087 per USD atau menguat 12,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2009. Dengan respon kebijakan moneter yang tepat, kinerja ekspor yang meningkat, serta arus masuk modal asing, nilai tukar Rupiah menguat menjadi Rp 8.574 per USD pada akhir bulan April 2011.

Kenaikan harga komoditi dunia serta cuaca ekstrem pada beberapa wilayah memberi tekanan pada laju inflasi di dalam negeri. Laju inflasi pada bulan Januari 2010 mencapai 3,7 persen (y-o-y) dan terus meningkat hingga mencapai 6,4 persen (y-o-y) pada bulan Agustus 2010 didorong oleh kenaikan harga bahan makanan. Secara keseluruhan, laju inflasi pada tahun 2010 mencapai 7,0 persen (y-o-y) persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,8 persen. Dari sisi komponen pembentuknya laju inflasi tahun 2010 disebabkan oleh inflasi inti sebesar 4,3 persen, inflasi volatile foods

I.3-4 RKP 2012

sebesar 17,7 persen dan inflasi administered prices sebesar 5,4 persen. Tekanan terhadap inflasi dari bahan makanan berlanjut hingga Februari 2011, namun kemudian terjadi panen raya padi/beras, sehingga pada bulan Maret dan April 2011 terjadi deflasi. Inflasi pada bulan April 2011 menurun menjadi 6,2 persen (y-o-y).

Dengan tetap terjaganya kepercayaan terhadap Rupiah di tengah meningkatnya laju inflasi, dalam keseluruhan tahun 2010, Bank Indonesia masih mempertahankan tingkat suku bunga BI rate pada tingkat 6,50 persen. Terjaganya tingkat suku bunga BI rate sepanjang tahun 2010 memberikan ruang bagi perbankan nasional untuk menurunkan suku bunga. Hingga Maret 2011, tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing mencapai 12,3 persen; 12,2 persen dan 14,8 persen turun dari 13,7 persen, 13,0 persen, dan 16,4 persen pada akhir tahun 2009. Menurunnya suku bunga pinjaman dan membaiknya perekonomian domestik mendorong kinerja penyaluran kredit perbankan. Hingga Maret 2011, penyaluran kredit meningkat hingga mencapai Rp1.835 triliun atau tumbuh 24,7 persen (y-o-y), terutama didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang masing-masing mencapai 26,8 persen, 27,0 persen, dan 20,5 persen (y-o-y).

Peningkatan penyaluran kredit tetap didukung oleh kesehatan perbankan yang kuat. Hingga Februari 2011, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR) bank umum relatif terjaga dan mencapai 18,1 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah bank umum berhasil diturunkan dari 3,3 persen pada akhir tahun 2009 menjadi sekitar 2,6 persen pada akhir tahun 2010 yang merupakan tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada awal tahun 2011, rasio kredit bermasalah sedikit meningkat dan mencapai 2,78 persen pada Februari 2011.

Dalam rangka menjaga meningkatnya ekspektasi inflasi, sejak bulan Februari 2011, suku bunga acuan (BI rate) dinaikkan 25 bps menjadi 6,75 persen. Dalam keseluruhan tahun 2011, kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan yang sudah dicapai.

Terjaganya stabilitas ekonomi dan meningkatnya kinerja pasar modal regional ikut mendorong kinerja pasar modal dalam negeri. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia meningkat dari 2.534,4 pada akhir tahun 2009 menjadi 3.703,5 pada akhir tahun 2010. Pada akhir bulan April 2011, indeks harga saham gabungan mencapai 3.824,1, naik 28,7 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

3.1.3. NERACA PEMBAYARAN.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan harga-harga komoditi dunia pada tahun 2010 mendorong penerimaan ekspor nasional. Pada tahun 2010, total penerimaan ekspor mencapai USD 158,1 miliar, naik 32,1 persen dibandingkan tahun 2009. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 39,3 persen dan 30,7 persen.

Terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan masyarakat meningkatkan kebutuhan impor. Dalam tahun 2010, pengeluaran impor meningkat menjadi USD 127,4 miliar, atau naik 43,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik sebesar 58,8 persen dan 38,9 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk

RKP 2012 I.3-5

pendapatan dan transfer berjalan) yang mencapai USD 25,0 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2010 mencapai sekitar USD 5,7 miliar.

Investasi langsung asing (neto) pada tahun 2010 mencapai surplus sebesar USD 10,6 miliar, lebih tinggi dari tahun 2009, didorong oleh investasi langsung asing yang masuk sebesar USD 134,3 miliar. Arus masuk investasi portfolio (neto) meningkat mencapai USD 13,2 miliar, dengan investasi portofolio yang masuk sebesar USD 15,7 miliar. Dengan surplus investasi lainnya yang mencapai sebesar USD 2,2 miliar, neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2010 mengalami surplus sebesar USD 26,1 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2010 mencapai USD 96,2 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 7,0 bulan impor.

Pada triwulan I/2011, penerimaan ekspor meningkat mencapai USD 45,7 miliar, sedangkan pengeluaran impor mencapai USD 37,3 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang termasuk pendapatan dan transfer berjalan yang tetap tinggi yaitu sebesar USD 6,5 miliar maka surplus neraca transaksi berjalan pada triwulan I/2011 mencapai USD 1,9 miliar, relatif sama dengan triwulan I/2010.

Pada periode yang sama, arus masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung asing (neto) mencapai USD 3,0 miliar, sedangkan investasi berupa portfolio mencapai USD 3,6 miliar. Dengan investasi lainnya yang masih defisit, neraca transaksi modal dan finansial mencapai surplus USD 6,2 miliar.

Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia pada triwulan I/2011 mecapai surplus USD 7,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I/2010. Cadangan devisa hingga akhir triwulan I/2011 mencapai USD 105,7 miliar dan terus meningkat hngga mencapai USD 113,8 miliar pada akhir bulan April 2011. Dalam keseluruhan tahun 2011, cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 123,7 miliar.

3.1.4. KEUANGAN NEGARA.

Dalam tahun 2010, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan dorongan kepada perekonomian, baik melalui sisi penerimaan maupun dari sisi belanja dengan tetap menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan.

Pendapatan negara dan hibah pada tahun 2010 mencapai Rp 1.017,1 triliun (15,8 persen PDB) atau meningkat 19,8 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan pendapatan negara terus didukung oleh penerimaan pajak melalui penyempurnaan administrasi dan peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai langkah yang ditempuh, penerimaan perpajakan pada tahun 2010 mencapai Rp 744,4 triliun (11,6 persen PDB) atau menyumbang 73,4 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Di sisi pengeluaran, belanja negara tahun 2010 mencapai Rp 1.062,9 triliun (16,5 persen PDB). Realisasi ini lebih rendah Rp 63,2 triliun dibandingkan rencana APBN-P. Tidak terserapnya secara maksimal belanja negara disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja pemerintah pusat yang hanya mencapai Rp 718,2 triliun atau 91,9 persen dari APBN-P.

Dalam belanja pemerintah pusat, peningkatan yang besar terjadi pada subsidi energi. Pada tahun 2010, subsidi energi meningkat menjadi Rp 140,0 triliun, dengan rincian Rp 82,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 57,6 triliun untuk subsidi listrik.

I.3-6 RKP 2012

Meningkatnya subsidi energi terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak dunia dan konsumsi BBM bersubsidi sepanjang tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.

Dengan pendapatan negara dan hibah yang lebih baik dan penyerapan anggaran belanja yang lebih rendah, defisit anggaran menjadi lebih kecil dari yang direncanakan. Dalam tahun 2010, defisit anggaran mencapai 0,7 persen PDB atau sebesar Rp 45,8 triliun, lebih rendah dari APBN-P, yakni sebesar 2,1 persen PDB. Dengan perkembangan ini, stok utang pemerintah pada tahun 2010, turun menjadi 26,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya (28,4 persen).

Dalam tahun 2011 kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mempercepat proses percepatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp 1.104,9 triliun (15,7 persen PDB), terdiri atas penerimaan dalam negeri Rp 1.101,2 triliun dan hibah Rp 3,7 triliun. Dalam rangka memberikan dorongan kepada perekonomian, belanja negara pada tahun 2011 ditingkatkan sebesar Rp 103,5 triliun menjadi Rp 1.229,6 triliun (17,5 persen PDB), terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 836,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 393,0 triliun. Dengan perkembangan sisi penerimaan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun 2011 diperkirakan terjaga pada tingkat 1,8 persen PDB dengan pembiayaan defisit terutama dari sumber dalam negeri.

3.1.5. PERTUMBUHAN EKONOMI

Stabilitas ekonomi yang pulih dari gejolak tahun 2008 serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mendorong kegiatan ekonomi mampu memulihkan kembali momentum pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010 perekonomian tumbuh sebesar 6,1 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya (4,6 persen).

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa dan investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masing-masing tumbuh sebesar 14,9 persen dan 8,5 persen. Konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 4,6 persen dan konsumsi pemerintah meningkat sebesar 0,3 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yang tumbuh sebesar 5,1 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran; serta bangunan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,5 persen; 8,7 persen, dan 7,0 persen. Adapun sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 2,9 persen dan 3,5 persen.

Pada triwulan I 2011, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel dan restoran; serta industri pengolahan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang masing-masing tumbuh sebesar 13,8 persen; 7,9 persen; dan 5,0 persen. Sedangkan sektor pertanian tumbuh sebesar 3,4 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh masing-masing sebesar 12,3 persen dan 4,5 persen. Sejalan dengan investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat 7,3 persen, impor barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 15,6 persen. Adapun pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 3,0 persen (y-o-y).

RKP 2012 I.3-7

Dengan membaiknya pemulihan ekonomi dunia dan penguatan ekonomi domestik, dalam keseluruhan tahun 2011, sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen diperkirakan tercapai. Dari sisi pengeluaran, investasi serta ekspor barang dan jasa terus didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 10,5 persen dan 9,8 persen. Kegiatan ekonomi yang terus meningkat didukung oleh langkah-langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah masing-masing sebesar 5,2 persen dan 6,4 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi akan digerakkan oleh industri yang diperkirakan tumbuh 5,1 persen seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor; sektor pertanian yang tumbuh 2,8 persen; sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 2,4 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa yang meningkat masing-masing 8,5 persen; 7,3 persen; 8,8 persen; 13,4 persen; 6,3 persen; dan 6,2 persen.

3.1.6. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2010 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam tahun 2010,jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,3 juta orang (7,1 persen) dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 31,0 juta orang (13,3 persen). Pada Februari 2011, jumlah pengangguran terbuka telah menurun menjadi 6,8 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 11,5 – 12,5 persen.

3.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2012

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2012 diperkirakan relatif sama dengan tahun 2011 dengan resiko yang tetap besar antara lain berasal dari kekuatiran yang masih besar terkait krisis fiskal dan utang di Eropa, meningkatnya harga komoditi dunia termasuk minyak mentah, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah, serta perubahan iklim global. Resiko global yang masih besar tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Dalam pada itu, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat. Secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 dapat ditingkatkan pada tahun 2012.

3.3. TANTANGAN POKOK

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2012, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

I.3-8 RKP 2012

1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.

2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang

terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.

3. MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. Langkah-langkah akan

dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

3.4. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2012 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2012, yakni “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2012.

3.5. SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2012

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan 6,5 – 6,9 persen, mengarah pada 6,7 persen dan laju inflasi diperkirakan sebesar 5,0 – 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 10,5-11,5 persen pada tahun 2012.

3.5.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBUTUHAN INVESTASI

Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2012, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,7 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2011 (6,4 persen).

Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 11,5 persen dan 10,2 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 12,0 persen. Dalam keseluruhan tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen.

RKP 2012 I.3-9

Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,2 persen. Adapun industri pengolahan diperkirakan tumbuh 5,6 persen didorong oleh industri nonmigas yang meningkat dengan 6,3 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 9,0 persen; 8,2 persen;8,9 persen;13,0 persen; 6,2 persen; serta 6,3 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen pada tahun 2012 membutuhkan investasi sebesar Rp 2.875 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 11,1 persen berasal dari pemerintah dan 88,9 persen dari masyarakat termasuk swasta.

3.5.2. MONETER

Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 5,0 – 6,0 persen.

3.5.3. NERACA PEMBAYARAN

Penerimaan ekspor tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar 12,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas yang masing-masing naik 10,1 persen dan 13,5 persen. Sementara itu impor non-migas dan migas diperkirakan naik masing-masing sebesar 16,0 persen dan 5,6 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 diperkirakan menurun menjadi USD 2,1 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD 20,1 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 13,0 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD 9,8 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD 2,8 miliar.

Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar USD 22,2 miliar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 145,9 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 8,0 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

3.5.4. KEUANGAN NEGARA

Pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp 1.259,5 trilliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 997,0 trilliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp 261,4 trilliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 1.370,5 trilliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 924,7 trilliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 445,8 trilliun.

Dengan perkiraan penerimaan dan belanja tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2012, defisit APBN diperkirakan sekitar 1,4 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 25,0 persen PDB pada

I.3-10 RKP 2012

tahun 2012.

3.5.5. PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar10,5-11,5 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 6,4-6,6 persen dari angkatan kerja.

Dengan harapan ekonomi tumbuh sebesar 6,7 persen, maka secara ringkas gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

TABEL 3.1 GAMBARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2011 – 2012

2009 2010 2011

Perkiraan 2012

Proyeksi

PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 4,6 6,1 6,4 6,5 – 6,9

LAJU INFLASI (%) 2,8 7,0 6,0 5,0 – 6,0

PENGANGGURAN TERBUKA (%) 7,9 7,1 6,8 6,4 - 6,6

PENDUDUK MISKIN (%) 14,1 13,3 11,5-12,5 10,5 - 11,5

TABEL 3.2

GAMBARAN NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2011 – 2012 (USD MILIAR)

2009 2010 2011

Perkiraan 2012

Proyeksi

Transaksi Berjalan 10,6 5,7 3,9 2,1

Ekspor 119,6 158,1 182,5 205,8

- Migas 20,6 28,7 37,5 41,3

- Non-migas 99,0 129,4 144,9 164,5

Impor -88,7 -127,4 -148,2 -168,6

- Migas -15,2 -25,4 -31,9 -33,7

- Non-migas -73,5 -102,0 -116,3 -134,9

Jasa-jasa*) -20,3 -25,0 -30,4 -35,1

Transaksi Modal dan Finansial 4,9 26,1 23,6 20,1

Transaksi Modal 0,1 0,0 0,1 0,1

Transaksi Finansial 4,8 26,1 23,5 20,0

- Investasi Langsung (neto) 2,6 10,6 11,5 13,0

- Investasi Portfolio 10,3 13,2 13,0 9,8

- Investasi Lainnya (neto) -8,2 2,2 -1,0 -2,8

Total 15,5 31,8 27,5 22,2

Selisih Perhitungan -3,0 -1,5 0,0 0,0

Neraca Keseluruhan 12,5 30,3 27,5 22,2

Cadangan Devisa 66,1 96,2 123,7 145,9

*) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer

RKP 2012 I.3-11

3.6. PENDANAAN MELALUI TRANSFER KE DAERAH

Pendanaan melalui transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Dana transfer ke daerah ini merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Kebijakan pengalokasian dana ke daerah pada tahun 2012 masih melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya yaitu diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional di daerah. Sedangkan tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat, daerah dan antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal daerah; serta (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional dan meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

3.6.1 DANA PERIMBANGAN

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, didefinisikan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, alokasi Dana Perimbangan dimaksudkan termasuk untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan nilainya menggunakan formula penghitungan tertentu. Pendelegasian tugas pada pemerintah daerah yang semakin besar dalam era desentralisasi berimplikasi pada peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang di dalamnya termasuk dana perimbangan. Untuk ini, peningkatan alokasi dana perimbangan perlu disertai peningkatan kualitas pengelolaannya. Langkah peningkatan kualitas tersebut antara lain melalui penyempurnaan formula penghitungan dan peningkatan koordinasi perencanaan dengan para pemangku kepentingan. Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dalam perencanaan penganggaran di daerah juga perlu mendorong penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework). Selain itu, ketepatan waktu dan kepastian nilai alokasi dana perimbangan untuk masing-masing daerah diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD yang berkualitas, efektif dan efisien. Dengan demikian ketidakpastian dalam perencanaan dan penganggaran APBD dapat dihindari.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. DAU merupakan instrumen untuk mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang formula dan mekanisme pengalokasiannya diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan

I.3-12 RKP 2012

Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen pendapatan netto yang ditetapkan APBN. Penentuan besar dana yang mencakup ’kebutuhan fiskal daerah’ dalam rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum, harus mengacu pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Sedangkan arah kebijakan DAU menekankan pada penyempurnaan mekanisme penetapannya agar mengurangi porsi/ unsur belanja pegawai sehingga tidak memicu inefisiensi pegawai pemerintah daerah ataupun memicu pendirian daerah otonom baru. Proxy variables dalam penghitungan ’kebutuhan fiskal’ terus disempurnakan agar semakin mendekati kebutuhan pelayanan minimal (kesehatan, pendidikan) dan belanja infrastruktur sehingga menimbulkan multiplier effect yang signifikan. Arah kebijakan DAU adalah penyempurnaan formula alokasi melalui mekanisme peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan akurasi basis penghitungan, serta akuntabilitas pengguna dana DAU.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak penghasilan dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal). Setiap daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan DBH disertai dengan peningkatan efektivitas penggunaan dana tersebut. Arah kebijakan DBH adalah penyempurnaan formula alokasi DBH dan peningkatan ketepatan waktu penyaluran DBH. Langkah tersebut sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien dan akuntabel. Perlu adanya suatu sistim atau peraturan yang menjadi landasan mekanisme, perhitungan, dan alokasi DBH sedemikian sehingga dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan atau kurang bayar DBH ke Daerah.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan daerah; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator teknis yang didukung data-data teknis masing-masing bidang dan ditentukan oleh kementerian teknis.

Secara umum, arah kebijakan DAK tahun 2012 adalah: (a) mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2012 termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan; (b) mendukung perencanaan DAK sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); dan (c) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan terkait dengan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan DAK maka arah kebijakannya sebagai berikut: (i). menetapkan jumlah alokasi DAK harus jelas dan transparan serta menggunakan kapasitas fiskal sebagai dasar utama; (ii)

RKP 2012 I.3-13

mewujudkan APBD yang efektif, efisien dan akuntabel melalui penetapan alokasi DAK yang tepat waktu sebelum periode penyusunan rencana APBD di daerah dilakukan. (iii). meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga tepat sasaran dalam rangka mewujudkan outcome yang ditentukan; (iv) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD; (v). meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah; (vi) memberikan disinsentive bagi pengelola DAK di daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, sesuai peraturan yang berlaku; (vii) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang terpercaya sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK; dan (viii). mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dekon dan tugas perbantuan kepada daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan bidang DAK tahun 2012 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional 2012; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (iii) penekanan pada klaster IV ( program pro rakyat). Selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan DAK yang sesuai dengan prioritas nasional, khusus dan untuk daerah tertentu, maka dalam RKP 2012 dilakukan pengelompokan (regrouping) bidang menjadi 12 (dua belas) Kelompok Bidang DAK. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan keterkaitan bidang DAK dengan (a). prioritas nasional, (b). pendekatan outcome serta (c). kedekatan substansi teknis. Dengan adanya pengelompokan ini maka dimungkinkan untuk membatasi penambahan bidang DAK terkecuali sesuai dengan prioritas nasional, pelaksanaan monitoring dan evaluasi DAK yang berdasarkan outcome serta meningkatnya koordinasi penyusunan petunjuk teknis oleh masing-masing kementerian teknis terkait sehingga tidak terjadi overlapping atau duplikasi.Meskipun dilakukan pengelompokan, namun tata kelola DAK yang selama ini sudah berjalan tidak berubah yaitu misalnya petunjuk teknis tetap dilakukan oleh masing-masing kementerian/ lembaga, tidak merubah mata anggaran dan seterusnya.

Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka mendukung tema RKP 2012 yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Kesejahteraan Rakyat”, maka terdapat 19 (sembilan belas) bidang DAK sebagai berikut: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7). Pertanian; (8) Infrastruktur Irigasi; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Infrastruktur Jalan; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Keselamatan Transportasi Darat; (13) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (14) Sarana Perdagangan; (15) Listrik Perdesaan; (16) Kehutanan; (17) Lingkungan Hidup; (18) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; dan (19) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Arah kebijakan bidang-bidang DAK tersebut di atas sesuai dengan kelompok bidangnya adalah sebagai berikut:

I. Kelompok Bidang DAK Prasarana Pemerintah Daerah (PN: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) terdiri dari Bidang DAK Prasarana Pemerintahan Daerah.

Arah kebijakan Bidang DAK Prasarana Pemerintahan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran sampai dengan tahun

I.3-14 RKP 2012

2009 dan daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Prioritas diberikan kepada daerah pemekaran tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan daerah non pemekaran tertentu dengan cara arah kebijakan umum adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Daerah Pemekaran dan Non Pemekaran tertentu. Lingkup kegiatannya adalah: Pembangunan kantor Bupati,Walikota, Setda, DPRD, Sekertariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor SKPD lainnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah Percepatan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan pembangunan dan rehabilitasi kantor pemerintahan di daerah Pemekaran dan Non Pemekaran tertentu.

II. Kelompok Bidang DAK Pendidikan (PN: Pendidikan) terdiri dari Bidang DAK Pendidikan.

Arah kebijakan Bidang DAK Pendidikan adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Lingkup kegiatannya adalah kegiatan di jenjang SD/SDLB pada tahun 2012 akan diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dan sarana untuk peningkatan mutu pendidikan. Pada jenjang SMP/SMPLB, kegiatan DAK bidang pendidikan akan difokuskan untuk:(1) Rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak sedang dan berat, membangun ruang kelas baru (RKB) untuk memenuhi kesenjangan antara jumlah rombongan belajar (rombel) dengan jumlah RK yang ada dan memenuhi target APK di tahun 2015; (2)Membangun ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan (3) Membangun ruang belajar lainnya termasuk penyediaan alat pendidikan untuk laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan ruang ketrampilan/serbaguna.Sasaran tahun 2012 adalah untuk menunjang ketercapaian indikator pendidikan: (1) Persentase Kabupaten dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD ≥94% menjadi 82%; (2) Persentase Kota dengan APM SD ≥96% menjadi 80%; (3) Persentase Kabupaten dengan APK SMP ≥90% menjadi 73%; (4) Persentase Kota dengan APK SMP ≥115% menjadi 65,2%; (5) Meningkatnya persentase SD yang memiliki perpustakaan menjadi 64%; (6) Meningkatnya persentase SMP yang memiliki perpustakaan menjadi 91,8%; (7) Meningkatnya APM jenjang SD/SDLB menjadi 85,1%; dan (8) Meningkatnya APM jenjang SMP/SMPLB menjadi 60,58%.

III. Kelompok Bidang DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana (PN: Kesehatan) terdiri dari Bidang DAK Kesehatan dan Bidang DAK Keluarga Berencana

Arah kebijakan Bidang DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, dukungan program jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit, melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes dan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten dan Kota serta penyediaan obat dan sarana pendukung pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat, terutama untuk pelayanan kesehatan

RKP 2012 I.3-15

penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pelayanan kesehatan dasar yakni pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Peningkatan puskesmas mampu menjalankan persalinan normal; (b) Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan/puskesmas mampu PONED, termasuk rumah dinas nakes terutama di DTPK; (c) Pembangunan puskesmas baru termasuk rumah dinas nakes; (d)Pembangunan Poskesdes; (2) Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi: (a) Pemenuhan fasilitas tempat tidur kelas III RS; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan darah; (3) Pelayanan kefarmasian, meliputi: (a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten dan kota, dan (c) Pembangunan baru instalasi farmasi gugus pulau/satelit dan sarana pendukungnya. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 86 puskesmas; (2) Persentase puskesmas mampu PONED 80%; (3) Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar sebanyak 9.236 puskesmas; (4) Persentase RS kabupaten dan kota yang melaksanakan PONEK 90%; (5) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Jamkesmas 85%; (6) Pembangunan Poskesdes sebanyak 3.000 Poskesdes; (7) Mendukung persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 90%.

Arah kebijakan Bidang DAK Keluarga Berencana adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (3) sarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB; serta (4) sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak; dan (5) sarana pengolahan data dan informasi. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (Personal computer) bagi PKB/PLKB/PPLKB. Personal computer tersebut akan ditempatkan di kantor kecamatan. Penyediaan sarana tersebut pada dasarnya untuk mendukung semua kegiatan prioritas RKP 2012, mengingat PKB/PLKB/PPLKB merupakan petugas KB di lini lapangan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab melakukan kegiatan penyuluhan, penggerakan, pelayanan, pendataan, dan pelaporan rutin, serta pengembangan program KB di wilayah kerjanya; (2) Pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implant Kit, IUD Kit) dan sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN) dan pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya (1) penyediaan pelayanan KB berkualitas, khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin; (b) peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah; dan (c) pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana program KB; (3) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Public Adress dan KIE Kit dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya (a) intensifikasi pelaksanaan advokasi dan KIE Program KB Nasional, (b) penguatan jejaring operasional lini lapangan, dan (c) peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (4) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; (5) Penyediaan Sarana Kerja PPLKB/PLKB/PKB dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

I.3-16 RKP 2012

prioritas RKP 2012 dalam upaya peningkatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan; (6) Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan prioritas RKP 2012 dalam upaya pembinaan tenaga lini lapangan KB dan KIE program KB. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PPLKB sebanyak 1.447 unit; (2) Terpenuhinya kekurangan sepeda motor bagi PLKB/PKB sebanyak 1.518 unit; (3) Terpenuhinya kekurangan mobil pelayanan KB sebanyak 151 unit; (4) Terpenuhinya kekurangan mobil penerangan sebanyak 82 unit; (5) Terpenuhinya sarana IUD Kit sebanyak 3.862 set;Terpenuhinya sarana Implant Kit sebanyak 5.305 set; (6) Terpenuhinya sarana Obgyn Bed sebanyak 2.753 unit; (7) Terpenuhinya sarana bina keluarga balita (BKB) Kit sebanyak 10.807 set; (8) Terpenuhinya sarana public adress sebanyak 992 unit; (9) Terpenuhinya sarana komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Kit sebanyak 10.069 set; (10) Terbangunannya gudang alat/obat kontrasepsi sebanyak 100 unit; (11) Terbangunnya balai penyuluhan KB tingkat kecamatan sebanyak 339 unit; (12) Terpenuhinya sarana kerja PPLKB/PLKB/PKB sebanyak 7.420 set; dan (13) Terpenuhinya Personal Computer sebanyak 3.878 unit bagi PPLKB/PLKB/PKB.

IV. Kelompok Bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi (PN: Kesehatan) terdiri dari Bidang DAK Infrastruktur Air Minum dan Bidang DAK Sanitasi.

Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Air Minum adalah meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan air minum. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan; (2) Pemasangan master meter untuk masyarakat MBR perkotaan; (3) Peningkatan pelayanan air minum di lokasi rawan air dan/atau terpencil. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan air minum melalui penambahan SR sebanyak 100.000 unit dan 200 lokasi rawan air/atau terpencil.

Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Sanitasi adalah untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan sanitasi. Lingkup kegiatannya adalah pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, pengembangan fasilitas pengurangan sampah dengan pola 3R (reduce, reuse, dan recycle), dan pengembangan prasarana dan sarana drainase mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala kawasan. Sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pelayanan sanitasi bagi 200.000 jiwa penduduk.

V. Kelompok Bidang DAK Pertanian dan Irigasi (PN: Ketahanan Pangan) terdiri dari Bidang DAK Pertanian dan Bidang DAK Infrastruktur Irigasi

Arah kebijakan Bidang DAK Pertanian adalah untuk mendukung pengamanan dan peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri dalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Perluasan Areal Pertanian; (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air; (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Lahan; (4) Penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat dan atau Gudang Pangan Pemerintah; (5) Pembangunan / Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan dan penyediaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Tingkat Kecamatan; (6) Penyediaan

RKP 2012 I.3-17

Prasarana dan Sarana Balai Perbenihan/ Perbibitan Kabupaten/Kota untuk Tanaman Pangan/ Hortikultura/ Perekebunan/ Peternakan; (7) Pembangunan/ Rehabilitasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan; (8) Penanganan pasca panen Sasaran tahun 2012 adalah perluasan areal pertanian sebesar 46,3 ribu ha; optimasi jaringan irigasi tersier (JITUT, JIDES, TAM) sebesar 100 ribu ha; penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan dalam bentuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi sepanjang 2 ribu km, optimasi lahan 3,9 ribu ha, dan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 100 unit; penyediaan Lumbung Pangan Masyarakat dan atau Gudang Pangan Pemerintah sebanyak 360 unit; pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian / Kecamatan sebanyak 412 unit; penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan kabupaten/kota untuk tanaman pangan/hortikultura/ perkebunan/peternakan sebanyak 825 unit; pembangunan/ rehabilitasi Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan sebanyak 412 unit.

Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Irigasi adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan target “Surplus Beras Minimal 10 juta ton dalam jangka waktu 5-10 tahun”. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Fokus kepada rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala; (2) Selanjutnya, dalam rangka mendukung upaya pemenuhan Direktif Presiden Surplus 10 juta ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tahun 2012 diarahkan untuk fokus kepada peningkatan/ pembangunan jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap pemenuhan target nasional tersebut; (3) Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi tahun 2012 sesuai dengan pembagian wewenang dan tanggung jawabnya. Sasaran tahun 2012 adalah bahwa sesuai dengan skenario hasil exercise upaya pencapaian Direktif Presiden “Surplus beras 10 juta ton per tahun”, dukungan tambahan produksi beras yang diharapkan dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah pada tahun 2013 adalah sebesar 1.17 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang ditempuh melalui perbaikan dan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi seluas 800 ribu ha di tahun 2012 dengan kebutuhan anggaran DAK Bidang Infrastruktur Irigasi ideal sebesar Rp 4.4 triliun. Namun demikian mengingat pengalaman pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun sebelumnya, maka sasaran yang diusulkan pada tahun 2012 adalah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan irigasi pada ± 450 ribu ha daerah-daerah irigasi yang lokasinya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran DAK Bidang Irigasi sebesar Rp 2.52 triliun dan perkiraan tambahan kontribusi beras pada tahun 2013 sebesar 0.67 juta ton GKG atau separuh dari tambahan produksi beras yang diharapkan (1.17 juta ton). Namun demikian apabila pagu DAK Bidang Irigasi Tahun 2012 sama dengan alokasi Tahun 2011, maka diperlukan penyesuaian indikator output.

VI. Kelompok Bidang DAK Kelautan dan Perikanan (PN: Ketahanan Pangan) terdiri dari Bidang DAK Kelautan dan Perikanan.

Arah kebijakan Bidang DAK Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan

I.3-18 RKP 2012

prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan). Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; (3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil; (5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (6) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan; (7) Pengembangan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Berkembangnya kawasan Minapolitan; (2) Tertatanya saluran irigasi dan tambak tersier di kabupaten/kota, serta berfungsi secara optimal; (3) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan dan balai benih udang, serta meningkatnya kemampuan unit perbenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (4) Berkembangnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan beroperasinya PPI yang telah dibangun (sekurang-kurangnya untuk kapal 3 GT); (5) Mengoptimalkan struktur armada penangkapan ikan, dan meningkatnya penggunaan sarana penangkapan ikan yang ekonomis dan ramah lingkungan, termasuk terbangunnya 125 unit kapal penangkap ikan > 30 GT; (6) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan cold chain system; (7) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (8) Meningkatnya sarana prasarana dasar, perikanan dan wisata bahari di pulau-pulau kecil; (9) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai; (10) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik yang memadai di kabupaten/kota.

VII. Kelompok Bidang DAK Infrastruktur Jalan, Keselamatan Transportasi Darat dan Transportasi Pedesaan (PN: Infrastruktur) terdiri dari Bidang DAK Infrastruktur Jalan, Bidang DAK Keselamatan Transportasi Daratdan Bidang DAK Transportasi Pedesaan.

Arah kebijakan Bidang DAK Infrastruktur Jalan adalah membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang terintegrasi di bidang jalan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota; (2) Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota; (3) Pembangunan jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (1) Meningkatkan kondisi jalan provinsi dari 49,3 % menjadi 51,4 % mantap; (2) Meningkatkan kondisi jalan kabupaten/kota dari 53,5 % menjadi 54,0 % mantap.

Arah kebijakan Bidang DAK Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident”. Lingkup kegiatannya adalah pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan, meliputi: (1) Rambu jalan; (2) Marka jalan; (3) Pagar pengaman jalan; (4) Alat pengatur

RKP 2012 I.3-19

isyarat lalu lintas; (5) Paku Jalan; (6) Delienator. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah menekan laju angka kematian dari 5,8% hingga 3,4% per tahun selama 5 tahun ke depan.

Arah kebijakan Bidang DAK Transportasi Perdesaan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi, serta mengembangkan keperintisan transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan; (2) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan yang diprioritaskan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan di kawasan strategis cepat tumbuh (sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata); (3) Mendukung keberlanjutan atas pemanfaatan angkutan perdesaan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk membiayai operasionalisasi angkutan perdesaan sesuai masa umur ekonomis. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Jalan Poros Desa: Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan antar desa yang menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran di kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT); (2) Angkutan Perdesaan : Pengadaan sarana transportasi angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, pick up, dump truck, kapal kayu/kapal mesin tempel/fiber glass dan bus potong. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan transportasi dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi desa.

VIII. Kelompok Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN: Infrastruktur) terdiri dari Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Arah kebijakan Bidang DAK Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota. Lingkup kegiatannya adalah untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik infrastruktur perumahan dan permukiman dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) meliputi penyediaan sarana dan prasarana air minum, sarana septik tank komunal, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan kriteria jumlah unit minimum yang akan diatur kemudian di dalam juknis, jaringan distribusi listrik, dan penerangan jalan umum. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah terfasilitasinya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Permukiman sebanyak 24.600 unit (catatan: termasuk asumsi peningkatan proporsional alokasi di 2012).

IX. Kelompok Bidang DAK Perdagangan (PN Iklim Investasi dan Iklim Usaha) terdiri dari Bidang DAK Perdagangan.

Arah kebijakan Bidang DAK Perdagangan adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang (terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, terpencil, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pembangunan dan

I.3-20 RKP 2012

pengembangan pasar tradisional; (2) Peningkatan sarana metrologi legal; dan (3) Pembangunan gudang, fasilitas dan peralatan penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah (1) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional sebanyak 246 unit; (2) Peningkatan sarana metrologi legal yang terdiri dari peningkatan jumlah unit pengawasan berjalan tera/tera ulang UTTP sebanyak 35 unit dan peningkatan jumlah pos ukur ulang sebanyak 75 unit; serta (3) Pembangunan Sarana Gudang dalam kerangka Sistem Resi Gudang (termasuk perlengkapannya) sebanyak 20 unit.

X. Kelompok Bidang DAK Listrik Perdesaan (PN: Energi) terdiri dari Bidang DAK Listrik Perdesaan.

Arah kebijakan Bidang DAK Listrik Perdesaan adalah untuk membiayai kegiatan fisik bidang energi baru terbarukan yang meliputi : (1) Pembangunan PLTMH baru; (2) Rehabilitasi PLTMH yang rusak; (3) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat (komunal), tidak dapat dialokasikan untuk Solar Home System (SHS); (5) Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Angin-Surya). Lingkup kegiatannya adalah Pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik perdesaan sebesar kurang lebih 1,5 MW.

XI. Kelompok Bidang DAK Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (PN: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) terdiri dari Bidang DAK Kehutanan dan Bidang DAK Lingkungan.

Arah Kebijakan Bidang DAK Kehutanan adalah untuk fungsi DAS dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sumber daya hutan, tanah, dan air. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Rehabilitasi Hutan produksi, hutan lindung, lahan kritis, Tahura dan Hutan Kota; (2) Sarana dan prasarana pengamanan hutan; (3) Sarana dan prasarana Tahura; (4) Sarana dan prasarana KPH; (5) Sarana dan prasarana penyuluhan. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah: (1) Terehabilitasinya lahan kritis, hutan lindung, Taman Hutan Raya, dan hutan kota, serta kawasan mangrove yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah seluas 33.000 ha; (2) Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan hutan; (3) Tersedianya sarana dan prasarana KPH; (4) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.

Arah kebijakan Bidang DAK Lingkungan Hidup adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional yaitu penurunan beban pencematan dan tingkat polusi sebesar 50 persen melalui pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat di daerah, serta mendukung pemenuhan SPM bidang lingkungan hidup daerah. Disamping itu juga diarahkan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Lingkup kegiatannya adalah (1) Pemantauan kualitas air, melalui kegiatan-kegiatan: (a) Pembangunan gedung laboratorium; (b) Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air; (c) Pembangunan laboratorium bergerak; (d) Kendaraan operasional; (2) Pengendalian pencemaran, melalui kegiatan: Penerapan teknologi sederhana untuk pengurangan limbah (seperti biogas, 3R, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Kehati,

RKP 2012 I.3-21

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medik dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah; (3) Pengendalian polusi udara melalui kegiatan-kegiatan: pengadaan alat pemantau kualitas udara; (4) Perlindungan sumber daya air, melalui kegiatan-kegiatan: (a) Penanaman di luar kawasan hutan; (b) Pengadaan papan informasi. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah mendukung penurunan beban pencemaran air, penurunan polusi sebesar 50%, serta mendukung penurunan emisi GRK.

XII. Kelompok Bidang DAK Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (PN: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik) terdiri dari Bidang DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan dan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Arah kebijakan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2012 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan perbatasan. Lingkup kegiatannya adalah: (1) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan disekitarnya. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan DAK jalan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian PU, serta APBD; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan, Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan APBD; (3) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa. Kegiatan ini disinergikan dengan pelaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Perhubungan dan APBD. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana transportasi pada kecamatan terluar perbatasan prioritas di 25 kabupaten yang diselenggarakan melalui keterpaduan dengan berbagai sumber pendanaan pembangunan lainnya (DAK bidang lain, APBN K/L, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan) khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas transportasi.

Arah kebijakan Bidang DAK Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Lingkup kegiatannya meliputi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, yang terdiri dari: (1) Penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan; (2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak

I.3-22 RKP 2012

ditangani Kementerian Perhubungan; (3) Penyediaan/pembangunan pembangkit energi listrik perdesaan yang memanfaatkan sumber energi mikrohidro dan pikohidro; (4) Pembangunan/rehabilitasi embung irigasi untuk menunjang sektor pertanian; dan (5) pembangunan/rehabilitasi jembatan antar desa. Sedangkan sasaran tahun 2012 adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal dengan didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan lintas sektor baik yang berasal dari sumber pendanaan DAK dan juga sumber pendanaan pembangunan lainnya.

3.6.2 DANA OTONOMI KHUSUS

Alokasi atas Dana Otonomi Khusus berlandaskan atas beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang, serta UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Besar Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat mencapai 2 persen dari total DAU nasional. Basis penghitungan atas alokasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat untuk kabupaten, kota dan provinsi adalah jumlah kampung secara proporsional.

Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota. Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 mengarahkan pemanfaatan Dana Otsus Aceh bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.