BAB III KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN...

LP2KD Kota Surakarta Tahun 2017 III-1

BAB III

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN KOTA SURAKARTA

3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, diselenggarakan

berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sistem perencanaan

pembangunan nasional bertujuan a) mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan, b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara

pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan. Segenap

tahapan perencanaan pembangunan ini merupakan penjabaran dari tujuan

dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah

pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas) 2005-2025, disebutkan

bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah Indonesia yang


Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut akan

ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,

dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia

internasional.

Dari 8 uraian misi di atas, tersirat sebuah misi yang mendorong pada

tingkat pemerataan dan berkeadilan dalam pembangunan, yaitu misi ke 5. Misi

kelima ini diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan daerah,

mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada

masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama

bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan

prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek

termasuk gender.

Lahirnya misi ke 5 ini salah satunya adalah bahwa dalam 20 tahun

mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin

besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang

diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu berbagai masalah kependudukan diperkirakan akan menjadi

tantangan bagi pemerintah yang salah satunya adalah tingkat kemiskinan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya pembangunan yang lebih merata

dan berkeadilan terhadap masayarakat miskin, maka tujuan pembangunan

diarahkan sebagai berikut :


1. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan

sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada

kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin

dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah

bencana.

2. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan

perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung

disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung

oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor

induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan

mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di

masyarakat.

3. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan

untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan

pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah

disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang

didukung oleh peraturan perundang–undangan dan pendanaan serta sistem

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh

kepada masyarakat luas. secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN

dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang

sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

4. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya

diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang

berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat

serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi

dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan

efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana

dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi

pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan

lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran

pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta

prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan

keseimbangan lingkungan hidup.


5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan

sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset

management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan

kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3)

penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan

profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam

pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin

6. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan

mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan

proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada

peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar

rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada

peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari

upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

RPJP Nasional memiliki tahapan perencanaan jangka menengah atau

yang biasa disebut RPJM, terdiri dari RPJM ke-1 untuk periode 2005-2009,

RPJM ke-2 untuk periode 2010-2014 dan RPJM ke-4 untuk periode 2020-2024.

Saat ini RPJMN masuuk pada periode 2015-2019. Pada periode tersebut, arah

kebijakan pembangunan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorong pada

meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai oleh :

1. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis

keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan

yang efisien dan efektif;

2. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;

3. Meningkatnya kesetaraan gender;

4. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan

perlindungan anak;

5. Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang;


6. Mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Penanggulangan kemiskinan secara nasional dirumuskan melalui

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan. Inti dari instruksi ini adalah ditetapkannya 3 program utama yaitu

program pembangunan pro rakyat, keadilan untuk semua, dan pencapaian

tujuan pembangunan milenium (MDGs). Inpres tersebut kemudian

diterjemahkan kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Melalui perpres tersebut

diharapkan adanya efektifitas pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan dapat mempercepat uapaya penurunan angka kemiskinan di

Indonesia.

Pada pasal 1 Perpres Nomor 96 tahun 2015 yang merupakan

perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin

dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan

penanggulangan kemiskinan disebutkan pada pasal 2 yaitu: (1) arah kebijakan

penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) arah kebijakan penanggulangan

kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD). Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 diarahkan melalui 4 strategi

mendasar, yaitu :

1. Penyempurnaan program perlindungan sosial;

2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar;

3. Pemberdayaan masyarakat, dan

4. Pembangunan yang inklusif.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga diatur melalui melalui Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin merupakan bagian dari amanat


ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian fakir miskin yang

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ini adalah orang yang

sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai

sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Dalam undang-undang ini, fakir miskin memiliki hak-hak hidup yang

harus dipenuhi selayaknya sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pada pasal 3

menyebutkan bahwa hak-hak fakir miskin yang harus dipenuhi yaitu:

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.

2. Memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya.

4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan,

dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter

budayanya.

5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan

sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta

memberdayakan diri dan keluarganya.

6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.

7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat.

8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan

9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam undang-undang tersebut, penanganan fakir miskin ditujukan

kepada perseorangan, keluarga kelompok dan atau masyarakat. Penanganan

fakir miskin dilakukan dalam bentuk pengembangan potensi diri, bantuan

pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan

pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses

kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum; dan/atau pelayanan sosial.

Sementara itu pendekatan penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui

pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin

untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan


dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin,

kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2013 pemerintah menetapkan satu

kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui

Pendekatan Wilayah. Melalui peraturan ini Upaya Penanganan Fakir Miskin

melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk memberikan arah agar

Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan

berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir

Miskin dan memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak

kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan

memperhatikan kearifan lokal.

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan

terpenuhinya kebutuhan dasar fakir miskin agar memperoleh kehidupan yang

layak dan bermartabat, meningkatnya kapasitas dan berkembangnya

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi fakir miskin dan

terentaskannya fakir miskin dari kemiskinan. Penanganan Fakir Miskin melalui

pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal,

yang meliputi wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil,

daerah tertinggal/terpencil dan/atau perbatasan antar negara.

Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa upaya penanganan fakir miskin di

wilayah perdesaan dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan

kerajinan;

2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan

kerajinan;

3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

4. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/atau

5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan berdasarkan

pasal 12 dilakukan melalui:


1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;

2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;

3. Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat; dan/atau

4. Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

berdasarkan pasal 17 dilakukan melalui:

1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber

daya laut;

2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;

3. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir dan nelayan;

4. Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau

kecil; dan/atau

5. Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan

dan pesisir.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah tertinggal/terpencil


1. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya

alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan;

2. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan,

perikanan, dan kerajinan;

3. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan,


4. Peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana;

5. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau

6. Pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.

Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perbatasan antarnegara


1. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan,



2. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan,


3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;

4. Penguatan kelembagaan dan pemerintahan;

5. Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya;

6. Menjamin keamanan wilayah perbatasan serta pengamanan sumber daya

lokal; dan/atau

7. Peningkatan daya tahan budaya lokal dari pengaruh negatif budaya asing.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2013, Pasal 42 menyebutkan bahwa upaya Penanganan Fakir Miskin

dilaksanakan secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu dengan

berdasarkan pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Fakir Miskin. Rencana

aksi nasional Penanganan Fakir Miskin disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun. Sementara itu pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Gubernur menyusun

rencana aksi provinsi dengan berpedoman pada rencana aksi nasional

Penanganan Fakir Miskin. Sedangkan bupati/walikota menyusun rencana aksi

kabupaten/kota dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana

aksi provinsi Penanganan Fakir Miskin.

Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2014-2019 disebutkan bahwa visi pembangunan nasional adalah :

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, ban Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-Royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh

dengan 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim.


4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu strategi pembangunan nasional yang ditempuh dalam

rangka menjalankan misi pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat.

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas

tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat

merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada

peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa

menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan

pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertum-buhan. Hal ini

dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang

berkelanjutan.

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu-kan

sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas

4. Kepastian dan penegakan hukum :

a. Keamanan dan ketertiban

b. Politik dan demokrasi

c. Tetakelola dan reformasi birokrasi.


5. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan

waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan

contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang

berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan, terdapat 9 prioritas pembangunan yang

masuk dalam agenda NAWACITA pembangunan nasional. Kesembilan cita-cita

tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa

Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebjakan penanggulangan kemiskinan termasuk ke dalam agenda

Nawacita, yang dapat dilihat pada agenda pembangunan ke 3 yaitu Membangun

Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam

Kerangka Negara Kesatuan. Agenda pembangunan ketiga ini memuat tiga hal

pokok yaitu Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris,

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia

dan Penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, upaya penanggulangan


kemiskinan secara jelas termasuk menjadi agenda utama pembangunanan

nasional.

Dalam agenda pembangunan nasional, masalah kemiskinan merupakan

bagian dari dua konsekuensi penting dari adanya pertumbuhan dan kemajuan

sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia.

Pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan

sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, adanya potensi

meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan

menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks.

Untuk itu pemerintah dalam lima tahun ke depan memiliki target dalam

penanggulangan kemiskinan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0-

8,0 persen pada tahun 2019. Sasar utama dalam mencapai target tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan

pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu (decent job).

2. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengem-bangkan

keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi.

3. Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan

swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan

masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan masyarakat.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang

berkualitas.

5. Meningkatnya penjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hukum,

sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan

sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk

penyandang disabilitas dan lansia.

6. Meningkatnya perlindungan sosial, produktivitas dan pemenuhan hak dasar

bagi penduduk kurang mampu.

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka menjawab tantangan

kemiskinan dalam lima tahun yang akan datang adalah dengan mengurangi

ketimpangan yang dilakukan dengan pembangunan yang inklusif dan kebijakan

afirmatif yang lebih nyata, yaitu :


1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.

3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin

melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya penanggulangan

kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

1. Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat

kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial

yang bersasaran.

2. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka

regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan

logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli.

3. Meningkatkan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi

penduduk kurang mampu, melalui (i) penataan asistensi sosial terpadu

berbasis keluarga dan siklus hidup melalui Program Keluarga Produktif dan

Sejahtera yang menca-kup antara lain bantuan tunai bersyarat dan/atau

sementara, pangan bernutrisi, peningkatan kapasitas pengasuhan dan

usaha keluarga, pengembangan penyaluran bantuan melalui keuangan

digital, serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial; (ii) peningkatan

inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia pada setiap aspek

penghidupan, dan (iii) penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui

peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial,

standarisasi lembaga kesejahteraan sosial, serta pengembangan sistem

rujukan dan layanan terpadu.

4. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang

mampu melalui: (i) peningkatkan keterse-diaan infrastruktur dan sarana

pelayanan dasar bagi masyara-kat kurang mampu dan rentan; (ii)

meningkatkan penjangkau-an pelayanan dasar bagi penduduk kurang

mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang

menyang-kut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.

5. Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui: (i)

pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii)


perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan

layanan keuangan mikro, (iii) peningkatan pelatihan dan pendampingan

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan, (iv) peningkatan

kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber penghidupan

yang berkelanjutan, (v) peningkatan akses pasar yang didukung penyediaan

kepastian lokasi usaha, dan (vi) penguasaan aset-aset produksi (seperti

lahan pertanian), secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai

modal dasar bagi pengembangan penghidupan

6. Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi

masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang

bersifat padat pekerja.

7. Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi

lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja

8. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat

pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN

9. Meningkatkan kesempatan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan

formal dan non-formal sehingga dapat meningkatan akses terhadap

pekerjaan yang layak (decent job)

10. Menguatkan konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan

infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat

menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat

ekonomi terdekat.

11. Advokasi kepada penduduk kurang mampu tentang pening-katan kualitas

pendidikan dan kesehatan anak yang akhirnya dapat mengontrol

pertumbuhan penduduk terutama penduduk kurang mampu dan rentan.

Selanjutnya berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, dalam Buku III

tentang Agenda Pembangunan Wilayah khususnya berkenaan dengan capaian

kinerja penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah Provinsi

Jawa-Bali, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali telah

cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009

hingga 2014 (Maret) dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional

sebesar 14,15 % (2009) dan 11,25 % (Maret 2014), kecuali di Provinsi Jawa


Tengah, Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur yang masih berada di

atas angka kemiskinan nasional. Demikian halnya dengan pencapaian tingkat

pengangguran terbuka (TPT). Pemerintah Provinsi di Wilayah Jawa-Bali juga

telah berhasil menurunkan TPT dan sudah berada di bawah TPT nasional

sebesar 7,87 % (2009) dan 5,70 % (Feb, 2014), kecuali di Provinsi DKI Jakarta,

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang masih berada di atas TPT

Nasional.

Adapun sasaran target penurunan tingkat kemiskinan dan

pengangguran Wilayah Jawa-Bali sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi

Tahun 2015-2019

3.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

disebutkan bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa

Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa

Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi

tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 1)

Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang

berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas,

sehat, serta berbudaya 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis

pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan

berorientasi padaekonomi kerakyatan. 3). Terwujudnya pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga pelestarian


fungsinya dalam menopang kehidupan 4). Terwujudnya kualitas dan kuantitas

prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan

pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, 5.Terwujudnya kehidupan

masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan

penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam

RPJMD 2013-2018 secara jelas tertuang dalam misi ke 2 yaitu “Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan

dan Pengangguran”. Misi ke 2 ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang

sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir

miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan

pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang

berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan,

dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian

alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi,

peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan

perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan

dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai

investasi.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada misi ke 2 ini memiliki

tujuan sebagi berikut :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin;

2. Menurunkan jumlah penganggur;

3. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;

4. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan Pangan dan

Kedaulatan Energi;

5. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;

6. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam

negeri;

7. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;

8. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;


9. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses

pelayanan bagi PMKS.

Sementara itu sasaran utama dalam mencapai tujuan misi ke 2 di atas

adalah :

1. Menurunnya angka kemiskinan;

2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;

3. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan

cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta

keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;

4. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;

5. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi

dan UMKM;

6. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;

7. Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian

impor non migas;

8. Meningkatnya realisasi investasi;

9. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;

10. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan

anak termasuk anak berkebutuhan khusus;

11. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyeleng-

garaan pendidikan;

12. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;

13. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas

PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif

HAM.

Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan

RPJMD 2013-2018 adalah 7,80% sampai dengan 7,60% pada tahun 2018

dengan kondisi angka kemiskinan pada awal tahun perencanaan sebesar

14,44%. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa

Tengah diwujudkan melalui :


1. Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan

masyarakat miskin;

2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja;

3. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;

4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;

5. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta

inovasi;

6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan dan kehutanan;

7. Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;

8. Peningkatan diversifikasi dan konsumsi melalui sumber daya lokal;

9. Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi

lahan pertanian;

10. Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan

peningkatan jaringan listrik perdesaan;

11. Peningkatan budaya hemat energi;

12. Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha baru;

13. Peningkatan produktivitas dan kapasitas Koperasi dan UMKM;

14. Pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan;

15. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/ kerjasama

usaha serta mengembangkan keunggulan lokal;

16. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan

komparatif dan kompetitif;

17. Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing berbasis keunggulan

daerah;

18. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar destinasi pariwisata;

19. Pengarusutamaan gender dan hak anak;

20. Penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak

21. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan

penyelenggaraan pendidikan;

22. Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat;

23. Peningkatan perlindungan, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS.


Prioritas kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran meliputi:

1. Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota

dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah;

2. Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis

kompetensi;

3. Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi

dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan;

4. Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk

alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria;

5. Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan

pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta

penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

6. Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif

dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah

lingkungan;

7. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan;

8. Meningkatkan budaya hemat energi;

9. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai

tambah tinggi;

10. Meningkatkan fasilitas akses modal kerja, pembimbingan teknis dan

pendampingan manajerial Koperasi dan UMKM berbasis sumber daya lokal;

11. Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan;

12. Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan

jejaring sentra dan klaster;

13. Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta

mendorong penerapan standar mutu produk lokal;

14. Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk

dalam negeri;

15. Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing, kondusif dan

responsif terhadap perubahan kebijakan nasional dan global;

16. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi

pariwisata;


17. Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA;

18. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan

anak;

19. Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis

gender, anak dan trafficking;

20. Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko

terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran

terhadap perempuan dan anak;

21. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pendampingan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan dasar dan

pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan menengah;

22. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;

23. Meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan masyarakat;

24. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi

sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Program unggulan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran meliputi:

1. Rakyat Sehat, melalui jaminan dasar kesehatan dengan meng-utamakan

masyarakat berpenghasilan rendah;

2. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah, dengan :

meningkatkan dan memperluas jangkauan penyelenggaraan pendidikan;

meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap;

3. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, dengan meningkatkan sumber daya

pekerja; meningkatkan upah minimum buruh; memfasilitasi hunian yang

layak untuk buruh; penyediaan modal usaha rakyat; serta perluasan

lapangan pekerjaan dengan mendorong penanaman modal;

4. Mewujudkan Desa Mandiri, dengan menggali dan mengembangkan

sumber daya potensial kawasan perdesaan, menyediakan modal usaha

rakyat baik berupa modal kerja, bimbingan dan pendampingan untuk usaha

mikro, kecil dan menengah, penerbitan Kartu Petani dan Kartu Nelayan,

mengembangkan jamaah produksi (kelompok usaha produksi yang pro poor

bersifat kolektif berbasis masyarakat desa, yang beranggotakan 20-30 orang


dengan 50% perempuan, mempunyai bidang usaha pertanian dalam arti

luas atau pengelolaan hasil pertanian) serta mengembangkan lumbung

ganjaran (gerakan membangun lumbung desa menuju kemandirian melalui

kelompok tani yang berjumlah minimal 40 orang dengan luas hamparan 10

hektar);

5. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak dengan

penerapan perencanaan pembangunan responsif gender dan anak.

Dalam RPJMD Jawa Tengah secara jelas memberikan gambaran

tentang arah Pengembangan wilayah berdasarkan delapan wilayah

pengembangan. Pengembangan wilayah Jawa Tengah merupakan upaya untuk

memantapkan pertumbuhan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan

berdikari dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, dengan memperhatikan

potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan, dengan

tujuan guna mencapai :

a. Pembangunan yang merata dan harmonis antar wilayah;

b. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas

wilayah;

c. Pembangunan ekonomi dengan berbasis potensi lokal;

d. Keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung

dengan kawasan budidaya.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah Jawa Tengah

adalah sebagai berikut:

a. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di tiap wilayah

pengembangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah

serta yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, antara

lain melalui pengembangan klaster dan sentra industri unggulan;

b. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan nilai Indeks

Williamson yang semakin baik, serta menurunnya penduduk miskin dan

pengangguran;

c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkelanjutan;


d. Meningkatnya tata kelola dan kelembagaan dalam pelaksanaan

pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan wilayah tersebut,

diharapkan kesenjangan antar wilayah di Jawa Tengah semakin berkurang yang

ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya

angka kemiskinan dan pengangguran di 8 wilayah pengembangan dengan

sasaran tahun 2017-2018. Untuk wilayah pengembangan Subosukowonosraten

(Surakarta-Boyolal- Sukoharjo-Karanganyar–Wonogiri-Sragen) meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi wilayah Subosukowonosraten tahun 2010-2014

cenderung fluktuatif karena adanya pengaruh ekonomi regional, nasional

dan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Subosukowonosraten tahun

2010-2014 sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi

adalah Kabupaten Sragen yaitu sebesar 6,29 persen, dimana pertumbuhan

ekonomi tahun 2014 sebesar 5,59 persen. Peringkat kedua adalah Kota

Surakarta, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata selama lima tahun

sebesar 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi di wilayah

Subosukowonosraten tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Subosukowonosraten

Tahun 2010-2014

No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

1 Boyolali 3,60 5,28 5,66 5,43 5,48

2 Klaten 1,73 1,96 5,54 5,73 5,23

3 Sukoharjo 4,65 4,59 5,03 5,01 5,26

4 Wonogiri 5,67 3,58 5,94 4,79 5,26

5 Karanganyar 5,42 5,50 5,82 5,38 5,41

6 Sragen 6,09 6,53 6,60 6,64 5,59

7 Kota Surakarta 5,94 6,04 6,12 5,89 5,08

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Subosukowonosraten

meliputi pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel

berikut.


Tabel 3.3.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Subosukowonosraten Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

No Kabupaten/Kota Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

2017 2018

1 Boyolali 5,50-5,90 5,90-6,30

2 Sukoharjo 5,30-5,70 5,70-6,10

3 Karanganyar 6,10-6,20 6,20-6,60

4 Wonogiri 5,20-5,60 5,60-6,00

5 Sragen 6,00-6,20 6,20-6,60

6 Klaten 5,20-5,60 5,60-6,00

7 Kota Surakarta 5,80-6,20 6,20-6,60

2. Kemiskinan

Kemiskinan rata-rata di wilayah Subosukowonosraten selama tahun 2008-

2013 adalah sebesar 15,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.

Penyumbang angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Klaten, dengan

rata-rata kemiskinan selama enam tahun adalah sebesar 18,18 persen,

meskipun memiliki tren menurun dengan angka di tahun 2013 sebesar 15,6

persen. Di tahun 2013, angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten

Sragen sebesar 15,9 persen, dan terendah adalah Kabupaten Sukoharjo

sebesar 9,8 persen. Persentase penduduk miskin di wilayah

Subosukowonosraten tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Miskin Subosukowonosraten

Tahun 2008-2013

No Kabupaten/

Kota 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Kota Surakarta 16,1 15,0 13,9 12,9 12,0 11,7

2 Boyolali 17,1 16,0 13,7 15,0 13,9 13,3

3 Sukoharjo 12,1 11,5 10,9 11,1 10,2 9,8

4 Karanganyar 15,7 14,7 14,0 15,3 14,1 13,6

5 Wonogiri 20,7 19,1 15,7 15,7 14,7 14,0

6 Sragen 20,8 19,7 17,5 17,9 16,7 15,9

7 Klaten 21,7 19,7 17,5 17,9 16,7 15,6

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Subosukowonosraten pada

penurunan angka kemiskinan berdasarkan RPJMD Jawa Tengah Tahun

2017-2018 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.5. Sasaran Angka Kemiskinan Wilayah Subosukowonosraten

Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

No Kabupaten/Kota Angka Kemiskinan (Persen)

2017 2018

1 Boyolali 10,21 9,45

2 Sukoharjo 8,07 7,62

3 Karanganyar 12,05 11,64

4 Wonogiri 8,66 7,32

5 Sragen 12,01 11,03

6 Klaten 10,71 9,49

7 Kota Surakarta 8,23 7,35

3. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Subosukowonosraten selama

tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, dengan TPT rata-rata

sebesar 5,23, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah. Jumlah

pengangguran terbuka tertinggi berada di Kota Surakarta, dengan TPT pada

tahun 2014 sebesar 6,16, dan rata-rata TPT selama lima tahun sebesar

6,90. Permasalahan pengangguran ini juga dialami oleh Kota Semarang,

dimana Kota Semarang memiliki TPT rata-rata selama lima tahun tertinggi di

wilayah Kedungsepur. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten

Wonogiri dengan rata-rata sebesar 3,78. Tingkat pengangguran terbuka di

wilayah Subosukowonosraten tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 3.6.

Tingkat Pengangguran Terbuka Subosukowonosraten

Tahun 2010-2014

No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

1 Boyolali 3,90 5,18 4,52 5,44 4,95

2 Klaten 4,50 4,35 3,66 5,38 4,75

3 Sukoharjo 7,40 5,75 5,98 4,64 4,60

4 Wonogiri 4,70 3,41 3,60 3,65 3,55

5 Karanganyar 6,62 5,51 5,79 5,52 3,54

6 Sragen 4,09 5,69 6,00 5,70 6,04

7 Kota Surakarta 8,73 6,36 6,07 7,18 6,16


Sasaran yang diharapkan dapat dicapai wilayah Subosukowonosraten pada

penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan RPJMD

Jawa Tengah tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7. Sasaran TPT Wilayah Subosukowonosraten

Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2018

No Kabupaten/Kota TPT (Persen)

2017 2018

1 Boyolali 5,54 5,59

2 Sukoharjo 3,83 3,57

3 Karanganyar 4,44 4,17

4 Wonogiri 2,49 2,24

5 Sragen 6,98 7,18

6 Klaten 4,42 4,29

7 Kota Surakarta 4,63 4,20

3.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta

Visi pembangunan jangka panjang untuk kurun waktu 2005 -2025 Kota

Surakarta adalah sebagai Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi sebagai

berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum

3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mantap

5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

6. Mewujudkan perlindungan sosial

7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup

dan berkualitas.

Berdasarkan visi tersebut di atas, pembangunan di Kota Surakarta

diarahkan pada upaya kemandirian masyarakat untuk lebih maju dengan tidak

terlepas dari Kota Surakarta sebagai kota budaya dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera,

maka salah satu indikator yang ditunjukkan adalah menurunnya angka

kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJPD Kota

Surakarta tercermin dari berbagai sektor yang dapat dilihat dari misi


pembangunan untuk periode 2005-2025. Arah kebijakan penanggulangan

kemiskinan dalam RPJPD secara tersirat tergambarkan melalui :

1. Peningkatan kualitas pendidikan.

Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan

peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat terlihat dari misi 1 yang

berbunyi “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini antara lain dengan semakin

tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat, semakin tingginya

kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran

kebijakan ini diarahkan pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan

yang meliputi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM) di semua tingkatan pendidikan. Selain itu sasaran yang diharapkan

selain partisipasi sekolah adalah meningkatnya keterampilan masyarakat

yang didukung oleh semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana

dan prasarana pendidikan luar sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan

bagi masyarakat miskin di arahkan pada :

Peningkatan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk

mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu di seluruh wilayah

Kota Surakarta, melalui optimalisasi pendidikan di jalur pendidikan

formal, non formal dan informal seperti sekolah terbuka, Kejar Paket A /

B / C dan ujian persamaan;

Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, termasuk di

dalamya media pembelajaran agar pendidikan murah yang berkualitas

dapat tercapai;

Penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada

kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terjangkau oleh

pelayanan pendidikan seperti dari keluarga miskin dan kelompok

masyarakat dari wilayah yang masih relatif tertinggal.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kebijakan terhadap perwujudan peniingkatan kualitas kesehatan, terutama

pada masyarakat miskin diwujudkan melalui misi “Mewujudkan Sumber


Daya Manusia Yang Berkualitas”. Melalui misi ini, kualitas kesehatan

masyarakat miskin menjadi salah satu perhatian penting dalam RPJPD Kota

Surakarta 2005-2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang mengarah

pada masyarakat miskin ditujukan melalui meningkatnya mutu dan standar

pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan terutama

yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu.

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk miskin diarahkan pada :

Peningkatan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya promotif

dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif;

Peningkatan perluasan jaringan pelayanan kesehatan dasar dan

pelayanan kesehatan rujukan yang murah dan berkualitas yang dapat

dijangkau oleh sebagian besar masyarakat tidak mampu, melalui

penyediaan dana APBD yang semakin meningkat dan penggalangan

kerjasama dengan pihak swasta;

Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang

dapat dijangkau masyarakat.

3. Pengembangan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah

Pengembangan ekonomi masyarakat dalam RPJPD Kota Surakarta

diwujudkan melalui misi Mewujdukan Perekonomian Daerah yang Mantap.

Pada misi ini, pembanguna ekonomi masyarakat diarahkan pada

pengembangan unggulan daerah (core competence). Usaha

pengembangan ekonomi masyarakat Kota Surakarta lebih mengedepankan

keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta

koperasi. Sasaran pengembangan ekonomi kerakyatan ditujuakan melalui :

Meningkatnya upaya pengendalian stabilitas harga yang diukur dari

tingkat inflasi daerah dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang lebih

kondusif bagi dunia usaha terutama UMKM dan koperasi;

Meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas terhadap lembaga

keuangan atau pembiayaan mikro atas prakarsa pemerintah

sampai pada tingkat kelurahan;

Meningkatnya hasil-hasil produk pertanian dalam arti luas yang

menunjang tumbuh berkembangnya agroindustri;


Meningkatnya klaster-klaster industri kecil dan menengah sebagai

sentra perekonomian berbasis masyarakat;

Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi yang didukung oleh

kemampuan dan penguasaan iptek dalam sistem produksi;

Meningkatnya program-program penataan dan pembinaan PKL

(Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang keberadaan sektor informal.

Sasaran pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Surakarta diarahkan

pada :

Penumbuhan sentra-sentra industri kecil dan menengah agar mampu

berperan aktif dalam penyerapan tenaga kerja;

Perluasan akses UMKM dan Koperasi kepada sumber-sumber

permodalan, inovasi dan teknologi produksi, serta pemasaran global;

Pengembangan UMKM dan Koperasi melalui pendekatan klaster di

sektor agro industri disertai dengan pemberian kemudahan dalam

pengelolaan usaha;

Pengembangan UMKM dan Koperasi agar makin berperan dalam

proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan

pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM serta perkuatan

struktur perekonomian daerah;

Peningkatan program-program penataan dan pembinaan serta

pemberdayaan PKL (Pedagang Kaki Lima) sebagai penunjang

keberadaan sektor informal.

4. Peningkatan Pelayanan Perlindungan Sosial

Kebijakan pembangunan yang mengarah pada upaya perlindungan sosial

masyarakat diwujudkan melalui misi “Mewujudkan perlindungan sosial”.

Sasaran kebijkan perlindungan sosial ditujukan pada :

Semakin meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah

kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Semakin meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat

dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan;


Semakin meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan

komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan

sosial;

Semakin optimalnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB / KS (Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera) yang

mandiri.

Arah kebijakan pembangunan pada tatanan perlindungan sosial diarahkan

pada:

Peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial

sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

Peningkatan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam

pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

Peningkatan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas

masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan sosial;

Penyusunan sistem dan peningkatan kualitas menejemen perlindungan

sosial masyarakat;

Pengembangan kebijakan pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) dalam mendorong peran serta masyarakat dalam KB dan

Kesehatan Reproduksi.

5. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasaran Dasar Masyarakat

Kebijakan penyediaan sarana dan prasaran dasar bagi masyarakat miskin

diwujudkan dalam misi “Mewujudkan pembangunan ketersediaan sarana

dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas”. Sasaran kebijakan

pembangunan pemenuhan dasar masyarakat miskin ditujukan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan bidang perumahan, air bersih dan sanitasi. Dalam

kebijakan RPJPD Kota Surakarta, sasaran kebijakan secara umum tersirat

melalui sasaran berikut, yaitu :

Semakin meningkatnya ketersediaan jumlah dan kualitas sarana

perumahan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang

lebih layak;

Semakin meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana

lingkungan yang meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pembuangan


sampah dan instalasi pengolahan air limbah dalam rangka

meningkatkan lingkungan yang nyaman.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin

pembangunannya diarah pada :

Peningkatan ketersediaan fasilitas rumah murah yang dapat dijangkau

oleh sebagian besar masyarakat pada berbagai lapisan pendapatan;

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana lingkungan yang

meliputi air minum, sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah serta

instalasi pengolah air limbah dalam rangka meningkatkan lingkungan

yang bersih dan nyaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarata Tahun 2005-

2025, tahapan perencanaan pembangunan Kota Surakrata saat ini memasuki

RPJMD tahap III (Tahun 2015-2019). Arah pembangunan yang ada dalam

Rancangan RPJMD Kota Surakarta tahun 2016-2021 telah ditetapkan visi

sebagai berikut :

“Terwujudnya Surakarta Sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju

dan Sejahtera”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, telah ditetapkan 5 misi

pembangunan Kota Surakarta Tahun 2016-2021 melalui rumusan misi sebagai

berikut:

1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan

hidup yang sehat.

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri,

dan berkarakter menjunjung tinggi nilai–nilai luhur dan melestarikan warisan

budaya daerah.

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkeadilan mampu

memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani.


4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter,

dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral,

kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif,

bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan

dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan

yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan

budaya.

Dari misi pembangunan lima tahun yang akan datang, perwujudan

kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan tercermin pada misi “Wareg”

yang mengandung arti mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan

berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani. Tujuan

utama dalam pembangunan misi Wareg ini adalah Meningkatkan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani. Secara eksplist, sasaran

penanggulangan kemiskinan terwujud pada upaya Pemerintah Kota Surakarta

dalam menurunkan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran,

pengurangan kesenjangan pendapatan penduduk dan peningkatan pendapatan

perkapita masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program

prioritas pembangunan Kota Surakarta untuk periode 2016-2021. Untuk

mencapai kesejahteran bagi masyarakat miskin, kebijakan pembangunan

diarahkan pada penguatan kemampuan produktif dan karakter mandiri pada

kelompok PMKS dan rentan miskin, peningkatan produktivitas dan kecukupan

bahan kebutuhan pokok, pengembangan kebijakan untuk peningkatan

kecakapan dan ketrampilan dalam sistem budaya meraih keunggulan menuju

kemandirian dan keadilan serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis industri

seni dan budaya.

Upaya penurunan angka kemiskinan yang tercermin dalam misi Wareg

di dalamnya terdapat rincian program yang menjadi prioritas pembangunan.

Beberapa fokus program pembangunan yang menjadi prioritas dalam upaya


penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapatan

perkapita masyarakat antara lain :

a. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

e. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

f. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

g. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

h. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

i. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

j. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

k. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

l. Program penyiapan potensi pemberdaya sarana dan prasarana daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat di Kota Surakarta, target penurunan angka kemisikinan ditetapkan

pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,38% dengan kondisi pada tahun 2015

sebesar 10,30%. Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,46%

ditahun 2021 dengan kondisi tahun 2015 sebesar 5,95%, kesenjangan

pendapatan penduduk menurun ditahun 2021 menjadi 0,29 dengan kondisi

tahun 2015 sebesar 0,35 dan pendapatan perkapita masyarakat meningkat

menjadi Rp. 72.163.382,69 ditahun 2021 dengan kondisi tahun 2015 sebesar

Rp. 55.614.295,67. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surkarta tahun

2016-2021 secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3.8. Target Indikator Pencapaian Kesejahteran Masyarakat Kota Surakarta

Tahun 2016-2021

No Indikator Target Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Tingkat

Kemiskinan 9,64 8,99 8,34 7,68 7,03 6,38

2 Indeks Gini 0,332 0,321 0,320 0,305 0,301 0,299

3 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

5,83 5,76 5,68 5,61 5,55 5,46

4 Pendapatan per kapita

58.142.285,46 60.922.565,68 63.823.145,56 66.534.165,91 69.337.235,56 72.163.382,69


Dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota

Surakarta, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014

tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam peraturan ini Arah kebijakan

penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penanggulangan Kemiskinan di Daerah

bertujuan untuk :

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta

kemampuan berusaha masyarakat miskin;

b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan

pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang

memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-

luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara

berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Hak-hak warga miskin yang memerlukan perhatian dari pemerintah

daerah antara lain :

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

b. memperoleh pelayanan kesehatan;

c. memperoleh pendidikan;

d. mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan

memberdayakan diri dan keluarganya;

e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jamman sosial, pemberdayaan

sosial, dan rehabilitasi sosial;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;

i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dengan melihat pada hak warga miskin yang harus dipenuhi, dalam

Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban:

a. melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin;


b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan

kemiskinan;

c. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan

kemiskinan;

d. membangun kemitraan dengan pelaku usaha.

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan

berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.

Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terpadu dengan kebijakan

penanganan kemiskinan dari Pemerintah. Tahapan Penanggulangan

Kemiskinan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pendataan Warga Miskin

b. Penetapan Warga Miskin

c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surakarta melakukan

Penanggulangan Kemiskinan melalui :

1. Pengembangan potensi diri dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap

Warga Miskin yang bersifat perseorangan, keluarga, kelompok dan/ atau

masyarakat agar memiliki ketrampilan, mampu bekerja dan/atau

berwirausaha.

2. Pemberian bantuan pangan dan sandang. Pemerintah Daerah bertanggung

jawab dalam penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi

Warga Miskin.

3. Pemenuhan akses pelayanan perumahan. Pemerintah Daerah bertanggung

jawab atas pemenuhan akses pelayanan perumahan bagi Warga Miskin.

Bentuk pemenuhan akses pelayanan perumahan berupa :

peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap

rumah layak huni;

bantuan perbaikan rumah;

bantuan sarana dan prasarana pemukiman.


4. Penyediaan pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab

untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi Warga Miskin. Bentuk

pelayanan kesehatan berupa:

pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik

Pemerintah Daerah (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut

milik Pemerintah Daerah (RSUD) baik layanan rawat jalan maupun

rawat inap.

pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada

Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berupa

layanan rawat inap.

5. Penyediaan pelayanan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk:

pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari jenjang

pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan Menengah

pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar

sampai jenjang pendidikan menengah

pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai

jenjang pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa.

6. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi Warga Miskin.

penyediaan informasi lapangan kerja;

pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;

peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro

penyediaan fasilitas bantuan permodalan.

7. Penyediaan pelayanan sosial meliputi:

meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial

dasar, dan kualitas hidup

meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam

pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan

menangani masalah kemiskinan;

meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan SPKD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, permasalahan

kemiskinan di Kota Surakarta sampai saat masih menjadi perhatian serius dan


masih menjadi isu strategis baik dalam perencanaan jangka panjang maupun

jangka menengah daerah. Tingkat kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2015

masih cukup besar yaitu mencapai sebesar 10,89%. Kondisi tersebut termasuk

katergori tertinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan lainnya di Jawa

Tengah. Besaran indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,74 dan indeks

keparahan 0,40, dengan kondisi yang fluktuatif, menunjukkan tidak dapat

memberikan kontribusi positif dalam perbaikan capaian persentase penduduk

miskin.

Tingkat kemiskinan di Kota Surakarta tidak terlepas dari pencapaian

kinerja bidang dan indikator yang berpengaruh terhadap penurunan angka

kemiskinan. Dengan melihat kondisi data pada indikator kemiskinan pada

Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur Dasar dan

Ketahanan Pangan, maka permasalahan strategis yang berkaitan dengan

kemiskinan meliputi:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta pada tahun 2015

sebesar 4,53%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,12%. Laju

pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Kota Surakarta 2015 menurun menjadi

sebesar 5,44% menurun dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 menjadi

sebesar 5,7%. Menurunnya Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja

menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap laju pertumbuhan ekonomi

kinerjanya menurun. Dengan tren laju pertumubuhan PDB per tenaga kerja

yang terus mengalami penurunan ditahun 2015, menunjukkan bahwa kondisi

perekonomian di Kota Surakarta masih belum optimal dalam mendukung

penciptaan kesempatan kerja.

2. Angka Kematian

Di bidang kesehatan, angka kematian masih banyak terjadi baik pada ibu,

bayi maupun balita. Kondisi angka kematian (ibu, bayi dan balita) dalam lima

tahun terakhir (2011-2015) masih bersifat fluktuatif. Tahun 2015, angka

kematian ibu di Kota Surakarta mencapai 52,28 per 1000 KH, angka

kematian balita sebesar 3,56 per 1000 KH dan angka kematian bayi sebesar

2,82 per 1000 KH. Sementara itu angka kematian DBD mengalami kenaikan

ditahun 2015 sebesar 1,96% dibandingkan dengan kondisi tahun 2014


sebesar 1,56%. Prevalensi kejadian tuberculosis Kota Surakarta terjadi

fluktuasi, yaitu naik pada tahun 2015 sebesar 126,25 per 100.000 penduduk

dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 105,6 per 100.000 penduduk.

3. Pelayanan Kesehatan

Optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian bagi

pemerintah Kota Surkarta. Pada tahun 2014, pelayanan Antenatal/K4 sbesar

92,74% menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 96,58%. Proporsi kasus

tuberculosis yang disembuhkan melalui DOTS sebesar 93,70%, proporsi

anak berusia 1 tahun diimunisasi campak sebesar 94,24% menurun

dibandingkan tahun 2014 sbebesar 96,36%, capaian pelayanan gizi masih

belum optimal yang ditunjukkan dengan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

mencapai 1,95%. Angka morbiditas di Kota Surakarta mengalami kenaikan,

yaitu pada tahun 2014 sebesar 37,28% meningkat ditahun 2015 menjadi

sebesar 40,97%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada penurunan derajat

kesehatan masyarakat yang dapat semakin menggangu aktivitas

masyarakat akibat masalah kesehatan.

4. Implementasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Rata-rata lama sekolah Kota Surakata pada tahun 2014 mencapai 10,57

tahun, atau setara menginjak hampir ke kelas 2 SMA. Masih menjadi

perhatian saat ini adalah masih terjadinya angka putus sekolah ditingkat

SMA/SMK. Tahun 2015, angka putus sekolah SMA/SMK mencapai sebesar

2,19%. Di Kota Surakarta juga mash terdapat penduduk yang belum melek

huruf, kondisi ini ditunjukkan dengan angka melek huruf pada tahun 2015

masih sebesar 97,81%.

Tingkat partisipasi anak sekolah masih memerlukan perhatian terutama pada

capaian partisipasi murni. Angka Patisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat

Kota Surakarta pada tahun 2014 sebesar 96,95%, menurun pada tahun

2015 menjadi sebesar 95,96%. APM SMP/MTs sederajat tahun 2013 hingga

tahun 2015 terus menurun menjadi sebesar 77,21% dan APM SMA/MA

sederajat pada tahun 2012 hingga tahun 2015 terus mengalami kenaikan,

yaitu pada tahun 2012 sebesar 52,48% dan pada tahun 2015 menjadi

sebesar 69,94%.


Dibidang layanan pendidikan, masih perlu peningkatan kinerja, terutama

dalam mensukseskan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, dan

memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Selain itu perlu perhaitian terhadap kulitas pendidikan non formal yang akan

mendorong pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki

kecakapan hidup kompetitif untuk meningkatkan peluang usaha dan

pendapatan.

5. Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Sarana Dasar

Pada tahun 2015, proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kota

Surakarta baru mencapai sebesar 83% dan Proporsi Rumah Tangga dengan

saluran PDAM baru mencapai 53,76%. Sementara itu ditahun 2013, di Kota

Surakarta masih ditemukan rumah tangga dengan tidak berlistrik, kondisi ini

ditunjukkan dengan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik tercapai

sebesar 99,69%.

6. Ketersediaan Pangan dan Pengendalian Harga Bahan Pokok

Kota Surakarta dari sisi produksi pangan termasuk kategori rendah dengan

hanya sebesar 2.700 Kg setiap tahunnya. Kondisi ini dikarenakan

terbatasnya lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Surakarta. Namun dari

sisi ketersediaan, bahan pokok utama di Kota Surakarta melimpah, melebihi

kebutuhan penduduk di Kota Surakarta. Walaupun ketersediaan pangan

mencukupi, namun perlu diwaspadai gejolak harga barang yang tidak

menentu. Tingkat inflasi yang tinggi memberikan pengaruh yang besar

terhadap pergerakan harga dipasaran. Meningkatnya harga barang dan jasa

ditingkat masyarakat yang tidak diiringi dengan meningkatnya kemampuan

daya beli masyarakat pengaruhnya paling cepat dirasakan oleh penduduk

miskin. Jika kemampuan daya beli masyarakat menurun, tertutama

masyarakat yang berada hanya sedikit pendapatannya di atas garis

kemiskinan, maka kemungkinan besar akan masuk menjadi kelompok

miskin.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan

berdasarkan masing-masing isu di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas pelayaanan kesehatan penduduk miskin.


3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam

penyelenggaraan pendidikan.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar penduduk miskin.

5. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama.

6. Meningkatkan pengawasan ketersediaan barang dan harga kebutuhan

pokok masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan

berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi kerja penduduk usia produktif

2. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk

3. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja

4. Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan

5. Terwujudnya layanan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang terjangkau

6. Menurunnya angka putus sekolah

7. Tercapainya angka kelulusan sekolah 100%.

8. Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat

miskin

9. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak dan sehat bagi masyarakat miskin

10. Terpenuhinya kebutuhan layanan listrik bagi penduduk miskin

11. Meningkatknya cakupan distribusi bahan pangan utama bagi masyarakat

12. Terkendalinya kondisi harga dan peredaran barang kebutuhan pokok

masyarakat

Adapun indikator dan target masing-masing sasaran diterjemahkan

melalui tabel berikut:


Tabel 3.9. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi Th. 2015

Target Capaian Tahun :

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkan perluasan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat

Meningkatnya partisipasi kerja penduduk usia produktif

Angkatan Kerja Jiwa 284.076 287.679 290.309 292.865 295.470 299.618 -

Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT

% 5,95 5,83 5,76 5,68 5,61 5,55 5,46

Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk

Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

% 5,44 4,16 3,95 9,79 3,63 3,49 -

Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

% 69,77 45,36 45,79 46,22 46,66 47,11 -

Meningkatnya perluasan kesempatan kerja

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja

% 66,95 - - - - -

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

% 25,55 24,69 23,35 22,08 20,88 19,74 -

Meningkatkan kualitas pelayaanan kesehatan penduduk miskin

Meningkatnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan

Cakupan Penduduk miskin non kuota yang mnempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

% 3,85 3,92 4,51 4,85 5,19 5,53 5,87




2016 2017 2018 2019 2020 2021

Angka Kematian Bayi/AKB

/1000 KH 2,82 2,72 2,61 2,51 2,41 2,30 2,20

Angka Kematian Balita/AKBA

/1000 KH 3,56 3,45 3.45 3,35 3,24 3,14 3,03

Angka Kematian Ibu Melahirkan/AKI

/100000 KH

52,28 52,28 52,28 52,28 41,83 41,83 41,83

Prevalensi Balita Gizi Buruk

% 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

% 1,95 1,93 1,90 1,88 1,85 1,83 1,80

Proporsi Anak Berusia 1 Tahun Diimunisasi Campak

% 94,24 97,50 98,00 98,20 98,40 98,50 98,60

Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih

% 100 93,00 93,50 94,00 94,50 95,00 95,00

Cakupan Pelayanan Antenatal/K4

% 92,74 100 100 100 100 100 100

Angka Penemuan Kasus Malaria

% 0 0 0 0 0 0 0

Angka Prevalensi Kejadian Tuberculosis

% 126,00 125,00 124,00 123,00 121,00 120,00 118,00

Proporsi Kasus Tuberculosis yang Disembuhkan Melalui DOTS

% 94,0 94,61 95,21 95,81 96,41 97,01 97,01

Angka Kematian DBD

% 2,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00




2016 2017 2018 2019 2020 2021

Angka Morbiditas % 17,35 - - - - -

Angka pemakaian kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun

% 21,61 23,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00

Tingkat Kelahiran Pada Remaja Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun

Per 1.000 Perempua

n

9,70 - - - - -

Unmetneed KB % 10,53 10,53 10,43 10,33 10,23 10,13 10,03

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan

Terwujudnya layanan pendidikan dasar minimal 9 tahun yang terjangkau

Angka Melek Huruf % 97,81 98,00 98,18 98,37 98,56 98,75 99,00

Rata-Rata Lama Sekolah

% 10,36 10,47 10,53 10,60 10,67 10,74 10,81

APM SD/MI Sederajat

% 97,39 97,82 98,26 98,69 99,13 99,56 100,00

APM SMP/MTs Sederajat

% 86,20 88,50 90,80 93,10 95,40 97,70 100,00

APM SMA/MA Sederajat

% 69,94 69,75 72,68 75,62 78,56 81,50 84,44

APK SD/MI Sederajat

% 108,25 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00

APK SMP/MTs Sederajat

% 96,95 99,98 103,32 106,65 105,00 105,00 105,00

APK SMA/MA Sederajat

% 74,67 82,08 87,49 92,91 98,32 103,73 109,15

Menurunnya angka putus sekolah

APtS SD/MI Sederajat

% 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

APtS SMP/MTs % 0,33 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20




2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sederajat

APtS SMA/MA Sederajat

% 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10

Tercapainya angka kelulusan sekolah 100%.

Angka Kelulusan SD/MI Sederajat

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Kelulusan SMA/MA Sederajat

% 99,80 99,85 99,99 99,99 99,99 99,97 99,99

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar penduduk miskin

Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat miskin

Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

% 97,1 98,05 99,00 100,00 100,00 100,00

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

% - - - - - - -

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak dan sehat bagi masyarakat miskin

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

% - - - - - - -

Terpenuhinya kebutuhan layanan listrik bagi penduduk miskin

Presentase rumah layak huni

% - - - - - - -

Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama

Meningkatknya cakupan distribusi bahan pangan utama bagi masyarakat

Produksi Beras Kg 826.800 838.800 847.800 856.200 862.200 867.000 868.800

Kebutuhan dan ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis

1) Beras C4 Kg 4.016.634 3.973.500 3.983.434 3.993.393 4.003.380 4.013.388 4.023.418




2016 2017 2018 2019 2020 2021

2) Kedelai Kg 2.225 2.230 2.236 2.242 2.247 2.253 2.258

3) Terigu Kg 58.621 57.991 58.136 58.281 58.427 58.573 58.720

4) Gula Pasir Kg 312.267 308.914 309.686 310.460 311.237 312.015 312.794

5) Daging Sapi Kg 12.400 12.267 12.298 12.329 12.360 12.390 12.421

6) Daging Ayam Kg 171.352 169.512 169.936 170.361 170.787 171.214 171.642

7) Susu Kg 34.383 34.014 34.099 34.184 34.270 34.355 34.441

8) Telur Kg 288.593 285.494 286.208 286.924 287.641 288.360 289.081

9) Minyak Goreng Kg 384.979 380.845 381.797 382.755 383.709 384.668 385.629

10) U B I Kg 136.969 135.498 135.837 136.177 136.517 136.858 137.200

11) Bawang Putih Kg 56.366 55.761 55.900 56.040 56.180 56.320 56.461

12) Bawang Merah Kg 96.949 95.908 96.148 96.388 96.629 96.871 97.113

13) Cabe Merah Besar

Kg 63.412 62.731 62.888 63.045 63.202 63.360 63.519

Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Strategis (Kg/Kg)

1) Beras C4 Kg 7.567.270 5.673.088 5.797.391 5.824.200 5.851.143 5.878.220 5.905.433

2) Kedelai Kg 310.716 394.925 296.299 297.781 299.270 300.766 302.270

3) Terigu Kg 566.141 290.167 272.724 274.087 275.458 276.835 278.219

4) Gula Pasir Kg 811.341 2.542.323 2.447.801 2.460.040 2.472.340 2.484.702 2.497.126

5) Daging Sapi Kg 324.276 304.327 297.339 298.350 299.367 300.389 301.416

6) Daging Ayam Kg 313.655 283.516 276.599 277.672 278.750 279.834 280.923

7) Susu Kg 107.000 85.000 140.350 140.702 141.055 141.411 141.768

8) Telur Kg 1.647.700 1.316.597 1.284.327 1.290.748 1.297.202 1.303.688 1.310.207

9) Minyak Goreng Kg 577.292 523.126 528.751 531.394 534.051 536.722 539.405

10) U B I Kg 161.046 145.502 145.733 146.462 147.194 147.930 148.670

11) Bawang Putih Kg 701.291 425.025 426.643 42.877 430.920 433.074 435.240




2016 2017 2018 2019 2020 2021

12) Bawang Merah Kg 790.298 744.002 747.230 750.966 754.721 758.494 762.287

13) Cabe Merah Besar

Kg 1.209.632 1.699.099 1.119.104 1.124.699 1.130.323 1.135.974 1.141.654

Meningkatkan pengawasan ketersediaan barang dan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Terkendalinya kondisi harga dan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat

Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia


Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, strategi yang diupayakan

adalah melalui:

1. Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja penduduk miskin melalui

penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif.

2. Meningkatkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui

perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan pelayanan sosial.

3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam

penyelenggaraan pendidikan melalui pelayanan bantuan pendidikan bagis

masyarakat miskin, mengembangkan sekolah kejuruan bagi siswa miskin dan

pemanfaatan pendidikan non formal.

4. Pemenuhan sarana dan prasaran dasar bagi penduduk miskin melalui

perluasan jaringan air bersih, pengembangan perumahan terjangkau dan

penciptaan lingkungan sehat.

5. Meningkatkan cakupan distribusi bahan pangan utama bagi masyarakat melalui

pemenuhan stok pangan pusat-pusat penyedia pangan.

6. Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara

berkala.

Sementara kebijakan dalam rangka pencapaian strategi yang telah

ditetapkan difokuskan pada:

1. Penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif yang diarahkan pada

peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja formal dan

pengembangan wirausaha produktif.

2. Perluasan jaminan pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk yang

belum tercakup ke dalam JKN KIS dan pendampingan, perluasan layanan

kesehatan pada penyakit tertentu dan penduduk dengan kecacatan.

3. Peningkatan keterjangkauan dan kualitas pendidikan yang difokuskan pada

peningkatan layananan pendidikan dasar, pemberian bantuan siswa miskin,

penarikan kembali anak-anak putus sekoah, mengarahkan siswa miskin

beprestasi untuk bersekolah di kejuruan dan pemberian beasiswa bagi

mahasiswa miskin melalui beasiswa siswa PNF

4. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi penduduk miskin yang

difokuskan pada fasilitasi pembangunan rumah layak huni, perluasan


penyediaan air bersih, peningkatan lingkungan sehat perumahan dan fasilitasi

rumah tangga berlistrik.

5. Optimalisasi Dewan Ketahanan Pangan dan pemantauan terhadap pemenuhan

kebutuhan pangan utama (beras) bagi masyarakat miskin yang tidak

mendapatkan bantuan Raskin.

6. Pemantauan harga pangan strategis dan Ketersediaan Pangan Utama.

Program dan kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan pada tahun

2017 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, ketahanan pangan dan

perumahan/pemukiman/prasarana dasar, disarikan dari Rencana Aksi Daerah

(RAD) penanggulangan kemiskinan yang tertuang didalam SPKD Kota Surakarta

Tahun 2016-2021, meliputi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, melalui kegiatan:

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan, melalui kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri, melalui

kegiatan:

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Pembinaan kemampuan teknologi industri

4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, melalui kegiatan:

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

5. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, melalui

kegiatan:

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah, dengan kegiatan:

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan


Pengembangan klaster bisnis

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan:

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan

klaster industri

8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan:

Pembinaan kemampuan teknologi industri

9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan

kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan:

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan:

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

untuk memenuhi kebutuhan SDM

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan:

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis

13. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan:

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

14. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan,

dengan kegiatan:

Pelatihan pemasaran pertanian/peternakan/perikanan

15. Program peningkatan produksi hasil peternakan, dengan kegiatan:

Pembibitan dan perawatan ternak

16. Program pengembangan budidaya perikanan, dengan kegiatan:

Pengembangan bibit ikan unggul

17. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan:

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

18. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

19. Program keselamatan ibu melahirkan, dengan kegiatan:


Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

20. Penyakit menular, dengan kegiatan:

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Peningkatan Imunisasi

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

21. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, dengan kegiatan:

Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat

dan trauma

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

22. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan

kegiatan:

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SMP

Penyediaan bantuan operasional sekolah(BOS) jenjang SD/SMP (Bantuan

keuangan propinsi)

BPMKS

23. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan:

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Pengembangan pendidikan keaksaraan

24. Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan:

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

25. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan:

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin (DAK)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

26. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan, dengan

kegiatan:

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Pengembangan cadangan pangan daerah


3.4. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta

3.4.1. Struktur Kelembagaan

Dalam melaksanakan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan,

pemerintah Kota Surakarta telah membentuk lembaga pengelola program,

yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota

Surakarta. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi dalam rangka menjamin

keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan

pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Lembaga

ini bersifat lintas SKPD dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, telah ditetapkan Keputusan

Walikota Surakarta Nomor 746.05/15.9/1/2017 tentang Perubahan Atas

Keputusan Walikota Nomor 746.05/5.11/1/2017 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta. Pembentukan tersebut dengan

mengacu pada Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun susunan

organisasi TKPKD Kota Surakarta dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi TKPKD Kota Surakarta

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan koordinasi penanggulangan

sampai dengan tingkat kelurahan, Pemerintah Kota Surakarta membentuk

kelembagaan penanggulangan kemiskinan ditingkat kelurahan dengan nama


Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK). Dasar pembentukan

TPKK ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Tata Kerja Tim Penanggulangan

Kemiskinan Kelurahan dii Kota Surakarta.

Dalam peraturan tersebut, TPKK dibentuk dalam rangka membantu

tugas dan fungsi TKPKD ditingkat Kota. TPKK bertugas melakukan fasilitasi

dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kelurahan. Tugas

TPKK antara lain:

1. Mengelola dan memutakhirkan (updating) data dan profil keluarga miskin;

2. Melaksanakan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi kegiatan

penanggulangan kemiskinan;

3. Melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun

kemitraan;

4. Melakukan monitoring, pemantauan dan penilaian atas implementasi

program penanggulangan kemiskinan yang berada di tingkat Kelurahan;

5. Menyampaikan laporan dan rekomendasi TPKK secara periodik setiap 3

(tiga) bulan kepada TKPKD.

Personil TPKK paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan

Keanggotaan TPKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah, untuk masa bhakti

paling lama 5 (lima) tahun. Unsur-unsur yang dapat menjadi keanggotaan

TPKK yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

2. Fasilitator kelurahan;

3. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM);

4. PKK Kelurahan;

5. Tokoh masyarakat;

6. Tokoh agama;

7. Karang Taruna Kelurahan;

8. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan;

9. Lembaga pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren,

10. Lembaga Pendidikan Ketrampilan;

11. Pelaku usaha

12. Unsur Pemerintahan Kelurahan


Adapun susunan organisasi TPKK Kota Surakarta dapat dilihat pada

bagan berikut :

Gambar 3.2. Struktur Organisasi TPKK

3.4.2. Mekanime Kerja Kelembagaan

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) dibantu oleh kelompok program yang terdiri dari: (i) Bantuan

sosial terpadu berbasis keluarga; (ii) Penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat; dan (iii) Penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kelompok Program bertugas untuk memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta

memberikan masukan dan pertimbangan bagi Komite Penanggulangan

Kemiskinan.

Dalam pelaksanaan tugas, Kelompok Program dibantu oleh Sekretariat.

Peran dan tugas sekretariat ini adalah membantu dalam memantau


pelaksanaan kebijakan dan progam penanggulangan kemiskinan, melakukan

evaluasi secara berkala terhadap kemajuan pencapaian tujuan, dan

memberikan masukan penyempurnaan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan, serta melakukan koordinasi pemberian informasi,

diseminasi, dan penanganan pengaduan masyarakat. Untuk menjalankan

fungsi sekretariatan yang baik, sekretaris akan dibantu oleh: (i) Pokja

Pendataan dan Sistem informasi; (ii) Pokja Pengembangan Kemitraan; (iii)

Pokja Pengaduan Masyarakat; (iv) Sekretariat dalam hal ini akan dibantu

satuan unit pelaksana harian.

Gambar 3.3. Mekanisme Kerja TKPKD


Gambar 3.4. Pembagian Peran Kelompok Program dan Kelompok Kerja pada TKPKD

Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah membutuhkan

sinergitas semua komponen pilar governance, yaitu: (i) pemerintah, (ii) pelaku

usaha/bisnis, dan (iii) masyarakat sipil. Pembagian peran antar pelaku untuk

strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dapat dijelaskan

sebagai berikut.

Tabel 3.10.

Sinergitas Antar Pelaku Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Aktor/ Pelaku Peran Langkah Aksi

Pemerintah Kota

1) Menyediakan kebijakan dan regulasi yang menghargai dan melindungi hak-hak penduduk miskin;

2) Meningkatkan pelayanan publik yang murah, cepat dan bermutu;

3) Melakukan fasilitasi dan mediasi; mendorong pelaku pembangunan lain

1) Bersama DPRD memprioritaskan anggaran dan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan, melalui produk regulasi maupun produk pelayanan publik

2) Pembaruan data kemiskinan yang valid dan akurat

3) Menjamin prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan langsung tercakup dalam RKPD dan Renja



untuk menjadi pelaku aktif dalam penanggulangan kemiskinan

4) Mengoptimalkan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah

5) Mengembangkan indikator kinerja dan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan, terutama di bidang prioritas penanggulangan kemiskinan, yaitu: kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan perumahan/permukiman/ prasarana dasar.

Pelaku Usaha Swasta

1) Pelaku kegiatan investasi, produksi dan distribusi barang dan jasa yang memberikan dampak pada penduduk miskin.

2) Penyediaan modal dan teknologi, penciptaan lapangan kerja, penyumbang penerimaan pajak dan pengembangan fasilitas.

3) Bertanggungjawab untuk tidak abai dampak negatif usahanya seperti kerusakan lahan, pencemaran air, udara, tanah, dan sungai

1) Menyediakan akses lapangan kerja dan usaha pada penduduk miskin melalui kemitraan usaha dan keterkaitan usaha.

2) Memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah melalui dana perbankan, bantuan teknis dan pendampingan usaha mikro.

3) Memamastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam perekrutan pegawai dan pengembangan usaha.

4) Meningkatkan pertanggungjawaban sosial dalam berbagai bentuk (beasiswa, pengembangan masyarakat, dukungan kepada lembaga pendidikan dan penelitian)

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi

Melakukan advokasi, pendampingan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1) Melakukan pendampingan dan advokasi bagi kelompok miskin, kaum perempuan, anak-anak, kelompok marjinal lainnya untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan mereka.

2) Melakukan kontrol sosial terhadap kinerja dan mutu layanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha.

3) Mendorong keterbukaan pemerintah dalam pengambilan



keputusan yang menyangkut pengelolaan anggaran yang berpihak pada kelompok miskin.

4) Bersama dengan pemerintah, mengembangkan dan mendorong pelembagaan forum warga dan forum lintas pelaku sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan berpihak pada kelompok miskin.

Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

1) Identifikasi permasalahan kemiskinan di lingkungannya

2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan

3) Menerima pengaduan masyarakat atas program-program penanggulangan kemiskinan

1) Terlibat aktif dalam proses Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP);

2) Terlibat dalam proses penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan

Hubungan antara TKPKD dan TPKK bersifat koordinatif dan fasilitatif.

Dalam melaksanakan tugas, mekanisme kerja TPKK dapat digambarkan

sebagai berikut :


Gambar 3.5. Mekanisme Kerja Antara RKPKD dengan TPKK

BAB III KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN...

Documents

Transcript of BAB III KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN...