BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. 1.menempatkan dalam akta tersebut bahwa tanah yang dijual...
Transcript of BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. 1.menempatkan dalam akta tersebut bahwa tanah yang dijual...
41
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Dissenting Opinion,
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Tergugat
dalam perkara penipuan (studi putusan Mahkamah Agung nomor 791
K/Pid/2013) dapat ditemukan hasil hasil penelitian sebagai berikut:
1. Identitas Terdakwa
Nama lengkap : NARIMIN SAID Alias NARSAID;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 75 Tahun/01 Januari 1937;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Citra Raya Lontar I, Rt.04Rw.02, Kelurahan
LontarKecamatan SambikerepSurabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
2. Uraian Kasus
Pada bulan Oktober 1980 Narimin Said Alias Narsaid selaku Ketua
Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Dipenogoro Nomor 227 (bekas
Asrama Polisi) Surabaya menawarkan kepada masyarakat bahwa Yayasan
yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di Kelurahan
Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan ukuran 9x20 m2
dengan system pembayarannya diangsur selama 30x(bulan) dengan uang
muka Rp 150.000,- sedangkan besarnya angsuran Rp 15.000,- per bulan.
Dengan adanya penawaran tersebut masyarakat banyak yang berminat
42
kemudian dating ke kantor Narsaid secara berturut-turut para calon pembeli
yang seluruhnya berjumlah ±60 orang yaitu diantaranya HR.Amir Fatah,
SE.MM., Sunarko, Siswandono, Moch.Tamrin, Drs. Djono Munarko,
Margasim. Setelah dijelaskan oleh Narsaid dan karyawan bagian marketing
serta diperlihatkan denah/gambar lokasi tanah kavling yang akan dijual serta
pembayarannya dapat diangsur maka tertariklah calon pembeli yaitu HR.
Amir Fatah, SE.MM., dkk untuk membeli tanah kavling tersebut.
Untuk menindaklanjuti pelaksanaan jual beli tersebut HR. Amir Fatah,
SE.MM., dkk oleh Narsaid menghadap Notaris Raden Yuliman Reksnohadhi
yang beralamat di Jalan Kepanjen Nomor 27 Surabaya untuk dibuatkan akte
Perjanjian jual beli masing-masing Nomor 134 tanggal 13 Mei 1981 antara
Narsaid dengan Sunarko, nomor 7 tanggal 06 Januari 1981 antara Narsaid
dengan Margasim, nomor 51 tanggal tanggal 17 Desember 1980 antara
Narsaid denganMunarko, nomor 151 tanggal 24 Maret 1981 antara Narsaid
dengan Moch Tamrin, nomor 141 tanggal 13 Mei 1981 antara Narsaid
denganAmir Fatah, SE.MM., nomor 24 tanggal 05 September 1981 antara
Narsaiddengan Siswandono. Setelah akta perjanjian jual beli dibuat maka HR.
Amir Fatah, SE.MM., dkk melaksanakan kewajibannya membayar uang muka
sebesar Rp 150.000,- dan selanjutnya pada tiap-tiap bulan telah membayar
uang angsuran sebesar Rp 15.000,- sampai lunas, akan tetapi tanah kavling
yang dijanjikan Narsaid tidak diserahkan walaupun sudah dimintakan
beberapa kali.
Oleh karena HR. Amir Fatah, SE.MM., dkk sudah berulangkali meminta
penyerahan tanah kavling tersebut secara baik-baik namun tidak pernah
direspon maka akhirnya kasus ini diajukan tuntutan secara perdata di
Pengadilan Negeri Surabaya dan terdaftar dengan register Nomor
814/Pdt.G/1996/PN.Sby. dan terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan
register Nomor 218/Pdt/2001/PT.Sby.yang pada akhirnya menyatakan tanah
43
tersebut yang dijadikan sengketa tidak jelas letak dan batasnya dan belum di
kavling.
3. Surat Dakwaan
Kesatu:
Bahwa ia Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID pada waktu-
waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat setidak-tidaknya
pada suatu hari antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2000 bertempat di
Kantor Notaris RADEN YULIMANREKSNOHADHI, SH. di Jalan
Kepanjen No.27 Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSurabaya, telah
menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu di dalam suatu akte
otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat
mendatangkan kerugian yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-
cara sebagai berikut:
Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 1980 Terdakwa selaku Ketua
Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 227 (bekas
Asrama Polisi)Surabaya telah menawarkan kepada masyarakat bahwa
Yayasan yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan
ukuran 9x20 m2 dengan sistem pembayarannya diangsur selama
30x(bulan) dengan uang muka Rp.150.000,- sedangkan besarnya
angsuran Rp.15.000,- per bulan;
44
Bahwa dengan adanya penawaran tersebut masyarakat banyak yang
berminat kemudian datang ke Kantor Terdakwa secara berturut-turut para
calon pembeli yang akhirnya seluruhnya berjumlah ± 60 orang yaitu
antara lain HR. AMIR FATAH,SE.MM., SUNARKO, SISWANDONO,
MOCH. TAMRIN, Drs. DJONOMUNARKO, MARGASIM;
Bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan jual beli para calon pembeli
yaitu saksi HR. AMIR FATAH, SE.MM. dkk. oleh Terdakwa diajak
menghadap Notaris RADEN YULIMAN REKSNOHADHI yang
beralamat di Jalan Kepanjen No.27Surabaya untuk dibuatkan akte
perjanjian jual beli masing-masing No.134 tanggal13 Mei 1981 antara
Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari1981 antara
Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember
1980antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24
Maret 1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal
13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM.
No.24 tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa dengan
SISWANDONO No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan
saksi SUNARKO;
Bahwa di dalam akte perjanjian jual beli antara Terdakwa selaku pihak
pertama(penjual) dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. selaku
pihak kedua (pembeli) kemudian Terdakwa selaku pihak kesatu (penjual)
menyuruh Notaris RADEN YULIMAN REKSNOHADHI untuk
menempatkan dalam akta tersebut bahwa tanah yang dijual telah di
kavling-kavling dengan luas 180 m2 (9x20 m2) dan diberi No. kavling
atas nama para pembeli yaitu saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk.;
Bahwa saksi AMIR FATAH,SE.MM. dkk. telah melaksanakan
kewajibannya membayar uang muka sebesar Rp.150.000,- dan membayar
uang angsuran sebesar Rp.15.000,- per bulan secara tertib sampai lunas;
45
Bahwa setelah melunasi pembayaran saksi AMIR FATAH,SE.MM. dkk.
Sudah berulang kali meminta penyerahan tanah kavling yang dibelinya
tersebut namun tidak diberikan (dijanji-janjikan terus) oleh Terdakwa,
maka oleh karena para saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sudah purna
bakti dari pekerjaannya dan membutuhkan uang untuk biaya sekolah
anak-anaknya dan juga untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari
akhirnya tanah kavling yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut
dilepaskan haknya kepada PT. Apta Cipta Surya namun saksi AMIR
FATAH, SE.MM. dkk. masih mempunyai kewajiban kepada PT. Apta
Cipta Surya untuk menyerahkan tanah dan surat-suratnya;
Bahwa oleh karena saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sudah berulang
kali meminta penyerahan tanah kavling tersebut secara baik-baik akan
tetapi Terdakwa tidak pernah merespon maka akhirnya kasus ini diajukan
tuntutan secara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan terdaftar
dengan register No.814/Pdt.G/1996/PN.Sby. dan terdaftar di Pengadilan
Tinggi Surabaya dengan register No.218/Pdt/2001/PT.Sby.;
Bahwa telah terungkap di persidangan dan termuat dalam amar putusan
perkara perdata tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya
maupun di Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata tanah yang telah dijual
Terdakwa kepada saksi AMIR FATAH,SE.MM. dkk. tersebut tidak jelas
letak dan batasnya dan tidak ada nomor kavlingnya;
Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi
saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sebesar Rp.36.000.000,-
(perhitungan pada waktu pelunasan);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 266 ayat (1) KUHP;
Kedua:
46
Bahwa ia Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID pada waktu-
waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat setidak-tidaknya
pada suatu hari antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2000 bertempat di
Kantor Yayasan Bina Karya JalanDiponegoro No.227 (bekas Asrama Polisi)
dan Kantor Notaris RADEN YULIMANREKSNOHADHI, SH. di Jalan
Kepanjen No.27 Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSurabaya, dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu
antara lainAMIR FATAH, SE.MM. dkk. (60 orang saksi korban) untuk
menyerahkan barang sesuatu berupa uang senilai kurang lebih
Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)atau setidak-tidaknya lebih dari
Rp.250,- kepadanya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:
Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 1980 Terdakwa selaku Ketua
Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 227 (bekas
Asrama Polisi) Surabaya telah menawarkan kepada masyarakat bahwa
Yayasan yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan
ukuran 9x20 m2 dengan sistem pembayarannya diangsur selama
30x(bulan) dengan uang muka Rp.150.000,- sedangkan besarnya angsuran
Rp.15.000,- per bulan;
Bahwa dengan adanya penawaran tersebut masyarakat banyak yang
berminat kemudian datang ke Kantor Terdakwa secara berturut-turut para
calon pembeli yang akhirnya seluruhnya berjumlah ± 60 orang yaitu
antara lain HR. AMIR FATAH, SE.MM., SUNARKO, SISWANDONO,
MOCH. TAMRIN, Drs. DJONO MUNARKO, MARGASIM;
47
Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan karyawan bagian marketing
telah mendapat penjelasan dengan memperlihatkan denah/gambar lokasi
tanah kavling yang akan dijual serta pembayarannya dapat diangsur
akhirnya pada calon pembeli yaitu HR. AMIR FATAH, SE.MM., dkk.
percaya dan bergerak hatinya mau membeli tanah kavling tersebut;
Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan jual beli para calon pembeli
yaitu saksi HR. AMIR FATAH, SE.MM. dkk. oleh Terdakwa diajak
menghadap Notaris RADEN YULIMAN REKSNOHADHI yang
beralamat di Jalan Kepanjen No.27 Surabaya untuk dibuatkan akte
perjanjian jual beli masing-masing No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara
Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari1981 antara
Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember 1980
antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24 Maret
1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal 13 Mei
1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. No.24
tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa dengan SISWANDONO
No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO;
Bahwa setelah akta perjanjian jual beli dibuat maka saksi AMIR FATAH,
SE.MM., dkk. melaksanakan kewajibannya membayar uang muka sebesar
Rp.150.000,- dan selanjutnya pada tiap-tiap bulan telah membayar uang
angsuran sebesar Rp.15.000,- per bulan sampai lunas;
Bahwa setelah melunasi angsuran selama 30 bulan ternyata tanah kavling
yang dijanjikan Terdakwa tidak diserahkan walaupun para saksi sudah
memintanya berulang kali;
Bahwa walaupun saksi AMIR FATAH,SE.MM. dkk. sudah berulang kali
meminta penyerahan tanah kavling yang dibelinya tersebut namun tidak
diberikan oleh Terdakwa, maka oleh karena para saksi AMIR FATAH,
SE.MM. dkk. sudah purna bakti dari pekerjaannya dan membutuhkan
48
uang untuk biaya sekolah anak-anaknya dan juga untuk tambahan
kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya tanah kavling yang telah dibeli dari
Terdakwa tersebut dilepaskan haknya kepada PT. Apta Cipta Surya
namun saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. masih mempunyai kewajiban
kepada PT. Apta Cipta Surya untuk menyerahkan tanah dan surat-
suratnya;
Bahwa oleh karena saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sudah berulang
kali meminta penyerahan tanah kavling tersebut secara baik-baik namun
Terdakwa tidak pernah merespon maka akhirnya kasus ini diajukan
tuntutan secara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan terdaftar
dengan register No.814/Pdt.G/1996/PN.Sby. dan terdaftar di Pengadilan
Tinggi Surabaya dengan register No.218/Pdt/2001/PT.Sby.;
Bahwa apa yang dikatakan Terdakwa maupun melalui karyawannya
bahwasanya tanah yang dijual Terdakwa kepada saksi AMIR FATAH,
SE.MM. dkk. Yang terletak di Kelurahan Sambikerep Kecamatan
Sambikerep Kota Surabaya dan telah dikavling-kavling tidak benar dan
bohong belaka sebab di dalam persidangan terungkap dan tersebut dalam
putusan perkara perdata tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri
Surabaya maupun di Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata tanah tersebut
tidak jelas letak dan batasnya dan belum dikavling;
Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi
saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sebesar Rp.36.000.000,- (perhitungan
pada waktu pelunasan);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;
Ketiga:
Bahwa ia Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID pada waktu-
waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dengan tepat setidak-tidaknya
49
pada suatu hari antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2000 bertempat di
Kantor Yayasan Bina Karya Jalan Diponegoro No.227 (bekas Asrama Polisi)
dan Kantor Notaris RADEN YULIMANREKSNOHADHI, SH. di Jalan
Kepanjen No.27 Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriSurabaya, dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu antara lain AMIR
FATAH,SE.MM. dkk. (60 orang saksi korban) berupa uang kurang lebih
Rp.36.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari
Rp.250,- dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracarasebagai berikut:
Bahwa bermula pada bulan Oktober tahun 1980 Terdakwa selaku Ketua
Yayasan Bina Karya yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 227 (bekas
Asrama Polisi) Surabaya telah menawarkan kepada masyarakat bahwa
Yayasan yang dipimpinnya akan menjual tanah kavling yang terletak di
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dengan
ukuran 9x20 m2 dengan sistem pembayarannya diangsur selama
30x(bulan) dengan uang muka Rp.150.000,- sedangkan besarnya angsuran
Rp.15.000,- per bulan;
Bahwa dengan adanya penawaran tersebut masyarakat banyak yang
berminat kemudian datang ke Kantor Terdakwa secara berturut-turut para
calon pembeli yang akhirnya seluruhnya berjumlah ± 60 orang yaitu
antara lain HR. AMIR FATAH, SE.MM., SUNARKO, SISWANDONO,
MOCH. TAMRIN, Drs. DJONO MUNARKO, MARGASIM;
Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan karyawan bagian marketing
telah mendapat penjelasan dengan memperlihatkan denah/gambar lokasi
tanah kavling yang akan dijual serta pembayarannya dapat diangsur
50
akhirnya pada calon pembeli yaitu HR. AMIR FATAH, SE.MM., dkk.
percaya dan bergerak hatinya mau membeli tanah kavling tersebut;
Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan jual beli para calon pembeli
yaitu saksi HR. AMIR FATAH, SE.MM. dkk. oleh Terdakwa diajak
menghadap Notaris RADEN YULIMAN REKSNOHADHI yang
beralamat di Jalan Kepanjen No.27 Surabaya untuk dibuatkan akte
perjanjian jual beli masing-masing No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara
Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari 1981 antara
Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember 1980
antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24 Maret
1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal 13 Mei
1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. No.24
tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa dengan SISWANDONO
No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO;
Bahwa setelah akta perjanjian jual beli tersebut atas nama saksi AMIR
FATAH, SE.MM., dkk. Kemudian melaksanakan kewajibannya
membayar uang muka sebesar Rp.150.000,- dan selanjutnya pada tiap-tiap
bulan telah membayar uang angsuran sebesar Rp.15.000,- per bulan;
Bahwa setelah kewajiban membayar angsuran selama 30 bulan selesai
ternyata tanah kavling yang dijanjikan Terdakwa tidak diserahkan
walaupun para saksi sudah memintanya berulang kali;
Bahwa walaupun saksi AMIR FATAH,SE.MM. dkk. sudah berulang kali
meminta penyerahan tanah kavling yang dibelinya tersebut namun tidak
diberikan oleh Terdakwa, maka oleh karena para saksi AMIR FATAH,
SE.MM. dkk. sudah purna bakti dari pekerjaannya dan membutuhkan
uang untuk biaya sekolah anak-anaknya dan juga untuk tambahan
kebutuhan hidup sehari-hari akhirnya tanah kavling yang telah dibeli dari
Terdakwa tersebut dilepaskan haknya kepada PT. Apta Cipta Surya
51
namun saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. masih mempunyai kewajiban
kepada PT. Apta Cipta Surya untuk menyerahkan tanah dan surat-
suratnya;
Bahwa oleh karena saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sudah berulang
kali meminta penyerahan tanah kavling tersebut secara baik-baik dan
meminta untuk mengembalikan uang yang pernah saksi AMIR
FATAH,SE.MM., dkk. Serahkan namun Terdakwa tidak pernah merespon
akhirnya kasus ini diajukan tuntutan secara perdata di Pengadilan Negeri
Surabaya dan terdaftar dengan register No.814/Pdt.G/1996/PN.Sby. dan
terdaftar di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register
No.218/Pdt/2001/PT.Sby.;
Bahwa dari hasil persidangan dan amar putusan perkara perdata tersebut
baik di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pengadilan Tinggi
Surabaya ternyata tanah tersebut tidak jelas letak dan batasnya dan belum
dikavling;
Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi
saksi AMIR FATAH, SE.MM. dkk. sebesar Rp.36.000.000,- (perhitungan
pada waktu pelunasan);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372KUHP;
4. Tuntutan
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung
Perak tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :
a) Menyatakan Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID terbukti secara
sahmenurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
dalamdakwaan yaitu Pasal 378 KUHP;
52
b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARIMIN SAID Alias
NARSAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)
bulan;
c) Menyatakan barang bukti berupa:
1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal
06September 2002;
2) Surat Keterangan No.493.17/402.09.04.07.1/02, tanggal 06
September 2002;
3) Surat kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
petikan daribuku ukur kepada Terdakwa tanggal 06 September 2002;
4) Surat daftar mutasi obyek dan wajib pajak Desa Kelurahan
Sambikerep;
5) Akta Ikatan Jual Beli No.17 tanggal 04 Desember 1999;
6) Surat Pernyataan No.10 tanggal 20 Desember 1981;
7) Blangko pembayaran tanah tanggal 25 Februari 1981;
8) Surat Pernyataan Penawaran tanggal 20 Desember 1981;
9) Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah No.12;
10) SPPT tanggal 02 Januari 2008;
11) Surat yayasan kesejahteraan rakyat tanggal 12 Agustus 1994;
12) Surat pusat yayasan bina karya;
13) Notulen pertemuan tanggal 28 Februari 1996;
14) Pertemuan PT. Citra Land dan Yayasan Bina Karya;
15) Rapat/pertemuan PT. Citra Land Surya dan Yayasan Bina Karya;
16) Notulen pertemuan di Hotel Ibis Surabaya;
17) Surat Pernyataan tanggal 22 September 1996;
18) Surat kalkulasi sementara rencana kompensasi tanah PT. Citra Land
Suryadengan Yayasan Bina Karya;
19) Dari Yayasan Bina Karya;
20) Daftar Tanah milik di Desa Lontar dan Sambikerep;
53
21) Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya, No.814/Pdt.G/1996/
PN.Sby,tanggal 18 Maret 1998;
22) Memori Kasasi dari PT. Apta Citra kepada Mahkamah Agung RI
tanggal 23Desember 2002;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
d) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Putusan Pengadilan Negeri
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2263/Pid.B/ 2012/
PN.Sby., tanggal 02 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
a) Menyatakan Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID terbukti
bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Penipuan";
b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARIMIN SAID Alias
NARSAIDdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)
bulan;
c) Menyatakan barang bukti berupa:
1) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal
06September 2002;
2) Surat Keterangan No.493.17/402.09.04.07.1/02, tanggal 06
September 2002;
3) Surat kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
petikan daribuku ukur kepada Terdakwa tanggal 06 September 2002;
4) Surat daftar mutasi obyek dan wajib pajak Desa Kelurahan
Sambikerep;
5) Akta Ikatan Jual Beli No.17 tanggal 04 Desember 1999;
6) Surat Pernyataan No.10 tanggal 20 Desember 1981;
7) Blangko pembayaran tanah tanggal 25 Februari 1981;
8) Surat Pernyataan Penawaran tanggal 20 Desember 1981;
54
9) Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah No.12;
10) SPPT tanggal 02 Januari 2008;
11) Surat yayasan kesejahteraan rakyat tanggal 12 Agustus 1994;
12) Surat pusat yayasan bina karya;
13) Notulen pertemuan tanggal 28 Februari 1996;
14) Pertemuan PT. Citra Land dan Yayasan Bina Karya;
15) Rapat/pertemuan PT. Citra Land Surya dan Yayasan Bina Karya;
16) Notulen pertemuan di Hotel Ibis Surabaya;
17) Surat Pernyataan tanggal 22 September 1996;
18) Surat kalkulasi sementara rencana kompensasi tanah PT. Citra Land
Suryadengan Yayasan Bina Karya;
19) Dari Yayasan Bina Karya;
20) Daftar Tanah milik di Desa Lontar dan Sambikerep;
21) Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya, No.814/Pdt.G/1996/
PN.Sby,tanggal 18 Maret 1998;
22) Memori Kasasi dari PT. Apta Citra kepada Mahkamah Agung RI
tanggal 23Desember 2002;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
d) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
6. Putusan Pengadilan Tinggi
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 198/PID/2013/PT.SBY.,
tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
a) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
/Pembanding ;
b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 02
Januari2013 Nomor : 2263/Pid.B/2012/PN.Sby. yang dimintakan
55
banding,sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dan status penahanan
sertapengurangan selama menjalani masa tahanan atas diri
Terdakwa,sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut
:
1) Menyatakan Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID
terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana“Penipuan” ;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3) Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan,
dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5) Menetapkan barang bukti berupa :
a) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal
06September 2002;
b) Surat Keterangan No.493.17/402.09.04.07.1/02, tanggal 06
September 2002;
c) Surat kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
petikan daribuku ukur kepada Terdakwa tanggal 06 September 2002;
d) Surat daftar mutasi obyek dan wajib pajak Desa Kelurahan
Sambikerep;
e) Akta Ikatan Jual Beli No.17 tanggal 04 Desember 1999;
f) Surat Pernyataan No.10 tanggal 20 Desember 1981;
g) Blangko pembayaran tanah tanggal 25 Februari 1981;
h) Surat Pernyataan Penawaran tanggal 20 Desember 1981;
i) Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah No.12;
j) SPPT tanggal 02 Januari 2008;
k) Surat yayasan kesejahteraan rakyat tanggal 12 Agustus 1994;
l) Surat pusat yayasan bina karya;
56
m) Notulen pertemuan tanggal 28 Februari 1996;
n) Pertemuan PT. Citra Land dan Yayasan Bina Karya;
o) Rapat/pertemuan PT. Citra Land Surya dan Yayasan Bina Karya;
p) Notulen pertemuan di Hotel Ibis Surabaya;
q) Surat Pernyataan tanggal 22 September 1996;
r) Surat kalkulasi sementara rencana kompensasi tanah PT. Citra Land
Suryadengan Yayasan Bina Karya;
s) Dari Yayasan Bina Karya;
t) Daftar Tanah milik di Desa Lontar dan Sambikerep;
u) Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya, No.814/Pdt.G/1996/
PN.Sby,tanggal 18 Maret 1998;
v) Memori Kasasi dari PT. Apta Citra kepada Mahkamah Agung RI
tanggal 23Desember 2002;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Alasan Kasasi Terdakwa
a. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan atau
melanggarhukum dalam memutus perkara a quo, mengingat sama sekali
tidak mempertimbangkan kapan terjadinya suatu tindak pidana
(tempus delictie),sehingga membuat putusan hukumnya menjadi kabur.
Bahwa, HR. AMIN FATAH,dkk. pada tahun 1980 dan atau 1981
membeli dari Pemohon Kasasi secara angsuran hak atas tanah yang
menjadi pangkal permasalahan, adapun peristiwa hukum tersebut
bilamana merupakan awal terjadinya suatu delik pidana yang diduga
dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka jika kita hubungkan dengan Pasal
57
78 KUHP,maka hal demikian merupakan suatu peristiwa hukum yang
tidak dapat ditarik padaranah tuntutan pidana karena kadaluarsa.
Dengan demikian seharusnya Judex Facti mempertimbangkan perkara
dimaksud merupakan kadaluarsa.Di dalam ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana(KUHP) daluarsa merupakan salah satu alasan
hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman.KUHP
mengenal adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dan
daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana.
Pengertian dari penuntutan adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang inidengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh Hakim di persidangan.
Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluarsa untuk melakukan
penuntutan tindak pidana Pasal 378 KUHP adalah sesudah 12 tahun (lihat
Pasal 78 ayat (1)angka 3 KUHP). Jadi, apabila dalam kurun waktu yang
telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana, penuntut umum tidak
melakukan penuntutan, makahapuslah kewenangan untuk menuntut si
pelaku (strafsactie).Apabila kemudian penuntut umum melakukan
penuntutan, daluarsa penuntutan dihentikan dan dimulaitenggang
daluarsa baru (Pasal 80 KUHP).
b. Bahwa, sebelum menjelaskan alasan keberatan kedua terhadap putusan
Judex Facti menurut hemat Pemohon Kasasi sebaiknya dijelaskan
terlebih dahulu arti kata penipuan yang berasal dari kata tipu, berarti
perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan
sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari
keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakanyang
58
merugikan orang lain, sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat
dikenakan hukuman pidana.
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau
perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari
orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil
maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan
seseorang dari jabatannya.
Bahwa, KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan
penipuan(oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum
dalam Bab XXVBuku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan
terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal yang masing-
masing pasal mempunyai nama-namakhusus (penipuan dalam bentuk
khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama
bedrog atau perbuatan curang.
Bahwa, dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik
dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang,
membuat utang atau menghapuskan piutang,dihukum karena penipuan,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.Berdasarkan
unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan
Pasal 378 KUHP di atas, maka R. SUGANDHI (1980:396-397)
mengemukan pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan
seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan
keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada
hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang
tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan
59
benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak
secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat
atau serangkaian perkataan bohong sehingga biasanya seseorang yang
melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul
atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai
dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang
yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui
identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar
orang yakin akan perkataannya.
Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135),
bahwa unsur unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal
378 tesebut yaitu :
• Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
• Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu
hutang atau menghapuskan suatu hutang
Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
• Memakai nama palsu
• Memakai kedudukan palsu
• Memakai tipu muslihat
• Memakai rangkaian kata-kata bohong
Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hukum.
Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :
• Menggunakan nama palsu.
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya,meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang
yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah
orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada
60
orang yang bernama Ancis orangakan percaya untuk memberikan
suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan
namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalua sipenipu itu
menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya
sendiri,maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia
tetap dipersalahkan.
• Menggunakan kedudukan palsu.
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan
kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai
pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan,
kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko
tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya
untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan
barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari
perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X
dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan
kedudukan palsu.
• Menggunakan tipu muslihat.
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan
yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-
buat sedemikianrupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang
yang biasanya hati-hati.
• Menggunakan susunan belit dusta.
• Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga
merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan
tidakmudah ditemukan di mana-mana. Bahwa, tipu muslihat yang
digunakan olehseorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga
orang yang mempunyaitaraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat
dikelabui.Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan
61
orang yang kena tipu itu.Tiap-tiapkejahatan harus dipertimbangkan
dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah
begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang
yang ditipu sempat percaya.Suatu kebohongan saja belum cukup untuk
menetapkan adanya penipuan.Bohong itu harus disertai tipu muslihat
atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada ceritabohong
itu.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat
dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 378KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di
dalam pasal tersebut telah terpenuhi,maka pelaku tindak pidana
penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.
Bahwa, unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau subjek
hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap
perbuatan pidana tersebut.Dalam hal ini pertimbangan hukum Judex
Facti tidak cermat menguraikan subjek hukum dalam putusannya
tentang dugaan perbuatan yang didakwakan telah melakukan tindak
pidana (error in persona).Oleh karena dalam uraian pertimbangan
hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi dinyatakan telah
melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP.
Bahwa, dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Pemohon
Kasasi telah ditafsirkan secara keliru oleh Judex Facti seolah-olah
Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang
didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, padahal konteks barang
siapa tidaklah hanya dapat ditafsirkan sebagai subjek hukum yang dapat
mempertanggung-jawabkan terhadap segala perbuatandan tindak pidana
yang dilakukannya saja, melainkan haruslah ditafsirkan jugapelaku
merupakan person like atau badan hukum yang "sehat akal
62
pikirannya"dalam arti kata Pemohon Kasasi yang nota bene bertindak
untuk dan atas nama perorangan atau selaku ketua yayasan, mengingat
selama ini Pemohon Kasasi adalah selaku Ketua Yayasan Bina Karya.
Untuk itu perbuatan Pemohon Kasasi seharusnya tidaklah dapat
dikualifikasikan telah memenuhi unsur delik pelaku yangsebenarnya,
karena baik Ketua Umum Yayasan Bina Karya maupun
NARIMINSAID alias NARSAID secara pribadi tidak ada hubungan
hukum dengan Pelapor atau PT. Apta Citra Surya. Bahwa
pembebasannya tanah kavling yang menjadi masalah perkara pidana ini
adalah PT. Apta Citra Surya kepada para saksi yaitu HR.AMIN FATAH
dkk.
Bahwa para saksi yaitu HR. AMIN FATAH dkk. pada tahun 1980 dan
tahun 1981 membeli tanah secara angsuran kepada NARIMIN SAID
alias NARSAID dan Perjanjian Jual Belinya dibuat di hadapan pejabat
yang berwenang, sedangkan perkara perdata yang diajukan oleh PT.
Apta Citra Surya ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap NARIMIN
SAID alias NARSAID sebagai Ketua UmumYayasan Bina Karya serta
kepada HR. AMIN FATAH dkk. sudah diajukan dengan nomor register
perkara 814/Pdt.G/1996/PN.Sby. pada tanggal 18 Maret 1998 PT.Apta
Citra Surya kalah dan dikuatkannya putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya.Putusan Kasasi PT. Apta Citra Karya menang dan putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT. Apta
Citra Karya kalah dengan nomor register perkara 489 PK/Pdt/2011.
Fakta hukumnya adalah R. YULIMAN REKSONO HADHI ketika itu
Notaris yang berdomisili di Surabaya telah membuatkan akta-akta
transaksi hak atas tanah.hak atas tanah luasnya per kavling 180 m2
keberadaannya tanah masih berupa tanah hamparan belum dipetak-
petak, harga per kavling Rp.600.000, (enam ratus riburupiah) dengan
uang muka Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya
63
diangsur Rp.15.000,- (Iima belas ribu rupiah) per bulan, dan uang
angsuran tersebut belum dibayar lunas. Hal ini terbukti bahwa dalam
berkas berkas persidangan HR.AMIN FATAH tidak bisa menunjukkan
atau membuktikan kuitansi-kuitansiangsuran tanah tersebut, sebanyak
30 lembar dengan angsuran per bulannyaRp.15.000,- (lima belas ribu
rupiah) sehingga jumlahnya Rp.450.000,- (empat ratuslima puluh ribu
rupiah). Penagihan atau peringatan sudah Pemohon Kasasi lakukan
berkali-kali kepada HR. AMIN FATAH dkk. (bukti bisa diperiksa dalam
BAPPenyidik), padahal kewajiban pembeli disamping melunasi
harganya tanah juga seluruh biaya pemutihan tanah dan sertifikasinya
menjadi beban serta harus dibayaroleh pembeli. Hal ini diatur dalam
Akte Perjanjian Jual Beli tersebut dari Pasal 1sampai dengan Pasal 4 dan
telah disepakati oleh semua pihak, namun tidak dipenuhi oleh para
pembeli tanah. Segala sesuatu yang terjadi antara Pemohon Kasasi
denganHR. AMIN FATAH dan kawan-kawan adalah terkait dengan
keperdataan yakni,terkategorikan dalam ketentuan Buku Ill Tentang
Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni jual-beli. Untuk
itu menelaah hal-hal tersebut di atas jelaslah sudah permasalahan hukum
yang terjadi dalam perkara a quo adalah bukanlah merupakan suatu
peristiwa pidana, melainkan terkait dengan hubungan keperdataan,
sehingga nampak sekali dibuatnya pertimbangan hukum Judex Facti
yang demikian merupakan suatu tindakan yang keliru.
Unsur ini secara de jure maupun de facto yang terungkap dalam
persidangan terdapat kekaburan belaka mengenai subjek hukum dari
pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum,
sehingga seharusnya dapat melepaskan Pemohon Kasasi dari tanggung
jawab atas dakwaan dimaksud. Dengan demikian jelas, tidak
berkualitasnya Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak penipuan
sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti mempunyai konsekuensi
64
pertimbangan yang demikian adalah kabur, mengingat unsur barang
siapanya di sinitelah tidak terpenuhi/terbukti.
Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti tidak cermat menguraikan
dalam putusannya tentang subjek hukum yang dinyatakan telah
melakukan tindak pidana(error in persona).Oleh karena dalam
pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi telah
melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 378 KUHP. Bahwa,
dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dapat mengeliminasi
subjek hukum yang dapat diduga telah melakukan perbuatan tindak
pidana, apakah Pemohon Kasasi ataukah yayasan, sehingga dakwaan
dimaksud tidak akan pernah dapat dibuktikan bahwasanya Pemohon
Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh
Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu kualitas subjek hukum yang tidak
jelas dapat menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi
kabur, dan sebagai konsekuensi yuridis putusan hukum yang demikian
tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
Bahwa, dalam mewujudkan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut
di atas, baik dipandang dari sudut subjektif maupun objektif, maka
disyaratkan hal-hal sebagaitersebut di bawah ini :
Sudut subjektif, yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan
tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam
berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, dalam hal ini
sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana
tersebut. Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas hak tanah yang
menjadi objek akar permasalah dalam perkara ini, artinya apakah
mungkin timbul maksud adanya niat dan sengaja untuk melakukan
suatu perbuatan hukum, sedangkan jual belinya sendiri terhadap hak
atas tanah tersebut dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah.
65
sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya
dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud
perbuatan orang itu secara objektif ada perannya atau pengaruh
positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana,
artinya perbuatan Pemohon Kasasi yang bertindak selaku pemilik hak
atas tanah selama ini sudah melakukan sesuai dengan protap dan atau
etika bisnis dengan pihak relasinya. HR. AMIN FATAH dan kawan-
kawan. Dalam hal ini jelas maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak sama sekali tidak
terbukti dalam perkara ini.
Bahwa, untuk memenuhi unsur tersebut di atas, maka perlunya
ditelaah terlebih dulu makna hukum pidana yang dikenal sebagai
ultimum remidium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain
tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang
menimbulkan nestapa penderitaan, sehingga sebisa mungkin dihindari
penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.Untuk
menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam pasal yang
didakwakan oleh Saudara Jaksa Penutut Umum dalam perkara ini adalah
sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit
maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal tersebut, Meskipun
adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu
pasal tersebut masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi
bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam
suatu tindak pidana agar si pelaku atau Pembanding dapat dilakukan
penuntutan. Jika kita meneliti Pasal 378 KUHP maka akan tercantum
kata-kata melawan hukum (wederrchlijke) untuk menunjukan sah suatu
tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata wederrchlijke untuk
66
menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan artinya bahwa perbuatan
seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang
berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa
memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah
onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan
merupakan salah satu syarat pemidanaan, artinya bagaimana mungkin
seseorang yang telah melakukan transaksi hukum dibuat di hadapan
pejabat pembuat akta dapat dikatakan telah melakukan perbuatan
melawan hukum, sehingga jelas unsur tindak pidana yang disangkankan
kepada Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti, dalam hal ini Judex
Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya dalam mengambil suatu
putusan perkara a quo.
Bahwa, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi
sama sekali tidak memenuhi anasir-anasir delik dalam pasal yang
didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
pertimbangan hukum Judex Facti. Menelaah hal hal tersebut di atas
jelaslah sudah permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara a quo
adalah pertimbangan hukum Judex Facti sama sekali tidak didasarkan
pada bukti permulaan yang cukup, yaitu harus adanya bukti yang akurat
untuk menetapkan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
patut diduga sebagai Tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana
ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, sehingga nampak sekali Judex Facti
telah memaksakan diri untuk memeriksa berkas perkara ini adalah
merupakan suatu tindakan yang keliru. Untuk itu dalam perkara ini,
menurut hemat kami Judex Facti patut untuk menolak dakwaan Saudara
Jaksa Penuntut Umum, mengingat tidak memahami dan atau
setidaktidaknya telah mengabaikan akar permasalahan yang terjadi,
mengingat tidak ada perbuatan yang memakai nama palsu atau keadan
67
palsu, baik dengan si akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan
perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang oleh sebab
selama ini yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sudah sesuai
dengan etika bisnis.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas sekali bahwasanya Pemohon
Kasasi adalah orang yang berhak, berwenang dan boleh melakukan
perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang menjadi objek masalah
dalam perkara ini, dan lagi pula telah melakukan transaksi hukum yang
dibuat di hadapan pejabat pembuat akta. Untuk itu perbuatan Pemohon
Kasasi tidaklah memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal dimaksud.
8. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
a. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan
dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu hubungan hokum
antara Terdakwa dengan saksi Amir Fatah, SE.MM. adalah hubungan
jual beli yang berada dalam domain Hukum Perdata yang
penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Perdata;
b. Dalam proses jual beli antara Terdakwa dengan pembeli telah dibuat akta
perjanjian jual beli masing-masing yaitu Akta No. 134 tanggal 13 Mei
1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari
1981 antara Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17
Desember 1980 antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151
tanggal 24 Maret 1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN
No.141 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR
FATAH, SE.MM. No.24 tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa
dengan SISWANDONO No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa
dengan saksi SUNARKO;
68
c. Terhadap perkara a quo telah pernah dilakukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No. No.814/Pdt.G/1996/
PN.Sby. dan di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register No.218/Pdt/
2001/PT.Sby., dan kasasi, akhirnya Peninjauan Kembali No.489 PK/Pdt/
2011 yang menyatakan objek sengketa tidak jelas letak dan
batasbatasnya;
9. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dari DR. Salman Luthan, SH.
MH.
a) Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak
salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex
Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana terhadap Terdakwa
dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam putusan
Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun
8 (delapan) bulan penjara dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi
dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada dasar
memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan
oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu jumlah korban yang
banyak, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dalam waktu yang
lama, dan Terdakwa sudah pernah dihukum. Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana penipuan kepada para korban yang dilakukan
dengan cara Terdakwa mengiklankan penjualan tanah kavling 9m x 20m
dengan menunjukkan peta tanah yang tidak jelas status kepemilikan tanah
tersebut atas nama Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa karena
tanah tersebut baru diajukan permohonan pengkavlingannya oleh
Terdakwa kepada BPN yang kemudian ternyata ditolak BPN, kepada para
saksi korban, dan setelah pembayarannya lunas, diakui oleh Terdakwa,
Terdakwa tidak dapat menyerahkan tanah tersebut kepada para korban
sehingga korban dirugikan;
69
b) Alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan
telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981), dakwaan tidak daluarsa karena disebutkan dalam
dakwaan antara tahun 1980-2000, sehingga usul dari Hakim Agung DR.
SALMAN LUTHAN, SH. MH. adalah tolak kasasi Terdakwa;
10. Amar Putusan
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
NARIMIN SAID Alias NARSAID tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 198/PID/
2013/ PT.SBY., tanggal 26 Maret 2013, yang memperbaiki putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2263/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 02
Januari 2013;
M E N G A D I L I S E N D I R I
Menyatakan Terdakwa NARIMIN SAID Alias NARSAID, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;
Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya;
Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
70
Menetapkan barang bukti berupa :
a) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal
06September 2002;
b) Surat Keterangan No.493.17/402.09.04.07.1/02, tanggal 06
September 2002;
c) Surat kutipan tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia
petikan daribuku ukur kepada Terdakwa tanggal 06 September 2002;
d) Surat daftar mutasi obyek dan wajib pajak Desa Kelurahan
Sambikerep;
e) Akta Ikatan Jual Beli No.17 tanggal 04 Desember 1999;
f) Surat Pernyataan No.10 tanggal 20 Desember 1981;
g) Blangko pembayaran tanah tanggal 25 Februari 1981;
h) Surat Pernyataan Penawaran tanggal 20 Desember 1981;
i) Surat Ketetapan Iuran Pembayaran Daerah No.12;
j) SPPT tanggal 02 Januari 2008;
k) Surat yayasan kesejahteraan rakyat tanggal 12 Agustus 1994;
l) Surat pusat yayasan bina karya;
m) Notulen pertemuan tanggal 28 Februari 1996;
n) Pertemuan PT. Citra Land dan Yayasan Bina Karya;
o) Rapat/pertemuan PT. Citra Land Surya dan Yayasan Bina Karya;
p) Notulen pertemuan di Hotel Ibis Surabaya;
q) Surat Pernyataan tanggal 22 September 1996;
r) Surat kalkulasi sementara rencana kompensasi tanah PT. Citra Land
Suryadengan Yayasan Bina Karya;
s) Dari Yayasan Bina Karya;
t) Daftar Tanah milik di Desa Lontar dan Sambikerep;
u) Putusan Pengadilan Negeri Tingkat I Surabaya, No.814/Pdt.G/1996/
PN.Sby,tanggal 18 Maret 1998;
71
v) Memori Kasasi dari PT. Apta Citra kepada Mahkamah Agung RI
tanggal 23Desember 2002;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada
Negara;
B. PEMBAHASAN
1. Kesesuaian alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa dengan ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam perkara
penipuan
Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
menegaskan Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi)
bagi semua tingkat peradilan. Atau denfgan kata lain, Mahkamah Agung
adalah peradilan “kasasi” bagi semua lingkup peradilan.
Kaitan bunyi pasal dan penjelasan Pasal 10 ayat (3) dengan perkara
pidana dapat dijumpai dalam Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Jadi, terhadap semua putusan pidana
pada tingkat terakhir selain putusan Mahkamah Agung dapat diajukan
permintaan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa atau penuntut umum.
Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat atau pada keadaan tertentu.
Ini berarti, terdakwa dana tau penuntut umum dapat mengajukan permintaan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap semua putusan pidana
yang diambil oleh pengadilan tingkat terakhir.
Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1)
KUHAP. Pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
72
berpendoman kepada alasan-alasan tersebut. Alasan kasasi yang dibenarkan
Pasal 253 ayat (1) KUHAP antara lain:
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang.
c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Ketiga alasan diatas merupakan alasan yang dibenarkan undang-undang,
diluar alasan tersebut alasan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-
undang. Penentuan alasan kasasi tersebut membatasi wewenang Mahkamah
Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya
meliputi kekeliruan pengadilan terhadap tiga hal tersebut, diluar ketiga hal
tersebut undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung untuk menilai
dan memeriksanya. Oleh karena itu bagi seseorang yang hendak mengajukan
permohonan pemeriksaan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan
kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi. Sedapat mungkin pemohon
kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan pengadilan
yang dikasasi mengandung:
a. Kesalahan pernerapan hukum.
b. Atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak
melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
c. Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Putusan yang telah dijabarkan sebelumnya disebutkan pemohon kasasi
yang dalam kasus ini adalah terdakwa atau Narimin Said alias Narsaid
menjabarkan alasan kasasinya antara lain:
a. Bahwa, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan atau
melanggar hukum dalam memutus perkara a quo, mengingat sama sekali
73
tidak mempertimbangkan kapan terjadinya suatu tindak pidana (tempus
delictie),sehingga membuat putusan hukumnya menjadi kabur. Bahwa,
HR. AMIN FATAH,dkk. pada tahun 1980 dan atau 1981 membeli dari
Pemohon Kasasi secara angsuran hak atas tanah yang menjadi pangkal
permasalahan, adapun peristiwa hukum tersebut bilamana merupakan
awal terjadinya suatu delik pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon
Kasasi, maka jika kita hubungkan dengan Pasal 78 KUHP,maka hal
demikian merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat ditarik
padaranah tuntutan pidana karena kadaluarsa.
Dengan demikian seharusnya Judex Facti mempertimbangkan perkara
dimaksud merupakan kadaluarsa.Di dalam ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana(KUHP) daluarsa merupakan salah satu alasan
hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman.KUHP
mengenal adanya dua macam daluarsa yaitu daluarsa untuk menuntut dan
daluarsa untuk menjalankan hukuman pidana.
Pengertian dari penuntutan adalah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yangberwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh Hakim di persidangan.
Apabila pelaku tindak pidana masih hidup, daluarsa untuk melakukan
penuntutan tindak pidana Pasal 378 KUHP adalah sesudah 12 tahun (lihat
Pasal 78 ayat (1)angka 3 KUHP). Jadi, apabila dalam kurun waktu yang
telah disebutkan setelah dilakukan tindak pidana, penuntut umum tidak
melakukan penuntutan, maka hapuslah kewenangan untuk menuntut si
pelaku (strafsactie).Apabila kemudian penuntut umum melakukan
penuntutan, daluarsa penuntutan dihentikan dan dimulaitenggang
daluarsa baru (Pasal 80 KUHP).
74
b. Bahwa, sebelum menjelaskan alasan keberatan kedua terhadap putusan
Judex Facti menurut hemat Pemohon Kasasi sebaiknya dijelaskan
terlebih dahulu arti kata penipuan yang berasal dari kata tipu, berarti
perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan
sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari
keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang
merugikan orang lain, sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat
dikenakan hukuman pidana.
Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan
penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau
perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari
orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil
maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan
seseorang dari jabatannya.
Bahwa, KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan
penipuan(oplichthing) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum
dalam Bab XXVBuku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan
terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal yang masing-
masing pasal mempunyai nama-namakhusus (penipuan dalam bentuk
khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV inidikenal dengan nama
bedrog atau perbuatan curang.
Bahwa, dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:
Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik
dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang,
membuat utang atau menghapuskan piutang,dihukum karena penipuan,
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.Berdasarkan
unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan
75
Pasal 378 KUHP di atas, maka R. SUGANDHI (1980:396-397)
mengemukan pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan
seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan
keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada
hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang
tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan
benar. Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak
secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu musliha
tatau serangkaian perkataan bohong sehingga biasanya seseorang yang
melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul
atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai
dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang
yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan
menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui
identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar
orang yakin akan perkataannya.
Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid (1961 : 135),
bahwa unsur unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal
378 tesebut yaitu :
• Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
• Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu
hutang atau menghapuskan suatu hutang
Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
• Memakai nama palsu
• Memakai kedudukan palsu
• Memakai tipu muslihat
• Memakai rangkaian kata-kata bohong
Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
dengan melawan hukum.
76
Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :
• Menggunakan nama palsu.
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya,meskipun perbedaaan itu tampak kecil, misalnya orang
yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah
orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada
orang yang bernama Ancis orangakan percaya untuk memberikan
suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan
namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu
menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya
sendiri,maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia
tetap dipersalahkan.
• Menggunakan kedudukan palsu.
Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan
kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai
pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan,
kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko
tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya
untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan
barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa
dariperusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X
dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan
kedudukan palsu.
• Menggunakan tipu muslihat.
Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan
yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-
buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang
yang biasanya hati-hati.
• Menggunakan susunan belit dusta.
77
• Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga
merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan
tidakmudah ditemukan di mana-mana. Bahwa, tipu muslihat yang
digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga
orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat
dikelabui.Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan
orang yang kena tipu itu.Tiap-tiapkejahatan harus dipertimbangkan
dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah
begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang
yang ditipu sempat percaya.Suatu kebohongan sajabelum cukup untuk
menetapkan adanya penipuan.Bohong itu harus disertai tipu muslihat
atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong
itu.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat
dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 378KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di
dalam pasal tersebut telah terpenuhi,maka pelaku tindak pidana
penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.
Bahwa, unsur barang siapa dalam pasal ini adalah orang atau subjek
hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap
perbuatan pidana tersebut.Dalam hal ini pertimbangan hukum Judex
Facti tidak cermat menguraikan subjek hukum dalam putusannya
tentang dugaan perbuatan yang didakwakan telahmelakukan tindak
pidana (error in persona).Oleh karena dalam uraian pertimbangan
hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi dinyatakan telah
melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP.
Bahwa, dugaan perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Pemohon
Kasasi telah ditafsirkan secara keliru oleh Judex Facti seolah-olah
Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang
78
didakwakan oleh Sdr. Jaksa PenuntutUmum, padahal konteks barang
siapa tidaklah hanya dapat ditafsirkan sebagai subjek hukum yang dapat
mempertanggung-jawabkan terhadap segala perbuatan dan tindak pidana
yang dilakukannya saja, melainkan haruslah ditafsirkan juga pelaku
merupakan person like atau badan hukum yang "sehat akal
pikirannya"dalam arti kata Pemohon Kasasi yang nota bene bertindak
untuk dan atas nama perorangan atau selaku ketua yayasan, mengingat
selama ini Pemohon Kasasi adalah selaku Ketua Yayasan Bina Karya.
Untuk itu perbuatan Pemohon Kasasi seharusnya tidaklah dapat
dikualifikasikan telah memenuhi unsur delik pelaku yang sebenarnya,
karena baik Ketua Umum Yayasan Bina Karya maupun
NARIMINSAID alias NARSAID secara pribadi tidak ada hubungan
hukum dengan Pelapor atau PT. Apta Citra Surya. Bahwa
pembebasannya tanah kavling yang menjadi masalah perkara pidana ini
adalah PT. Apta Citra Surya kepada para saksi yaitu HR.AMIN FATAH
dkk.
Bahwa para saksi yaitu HR. AMIN FATAH dkk. pada tahun 1980 dan
tahun 1981 membeli tanah secara angsuran kepada NARIMIN SAID
alias NARSAID dan Perjanjian Jual Belinya dibuat di hadapan pejabat
yang berwenang, sedangkanperkara perdata yang diajukan oleh PT. Apta
Citra Surya ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap NARIMIN SAID
alias NARSAID sebagai Ketua UmumYayasan Bina Karya serta kepada
HR. AMIN FATAH dkk. sudah diajukan dengan nomor register perkara
814/Pdt.G/1996/PN.Sby. pada tanggal 18 Maret 1998 PT.Apta Citra
Surya kalah dan dikuatkannya putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya.Putusan Kasasi PT. Apta Citra Karya menang dan putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung memutuskan bahwa PT. Apta
Citra Karya kalah dengan nomor register perkara 489 PK/Pdt/2011.
79
Fakta hukumnya adalah R. YULIMAN REKSONO HADHI ketika itu
Notaris yang berdomisili di Surabaya telah membuatkan akta-akta
transaksi hak atas tanah.hak atas tanah luasnya per kavling 180 m2
keberadaannya tanah masih berupa tanah hamparan belum dipetak-
petak, harga per kavling Rp.600.000, (enam ratus riburupiah) dengan
uang muka Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya
diangsur Rp.15.000,- (Iima belas ribu rupiah) per bulan, dan uang
angsuran tersebut belum dibayar lunas. Hal ini terbukti bahwa dalam
berkas berkas persidangan HR.AMIN FATAH tidak bisa menunjukkan
atau membuktikan kuitansi-kuitansi angsuran tanah tersebut, sebanyak
30 lembar dengan angsuran per bulannyaRp.15.000,- (lima belas ribu
rupiah) sehingga jumlahnya Rp.450.000,- (empat ratuslima puluh ribu
rupiah). Penagihan atau peringatan sudah Pemohon Kasasi lakukan
berkali-kali kepada HR. AMIN FATAH dkk. (bukti bisa diperiksa dalam
BAPPenyidik), padahal kewajiban pembeli disamping melunasi
harganya tanah juga seluruh biaya pemutihan tanah dan sertifikasinya
menjadi beban serta harus dibayar oleh pembeli. Hal ini diatur dalam
Akte Perjanjian Jual Beli tersebut dari Pasal 1sampai dengan Pasal 4 dan
telah disepakati oleh semua pihak, namun tidak dipenuhi oleh para
pembeli tanah. Segala sesuatu yang terjadi antara Pemohon Kasasi
dengan HR. AMIN FATAH dan kawan-kawan adalah terkait dengan
keperdataan yakni,terkategorikan dalam ketentuan Buku Ill Tentang
Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni jual-beli. Untuk
itu menelaah hal-hal tersebut di atas jelaslah sudah permasalahan hukum
yang terjadi dalam perkara a quo adalah bukanlah merupakan suatu
peristiwa pidana, melainkan terkait dengan hubungan keperdataan,
sehingga nampak sekali dibuatnya pertimbangan hukum Judex
Factiyang demikian merupakan suatu tindakan yang keliru.
80
Unsur ini secara de jure maupun de facto yang terungkap dalam
persidangan terdapat kekaburan belaka mengenai subjek hukum dari
pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum,
sehingga seharusnya dapat melepaskan Pemohon Kasasi dari tanggung
jawab atas dakwaan dimaksud. Dengan demikian jelas, tidak
berkualitasnya Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak penipuan
sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti mempunyai konsekuensi
pertimbangan yang demikian adalah kabur, mengingat unsur barang
siapanya di sini telah tidak terpenuhi/terbukti.
Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti tidak cermat menguraikan
dalam putusannya tentang subjek hukum yang dinyatakan telah
melakukan tindak pidana(error in persona).Oleh karena dalam
pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwasanya Pemohon Kasasi telah
melakukan tindak pidana melanggar ketentuanPasal 378 KUHP. Bahwa,
dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak dapat mengeliminasi
subjek hukum yang dapat diduga telah melakukan perbuatan tindak
pidana, apakah Pemohon Kasasi ataukah yayasan, sehingga dakwaan
dimaksud tidak akan pernah dapat dibuktikan bahwasanya Pemohon
Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh
Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu kualitas subjek hukum yang tidak
jelas dapat menjadikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi
kabur, dan sebagai konsekuensi yuridis putusan hukum yang demikian
tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal dem hukum.
Bahwa, dalam mewujudkan terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut
di atas, baik dipandang dari sudut subjektif maupun objektif, maka
disyaratkan hal-hal sebagaitersebut di bawah ini :
Sudut subjektif, yaitu adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan
tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam
81
berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, dalam hal ini
sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana
tersebut. Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas hak tanah yang
menjadi objek akar permasalah dalam perkara ini, artinya apakah
mungkin timbul maksud adanya niat dan sengaja untuk melakukan
suatu perbuatan hukum, sedangkan jual belinya sendiri terhadap hak
atas tanah tersebut dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah.
sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya
dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud
perbuatan orang itu secara objektif ada perannya atau pengaruh
positifbaik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana,
artinya perbuatan Pemohon Kasasi yang bertindak selaku pemilik hak
atas tanah selama ini sudah melakukan sesuai dengan protap dan atau
etika bisnis dengan pihak relasinya. HR. AMIN FATAH dan kawan-
kawan. Dalam hal ini jelas maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak sama sekali tidak
terbukti dalam perkara ini.
Bahwa, untuk memenuhi unsur tersebut di atas, maka perlunya
ditelaah terlebih dulu makna hukum pidana yang dikenal sebagai
ultimum remidium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain
tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang
menimbulkan nestapa penderitaan, sehingga sebisa mungkin dihindari
penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan.Untuk
menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam pasal yang
didakwakan oleh Saudara Jaksa Penutut Umum dalam perkara ini adalah
sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit
maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal tersebut, Meskipun
82
adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu
pasal tersebut masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi
bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam
suatu tindak pidana agar si pelaku atau Pembanding dapat dilakukan
penuntutan. Jika kita meneliti Pasal 378 KUHP maka akan tercantum
kata-kata melawan hukum (wederrchlijke) untuk menunjukan sah suatu
tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata wederrchlijke untuk
menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan artinya bahwa perbuatan
seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang
berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa
memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah
onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan
merupakan salah satu syarat pemidanaan, artinya bagaimana mungkin
seseorang yang telah melakukan transaksi hukum dibuat di hadapan
pejabat pembuat akta dapat dikatakan telah melakukan perbuatan
melawan hukum, sehingga jelas unsur tindak pidana yang disangkankan
kepada Pemohon Kasasi sama sekali tidak terbukti, dalam hal ini Judex
Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya dalam mengambil suatu
putusan perkara a quo.
Bahwa, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi
sama sekali tidak memenuhi anasir-anasir delik dalam pasal yang
didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana
pertimbangan hukum Judex Facti. Menelaah hal hal tersebut di atas
jelaslah sudah permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara a quo
adalah pertimbangan hukum Judex Facti sama sekali tidak didasarkan
pada bukti permulaan yang cukup, yaitu harus adanya bukti yang akurat
untuk menetapkan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
patut diduga sebagai Tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana
83
ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP, sehingga nampak sekali Judex Facti
telah memaksakan diri untuk memeriksa berkas perkara ini adalah
merupakan suatu tindakan yang keliru. Untuk itu dalam perkara ini,
menurut hemat kami Judex Facti patut untuk menolak dakwaan Saudara
Jaksa Penuntut Umum, mengingat tidak memahami dan atau
setidaktidaknya telah mengabaikan akar permasalahan yang terjadi,
mengingat tidak ada perbuatan yang memakai nama palsu atau keadan
palsu, baik dengan si akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan
perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan
sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang oleh sebab
selama ini yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah sudah sesuai
dengan etika bisnis.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan
dari pemohon kasasi dalam memori kasasi yang diajukannya adalah adanya
kesalahan oleh judex facti dalam menerapkan hukum dengan tidak
diperhatikannya kapan terjadinya suatu tindak pidana (tempus delictie) yang
jika dihubungkan dengan Pasal 78 KUHP maka hal demikian tidak dapat
ditarik ke ranah tuntutan pidana karena telah kadaluarsa.
Pemohon kasasi juga menerangkan dalam memori kasasinya bahwa
Judex Facti telah salah dalam menguraikan subyek hukum dalam putusannya
tentang dugaan perbuatan yang didakwakan (error in persona) yang
menyebabkan pemohon kasasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana
melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP. Judex Facti telah salah menafsirkan
unsur barang siapa, barang siapa tidaklah hanya dapat ditafsirkan sebagai
subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan
tindak pidana yang dilakukan saja, melainkan harus ditafsirkan juga sebagai
person like atau badan hukum. Harus dapat dibedakan apakah dalam perkara a
quo pemohon kasasi bertindak atas nama perorangan atau selaku ketua
84
yayasan mengingat selama ini pemohon kasasi adalah selaku Ketua Yayasan
Bina Karya. Selain itu dalam melakukan perbuatan hukumnya pemohon
kasasi tidak ada perbuatan yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik
dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau
menghapuskan piutang dan selama ini yang dilakukan oleh pemohon kasasi
telah sesuai dengan etika bisnis.
Selain itu pemohon kasasi juga menjabarkan dalam memori kasasinya
bahwa fakta hukum yang ada menjelaskan segala sesuatu yang terjadi antara
pemohon kasasi dengan HR. Amin Fatah dan kawan-kawan adalah terkait
dengan keperdataan yakni jual beli. Hal ini diperkuat dengan adanya akta
perjanjian jual beli masing-masing yaitu Akta No. 134 tanggal 13 Mei 1981
antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari 1981
antara Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17 Desember
1980 antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151 tanggal 24 Maret
1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN No.141 tanggal 13 Mei 1981
antara Terdakwa dengan saksi AMIR FATAH, SE.MM. No.24 tanggal 05
September 1981 antara Terdakwa dengan SISWANDONO No.134 tanggal 13
Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO yang dibuat oleh Notaris
R. Yuliman Reksono Hadhi.
Penjelasan mengenai alasan-alasan pemohon kasasi diatas telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu dengan adanya kesalahan
penerapan hukum oleh Judex Facti sehingga merugikan pemohon kasasi.
Oleh karena itu alasan-alasan dari pemohon kasasi dapat diterima, untuk
selanjutnya dinilai dan diperiksa oleh Mahkamah Agung.
2. Kesesuaian argumentasi Judex Juris memutus permohonan kasasi
dengan adanya Dissenting Oppinion dengan pasal 14 UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004
85
tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung
Mahkamah Agung dalam sidang permusyawaratan diwajibkan untuk
menyampaikan pertimbangan atau pendapat, hal ini berdasar pada Pasal 30
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal
14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
berbunyi “dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang
sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”
Berdasarkan ketentuan diatas maka terhadap alasan-alasan pemohon kasasi
Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
a. Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan
dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu hubungan hokum
antara Terdakwa dengan saksi Amir Fatah, SE.MM. adalah hubungan
jual beli yang berada dalam domain Hukum Perdata yang
penyelesaiannya harus dilakukan melalui Pengadilan Perdata;
b. Dalam proses jual beli antara Terdakwa dengan pembeli telah dibuat akta
perjanjian jual beli masing-masing yaitu Akta No. 134 tanggal 13 Mei
1981 antara Terdakwa dengan saksi SUNARKO No.7 tanggal 06 Januari
1981 antara Terdakwa dengan saksi MARGASIM No.51 tanggal 17
Desember 1980 antara Terdakwa dengan saksi MUNARKO No.151
tanggal 24 Maret 1981 antara Terdakwa dengan MOCH TAMRIN
No.141 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa dengan saksi AMIR
FATAH, SE.MM. No.24 tanggal 05 September 1981 antara Terdakwa
dengan SISWANDONO No.134 tanggal 13 Mei 1981 antara Terdakwa
dengan saksi SUNARKO;
c. Terhadap perkara a quo telah pernah dilakukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No. No.814/Pdt.G/1996/
86
PN.Sby. dan di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan register No.218/Pdt/
2001/PT.Sby., dan kasasi, akhirnya Peninjauan Kembali No.489 PK/Pdt/
2011 yang menyatakan objek sengketa tidak jelas letak dan
batasbatasnya;
Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 31 Juli 2013
terdapat perbedaan pertimbangan hakim (Dissenting Opinion) dari anggota
majelis yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka sesuai
ketentuan pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dan Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Agung wajib untuk mencantumkan
pendapat hakim yang berbeda dalam putusan. Dalam putusan diterangkan
bahwa dalam musyawarah Majelis Agung tertanggal 31 Juli 2013 terdapat
perbedaan pendapat hakim (Dissenting Opinion) oleh DR. Salman Luthan,
SH. MH yang berpendapat bahwa:
a. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti
tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan
Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana terhadap
Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya menjadi pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dalam putusan Judex
Facti Pengadilan Tinggi dibuat berdasarkan pertimbangan hukum
yang benar. Ada dasar memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang
belum dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri
Surabaya, yaitu jumlah korban yang banyak, Terdakwa telah
menikmati hasil kejahatan dalam waktu yang lama, dan Terdakwa
sudah pernah dihukum. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
penipuan kepada para korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa
mengiklankan penjualan tanah kavling 9m x 20m dengan
87
menunjukkan peta tanah yang tidak jelas status kepemilikan tanah
tersebut atas nama Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa
karena tanah tersebut baru diajukan permohonan pengkavlingannya
oleh Terdakwa kepada BPN yang kemudian ternyata ditolak BPN,
kepada para saksi korban, dan setelah pembayarannya lunas, diakui
oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menyerahkan tanah tersebut
kepada para korban sehingga korban dirugikan;
b. Alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang
bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu
tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan
tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum
tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili
tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dakwaan tidak
daluarsa karena disebutkan dalam dakwaan antara tahun 1980-2000,
sehingga usul dari Hakim Agung DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.
adalah tolak kasasi Terdakwa;
Menimbang oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting
Opinion) diantara anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-
sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai dengan Pasal 182
ayat (6) KUHAP, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara
terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi tersebut.
Menurut pandangan penulis pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan adanya perbedaan pendapat
88
hakim (Dissenting Opinion) Mahkamah Agung adalah telah sesuai dengan
ketentuan yang ada, yaitu Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menentukan jika
dalam permusyawaratan Majelis Hakim tidak mencapai mufakat meskipun
telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka putusan dapat diputus
dengan cara:
a. Putusan diambil dengan suara yang terbanyak.
b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan
yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan
bagi terdakwa.
Hakim dalam memutus perkara a aquo telah mempertimbangkan Pasal
253 ayat (1) KUHAP karena dalam kalimat pembebasan tersebut hakim
berpendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak
diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang ditulis pada Pasal 254
jo Pasal 255 KUHAP Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan
pemeriksaan kasasi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245,Pasal 246,
dan Pasal 247, Mahkaman Agung dapat mengabulkan atau menolak
permohonan kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya,
Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
Dasar putusan Mahkamah Agung sendiri dalam kasus ini adalah
mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor: 198/PID/2013/PT.SBY. tangal 26 Maret 2013 yang
memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
2263/Pid.B/2012/PN.Sby. tanggal 02 Januari 2013 dan Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa
pertimbangannya hakim menggunakan acuan Pasal 253 ayat (1) huruf a
KUHAP dan dalam menyelesaikan perkara ini hakim menggunakan Pasal
89
254 jo Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal
256 KUHAP yang berbunyi “jika Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254,
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi
dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255.”
Pengambilan putusan yang dilakukan dengan adanya perbedaan
pendapat hakim (Dissenting opinion) menurut pandangan penulis adalah
telah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Pasal 182 ayat (6) KUHAP
dengan mengambil putusan dengan suara terbanyak dikarenakan tidak
dicapainya mufakat. Selain itu dalam putusan tersebut juga telah memenuhi
ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dengan terpenuhinya ketentuan dari Undang-Undang tersebut
seperti terpenuhinya alasan kasasi yang diajukan dan dicantumkannya
pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim yang berbeda pendapat.