BAB III GAMBARAN UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI … · 37 pembangunan disegala bidang, sebagai...
Transcript of BAB III GAMBARAN UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI … · 37 pembangunan disegala bidang, sebagai...
36
BAB III
GAMBARAN UMUM IKATAN PERSAUDARAAN HAJI
INDONESIA (IPHI) KOTA SURAKARTA TAHUN 1992-2014
A. Latar Belakang Berdirinya IPHI Kota Surakarta
Sebelum berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di
Surakarta sudah terdapat organisasi ibadah haji yang bernama Yayasan
Persaudaraan Haji Kotamadya Surakarta yang berdiri pada tanggal 13 Mei 1983.
Dengan kepengurusan sebagai berikut :
Ketua : Hj. Ichwan Dardiri.
Sekretaris : Hj. Soewardi.
Bendahara : Hj. Mohammad Hadi.
Pembantu Umum : 1. Hj. Suhari Harisusanto.
2. Hj. Doyoatmodjo.
3. Hj. Abdul Wahab Ghozali.
4. Hj. Ali Mukti, SH.
5. Hj. Muhammad Imron.
Tujuan dari Yayasan ini didirikan adalah meningkatkan ilmu dan amal
serta peranan dan partisipasi aktif para haji Kotamadya Surakarta dalam
37
pembangunan disegala bidang, sebagai perwujudan makna haji mabrur untuk
menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.1 Selain Yayasan Persaudaraan haji di Kota
Surakarta juga terdapat kelompok Jamaah Haji.
Atas kesamaan visi dan misi Organisasi-organisasi ibadah haji di seluruh
Indonesia maka pada tahun 1982, timbul gagasan dari 12 buah Provinsi untuk
mengadakan rapat tahunan gabungan di Jakarta dan rapat ini menghasilkan
sebuah wadah baru yang diberi nama ORPEHA ( Organisasi Persaudaraan Haji ).
Pada tahun 1985 lahirlah sebuah Undang-undang yang mengatur
organisasi kemasyarakatan, yaitu : UU.no.8 tahun 1985, tentang organisasi
kemasyarakatan. Sejak itu ORPEHA tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.
Pada tanggal 20-22 Maret 1990 diadakan Muktamar I Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi persaudaraan
haji di seluruh Indonesia. Pada akhir-akhir Muktamar tanggal 22 Maret 1990
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia didirikan.2 Utusan jamaah haji dari Solo yang
mengikuti muktamar I Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia adalah H. Suyadi dan
KH. Slamet Iskandar.3
Muktamar I Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ini menetapkan sebagai berikut :
1. Tanggal 22 Maret 1990, ditetapkan sebagai hari lahirnya IPHI, dengan nama
Bakor IPHI (Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia).
1 Akta Pendirian Yayasan Persaudaraan Haji Kotamadya Surakarta.
2 Ikatan Persaudaaraan Haji Indonesia, Mengenal Lebih Dekat Persaudaraan
Haji, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Persaudaaraan Haji Indonesia, 2010) hlm.
13-14. 3 Wawancara dengan H. Soemardi Cokroatmodjo tanggal 06 Januari 2017 dan Hj.
Ibu Suminarti Suyadi tanggal 07 Januari 2017.
38
2. Dr.H.SULASTOMO sebagai Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia dan Drs.H.MUBARAQ M.Si sebagai Sekretaris Jenderal untuk
priode I dengan masa bakti 1990 – 1995.4
Latar belakang penyebab berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI), karena IPHI diperlukan oleh jamaah haji pada khususnya dan diperlukan
oleh masyarakat pada umumnya khususnya dalam hal-hal sebagai berikut :
Pertama, Ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima adalah wajib
dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitha‟ah, baik
secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup.
Jumlah haji yang setiap tahun semakin besar dan terdiri dari berbagai
lapisan sosial dengan latar belakang tingkat pendidikan serta kemampuan sosial
ekonomi yang beragam dan pada umumnya di atas rata-rata kondisi rakyat
Indonesia menunjukkan bahwa haji adalah kelompok elite sosial yang merupakan
potensi sekaligus asset yang dapat didaya gunakan secara optimal untuk ikut
mengatasi masalah-masalah umat dan bangsa dalam rangka mencapai
kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.
Oleh karena itu, kehadiran IPHI sebagai wadah berhimpun para alumni
haji yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia adalah sangat relevan untuk
mengaktualisasikan potensi diri demi berkhidmat kepada bangsa dan Negara, serta
sebagai sarana pembinaan untuk melestarikan dan memelihara kemabruran haji.
Kedua, Momentum ibadah haji, bagi bangsa Indonesia, khususnya umat
Islam Indonesia memiliki makna historis yang panjang dan memiliki narasi
4Ikatan Persaudaaraan Haji Indonesia, Op.Cit., hlm. 14.
39
tersendiri tentang perjuangan untuk mengusir penjajah, memberdayakan
masyarakat, dan mengisi kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari kebangkitan
Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Sejarah mencatat bahwa berbagai perlawanan terhadap kaum kolonial
serta kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara diawali oleh orang-orang
yang telah menunaikan ibadah haji. Beberapa tokoh Indonesia yang menunaikan
ibadah haji kemudian bermukim untuk beberapa waktu di Tanah Suci dan kembali
ke Tanah Air pada sekitar tahun 1890-1910 di antaranya adalah Hasyim Asy‟ari,
Ahmad Dahlan, A. Hasan, Agus Salim, dan Abdul Wahab Hasbullah.
Sekembalinya di Tanah Air, mereka mendirikan berbagai organisasi
kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam
(Persis), Serikat Dagang Islam, (SDI), Jam‟iatul Khoir, Tarbiyah Islamiyah,
Madrasah, dan Pondok-pondok Pesantren. Pendirian berbagai ragam lembaga itu
merupakan pilar-pilar kebangkitan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai
kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Dengan demikian, seandainya tidak ada
jamaah haji pada waktu itu, bangsa Indonesia akan mengalami keterlambatan
kebangkitan yang luar biasa. Kalaupun tidak terlambat, maka kebangkitan dan
kemerdekaan bangsa ini akan jauh dan lepas dari nilai-nilai agama.
Oleh sebab itu, untuk membangkitkan kesadaran historis para haji atau
calon haji agar mampu berperan secara aktif dan strategis dalam kebangkitan
agama, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan bidang
40
kehidupan lainnya, maka diperlukan sarana perjuangan yang terorganisasi secara
baik, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).5
Ketiga, Banyaknya wadah-wadah organisasi persaudaraan haji yang
tersebar di berbagai daerah belum terkoordinasi secara baik dan terintegrasi,
sehingga efektivitas dan kemanfaatan organisasi tersebut bagi para alumni haji
sebagai sarana pembinaan dan pemeliharaan kemabruran haji belum sepenuhnya
dirasakan. Sementara itu, penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Agama selama ini belum
optimal dalam merespon keinginan dan harapan masyarakat agar manajemen dan
kebijakan perhajian makin berkualitas, mulai dari pendaftaran, penyetoran uang di
bank, pelatihan calon jamaah haji, hingga penambahan jumlah embarkasi haji,
serta tempat transit guna merespon semangat otonomi daerah.
Masalah-masalah inilah yang antara lain menjadi dasar bangkitnya
kesadaran untuk mensinergikan keberadaan berbagai organisasi persaudaraan haji
menjadi satu kekuatan yang solid dengan lahirnya Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI). Melalui wadah tunggal ini diharapkan kepentingan para haji dan
calon haji bersama pemerintah dan masyarakat terkoordinasi dengan baik dan
membawa manfaat bagi semua pihak. 6
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki dan
meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat terus dilakukan agar
pelayanan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang datang. Secara bertahap
berbagai persoalan yang masih saja muncul, seperti buruknya kualitas
5 Ibid., hlm. 15-17.
6 Ibid., hlm. 18-19.
41
pemondokan, terlambatnya distribusi katering (makanan), penerbangan yang
sering tertunda (delay) dan terlantarnya jamaah haji di Tanah Suci, serta gagalnya
jamaah haji khusus untuk menunaikan ibadah haji, karena ketidakmampuan travel
mendapatkan barcode dari pemerintah Arab Saudi, lambat laun dapat diatasi dan
berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat luas.
Perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraaan haji tersebut akan
memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji, sehingga dapat
menambah kekhusyu‟an dalam proses menunaikan ibadah haji, baik saat mulai
keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, maupun saat kepulangan
ke Tanah Air.7
Setelah berdirinya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) maka di
setiap daerah diwajibkan untuk mendirikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI) di tingkatannya masing-masing, Sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga (AD/ART) maka dibentuk Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI) tingkat Provinsi disebut IPHI tingkat wilayah, IPHI tingkat Dati
II atau disebut IPHI Daerah, IPHI tingkat Kecamatan atau disebut IPHI Cabang
dan IPHI tingkat Kelurahan atau Desa disebut IPHI Ranting, sebagai struktur
organisasi kepengurusan dari pusat sampai desa/kelurahan (ranting).
Mensikapi ketentuan muktamar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia tahun
1990, jamaah haji Kota Surakarta baik yang tergabung dalam kelompok Jamaah
Haji maupun Yayasan Persaudaraan Haji Kota Surakarta tidak langsung
membentuk kepengurusan IPHI tingkat kota atau IPHI daerah, karena masih
7 Ibid., hlm. 19.
42
belum ada kesepakatan yang bulat. IPHI Kota Surakarta berdiri Minggu, 22 Maret
1992 setelah para kelompok Jamaah Haji dan Yayasan Persaudaraan Haji sepakat
mendirikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Surakarta. Sejak
berdirinya IPHI Kota Surakarta sampai sekarang berkantor di Gedung
Persaudaaraan Haji (yang dibangun oleh Persaudaraan Haji tahun 1985) sampai
sekarang, yang beralamat di Jalan Srinalendro No. 1 Baron Gede RT O2 RW 03
Surakarta .8
B. Visi dan Misi IPHI Kota Surakarta
Visi IPHI Kota Surakarta
Visi dari IPHI Kota Surakarta adalah Meningkatnya implementasi haji
mabrur di tengah-tengah masyarakat sehingga tercapai kondisi umat dan bangsa
yang sejahtera lahir dan batin. Pernyataan Visi ini merupakan perwujudan harapan
tertinggi yang diupayakan untuk terwujud dengan mengoptimalkan
pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi IPHI melalui
serangkaian tindakan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus.
Misi IPHI Kota Surakarta
Misi dari IPHI Kota Surakarta adalah Memberdayakan para haji dalam
melestarikan kemabruran hajinya menjadi teladan, panutan dan pilar peningkatan
kualitas umat dan bangsa Indonesia. Pernyataan Misi ini merupakan komitmen,
8 Wawancara dengan H. Mas Achmad Dimyati BA tanggal 01 Desember 2016
dan dengan H. Drs Ichwan Dardiri, tanggal 03 Januari 2017.
43
tindakan, dan semangat sehari-hari seluruh sumber daya manusia di dalam
organisasi IPHI yang diarahkan untuk mencapai Visi IPHI. 9
C. Tujuan IPHI Kota Surakarta
Tujuan IPHI kota Surakarta adalah untuk memelihara dan mengupayakan
pelestarian haji mabrur, guna meningkatkan partisipasi umat dalam pembangunan
bangsa dan negara yang diridhoi Allah SWT. Pemeliharaan dan pelestarian
terhadap nilai-nilai kemabruran haji secara terus-menerus dan berkelanjutan
sangat penting dalam upaya membentuk pribadi-pribadi muslim yang tangguh,
mempunyai integritas dan komitmen yang tinggi untuk menjaga moralitas bangsa,
serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan nasional sebagai bagian dari
identitas nasional atau jati diri bangsa. 10
D. Tugas IPHI Kota Surakarta
Tugas IPHI Kota Surakarta adalah melaksanakan penerimaan, bimbingan,
penyuluhan, dan penerangan kepada calon jamaah haji atau prahaji dan pasca haji.
Pertama, Penerimaan, bimbingan, penyuluhan dan penerangan kepada
calon jamaah haji dimaksudkan agar para calon haji memahami dengan sungguh-
sungguh bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji adalah hanya sekali dalam
9Ikatan Persaudaaraan Haji Indonesia, Op.Cit., hlm. 23.
10 AD-ART Ikatan PersaudaraanHaji Indonesia tahun 2010.
44
seumur hidup dan harus memahami Manasik Haji, yakni tatacara atau latihan
ibadah haji. Juga pemahaman terhadap syarat, rukun dan wajib haji.11
Kedua, Bimbingan, penyuluhan dan penerangan pasca haji dimaksudkan
agar setiap haji dapat terus merawat esensi haji dalam kehidupan pasca
pelaksanaan Ibadah Haji hingga akhir hayat. Esensi haji adalah bahwa ibadah haji
itu bukan hanya untuk Allah semata, yang paling penting justru diperuntukkan
bagi sesama manusia dengan cara selalu menjaga, menghormati, menghargai serta
saling menjunjung tinggi martabat manusia.
Oleh karena itu, IPHI berkewajiban secara moral untuk membantu dan
memfasilitasi para haji agar esensi haji dapat diwujudkan dalam berbagai aspek
kehidupan melalui perencanaan program yang sistematis, terukur dan
berkelanjutan, sehingga ibadah haji yang dilakukan mampu menempatkan posisi
haji pada maqom yang terhormat dan akan bermakna “Haji Sepanjang Hayat”,
baik hakikat maupun manfaatnya.12
E. Musyawarah IPHI Kota Surakarta
Berdasarkan AD-ART Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
permusyawaratan IPHI Kota Surakarta terdiri dari :
1. Musyawarah Daerah :
a. Musyawarah Daerah (Musda) diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali
untuk :
11
Ikatan Persaudaaraan Haji Indonesia, Op.Cit., hlm. 24-26. 12
Ibid., hlm. 27.
45
(1) Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah.
(2) Menyampaikan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
(3) Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah sebagai penjabaran
Program Umum Pengurus Pusat sesuai dengan kemampuan Pengurus
Daerah.
(4) Menetapkan/memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.
b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
(1) Utusan Pengurus Wilayah.
(2) Penasihat Pengurus Daerah.
(3) Pembina Pengurus Daerah.
(4) Pengurus Daerah.
(5) Utusan Pengurus Cabang.
2. Rapat Kerja Daerah :
a. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) “PERSAUDARAAN HAJI” diadakan
sekurang-kurangnya 2 (dua) dalam 5 (lima) tahun masa bakti Pengurus
Daerah kepengurusan yang bersangkutan untuk :
(1) Membuat Program Kerja sesuai dengan kemampuan dan prioritas di
daerah yang bersangkutan.
(2) Memantapkan koordinasi organisasi tingkat daerah.
(3) Membuat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
(4) Menyiapkan perencanaan yang berkesinambungan.
46
(5) Menampung dan membahas berbagai permasalahan yang terdapat di
daerahnya. 13
b. Peserta Rakerda terdiri atas :
(1) Utusan Pengurus Wilayah dengan Surat Tugas.
(2) Penasihat Daerah.
(3) Pembina Pengurus Daerah.
(4) Pengurus Daerah.
(5) Utusan Pengurus Cabang yang membawa mandat resmi.
c. Rakerda dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari 50%
(setengah) jumlah peserta.
d. Keputusan Rakerda diambil berdasarkan :
(1) Musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal keputusan harus diambil berdasarkan pemungutan suara,
maka keputusan hanya sah apabila mendapat dukungan lebih dari 50%
(setengah) jumlah peserta yang hadir secara fisik dan menandatangani
daftar hadir.14
13
AD-ART Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2010. 14
AD-ART Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Tahun 2010.
47
F. Kepengurusan IPHI Kota Surakarta
Kepengurusan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kota Surakarta
berdasarkan AD ART Adalah :
a. Pengurus Daerah “Persaudaraan Haji” terdiri atas :
(1) Penasihat.
(2) Pembina.
(3) Pengurus Pleno yang terdiri atas Pengurus Harian dan Bagian.
b. Penasihat terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang
sekretaris, dan anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
c. Pembina terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang
Sekretaris, dan anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
d. Pengurus Harian terdiri atas :
(1) Seorang ketua.
(2) Wakil-wakil ketua sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(3) Seorang sekretaris.
(4) Wakil-wakil sekretaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
(5) Seorang bendahara.
(6) Wakil-wakil bendahara sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
e. Bagian-bagian dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengurus Daerah. 15
15
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Himpunan Peraturan Organisasi, (Bogor:
Lembaga Percetakan Al-Qur‟an (LPQ) Kemenag RI, 2010). hlm.114-117.
48
G. Sktruktur Pengurus Daerah IPHI Kota Surakarta
Bagan 1
Bagan struktur organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
daerah Kota Surakarta, adalah sebagai berikut :
Wakil Ketua
Sumber : Struktur Organisasi IPHI Kota Surakarta tahun 2010
Keterangan Bagan I:
Tugas Pembina adalah:
a. Pimpinan dan Anggota Pembina bertanggungjawab kepada Musyawarah
Daerah melalui Pengurus Daerah.
Penasehat Pembina Ketua
Bendahara Sekretaris
Wakil Sekretaris I, II, III Wakil Bendahara I, II, III
I II III
OK P2H SKU DU PP D&M
H
49
b. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pembina menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah
kepada Musyawarah Daerah.
Tugas Penasehat adalah:
a. Pimpinan dan Anggota Penasehat bertanggungjawab kepada Musyawarah
Daerah melalui Pengurus Daerah.
b. Pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penasehat menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah
kepada Musyawarah Daerah.
Tugas Ketua adalah:
a. Memimpin dan mengendalikan pengelolaan organisasi sehari-hari di tingkat
Kabupaten/Kota.
b. Merumuskan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mencapai tujuan
organisasi.
c. Memantau dan mengawasi perkembangan atas pelaksanaan program dan
kebijakan Pengurus Daerah.
d. Memimpin rapat pleno Pengurus Daerah.
e. Mengkoordinasikan kegiatan unsur Pengurus Daerah dalam melakukan
pembinaan dan pengembangan kepemimpinan, serta program dan kebijakan
organisasi.
50
Tugas Bendahara adalah:
a. Memimpin pengelolaan atas penggalian, penyimpanan, dan pemanfaatan
sumberdaya organisasi, baik dalam bentuk dana maupun harta benda lainnya
untuk mendukung pembiyaan organisasi.
b. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja organisasi bersama
ketua untuk ditetapkan dalam rapat pleno Pengurus Daerah.
c. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas dan wewanangnya kepada Ketua.
Tugas Wakil Bendahara I adalah:
Membantu bendahara dalam bidang Organisasi dan Keanggotaan, bidang
Pembinaan dan Pengembangan Haji.
Tugas Wakil Bendahara II adalah:
Membantu bendahara dalam bidang Sosial dan Kesejahteraan Umat,
bidang Dana dan Usaha.
Tugas Wakil Bendahara III adalah:
Membantu bendahara dalam bidang Pemberdayaaan Perempuan, bidang
Dakwah dan Manasik Haji.
Tugas Sekretaris adalah:
a. Memimpin pengelolaan kesekretariatan dan urusan administrasi organisasi
sehari-hari untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pengurus
Daerah.
b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan sinergi kegiatan
kesekreriatan Pengurus Daerah.
51
c. Menyiapkan agenda, bahan-bahan, dan daftar hadir rapat pleno Pengurus
Daerah.
Tugas Wakil Sekretaris I adalah:
Membantu sekretaris dalam bidang Organisasi dan Keanggotaan, bidang
Pembinaan dan Pengembangan Haji.
Tugas Wakil Sekretaris II adalah:
Membantu sekretaris dalam bidang Sosial dan Kesejahteraan Umat,
bidang Dana dan Usaha.
Tugas Wakil Sekretaris III adalah:
Membantu sekretaris dalam bidang Pemberdayaaan Perempuan, bidang
Dakwah dan Manasik Haji.
Tugas Wakil Ketua I adalah:
Membantu ketua khususnya mengelola dalam bidang Organisasi dan
Keanggotaan, bidang Pembinaan dan Pengembangan Haji.
Tugas Wakil Ketua II adalah:
Membantu ketua khususnya mengelola dalam bidang Sosial dan
Kesejahteraan Umat, bidang Dana dan Usaha.
Tugas Wakil Ketua III adalah:
Membantu ketua khususnya mengelola dalam bidang Pemberdayaaan
Perempuan, bidang Dakwah dan Manasik Haji.
Keterangan singkatan bidang:
OK : Bidang Organisasi dan Keanggotaan.
P2H : Bidang Pembinaan dan Pengembangan Haji.
52
SKU : Bidang Sosial dan Kesejahteraan Umat.
DU : Bidang Dana dan Usaha.
PP : Bidang Pemberdayaan Perempuan.
D&MH : Bidang Dakwah dan Manasik Haji.
Di kepengurusan IPHI daerah Kota Surakarta memiliki 6 bidang. Tugas dari
masing-masing bidang sebagai berikut :
1. Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
a. Melakukan konsolidasi organisasi ke cabang dan ranting,
menyempurnakan kepengurusan IPHI di tingkat cabang dan ranting.
b. Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu dalam rangka
mensosialisasikan keberadaaan IPHI di kalangan para haji, umat Islam dan
masyarakat luas.
c. Meningkatkan pembinaan hubungan dengan berbagai instansi/lembaga
pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya
memperlancar pelaksanaan program organisasi.
d. Melanjutkan pendaftaran anggota dan menertibkan administrasi
keanggotaan di tingkat daerah.16
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Haji :
a. Bekerjasama dengan pihak atau terkait, khususnya Departemen Agama
Kota Surakarta dan Pemkot Surakarta.
b. Berkoordinasi dan bersinergi dengan IPHI daerah yang lain.
c. Berkoordiasi dengan IPHI Wilayah dan IPHI Pusat. 17
16
Wawancara dengan H. M. Rosidi tanggal 07 Desember 2016.
53
3. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Umat :
a. Mengintensifkan kegiatan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf anggota IPHI
melalui LAZIZ IPHI dan menyalurkannya kepada para mustahiq secara
programatis.
b. Membantu korban bencana alam.
c. Memberikan santunan bagi fakir miskin dan yatim piatu.
d. Menyediakan pengobatan gratis melalui poliklinik.
4. Bidang Dana dan Usaha :
a. Mengupayakan kegiatan pencarian dana bagi kepentingan pelaksanaan
program organisasi baik yang bersumber dari anggota maupun
masyarakat.
b. Berupaya membentuk forum komunikasi pengusaha para anggota IPHI.18
5. Bidang Dakwah dan Manasik Haji :
a. Melaksanakan kegiatan pengajian setiap 1 bulan sekali.
b. Mendorong adanya pengajian di tingkat cabang dan ranting secara
periodik.
c. Mengadakan bimbingan manasik haji.
d. Melakukan pembinaan terhadap umat Islam yang akan menunaikan Ibadah
Haji dan jamaah pasca haji sesuai dengan ketentuan UU No. 13 tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
17
Wawancara dengan H. Mas Achmad Dimyati BA tanggal 01 Desember 2016
dan dengan H. Drs Ichwan Dardiri, tanggal 03 Januari 2017. 18
Wawancara dengan Drs. H. Zaenal Abidin tanggal 07 Desember 2016.
54
e. Mengintensifkan pelaksanaan bimbingan manasik haji terhadap calon
jamaah haji baik secara masal, kelompok maupun individu.
f. Memasyarakatkan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa
kewajiban menunaikan ibadah haji cukup satu kali dalam seumur
hidupnya.
g. Meningkatkan keikutsertaan IPHI dalam pembinaan haji sejak dari daerah
sampai di Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air. 19
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
a. Mengadakan pengajian khusus ibu-ibu.
b. Memberikan santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
c. Mengadakan pengobatan gratis.
d. Memberikan beasiswa pendidikan.20
H. Motivasi Para Haji Bergabung Menjadi Pengurus IPHI
Kota Surakarta
Berdasarkan hasil wawancara kepada responden diketahui ada 4 motivasi
yang mendorong pengurus untuk bergabung dalam Ikatan Persaudaran Haji
Indonesia Kota Surakarta, responden dari penelitian ini terlampir dalam daftar
informan :
1. Sebagai sarana silaturahmi.
Manfaat dari silaturahmi adalah :
19
Wawancara dengan Dr. H. Qomaruddin MM tanggal 05 Januari 2017. 20
Wawancara dengan Hj. Ibu Suminarti Suyadi tanggal 07 Januari 2017.
55
a. Merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu berkata, Rasulullah shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari
akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi”. (HR. Bukhari).
b. Mendapatkan keberkahan umur dan rizki.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, ia berkata, “Aku mendengar
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang senang
diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung
hubungan silaturahim”. (HR. Bukhari Muslim).
c. Salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka.
Dari Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu „anhu, sesungguhnya seorang
laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku amalan yang
memasukkan aku ke dalam Surga dan menjauhkan aku dari Neraka.” Maka Nabi
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:
”Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahmi”.
(HR.Bukhari Muslim). 21
d. Merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling utama.
Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,
“Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah?” Beliau menjawab,
21
Drs. Humaidi Tatapangarsa, Khutbah-khutbah Pilihan III, (Jakarta: PT Bina
Ilmu, 1984), hlm. 122.
56
“Beriman kepada Allah.” Dia bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau
menjawab, “Kemudian menyambung silaturahmi”. (HR.Bukhari Muslim).22
2. Sebagai sarana melakukan kegiatan sosial keagamaan.
Allah berfirman yang artinya sebagai berikut : “Sesungguhnya orang-
orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan
kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan
(pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak“. (QS. Al-
Hadid: 18).23
Ayat diatas memberikan motivasi bagi para pengurus IPHI Kota Surakarta
dengan cara sebagai berikut :
a. Membagikan zakat fitrah maupun zakat mal yang dibagikan kepada yang
berhak menerima.
b. Membantu korban bencana alam.
c. Memberikan santunan bagi fakir miskin dan yatim piatu.
d. Menyediakan pengobatan gratis melalui poliklinik.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang keagamaan.
Keutamaan orang yang berilmu adalah :
a. Dimudahkan jalan menuju surga.
22
Achmad Sunarto, Himpunan Khutbah Jumat, (Tuban: Yayasan Amanah, 1997),
hlm. 40. 23
Al-quran, 57:18.
57
Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam memuji para penuntut ilmu di
dalam sabdanya.“Barang siapa menempuh jalan guna mencari Ilmu, maka Alloh
memudahkan baginya jalan menuju surga”.(HR. Muslim).24
b. Disejajarkan dalam persaksian dengan para malaikat.
Allah berfirman yang artinya : “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada
Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para
Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu).
Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”. (QS. Al Imran: 18).25
c. Dibukakan pikiran dan mata hatinya.
Allah berfirman yang artinya: “dan orang-orang yang berusaha untuk
(menentang) ayat-ayat Kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan
(menggagalkan azab kami), mereka itu memperoleh azab, Yaitu (jenis) azab yang
pedih. dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu
yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Itulah yang benar dan menunjuki
(manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji". (QS.
Saba‟: 5-6).26
d. Didoakan seluruh penduduk langit dan bumi.
Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah
dan para Malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut
dalam lubangnya dan ikan (di lautan), benar-benar bershalawat/mendoakan
24
Hussein Bahreisj, Hadits Shahih Bukhari – Muslim, (Surabaya: CV. Karya
Utama, 1990), hlm. 30. 25
Al-quran, 3:18. 26
Al-quran, 34:5-6.
58
kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada
manusia”. (HR at- Timidzi dan Ath-Thabrani).27
e. Mengetahui hakikat kehidupan yang beragam.
Allah berfirman yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
bagi orang-orang yang mengetahui”. (QS. Ar-Rum: 22).28
4. Sebagai sarana komunikasi menjalin kerjasama dalam pengembangan usaha.
Allah telah berfirman yang artinya : “Dan tolong menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.( QS. Al-Maidah: 2).29
Dengan demikian para haji yang bergabung dalam Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia (IPHI) Kota Surakarta mempunyai daya juang yang tinggi
walaupun tidak mendapatkan gaji namun berkat silaturahmi, melakukan kegiatan
sosial keagamaan, bertambahnya ilmu kegamaan dan bisa berkomunikasi dengan
sesama teman yang mempunyai berbagai usaha akan terasa termotivasi baik
secara lahiriah maupun batiniah.
27
Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani:
1996), hlm. 319. 28
Al-quran, 30:22. 29
Al-quran, 5:2.