BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN...8. Kepala dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur...

17

BAB III

ANALISIS SISTEM BERJALAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

Desa Cikarang adalah salah satu desa di Kecamatan Cilamaya Wetan yang

berada di wilayah Kabupaten Karawang dengan total jumlah penduduk 9.062 jiwa

terdiri dari 4.527 jiwa penduduk laki-laki, 4.535 jiwa penduduk perempuan, dengan

2.769 Kepala Keluarga, jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 30 KM. Adapun

luas Desa Cikarang berkisar 338,817 Ha. Terbagi menjadi 5 dusun dan 21 RT.

Antara lain Dusun Cikarang, Dusn Cimahi, Dusun Krajan, Dusun Sipat Kerep, dan

Dusun Banteng Ompong.

Adapun batas-batas wilayah Desa Cikarang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banyuasih Kecamatan Banyusari

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bayur Lor Kecamatan Cilamaya Wetan

Iklim di wilayah Desa Cikarang seperti iklim di daerah pantai utara

Kabupaten Karawang , yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata 30℃. Pengaruh

angin musim cukup besar pada bulan-bulan tertentu, bertiup Angin Barat dan bulan

lainnya bertiup Angin Timur. Curah hujan berkisar antara 1000-1500 mm dengan

penyebaran secara merata.

3.1.1. Sejarah Institusi

Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan, dulunya berawal dari Desa

Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, ketika itu dipimpin

18

oleh Kepala Desa Bapak Casban. Dalam sejarah di Desa Cikalong ada sebuah

kampung atau dusun bernama Pande Gelang. Oleh sebab itu kehidupan

masyarakatnya selain bertani juga dikenal sebagai pengrajin perhiasan emas seperti

gelang, kalung, cincin dan lain-lain. Namun yang sangat menonjol sekali dan

terkenal sisi penghidupan masyarakatnya sebagai pengrajin gelang maka

dinamailah kampung tersebut Pande Gelang.

Setelah dalam kurun waktu tertentu kurang lebih sekitar tahun 1963 terjadi

perubahan nama kampung Pande Gelang berganti nama menjadi Dusun Cikarang,

berdasarkan usulan tokoh masyarakat oleh Bapak Nurtiman, Darmin, T.A. Juahari,

Warji dan Kepala Dusun Bapak Daman, kelima tokoh ini telah meninggal dunia,

dan dipandu oleh seorang juru tulis Desa Bapak Sobaruddin, melakukan

musyawarah serta hasil musyawarah itu disyahkan Kepala Desa Cikalong, sambil

mengadakan syukuran dan pesta “Baritan” sebagai hiburan rakyat maka lahirlah

Desa Cikarang.

Cikarang dalam pengertian bahasa sunda, ci artinya cai dan karang artinya

batu karang. Cikarang artinya air dan batu karang, yang melambangkan bahwa Desa

Cikarang kuat laksana batu karang. Walaupun diterpa air gelombang tetap kokoh

dan kuat. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri penduduk dan tokoh masyarakat

Desa Cikalong dahulu maupun sekarang sangat kuat pengaruhnya terhadap desa-

desa tetangga Kecamatan Cilamaya Wetan.

19

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Sumber: Kantor Desa Cikarang (2018)

Gambar III.1.

Struktur Organisasi Desa Cikarang

1. Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala

pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan

ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan

serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

a. wewenang kepala desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa

wewenang seperti yang tercantum dalam PP no. 72 tahun 2005, seperti :

1). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan

yang ditetapkan bersama BPD

20

2). Mengajukan rancangan peraturan desa

3). Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama

BPD

4). Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5). Membina kehidupan masyarakat desa

6). Membina perekonomian desa

7). Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

8). Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9). Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

b. Kewajiban pokok kepala desa

1). Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI

2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3). Melaksanakan kehidupan demokrasi

4). Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari

KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

5). Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa

6). Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

7). Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

8). Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

9). Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

21

10). Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

11). Mengembangan pendapatan masyarakat dan desa

12). Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat

istiadat

13). Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

14). Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, kepala desa juga berkewajiban untuk :

1). Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati

atau Walikota melalui camat sekali dalam satu tahun

2). Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam

musyawarah BPD setidaknya sekali dalam setahun

3). Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat diinformasikan secara

lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari

Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh

atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk

desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan

dari anggota BPD adalah 6 tahun. (baca : RT dan RW di Indonesia)

a. Fungsi BPD

1). Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.

https://guruppkn.com/rt-dan-rw-di-indonesia

22

2). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

b. Wewenang BPD

1). Bersama Kepala desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa

2). Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa

3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

4). Membentuk panitia pemilihan kepala desa

5). Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan

aspirasi masyarakat

6). Menyusun tata tertib BPD

c. Hak BPD

1). Meminta keterangan kepada pemerintah desa

2). Menyatakan pendapat

3. Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu

kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang

sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-

tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum,

perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

a. Tugas sekretaris desa

1). Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.

2). Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

23

b. Fungsi Sekretaris Desa

1). Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan

2). Melaksanakan urusan administrasi keuangan

3). Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan

kemasyarakatan

4). Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang

berhalangan.

5). Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtanggana desa

6). Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa

4. Kepala urusan Umum

Kepala urusan umum juga merupak bagian strukur organisasi

pemerintahan desa yang ikut berperan penting untuk menjaga keamanan

lingkungan sekitar.

Berikut adalah tugas dan fungsi kepala urusan umum :

a. Tugas kepala urusan umum

1). Membantu tugas kepala desa dibidang teknis maupun administrasi

pemerintahan desa

2). Memberikan pelayanan umum serta tugas surat menyurat

3). Melakukan pemeliharaan dan pelestarian aset-aset pemerintah

4). Melaksanakan tugas terkait urusan keuangan dan laporan

5). Melakukan pembinaan serta pelayanan administrasi kependudukan dan

perizinan

24

b. Fungsi kepala urusan umum

1). Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang pembinaan kehidupan

masyarakat desa

2). Sebagai pelaksana inventarisasi, pembinaan, serta pelestarian kebudayaan

yang ada di desa

3). Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pada bidang sosial budaya dan

kemasyarakatan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat,

yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

a. Fungsi kepala seksi pemerintahan

1). Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa

2). Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban

masyarakat

3). Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala

desa

4). Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa

b. Tugas kepala seksi pemerintahan

1). Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di didang teknis dan

administrasi

2). Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis,

administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

25

3). Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan

peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa

4). Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan

penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa

5). Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

6. Kepala Seksi Ekbang

Kepala seksi urusan ekonomi dan pembangunan berkedudukan sebagai

unsur sekertariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekertaris

desa.

a. Fungsi Kepala Seksi Ekbang

1). Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa.

2). Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan

inventarisasi potensi desa.

3). Pelaksana tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

4). Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa.

b. Tugas Kepala Seksi Ekbang

1). Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan

pengelolaan pembangunan masyarakat desa.

2). Membantu membina perekonomian desa.

3). Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan

peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa.

4). Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.

26

7. Kepala Seksi Trantib

Kedudukan kepala seksi trantib adalah sebagai unsur pelaksana teknis

lapangan bidang keamanan guna membantu kepala desa dalam menjalankan

kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.

a. Fungi kepala seksi trantib

1). Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan

ketertiban umum

2). Penyuelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan

kepala daeran, dan peraturan perundang-undangan lainnya di desa

3). Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota

LINMAS di kelurahan

4). Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial

5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

b. Tugas kepala seksi trantib

1). Membantu kepala desa melaksanakan pembinaan ketentraman

2). Menjaga ketertiban umum serta pembinaa perlindungan masyarakat

8. Kepala dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang

membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas

dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta

kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta

kemasyarakatan.

27

a. Tugas Kepala dusun sebagai berikut :

1). Membantu melaksanakan tugas dari kepala desa yang masih berada dalam

wilayah kerjanya

2). Melakukan sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat

3). Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT

maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya

4). Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

b. Fungsi kepala dusun :

1). Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya

2). Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya

3). Sebagai pelaksana kebijakan desa

3.2. Prosedur Sistem Berjalan

Analisis prosedur merupakan kegiatan menganalisis prosedurprosedur

kerja yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Adapun hasil dari kegiatan

analisis ini berupa gambaran nyata dari urutan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh unit-unit organisasi khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan pengolahan data.

Prosedur–prosedur Pengelolaan data peristiwa kependudukan seperti

mencatat data dan mencetak surat keterangan Kelahiran, Kematian, dan Pindah

penduduk yang ada di Kantor Desa Cikarang adalah seperti berikut :

28

1. Prosedur berjalan pembuatan surat pindah

a. pemohon datang ke desa membawa Foto Copy kartu keluarga dan Foto Copy

ktp sebagai persyaratan

b. pemohon mengambil formulir F-1.08 dan mengisi formulir F-1.08 dengan

lengkap

c. pemohon mendatangi RT setempat untuk mendapatkan tandatangan di

formulir F-1.08

d. pemohon menyerahkan formulir F-1.08 yang telah diisi beserta persyaratanya

ke kasi pemerintahan

e. kasi pemerintahan meregistrasi formulir F-1.08 ke dalam buku arsip

pembuatan surat pindah

f. setelah formulir dicatat dalam buku arsip pembuatan ktp formulir F-1.08

distempel oleh kepala desa

g. setelah semuanya selesai formulir diserahkan kepada pemohon untuk

melakukan proses selanjutnya diluar instansi desa

2. Prosedur berjalan pembuatan Surat Keterangan kelahiran

a. pemohon datang ke desa membawa bukti kelahiran dari bidan beserta KTP

dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan

b. Pemohon mengisi formulir F-2.01 dengan lengkap

c. pemohon menyerahkan formulir F-2.01 yang telah diisi beserta persyaratanya


d. kasi pemerintahan meregistrasi formulir F-2.01 ke dalam buku arsip

pembuatan Keterangan Kelahiran

29

e. setelah formulir dicatat dalam buku arsip pembuatan ktp formulir F-2.01


f. setelah semuanya selesai formulir diserahkan kepada pemohon untuk

melakukan proses selanjutnya diluar instansi desa

3. Prosedur berjalan pembuatan Surat Keterangan Kematian

a. pemohon datang ke desa membawa Foto Copy kartu keluarga sebagai

persyaratan

b. pemohon mengisi formulir F-2.17 dengan lengkap

c. pemohon menyerahkan formulir F-1.07 yang telah diisi beserta persyaratanya


d. kasi pemerintahan mencetak dua rangkap surat kematian rangkap ke satu

untuk diregistrasi ke dalam buku arsip pembuatan surat kematian, rangkap ke

dua untuk diberikan kepada pemohon

e. sebelum surat kematian F-2.17 diserahkan kepada pemohon terlebih dahulu


f. Setelah pemrosesan selesai dibuat maka surat kematian diserahkan kepada

pemohon

30

3.3. Use Case Diagram

A. Use Case Mengelola Data Pindah


Gambar III. 2.

Use Case Diagram Mengelola Data Pindah

Tabel III.1.

Deskripsi Use Case MengelolaData Pindah

Use Case Name Mencatat data dan membuat surat

keterangan pindah

Requirements F-1.08

Goal Petugas dapat mengelola data pindah

Kepala Desa dapat menandatangani surat

keterangan pindah

Pemohon menerima surat keteragan pindah

Pre-Conditions Pemohon menyerahkan persyaratan

Petugas membuat dan mengisi form data

pindah

31

Post-Conditions Kepala Desa memandatangani surat

Data kelahiran dan surat keterangan pindah

selesai dikerjakan

Failed end Condition Form data pindah hilang

Actors Petugas seksi Pemerintahan, Pemohon, dan

Kepala Desa

Main Flow/Basic Path 1. Petugas mengisi form data pindah

2. Menyimpan form data pindah

Alternate

Flow/Invariant A

1. Petugas mencari form data pindah

2. Merubah form data pindah

Invatiant B 1. Mencari form data pindah

B. Use Case Mengelola Data Kelahiran


Gambar III. 3.

Use Case Diagram Mengelola Data Kelahiran

32

Tabel III.2.

Deskripsi Use Case Mengelola Data Kelahiran


keterangan kelahiran

Requirements F-1.08

Goal Petugas dapat mengelola data kelahiran


keterangan kelahiran

Pemohon menerima surat keteragan

kelahiran



kelahiran


Data kelahiran dan surat keterangan

kelahiran selesai dikerjakan

Failed end Condition Form data kelahiran hilang


Kepala Desa

Main Flow/Basic Path 3. Petugas mengisi form data kelahiran

4. Menyimpan form data kelahiran

Alternate Flow/Invariant A 3. Petugas mencari form data kelahiran

4. Merubah form data kelahiran

Invatiant B 2. Mencari form data kelahiran

33

C. Use Case Mengelola Data Kematian


Gambar III. 4.

Use Case Diagram Mengelola Data Kematian

Tabel III.3.

Deskripsi Use Case Mengelola Data Kematian


keterangan kematian

Requirements F-1.08

Goal Petugas dapat mengelola data kematian


keterangan kematian

Pemohon menerima surat keteragan

kematian



kematian


keterangan

34

Data kelahiran dan surat keterangan

kematian selesai dikerjakan

Failed end Condition Form data kematian hilang


Kepala Desa

Main Flow/Basic Path 5. Petugas mengisi form data kematian

6. Menyimpan form data kematian

Alternate Flow/Invariant

A

5. Petugas mencari form data kematian

6. Merubah form data kematian

Invatiant B 3. Mencari form data kematian

3.4. Spesifikasi Dokumen Sistem Berjalan

A. Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukan

Dokumen masukan adalah segala bentuk masukan yang diperlukan dalam

proses yang dapat menghasilkan dokumen keluaran yang diinginkan, adapun

bentuk dokumen masukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama Dokumen : Fotocopy Kartu Keluarga

Fungsi : Sebagai Persyaratan Pembuatan KTP, Surat Kematian,

Surat Kelahiran dan Surat Pindah.

Sumber : Penduduk

Tujuan : KASI Pemerintahan

Media : Kertas

Jumlah : 1 (satu) lembar

Frekuensi : Setiap ada permohonan pembuatan KTP, Surat Kematian,

Surat Kelahiran dan Surat Pindah.

Bentuk : Lampiran A.1.

2. Nama Dokumen : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

35

Fungsi : Sebagai Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga, Surat

Kematian, Surat Kelahiran dan Surat Pindah.

Sumber : Penduduk

Tujuan : KASI Pemerintahan

Media : Kertas


Frekuensi : Setiap ada permohonan pembuatan Kartu Keluarga, Surat

Kematian, Surat Kelahiran dan Surat Pindah.


3. Nama Dokumen : Formulir Data Kematian (F-2.17)

Fungsi : Sebagai Permohonan Surat Kematian

Sumber : KASI Pemerintahan

Tujuan : Kepala Desa

Media : Kertas


Frekuensi : Setiap ada permohonan pembuatan Surat Kematian


4. Nama Dokumen : Formulir Data Kelahiran (F-2.01)

Fungsi : Sebagai Permohonan Surat Keterangan Kelahiran



Media : Kertas

36


Frekuensi : Setiap ada permohonan pembuatan Surat Keterangan

Kelahiran


5. Nama Dokumen : Formulir Pindah (F-1.08)

Fungsi : Sebagai Permohonan Surat Pindah



Media : Kertas


Frekuensi : Setiap ada permohonan pembuatan Surat Pindah


B. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

Dokumen keluaran adalah semua dokumen hasil dari proses yang

telah terjadi pada sistem. Adapun bentuk dokumen keluaran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Nama Dokumen : Surat Keterangan Pindah

Fungsi : Bukti Pernyataan telah pindah


Tujuan : Penduduk

Media : Kertas

37


Frekuensi : Setiap ada permohonan Surat Keterangan Pindah

Bentuk : Lampiran B.1.

2. Nama Dokumen : Surat Keterangan Kelahiran

Fungsi : Bukti Kelahiran


Tujuan : Penduduk

Media : Kertas


Frekuensi : Setiap ada permohonan Surat Keterangan Kelahiran


3. Nama Dokumen : Surat Kematian

Fungsi : Bukti Keterangan Kematian


Tujuan : Penduduk

Media : Kertas


Frekuensi : Setiap ada permohonan Surat Kematian


38

3.5. Permasalahan Pokok

Sistem administrasi kependudukan desa cikarang yang diangkat pada

pembahasan tugas akhir ini yaitu pada pembuatan surat keterangan dan pencatatan

arsip atau rekam data kelahiran, kematian dan pindah dimana pada sistem yang

dipakai pada saat ini masih menggunakan sistem yang konvensional yaitu berupa

surat keterangan yang masih ditulis tangan dan pencatatan arsip yang berupa

pembukuan dimana sistem pembukuan seperti yang disebutkan diatas sangat rawan

akan terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen pada pembukuan tersebut,

ditambah tidak konsistennya pengisian pada daftar arsip misalnya buku pencatatan

arsip untuk data kelahiran diisi dengan arsip data pembuatan surat keterangan

pindah, kejadian seperti ini tentu saja sangat membingungkan jika suatu saat nanti

rekam pencatatan arsip tersebut diperlukan untuk keperluan tertentu krena proses

pencarian datanya terlalu lama atau bahkan tidak ditemukan karena bercampur

dengan catatan arsip data yang lainnya.

3.6. Pemecahan Masalah

Dari masalah tersebut, dapat diambil keputusan dengan membuat sebuah

perancangan sistem program pengolahan data berbasis desktop yaitu Sistem

Administrasi Kependudukan pada Desa Cikarang yang mampu mengolah data

dengan baik dan menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh warga

Desa Cikarang dengan lebih cepat, tepat dan akurat, serta meningkatkan efektifitas

dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Perancangan sistem program berbasis

desktop dipilih karena disesuaikan dari hasil riset yang telah dilakukan dimana

didapatkan keputusan penggunaan berbasis desktop lebih mudah diterapkan

39

dibandingkan sistem berbasis lainnya misalnya web diinstansi desa Cikarang

dikarenakan penyesuaian terhadap tingkat sumberdaya manusia di desa Cikarang

itu sendiri.

BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN...8. Kepala dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur...

Documents

Transcript of BAB III ANALISIS SISTEM BERJALAN...8. Kepala dusun Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur...