BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 3.1. · PDF file... perusahaan umum dan perusahaan ... RS...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

20

BAB III

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1.1. SEJARAH PERUSAHAAN

BUMN menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah

badan hukum privat yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal

dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN yang

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen)

sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN

dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang

dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. BUMN di Indonesia

berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum dan perusahaan

jawatan. Keempat BUMN Persero penyelenggara program jaminan

sosial yaitu. PT ASKES, PT ASABRI, PT JAMSOSTEK, PT

TASPEN. Empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan

bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keempatnya bertindak

sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan

http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/2001

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Badan_Usaha_Milik_Negara_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Badan_Usaha_Milik_Negara_Indonesia


commit to user

21

21

keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS).

PT Askes merupakan bagian dari BUMN yang melaksanakan

asuransi kesehatan di Indonesia. PT Askes yang berubah menjadi

BPJS Kesehatan melaksanakan beberapa asuransi kesehatan. Secara

garis besar jenis pelayanan ada dua jenis perawatan yang ditawarkan

perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan yaitu rawat inap (in-patient

treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment).

Tepat pada tanggal 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) dan PT

Jamsostek (Persero) bergabung menjadi badan. PT Askes (Persero)

yang sekarang berubah nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan memegang peran penting dalam kesehatan.

Sedangkan PT Jamsostek (Persero) mengelola Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan program

publik yang melindungi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial

ekonomi tertentu dan menyelenggarakan mekanisme asuransi sosial.

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dijalankan

pada awal tahun 2014. BPJS menyelenggarakan program jaminan

sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sebelum terbentuknya

BPJS, pemerintah menggunakanPT Askes dalam melaksanakan

pelayanan kesehatan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan hukum

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN


commit to user

22

22

privat milik negara ini yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh

rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis

kemerdekaan beserta keluarganya dan badan hukum privat lainnya

ataupun rakyat bisa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengatakan bahwa Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/

MPR/ 2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial

yang menyeluruh dan terpadu. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal

yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan,

karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan,

memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Ketentuan dalam amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004

tersebut mewajibkan setiap penduduk dan warga negara Indonesia,

serta Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja paling singkat selama

http://id.wikipedia.org/wiki/BUMN

http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_kesehatan

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil

http://id.wikipedia.org/wiki/TNI

http://id.wikipedia.org/wiki/Polri


commit to user

23

23

6 (enam) bulan di Indonesia harus mendaftar dan wajib menjadi

peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badang

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengatakan bahwa

mulai 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) berubah baik nama, bentuk,

dan fungsinya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan.

GAMBAR 3. 1

Perbandingan Peserta Baru BPJS Kesehatan

Sumber: bpjs-kesehatan.go.id


commit to user

24

24

Berikut adalah perbandingan peserta BPJS sesuai dengan

ketentuan Undang-undang tersebut, maka pada tanggal 1 Januari 2014

BPJS memiliki peserta baru sebanyak 113, 4 (seratus tiga belas koma

empat) juta peserta disajikan sebagai berikut.

1. Peserta Jamkesmas oleh Kementrian Kesehatan sebanyak 86, 4

(delapan puluh enam koma empat) juta peserta.

2. Peserta PT Jamsostek (Persero) sebanyak kurang lebih 8 (delapan)

juta peserta.

3. Peserta dari Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri sebanyak

kurang lebih 8 (delapan) juta peserta.

4. Peserta Askes sosial (PT Askes) sebanyak 16, 4 (enam belas koma

empat) Juta peserta.


commit to user

25

25

3.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

GAMBAR 3. 2

Struktur Organisasi BPJS Kesehatan

Sumber: bpjs-kesehatan.go.id

Berikut adalah pembagian wewenang, tugas serta tanggung jawab

dari masing-masing unit kerja yang ada di BPJS Kesehatan sesuai

dengan struktur organisasi yang telah disajikan diatas.


commit to user

26

26

A. Kepesertaan dan Pelayanan Pelanggan.

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta yang

berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan pelanggan.

2. Mengelola administrasi kepesertaan yang mencakup

pendaftaran, verifikasi, pencatatan dan pemutakhiran data.

3. Melaksanakan pendistribusian kartu peserta.

4. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada peserta.

5. Berkoordinasi dengan kantor pusat atau regional dalam

memberikan masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan

dan pedoman kepesertaan serta pelayanan pelanggan apabila

diperlukan.

6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktivitas

kantor cabang.

B. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan (MPKR).

1. Merumuskan dan menyusun perencanaan kegiatan kemitraan

pelayanan kesehatan berdasarkan masukan dari kantor cabang.

2. Melaksanakan analisa dan telah kebutuhan akan PPK

(Penyedia Pelayanan Kesehatan).

3. Menyusun direktori jaringan PPK yang berdomisili dalam

wilayah BPJS Kesehatan kabupaten atau kota yang

bersangkutan.

4. Mengidentifikasi calon PPK potensial.


commit to user

27

27

5. Melaksanakan seleksi dari calon PPK potensial.

6. Melaksanakan negosiasi tarif dan bentuk pelayanan dengan

calon PPK.

7. Melaksanakan sosialisasi ke PPK mengenai ketentuan

pelayanan kesehatan bagi peserta.

8. Menjalin dan mengelola hubungan kemitraan dengan PPK.

9. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelayanan kesehatan

yang diberikan oleh PPK kepada peserta.

C. Pemasaran.

1. Bertindak sebagai pembentuk citra bagi perusahaan dan

memitigasi segala macam risiko yang dapat mengurangi citra

perusahaan di masyarakat.

2. Memperluas hubungan dengan pihak eksternal sesuai dengan

rencana kerja yang telah disusun.

3. Menjalin kerjasama dan berkordinasi dengan pihak eksternal

untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja yang telah

dicanangkan.

4. Melaksanakan kegiatan pemasaran sesuai dengan program

yang disusun.

5. Melaksanakan pendataan peserta yang terjaring dalam program

pemasaran untuk kemudian dikoordinasikan kepada bagian


commit to user

28

28

kepesertaan dan pelayanan pelanggan untuk administrasi

kepesertaan.

D. Manajemen Pelayanan Rujukan Primer (MPRP)

1. Menyusun draft perjanjian kerjasama dan melaksanakan

perjanjian kerjasama dengan PPK Primer sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Melaksanakan analisa dan telaah kebutuhan akan PPK Primer.

3. Menyusun direktori jaringan PPK Primer yang berdomisili

dalam wilayah BPJS Kesehatan kabupaten atau kota yang

bersangkutan.

4. Mengidentifikasi, menyeleksi dan melakukan negosiasi tarif

dengan calon PPK Primer potensial.

5. Melaksanakan sosialisasi ke PPK Primer mengenai ketentuan

pelayanan kesehatan bagi peserta.

6. Menjalin dan mengelola hubungan kemitraan dengan PPK

Primer.

E. Umum danTeknologi Informasi

1. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang

diperlukan untuk mendukung aktivitas BPJS Kesehatan.

2. Melaksanakan pemeliharaan aset.

3. Melaksanakan inventarisasi aset.


commit to user

29

29

F. Keuangan dan penagihan

1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Memastikan ketersediaan kas untuk melakukan operasional

harian.

3. Melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi yang terjadi.

3.1.3. VISI DAN MISI

Visi dan misi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut (bpjs-

kesehatan.go.id).

A. Visi BPJS Kesehatan.

Paling lambat 1 januari 2019, seluruh penduduk Indonesia

memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan oleh

BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya.

B. Misi BPJS Kesehatan.

Misi dalam pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan BPJS

Kesehatan.

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan

mendorong masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN).


commit to user

30

30

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan

kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta

melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.

3. Mengoptimalkan penglolaan dana program jaminan sosial dan

dana BPJS Kesehatan secara efktif, efisien, transparan dan

akuntabel untuk mendukung kesinambungan program.

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan

prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan

meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja

unggul.

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem

perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan

manajemen risiko atas seluruh operasionalisasi BPJS

Kesehatan.

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk me/ ndukung operasionalisasi BPJS

Kesehatan.

3.1.4. JARINGAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Jaringan pemberi pelayanan kesehatan merupakan fasilitas

pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari.


commit to user

31

31

A. Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau Faskes (fasilitas

kesehatan) tingkat pertama yaitu.

1. Puskesmas yang memiliki pelayan kedokteran keluarga

maupun puskesmas biasa.

2. Poliklinik induk milik TNI – POLRI.

3. Dokter keluarga, baik praktek perorangan maupun bersama.

4. Dokter gigi keluarga (Faskes gigi).

5. Klinik 24 jam.

B. Rawat inap tingkat pertama (RITP), Pemberi pelayanan kesehatan

(PPK) dan Puskesmas dengan tempat tidur (Puskesmas

Perawatan).

C. Pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu.

1. Poli spesialis RSU pemerintah.

2. Poli spesialis RS TNI-POLRI.

3. Poli spesialis RS swasta yang bekerjasama.

4. Klinik spesialis yang bekerjasama.

5. Balai pengobatan khusus (BP-Paru, BP-Mata, BP-Indra).

6. Poli RS khusus.

7. RS jiwa, RS mata, RS paru, RS jantung, RS infeksi, RS

kanker, RS kusta dan PPK lain yang ditunjuk.

8. Dokter spesialis gigi.

9. Labkesda.


commit to user

32

32

10. Poli Unit Gawat Darurat (UGD) untuk kasus emergency.

3.1.5. PROSES TRANSFORMASI

Proses transformasi perubahan BPJS diatur dalam UU BPJS

mengenai seluruh ketentuan pembubaran dan pengalihan PT Askes

(Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Ketentuan pembubaran BUMN

Persero tidak berlaku bagi pembubaran PT Askes (Persero) dan PT

Jamsostek (Persero). Karena pembubaran kedua Persero tersebut tidak

perlu diikuti dengan likuidasi dan tidak perlu ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah. Namun, UU BPJS jelas menjelaskan dalam

mengatur ketentuan untuk pembubaran dan transformasi PT Asabri

(Persero) dan PT Taspen (Persero).

Proses transformasi keempat BUMN Persero tersebut dilakukan

tidak sederajat. Ada tiga derajat transformasi dalam UU BPJS, sebagai

berikut.

A. Tingkat tertinggi adalah transformasi tegas.

UU BPJS dengan tegas mengubah PT Jamsostek (Persero)

menjadi BPJS Ketenagakerjaan, membubarkan PT Jamsostek

(Persero) dan mencabut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.


commit to user

33

33

B. Tingkat kedua adalah transformasi tidak tegas.

UU BPJS tidak secara eksplisit mengubah PT Askes (Persero)

menjadi BPJS Kesehatan, maupun pencabutan peraturan

perundangan terkait pembentukan PT Askes (Persero). UU BPJS

hanya menyatakan pembubaran PT Askes (Persero) menjadi BPJS

Kesehatan sejak beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari

2014. Perubahan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan

tersirat dalam kata pembubaran PT Askes (Persero) dan

beroperasinya BPJS Kesehatan.

C. Tingkat ketiga adalah tidak bertransformasi.

UU BPJS tidak menyatakan perubahan maupun pembubaran

PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). UU BPJS hanya

mengalihkan program dan fungsi kedua Persero sebagai pembayar

pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan selambatnya pada tahun 2029.

Bagaimana nasib kedua Persero tersebut masih menunggu rumusan

peraturan Pemerintah yang didelegasikan oleh Pasal 66 UU BPJS.

Di samping terdapat tingkatan transformasi, UU BPJS

menetapkan dua kriteria proses transformasi BPJS. Berikut adalah

kriteria proses transformasi BPJS.


commit to user

34

34

1. Kriteria pertama adalah transformasi simultan.

PT Askes (Persero) pada waktu yang sama bertransformasi

menjadi BPJS Kesehatan. Mulai 1 Januari 2014 PT Askes

(Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan pada saat yang

sama BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan

kesehatan sesuai ketentuan UU SJSN.

2. Kriteria kedua adalah transformasi bertahap.

PT Jamsostek (Persero) bertransformasi dan beroperasi

secara bertahap. Pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek (Persero)

bubar dan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, namun

tetap melanjutkan penyelenggaraan tiga program. Tiga

program yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero) yaitu

berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan

jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan diberi waktu 1, 5

tahun untuk menyesuaikan penyelenggaraan ketiga program

tersebut dengan ketentuan UU SJSN dan menambahkan

program jaminan pensiun ke dalam pengelolaannya. Selambat-

lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai UU

SJSN.


commit to user

35

35

3.1.6. PESERTA BPJS KESEHATAN

Pengelolaan kesehatan pada BPJS Kesehatan yang termasuk

Peserta Bukan Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (Bukan PBIJK/

Bukan PBI) ialah peserta yang bukan merupakan peserta tidak

tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Berikut mengelompokkan peserta Bukan PBI berdasarkan jaminan

kesehatannya menjadi beberapa golongan yaitu.

A. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.

Dalam pengelompokan pekerja penerima upah terdiri dari.

1. Pekerja Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Anggota TNI.

3. Anggota Polri.

4. Pejabat Negara.

5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

6. Pegawai Swasta.

7. Pekerja penerima upah yang tidak termasuk daftar diatas.

B. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.

Dalam pengelompokkan pekerja bukan penerima upah

merupakan pengelompokkan perkerja di luar hubungan kerja atau

pekerja mandiri yang memiliki usaha. Dalam hal ini pekerja bukan

penerima upah memiliki usaha ciri-ciri diantara lain.

Usaha yang berskala mikro dengan modal kecil.


commit to user

36

36

1. Usaha yang menggunakan teknologi sederhana/ rendah.

2. Usaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa dengan

kualitas relatif rendah.

3. Usaha yang memiliki tempat tidak tepat.

4. Usaha yang memiliki mobilitas tenaga kerja sangat tinggi.

5. Usaha yang kelangsungan usahanya tidak terjamin.

6. Usaha yang jam kerja tidak teratur.

7. Usaha yang tingkat produktifitas/ penghasilannya relatif rendah

dan tidak tidak tetap.

Selain pekerja bukan penerima upah, untuk tenaga kerja di luar

hubungan kerja atau professional diantara lain seperti.

1. Pekerja yang melakukan pekerjaan bebas.

2. Olahragawan.

3. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan

moderator.

4. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

5. Pengawas atau pengelola proyek.

C. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Bukan pekerja merupakan peserta yang menerima jaminan

kesehatan terdiri atas sebagai berikut.

1. Investor.

2. Pemberi kerja.


commit to user

37

37

3. Penerima pensiun.

4. Veteran.

5. Perintis kemerdekaan.

6. Janda, duda atau anak yatim piatu dari veteran.

7. Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf 1 sampai dngan

huruf 6 yang mampu membayar iuran.

D. Penerima pensiun yang dijelaskan pada poin C huruf 3 terdiri atas.

1. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun.

2. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak

pensiun.

3. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.

4. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun

sebagaimana dimaksudkan pada huruf 1, huruf 2, dan huruf 3

yang mendapat hak pensiun.

5. Penerima pensiun selain huruf 1, huruf 2, dan huruf 3.

6. Janda, dudaatau anak yatim piatu dari penerima pensiun

sebagaimana dimaksud pada huruf 5 yang mendapat hak

pensiun.

E. Pekerja yang sebagaimana dimaksudkan pada poin A dan poin B

termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia

paling singkat 6 (enam) bulan.


commit to user

38

38

3.1.7. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Setelah mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, peserta akan

mendapatkan hak dan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban

yang didapat peserta BPJS Kesehatan.

A. Hak peserta

1. Mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai bukti sah

untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban

serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

4. Menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran

secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.

B. Kewajiban peserta

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran

yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan,

perceraian, kematian, kelahiran ,pindah alamat atau pindah

Faskes tingkat pertama.

3. Menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang atau

dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.


commit to user

39

39

4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

3.1.8. PEMISAHAN KELAS PELAYANAN

Dalam melayani peserta, BPJS Kesehatan memisahkan kelas

pelayanan kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan pemberian

pelayanan Rawat Inap. BPJS Kesehatan membagi peserta menjadi 3

(tiga) kelas dalam pelayanan.

Pembagian pelayanan dibagi sebagai berikut.

A. Ruang perawatan kelas III bagi.

1. Peserta PBI jaminan kesehatan.

2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan

Pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawat

kelas III.

B. Ruang perawatan kelas II bagi.

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pensiun Pegawai

Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta

anggota keluarga.

2. Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang I dan golongan

ruang II beserta anggota keluarganya.


commit to user

40

40

3. Anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri yang setara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan ruang I dan golongan

ruang II beserta anggota keluarganya.

4. Peserta pekerja penerima upah dan pegawai pemerintah non

pegawai negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1, 5 (satu

setengah) kalau penghasilan tidak kena pajak dengan status

kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya.

5. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja

dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang kelas II.

C. Ruang Perawatan kelas I bagi.

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya.

2. Pegawai Negara Sipil dan penerima pensiunPegawai Negeri

Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta

anggota keluarganya.

3. Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang

IV beserta anggota keluarganya.

4. Anggota Polri dan penerima pensiunanggota Polri yang setara

Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang

IV beserta anggota keluarganya.

5. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota

keluarganya.


commit to user

41

41

6. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis

kemerdekaan.

7. Peserta pekerja penerima upah bulanan dan pegawai

pemerintah nonpegawainegeri dengan gaji atau upah diatas 1, 5

(satu setengah) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak

kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta

anggota keluarganya. dan

8. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja

dengan iuran manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

3.2. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3. 2. 1. BAGIAN PELAKSANAAN KESEHATAN TERKAIT

PENDAFTARAN PESERTA

Berikut adalah pelaksanan sistem kesehatan yang penulis

temukan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Pelaksanaan

sistem kesehatan dimulai dari palaksanaan pendaftaran dan

diakhiri dengan pelayanan kesehatan. Pendaftaran dapat

dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta badan usaha

atau peserta mandiri.

A. Fungsi yang terkait

1. Bagian kepesertaan


commit to user

42

42

Bagian kepesertaan bertugas untuk melayani calon

peserta maupun badan usaha yang akan mengajukan

pendaftaran BPJS Kesehatan.

2. Bagian keuangan

Bagian keuangan bertugas untuk mencatat dalam

memo dan mengkonfirmasi bahwa badan usaha telah

aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan.

3. Pihak bank

Pihak bank bertugas sebagai mencatat pembayaran

wajib peserta dan memberikan keterangan bahwa peserta

masih aktif/telah melakukan pembayaran iuran

menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pihak bank yang

dimaksud ialah bank BNI, bank BRI dan bank Mandiri.

B. Dokumen yang digunakan

1. Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP)

Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) adalah formulir

aplikasi untuk calon peserta berisikan data singkat calon

peserta.

2. Form regristrasi badan usaha

Form registrasi badan usaha berfungsi sebagai

formulir persetujuan bahwa badan usaha secara aktif

mengikuti BPJS Kesehatan.


commit to user

43

43

3. Data karyawan

Data karyawan berisikan dokumen pelengkap data

peserta, data anggota keluarga dan faskes tingkat

pertama yang dipilih.

4. Data Peserta

Data karyawan berisikan dokumen pelengkap data

peserta, data anggota keluarga dan faskes tingkat

pertama yang dipilih.

5. Nomor Virtual Account

Nomor virtual account berfungsi sebagai rekening

badan usaha maupun peserta yang telah disediakan oleh

BPJS.

6. Bukti pembayaran

Bukti pembayaran berfungsi sebagai bukti bahwa

Badan usaha dan peserta mandiri yang telah melakukan

pembayaran wajib.

C. Mekanisme dan Tata Cara Sistem Pendaftaran Badan

Usaha (Prosedur Pendaftaran Badan Usaha)

1. Bagian kepesertaan menerima dokumen dari penerima

kerja/badan usaha berupa form registrasi badan usaha,

data karyawan, dan form daftar isian peserta.


commit to user

44

44

2. Bagian kepesertaan akan mengecek kelengkapan,

keaslian, dan pengisian. Jika telah sesuai maka form

registrasi badan usaha, data karyawan, dan form isian

peserta akan di-input. Jika tidak sesuai maka dokumen

akan dikembalikan ke badan usaha.

3. Bagian kepesertaan akan mengarsipkan form registrasi

badan usaha, data karyawan, dan form daftar isian

peserta sesuai dengan abjad dan memberikan nomor

virtual account ke pihak bank.

4. Pihak bank menerima nomor virtual account dan

pembayaran iuran wajib badan usaha, kemudian

membuat bukti pembayaran 2 rangkap.

5. Pihak bank kemudian memberikan nomor virtual

account, bukti pembayaran rangkap pertama ke bagian

keuangan dan mengarsipkan bukti pembayaran rangkap

kedua.

6. Bagian keuangan menerima nomor virtual account dan

bukti pembayaran serta mengaktifkan badan usaha

sebagai peserta aktif.

7. Bagian keuangan memberikan nomor virtual account

dan bukti pembayaran ke bagian kepesertaan.


commit to user

45

45

8. Bagian kepesertaan menerima nomor virtual account

dan bukti pembayaran.

9. Bagian kepesertaan akan melakukan pengecekan jika

badan usaha telah diaktifkan maka bagian kepesertaan

akan membuat kartu BPJS dan menyerahkan nomor

virtual account dan bukti pembayaran kepada Badan

usaha. Jika badan usaha belum diaktif maka dokumen

akan dikembalikan ke bagian keuangan untuk diperiksa

ulang.

D. Mekanisme dan Tata Cara Sistem Pendaftaran Peserta

Mandiri.

1. Bagian kepesertaan menerima dokumen dari penerima

peserta mandiri berupa data peserta, dan form daftar

isian peserta.

2. Bagian kepesertaan akan mengecek kelengkapan,

keaslian, dan pengisian jika telah sesuai maka data

peserta, dan form isian peserta akan di-input. Jika tidak

sesuai maka dokumen akan dikembalikan ke peserta.

3. Bagian kepesertaan akan mengarsipkan data peserta,

dan form daftar isian peserta sesuai dengan abjad. Dan

memberikan nomor virtual account ke pihak bank.


commit to user

46

46

4. Pihak bank menerima nomor virtual account dan

pembayaran iuran wajib badan usaha, kemudian

membuat bukti pembayaran 2 rangkap.

5. Pihak bank kemudian memberikan nomor virtual

account, bukti pembayaran rangkap pertama ke bagian

keuangan dan mengarsipkan bukti pembayaran rangkap

kedua.

6. Bagian kepesertaan menerima nomor virtual account

dan bukti pembayaran.

7. Bagian kepesertaan akan melakukan pengecekan jika

peserta telah melakukan pembayaran maka bagian

kepesertaan akan membuat kartu BPJS dan

menyerahkan nomor virtual account dan bukti

pembayaran kepada peserta. Jika peserta belum diaktif

maka dokumen akan dikembalikan ke peserta untuk

melakukan pengecekan pembayaran di bank.

E. Bagian alir/ flowchart

Bagan alir sistem/ flowchart sistem pembayaran wajib

pada BPJS Kesehatan pada gambar berikut.


commit to user

47

47

Bagian Kepesertaan

Gambar 3.3 Bagan Alir Pendaftaran Badan Usaha

Form daftar isian

Data karyawan

Mulai

From registrasi

badan usaha

Kelangkapan,

keaslian dan

pengisian

Form daftar isian

pesera

Form daftar isian

Data karyawan

From registrasi

badan usaha

Input data peserta dan

membuat nomor VA

Data karyawan

From registrasi

badan usaha

Nomor Virtual

Account

A 2

Ya

Tidak

Peserta


commit to user

48

48

Pihak Bank

Gambar 3.4 Lanjutan Bagan Alir Pendaftaran Badan Usaha

2

Bukti pembayaran

2

Nomor Virtual

Account

Nomor Virtual

Account

3

1

D

Mencatat

pembayaran dan

membuat bukti

pembayaran


commit to user

49

49

Bagian Keuangan


Bukti pembayaran

Bukti pembayaran

Nomor Virtual

Account

3

Mengecek dan

mengaktifkan badan

usaha

Nomor Virtual

Account

4

1

1


commit to user

50

50

Bagian Kepesertaan


Bukti pembayaran 1

4

Sudah

aktif

3

Ya

Tidak

Nomor Virtual

Account

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Bukti pembayaran 1

Nomor Virtual

Account

Membuat kartu

BPJS

Bukti pembayaran 1

Nomor Virtual

Account

Peserta


commit to user

51

51

Bagian Kepesertaan

Gambar 3.7 Bagan Alir Pendaftaran Peserta Mandiri

A

Form daftar isian

Form daftar isian

Form daftar isian

Data peserta

Mulai

Kelangkapan,

keaslian dan

pengisian

Data peserta

Data peserta

Nomor Virtual

Account

1 Peserta

Ya

Tidak


membuat nomor virtual

account

Peserta


commit to user

52

52

Pihak Bank

Gambar 3.8 Lanjutan Bagan Alir Pendaftaran Peserta Mandiri

1

Nomor Virtual

Account

Mencatat pembayaran

dan membuat bukti

pembayaran

2

Bukti pembayaran

Nomor Virtual

Account

3

1

D


commit to user

53

53

Bagian Kepesertaan

Gambar 3.9 Lanjutan Bagan Alir Pendaftaran Peserta Mandiri

Bukti pembayaran 1

Bukti pembayaran 1

Bukti pembayaran 1

Nomor Virtual

Account

3

Pengecekan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Peserta

Peserta

Ya

Tidak

Peserta

Peserta

Data peserta

Nomor Virtual

Account


membuat nomor virtual

account

Peserta


commit to user

54

54

3. 2. 2. BAGIAN PELAKSANAAN KESEHATAN TERKAIT

PELAYANAN PESERTA

Berikut adalah pelaksanan sistem kesehatan yang penulis

temukan dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Pelayanan sistem

kesehatan yang diberikan berupa pelayanan rawat jalan, rawat

inap, rujuk tingkat lanjut dan emergency/UGD.

A. Fungsi yang terkait

1. Faskes tingkat pertama

Faskes tingkat pertama berfungsi sebagai faskes

dasar untuk melayani peserta yang mengalami sakit.

Faskes tingkat pertama memiliki hak untuk

memberikan peserta pelayanan awat jalan dan

pelayanan tingkat lanjut dengan membuat surat perintah

atau dokumen pengantar.

2. Fasilitas rawat jalan

.Fasilitas rawat jalan berfungsi sebagai pemberi

pelayanan rawat jalan atau pelayanan tempat tidur dan

keperluan peserta untuk penyembuhan peserta.

3. Fasilitas pelayanan tingkat lanjut

Fasilitas pelayanan tingkat lanjut berfungsi sebagai

pemberi pelayanan tingkat lanjut dalam pelayanan

kesehatan.


commit to user

55

55

4. Fasilitas pelayanan emergency

Fasilitas pelayanan emergensi berfungsi sebagai

pemberi pelayanan emergency jika peserta mengalami

sakit darurat yang tidak tertahankan.

B. Dokumen yang digunakan

1. Identitas peserta/ kartu BPJS

Merupakan kartu BPJS yang peserta dapatkan

setelah melakukan pendaftaran dan berfungsi sebagai

kartu identitas bahwa peserta aktif sebagai peserta

BPJS.

2. Resep obat

Merupakan dokumen yang digunakan oleh faskes

tingkat pertama untuk mencatat obat yang diberikan

kepada peserta dan catat oleh kasir.

3. Surat perintah rawat inap

Merupakan dokumen yang digunakan oleh peserta

untuk menerima pelayanan rawat inap sesuai rujuk dari

faskes tingkat pertama.

4. Surat rujukan

Merupakan dokumen yang digunakan oleh faskes

tingkat pertama ataupun fasilitas rawat inap untuk

memberikan pelayanan tingkat lanjut kepada peserta.


commit to user

56

56

5. Surat egibilitas

Merupakan dokumen yang digunakan oleh failitas

tingkat lanjut sebagai bukti bahwa fasilitas tingkat

lanjut telah memberikan pelayanan tingkat lanjut

kepada peserta.

6. Resume UGD

Merupakan dokumen yang digunakan oleh fasilitas

pelayanan emergency jika peserta termasuk kriteria

emergency.

C. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan

1. Faskes tingkat pertama menerima kartu BPJS serta

memeriksa peserta

2. Faskes tingkat pertama akan memutuskan jika peserta

perlu diberi obat maka faskes tingkat pertama akan

menyerahkan kartu BPJS dan resep obat ke kasir. Jika

peserta tidak perlu diberi obat maka faskes tingkat

pertama akan memberikan kartu BPJS dan

memulangkan peserta.

3. Kasir menerima kartu BPJS serta resep obat,

memberikan obat, mengembalikan kartu BPJS dan

memperbolehkan peserta pulang.


commit to user

57

57

D. Prosedur Pelayanan Rawat Inap

1. Faskes tingkat pertama menerima kartu BPJS serta

memeriksa keadaan peserta.

2. Faskes tingkat pertama akan memberikan pelayanan

rawat inap jika faskes tingkat pertama memiliki fasilitas

rawat inap maka faskes tingkat pertama akan

memberikan kartu BPJS dan surat perintah rawat inap

ke fasilitas rawat inap. Jika faskes tingkat pertama

memiliki fasilitas rawat inap maka faskes tingkat

pertama akan merujuk peserta ke faskes tingkat pertama

yang memiliki fasilitas rawat inap.

3. Fasilitas rawat inap menerima kartu BPJS dan surat

perintah rawat inap serta mengarsipkannya.

4. Fasilitas rawat inap memberikan pelayanan kepada

peserta. Jika peserta sudah sembuh maka kartu BPJS

dikembalikan ke peserta dan memperbolehkan peserta

pulang. Jika peserta belum sembuh maka fasilitas rawat

inap akan menerbitkan surat rujuk, serta memberikan

surat rujuk dan kartu BPJS ke faskes tingkat lanjutan

jika diperlukan.


commit to user

58

58

E. Prosedur Pelayanan Tingkat Lanjutan

1. Faskes tingkat lanjutan menerima kartu BPJS dan surat

rujukan dari fasilitas rawat inap, surat rujuk ini dapat

diberikan juga melalui faskes tingkat pertama.

2. Faskes tingkat lanjutan membuat dokumen surat

eligibilitas peserta dan memberikan pelayanan kepada

peserta.

3. Setelah memberikan pelayanan kepada peserta faskes

tingkat lanjutan akan mencatat surat egibilitas, surat

rujukan, dan memberikan kartu BPJS kepada peserta

dan memperbolehkan peserta untuk pulang.

F. Prosedur Pelayanan Emergency

1. Penjamin pelayanan emergensi menerima kartu BPJS

dan melakukan pengecekan kriteria emergency, jika

peserta termasuk kriteria emergency maka penjamin

pelayanan emergency melakukan pemeriksaan kepada

peserta. Jika peserta tidak termasuk kriteria emergency

maka kartu BPJS dikembalikan ke peserta dan

memperbolehkan peserta pulang.

2. Setelah dilakukan pengecekan maka Penjamin

pelayanan emergency akan memutuskan peserta perlu

dirawat inap atau tidak. Jika peserta perlu dirawat inap


commit to user

59

59

maka penjamin pelayanan emergency akan

membuatkan dokumen resume UGS serta memberikan

kartu BPJS dan resume UGD ke fasilitas rawat inap

alur pelayanan rawat inap sesuai dengan alur fasilitas

rawat inap. Jika peserta tidak perlu dirawat inap maka

penjamin pelayanan emergensi akan memberikan kartu

BPJS ke peserta dan memperbolehkan peserta untuk

pulang.

G. Bagian alir/ flowchart

Bagan alir sistem/ flowchart sistem pelayanan rawat

jalan, rawat inap, rujuk tingkat lanjut dan emergensi/ UGD

pada BPJS Kesehatan pada gambar berikut.


commit to user

60

60

Ya

Faskes tingkat pertama

Gambar 3.10 Bagan Alir Pelayanan Rawat Jalan

Mulai

Resep obat

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Pemeriksaan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Resep obat

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

2

Pembuatan

resep

Peserta

Tidak


commit to user

61

61

Kasir

Gambar 3.11 Lanjutan Bagan Alir Pelayanan Rawat Jalan

pulang

Resep obat

Memberikan

obat

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

2

Resep obat

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

A

Bersama dengan

penyerahan obat

Peserta


commit to user

62

62

Ya

Faskes tingkat pertama

Gambar 3.12 Bagan Alir Pelayanan Rawat Rawat Inap

Pulang Peserta

Mulai

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Pemeriksaan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Faskes

memiliki

fasilitas rawat

inap

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Surat perintah

rawat inap

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

2

Pembuatan surat

perintah rawat inap

Tidak

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS


commit to user

63

63

Ya

Fasilitas rawat inap

Gambar 3.13 Lanjutan Bagan Alir Pelayanan Rawat Inap

Tidak

Surat rujukan

Surat perintah

rawat inap

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

2

Meterbitkan

surat rujukan

A

sembuh

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

3 pulang

Member

pelayanan rawat

inap

Peserta

Surat perintah

rawat inap

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS


commit to user

64

64

Faskes tingkat lanjutan

Gambar 3.14 Bagan Alir Pelayanan Tingkat Lanjutan

pulang

Surat egibilitas

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

3

Pembuatan surat

eligibilitas

peserta

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Memberi pelayanan

tingkat lanjut

Surat egibilitas

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

A Peserta


commit to user

65

65

Ya

Penjamin pelayanan emergency

Gambar 3.15 Bagan Alir Pelayanan Emergensi

Pembuatan

resume UGD

Mulai

Tidak

Ya

Tidak

Resume UGD

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Cek criteria

emergensi

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Pemeriksaan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Perlu

dirawat

inap

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

1

pulang pulang

Keterangan

UGD : Unit Gawat Darurat

Peserta Peserta


commit to user

66

66

Fasilitas rawat inap

Gambar 3.16 Lanjutan Bagan Alir Pelayanan Emergensi

Tidak

Ya

Resume UGD

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

2

Dalam

perawatan

Diterbitkan

surat rujukan

A

sembuh

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

3

pulang

Keterangan

UGD : Unit Gawat Darurat

Peserta


commit to user

67

67

Faskes tingkat lanjutan

Gambar 3.17 Lanjutan Bagan Alir Pelayanan Emergensi

Peserta

Surat egibilitas

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

3

Pembuatan surat

eligibilitas peserta

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

Member pelayanan

tingkat lanjut

Surat egibilitas

Surat rujukan

Identitas peserta

BPJS/ Kartu BPJS

pulang A

Peserta


commit to user

68

68

H. Pelayanan kesehatan yang ditanggung dan tidak ditanggung

oleh BPJS Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan

sebagai berikut.

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi

pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup.

1) Administrasi pelayanan.

2) Pelayanan promotif dan preventif.

3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.

4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif

maupun non operatif.

5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

6) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.

7) Pemeriksaan penunjang diagnosa laboratorium

tingkat pertama.

8) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

medis.

b. Pelayanan kesehatan rujuk tingkat lanjut, meliputi

pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang

mecakup.

1) Administrasi pelayanan.


commit to user

69

69

2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik

oleh dokter spesialis dan subspesialis.

3) Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun

non bedah sesuai dengan indikasi medis.

4) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.

5) Pelayanan penunjang diagnostic lanjut sesuai

dengan indikasi medis.

6) Rehabilitasi medis.

7) Pelayanan darah.

8) Pelayanan kedokteran forensic klinik.

9) Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal

setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, berupa

pemilasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan

mobil jenazah.

10) Perawatan inap non intensif.

11) Perawatan inap di ruang intensif.

c. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Faskes

tingkat pertama maupun tingkat lanjutan adalah

persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat

anak hidup/ meninggal.


commit to user

70

70

d. Ambulan yang digunakan pasien rujuk dari fasilitas

kesehatan satu ke fasilitas lainnya, dengan tujuan

menyelamatkan nyawa pasien.

e. Pelayanan kesehatan Faskes gigi namun untuk saat ini

belum dapat digunakan dan menunggu keterangan lebih

lanjut dari BPJS pusat.

2. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin

Pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan

dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui

prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang

berlaku.

b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas

kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program

jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera

akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai

nilai yang ditanggung oleh program jaminan

kecelakaan kerja.

d. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program

jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib


commit to user

71

71

sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan

kecelakaan lalu lintas.

e. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.

f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik.

g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.

h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi).

i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan

obat dan/atau alkohol.

j. Gangguang kesehatan akibat sengaja menyakiti diri

sendiri, atau akibat melakukan hobi yang

membahayakan diri sendiri.

k. Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional,

termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum

dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi

kesehatan (health technology assessment).

l. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan

sebagai percobaan (eksperiment).

m. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu.

n. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap

darurat, kejadian luar biasa/ wabah.


commit to user

72

72

p. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan

dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

q. Klaim perorangan.

3. 2. 2. EVALUASI SISTEM BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya sudah

mengusahakan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan

pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Dari penelitian

yang penulis lakukan, penulis mendapati bahwa sistem yang

dilaksanakan dilapangan sudah berjalan. Namun dalam

pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan serta

kelebihan pada sistem BPJS Kesehatan. Berikut adalah

kelebihan dan kekurangan dari sistem BPJS Kesehatan.

A. Kelebihan sistem BPJS Kesehatan

Sistem BPJS Kesehatan yang menggadopsi sistem PT

Askes memiliki beberapa kelebihan yang mendukung

pelaksanaanya. Berikut adalah kelebihan dari penggunaan

sistem BPJS Kesehatan.

1. Setiap formulir atau dokumen yang digunakan untuk

pengambilan kartu hanya perlu menggunakan bukti

pembayaran mempermudah bagian kepesertaan untuk

melakukan pengecekan.


commit to user

73

73

2. Sistem pelayanan kesehatan PT Askes lebih fleksibel,

sudah teruji dan dapat digunakan sebagai sistem

pelayanan kesehatan dalam melayani peserta BPJS

Kesehatan.

3. Sistem BPJS Kesehatan dapat diterapkan pada

masyakat biasa, tidak hanya peserta PNS seperti yang

diterapkan PT Askes.

4. BPJS Kesehatan dapat mempersingkat waktu dalam

melakukan adaptasi terhadap sistem yang baru.

5. Penerbitan dokumen dalam pelayanan kesehatan

diarsipkan sesuai dengan nomor urut cetak sehingga

mempermudah apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

B. Kelemahan pelaksanaan sistem BPJS Kesehatan

Dalam masa transfomasi, BPJS Kesehatan sudah

berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin

kepada peserta, namun tetap saja masih ada kelemahan

yang dialami dalam pelaksanaannya. Berikut adalah

kelemahan yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

1. Dalam prosedur pelaksanaan pendaftaran, BPJS

mengalami kurangan staff dalam pelaksanaannya. Hal

ini membuat pelaksanaan pendaftaran menjadi

terhambat.


commit to user

74

74

2. Bagian kepesertaan tidak dapat mengecek jumlah

pembayaran yang harus dibayar oleh peserta badan

usaha.

3. Dalam prosedur pelayanan faskes tingkat pertama

(dokter keluarga) yang melakukan pelayanan belum

cukup untuk memlayani peserta yang baru.

4. Dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran sosialisasi

mengenai pendaftaran peserta BPJS belum merata.

BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 3.1. · PDF file... perusahaan umum dan perusahaan ... RS...

Documents

Transcript of BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 3.1. · PDF file... perusahaan umum dan perusahaan ... RS...