9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN

MODEL PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini belum pernah diadakan sebelumnya, namun ada beberapa

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dijadikan sebagai

pembanding antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat penulis,

sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Adapun penelitian-

penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan adalah penelitian dari Astiti

(2003), Sutiarso (2004), Danendra (2005), Sulistyawati (2011) dan Geovani

(2014).

Penelitian Astiti (2003) tentang “Penerapan Tri Hita Karana dalam

Pengembangan Ekowisata pada Waka Gangga Resort Tabanan” menunjukkan

bahwa penerapan Tri Hita Karana dalam pengembangan ekowisata lebih banyak

mempunyai kekuatan (sawah yang luas berterasering dan pemandangan laut),

peluang (kegiatan penanam padi, perahu dan memancing), kelemahan (tanpa

memperhatikan daya dukung lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat

lokal).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiarso (2004) tentang “Ekowisata di

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur” menyebutkan bahwa

pariwisata di Bromo berbasis pada masyarakat lokal (Tengger). Melalui

keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha-usaha yang terkait dengan pariwisata

(kepemilikan kuda, jeep, dan homestay), masyarakat lokal dapat menikmati

10

langsung hasil pariwisata melalui keterlibatan tersebut. Hal yang menarik dalam

penelitian ini bahwa masyarakat lokal tetap mendapatkan keuntungan ekonomi

secara langsung dari pariwisata di daerahnya dengan mengontrol dengan ketat

terhadap kepemilikan jasa-jasa pariwisata. Hal ini merupakan kunci utama untuk

mendapatkan kesejahteraannya. Pemanfaatan Taman Nasional untuk tujuan

pariwisata secara finansial dan ideologis dapat didukung sepanjang tidak merusak

lingkungan. Pemanfaatan pariwisata itu penting untuk mendukung eksistensi

Taman Nasional dan juga eksistensi masyarakat lokal yang tinggal di kawasan

tersebut.

Menurut Cochrane (dalam Sutiarso, 2004:13) yang meneliti wisata alam

Bromo-Tengger mengatakan bahwa kegiatan pariwisata alam tidak mungkin

secara sendirian dapat mendukung konservasi pada area yang ditargetkan.

Dukungan pemerintah dalam bentuk peraturan-peraturan dan insentif masih

esensial dilakukan. Unsur nilai-nilai tradisional yang hidup di masyarakat,

perencanaan yang terintegrasi, dan dorongan pemegang kebijakan dalam wujud

peraturan-peraturan dan insentif sangat penting dilakukan sehingga

pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah dapat menekan bahkan

menghilangkan konflik-konflik kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan dan

budaya yang mungkin terjadi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Danendra (2005) dengan

judul “Evaluasi Perkembangan Kawasan Pariwisata Lovina di Kabupaten

Buleleng”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan

kawasan pariwisata Lovina di Kabupaten Buleleng untuk menuju pariwisata

11

berkelajutan. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab

turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Lovina, untuk mengetahui dampak

yang ditimbulkan dari kunjungan wisatawan dan untuk mengevaluasi

perkembangan kawasan pariwisata Lovina dari aspek fisik, ekonomi, sosial dan

budaya. Data yang terkumpul diperoleh dari kelompok diskusi, observasi, dan

wawancara serta data hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan

analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek

fisik, ekonomi, sosial dan budaya mengalami telah kemunduran. Dampak dari

penurunan tersebut berdampak terhadap penurunan ekonomi masyarakat lokal.

Secara garis besar, penelitian ini banyak memiliki kesamaan dengan penelitian

yang akan dilakukan oleh penulis, baik itu dari segi konsep dan metode yang

digunakan. Penelitian ini juga memberikan banyak inspirasi untuk melakukan

evaluasi pengembangan ekowisata menuju keberlanjutan. Namun hal yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jenis objek yang

diteliti dan teori yang digunakan, dimana Danendra melakukan mengambil daya

tarik wisata pantai sebagai objek penelitian, sedangkan objek dalam penelitian ini

adalah ekowisata.

Penelitian Sulistyawati (2011) tentang “Pengembangan Ekowisata di

Banjar Nyuh Kuning Kelurahan Mas Ubud Gianyar Bali dilihat dari Prinsip dan

Kriteria Ekowisata Bali” bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan ekowisata

di Banjar Nyuh Kuning serta alternatif pengembangan produk ekowisata yang

ideal dikembangkan di Banjar Nyuh Kuning. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip dan kriteria ekowisata sudah sesuai

12

dengan hasil Lokakarya dan Pelatihan Ekowisata Nasional di Bali tahun 2006

sudah terpenuhi seperti prinsip menyediakan pemahaman yang dapat memberikan

peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaan

terhadap alam, prinsip memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta

sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal,

prinsip peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan

masyarakat lokal, prinsip mentaati perundang-undangan yang berlaku, prinsip

pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan dengan persetujuan

masyarakat lokal, prinsip secara konsisten memberikan kepuasan kepada

konsumen, serta prinsip sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai

dengan konsep Tri Hita Karana. Namun, Sulistyawati menambahkan bahwa

alternatif pola pengembangan ekowisata yang ideal dapat dilakukan yaitu dengan

memenuhi dua kriteria tambahan yang belum terpenuhi yaitu prinsip memiliki

kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi dan warisan

budaya dan prinsip dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat

sehingga sesuai dengan harapan (pemasaran yang bertanggung jawab).

Tujuan dari penelitian Sulistyawati (2011) memiliki kesamaan dalam

penelitian ini yaitu mengkaji kesesuaian dari prinsip-prinsip ekowisata di suatu

kawasan wisata. Namun yang membedakannya adalah kawasan wisata yang

dijadikan sebagai objek penelitian. Sulityawati mengambil objek di Banjar Nyuh

Kuning Kelurahan Mas Ubud Gianyar Bali. Sedangkan dalam penelitian ini

mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip ekowisata dalam pengembangan ekowisata di

Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Palangka Raya.

13

Penelitian yang dilakukan oleh Geovani (2014) berjudul “Pengembangan

Potensi Ekowisata di Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit

Batu Provinsi Kalimantan Tengah” bertujuan untuk mengetahui potensi ekowisata

yang dimiliki oleh Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, persepsi

wisatawan terhadap aspek produk wisata di kawasan tersebut, dan bagaimana

pengembangan potensi ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit

Tangkiling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi atraksi ekowisata

yang dimiliki Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling Kalimantan Tengah

termasuk dalam kategori “menarik”. Aktifitas sosial budaya masyarakat, kesenian

tradisional, menjelajah hutan, pura agama Hindu-Kaharingan, penangkaran

buaya, dan lainnya sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik

wisata yang berkonsep ekowisata. Kesamaan dalam penelitian ini adalah meneliti

Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Namun yang membedakannya

adalah fokus penelitian yang menjadi tujuan khusus dari penelitian. Geovani

(2014) berfokus pada pengembangan potensi ekowisata di TWA Bukit

Tangkiling, sementara penelitian ini mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip

ekowisata dalam pengembangan ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam

Bukit Tangkiling.

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian-penelitian tersebut adalah

pariwisata terutama ekowisata perlu dikembangkan agar terjadi konservasi alam,

budaya maupun meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini semua bisa

terrealisasi dengan baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

14

2.2 Konsep

2.2.1 Ekowisata

Ekowisata (eco-tourism) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah Nomor 33 Tahun 2009 pasal 1

menyebutkan bahwa ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang

bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendididkan, pemahaman, dan

dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan

masyarakat lokal, kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 1994 bahwa ekowisata adalah perjalanan untuk menikmati segala keunikan

alam di Taman Nasional, Huta Raya dan Taman Wisata Alam. Beberapa pendapat

lain tentang ekowisata adalah Ceballos-Lascurain (1988:33) yang lebih

menekankan pada faktor daerah alami. Selanjutnya The International Ecotourism

Society (1993:5) mendefinisikan ekowisata sebagai suatu perjalanan yang

bertanggung jawab ke lingkungan alami yang mendukung konservasi dan

meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Ekowisata merupakan konsep baru dalam ranah kepariwisataan yang

memiliki penekanan pada kelestarian lingkungan dan merupakan paradigma baru

tentang kegiatan pariwisata yang pro terhadap lingkungan dengan berbagai

kegiatan partisipasi wisatawan dan masyarakat lokal yang meliputi usaha

konservasi dan penyelamatan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Dhanoa

(2013) bahwa “Eco-tourism means responsible travel to nature areas that

safeguards the integrity of the ecosystem and produces economic benefits for

local community that can encourage conservation. It is the creative way of

15

marrying the goals of ecological conservation and economic development”.

Ekowisata terlahir dari konsep sebelumnya yang lebih dikenal dengan pariwisata

alternatif yang artinya bahwa ekowisata merupakan konsep baru, turunan dari

konsep pariwisata alternatif tentang pariwisata masa kini.

The International Ecotourism Society (1990) mendefinisikan ekowisata

sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan

tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan

penduduk setempat. Bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari

oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan

kegiatan bisnis. Manu dkk. (2012) mengatakan bahwa “Ecotourism has the

potential to become a driver of sustainable tourism development and also provide

opportunities for the development of the disadvantaged, marginalized and rural

areas leading to poverty alleviation”. Ekowisata kemudian didefinisikan sebagai

bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab dan berpetualang ke area alami,

yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). The International

Ecotourism Society menyebutkan bahwa ada delapan prinsip pengembangan

ekowisata, yaitu:

1) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktifitas wisatawan terhadap

alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan

sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

2) Mengadakan pendidikan konservasi lingkungan dengan tujuan mendidik

wisatawan dan masyarakat lokal akan pentingnya arti konservasi. Proses

pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.

16

3) Pendapatan langsung untuk kawasan.

Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen

untuk pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung

penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat

dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan

meningkatkan kualitas kawasan.

4) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan.

Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata.

Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut

secara aktif.

5) Penghasilan masyarakat.

Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan

ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.

6) Menjaga keharmonisan dengan alam.

Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan

utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Mengkonservasi

flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat.

7) Daya dukung (carrying capacity) lingkungan.

Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih

rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin

permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.

17

8) Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka

devisa negara dari belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dan

dinikmati oleh negara atau negara bagian atau pemerintah daerah

setempat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka secara operasional konsep

ekowisata dalam penelitian ini diartikan sebagai sebuah konsep pariwisata yang

selalu berdasarkan pada asas keberlanjutan dan prinsip-prinsip penyelamatan

lingkungan baik lingkungan alam, sosial budaya, dan masyarakat melalui tindakan

nyata terhadap pelestarian dan konservasi sumber daya yang ada.

2.2.2 Prinsip-prinsip ekowisata

Evaluasi formatif digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua

mengenai pengimplementasian dari prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata.

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini yaitu menggunakan alat evaluasi dari

prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata menurut rumusan hasil revisi Lokakarya dan

Pelatihan Ekowisata Nasional di Bali tahun 2006 yang sudah mengacu pada TIES

(The International Ecotourism Society) yang sudah dipasarkan oleh Green Globe

21. (Dalem, 2006:41).

Berikut beberapa dasar pertimbangan dalam menggunakan rumusan

tersebut sebagai alat evaluasi (Dalem, 2006):

1) Credible

Organisasi ekowisata tersebut dapat dipercaya oleh konsumen dan

diyakini kebenarannya. Hal ini terbukti sudah diterapkan di wilayah

18

Indonesia seperti Bali, Kalimantan, Sumatera, dan beberapa daerah

lainnya.

2) Affordable

Produk wisata mudah dipahami atau dipakai.

3) Accessible

Produk ekowisata terjangkau oleh konsumen atau wisatawan.

4) Instantly Recognizable

Produk ekowisata mudah dikenali oleh konsumen.

Adapun rumusan, prinsip-prinsip dan kriteria ekowisata nasional (1996)

yang telah berhasil diperbaharui atau direvisi berdasarkan hasil Lokakarya dan

Pelatihan Ekowisata Nasional yang dilaksanakan di Sanur, Bali tahun 2006

(Dalem, 2006) menghasilkan rumusan sebagai berikut:

Prinsip Ekowisata:

Prinsip I: Memiliki kepedulian, komitmen, dan tanggung jawab terhadap

konservasi alam dan warisan budaya.

Kriteria-kriteria:

1. Tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan lahan.

2. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

3. Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata yang

disesuaikan dengan peruntukan dan fungsinya.

4. Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya yang disesuaikan

dengan daya dukung setempat.

5. Memperhatikan keberadaan endemisitas.

Prinsip II: Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada

wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan

kecintaannya terhadap alam.

19

Kriteri-kriteria:

1. Menyediakan pramuwisata professional dan berlisensi.

2. Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait

dengan objek ekowisata.

3. Melibatkan lembaga adat setempat.

Prinsip III: Ada proses pembelajaran/ edukasi dialogis antara masyarakat

dan wisatawan.

Kriteria-kriteria:

1. Melibatkan unsur akademis, pemerhati lingkungan serta lembaga terkait

(langsung atau tidak langsung).

2. Memberi pemahaman mengenai keanekaragaman hayati, cagar budaya

dan nilai-nilai budaya lokal. Menumbuhkan kesadaran dan kecintaan

terhadap alam dan budaya.

Prinsip IV: Pengembangan harus didasarkan atas persetujuan masyarakat

setempat melalui musyawarah.

Kriteria-kriteria:

1. Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasannya perlu

mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.

2. Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dalam setiap tahap

pengembangannya.

3. Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang

berdampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan perusahaan.

Prinsip V: Memberdayakan dan mengoptimalisasi partisipasi serta

sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap

masyarakat setempat.

Kriteria-kriteria:

1. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian.

2. Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek

ekowisata.

3. Melibatkan lembaga adat atau tradisional serta tokoh masyarakat

setempat.

20

Prinsip VI: Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria-kriteria:

1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mentaati dan menghormati kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat

setempat.

PrinsipVII: Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.

Kriteria-kriteria:

1. Memberikan pelayanan informasi yang akurat kepada konsumen.

2. Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima kepada

konsumen.

3. Memanfaatkan masyarakat setempat sebagai local guide.

4. Menyediakan fasilitas dan media untuk memperoleh umpan balik dari

konsumen.

Prinsip VIII: Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat

sehingga sesuai dengan harapan/ pemasaran yang bertanggung

jawab.

Kriteria-kriteria:

1. Materi pemasaran harus akurat, jelas, berkualitas, dan sesuai dengan

kenyataan.

2. Materi pemasaran harus melalui media promosi yang dipilih sesuai

dengan target market.

Prinsip IX : Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi

keagamaan masyarakat setempat.

Kriteria-kriteria:

1. Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep

masyarakat setempat, atau seperti Tri Hita Karana: memperhatikan

keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan),

hubungan antara manusia dengan manusia (pawongan), hubungan antara

manusia dengan lingkungan (palemahan).

2. Pembangunan dan operasioanal disesuaikan dengan tata krama, norma

setempat dan kearifan lokal.

21

3. Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktifitas

keagamaan masyarakat setempat.

2.2.3 Strategi pengembangan kawasan ekowisata

Pengertian strategi yang diuraikan oleh beberapa ahli adalah suatu

rencana permainan untuk mencapainya Kotler (2002:91). Menurut Marpaung

(2000:52), strategi adalah suatu proses penentuan nilai pilihan dan pembuatan

keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menimbulkan suatu komitmen

bagi organisasi yang bersangkutan kepada tindakan-tindakan yang mengarah

kepada masa depan. Di dalam bidang manajemen, strategi sering diartikan sebagai

suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini keuntungan

yang maksimal. Chander dalam (Rangkuti, 2001:3) mengatakan bahwa strategi

merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan

jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Pengembangan adalah suatu proses atau cara untuk menjadikan sesuatu

untuk menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna (Poerwadarminto, 2002:45).

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (1994:24), pengembangan adalah hal cara

atau hasil kerja mengembangkan. Menurut Suwantoro (2002:88-89),

pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu

yang sudah ada. Jadi, pengembangan dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan untuk membuat dari yang belum ada menjadi ada, dari yang sudah ada

menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dan seterusnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, strategi pengembangan adalah

usaha-usaha yang terencana dan tersusun secara sistematis yang dilakukan untuk

22

mengembangkan segala potensi yang telah ada dalam usaha meningkatkan dan

memperbaiki kondisi objek wisata, sehingga keberadaan objek wisata tersebut

tetap diminati wisatawan yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada semua

pihak.

Dalam pengembangan suatu kawasan ekowisata, tujuannya tidak hanya

untuk mengejar kebutuhan material semata, akan tetapi memilik landasan pijak

yang kokoh dalam menata, memanfaatkan dan mengembangkan ekowisata pada

prinsip-prinsip pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dan hal ini menjadi

bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan sebagai

konsep dan pendekatan yang telah diakui secara nasional maupun internasional.

Perkembangan ekowisata di Indonesia hingga akhir tahun 1999 masih

terbilang lamban yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti belum adanya

pedoman yang dapat mendorong ekowisata menjadi kegiatan pelestarian alam dan

ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, masih rendahnya pemahaman mengenai

ekowisata oleh berbagai stakeholder terutama dari kaum birokrat yang dapat

dianggap penting sebagai pendorong maupun pelaksana kegiatan ekowisata. Hal

lain yang menyebabkan perkembangan ekowisata di Indonesia terbilang lamban

adalah karena masih adanya keraguan terhadap kebenaran konsep ekowisata yang

dapat dijadikan sebagai ekonomi berkelanjutan yang sekaligus mampu

memberdayakan masyarakat lokal.

Usman (1999) mengatakan bahwa dalam pengembangan ekowisata di

Indonesia perlu melibatkan masyarakat lokal dalam setiap kegiatan

kepariwisataan. Dengan demikian dapat memberikan kesempatan kepada

23

masyarakat yang tinggal di daerah-daerah daya tarik wisata untuk mengelola jasa-

jasa pelayanan bagi wisatawan.

Untuk menetapkan pengembangan bisnis ekowisata perlu memperhatikan

beberapa syarat- syarat seperti yang dinyatakan oleh Denman (2001), sebagai

berikut:

1) Kerangka ekonomi dan politik yang mendukung perdagangan efektif dan

investasi yang aman.

2) Perundang-undangan di tingkat nasional yang tidak menghalangi

pendapatan wisata yang diperoleh dan berada di tingkat komunitas lokal.

3) Tercukupinya hak-hak kepemilikan yang ada dalam komunitas lokal.

4) Terjaminnya keamanan pengunjung.

5) Resiko kesehatan yang relatif rendah, akses yang cukup mudah terhadap

pelayanan medis dan persediaan air bersih yang cukup.

6) Tersedianya fasilitas fisik dan telekomunikasi dari dan ke wilayah

tersebut.

Ketersediaan dan kualitas dari komponen produk wisata tersebut sangat

ditentukan oleh kesiapan para pelaku wisata, seperti pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2002).

Hidayati dkk. (2003) menyebutkan bahwa dalam mencapai ekowisata

yang berkelanjutan diperlukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan

ekowisata. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara internal yang

dilakukan oleh pengelola sendiri dan secara eksternal yang dilakukan oleh pihak-

pihak luar, seperti masyarakat, LSM, dan lembaga independen lainnya. Selain itu,

24

Hidayati dkk. juga menyebutkan bahwa usaha pengembangan ekowisata di

Indonesia masih dalam taraf wacana. Hal ini diindikasikan dari belum terbitnya

secara tersendiri peraturan perundang-undangan untuk pengembangan ekowisata.

Pengembangan ekowisata masih mengacu pada peraturan yang berkaitan dengan

wisata alam dan konservasi.

Pengembangan ekowisata berpengaruh posistif pada perluasan peluang

usaha dan kerja yang lahir karena adanya permintaan wisatawan. Kedatangan

wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk

menjadi pengusaha hotel, wisma homestay, restoran, warung, angkutan, dagang

asongan, sarana olahraga, jasa dan lain sebagainya.

Dalam penerapannya, pengembangan ekowisata sebaiknya juga

mencerminkan dua prinsip lainnya, yaitu prinsip edukasi dimana pengembangan

ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap dan

perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggungjawab, dan komitmen

terhadap pelestarian lingkungan dan budaya. Selain itu, tentunya penerapan

pengembangan ekowisata sebaiknya mencerminkan prinsip wisata dimana

pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan pengalaman

orisinal kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat

berkelanjutan.

2.2.4 Pembangunan pariwisata berkelanjutan

The world Conservation Union (WCU) menyatakan bahwa pembangunan

pariwisata berkelanjutan merupakan proses pembangunan suatu tempat atau

daerah tanpa mengurangi nilai guna sumber daya yang ada. Secara umum hal ini

25

dapat dicapai dengan pengawasan dan pemeliharaan terhadap sumber-sumber

daya yang ada sekarang, agar dapat dinikmati untuk masa yang akan datang.

Pembangunan kepariwisataan akan dapat bertahan lama apabila menghubungkan

wisatawan sebagai penyokong dana terhadap fasilitas pariwisata dengan

pemeliharaan lingkungan.

Menurut The World Commisions for Environmental and Development

(WCED) dalam Damanik dan Weber (2006), konsep dari pariwisata berkelanjutan

merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan antara

kebutuhan sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi di

masa yang akan datang. Artinya, dalam pembangunan hendaknya jangan

menghabiskan atau menguras sumber daya pariwisata untuk jangka pendek,

namun juga harus memperhatikan keberlanjutan pembangunan pariwisata jangka

panjang di masa mendatang.

Tourism Stream, Action Strategy yang diambil dari Globe ’90

Conference Vancouver, Canada (Swarbroke dalam Wirawan, 1998:10)

menyatakan bahwa kepariwisataan berkelanjutan merupakan bentuk dari

pengembangan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dari

masyarakat lokal, memberikan image yang positif bagi wisatawan, pemeliharaan

kualitas lingkungan hidup yang tergantung dari masyarakat lokal dan wisatawan

itu sendiri.

Dalam pengembangan kepariwisataan, daya dukung (carrying capacity)

menjadi kunci dari sustainable tourism. Konsep ini mengacu pada penggunaan

secara maksimal dari suatu daya tarik wisata tanpa mengakibatkan kerusakan

26

sumber-sumber yang ada, mengurangi kepuasan turis atau menambah masalah

sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Kingdoms Department of the Environment dalam Magdalena (2002:22)

juga memaparkan prinsip-prinsip dari pariwisata berkelanjutan, antara lain:

1) Lingkungan hidup mempunyai nilai yang tersirat sebagai asset dari

pariwisata dan keberadaannya harus dipertimbangkan untuk jangka

panjang.

2) Kepariwisataan harus dapat dikenalkan sebagai aktifitas yang positif dan

dapat memberikan keuntungan yang potensial kepada masyarakat di

tempat-tempat lain sekitarnya.

3) Hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola, sehingga

lingkungan hidup dapat bertahan untuk jangka panjang dan kegiatan

pariwisata tidak boleh membawa dampak yang tidak diharapkan.

4) Kegiatan kepariwisataan dan pengembangan-pengembangannya harus

mempertimbangkan derajat kealamian dan karakter dari tempat dimana

mereka berlokasi.

5) Keserasian antara kebutuhan wisatawan, tempat dan penduduk sekitar

harus dicari dan dipertemukan.

Dari beberapa konsep yang dipaparkan mengenai konsep pariwisata

berkelanjutan, maka dapat diketahui klasifikasi pengembangan yang sustainable

atau yang non sustainable dalam Tabel 2.1.

27

Tabel 2.1

Pengembangan yang Sustainable dan Non Sustainable

Sustainable Non Sustainable

Konsep Umum:

1. Perkembangan lambat

2. Perkembangan terkontrol

3. Skalanya tepat

4. Untuk jangka panjang

5. Kualitas

6. Dikontrol dari dekat

Konsep Umum:

1. Perkembangan cepat

2. Perkembangan tidak

terkontrol

3. Skalanya yang tidak sesuai

4. Untuk jangka pendek

5. Kuantitas

6. Dikontrol dari jauh

Strategi Pengembangan:

1. Perencanaan baru pengembangan

2. Rencana memberikan pola

3. Memperhatikan pemandangan

secara keseluruhan

4. Tekanan dan keuntungan yang

disebarkan

5. Pengembang (developer) lokal

6. Arsitektur asli

Strategi Pengembangan:

1. Pengembangan baru

perencanaan

2. Proyek memberikan pola

3. Memusatkan pola pada obyek

tertentu

4. Menambah kapasitor

5. Developer dari luar

6. Tenaga kerja dari luar

7. Arsitektur tidak asli (non

vernacular)

Perilaku Turis/Wisatawan:

1. Bernilai tinggi

2. Maturity

3. Ada beberapa pengetahuan

mengenai bahasa lokal

4. Bijaksana dan peka

5. Tenang/tidak ramai

6. Perkunjungan yang berulang-

ulang

Perilaku Turis/Wisatawan:

1. Bernilai rendah

2. Tidak ada persiapan mental

3. Tidak ada pengetahuan akan

bahasa lokal

4. Intensive dan tidak peka

5. Menyolok

6. Tidak ingin kembali

Sumber: Swarbrooke 1998 (dalam Wirawan, 2009:34)

28

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori siklus hidup destinasi pariwisata

Pengembangan adalah suatu proses atau cara untuk menjadikan sesuatu

menjadi maju, baik, sempurna dan berguna (Poerwadarminta, 2002:474). Dalam

penelitian ini, pengembangan diartikan sebagai suatu proses atau perbuatan

pengembangan dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik

menjadi lebih baik, demikian seterusnya.

Tahapan pengembangan merupakan suatu tahapan siklus evolusi yang

terjadi dalam pengembangan pariwisata, sejak suatu daerah tujuan wisata baru

ditemukan (discovery), kemudian berkembang hingga pada akhirnya terjadi

penurunan (decline). Menurut Buttler (dalam Pitana, 2005:103) ada 7 fase

pengembangan pariwisata (Destination Area Life Cycle) yang membawa implikasi

serta dampak yang berbeda, secara teoritis diantaranya:

1) Fase Explorasi/Penemuan (Exploration)

Fase ini berkaitan dengan discovery yaitu daerah pariwisata yang baru

mulai ditemukan, dikunjungi secara terbatas dan sporadis, khususnya

bagi wisatawan petualang. Dalam fase ini terjadi kontak yang tinggi

antara wisatawan dan masyarakat lokal karena wisatawan menggunakan

fasilitas lokal yang tersedia. Dampak sosial ekonomi pada tahap ini

masih sangat kecil karena jumlah yang terbatas dan frekuensi yang

jarang.

29

2) Fase Keterlibatan (Involvement)

Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, maka sebagian

masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang

khusus diperuntukan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dan

masyarakat lokal masih sangat tinggi. Masyarakat mulai mengubah pola-

pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi.

Disinilah mulainya suatu daerah menjadi suatu destinasi wisata yang

ditandai dengan mulai adanya promosi.

3) Fase Pengembangan dan Pembangunan (Development)

Dalam fase ini terlihat mulai munculnya pasar wisata secara sistematis

dan investasi dari luar mulai masuk. Selain itu, daerah semakin terbuka

secara fisik, dan promosi semakin intensif, fasilitas lokal sudah tersisih

atau digantikan oleh fasilitas yang benar-benar berstandar internasional,

dan atraksi buatan sudah mulai dikembangkan dan mulai menambahkan

atraksi yang asli atau alami. Berbagai barang dan jasa diimpor termasuk

tenaga kerja asing untuk mendukung perkembangan pariwisata yang

pesat.

4) Fase Konsolidasi (Consolidation)

Dalam struktur ekonomi daerah, pariwisata sudah mulai dominan dan

dominasi ekonomi ini dipegang oleh jaringan internasional atau major

chains and franchises. Jumlah kunjungan wisatawan masih naik, namun

hanya pada tingkat yang lebih rendah. Pemasaran semakin gencar dan

30

diperluas untuk mengisi fasilitas yang sudah dibangun dan fasilitas lama

sudah mulai ditinggalkan.

5) Fase Kestabilan (Stagnation)

Munculnya masalah ekonomi, sosial dan lingkungan akibat dari kapasitas

berbagai faktor sudah terlampaui di atas daya dukung (carrying

capacity). Kalangan industri sudah mulai bekerja keras untuk memenuhi

kapasitas dari fasilitas yang dimiliki, khususnya dengan mengharapkan

repeater guest dan wisata konvensi/bisnis. Pada fase ini, atraksi buatan

sudah mendominasi atraksi alam yang masih alami (baik budaya maupun

alam), citra awal sudah mulai luntur dan destinasi sudah tidak lagi

popular.

6) Fase Penurunan (Decline)

Dalam fase ini, wisatawan sudah mulai beralih ke destinasi wisata baru

atau pesaing dan yang tertinggal hanya ‘sisa-sisa’, khususnya wisatawan

yang hanya berakhir pekan. Banyak fasilitas pariwisata sudah beralih

atau dialihkan fungsinya untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga

destinasi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Partisipasi lokal

mungkin meningkat lagi terkait dengan harga yang merosot turun dengan

melemahnya pasar. Destinasi bisa berkembang menjadi destinasi kelas

rendah atau jati diri sebagai destinasi wisata kehilangan secara total.

7) Fase Peremajaan (Rejuvenation)

Perubahan secara dramatis bisa terjadi sebagai hasil dari berbagai usaha

dan dari berbagai pihak menuju perbaikan atau peremajaan. Peremajaan

31

ini bisa terjadi karena inovasi dan pengembangan produk baru, atau

menggali atau memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang

sebelumnya belum dimanfaatkan. Siklus hidup destinasi wisata

(Destination Area Life Cycle) tersebut bila digambarkan adalah seperti

Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Destination Area Life Cycle

Sumber: Butler (1980)

Strategi pengembangan ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam

Bukit Tangkiling sudah berada pada tahap pengembangan dan pembangunan

(Development). Namun pengelolaan kawasan tersebut masih belum maksimal dan

kunjungan wisatawan baik itu domestik maupun macanegara masih relatif rendah.

2.3.2 Teori pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah aktifitas masyarakat

lokal untuk mendorong pertukaran dan menciptakan sebuah masyarakat yang

menghormati dan menghargai alam, budaya, sejarah, industri, bakat-bakat

32

masyarakat dan sumber daya lokal (Natori, 2001:3). Definisi tersebut secara jelas

menekankan bahwa aktifitas sumber daya alam dimulai dari masyarakat lokal,

baik dalam hal identifikasi kebutuhan, analisis kemampuan, termasuk pengawasan

terhadap sumber daya lokal yang ada. Dalam konsep ini lebih menekankan pada

ekonomi rakyat dan pemberdayaan rakyat. Konsep ini digunakan sebagai konsep

alternatif sebagai reaksi atas kegagalan model modernisasi yang diterapkan di

negara-negara berkembang seperti pengambilan kebijakan top-down dianggap

telah melupakan konsep dasar pembangunan itu sendiri, sehingga kualitas hidup

rakyat bukannya semakin meningkat, tetapi malah dirugikan dan cenderung

termarginal di lingkungan miliknya sendiri.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan

kepariwisataan di suatu kawasan atau objek wisata merupakan syarat utama dalam

konsep pembangunan berbasis kerakyatan. Oleh karena itu, kunci utama

pembangunan adalah keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan hidup,

sumber daya, dan kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemauan masyarakat

itu sendiri, sehingga ketiga faktor ini akan menjadi prioritas untuk keberlanjutan

sistem sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.

Butler dan Hinch (2007:204) menyatakan bahwa pembangunan

pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) memiliki

karakteristik sebagai berikut:

a) Berskala kecil sehingga mudah diorganisasikan, bersahabat dengan

lingkungan, aman secara ekologi, dan tidak menimbulkan banyak

dampak negatif.

33

b) Lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat

setempat.

c) Lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi,

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun

penerimaan manfaat dan keuntungan.

d) Selain menekankan partisipasi, konsep ini juga sangat mementingkan

keberlanjutan kultural dan secara keseluruhan berupaya untuk

membangkitakan rasa hormat dan penghargaan wisatawan terhadap

kebudayaan setempat.

Korten (dalam Moeljarto, 1993:124) menyatakan bahwa penerapan

konsep pembangunan atau pengembangan berbasis masyarakat dalam suatu daya

tarik wisata di suatu wilayah sangat relevan digunakan sebagai pijakan dasar.

Berikut ini tiga alasan yang menjelaskannya, yaitu:

1. Variasi antar Daerah (Local Variety)

Setiap daerah tidak bisa diberikan perlakuan yang sama karena memiliki

karakteriksik tersendiri yang membedakannya dengan daerah yang lain,

sehingga sistem pengelolaannya akan berbeda, serta masyarakat setempat

sebagai pemilik daerah adalah pihak yang paling mengenal situasi

daerahnya.

2. Adanya Sumber Daya Lokal

Secara tradisional, sumber daya lokal dikuasai oleh masyarakat setempat.

Merekalah yang lebih mengetahui bagaimana cara mengelola sumber

34

daya lokal tersebut yang bersumber dari pengalaman generasi ke

generasi.

3. Tanggung Jawab Lokal (Local Accountability)

Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat biasanya akan

lebih bertanggung jawab, karena kegiatan tersebut secara langsung akan

mempengaruhi hidup mereka.

Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber

daya alam dan budaya, serta wisatawan menjadi tolak ukur pembangunan

pariwisata berbasis masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Natori (2001:7-9),

yaitu:

1) Adanya peningkatan antusiasme pembangunan masyarakat melalui

pembentukan suatu wadah organisasi untuk menunjang segala aspirasi

masyarakat, melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal.

2) Adanya keberlanjutan lingkungan fisik melalui konservasi, promosi dan

menciptakan tujuan hidup yang harmonis antara sumber daya alam,

sumber daya budaya, dan sumber daya manusia.

3) Adanya keberlajutan ekonomi melalui pemerataan dan keadilan dalam

menikmati hasil-hasil pembangunan.

4) Membangun sistem yang menguntungkan masyarakat seperti sistem

informasi yang dapat digunakan bersama-sama.

5) Menjaga kepuasan wisatawan melalui pelayanan yang baik, pengadaan

informasi yang efektif, efisien, serta mengutamakan kenyamanan bagi

wisatawan.

35

Berdasarkan pandangan yang dinyatakan oleh Natori tersebut, hubungan

yang harmonis antara masyarakat lokal, sumber daya, dan wisatawan merupakan

kunci utama keberhasilan pembangunan pariwisata. Dalam penelitian ini, teori

community based tourism digunakan untuk memahami peran masyarakat lokal,

khususnya masyarakat Kelurahan Tangkiling di dalam keterlibatannya bersama-

sama pemerintah dan swasta dalam mengelola ekowisata sesuai dengan potensi

yang ada di daerah tersebut.

2.3.3 Teori strategi perencanaan dan pengembangan

Dalam perencanaan dan pengembangan suatu daya tarik wisata,

Community Approach atau Community Based dan Environmental Planning

sering digunakan (Marpaung, 2002:49). Hal ini disebabkan karena masyarakat

lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata

serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat dapat menerima secara

langsung keuntungan ekonomi serta mencegah langsung terjadinya urbanisasi.

Suatu perencanaan dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan.

Menurut Miles (2000:23), apabila tidak adanya suatu perencanaan dalam

pengembangan sebuah kawasan tujuan wisata dapat berakibat negatif pada daerah

tersebut. Secara fisik, akibat tersebut berupa kerusakan dan perubahan permanen

lingkungan fisik, kerusakan atau perubahan permanen kawasan-kawasan

histori/budaya serta sumber-sumebr daya alam, terlalu banyak orang dan

kemacetan, adanya pencemaran, dan masalah-masalah lalu lintas.

Dari dampak negatif yang muncul karena tidak adanya suatu perencanan

dalam pengembangan sebuah kawasan tujuan wisata, maka diperlukan suatu

36

perencanaan terpadu yang dikarenakan oleh adanya beberapa alasan, seperti

pariwisata adalah independen atau tergantung akan banyak hal, fasilitas tidak

dapat hidup kecuali ada interaksi yang dapat menarik kedatangan wisatawan, serta

membantu memastikan bahwa jenis pembanguan yang dilakukan hasilnya cocok

bagi komunitas tersebut.

Paturusi (2005:8) mengemukakan bahwa perencanaan pariwisata adalah

suatu proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan masa depan suatu

destinasi atau atraksi wisata. Hal ini merupakan suatu proses dinamis yang secara

sistematis akan mempertimbangkan adanya berbagai alternatif untuk mencapai

tujuan yang melihat lingkungan (politik, fisik, sosial dan ekonomi) sebagai suatu

komponen yang saling berkaitan dan saling bergantung antara satu dengan yang

lainnya. Pada dasarnya, perencanaan pariwisata tidak berbeda jauh dengan

perencanaan umumnya, baik dalam hal konsep dasar maupun dalam hal

pendekatannya. Namun yang membedakannya adalah pada penyesuaian dengan

karakteristik sistem kepariwisataan.

Tujuan dari pengembangan pariwisata adalah untuk memacu

pertumbuhan ekonomi, menambah sumber devisa negara, membuka lapangan

kerja, dan membantu dalam membangkitkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian,

perikanan, dan industri manufaktur. Selain itu, pengembangan pariwisata juga

dapat meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesenian dan kebudayaan yang

hampir punah dan pelestarian atau konservasi lingkungan. Namun, pengembangan

pariwisata juga dapat berdampak negatif baik pada fisik lingkungan maupun

ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan

37

keuntungan dari pengembangan pariwisata dibutuhkan suatu perencanaan yang

baik dan matang agar tujuan dapat tercapai jika direncanakan dan terintegrasi

dengan perencanaan daerah.

Menurut Tarigan (2005:23) jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari

berbagai aspek, antara lain:

1. Perencanaan Fisik versus Perencanaan Ekonomi

Pembedaan ini didasarkan pada isi dan materi perencanaan. Perencanaan

fisik yaitu perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur

fisik suatu wilayah, misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna

tanah, perencanaan jalur komunikasi atau transportasi, penyediaan

fasilitas umum dan lain sebagainya. Sedangkan jenis perencanaan

ekonomi berhubungan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah

dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu

wilayah.

2. Perencanaan Alokatif versus Perencanaan Inovatif

Pembedaan ini didasarkan pada perbedaan visi dan perencanaan.

Perencanaan alokatif berkenaan dengan mensukseskan perencanaan

umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi

kesepakatan bersama. Jadi, inti dari kegiatannya berupa koordinasi dan

sikronasi agar sistem kerja untuk mencapai tujuan itu dapat berjalan

secara efektif dan efisien sepanjang waktu. Sedangkan dalam

perencanaan inovatif para perencana memiliki kebebasan, baik dalam

menetapkan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target

38

tersebut. Artinya mereka dapat menetapkan prosedur atau tata cara baru

dan yang paling terpenting adalah target itu dapat tercapai atau

dilampaui.

3. Perencanaan Bertujuan Jamak versus Perencanaan Bertujuan Tunggal

Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup. Perencanaan

bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu

yang dinyatakan dengan tegas dalam perencaan itu dan bersifat tunggal.

Misalnya rencana pemerintah untuk membangun 100 unit rumah di suatu

lokasi tertentu, perencanaan ini tidak mengaitkan antara pembangunan

rumah dengan manfaat yang mungkin dapat ditimbulkan karena tidak

menjadi fokus perhatian. Sedangkan perencanaan bertujuan jamak adalah

perencanaan pelebaran jalan yang ditujukan untuk memberikan berbagai

manfaat sekaligus.

4. Perencanaan Bertujuan Jelas versus Perencanaan Bertujuan Laten

Pembedaan ini didasarkan atas konkret atau tidak konkretnya isi rencana

tersebut. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan dengan tegas

menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut yang

sasarannya dapat diukur keberhasilannya. Sedangkan perencanaan

bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan

bahkan tujuannyapun kurang jelas sehingga sulit dijabarkan.

5. Perencanaan Indikatif versus Perencanaan Imperatif

Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat

kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif adalah

39

perencanaan dimana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam

bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Dalam perencanaan

ini mungkin terdapat petunjuk atau pedoman yaitu semacam nasihat

bagaimana sebaiknya rencana itu dijalankan, tetapi pedoman itu sendiri

tidak terlalu meningkat. Sedangkan perencanaan imperatif adalah

perencanaan yang mengatur baik sasaran prosedur, pelaksanaan, waktu

pelaksanaan, bahan-bahan serta alat-alat yang dapat dipakai untuk

perencanaan tersebut. Perencanaan ini juga disebut dengan perencanaan

sistem komando, dimana pelaksanaan di lapangan tidak berhak merubah

yang sudah ada dalam rencana.

6. Perencanaan Top Down versus Bottom Up

Pembedaan perencanaan ini didasarkan atas kewenangan dari institusi

yang terlibat. Perencanaan top down dan bottom up hanya berlaku apabila

terdapat beberapa tingkat atau lapisan pemerintahan atau beberapa

jenjang jabatan di perusahaan. Perencanaan model top down adalah

apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi

yang lebih tinggi dimana institusi yang lebih rendah harus menerima

rencana atau arahan dari institusi perencanaan yang lebih tinggi.

Sedangkan perencanaan bottom up adalah apabila kewenangan utama

perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah dimana institusi

perencanaan pada level yang tinggi harus menerima usulan-usulan yang

diajukan dari institusi perencanaan pada tingkat yang lebih rendah.

40

7. Perencanaan Vertikal versus Horizontal

Pembedaan ini juga didasari atas perbedaan kewenangan antar institusi

walaupun lebih ditekankan pada jalur koordinasi yang diutamakan pada

perencanaan. Perencanaan vertikal lebih menekankan pada keterkaitan

antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Model ini mengutamakan

keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antar

berbagai jenjang pada instansi yang sama. Sedangkan perencanaan

horizontal lebih menekankan pada keterkaitan antar berbagai sektor

sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi.

Perencaaan horizontal melihat pentingnya koordinasi antar berbagai

instansi pada level yang sama ketika masing-masing instansi menangani

kegiatan atau sektor yang berbeda.

8. Perencanaan yang Melibatkan Masyarakat versus Perencanaan yang

Tidak Melibatkan Masyarakat

Pembedaan ini didasarkan atas kewenangan yang diberikan pada institusi

perencana yang sering kali terkait dengan luas bidang yang direncanakan.

Perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat

sejak awal sudah diberi tahu dan diajak ikut serta dalam penyusunan

rencana tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak melibatkan

masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan

hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

Namun dalam prakteknya, kedua pembagian di atas tidaklah mutlak.

Artinya sering mengambil bentuk diantara keduanya. Seringkali tokoh

41

masyarakat atau organisasi kemasyarakatan hanya dilibatkan pada

diskusi untuk memberikan masukan dan pada diskusi rencana akhir untuk

melihat bahwa aspirasi mereka sudah tertampung.

Dalam penelitian ini, teori perencanaan digunakan untuk membedah dan

menganalisis rumusan masalah ketiga dalam menentukan langkah-langkah untuk

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian kesesuaian prinsip-prinsip

ekowisata dalam menciptakan ekowisata yang berkelanjutan di Kawasan Taman

Wisata Alam Bukit Tangkiling Palangka Raya.

2.4 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menjawab dan memecahkan permasalahan

yang telah dirumuskan, maka perlu adanya suatu kerangka konsep atau model

penelitian yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini.

Kerangka konsep atau model penelitian ini merupakan abstraksi dan sintesis dari

kajian pustaka.

Secara kualitatif, penelitian ini menggunakan alur berpikir yang berawal

dari adanya fenomena yang terjadi terhadap munculnya dampak negatif yang

ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata yang bersifat massal (mass tourism).

Hal ini menyebabkan kecendrungan perubahan permintaan wisatawan yang lebih

meminati alam. Ekowisata sebagai salah satu pariwisata alternatif merupakan

kegiatan wisata yang dianggap sebagai kegiatan pariwisata yang berkelanjutan

dan peduli pada pelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi

masyarakat lokal.

42

Kalimantan Tengah yang memiliki potensi alam terutama kawasan hutan

hujan tropis inilah yang memberikan peluang yang bagus untuk mengembangkan

konsep ekowisata. Salah satu kawasan di Kalimantan Tengah yang memiliki

potensi dan sudah berkembang tersebut adalah Kawasan Taman Wisata Alam

Bukit Tangkiling. Kelurahan Tangkiling sebagai kawasan yang memiliki berbagai

potensi yang menunjang kegiatan ekowisata di Kalimantan Tengah. Namun yang

terjadi saat ini adalah terjadi penurunan kegiatan ekowisata di kawasan tersebut

dan tingkat kunjungan wisatawan masih relatif rendah bahkan dalam tiga tahun

terakhir mengalami penurunan secara drastis. Dalam tahap pemanfaatan potensi,

kawasan ini belum menyentuh pada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Bahkan masih belum menuju pada tahap ekowisata yang berkelanjutan. Selain itu,

kawasan yang eksotik tersebut sampai saat ini masih menyimpan banyak

persoalan besar dan cepat atau lambat dapat mengancam keberadaan dan

fungsinya sebagai kawasan konservasi. Persoalan tersebut seperti kepemilikan

lahan dan penambangan batu belah yang membuat kawasan ini menjadi rusak.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dirumuskanlah tiga permasalahan:

1) Apa kendala yang terkait dengan pengembangan ekowisata di Kawasan Taman

Wisata Alam Bukit Tangkiling?, 2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip

ekowisata dalam pengembangan ekowisata yang ada di Kawasan Taman Wisata

Alam Bukit Tangkiling?, dan 3) Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian kesesuaian prinsip-prinsip

ekowisata agar pengelolaan ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit

43

Tangkiling lebih mendekati dengan prinsip-prinsip ekowisata dan menciptakan

ekowisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada konsep dan teori, pariwisata berkelanjutan merupakan

konsep yang perlu diterapkan. Beberapa teori akan digunakan untuk menjawab

permasalahan-permasalah tersebut, seperti teori siklus hidup destinasi pariwisata,

teori pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism), dan teori

strategi perencanaan dan pengembangan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, hal utama yang dilakukan untuk

mengawali penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala yang terkait dengan

pengembangan ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling.

Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah yang kedua mengkaji kesesuaian

prinsip-prinsip ekowisata dalam pengembangan ekowisata yang ada di kawasan

tersebut. Setelah itu merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian kesesuaian prinsip-prinsip

ekowisata agar pengelolaan ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit

Tangkiling lebih mendekati dengan prinsip-prinsip ekowisata dan menciptakan

ekowisata yang berkelanjutan.

Dari ketiga rumusan masalah yang dikaji dengan berbagai indikatornya

dan mengacu pada konsep dan teori yang ada, sehingga menghasilkan hasil

penelitian (output) yang dapat digunakan sebagai acuan atau rekomendasi dalam

menentukan kebijakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan

ekowisata kedepannya. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada pemerintah dan

masyarakat maupun pihak pengelola Kawasan Taman Wisata Alam Bukit

44

Tangkiling dalam rangka penerapan ekowisata menuju pariwisata yang

berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka dasar landasan

pemikiran tersebut dapat digambarkan kerangka konsep atau model penelitiannya

seperti dituangkan dalam Gambar 2.2.

45

Gambar 2.2

Model penelitian

Konsep:

1. Ekowisata

2. Prinsip-prinsip Ekowisata

3. Strategi Pengembangan

Kawasan Ekowisata

4. Pembangunan Pariwisata

Berkelanjutan

Teori:

1. Teori Siklus Hidup

Destinasi

2. Teori Pariwisata Berbasis

Masyarakat

3. Teori Strategi Perencanaan

dan Pengembangan

Hasil Penelitian

Rumusan Masalah:

1) Apa kendala yang terkait dengan pengembangan ekowisata di

Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling?

2) Bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekowisata dalam

pengembangan ekowisata yang ada di Kawasan Taman Wisata Alam

Bukit Tangkiling?

3) Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan

rekomendasi berdasarkan hasil kajian kesesuaian prinsip-prinsip

ekowisata agar pengelolaan ekowisata di Kawasan Taman Wisata

Alam Bukit Tangkiling lebih mendekati dengan prinsip-prinsip

ekowisata?

Taman Wisata Alam (TWA)

Bukit Tangkiling

Rekomendasi

Analisis Data