5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

A. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan

sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam

kosa kata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam kamus

manajemen, prosedur diartikan tata cara melakukan pekerjaan yang telah

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana,

bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:1106), prosedur diartikan

sebagai berikut:

1. Tahap- tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas

2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah

Prosedur menurut The Liang Gie, (2000:187) adalah suatu rangkaian

metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang

merupakan suatu kebulatan.

Moekijat (2000:53) mengatakan bahwa:

“Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang

merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan

pekerjaan yang harus diselesaikan.”

Menurut Mulyadi (2013:6) mengartikan, prosedur sebagai

“Suatu urutan kegiatan krerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam

satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara

seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

6

Prosedur dalam Tata Laksana Perkantoran dan Penerapan menurut Moenir,

(1983: 117) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Prosedur umum, yaitu prosedur-prosedur yang menyangkut bidang

pekerjaan yang bersifat umum (general) dan berlaku secara nasional yang

menjadi tanggung jawab manager atas

2. Prosedur khusus (lokasi), yaitu prosedur yang dibuat dan hanya berlaku

secara lokal yang artinya untuk lingkungan tertentu

Suatu prosedur dapat memberikan beberapa manfaat menurut Mulyadi,

(2013:15) diantaranya :

a. Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas,

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan

yang perlunya saja.

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi

oleh seluruh pelaksana

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan

efisien.

Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan

tugas dan tahap yang berurutan dengan menghubungkan satu sama lain sebagai

suatu cara atau metode dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan

yang berlaku serta sebagai pedoman bertindak untuk mencapai suatu tujuan

tertentu.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Perpajakan

Indonesia, karangan Thomas Sumarsan (2012:3),

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

7

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.

Kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan pajak merupakan iuran wajib

pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang

digunakan untuk keperluan negara, tanpa mengharapkan imbalan demi

kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2011:1) dibedakan menjadi dua

antara lain:

a. Fungsi menerima (Budgetair) yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya berkas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara.

b. Fungsi mengatur (Regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi dengan tujuan tertentu.

Dari kedua fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak

digunakan sebagai APBN yang selanjutnya digunakan untuk mengatur

pembiayaan negara dan dalam fungsi perpajakan dapat diperoleh dalam

menerima dan mengatur untuk pembiayaan negara dan melaksanakan

kebijakan pemerintah dengan tujuan tertentu.

8

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), dibedakan

menjadi 3 antara lain:

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2011,7)

Ciri-cirinya:

1) Wajib Pajak bersifat pasif.

2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang. (Mardiasmo, 2011,7)

Ciri-cirinya:

1) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

pada Wajib Pajak sendiri.

3) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak

yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2011,8).

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang

terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”.

9

Secara garis besar sistem pemungutan pajak terdiri dari Official

Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System.

Tiga sistem tersebut mempunyai pengertian yang berbeda namun

mempunyai fungsi yang sama untuk diberikan wewenang dalam

menentukan besarnya pajak yang terutang, maka pemungutan pajak

dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak yang

terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh

wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi

atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan

pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. (2011: 23)

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan UU No. Tahun

2000 tentang KUP disebutkan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran

pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan perpajakan”.

Kesimpulan dari kedua pengertian diatas, maka pengertian Wajib

Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang membayar, pemotongan,

dan pemungutan pajak dengan hak dan kewajiban tersebut dalam

perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2. Hak-hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

1) Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

10

2) Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak

yang telah jatuh tempo.

3) Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT).

4) Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 2

(dua) tahun sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan

pemeriksaan.

5) Mengajukan keberatan dan banding.

b. Kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak (WP):

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), terutama yang berpenghasilan melebihi Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha.

2) Melunasi semua utang pajaknya.

3) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) setempat atau ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

4) Untuk Wajib Pajak Badan diwajibkan melakukan pembukuan dan

melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak

melakukan pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melakukan pekerjaan bebas yang diijinkan melakukan

pencatatan.

5) Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika

dilakukan pemeriksaan.

3. Macam-macam Wajib Pajak

Macam-macam Wajib Pajak terdiri dari dua, yaitu:

a. Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi yang hanya

menerima/memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi

11

kerja atau penghasilan lainnya selain dari usaha/pekerjaan bebas.

Contohnya, PNS dan Non PNS.

2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi

yang menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan

bebas atau penghasilan lainnya. Contoh penghasilan dari usaha,

yaitu Dagang, Jasa, dan Industri. Sedangkan contoh pekerjaan

bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, dll. (Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 06/PJ/2012)

b. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara, dll.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa macam Wajib Pajak

Orang Pribadi mempunyai wewenang masing-masing untuk melaporkan

penghasilan dari usaha yang diperoleh pekerjaan masing-masing, baik dari

segi pengusaha, PNS dan Non PNS. Dalam hal ini, penulis akan

menjelaskan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2011:74),

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap

Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu

tahun pajak.”

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek

Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau

dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian Tahun Pajak,

apabila kewajiban pajak subyektifnya, dimulai atau berakhir dalam tahun

pajak. Erly Suandy (2006:8)

Dari kedua pengertian Pajak Penghasilan tersebut dapat

disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat yang dikenakan dan harus ditanggung oleh subyek

12

pajak (yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam

peraturan perpajakan) atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu

tahun pajak.

E. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) dan pengisian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:31), Surat Pemberitahuan (SPT) adalah

surat yang oleh Wajak Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak dan bukan obyek pajak

atau harta dan kewajiban.

Setiap wajib pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia

menggunakan huruf latin angka Arab satuan mata uang rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak

tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan

mata uang Rupiah yang diizinkan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak menurut Mardiasmo

(2011:31) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah wajib pajak yang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun

Pajak atau Bagian Tahun Pajak

b. Penghasilan yang merupakan obyek pajak atau bukan obyek pajak

c. Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu)

Masa Pajak

13

Jenis SPT menurut Mardiasmo (2011: 34), secara garis besar

dibedakan menjadi dua yaitu:

1) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam

suatu Masa Pajak.

2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam

suatu Tahun Pajak

2. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam prosedur penyelesaian SPT dilakukan dengan dua cara, antara

lain secara online dan manual. Secara online, berarti Wajib Pajak dapat

melaporkan secara elektronik melalui E-Filling, namun disini penulis akan

menjelaskan penyelesaikan secara manual. Prosedur penyelesaian SPT

menurut Mardiasmo (2011:32), diantaranya adalah

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT (Surat

Pemberitahuan Pajak) pada kantor pelayanan Pajak setempat dengan

menunjukkan NPWP

b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan

petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT (Surat Pemberitahuan

Pajak) yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang

bayar dan akan dikenakan sanksi perpajakan.

c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

dalam batas waktu tertentu, dan akan diberikan tanda terima dalam

batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima

tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan

secara tercatat, dan tanpa bukti serta tanggal pengiriman dianggap

sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman.

14

d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT (Surat Pemberitahuan

Pajak), antara lain:

1) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan yaitu laporan

keuangan berupa neraca laporan rugi laba serta keterangan-

keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya

penghasilan kena pajak.

2) Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat Jumlah Dasar

Pengenaan Pajak, jumlah Kena Pajak Keluaran, jumlah Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan, jumlah kekurangan atau

kelebihan pajak

3) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan yaitu

perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang

bersangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian Surat Pemberitahuan di atas, maka

Wajib Pajak harus mengambil blangko SPT sendiri, kemudian Wajib Pajak

harus mengisi blangko tersebut dengan benar. Lalu Surat Pemberitahuan

tersebut diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

dalam batas waktu tertentu dan membawa bukti-bukti yang harus

dilampirkan di dalam Surat Pemberitahuan tersebut untuk ditindak lanjuti.

3. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembetulan Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan

Wajib Pajak untuk membenarkan kesalahan dalam pengisian formulir Surat

Pemberitahuan yang dilakukan untuk mengurangi beban Wajib Pajak dalam

melakukukan kesalahannya. Dengan cara membetulkan SPT, maka Wajib

Pajak tidak mendapatkan sanksi.

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat

melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan

pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutang pajak

atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

15

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Pembetulan SPT tersebut berakibat utang pajak menjadi lebih besar,

maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan

atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian

SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan

SPT.

b. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi sebelum dilakukan

tindakan penyidikan. Selanjutnya, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri

mengungkapkan ketidak beneran pembuatan dengan disertai pelunasan

kekurangann pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang

beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang

kurang bayar.

Sekalipun jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) telah

berakhir, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat

ketetapan pajak. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat

mengungkapkannya dalam satu laporan tersendiri terutang ketidak benaran

pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atas pengungkapan Wajib Pajak

berakibat, sebagai berikut:

a. Pajak- pajak yang masih harus dibayarkan menjadi lebih besar

b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil

c. Jumlah harta menjadi lebih besar

d. Jumlah modal menjadi lebih besar

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan

ketidak benaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administasi berupa

kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus melunasi

sebelum laporan disampaikan.

16

Dari penjelasan diatas, pembetulan Surat Pemberithuan (SPT)

dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam mengisi Surat

Pemberitahuan, maka Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas

kemauan sendiri dengan menyampaikan penyataan tertulis dalam waktu dua

tahun sesudah berakhirnya tahun pajak. Dengan syarat Direktur Jenderal

Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan, apabila telah

dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan ttindakan penyidikan maka

dapat dilakukan pembetulan.

4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2011: 35) adalah:

a. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak

akhir Tahun Pajak

b. SPT Masa paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya

Masa Pajak.

c. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lambat tiga bulan setelah akhir

Tahun Pajak

Dari uraian diatas, maka batas waktu dalam penyampaian Surat

Pemberitahuan ada 3 penyampaiannya, diantaranya Surat Pemeberitahuan

Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan akhir tahun, Surat Pemberitahuan

Masa berakhir 20 hari setelah akhir pajak, dan Surat Pemberitahuan

Tahunan PPh Orang Pribadi berakhir 3 bulan setelah akhir Tahun.

F. Sanksi Administrasi

1. Landasan Hukum

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-

masing pasal undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi

adminstrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran

terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan

17

Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16

Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun

1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009

tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pengertian

sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara

khususnya berupa denda, bunga, dan kenaiaknya, maka dapat dijelaskan

dengan pengertian berikut:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap

pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan

b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap

pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah

pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan

kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada

negara khususnya yang berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran

kewajiban pelaporan, bunga yang dikenakan terhadap pelanggaran

kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak

yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang

diatur dalam ketentuan material, dengan demikian wajib pajak agar tidak

melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan

perpajakan.

18

3. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT)

Surat Pemberitahuanan (SPT) yang tidak disampaikan atau

disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan

sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2011:36).

Sanksi administrasi berupa denda, antara lain:

a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp 100.000

b. SPT Tahunan PPh Badan Rp 1.000.000

c. SPT Masa PPN Rp 500.000

d. SPT masa lainnya RP 100.000

Apabila Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,

atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, maka Wajib Pajak tersebut

wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari

jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Setiap orang yang karena kealpaannya:

a. Tidak Menyampaikan SPT atau

b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan

tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali, didenda

paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

kurang bayar, atau pidana kurangan paling singkat 3 (tiga) bulan atau

paling lama 1 (satu) tahun.

19

G. Prosedur Penghapusan Sanksi Administrasi

Prosedur Penghapusan Sanksi Admnistrasi terdiri dari 4 tahapan,

yaitu:

1. Pembetulan Surat Pemberitahuan

2. Pengajuan Penghapusan Sanksi Wajib Pajak, yang berupa kegiatan:

a. Daftar dan sampaikan SPT bagi yang belum terdaftar

b. Sampaikan SPT bagi yang belum menyampaikan SPT namun

sudah mempunyai NPWP

c. Ber-NPWP, namun menyampaikan SPT tidak benar

d. Pembetulan SPT

e. Mengambil formulir SPT dan melengkapinya

f. Melaporkan kepada TPT

3. Penanganan Adminstrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta,

dengan kegiatan:

a. Wajib pajak melaporkan ke TPT

b. Mengagendakan Surat Masuk dari TPT

c. Merekap data yang telah diagendakan

d. Menunggu surat persetujuan dari Sekretaris untuk ditindak lanjuti

e. Berkas dikirim ke Kanwil

4. Penyelesaian di Kanwil

a. Meneliti kelengkapan permohonan PMK 91

b. Menerbitkan Surat Keputusan

H. Metode Pengamatan

Berkaitan metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lokasi Pengamatan

Pengamatan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta, yang beralamat di Jl. Kyai H. Agus Salim No. 1 Laweyan,

Surakarta. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Lokasi tersebut merupakan tempat magang

20

b. Dalam lokasi tersebut terdapat permasalahan yang ingin dikaji

dalam pengamatan ini.

c. Di dalam melaksanakan KKMA, penulis diberikan ijin untuk

mengamati di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

2. Jenis Pengamatan

H.B Sutopo (2002:49-54), pengamatan ini menggunakan jenis

metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah

yang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

obyek pengamatan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

nampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan yang dimaksud bersifat

kualitatif adalah pengamatan yang bersifat atau mempunyai

karakteristik bahwa data yang ditanyakan dalam keadaan sewajarnya

dan sebagaimana adanya.

Dalam melaksanakan pengamatan, penulis menggunakan

pendekatan deskriptif dengan observasi peran penuh. Jenis observasi

peran penuh diartikan bahwa pengamat memang memiliki peran dalam

lokasi pengamatannya, sehingga benar-benar terlibat dalam suatu

kegiatan yang diamatinya. H.B Sutopo,(2002:68:69)

Dalam pengamatan ini penulis mendeskripsikan tentang Prosedur

Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pembetulan Surat Pemberithuan

(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi mulai dari Wajib Pajak

mengajukan permohonan, kemudian petugas Kantor Pelayanan Pajak

memverifikasi permohonan tersebut, dilanjutkan dikirimkan ke Kantor

Direktur Jenderal Pajak.

3. Sumber Data

Apabila penulis sudah menentukan suatu obyek pengamatan,

maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber mana yang paling

diperlukan dan tepat untuk dimanfaatkan bagi pengamatan tersebut.

Yang dimaksud sember data dalam pengamatan ini adalah subyek

21

darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam

pengamatan ini menurut H.B Sutopo (2002:49-54) adalah sebagai

berikut:

a. Narasumber,

Informan menurut H.B Sutopo (2002:50) adalah seseorang

atau sekelompok orang yang mengetahui secara jelas tentang suatu

keadaan sehingga dapat memberikan informasi. Dengan memberikan

beberapa pernyataan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu

diperdalam untuk memperoleh keterangan yang lebih lanjut.

Penulis memperoleh data dari hasil wawancara kepada pihak-

pihak yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan

dan pengamatan. Dalam hal-hal pengamatan ini penulis

mendapatkan data dari Narasumber (informan) yaitu pegawai Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada bagian unit Seksi

Pelayanan.

Selain dari Seksi Pelayanan, penulis memperoleh sumber dari

Wajib Pajak yang sedang melakukan permohonan penghapusan

sanksi atas pembetulan Surat Pemberitahuan yang dilakukan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

b. Peristiwa, aktivitas dan perilaku

H.B Sutopo (2002:51-52) dalam buku yang berjudul “Metode

Penelitian Kualitatif” mengemukakan bahwa dari peristiwa atau

aktivitas, penulis bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi

secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

1) Peristiwa yaitu sebagai sumber data memang sangat beragam,

dari berbagai peristiwa, baik yang terjadi secara sengaja maupun

tidak, aktivitas rutin yang berulang atau hanya satu sekali terjadi,

aktivitas yang formal ataupun yang tidak formal, dan juga yang

tertutup ataupun yang terbuka untuk bisa diamati oleh siapa saja.

2) Aktivitas merupakan kegiatan yang formal dan bisa diamati oleh

siapa saja tanpa persyaratan tertentu.

22

3) Perilaku yaitu dengan berbagai permasalahan yang memerlukan

pemahaman lewat kajian terhadap perilaku atau sikap dari para

pelaku dalam aktivitas yang dilakukan atau yang terjadi

sebenarnya secara langsung.

c. Dokumen

H.B Sutopo (2002:54), mengemukakan bahwa “dokumen

merupakan bahan tertulis yang berkaitan denngan suatu peristiwa

atau aktivitas tertentu, yaitu merupakan rekaman tertulis bisa berupa

gambar atau atau benda peninggalan yang berkaitan dengan

peristiwa tertentu) dan rekaman yang bersifat formal dan terencana

dalam organisasi.”

Dokumen yang diperoleh penulis yaitu dokumen-dokumen

pendukung mengenai prosedur penghapusan sanksi administrasi atas

pembetulan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi jumlah Wajib Pajak yang

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak yang

mengajukan Permohonan Pembetulan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta berdasarkan ijin dari pihak perusahaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

H.B Sutopo (2002:58), teknis pengumpulan data dapat diuji

keaslian dokumen tertentu guna mendapatkan data yang diperlukan

untuk menjawab permasalahannya. Dokumen yang digunakan dalam

pengamatan ini, antara lain:

a. Observasi

Menurut H.B Sutopo (2002:64) “Teknik observasi digunakan

untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat,

atau lokasi, benda serta rekaman gambar”. Observasi dapat

dilakukan secara langsung dengan mengambil peran atau tidak

berperan. Dalam pemaparan tersebut penulis melakukan observasi

langsung melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematik

23

terdapat aktivitas-aktivitas yang terjadi pada seksi Pelayanan pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan penulis juga

menggunakan observasi berperan aktif dan observasi berperan pasif.

Observasi berperan aktif ini merupakan cara khusus dan peneliti

tidak bersikap pasif sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai

peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan

penelitiannya, dengan mempertimbangkan akses yang bisa

diperolehnya dan dimanfaatkan bagi pengumpulan data. Pengamatan

ini dilakukan selama satu bulan, terhitung dari 18 Januari sampai

dengan 17 Februari 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta.

b. Wawancara

H.B Sutopo (2002;58), wawancara yaitu cara untuk

mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden

atau pihak yang dianggap komitmen. Teknik ini dipakai penulis agar

data yang diperoleh lebih hidup dan lengkap. Teknik wawancara

yang penulis gunakan adalah wawancara mendalam dimana

pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi.

Wawancara yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Surakarta bagian Pelayanan bersama Bapak Muhammad Taufiq yang

dilakukan secara informal dan dilakukan beberapa kali untuk

mendapatkan kejelasan tentang jumlah wajib pajak, Jumlah yang

mengajukan Pembetulan, dan Tata cara penghapusan sankis yang

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tersebut.

c. Pencatatan Dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan mengambil catatan-catatan dan arsip-arsip yang

diperlukan yang berkaitan dengan obyek pengamatan H.B. Sutopo

(2002:54). Dalam mengkaji dokumentasi, pengamatan perlu menguji

keaslian dokumen tersebut, dengan kesaksian seseorang yang tahu,

atau dengan mengkaji beragam aspek formalnya. Teknik

24

pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surakarta yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan

mempelajari secara tertulis kegiatan penghapusan sanksi

administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Penghasilan Orang Pribadi, mulai dari proses jumlah Wajib Pajak,

jumlah Wajib Pajak Pembetulan, jumlah yang mengajukan

permohonan penghapusan, selanjutnya petugas Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta menverifikasi data tersebut, kemudian data

tersebut dikirim ke Kantor Direktur Jenderal Pajak (Kanwil).

d. Studi Pustaka

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan data dan membaca buku-buku dari sumber

kepustakaan atau sumber lain yang berkaitan dengan Prosedur

Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pembetulan Surat

Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan laporan

penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan pengamatan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

H.B Sutopo (2002:61-63), teknik analisis interaktif yaitu teknik analisis

data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus

menerus sampai tuntas sehingga data akan terkumpul semua dan

berperan aktif serta interaktif depanjang proses pengamatan. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini:

25

Gambar 2.1

Model Analisis Interaktif

(Sumber: H. B Sutopo, 2002: 61- 63)

Dalam gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa proses analisis

Interaktif terdapat tiga komponan utama, sebagai:

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi,

pemfokusan, penyederhanaan, proses ini berlangsung terus

sepanjang pelaksanaan pengamatan

b. Sajian Data

Komponen analisis kedua yang merupakan suatu rakitan organisasi,

informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan

simpunan pengamatan dapat dilakukan

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, pengamatan sudah harus memahami

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-penyataan dan berbagai proposi.