BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi sangat diperlukan, mengingat

perkembangan peradaban manusia menuntut manusia

untuk terus berkreasi, dalam bentuk aktivitas-aktivitas

yang terorganisir. Satu kegiatan, baik di bidang

pemerintah yang menyangkut tugas-tugas pemerintah

dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat,

maupun di bidang swasta yang menghasilkan produk,

atau memberikan layanan jasa pada konsumen perlu

melakukan evalusi, untuk melihat sejauh mana

program-program yang dijalankanya mencapai sasaran,

atau bagaimana program tersebut berjalan, juga

menentukan relevansi, efesiensi, efektivitas dan

dampak kegiatan-kegiatan suatu program sesuai

dengan program yang akan dicapai secara sistematik

dan obyektif. Dalam pengertian ini evaluasi dilihat

sebagai suatu proses untuk menyempurnakan

kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu

perencanaan, penyusunan program dan pengambilan

keputusan di masa depan dalam kegiatan yang

berkaitan dengan pembangunan.

Evaluasi biasanya dilakukan dengan menetapkan

efek kegiatan (tujuan jangka menengah) dan dampak

kegiatan (tujuan jangka panjang) terhadap kelompok

masyarakat sasaran yang biasanya dikelompokkan

berdasarkan golongan, pendapatnya penting suatu

11

evaluasi, sebagai bagian dari pelaksanaan perencanaan

yang meyeluruh.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengusahakan

pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana yang

dibuat sebelumnya, sehingga apabila terjadi

penyimpangan, penyimpangan tersebut dapat diketahui

sebelumnya guna melakukan tindakan korektif.

Untuk mencapai pengawasan yang optimal, di

dalam mengevalasi sebaiknya membangun sistem

pengawasan (monitoring) yang dikoordinasikan secara

berkelanjutan dan periodik serta didukung oleh sistem

pelaporan yang dikuasai dan dilaksanakan oleh pihak-

pihak yang terkait, keberadaan sistem ini terutama

ditunjukan untuk mengetahui bagaimana tingkat

keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan

untuk pengambilan tindakan penyesuaian (pemecahan

masalah).

Menurut Suharsimi Arikunto (2004), evaluasi

adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan

alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi

pihak decision maker untuk menentukan kebijakan

yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah

dilakukan.

Evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses

pengambilan keputusan dengan menggunakan

informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil

belajar, baik yang menggunakan instrumen tes

maupun non tes (Zainul dan Nasution, 2001).

Sedangkan menurut Novia dalam Pengertian

Evaluasi Dalam Pengajaran tahun 2013, kegiatan

evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi

merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan

seara berkesinambungan.Evaluasi bukan hanya

merupakan kegiatn akhir atau penutup dan suatu

program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang

dilakukan pada permulaan, selama program

berlangsung, dan pada akhir program setelah program

itu dianggap selesai.

Kegiatan evaluasi memerlukan berbagai informasi

data yang menyangkut objek yang sedang di

evaluasi.Dalam kegiatan pengajaran, data yang

dimaksud mungkin berupa prilaku dan penampilan

siswa selama mengkuti pelajaran, hasil ulangan atau

tugas pekerjaan rumah, nilai akhir semester, nilai ujian

semeseter, dan sebagainya.Berdasarkan data itulah

selanjutnya diambil sutatu keputusan sesuai denga

tujuan maksud dari evaluasi yang sedang

dilaksanakan.Perlu dikemukakan bahwa ketepatan

keputusan evaluasi sangat tergantung pada kesahihan

objetivitas data yang digunakan dalam pengambilan

keputusan.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones

dalam Aprilia (2009) adalah “evaluation is an activity

which can contribute greatly to the understanding and

improvement of policy development and

implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat

menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan

dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan

kebijakan beserta perkembangannya). Pengertian

tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat

mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah

sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan

evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah

suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak

diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan

kegiatannya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin

(2007), metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi

lima yaitu:

1) Before and after comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.

2) Actual versus planned performance comparisons, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actual) dengan ketetapan perencanaan yang ada (planned)

3) Experintal (controlled) model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

4) Quasi experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

5) Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

1.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. SNP dan SPM

Untuk dapat memenuhi Standar Nasional

Pendidikan diperlukan sumber daya yang besar untuk

memenuhi berbagai kebutuhan termasuk pemenuhan

standar sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga

kependidikan, proses, pembiayaan dan keperluan

penting lainnya.

Sebagian sekolah/madrasah belum mampu

memenuhi SNP. Hal ini tercermin pada rendanya

jumlah SD yang telah terakreditasi (yakni, baru

mencapai 65,4%) dan jumlah ini diperkirakan akan

naik mencapai 70,0% pada akhir tahun ini. Sementara

SMP yang telah terakreditasi kini baru mencapai 61,0%

dan diperkirakan akan meningkat menjadi 66,6% pada

akhir tahun nanti.

Mengingat pemenuhan standar nasional

pendidikan masih dirasakan sulit bagi banyak

sekolah/madrasah, maka Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai

SNP dan standar lainnya.

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan

yang selanjutnya disebut SPM adalah jenis dan tingkat

pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan

oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara

satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi,

dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar

adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar

melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan

pemerintah kabupaten/kota.SPM mengatur jenis dan

mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh

pemerintah kabupaten/kota dan

sekolah/madrasah.SPM juga merupakan pelaksanaan

disentralisasi penyelenggaraan kewenangan di bidang

pendidikan dasar.

SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan

bahwa setiap sekolah/madrasah dapat

menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik.

SPM Pendidikan Dasar mengatur mengenai:

1) Apa yang harus tersedia di sekolah/madrasah

seperti guru, kepala sekolah/madrasah, tenaga

kependidikan, sarana-prasarana, media, buku, dan

sebagainya.

2) Apa yang harus terjadi di sekolah/madrasah,

misalnya guru harus menyiapkan RPP, kepala

sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik,

pemenuhan jam belajar, dan sebagainya.

b. Indikator Pemenuhan SPM

Dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

di Kabupaten/Kota, terdapat 13 indikator pemenuhan

SPM yang merupakan tanggung jawab

sekolah/madrasah, dan 14 indikator pemenuhan SPM

yang merupakan tanggungjawab kabupaten/kota.

Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar oleh Sekolah/Madrasah terdiri dari

yang dipaparkan berikut.

1) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,

dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap

peserta didik;

2) Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

3) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan

bahan yang terdiri dari model kerangka manusia,

model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan

poster/carta IPA;

4) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan

dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs

memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku

referensi;

5) Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di

satuan pendidikan, termasuk merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, membimbing atau melatih

peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

6) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses

pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan

kegiatan tatap muka sebagai berikut

a) Kelas I - II : 18 jam per minggu;

b) Kelas III : 24 jam per minggu;

c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau

d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

7) Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat

satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang

berlaku;

8) Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan

silabus untuk setiap mata pelajaran yang

diampunya;

9) Setiap guru mengembangkan dan menerapkan

program penilaian untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik;

10) Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi

kelas dan memberikan umpan balik kepada guru

dua kali dalam setiap semester;

11) Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi

mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta

didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir

semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar

peserta didik;

12) Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan

hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan

Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN)

kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di

kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-

prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah

(MBS/M).

Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

dan Kemenag Kabupaten/Kota dapat mengambil

bentuk sebagai berikut.

1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3

km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dan

kelompok permukiman permanen di daerah

terpencil;

2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan

belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan

untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk

setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang

kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang

cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan

tulis;

3) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA

yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup

untuk 36 peserta didik dan minimal satu set

peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan

eksperimen peserta didik;

4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang

guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk

setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan

staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs

tersedia ruang kepala sekolah/madrasah yang

terpisah dan ruang guru.

5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru

untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah

khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan

pendidikan;

6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah

khusus tersedia satu orang guru untuk setiap

rumpun mata pelajaran;

7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang

memenuhi kualifikasi akademik 51 atau D-IV dan 2

(dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat

pendidik;

8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh

di antaranya (35% dan keseluruhan guru) telah

memiliki sertifikat pendidik; untuk daerah khusus

masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk

mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,

dan Bahasa Inggris;

10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI

berkualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik;

11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik;

12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas

sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-

1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan

pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang elektif; dan

14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap

kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan.

c. Tanggung Jawab Pendanaan SPM

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Kementenian Agama sekaitan dengan pendanaan SPM

mencakup yang berikut.

1) Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana;

2) Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan

kompetensi sumber daya manusia;

3) Operasional personil gaji dan tunjangan guru dan

tenaga kependidikan;

4) Operasional non-personel

5) Sumberdana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk

madrasah).

Tanggung jawab Sekolah/Madrasah:

1) Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan

peralatan sekolah/madrasah, pengadaan buku, dan

pelatihan guru;

2) Operasional: biaya untuk bahan habis lab, hahan

dan media pembelajaran, dan sebagainya.

3) Sumber dana BOS.

d. Implemeritasi SPM

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu

diambil dalam upaya memenuhi SPM.

1) Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah di

setiap sekolah/madrasah tersedia hal-hal berikut

sesuai SPM:

• Sarana dan prasana: ruang kelas, ruang guru,

ruang kepala sekolah, laboratorium IPA

(untuk SMP/MTs);

• Sumber daya manusia (guru, tenaga

kependidikan). Lihat sumberdaya ini dan segi

jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat

pendidik);

• Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan

sesuai ketentuan; dan cek juga ketentuan-

ketentuan lainnya.

2) Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi

tanggung jawab pemerintah/Kemenag

kabupaten/kota. Pendataan dilakukan di setiap

sekolah/madrasah guna memperoleh informasi

mengenai pencapaian indikator-indikator SPM.

Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota

melakukan agregasi dan analisis data dan semua

sekolah/madrasah, menghitung gap dan

menghitung kebutuhan biaya investasi dari

operasional untuk pemenuhan SPM.

3) Kumpulkan data dan lakukan analisis apakah

hal-hal berikut tersedia/terlaksana sesuai SPM:

• Sekolah/madrasah menyusun dan

menerapkan KTSP;

• Guru membuat RPP berdasarkan silabus mata

pelajaran yang disusun oleh

sekolah/madrasah;

• Siswa menempuh pembelajaran dengan jam

tatap muka yang memadai;

• Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan

dalam jumlah yang memadai;

• Kepala sekolah/madrasah melakukan

supervisi akademik, dan sebagainya.

4) Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut

merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah. Untuk menerapkan SPM di tingkat

sekolah/madrasah maka kepala sekolah/madrasah

harus melakukan pengumpulan data dan

menganalisisnya apakah indikator-indikator SPM telah

terpenuhi; misalnya terkait dengan penerapan KTSP

pemenuhan RPP, pengukuran jam tatap muka, dan

sebagainya. Setelah ditemukan adanya gap

(kesenjangannya) maka sekolah/madrasah harus

memprogramkan langkah perbaikan untuk memenuhi

indikator tersebut.

Agar dapat melaksanakan pemenuhan SMP

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag

Kabupaten/Kota harus memiliki kapasitas sebagai

berikut.

1) Kemampuan mengumpulkan data dan informasi

terkait pemenuhan indikator SPM (14 indikator),

utámanya terkait dengan sumber daya manusia,

infrastruktur, dan peralatan;

2) Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data

dan seluruh sekolah/madrasah;

3) Kemampuan menyusun perencanaan dan

penganggaran berdasarkan bukti kebutuhan

investasi;

4) Kemampuan untuk menuangkan rencana dan

kebutuhan anggaran dalam dokumen perencanaan

daerah.

Pemerintah kabupaten/kota perlu untuk

meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi SPM,

terutama terkait dengan kemampuan untuk

mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun

penganggaran dan memasukkannya ke dalam dokumen

perencanaan daerah termasuk Renstra, Renja SKPD,

RPJMD, dan sebagainya.

Demikian juga untuk mampu melaksanakan

pemenuhan SMP pihak sekolah/madrasah harus

memiliki kapasitas sebagai berikut.

1) Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait

seluruh (27) indikator SPM;

2) Kemampuan melakukan evaluasi diri dalam hubungannya

dengan semua ketentuan SPM di sekolah/madrasah;

3) Keterampilan menyusun rencana dan anggaran investasi dan

operasional sekolah/madrasah untuk memenuhi 13 indikator

SPM;

4) Kemampuan menyampaikan data dan informasi tentang

tingkat pemenuhan 14 indikator SPM di sekolah/madrasah

kepada pemerintah kabupaten/kota dan Kemenag

kabupaten/kota.

Untuk dapat mengimplementasikan SPM,

sekolah/madrasah perlu memiliki keterampilan dalam

mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan,

menghitung kebutuhan biaya, dan menuangkannya ke

dalam rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah.

e. Prinsip-prinsip SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65

tahun 2005 ditetepkan beberapa prinsip SPM, yaitu:

1) SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan

mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara

merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib

belajar;

2) SPM ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan

untuk seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;

3) Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan

bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar

nasional;

4) SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur,

terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggung

jawabkan serta mempunyai batas waktu

pencapaian;

5) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan,

prioritas dan kemampuan kelembagaan dan personil

daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Adapun berkaitan dengan penelitian evaluasi

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kecamatan

Dempet Kabupaten Demak dalam Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang pendidikan Sekolah Dasar di

SDN Harjowinangun 2 KecamatanDempet Kabupaten

Demak, hal ini termasuk dalam katagori substantive

policies yaitu kebijakan tentang apa yang akan/ingin

dilakukan oleh pemerintah di bidang pendidikan. SPM

bagi penyelenggara pendidikan SD dilakukan dalam

rangka mewujudkan pelayanan pendidikan SD yang

berkualitas.

Dalam mkaitannya dengan penyelenggaraan

pendidikan SD berdasarkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM), faktor ukuran-ukuran dasar dan

tujuan-tujuan kebijakan ini mencakup kejelasan SPM,

tingkat raelitas tujuan SPM untuk dapat dicapai dan

kemampuan SPM untuk memecahkan permasalahan

pencapaian kualitas pelayanan pendidikan SD pada

kelompok sasaran.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SPM

di lembaga pendidikan tingkat SD, hal-hal yang perlu

diperhatikan diantaranya menyangkut kompetensi dan

ukuran staf suatu badan, tingkat pengawasan hirarkis

terhadap keputusan-keputusan sub-unit, tingkat

komunikasi terbuka dan lain sebagainya yang

dijalankan dalam birokrasi lembaga pendidikan tingkat

SD, perlunya mengkaji perilaku aparatur birokrasi

Sekolah Dasar dalam konsistensi seleksi tenaga

pendidikan sesuai dengan kebijakan SPM serta

bagaimana perlakuan lembaga SD terhadap perhatian

pada kesejahteraan para tenaga pengajar (guru) dan

pegawai administrasi di lembaga SD tersebut dan

keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan

pendidikan SD.

f. Indikator SPM

1) Tersedia Kurikulum;

2) Peserta didik, perkelas/rombongan belajar antara20-

40 orang, minimal 10 orang;

3) Ketenagaan, berkualitas sesuai dengan kompetensi

yang ditetapkan secara nasional, 90% dari jumlah

guru SD yang diperlukan terpenuhi;

4) Memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai

dengan standar tenis yang ditetapkan secara

nasional (meliputi lahan, bangunan, peralatan

laboratorium), 95% peserta didik memiliki buku

pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran, serta

tersedianya sarana olahraga;

5) Organisasi, meliputi struktur, personalia dan uraian

tugas dibuat sesuai dengan kebutuhan SD/MI;

6) Pembiayaan, meliputi anggaran pemerintah dan

anggaran swadaya serta pengelolaannya transparan;

7) Manajemen berbasis sekolah, tingkat kehadiran

guru/tenaga administrasi/tenaga kependidikan

lainnya, kehadiran peserta didik, tertib administrasi

serta kinerja sekolah terlaksana baik dengan tingkat

ketercapaian 90 %;

8) Peranserta Masyarakat, meliputi adanya dukungan

dan peserta masyarakat, perhatian orang tua

peserta didik/tokoh masyarakat/dunia usaha.

1.3. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Marieke dan Niko (2003) dalam

penelitiannya yang berjudul “Developing Performance

Standar for Teacher Assement by Policy Capturing”.

Hasil dari penelitian ini menyatakan ada suatu

kebetulan pentingnya aspek pelayanan pendidikan

yang bertumpu pada kemampuan guru untuk

membentuk perkembangan dan peningkatan

kualitas pendidikan.

2. Penelitian yang berjuidul “Konstribusi Manajemen

Pembiayaan dan Iklim Sekolah Terhadap

Peningkatan Mutu Pelayanan Sekolah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan

manajemen yang baik akan berpengaruh positif

terhadap mutu layanan sekolah kepada masyarakat,

stake holder dan pemerintah.

3. Penelitian LPPSP, kerjasama dengan USAID, dalam

(CRC) Citizen Report Card dalam masalah kualitas

Pelayanan Umum di Kabupaten Semarang (2007).

Report card sendiri didasari keinginan untuk

memperbaiki akuntabilitas pelayanan publik yang

diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai

pengguna jasa layanan, hasil penelitian tersebut

menyebutkan bahwa keputusan terhadap perilaku

petugas SD Negeri di Semarang mencapai 65,7%,

Keputusan Konsumen terhadap waktu penyelesaian

masalah baru mencapai 16%.

1.4. Kerangka Pikir

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang

ditujukan untuk menilai mutu pendidikan melalui

Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan

pendidikan di SDN Harjowinangun Kecamatan Dempet

Kabupaten Demak.

Penelitian diawalai dengan pelaksanaan observasi

kemudian merumuskan hipotesis awal.Selanjutnya

dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data

melalui angket yang diisi oleh responden (Guru, Kepala

Sekolah dan Pengawas).Berdasarkan hasil dan

pembahasan penelitian maka dapat dirumuskan

kesimpulan dan saran.

Secara garis besar dapat penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

MUTU PENDIDIKAN

PENELITIAN

ANGKET

1. Pengawas

2. Kepala Sekolah 3. Guru

1. Standar Isi

2. Standar Proses

3. Standar Kompetensi Kelulusan

4. Standar Tendik 5. Standar Sarana & Prasarana

6. Standar Pengelolaan

7. Standar Pembiayaan 8. Standar Penilaian

HASIL & PEMBAHASAN

KESIMPULAN

STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM)

OBSERVASI

Gambar 1. Alur Penelitian