BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Subyek-subyek Hukum Internasional
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Subyek-subyek Hukum Internasional
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Subyek-subyek Hukum Internasional
1. Subyek Hukum Internasional
Menurut Martin Dixon subyek hukum internasional adalah suatu
badan yang cakap untuk melakukan segala hak dan kewajiban untuk
melakukan perbuatan hukum dan akan menimbulkan wewenang hukum
di bawah hukum internasional. Untuk menentukan suatu entitas
termasuk dalam subjek hukum internasional maka harus memiliki
kecakapan hukum internasional utama (the main international
capacities) untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya
(international legal personality) kecakapan hukum tersebut ialah :1
1) Mampu untuk menuntut hak-haknya di depan pengadilan
internasional (dan nasional);
2) Menjadi subjek dari beberapa atau semua kewajiban yang
diberikan oleh HI;
3) Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan
mengikat dalam hukum internasional;
4) Menikmati imunitas dari yuridiksi domestic.
1 Martin Dixon, Textbook on International Law, Blackstone press Limited, fourth edition, 2000,
hlm. 105
13
Berikut ini merupakan macam-macam subjek hukum internasional :2
a. Negara
Negara adalah subyek hukum internasional terpenting dan
utama dikarenakan negara berperan aktif dalam perjanjian antar
negara. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan
negara yang berdaulat. Suatu entitas dapat dikatakan sebagai
negara apabila memiliki penduduk yang tetap, wilayah territorial,
pemerintahan yang mengatur, dan kemampuan untuk mengadakan
hubungan dengan negara lain.
b. Organisasi Internasional
Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang
dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua atau lebih
negara. Tidak semua organisasi internasional memiliki status
sebagai subjek hukum internasional. Ada beberapa syarat supaya
organisasi internasional dapat menjadi subjek hukum internasional
:
1) Dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh
lebih dari dua negara, apa pun namanya dan tunduk
pada rezim hukum internasional;
2) Memiliki secretariat tetap.
c. International Non Government Organization (INGO)
2 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 10
14
Menurut DW Bowett menyatakan bahwa INGO adalah
perserikatan-perserikatan privat internasional yaitu
perserikatan-perserikatan dari badan non pemerintah, baik
swasta, individu atau badan hukum. Dengan seiring
berkembangnya waktu INGO memiliki peran yang terus
meningkat sehingga INGO dijadikan sebagai subyek hukum
internasional.
d. Individu (Natural Person)
Dalam pengadilan ad hoc Nurenberg dan Tokyo
menyatakan bahwa individu memiliki international personality
karena mampu menyandang hak dan kewajiban yang diberikan
hukum internasional padanya. Menurut pasal 3 Draft Code of
Crimes against the Peace and Security of Mankind 1987 yang
dikeluarkan oleh International Law Commission menyatakan
bahwa individu adalah person dalam hukum internasional.
Individu tidak dapat menuntut atau menguasai wilayah, tidak
dapat membuat perjanjian internasional, tidak dapat memiliki
belligerent right, tetapi individu dapat melakukan kejahatan
perang, perompakan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan
kedaulatan asing, dan individu dapat memiliki kekayaan yang
dilindungi oleh hukum internasional, individu juga dapat
menuntut kompensasi untuk tindakan tertentu seperti kontrak
dan delik. Individu juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri
15
seperti kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan,
juga kejahatan terhadap perdamaian.3
e. ICRC (International Committee on The Red Cross)
ICRC atau Palang Merah Internasional merupakan
organisasi-organisasi non pemerintah yang anggotanya palang
merah nasional negara-negara yang berkedudukan di Swiss.
ICRC ini menjadi subjek hukum internasional karena perannya
yang besar dalam pertolongan korban perang dan memberikan
kontribusi besar dalam pembentukan Konvensi Jenewa 1949
yang mengatur hukum perang atau hukum humaniter internasio
nal. ICRC sebagai subjek hukum internasional ruang
lingkupnya sangat dibatasi karena ICRC hanya bergerak di
bidang kemnuasiaan, memberikan perlindungan terhada korban
perang baik skala domestic maupun internasional
f. Organisasi Pembebasan/Bangsa yang Memperjuangkan
Haknya (National Liberation Organization/ Representative
Organization)
Bangsa yang memperjuangkan haknya adalah suatu bangsa
yang berjuang memperoleh kemerdekaan melawan negara
asing yang menjajahnya. Banyak kelompok yang menamakan
kelompoknya organisasi pembebasan, tetapi tidak semuanya
mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional.
3 Alina Kaczorowska, Textbook:Public International Law, (London: Old Balley Press, 2002), hlm.
57
16
Selama ini baru SWAPO (South West Africa People) dan PLO
(Palestine Liberation Organization) yang diakui PBB.
g. Belligerent
Belligerent adalah kaum pemberontak dalam hukum
internasional. Kaum pemberontakan yang diakui sebagai
belligerent yaitu yang memiliki unsur sebagai berikut :
1) Terorganisis secara rapi dan teratur di bawah
kepemimpinan yang jelas;
2) Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas yang
menunjukan identitasnya;
3) Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah
sehingga wilayah tersebut benar-benar telah di bawah
kekuasaannya;
4) Harus mendapat dukungan dari rakyat di wilayah yang
didudukinya.
h. Perusahaan Multinasional
Masih mnjadi perdebatan apakan perusahaan transnasiona
merupakan subjek dari hukum internasional. Banyak para pakar
hukum yang tidak memasukan perusahaan multinasional
sebagai salah satu dari subjek hukum internasional. Perusahaan
Multinasional dapat menjadi international personality apabila
hubungan internasional yang dilakukan diatur di hukum
17
internasional. Dalam pengadilan mengakui perusahaan
multinasional sebagai subjek hukum internasional akan tetapi
pengadilan tidak memiliki yuridiksi atas mereka karena
yuridiksi hanya untuk individu. Dengan adanya kebingungan
ini maka dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan lebih
lanjut mengenai kedudukan perusahaan multinasional ini
diranah hukum internasional.
B. Perusahaan Multinasional
1. Pengertian Perusahaan Multinasional
Kata multinasional pertama kali dikenalkan oleh David E Lilienthal yang
menulis mengenai The Multinational Corporation dan mendefinisikan sebagai
perusahaan yang induknya berada di suatu negara tetapi pengoperasiannya dan
18
menjalankan perusahaan tersebut di bawah hukum dan kebiasaan dari negara yang
berbeda.4
Menurut John H. Dunning perusahaan multinasional adalah perusahaan
yang melibatkan penanaman modal asing dan memiliki aktivitas nilai tambah di
lebih dari satu negara. Sedangkan menurut Clive Schmithoff yang diberikan oleh
Tindall mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai kombinasi dari
perbedaan negara yang terhubung oleh saham, manajerial control dan kontrak dan
bagian unit ekonomi. Ketika perusahaan multinasional memiliki satu induk
perusahaan di satu negara maka dapat disebut perusahaan multinasional. Apabila
perusahaan multinasional memiliki lebih dari satu perusahaan induk yang
mengatur dan mengontrol perusahaan lainnya maka perusahaan tersebut disebut
perusahaan transnasional.5 Sedangkan menurut AA Lazarus perusahaan
multinasional merupakan organisasi bisnis yang aktifitasnya berlokasi dilebih dari
dua negara dan bentuk organisasinya mengarah pada penanaman modal asing.
bentuk perngorganisasian ini memiliki unsur lokasi negara dimana perusahaan
induk saling terhubung dengan perusahaan cabang dan anak perusahaan.
Selain dari penjelasan para ahli, pengertian dari perusahaan multinasional
juga tertuang dalam first major research project dalam US MNCs at Harvard
tahun 1960 yang mendeskripsikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan
yang memiliki fasilitas produksi yang berada di beberapa negara.6 Sedangkan
4 Peter T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law (New York: Oxford University
Press,2010), hlm. 5 5 Sumantoro, Op.Cit., 34
6 Sumantra Ghoshal dan Eleanor Westney, Organization Theory and the Multinational
Corporation (New York: ST. Martin’s Press, 1993), hlm. 2
19
berdasarkan group of eminent persons menyampaikan perusahaan multinasional
adalah perusahaan yang memiliki kegiatan produksi atau fasilitas pelayanan di
luar negeri dari tempat mereka berada. Dan perusahaan tersebut tidak selalu
menyatu tetapi perusahaan tersebut dapat saling bekerja sama satu sama lain atau
memiliki entitasnya sendiri.7
Dari berbagai pendapat di atas dapat diketahu bahwa perusahaan
multinasional merupakan perusahaan yang aktifitasnya mencakupi lebih dari satu
perusahaan dan salah satu perusahaan tersebut berada di negara yang berbeda.
Dalam aktifitas perusahaan multinasional ini mengarah pada penanaman modal
asing. Aktifitas dari perusahaan multinasional ini dapat saling terkontrol satu
sama lain atau di control oleh perusahaan induk maupun perusahaan yang berada
di negara berbeda dapat berupa juga perusahaan yang berdiri sendiri dan segala
kegiatan produksinya tidak terikat oleh perusahaan induk.
Dalam beberapa literatur terdapat perbedaan istilah mengenai perusahaan
multinasional, istilah-istilah tersebut seperti Multinational Corporation (MNC),
Multinational Enterprise (MNE), Transnational Corporation (TNC). Meskipun
terdapat perbedaan istilah namun pada hakikatnya istilah MNC dan MNE
memiliki pengertian yang sama hanya karena adanya perbedaan bahasa saja.
Namun dalam istilah Transnational Corporation (TNC) atau perusahaan
transnasional terdapat beberapa perbedaan dengan istilah perusahaan
multinasional. Walaupun terdapat perbedaan namun pada hakikatnya perusahaan
multinasional dnegan perusahaan transnasional memiliki pengertian yang sama
7 The Impact of MNC on the development and on International Relations, UN, New York, hlm.9
20
yaitu dimana perusahaan yang memiliki perusahaan lain di beberapa negara. Lalu
yang membuat perbedaan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan
transnasional yaitu pada system manajemennya. Dalam perusahaan multinasional
mengoperasikan perusahaannya dengan system sentralisasi sedangkan perusahaan
transnasional mengoperasikan perusahaannya dengan system desentralisasi
sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional memiliki perusahaan
induk yang berperan dan berpengaruh terhadap perusahaan cabangnya. Sedangkan
perusahaan transnasional yang menggunakan system desentralisasi maka tidak
perusahaan induk dalam perusahaan transnasional tidak mempengaruhi anak
perusahaan yang berada di negara lain sehingga anak perusahaan tersebut
berperan penuh dalam produksi maupun manejerialnya, sehingga produk yang
dikeluarkan dari setiap negara dapat berbeda-beda. Dari penjelasan tersebut dapat
dikatakan bahwa perbedaan terdapat dalam system manajerialnya saja, namun
perusahaan transnasional tetap saja perusahaan yang memiliki perusahaan di
beberapa negara sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan transnasional
merupakan perusahaan multinasional juga.
2. Sejarah Perkembangan Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional berawal dari Eropa. Negara di Eropa merupakan
pusat dari bisnis internasional.8 Menurut Mira Wilkins perekonomian dan sejarah
politik di Eropa sangat mempengaruhi evolusi dari Perusahaan Multinasional dan
perekonomian dunia. Perkembangan sejarah perusahaan multinasional dimulai
8 Mira Wilkins, “Modern European Economic History and the Multinationals”, in Ed. Mira
Wilkins, The Growth of Multinationals, Aldershot Press, US, 1991,hlm.8
21
dengan adanya koloni Eropa melalui pendirian perusahaan-perusahaan dagang
pada abad ke-16 dan 17.9 Namun, menurut ahli sejarah dna ekonomi berpendapat
bahwa perusahaan multinasional yang modern yaitu perusahaan multinasional
yang telah nemproduksi secara terpadu melewati batas negara dan dalam
produksinya telah memperlihatkan perkembangan teknologi yang modern dan
terciptanya manajemen yang telah membagikan divisi-divisi pembagian kerja
internasional baru mancul pada abad ke-19.
Dalam perkembangan perusahaan multinasional modern sampai saat ini
dibagi menjadi 3 periode sejarah, yaitu :
a. Periode Pertama: 1850-1914
Dalam periode ini keberadaan perusahaan multinasional
lahir sebagai bagian dari perkembangan ekonomi industry modern
dan perusahaan Inggris memiliki peranan penting dalam
penanaman modal yang dilakukan yang terlihat pada pembangunan
jalan kereta api, peternakan, perkayuan, dan pertambangan.
Perusahaan inggrispun memilih Amerika Utara, AS, Kanada,
Australia dan Argentina sebagai tempat untuk menanamkan
modalnya.10
Ciki khas dari perusahaan ini adalah berbentuk Perseroan
Terbatas berdasarkan hukum Inggris dan mempunyai pengurus
9 Peter T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law,2
nd (New York: Oxford University
Press,2007), hlm. 8 10
Mira Wilkin, Defining a firm: History and Theory dalam: Peter Hertner and Geoffrey Jones,
Multinational: Theory and History, Aldershot: Gower, 1986, hlm. 84-87.
22
perusahaan yang berkebangsaan Inggris. Asset utama perusahaan
berlokasi di seluruh dunia akan tetapi tidak memiliki kantor pusat
untuk operasional dan asset. Sehingga dalam abad ini perusahaan
multinasional berbeda dengan perusahaan multinasional yang ada
pada sekarang.
Pada tahun 1890 pasar modal pertama yang orientasinya
kepada penanaman modal asing dimulai dan dikuasi oleh
perusahaan Inggris lalu berkembang terus seiring berjalannya
waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan multinasional
yang berasal dari Eropa terus bermunculan khususnya perusahaan
Jerman dan perusahaan dari negara Eropa lainnya.
Sebelum tahun 1914 terlihat juga tumbuhnya beberapa
perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat.11
Perusahaan Amerika Serikat Singer Sewing Machine Company
dapat dapat dianggap sebagai perusahaan multinasional pabrikan
pertama.12
40 tahun sebelum tahun 1914 dimana sebelum
terjadinya perang dunia pertama menjadi periode penting bagi
perusahaan multinasional karena pada periode ini telah terjadi
penanaman modal di negara berkembang yang pada waktu itu
berlokasi di daerah koloni Afrika dan Asia yang merupakan koloni
Eropa.
b. Periode Kedua: 1918-1939
11
Lawrence Franco, The European Multinational, Harper &Row, London, 1976, hlm. 52. 12
Christopher Tugendhat, The Multinational, London: Pelican, 1973, hlm. 33
23
Perang dunia pertama berakhir pada tahun 1918, dengan
adanya perang dunia ke-1 maka negara-negara melakukan
kebijakan ekonomi yang bersifat nasional untuk memproteksi diri
dari depresi ekonomi. Bagian penting dari ekonomi yang bersifat
nasional pada periode ini adalah pertumbuhan yang lebih besar
adalah dengan bergabungnya antara perusahaan-perusahaan yang
mempunyai nasionalitas yang sama.13
Perusahaan yang bersatu
pada akhirnya menjadi kartel internasional dengan pesaing asing
seperti perusahaan Jerman bersatu dnegan IG Farben membuat
perjanjian dengan pesaingnya perusahaan Swiss.14
Pada abad ke 19 setelah perang dunia kedua muncul system
pembayaran internasional baru yang terangkum dalam Bretton
Woods System yang dimana memberikan kesempatan lebih bagi
Amerika Serikat dalam mengembangkan investasi luar negeri
mereka dalam pasar internasional. Adanya kesejahteraan dan
pembangunan ekonomi yang didorong oleh Marshall Plan, yang
dilakukan untuk memperkuat kapitalisme Eropa sebagai sekutu
politik dan militer Amerika Serikat dan berhasil dalam
meningkatkan perusahaan multinasional baik di Amerika Serikat
maupun di Eropa. Perang dunia kedua dan paska perang dunia
kedua membangkitkan sebuah perubahan baru dalam dunia bisnis
13
Peter T. Muchlinski, op. cit., hlm. 13. 14
An An Chandrawulan, op. cit., hlm. 164
24
dan teknologi yang juga memberikan dampak yang signifikan bagi
pertumbuhan perusahaan multinasional itu sendiri.15
Dengan adanya kartel internasional dan penanaman modal
secara langsung adalah langkah terbaik dilihat sebagai strategi
bisnis pelengkap. Penanaman modal secara langsung
menggambarkan pembagian pasar dunia ke dalam lingkungan yang
sangat memengaruhi kegiatan perdagangan. Menurut John
Dunning, selama periode ini penanaman modal Amerika terus
meningkat hingga 27,7% pada tahun 1938 dan Inggris menguasai
39,8%. Perusahaan dari negara tersebut membentuk anak-anak
perusahaan di negara penerima modal di Eropa.16
c. Periode Ketiga : 1945-1990
Periode ini dimulai tahun 1945 setelah berakhirnya perang
dunia ke-2 hingga tahun 1990. Dalam periode ini pertumbuhan
perusahaan multinasional dibagi menjadi dua fase yaitu yang pertama
ditandai dengan pertumbuhan dnegan cepat perusahaan multinasional
Amerika mulai dari setelah oerang dnia ke-2 hingga tahun 1960 an.
Fase kedua adalah periode tahun 1960 sampai dengan 1990 yang
ditandai adanya penolakan secara halus dominasi Amerika oleh
pesaingnya dari perusahaan multinasional Eropa yang melakukan
15
Prisma, Kemunculan dan Perkembangan Perusahaan Multinasional, Jurnal, Fisip Unair 16
J.H. Dunning, Change in the Level and Structure of International Production; The Last One
Hundred years; Dalam M. Casson (ed) The Growth of International Business, George Allen &
Unwin, 1983, hlm. 93-94
25
kembali pembangunan industry Eropa setelah perang dunia kedua dan
munculnya pesaing baru yaitu perushaan multinasional dari Jepang.
Tak sampai disitu saja dalam periode ini bermunculan perusahaan
multinasional di negara industry baru dan membuka pasar baru bagi
perusahaan-perusahaan multinasional di Cina, Uni Soviet, dan negara-
negara sosialis Eropa Timur.17
Factor lainnya yang mempengaruhi munculnya perusahaan multinasional
yaitu pada abad ke 19 setelah perang dunia kedua muncul system pembayaran
internasional baru yang terangkum dalam Bretton Woods System yang dimana
memberikan kesempatan lebih bagi Amerika Serikat dalam mengembangkan
investasi luar negeri mereka dalam pasar internasional. Adanya kesejahteraan dan
pembangunan ekonomi yang didorong oleh Marshall Plan, yang dilakukan untuk
memperkuat kapitalisme Eropa sebagai sekutu politik dan militer Amerika Serikat
dan berhasil dalam meningkatkan perusahaan multinasional baik di Amerika
Serikat maupun di Eropa. Perang dunia kedua dan paska perang dunia kedua
membangkitkan sebuah perubahan baru dalam dunia bisnis dan teknologi yang
juga memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan perusahaan
multinasional itu sendiri.18
3. Bagian-Bagian Perusahaan Multinasional
Dalam perusahaan multinasional terdapat bagian-bagian untuk
melaksanakan kegiatannya terlebih perusahaan multinasional dalam
17
Loc.cit. 18
Prisma, Kemunculan dan Perkembangan Perusahaan Multinasional, Jurnal, Fisip Unair
26
kegiatannta melibatkan beberapa negara. Berikut penjelasan mengenai
bagian-bagian dalam perusahaan multinasional :
a. Induk Perusahaan (Parent Company)
Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan
mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki
anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara
atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan
pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan
pengawasan-pengawasan berjalannya suatu system secara keseluruhan
dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh
induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan
atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi
penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat,
produksi-produksi campuran yang dilakukan diantara anak perusahaan,
komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar
nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan. Keputusan
tersebut akan menghasilkan bentuk produksi yang akan dilakukan oleh
anak perusahaan atau cabang perusahaan sebagai suatu kesatuan system
dalam perusahaan multinasional.
b. Kantor Cabang atau Cabang Perusahaan (Branch atau Branch Office)
Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang
merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk
perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan
27
tidak terdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum
cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan
secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum
yang terpisah dari induk perusahaan.
c. Kantor Pusat (The Headquarters atau Head Office)
Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu
perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor
pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya
berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara
penanam modal. Kantor pusat biasanya didirikan di negara yang memiliki
kebijakan tax havens yaitu dimana negara yang mengenakan pajak yang
sangat rendah untuk menarik investor untuk menyimpan keuntungan di
negara yang bersangkutan.
d. Anak Perusahaan Affiliate (Daughter atau Affiliated Company)
Anak perusahaan affiliate atau daughter company adalah
perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat
bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau
suatu subsidiary atau perusahaan gabungan atau associate, yang didirikan
berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan.
Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara
yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.
e. Anak Perusahaan Subsidiary
28
Anak perusahaan subsidiary adalah perusahaan yang mana induk
perusahaan mempunyai pengawasan dan mayoritas kepemilikan.
Kepemilikian mayoritas ini berarti bahwa dalam anak persuahaan tersebut
induk perusahaan memiliki 50-94% saham; sedangkan kepemilikan
minoritas adalah 5-49% saham. Sebenarnya kepemilikan saham
perusahaan multinasional dalamsuatu affiliate atau subsidiary bukanlah
hal yang utama melainkan yang terpenting adalah bahwa anakanak
perusahaan ini merupakan kepanjangan tanagn dari keberadaan atau
bagian dari induk perusahaan.
f. Negara Penanam Modal (Home State the Capital Investing State)
Negara penanam modal adalah negara asal penanaman modal asing
tempat perusahaan tersebut berkedudukan atau induk perusahaan
berkedudukan.
g. Negara Penerima Modal atau Pengimpor Modal (Host State)
Negara penerima atau pengimpor modal adalah negara penerima
penanaman modal asing, biasanya penanam modal ini diwakili oleh suatu
perusahaan affiliate/anak perusahaan dari suatu nduk perusahaan
multinasional. Setiap negara bisa bersamaan menjadi baik penanam modal
asing atau home state dan penerima modal asing atau host state dalam
suatu transaksi penanaman modal asing.
4. Bentuk Badan Hukum dalam Perusahaan Multinasional
29
Perusahaan multinasional terdiri dari beberapa bagian yang memiliki
kaitan satu sama lain seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam
keterkaitan tersebut memiliki bentuk hukum, bentuk hukum tersebut dapat
berupa :
a. Bentuk Kontraktual (Contractual Forms)
Perusahaan multinasional dalam menjalankan bisnisnya di negara
lain dalam memenuhi pasar di luar negaranya dapat mendirikan
anak perushaan yang berfungsi untuk memasarkan produknya.
Namun selain dengan mendirikan anak perusahaan dapat
dilakukan juga dengan membuat suatu kontrak, baik kontrak itu
dilakukan diantara induk dan anak perusahaan atau anak
perusahaan dengan perusahaan domestik atau induk perusahaan
dengan perusahaan di negara tempat modal ditanam. Dalam
hubungan bisnis internasional yang dilakukan dengan kontraktual
yang sah secara hukum maka perusahaan multinasional dpaa
melakukan pengawasan terhadap bisnis mereka di seluruh dunia.
Hubungan kontraktual dapat dibagi dalam tiga bentuk
sebagai berikut :
1) Perjanjian Distribusi (Distribution Agreement)
Perjanjian distribusi merupakan perjanjian yang bentuknya
paling sederhana. Perjanjian distribusi ini biasanya dilakukan
oleh anak perusahaan dengan anak perusahaan dari perusahaan
multinasional.
30
2) Perjanjian Produksi (Production Agreement)
Perjanjian produksi selalu dilakukan oleh perusahaan
multinasional karena adanya permintaan di luar negeri akan
suatu produk yang dibuat di negara penanam modal dan untuk
mempermudah pemasaran di negara tertentu. Karena itu,
beberapa kontrak dibuat sebagai suatu pilihan bagi
pengembangan bisnis mereka. Produsen (licensor) akan
memberikan lisensi kepada suatu pabrik (lisensee) untuk
memproduksi produk yang sama dengan negara produsen di
negara tempat modal ditanam.
3) Kerja sama antara Perusahaan Publik dan Perusahaan Swasta
(Public Private Partnerships)
Bentuk kontrak ini biasa digunakan oleh perusahaan
multinasional dalam kontrak-kontrak konstruksi yang
dilakukan dengan perusahaan negara atau swasta di negara
tempat modal perusahaan multinasional itu ditanam. Kontrak
ini dibuat dalam bentuk BOO (Build Own Operate), BOT
(Buil Own Transfer), atau BOOT (Build Own Operate and
Transfer). Kontrak ini memberikan konsesi pada perusahaan
swasta asing sebagai kontraktor untuk jangka waktu tertentu
31
dan setelah itu kepemilikan akan beralih kepada perusahaan
negara atau swasta di negara penerima modal.19
Keuntungan utama dari Publik Private Partnesrship ini
adalah negara penerima modal tetap dapat mengawasi jalannya
proyek tersebut, mendapatkan asset pada akhir kontrak,
sementara pada waktu yang bersamaan menarik modal baru
dan mempercepat proses proyek konstruksi tersebut.
b. Kepemilikan Berdasarkan Grup atau Kelompok Perusahaan
(Equity Based Corporate Group)
Hal yang lumrah bagi perusahaan multinasional untuk
mengawasi grup perusahaan dengan ketat melalui pemilikan
saham oleh induk perusahaan atau holding perusahaan. Ada
beberapa bentuk kepemilikan berdasarkan grup perusahaan,
yaitu:20
a) The Anglo-American ‘Pyramid’ Group
The Anglo-American ‘Pyramid’ Group adalah suatu
bentuk perusahaan yang induk perusahaannya memiliki
dan mengawasi jaringan secara keseluruhan atau
sebagian besa anak-anak perusahaan yang kemudian
akan menjadi suatu perusahaan holding. Dalam bentuk
ini induk perusahaan berada paling atas yang diikuti
oleh anak perusahaan.
19
C.M. Schmitthoff, Export Trade, Sweet and Maxwell, London, 9th
ed., 1990 hlm. 512 20
Peter T. Muchlinski, op cit,m hlm. 56
32
b) Transnational Merger Perusahaan Eropa (European
Transnational Mergers)
Bentuk kepemilikan ini berupa kelompok
perusahaan yang dipimpin oleh perusahaan induk dan
berpatungan dengan perusahaan yang berdiri sendiri.
Perusahaan ini memulai dengan berpatungan lalu
berkembang menjadi gabungan dengan cara merger.
Menurut Schmitthoff terdapat empat factor yang
memengaruhi pilihan hukum dan struktur manajemen
dalam transnasional merger yaitu :
i. Harga Saham
ii. Tujuan Merger
iii. Hak-hak Dividen
iv. Pajak
c. Usaha Patungan (Joint Venture)
Usaha patungan atau joint venture bentuk hukumnya
berupa kontrak. Usaha patungan ini dilakukan antara perusahaan
multinasional dari lebih satu negara untuk memperluas perusahaan
multinasional dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan patungan
(joint venture company) terbentuk dari suatu perjanjian antara dua
atau lebih perusahaan yang berbeda atau dua perusahaan induk
berbeda. 21
Dalam usaha patungan pengawasan yang dilakukan
21
J. Bredley, Joint Venture and Antitrust Policy, 95 Harvard Law Review, 1982, hlm. 25
33
tidak hanya melibatkan perusahaan induk saja melainkan kedua
perusahaan yang bergabung.
d. Penggabungan Non Formal antara Perusahaan Multinasional
Dalam bentuk ini dibuta oleh induk perusahaan
multinasional dengan mendirikan anak perusahaan secara intern
baik dengan merger transnasional dan usaha patungan.
e. Perusahaan Multinasional Milik Negara
Kepemilikan perusahaan multinasional pada perusahaan
public banyak terjadi di negara berkembang maupun di negara
maju. Hal ini dapat dilakukan melalui privatisasi yang ditawarkan
oleh negara yang bersangkutan. Kepemilikan ini dapat berupa
sebagian maupun mayoritas.
Kepemilikan perusahaan public oleh perusahaan
multinasional dapat terjadi karena :22
i. Perusahaan milik negara tersebut mengambil
strategi perluasan perusahaan secara internasional;
atau
ii. Perusahaan multinasiona yang ada dinasionalisasi.
f. Perusahaan Multinasional yang Sifatnya Supranasional
Dalam bentuk perusahaan multinasional dibentuk
berdasarkan hukum yang dibuat oleh organisasi regional negara
22
J.P Anastassopoulas, G Blanc, and P. Dussauge, State-Owned Multinational, IRM, Wiey, 1987
hlm. 12-13
34
yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara perusahaan dari
lebih dari satu negara.
5. Hubungan Perusahaan Multinasional dengan Negara Penerima Modal
(Host States) dan Asal Modal (Home States)
a. Perusahaan Multinasional dengan Negara Penerima Modal
Negara penerima modal merupakan negara dimana
terjadinya penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini
diharapkan dapat mengembangkan perekonomian negara tersebut.
Negara penerima modal ini biasanya merupakan negara
berkembang dikarenakan negara berkembang membutuhkan
penanaman modal asing tersebut supaya perekonomian negara
tersebut dapat semakin bertumbuh.
Dengan keberadaan negara berkembang ini dijadikan oleh
perusahaan multinasional untuk mendirikan anak perusahaan
karena negara berkembang dianggap memiliki sumber daya alam
untuk dijadikan bahan mentah dengan harga murah dan juga
rendahnya upah sumber daya manusia yang ada. Dengan adanya
hubungan tersebut akan terjadi timbal balik yang slaing
menguntungkan satu sama lain.
Negara penerima modal ini harus tetap memberikan
pengawasan terhadap penanaman modal asing langsung yang
35
dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pengawasan tersebut
dapat berupa :23
a. Melakukan pembatasan-pembatasan terhadap penanaman
modal asing langsung yang masuk baik secara keseluruhan
atau terhadap sector-sektor tertetu.
b. Penanaman modal asing langsung diizinkan setelah melewati
beberapa proses dan memenuhi persyaratan masuk.
c. Terhadap perusahaan-perusahaan penanaman modal asing
yang didirikan, semua aktifitas dari investor tunduk kepada
hukum tempat penanaman modal asing langsung tersebut
didirikan.
Negara penerima modal memiliki hak untuk membuat
kebijakan untuk mengatur aktivitas perusahaan multinasional.
Namun, terhadap penanaman modal asing ini harus diterapkan
perlakuan standard internasional untuk mengontrol kebijakan
negara penerima modal.24
Untuk menghindari permasalahan
dengan penerapan perlakuan standard internasional, negara
penerima modal melakukan perjanjian-perjanjian di bidang
penanaman modal asing melalui perjanjian bilateral (BIT/Bilateral
Investment Treaty) atau perjanjian perdagangan bebas (FTA/Free
Trade Agreement).
23
Peter T. Muchlinski, Multinational Enterprises and The Law, Second Edition, Oxford
University Press, Oxford, 2007, hlm. 177. 24
An An Chandrawulan, op cit., hlm. 217
36
b. Perusahaan Multinasional dengan Negara Penanam Modal
Negara penanam modal adlaah negara dimana perusahaan
multinasional itu berasal atau tempat dimana induk perusahaan
didirikan. Perusahaan multinasional bagi negara asalnya memiliki
peran yang sangat penting dikarenakan memperkuat neraca
pembayaran dan menjadi penghasil devisa terbesar. Terdapat
beberapa permasalahan utama bagi pemerintah penanam modal
yaitu mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk
membangun perusahaan di negara penerima modal sebelum
perusahaan multinasional diberikan izin pendiriannya.
6. Dampak Positif dan Negatif adanya Perusahaan Multinasional
a. Dampak Positif
Dengan adanya perusahaan multinasional ini memberikan banyak
keuntungan maupun kerugian baik bagi negara penanam modal maupun
negara penerima modal. Dampak positif yang diberikan dengan adanya
perusahaan multinasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Perusahaan multinasional dapat membangun perekonomian negara
dikarenakan perusahaan multinasional mendatangkan modal dari luar negeri
dan modal tersebut dapat digunakan untuk menutupi kekurangan modal
nasional. Selain untuk memberikan modal dari luar negeri, perusahaan
multinasional memberikan lapangan pekerjaan bagi suatu negara terlebih
perusahaan multinasional merupakan bentuk dari industry besar sehingga
37
membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tidak sampai di situ saja dengan
adanya perusahaan multinasional kekayaan alam yang berpotensi dalam suatu
negara akan dikelola menjadi hasil yang menguntungkan. Dampak positif
yang diberikan dengan adanya perusahaan multinasional tidak berhenti untuk
meningkatkan perekonomian suatu negara saja melainkan dapat memberikan
dampak positif juga bagi social dan budaya. Hal ini dikarenakan perusahaan
multinasional kerap kali memberikan inovasi terbaru terutama dalam bidang
teknologi, kesehatan, dan pendidikan.
b. Dampak Negatif
Perusahaan multinasional memang memberikan sejumlah dampak
positif bagi suatu negara, namun perusahaan multinasional juga
memberikan dampak negative. Dengan adanya perusahaan multinasional,
perusahaan nasional menjadi tersaingi dan akan kalah saing hingga
mengakibatkan sebuah perusahaan nasional menjadi pailit. Permasalahan
yang ditimbulkan tidak hanya disitu saja melainkan terdapat permasalahan
lain yang muncul seperti masalah hak asasi manusia dan kerusakan
lingkungan. Pengaruh negatif perusahaan multinasional terhadap hak asasi
manusia kerap terjadi dikarenakan pada dasarnya perusahaan
multinasional menurut Colman dan Nixson hanya bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin bukan untuk
meningkatkan kesejahteraan negara dimana perusahaan multinasional ini
melakukan investasinya. Sehingga dalam aktivitas perusahaan
38
multinasional ini kerap kali bertentangan dengan hak asasi manusia seperti
pembayaran upah dibawah standard, eksploitasi pekerja dibawah umur,
jam kerja yang melebihi batas yang sewajarnya. Sedangkan dalam hal
lingkungan, perusahaan multinasional yang membutuhkan sumber daya
alam sebagai bahan bakunya sering mengeksploitasi sumber daya alam
secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan alam selain itu
perusahaan multinasional yang jumlah produksinya terbilang banyak maka
akan menimbulkan limbah yang dapat mencemari suatu lingkungan.