8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Palupi, Isnaini Fajrin Nadia, and Eny Kusumawati. Analisis

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing

Financing Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis

Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank

Muamalat Indonesia dengan metode penelitian kuantitatif dan

menggunakan variabel penelitian volume pembiayaan bagi hasil, dana pihak

ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing dan modal sendiri

mengatakan bahwa variabel dana pihak ketiga berpengaruh signifikan

terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel tingkat bagi hasil tidak

berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel

Non Performing Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap volume

pembiayaan bagi hasil. Variabel modal sendiri berpengaruh signifikan

terhadap volume pembiayaan bagi hasil. 10

Rina Destiana, (2016), Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko

terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Umum

Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu dana

pihak ketiga dan resiko dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian ini di analisis menggunakan regresi berganda, dengan hasil kedua

10 Palupi, Isnaini Fajrin Nadia, and Eny Kusumawati. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga,

Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan

Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Studi Kasus Bank Muamalat

Indonesia.(Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

9

variabel yaitu dana pihak ketiga dan resiko bersama-sama memiliki

pengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada

bank syariah di Indonesia.11

Mentari A Iyonu, La Ode rasuli, (2015), Pengaruh Tingkat Bagi

Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi kasus Bank Umum Syariah

di Indonesia). Peneitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dianalisis

menggunakan regresi sederhana data panel. Berdaasarkan hasil penelitian,

tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah

pada bank umum syariah di Indonesia.12

Faizal, Agung,Sri Adji. Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak

Ketiga dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume

Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Devisa)

dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan variabel total aset,

dana pihak ketiga, non performing financing, volume pembiayaan bagi hasil

mengatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan

memiliki arah yang positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Non

Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume

pembiayaan bagi hasil. Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing

Financing (NPF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Volume

Pembiayaan Bagi Hasil.13

11 Rina Destiana.Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan

Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia.Jurnal Logika, Vol XVII No.2.(Agustus 2016) 12 Mentari A Iyonu,La ode Rasuli.Pengaruh Tingkat Bagi hasil terhadap Pembiayaan

Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia).Skripsi Universitas Negeri

Gorontalo (2015) 13 Faizal, Agung, and Sri Adji Prabawa. Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga dan

Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada

Bank Umum Syariah Devisa).(Universitas Bengkulu, 2014)

10

Annisa, Lintang Nurul, and Rizal Yaya. "Pengaruh Dana Pihak

Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap

Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

di Indonesia” dengan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan

variabel penelitian volume dan porsi pembiayaan bagi hasil (Y), dana pihak

ketiga (X1), tingkat bagi hasil (X2), non performing financing (X3)

mengatakan bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan

terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan

Syariah di Indonesia.14

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka

dapat di simpulkan beberapa perbedaan antara lain jumlah variabel, jenis

variabel, dan tahun penelitian.

B. LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan,

keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha

perbankan berdasar prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan

implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik pelarangan

riba dalam berbagai bentuk-bentuknya, tidak mengenal nilai waktu dari

uang (time value of money), konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai

komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat

14 Annisa, Lintang Nurul, and Rizal Yaya. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan

Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada

Perbankan Syariah di Indonesia." (SHARE Journal of Islamic Economics and Finance 4.1 2015).

11

spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga dalam satu barang,

tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga

negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing

atau badan hukum asing secara kemitraan atau pemerintah daerah.15 Bank

Umum Syariah memiliki fungsi menerima berbagai bentuk simpanan,

memberikan kredit baik bersumber dari masyarakat maupun berdasarkan

kemampuannya untuk menciptakan nasabah baru, memberikan pelayanan

dalam urusan pembayaran pembayaran dan peredaran uang. Sejauh mana

fungsi ini dapat dilaksanakan bergantung pada jenis dan lapangan usaha

bank yang bersangkutan dan dalam aktivitas operasionalnya, terutama

dalam penyaluran dana, bank seharusnya tidak semata-mata memperoleh

keuntungan saja, tetapi juga berorientasi pada upaya dan peningkatan taraf

hidup masyarakat. Prinsip inilah yang harus menjadi komitmen bagi bank

dalam kegiatan operasionalnya.16

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen

bank pada umumnya (bank konvensional). Namun, dengan adanya landasan

syariah sertaa sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank

Syariah antara lain UU No. 21 Tahun 1998,tentu saja baik organisasi

maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank

pada umumnya, terutama adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur

organisasi dan adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syariah. Bagi

15 Susyanti Jeni.Pengelolaan lembaga keuangan syariah.(Malang: Empat Dua,2016).hal 45 16 Mardani.Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.(Jakarta: PRENADAMEDIA

GROUP,2015) hal 12

12

Islam, riba dilarang sedangkan jual beli (al-ba,i) dihalalkan. Disamping itu

dalam perbankan syariah uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan

sarana untuk membayar kewajiban keuangan, bukan sebagai suatu

komoditas. Sehingga konsep time value of money tidak digunakan dalam

perbankan syariah. Konsep yang digunakan oleh bank syariah adalah

pembagian keuntungan dana kerugian (profit and loss sharing).

Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus

dana kepada pihak yang minus dana. Pihak surplus dana adalah pihak-pihak

yang mengamanahkan atau menyimpan uangnya kepada bank. Setelah,

dana-dana terkumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang

membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang diberikan atau

dikeluarkan oleh bank syariah.17

B. Sumber Dana Bank

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan

produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Misalnya, pada tabungan,

beberapa bank memperlakukannya seperti giro, sementara itu ada pula yang

memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan

produk tabungan sama sekali. Pada dasarnya, jika dilihat dari sumbernya,

dana bank syariah terdiri atas modal, titipan, investasi. Antara lain :18

1. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Pada

akhir periode tahun buku, setelah di hitung keuntungan yang di dapat

17 Susyanti Jeni.Pengelolaan lembaga keuangan syariah.(Malang: Empat Dua,2016).hal 47 18 Syafi’i antonio.Bank Syariah dari Teori ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani Press,2001) hal 146-

150

13

pada tahun tersebut, pemilk modal akan memperoleh bagian dari hasil

usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan

untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang

secara langsung tidak menghasilkan (fix asset/non earning asset). Selain

itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu

disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal,

hasilnya juga di berikan pada pemilik modal, tidak dibagikan kepada

pemilik dana lainnya.Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan

modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm

asy-syarikah atau equity participation pada saham perseroan bank.

2. Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi

dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang

sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadiah. Al-wadiah merupakan

titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya

menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis yaitu :

1. Wadiah yad al-amanah yaitu jenis titipan harta atau barang yang

tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan, maka penerima hanya

berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga

barang titipan tersebut tanpa memanfaatkannya. Pada titipan jenis ini

penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada

yang menitipkan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk

jenis ini adalah safe deposit box.

14

2. Wadiah yad adh-dhamanah adalah jenis titipan harta atau barang

yang boleh dana dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Produk

perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.

Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang

dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada

bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh

disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi

benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak

bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya kewenangan bank

syariah, karena pada dasarnya yang di tekanankan adalah akad

titipan. Namun, akad tabungan juga dapat menggunakan akad

wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu

simpanan yang bisa di ambil setiap saat oleh pemiliknya hanya

perbedaanya tabungan tidak dapat di tarik dengan cek ataupun alat

lainnya yang disamakan.

3. Investasi

Akad pada perbankan syariah yang sesuai dengan jenis ini

adalah mudharabah. Tujuan dari akad ini adalah kerjasama

antara pemilik dana dan pengelola dana. Pada akda mudharabah

ini terbagi menjadi dua yaitu mudharabah muthlaqah dengan

konsep pemilik dana tidak memberikan batasan-batasan atas

dana yang di investasikannya dan mudharabah muqayyadah

merupakan bentuk kerjasama pada sisi pemiliki dana

15

memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya

kepada pengelola dana.

C. Produk Pendanaan Bank Syariah

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan utnuk mobilisasi dan

investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang

adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam

hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba),

melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam,

terutama wadi’ah (titipan), qardh (pinjaman), mudharabah (bagi hasil) dan

ijarah. Produk-produk tersebut dijelaskan sebagai berikut :19

1. Pendanaan dengan prinsip wadi’ah

a. Giro Wadi’ah, adalah produk pendanaan bank syariah berupa

simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk

keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Dalam aplikasinya

ada giro wadi’ah yang menghasilkan bonus dan ada giro wadi’ah

yang tidak menghasilkan bonus. Pada giro wadi’ah pertama

bank memberikan bonus karena bank menggunakan dana

simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan

keuntungan. Pada giro wadi’ah kedua bank tidak memberikan

bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini

untuk menyeimbangkan kebutuhan likiuditas bank dan untuk

transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak

menghasilkan keuntungan riil.

19 Ascarya. Akad dan produk bank syariah.(Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2011) hal 118-121

16

b. Tabungan wadi’ah, adalah produk pendanaan bank syariah

berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan

(saving account) untuk keamanan dan kemudahan

pemakaiannya. Tabungan wadi’ah ini juga mirip dengan

tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan

diberikan garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu

dengan menggunakan berbagai fasilitias yang telah disediakan

bank.

2. Pendanaan dengan prinsip Qardh

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qardh,

ketika bank di anggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari

nasabah deposan sebagai pemilik modal. Giro dan tabungan qardh

memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan wadi’ah. Bank

sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan

dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Namun, bentuk

simpanan qardh seperti ini tidak umum digunakan di Indonesia, hanya

bank syariah di Iran yang menggunakannya.

3. Pendanaan dengan prinsip mudharabah

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika

nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya

kepada bank sebagai pengusaha (mudharib) untuk diusahakan.

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh

pemilik dana atau nasabah. Dalam praktinya terdapat perbedaan antara

mudharabah dan wadi’ah seperti berikut :

17

Tabel 2.1

Perbandingan tabungan mudharabah dan tabungan wadi’ah

Perbandingan Tabungan mudharabah Tabungan wadi’ah

Sifat dana Investasi Titipan

Penarikan Hanya dapat dilakukan pada

periode/waktu tertentu

Dapat dilakukan setiap saat

Insentif Bagi hasil Bonus (jika ada)

Pengembalian

modal

Tidak dijamin dikembalikan

100%

Dijamin dikembalikan 100%

Sumber : Ascarya, 2011

Selain tabungan mudharabah bank syariah juga memiliki simpanan

dalam bentuk deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke

atas) ke dalam investasi umum dnegan prinsip mudharabah al-mutlaqah.

Dalam hal ini bank, bank sebagai mudharib memiliki kebebasan mutlak

dalam pengelolaan investasinya. Tidak hanya deposito pada perbankan

juga terdapat sukuk al-mudharabah ini di manfaatkan oleh bank syariah

untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan

obligasi syariah. Dengan obligasi syariah bank mendapatkan alternatif

sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat

digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang.

4. Pendanaan dengan prinsip ijarah

Penerbitan sukuk melibatkan empat pihak yaitu pemilik aset, penyewa,

investor, dan special purpose vehicle. Penerbitan sukuk al-ijarah

18

dimulai dari suatu akad jual-beli aset oleh pemerintah atau perusahaan

kepada suatu perusahaan yang di tunjuk. Pada saat bersamaan diikuti

dengan akad penyewaan kembali aset tersebut kepada bank syariah

selama jangka waktu tertentu. Dengan demikian, akad ini tidak

mengubah pemanfaatan terhadap aset tersebut.

D. Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008

menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK,

adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan

digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit

atau pembiayaan.20 Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang

dihimpun dari masyarakat dan akan disalurkan pada berbagai jenis

pembiayaan. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini

relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya dan

pencarian dana dari sumber ini termasuk paling dominan, asalkan dapat

memberikan fasilitas yang menarik. Akan tetapi, pencarian sumber dana

dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.21

Menurut (Arifin,2006:41) Yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu:

20 Bi.Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015. Diakses pada hari senin tanggal 10

september 2018 pukul 18.30 WIB 21 Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.(Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hal

57

19

giro, deposito dan tabungan. Ketiga macam dana pihak ketiga tersebut akan

dijelaskan sebagai berikut :22

1. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan

dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan

pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang

menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam

nasional yang masih berlaku. Giro di bank syariah dapat berdasarkan

akad wadiah atau mudharabah. Untuk giro berdasarkan akad wadiah,

bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus.

Untuk gito berdasarkan akad mudharabah, nasabah wajib memelihara

saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik

kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk

nasabah giro mudharabah di dasarkan pada saldo terendah setiap akhir

bulan laporan.23

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan

bank. Bank Umum dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan

deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak

penghasilan bersifat final. Deposito di bank syariah di dasarkan pada

akad mudharabah dengan ketentuan bank tidak diperbolehkan

mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang

22 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal 115 23 Otoritas Jasa Keuangan. Booklet Perbankan Indonesia 2015 hal 144

20

bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah

keuntungan bank.24

Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangkanya dapat

diperpanjang secara otomatis, pihak bank dapat memberikan fasilitas

ARO atau Automatic Roll-Over atas deposito berjangka tersebut.

Kelebihan deposito berjangka ini adalah dapat ditarik tunai setiap jangka

waktu tertentu ataupun ditransfer ke rekening deposan. Nasabah

biasanya membuka rekening tabungan untuk menampung bunga atas

deposito tersebut dan menampung dana deposito yang telah jatuh tempo

dan tidak diperpanjang lagi. Bank-bank tertentu juga memberikan

fasilitas agar bunga deposito yang tidak ditarik oleh pemiliknya dapat

ditambahkan dalam simpanan pokok deposito sehingga nilai deposito

berjangkanya bertambah besar. Deposito pada bank konvensional

menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil

(bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem

bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh

bagian dari laba/rugi bank.25

3. Tabungan

Tabungan di bank konvensional berbeda dari giro dimana ada beberapa

restriksi seperti berapa dan kapan dapat ditarik. Tabungan biasanya

memperoleh hasil pasti (fixed return). Pada bank bebas bunga, tabungan

juga mempunyai sifat yang sama kecuali bahwa penabung tidak

memperoleh hasil yang pasti. Menurut para ulama, penabung boleh

24 Ibid hal 144 25 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal 116

21

menerima hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh

bank dan setuju untuk berbagi resiko dengan bank.26

E. Profit Sharing (Bagi Hasil)

Bagi hasil atau profit sharing merupakan penentuan besarnya rasio

atau nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman

pada kemungkinan untung rugi.27 Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan

sangat penting diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan

kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan artinya

telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip

syariah. Bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah

penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih

adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor

sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor

kinerja dan juga biaya sebagai komponen perhitungan laba.28Namun, jika

terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah: 29

a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan

merupakan pelindung modal.

b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok

modal.

26 Ibid hal 117 27 Syafi’i antonio.Bank Syariah dari Teori ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani Press,2001) hal 61 28 Yaya Rizal,dkk.Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat,2014) hal 319 29 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, 2004, hal. 206-210.

22

F. Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya,

sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki

perbedaan yang nyata, antara lain :30

Tabel 2.2

Perbedaan bunga dan bagi hasil

No. Bunga Bagi Hasil

1. Penentuan bunga dibuat pada

waktu akad dengan asumsi

harus selalu untung

Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi

hasil dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan

utnung rugi

2. Besarnya presentase

berdasarkan pada jumlah uang

(modal) yang dipinjamkan

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan

pada jumlah keuntungan yang

diperoleh

3. Pembayaran bunga tetap

seperti yang dijanjikan tanpa

pertimbangan apakah proyek

yang dijalankan oleh pihak

nasabah untung atau rugi

Bagi hasil bergantung pada

keuntungan proyek yang dijalankan.

Bila usaha merugi, kerugian akan di

tanggung bersama oleh kedua pihak.

4. Jumlah pembayaran bunga

tidak meningkat sekalipun

jumlah keuntungan berlipat

Jumlah pembagian laba meningkat

sesuai dengan peningkatan jumlah

pendapatan

30 Syafi’i antonio.Bank Syariah dari Teori ke Praktik.(Jakarta: Gema Insani Press,2001) hal 61

23

atau keadaan ekonomi sedang

“booming”

5. Eksistensi bunga diragukan

(kalau tidak dikecam) oleh

semua agama termasuk Islam.

Tidak ada yang meragukan keabsahan

bagi hasil

Sumber: Syafi’i Antonio,2001

G. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk

pembiayaan yang berbasis Natural Umcertainty Contracts (NUC), yakni akad

bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi

jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti mudharabah dan

musyarakah. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan

mempertimbangkan sebagai berikut :31

1. Referensi tingkat (marjin) keuntungan, yang dimaksud tingkat (marjin)

keuntungan adalah referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan

oleh rapat ALCO.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis yang dibiayai, yaitu perkiraan tingkat

keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan

mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Perkiraan penjualan :

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap

bulan;

31 Karim Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga, 2004, hal 286-287

24

2. Sales turn-over atau frekuensi penjualan setiap bulan;

3. Fluktuasi harga penjualan;

4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan

5. Margin keuntungan setiap transaksi

b. Lama cash to cash cycle :

1. Lama proses barang

2. Lama persediaan

3. Lama piutang

c. Perkiraan biaya-biaya langsung, yang dimaksud biaya-biaya langsung

adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti

biaya pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang

lazim dikategorikan dalam cost of goods sold (COGS)

d. Perkiraan biaya-biaya tidak langsung, yaitu biaya-biaya yang tidak

langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa

kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim

dikategorikan dalam overhead cost.

e. Delayed Factor, adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada cash

to cash cycle untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan

pembayaran dari nasabah ke bank.

H. Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Prinsip penyaluran dana dalam bank syariah menurut Donna (2007) terbagi

menjadi empat akad (perjanjian) yaitu :32

32 Alma,buchari.Priansa, Junni donni.Manajemen Bisnis Syariah.(Bandung: ALFABETA, 2014)

hal 16-17

25

1. Akad jual beli

Pada akad jual beli terdapat tiga skema jual beli antara lain :

a. Murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank syariah

menyebutkan keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan

nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli

bank di tambah keuntungan.

b. Salam, yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan

belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh dan

pembayaran dilakukan secara tunai.

c. Istishna, yaitu transaksi jual beli yang mirip salam tetapi

pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin)

pembayaran.

2. Akad sewa

Transaksi sewa atau ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada

prinsipnya, ijarah sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek

transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka

pada ijarah adalah jasa.

3. Akad bagi hasil

Akad bagi hasil terbagi menjadi dua, antara lain :

a. Musyarakah, merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi

musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

meningkatkan nilai aset secara bersama-sama.

b. Mudharabah, yaitu bentuk spesifik dari musyarakah dalam produk

perbankan syariah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua

26

atau lebih pihak dimana pemilik modal (Shahibul maal)

mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola (Mudharib) dengan

suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema mudharabah sama

dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan dana,

bank adalah mudharib (pengelola dana), sedang nasabah penabung/

deposan adalah shahibul maal (pemilik dana). Pada transaksi

penyaluran dana bank bertindak sebagai pemilik dana sedangkan

nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola

dana.33

4. Akad pelengkap

Yang termasuk pada akad pelengkap yaitu :

a. Alih utang piutang (hiwalah), bertujuan untuk membantu supplier

mendapatkan modal agar dapat melanjutkan produuksinya. Bank

mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. Gadai (Rahn), bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran

kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang

akan digadaikan harus mempunyai kriteria, yaitu milik nasabah sendiri,

jenis ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar,

dan dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. Pinjaman uang (Qardh), aplikasi qardh dalam perbankan syariah

biasanya dalam hal talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu

33 Yaya Rizal,dkk.Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat,2014) hal 56

27

kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dna sebagai pinjaman

kepada pengurus bank.

d. Perwakilan (Wakalah), aplikasi yang terjadi apabila nasabah melakukan

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer.

I. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih

dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal

(sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek),

sedangkan nasabah sebagai pengelola (mudharib) mengajukan permohonan

pembiayaan dan untukini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya.

Dalam tranksaksi jenis ini biasanya mensyaratkan adanya wakil penyedia dana

dalam manajemen proyek. Mudharib sebagai pengelola yang dipercaya harus

bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan

wakil shahibul maal harus mengelola modal secara profesional untuk

mendapatkan laba yang optimal. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian

pengelola (nasabah). Selanjutnya, bila kerugian tersebut sebagai akibat

kecurangan atau kelalaian pengelola (nasabah), maka pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada dasarnya, kedua belah pihak

kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh. Dalam posisi

bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah yang mengajukan

permohonan pembiayaan akan menjadi pengelola dari usaha tersebut. kegiatan

28

mudharabah sesuai dengan ayat Al-Qur’an surat Al-Muzammil (74):20 sebagai

berikut :34

...الل فضل من يبتغون الأرض في يضربون وآخرون...

Artinya :

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia

Allah...”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada ayat tersebut umumnya

menunjukkan adanya kebebasan bermuamalah dalam mempergunakan harta

dengan cara mudharabah. Secara eksplisit, Al-Qur’an tidak menyebutkan

mudharabah sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Namun, pada ayat tersebut menyiratkan tentang diperbolehkannya akad

mudharabah.35

J. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Mudharabah

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak di mana shahibul maal

tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat kepada mudharib. Bentuk

mudharabah ini disebut mudharabah mutlaqah. Dalam praktik perbankan

syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah, yakni on

balance sheet dan yang off balance sheet. Dalam mudharabah muqayyadan on

balance sheet, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok

pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas misalnya pertanian,

manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan

34 Veithzal Rivai.Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi.(Jakarta: PT.

RajaGrafindo Persada,208) hal 43 35 Nurhasanah,neneng.Mudharabah dalam teori dan praktik.(Bandung:PT.Refika Aditama,2015)

hal 70

29

dananya hanya boleh di pakai untuk pembiayaan si sektor pertambangan,

properti dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja

mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh

digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja atau kerjasama usaha saja.

Dalam mudharabah muqayyadah off balance sheet, aliran dana berasal dari

satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank

kovensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai arranger

saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara off balance

sheet. Sedangkan, bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan

pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah

investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arrange fee.

Skema ini disebut off balance sheet karena transaksi ini tidak dicatat dalam

neraca bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja. 36

K. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah: 37

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun

dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah

keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya cukup jelas. Dalam akad

mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak

sebagai pemilik modal (shahib māl), sedangkan pihak kedua bertindak

36 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.( Jakarta: PT.RajaGrafindo

Persada,2004) hal 212-213 37 Ibid hal. 205-206.

30

sebagai pelaksana usaha (mudharib atau ‘amil). Tanpa dua pelaku ini,

maka akad mudharabah tidak ada.

b. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Faktor kedua (Objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari

tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan

modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha

menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang

diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai

uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,

keterampilan, selling skil, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua

objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan

konsekuensi dari prinsip an-taraddin minku (sama-sama rela). Di sini

kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri

dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk

mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Faktor keempat, yakni nisbah adalah rukun yang khas dalam akad

mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang

bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya,

sedangkan shahib al-mal mendapatkan imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya

31

perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian

keuntungan.

L. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Pada suatu akad kerjasama terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan

oleh kedua belah pihak, dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2.1

Skema pembiayaan Mudharabah

Sumber:Palupi,Data diolah,2018

Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :38

1. Bank menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan

nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam usahanya;

38 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal 42

32

2. Bank memiliki hak pengawasan dan pembinaan usaha nasabah

walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Kegiatan

tersebut antara lain melakukan review dan meminta bukti-bukti

transaksi yang telah dilakukan;

3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah

yang disepakati;

4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat di ubah sepanjang jangka

waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

5. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang

atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

6. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam

bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam

bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar

(net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

8. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad mudharabah dilakukan

dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligud pada akhir

periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan;

9. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan harian usaha

pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat

dipertanggungjawabkan;

10. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat

ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah

maksimal sebesar jumlah pembiayaan uang diberikan.

33

M. Implementasi Mudharabah dalam Pengembangan Ekonomi

Masyarakat

Pada saat sekarang, mudharabah dalam praktiknya tidak hanya dilakukan

antar individu, namun sudah melibatkan lembaga keuagan sebagai pihak

yang berfungsi sebagai mediator. Hal ini memungkinkan aktivitas

mudharabah mengalami jangkauan usaha ataupun wilayah yang semakin

luas dan jumlah modal yang berputar. Mudharabah mempunyai peran yang

penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang memiliki prospek usaha dan keahlian, tetapi tidak

memiliki kemampuan modal dapat memperoleh kesempatan untuk

memberdayakan potensi yang dimilikinya.39

Besarnya presentase pembiayaan bank syariah terhadap UKM diduga

karena lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha (proyek) daripada

nilai agunan, sementara faktor ini (agunan) untuk sebagian besar merupakan

penghambat UKM akses terhadap perbankan konvesional, bukan karena

UKM tidak memiliki aset, namun karena asetnya dinilai tidak bankable.

Mereka tidak dapat dilayani oleh bank konvensional. Inilah sesungguhnya

yang merupakan nasabah potensial bagi bank syariah. Dengan demikian,

jika mendukung UKM dengan keuangan (pembiayaan), salah satu upaya

yang di tempuh adalah dengan mendukung perkembangan bank syariah.40

39 Nurhasanah,neneng.Mudharabah dalam teori dan praktik.(Bandung:PT.Refika Aditama,2015)

hal 228 40 Mahmud,amir.Rukmana.Bank Syariah Teori, teori kebijakan dan studi empiris di

Indonesia.(Jakarta: Erlangga,2010) hal 98

34

Selain itu, sektor produktif UKM dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta

penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB

Indonesia.41

N. Hubungan Antar Variabel

Dana yang digunakan dalam pembiayaan yaitu dana pihak ketiga

seperti yang dikatakan oleh muhammad dalam bukunya yaitu bank syariah

dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk partisipasi

modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed account) untuk

investasi umum (general investment account/mudharabah mutlaqah)

dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional

dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.42

Pada perbankan syariah yang bertindak sebagai pemilik dana

(shahibul maal) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank.

Sementara itu, yang mudharib atau pengelola dana adalah bank syariah.

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak

lain. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi bersama nasabah sesuai

dengan nisbah yang disepakati.43

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha satu pihak

memberikan kontribus permodalan sedangkan pihak lain memberikan

41 Nurfadila Syifa Putri.UMKM Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi.Diakses pada kompas

hari senin tanggal 10 september 2018 pukul 19.45 WIB 42 Muhammad.Manajemen Dana Bank Syariah.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2015)hal.115 43 Rozalinda.Fikih Ekonomi Syariah:Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Kuangan

Syariah..hal.213

35

kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran ataupun

manajemen. Pihak pertama disebut shahib al maal (financier) sedangkan

pihak kedua disebut mudharib (enterpreneur). Ketika porsi bagi hasil yang

diterima shaibul maal semakin tinggi, maka akan semakin meningkat pula

kesediaannya dalam menawarkan modal. Namun, di sisi sebaliknya

kenaikan porsi bagi hasil yang diterima oleh shahibul maal ini menurunnya

porsi yang diterima oleh mudharib. Hal ini akan berlaku ketika

mendapatkan keuntungan. Lain halnya ketika mengalami kerugian yang

diakibatkan bukan faktor dari mudharib, maka shahib al maal yang akan

menanggung kerugian dengan ketentuan mudharib tidak memperoleh

pendapatan apapun.44 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa

adanya hubungan antara bagi hasil (profit sharing) dengan pembiayaan

mudharabah.

C. Kerangka Berpikir

44 Yahya Muchlis,Yusuf Edy.Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah

dalam Ekonomi Syariah.Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.1 (Juli 2011)

Dana Pihak Ketiga (X1)

Profit Sharing (X2)

Jumlah Pembiayaan

Mudharabah

36

D. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis membuat beberapa dugaan sememtara,antara

lain :

H1 = Dana Pihak Ketiga diduga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan

mudharabah

H2 = Profit Sharing diduga berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan

mudharabah