BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Geospasialrepository.ump.ac.id/8832/3/RADITYA PUTRI...

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Geospasial

Geospasial merupakan informasi yang dinyatakan bahwa data spatial

tentang lokasi geografis , dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik obyek

alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas

permukaan bumi menjadi unsur utama dalam penataan ruang yang

selanjutnya diolah menjadi informasi Geospasial sehingga dapat digunakan

sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,

dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian

dan penataan ruang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial)

Informasi geo-spasial adalah basis data untuk pembangunan Sistem

Informasi Geografik (SIG) yang dalam pengembangannya keberadaan SIG

lebih bisa memberikan informasi eksisting maupun rencana pengembangan

dengan syarat data geospatialnya harus update secara berkala, dan keberadaan

SIG dapat diperoleh dengan mudah oleh para pejabat atau perencana sebagai

penggambil keputusan pada lingkungan tertentu. (Ispen,2010)

Informasi geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah dan

berisi tentang objek yang dapat terlihat secara langsung, diukur dari

kenampakan fisik dimuka bumi, dan tidak berubah dalam waktu yang relatif

lama. Data geospatial berisi tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran dan

5

Analisis Geospasial Tata... Raditya Putri Kusuma Wardani, FKIP UMP, 2018

6

karakteristik objek yang digunakan dalam perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang

kebumian. Dalam informasi geospasial merupakan informasi yang berharga

dan dapat digunakan untuk mengelola sumber daya alam, penyusunan

rencana tata ruang, dan perencanaan lokasi investasi, informasi geospasial

juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan,

kepariwisataan, dan pertahanan keamanan. Informasi geospasial memiliki

tujuh lapisan informasi geospasial meliputi garis pantai, kontur batimetri,

sungai dan badan air, jalan, bangunan umum, penamaan rupabumi atau

toponimi,batas wilayah administrasi dan tutupan lahan (Bambang,2016)

B. Definisi Kota

Kota dari segi geografi diartikan sebagai suatu sistem jaringan

kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi

dan diwarnai dengan srata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang

matrealistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang

ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala

pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat

heterogen dan matrealistis dibandingkan daerah belakangnya (Bintarto, 1983)

Kota adalah suatu tempat pertemuan yang berkiblat keluar. Sebelum

kota menjadi tempat tinggal yang tetap, kota merupakan tempat perpindahan

orang-orang desa yang ulang-alik untuk bertemu secara teratur, sehingga kota

memiliki magnet yang semakin kuat tarikannya baik dari segi perekonomian

maupun keagamaan (Mumford dalam Daldjoeni, 1987). Kota adalah suatu


7

pemusatan keruangan dari tempat tinggal dan tempat kerja manusia yang

kegiatannya umum di sector sekunder dan tersier, dengan pembagian kerja

kedalam dan arus lalu lintas yang beraneka antara bagian-bagiannya dan

pusatnya, yang pertumbuhannya sebagian besar disebabkan oleh tambahan

kaum pendatang dan mampu melayani kebutuhan barang dan jasa bagi

wilayah yang jauh jaraknya (Hofmeister dalam Daldjoeni, 1987)

Kota sebagai tempat bermukim penduduknya ; baginya yang penting

dengan sendirinya bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadat, kantor,

taman, kanal dan sebagainya, melainkan penghuni yang menciptakan

segalanya (Mayer dalam Daldjoeni, 1987). Kota adalah kumpulan orang-

orang yang berdomisili dalam jangka panjang lama maupun sementara.

Sebuah kota tidak akan nyaman jika orang-orangnya tidak menciptakan

kenyamanan bagi lingkungannya. Kota yang baik dan berkesan adalah kota-

kota dimana masyarakatnya memberikan kenyamanan berarti sebuah kota

adalah sekumpulan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya (Budiharjo,1997).

Fungsi kota sebagai pusat pelayanan membawa konsekuensi areal

kota akan di penuhi oleh kegiatan-kegiatan komersial dan sosial, selain

kawasan perumahan dan permukiman. Pembangunan ruang kota bertujuan

berikut ini:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat

tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas,

2. memenuhi kebutuhan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman,

damai, tentram, dan sejahtera (Budiharjo, 1997)


8

C. Tata Ruang Wilayah Kota

Penataan detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten atau kota

bahwa dalam Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya

disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah

kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 Pasal 1 ayat 2 dan

3 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Peraturan Zonasi).

Rencana detail tata ruang disusun untuk bagian dari wilayah

kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan

strategis kabupaten atau kawasan strategis kota. Rencana detail tata ruang

memuat penjelasan tentang tujuan penataan ruang bagian wilayah

perencanaan, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub

bagian wilayah yang diprioritasnya penanganannya, ketentuan pemanfaatan

ruang dan peraturan zonasi.

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan

fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang

memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar

tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan

penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Rencana Detail Tata Ruang

Kota dilaksanakan dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun, atau sesuai


9

dengan masa berlaku Rencana Tata Ruang Wilayah, dan ditinjau kembali

setiap 5 (lima) tahun.

RDTR dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan

penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi wilayah kabupaten.

RDTR juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada

kawasan fungsional, sebagai penjabaran “kegiatan” ke dalam wujud ruang,

dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan fungsional dalam kawasan,

agar tercipta lingkungan yang serasi, selaras, seimbang dan terpadu. Rencana

Detail Tata Ruang Kota adalah rencana yang disusun dan ditetapkan

Pemerintah Daerah dengan prasyarat perencanaan sebagai berikut :

a. RDTR disusun menurut bagian wilayah kota yang telah ditetapkan fungsi

kawasannya dalam struktur ruang RTRW Kota.

b. RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai sebagai

kawasan yang perlu percepatan pembangunan, pengendalian

pembangunan, mitigasi bencana, dan lainya.

c. RDTR mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh

kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unit lingkungan perencanaan,

yang telah terbangunan ataupun yang akan dibangun.

d. RDTR mempunyai skala perencanaan 1: 5000 atau lebih besar sesuai

dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan perencanaannya.

e. RDTR merupakan salah satu pedoman pembangunan daerah yang

memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah.

f. RDTR ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian semua rencana dan

ketentuan sektoral baik horizontal, vertikal, diagonal seperti Undang-


10

Undang, Peraturan Pemerintan, Keputusan Presiden, Keputusan Mentri,

Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota atau

Keputusan Bupati, Surat Keterangan Bebas, Norma Standar Pedoman

Manual dan pedoman-pedoman yang menunjang termasuk produk pra

desain serta desain kegiatan sektoral tersebut.

g. RDTR merupakan pedoman berkekuatan hukum yang merupakan arahan

pembangunan daerah untuk :

1) Perijinan pemanfaatan ruang

2) Perijinan letak bangunan dan bukan bangunan,

3) Kapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunan

4) Penyusunan zonasi

5) Pelaksanaan program pembangunan

Menetapkan dan mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang

Kota, perlu mempertimbangkan beberapa aspek kebutuhan pembangunan

daerah, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik dan

lingkungan. Oleh karena itu RDTR merupakan perwujudan “Kegiatan” yang

membentuk suatu kawasan kedalam ruang, yang terukur baik memenuhi

aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, kenyamanan, keserasian dan

keterpaduan, serta berkesinambangan. Dengan memperhatikan keterkaitan

antar kegiatan, yaitu tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan

utama, kegiatan penunjang serta pelengkapnya dalam suatu kawasan. Kriteria

dan faktor perencanaan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan

(Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tantang Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten/Kota).


11

D. Teori Konsentris Burgess

Perkembangan perkotaan sebagai suatu proses perubahan keadaan

perkotaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang

berbeda. Sorotan perubahan keadaan tersebut biasanya didasarkan pada waktu

yang berbeda dan untuk menganalisis ruang yang sama. Perkembangan kota

dipandang sebagai fungsi dari pada faktor-faktor jumlah penduduk,

penguasaan alat atau lingkungan, kemajuan teknologi dan kemajuan dalam

organisasi sosial (J.H.Goode dalam Daldjoeni,1996).

Perkembangan kota dapat dilihat dari aspek zona-zona yang berada di

dalam wilayah perkotaan. Dalam konsep dijelaskan bahwa perkembangan

kota tersebut terlihat dari penggunaan lahan yang membentuk zona-zona

tertentu di dalam ruang perkotaaan. Sedangkan bentuk kota secara

keseluruhan mencerminkan posisinya secara geografis dan karakteristik

tempatnya. Branch juga mengemukakan contoh pola-pola perkembangan

kota pada medan datar dalam bentuk ilustrasi seperti :

a. topografi,

b. bangunan,

c. jalur transportasi,

d. ruang terbuka,

e. kepadatan bangunan,

f. iklim lokal,

g. vegetasi tutupan dan

h. kualitas estetika (Branch dalam Bintarto,1989),


12

Konsep perkembangan kota dalam Konsentris diartikan sebagai studi

hubungan spatial dan temporal dari manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan,

selektif, distributif dan akomodatif daripada lingkunag sehingga dikenal

dengan Human ecology (Mc.Kenzie dalam Yunus,2000). Mengadopsi teori

Darwin, dimana kompetisi menjadi hal utama, perebutan daya urban,

terutama tanah akan menuju kompetisi sosial dan lebih besar pengaruhnya

terhadap pembagian ruang kota ke dalam “natural areas”, dengan

karakteristik sosial yang akan menempati ruang yang sama akibat pertarungan

dalam mengembangkan kehidupan untuk mendapatkan tanah dan sumber

daya lain akan berujung pada diferensiasi spasial dari ruang kota menjadi

zona-zona yang sekaligus mencerminkan pola penggunaan lahan yang

berbeda (Yunus,2000)

Konsep Burgess menggunakan beberapa standar dalam penentuan

zona konsentris di kota Chicago, berikut ini :

a. Kota dibangun didaerah datar,

b. Sistem transportasi tidak rumit, murah, mudah dan cepat ke segala arah,

c. Nilai tanah tertinggi berada di pusat kota dan menurun semakin jauh dari

pusat kota,

d. Bangunan tua berada dekat pusat kota

e. Penduduk miskin harus tinggal di dekat pusat kota karena mereka tidak

mampu membayar biaya transportasi

f. Tidak terjadi konsentrasi industri berat (Yunus, 2000)


13

Persebaran pola perkembangan kota yang terbagi menjadi beberapa

zona menurut teori yang melandasi struktur tata ruang kota yakni Teori

Konsentris. DPK (Daerah Pusat Kegiatan) atau CBD adalah pusat kota yang

letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat

kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan

derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. DPK(Daerah Pusat Kegiatan)

atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian paling inti

atau RBD (Kawasan Bisnis Retail) dengan kegiatan dominan pertokoan,

perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya atau WBD (Distrik Bisnis

Grosir) yang ditempati oleh bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi

skala besar, seperti pasar, pergudangan dan gedung penyimpanan barang

supaya tahan lama (bangunan penyimpanan) (Daldjoeni, 1992;Yunus,2000 ).

Berdasarkan teori konsentris Burgess wilayah dibagi menjadi lima

zona sebagai berikut:

Sumber :Hadi Sabari Yunus dalam Struktur Tata Ruang Kota, 2000


14

Apabila lanscape suatu wilayah cenderung datar maka aksesbilitas

menunjukkan nilai sama ke segala penjuru dan persaingan bebas

mendapatkan ruang, maka penggunaan lahan sesuatu kota cenderung

berbentuk konsentris dan belapis mengelilingi titik pusat. Karakteristik

masing-masing zona diuraikan sebagai berikut :

a. Daerah Pusat Kegiatan (DPK)

Daerah DPK atau CBD merupakan daerah yang fokus pada

kehidupan perdagangan, kemasyarakatan,perekonomian dan teknologi.

Zona ini terdiri dari 2 bagian, yaitu : 1. Bagian paling inti disebut RBD

(Kawasan Bisnis Ritel). 2. Bagian luarnya yakni WBD (Distrik Bisnis

grosir) yang ditempati oleh bangunan yang diperuntukan untuk kegiatan

ekonomi dalam jumlah yang besar seperti pasar, pergudangan, tempat

untuk menyimpan barang lainnya (bangunan penyimpanan).

b. Daerah Peralihan (DP)

Terdapat zona peralihan berupa kawasan perindustrian yang

diselingi oleh rumah-rumah pribadi yang kuno. Pada zona ini terdapat

peralihan bangunan rumah menjadi areal perkantoran dan pertokoan atau

menjadi kawasan perumahan berukuran sempit yang dimanfaatkan oleh

para imigran

c. Zona Perumahan para Pekerja yang Bebas (ZPPB)

Zona ZPPB merupakan zona bagi kawasan perumahan buruh yang

memiliki jumlah penduduk berasal dari zone peralihan diatas kaum

imigran. Kondisi permukimannya lebih baik dari zona kedua dengan


15

sebagian besar penduduknya memasuki kategori status menengah ke

bawah

d. Zona Permukiman yang lebih baik (ZPB)

Zona ZPB memiliki penduduk yang tergolong kelas menengah-

tinggi dengan perumahan yang memiliki jarak dan tidak berhimpitan.

Kondisi ekonomi umumnya stabil dengan demikian lingkungan

permukiman seperi fasilitas sarana dan prasarana terencana lebih baik pada

zona ini.

e. Zona penglaju (ZP)

Zona penglaju (ZP) yakni tempat tinggal bagi para penglaju

sebagai proses terjadinya desentralisasi permukiman akibat sekundair dari

aplikasi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. Kecenderungan

penduduk menurut dalam stuktur tata ruang kota disebut sebagai “ status

seekers” bahwa penduduk yang tinggal dizona penglaju umumnya

didorong oleh kondisi lingkungan daerah asal yang dianggap tidak nyaman

dan lebih tertarik pada kondisi lingkungan yang menjanjikan kenyamanan

hidup (Daldjoeni, 1992;Yunus,2000)

E. Penelitian Terdahulu

Perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah

dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian ini. Keaslian

penelitian dapat dilihat dari materi yang dibahas maupun metode yang

digunakan oleh penelitian terdahulu, dalam penelitian :


16

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Tujuan

Penelitian

Metode Hasil Penelitian

1 Moh.

Hasyim,

2003

Tinjauan

Yuridis

Terhadap

Pelaksanaan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Wilayah

Kabupaten/

Kota (Studi

Kasus Di

Yogyakarta

Untuk

mengetahui

kesesuaian

pelaksanaan

pengendalian

pemanfaatan

ruang wilayah

Kota

Yogyakarta

dengan

Peraturan

Yuridis No. 5

tahun 1988

tentang

Perizinan

Bangunan

Metode

Deskriptif-

analitis

dengan

analisis data

sekunder

Penerapan

pemanfaatan

penggunaan

ruang di wilayah

Kota Yogyakarta

menunjukkan

ketidak efektifan

pemanfaatan

ruang wilayah

yang disebabkan

kurangnya

pengawasan

khusus dan

kontrol yang

komprehensif.

2. Siti

Latifah,

2014

Perkembangan

Kota

Pinggiran

(Dampak Alih

Fungsi Lahan

Pertanian

menjadi

Perumahan

Elit)

Untuk

menganalisis

perkembangan

alih funsi lahan

di daerah

pinggiran

seperti fungsi

pusat

perdagangan,

perumahan dan

sarana

penunjang

perkembangan

kota.

Metode

Kualitatif

Deskriptif

dengan

menggunakan

teknik

wawancara

dan observasi

di Daerah

Gunung

Anyar

Tambak

Perkembangan

kota pinggiran di

daerah Gunung

Anyar Tambak

semakin

berkembang

dengan adanya

pembangunan

jalan,

penerangan

jalan, perumahan

elit dan pusat

study pelayaran

yang dibangun

secara bertahap.

Dengan adanya

perubahan

tersebut

menimbulkan

alih fungsi lahan

yang berdampak

pada persaingan

perekonomian

masyarakat

daerah Gunung

Anyar Tambak.

3. Bambang

Sriyanto

Dinamika

Sistem Kota-

Untuk

menganalisa

Metode

Deskriptif-

Dinamika sistem

kota-kota di


17

No Peneliti Judul Tujuan

Penelitian

Metode Hasil Penelitian

Eko,

2005

Kota dan

Pemilihan

Alternatif

Pusat

Pertumbuhan

Baru di

Provinsi

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

dinamika dan

variasi

perkembangan

system kota-

kota dan

karakter

kekotaan, guna

memilih atau

menentukan

alternative

pengembangan

pusat baru di

Propinsi DIY

analitis

dengan

analisis data

sekunder

Propinsi DIY

sepanjang tahun

1960-2002

memperlihatkan

gejala primacy

atau pemusatan

perkembangan

di Kota

Yogyakarta dan

sekitarnya

(Pinggiran).

4. Raditya

Putri

Kusuma

Wardani,

2018

Analisis Geo-

Spasial Tata

Ruang Kota

Purwokerto

dalam Konsep

Praktis Teori

Konsentris

Burgess

Untuk

menganalisis

kesesuaian

geospasial tata

Ruang Kota

Purwokerto

dalam konsep

praktis teori

konsentris

Burgess.

Metode

Matching

Deskriptif

dengan

analisis data

primer dan

data

sekunder.

-

Sumber : Moh Hasyim,2003; Siti ,2014; Bambang,2003; Raditya,2018.

F. Batasan Operasional

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ada, maka dapat dibuat landasan

teori sebagai berikut :

1. Geospasial merupakan informasi yang dinyatakan bahwa data spatial

tentang lokasi geografis , dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik

obyek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau

diatas permukaan bumi menjadi unsur utama dalam penataan ruang yang

selanjutnya diolah menjadi informasi Geospasial sehingga dapat


18

digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan

ruang kebumian dan penataan ruang (UU Nomor 4 Tahun 2011).

2. Kota dari segi geografi diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan

manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan

diwarnai dengan srata sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang

matrealistis, atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang

ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala

pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang

bersifat heterogen dan matrealistis dibandingkan daerah belakangnya

(Bintarto, 1983).

3. Tata Ruang Wilayah Kota merupakan Penataan detail tata ruang dan

peraturan zonasi kabupaten atau kota menyatakan bahwa dalam Rencana

detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang

dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota (Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 Pasal 1 ayat 2 dan 3).

4. Konsep perkembangan kota dalam Konsentris diartikan sebagai studi

hubungan spatial dan temporal dari manusia yang dipengaruhi oleh

kekuatan, selektif, distributif dan akomodatif daripada lingkungan. Teori

Konsentris memiliki zona-zona terbagi dalam : 1) Zona DPK (Daerah

Pusat Kegiatan) atau CBD, 2) Daerah Peralihan (DP), 3) Zona

Perumahan yang Pekerja Bebas (ZPPB), 4) Zona Permukiman lebih baik

(ZPB), dan 5) Zona Penglaju (ZP) (Daldjoeni, 1992; Yunus,2000).


19

G. Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dapat di

rumuskan parameter utama yang dianalisis adalah evaluasi RDTR dengan tata

ruang Kota Purwokerto yang di matching dengan Teori Perkembangan Kota

dalam Teori Konsentris Burgess apabila > 50 % dinyatakan sesuai dengan

Konsep Praktis Teori Konsentris Burgess di Kota Purwokerto.

TATA RUANG

Teori Perkembangan

Kota Konsentris Burgess

Tata Ruang Kota

Purwokerto dalam

Praktis

Matching

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten

Banyumas

Pola Tata Ruang Kota

Purwokerto

Kesesuaian Analisis Geospasial Kota

Purwokerto dalam Konsep Praktis Teori

Konsentris Burgess

Ploting

Persebaran

Fasilitas Kota


BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Geospasialrepository.ump.ac.id/8832/3/RADITYA PUTRI...

Documents

Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Geospasialrepository.ump.ac.id/8832/3/RADITYA PUTRI...