BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/54367/3/BAB II.pdfyang memusat b.)...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulueprints.umm.ac.id/54367/3/BAB II.pdfyang memusat b.)...
23
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Indonesia merupakan Negara termasuk didalam Ring of Fire yang sering
mengalami gempa bumi. Pengelolaan Anggaran penanggulangan bencana
merupakan hal yang harus diketahui penyebab tidak mampunya anggaran di APBD
Kabupaten Sumbawa dalam mempercepat perbaikan rumah masyarakat. Padahal
anggaran setiap tahunnya telah dianggarkan di APBN ataupun APBD untuk
penanggulangan bencana. Untuk menemukan referensi tekait Responsibilitas
Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana pasca Gempa Bumi di Kabupaten
Sumbawa, maka peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang
mampu menjadi acuan dalam penelitian saat ini.
Penelitian mengenai Responsibilitas memiliki sudut pandang yang berbeda-
beda pada setiap disiplin ilmu. Dalam penelitian ini mengambil sudut pandang
tentang Responsibiltas Pengelolaan Anggaran.
Responsibilitas Pengelolaan Anggaran diukur dengan melihat perencanaan
yang dibuat oleh Pemerintah ataupun pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan
tersebut. Selain perencanaan, untuk mengukur mengenai Responsibilitas
Pengelolaan Anggaran, diperlukan mekanisme pegelolaan yang sesuai dengan
aturan yang berlaku. Adanya perencanaan dan mekanisme pengelolaan yang tepat,
harus didukung dengan pertanggungjawaban yang akuntabel dimana Pemerintah
atau Pihak-pihak yang terlibat mampu mempertanggungjawabkan kegiatan atau
kebijakan yang telah dibuat.
24
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
1. Responsibilitas
Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota
Bengkulu. Rindawati
Septi, Marjoyo.
Sosiohumaniora, Volume
19 No 2 Juli 201732
1. Pemerintah
Daerah legislatif
dan eksekutif
Tidak mampu
mempertanggungj
awabkan
anggaran
2. Anggaran yang
dikelola oleh
lembaga eksetuif
dan legislatif tidak
sesuai kebutuhan
masyarakat
Kualitatif Herbet J. Spiro
menjelaskan
bahwa
Responsibilitas
dapat diukur
dengan tiga hal,
yaitu : 1.)
Responcibility as
accountability,
dimana Pihak
yang terlibat
mampu
bertanggungjawa
b terhadap tugas
yang didapatkan
2.) Responcibility
as obligation
dimana
Pemerintah atau
Dalam penelitian ini, pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota
Bengkulu tidak responsibilitas dikarenakan adanya
beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya
responsibilitas, antara lain :
Faktor yang menjadi redahnya Responsibilitas
Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengelola
anggaran ialah : a.) Adanya struktur organisasi
yang memusat b.) Sistem Administrasi yang telah
ketinggalan zaman c.) Pembengkakan Birokrasi
d.)Kompleksitas dan kekauan peraturan e.)
Struktur gaji dan adanya perpindahan pegawai f.)
Kurangnya pelatihan untuk pegawa serta SDM
yang kurang.
32Rindawati Septi, Marjoyo.2017”.Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu”.Sosiohumaniora, Volume 19 No 2
Juli 2017
24
25
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
pihak yang
terlibat siap
didalam tugas
yang didapatkan
3.) Responcibility
as cause dimana
Pemerintah atau
pihak yang
terlibat peduli
terhadap
organisasi dan
rekan kerjanya.
2. Responsibilitas
Penyelenggaraan Pemilu
Dalam Penanganan
Penyelenggaraan Pemilu.
Rahmawati Restu.
Vol 03. No 02.
(September-Februari
2018)33
Adanya Gerakan
Sejuta Relawan
Pengawas Pemilu
(GSRPP) dalam
membantu Badan
Pengawas Pemilu
(BAWASLU)
dalam
menemukan
Kualitatif Partisipasi Politik
menurut Prof.
Ramlan Subakti
bahwa
pelaksanaan
pemilu
merupakan sarana
dalam mobilisasi
suara masyarakat.
Untuk mengetahui Responsibilitas Bawaslu dalam
mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pemilu
(GSRP) maka terdapat 13 catatan penting bagi
GSRP untuk mempertahankan responsibilitas
dalam penyelenggaraan pemilu. GSRP menjadi
gerakan partisipatif yang mengajak masyarakat
untuk aktif dalam kegiatan pemilu. Bawaslu harus
mampu mengkoordinir dan mengoprimalkan
fungsi GSRP, karena lahirnya GSRP sebagai
33Rahmawati Restu.2018.”Responsibilitas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu”.Vol 03. No 02. (September-Februari 2018)
25
26
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
kecurangan yang
dilakukan
menjelang
Pemilihan Umum
bentuk perhatian atas banyaknya kasus yang tidak
diketahui oleh Bawaslu.
3. Kinerja Pemerintah
dalam Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Kawasan
Rawan Bencana di
Kabupaten Magelang.
Khoirunnisa dkk.
Jurusan Administrasi
Publik, Universitas
Diponegoro34
Indonesia
merupakan negara
yang termasuk
didalam Ring Of
Fire. Gunung Api
yang meletus pada
Tahun 2010 silam
menyiskan luka
bagi korban
letusan gunung.
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kualitatif Teori kinerja dari
Komorotomo
bahwa kinerja
dapat dikur
dengan
Efektivitas,
Efisiensi, Daya
Tanggap dan Juga
rasa Keadilan.
Berdasarkan Teori kinerja dari Komorotomo
bahwa BPBD telah gagal dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca letusan gunung
berapi. Untuk mengetahui kinerja BPBD maka
dapat dilihat dari Efektif, Efisien, Daya Tanggap
dan Keadilan. Berdasarkan keempat kriteria
tersebut, BPBD dinilai belum maksimal dalam
upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gunung
merapi di Kabupaten Magelang
34 Khoirunnisa dkk.”Kinerja Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Magelang”.Jurusan Administrasi Publik,
Universitas Diponegoro
26
27
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
(BPBD)
Kabupaten
Magelang sebagai
lembaga yang
mengatur upaya
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana gunung
merapi dirasa
belum efektif dan
efisien dalam
percepatan
rehabilitasi dan
rekonstruksi di
Kabupaten
Magelang. Oleh
karena itu perlu
diketahui kinerja
BPBD dalam
upaya rehabilitasi
dan rekonstruksi
pasca bencana
gunung merapi
tahun 2010 di
27
28
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
Kabupaten
Magelang.
4. Responsibilitas
Pelayanan Publik Pada
RSUD Salewangan
Kabupaten Maros.
Syarifah, Muslimah.2016
Universitas Hasanuddin.
Skripsi35
Salah satu
tanggungjawab
pemerintah ialah
pelayanan terbaik
terhadap
kesehatan.
Pelayanan yang
diberikan Rumah
Sakit ternyata
tidak sistematis,
lamban, pegawai
kurang disiplin
dan kurangnya
saranan dan
prasarana. Akibat
permasalahan itu,
maka diperlukan
Responsibilitas
Kualitatif Mosher dan
Winter
menjelaskan 2
jenis
Responsibilitas,
yaitu : 1.)
Objective
Responcibilty
dimana terdapat 2
indikator yaitu
akuntabilitas dan
juga kewajiban
melaksanakan
tugas. 2.)
Subjective
Responcibility
dimana tindakan
yang dilakukan
Responsibilitas Pelayanan Kesehatan pada Rumah
Sakit Daerah Salewangan Kabupaten Maros diukur
dari Objektif Responsibilitas dan Subjektif
Responsibilitas. Berdasarkan Penelitian yang
dilakukan, Pelayanan di Rumah Sakit Salewangan
masih belum optimal dikarenakan pegawai belum
mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan
yang ditetapkan. Selain itu, petugas rumah sakit
belum mampu bersinergi untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada pasien dan juga
masyarakat.
35Syarifah, Muslimah.2016.”Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros”.Universitas Hasanuddin. Skripsi
28
29
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
Petugas pelayanan
kesehatan rumah
sakit untuk
memberikan
pelayanan
maksimal kepada
masyarakat
sesuai dengan
aturan dan juga
nilai-nilai yang
berlaku
5. Analisi Metode
Penghitungan dan
Alokasi Anggaran
Bencana Alam.Nor
Cholis Madjid. SNKN
2018. Simposium
Nasional Keuangan
Negara. Jakarta 11
November 201836
Peranan
Pemerintah dalam
menanggulangi
bencana, serta
bagaimana alokasi
anggaran yang
selama ini telah
dianggarakan di
APBN.
Kajian
Literatur
dan
Kerangka
Konseptua
l secara
logis.
UU No 17 Tahun
2003 Tentang
Keuangan Negara
dan UU No 1
Tahun 2004
Tentang
Perbendaharaan
Negara dibentuk
agar pengelolaan
anggaran
dilakukan secara
efektif dan efisien
dengan berdasar
Perhitungan dalam kerugian bencana yang belum
akurat. Pemerintah belum mampu menghitung
jumlah kerugian akibat bencana secara akurat. 2.
Adanya kesulitan dalam perhitungan kerugian
akibat bencana alam sehingga membuat kerugian
tidak dapat dipertanggungjawabkan 3. Perbaikan
setelah bencana harus mampu meningkatkan
perekonomian masyarakat. Selain itu dijelaskan
bahwa Alokasi anggaran bencana alam di
Indonesia belum mampu digunkan secara efektif
dan efisien.
36 Nor Cholis Madjid, “ Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam”. SNKN 2018. Simposium Nasional Keuangan Negara. Jakarta 11
November 2018
29
30
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
kepada tiga
pendekatan, yaitu
: 1.) Anggaran
Terpadu 2.)
Anggaran
Berbasis Kinerja
3.) Kerangka
Pengeluaran
Jangka Menengah
6. Responsibilitas
Pemerintah Kabupaten
Siak Terhadap
Pencemaran Udara di
Kecamatan Tualang
Tahun 2014-2015 (Desa
Pinang Sebatang
Timur”.Amnur
Alrohma.Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fisip
Universitas Riau. JOM
Banyaknya
perusahaan
membuat
pencemaran udara
yang
mengakibatkan
masyarakat
mengalami
gangguan
pernafasan.
Pemerintah harus
mampu mengatasi
hal tersebut
dikarenakan adanya
Kulaitatif Manajement
Strategis Sektor
Publik menurut
Poister dan Streib
menyatakan
bahwa
Manajement
meliputi
Perencanaan,
Implementasi dan
Evaluasi.
Pelaksanaan kegiatan pengendalian oleh Badan
Lingkungan Hidup sudah dilakukan dengan baik,
namun belum dirasakan secara optimal oleh
masyarakat. Badan lingkungan hidup dalam
setahun hanya melakukan 2 kali pengawasan
sehingga dirasakan belum maksimal. Masyarakat
belum mampu untuk menjaga kelestarian
lingkungan sehingga pencemaran masih terus
terjadi.
30
31
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
FISIP Vol. 4 No. 1 –
Februari 201737
izin perusahaan
untuk beraktivitas
7. Pengaruh Responsibilitas
dan Sikap Kerja
Terhadap Kualitas
Pelayanan di Kelurahan
Tengah Kecamatan
Cibinong Kabupaten
Bogor.Rahadian,Bamban
g.Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi ISSN 2085-
1662.Volume VII, Nomor
02,September 201538
Kulaitas
Pelayanan di
Kelurahan Tengah
Kecamatan
Cibinong
Kabupaten Bogor
belum optimal.
Peneliti ingin
mengetahui
sebesar mana
responsibilitas
Pemerintah
Kelurahan dalam
melayani
masyarakat.
Explanato
ry
kuantitatif
Responsibilitas
menurut Ndraha
bahwa
responsibilitas
merupakan
tanggungjawab
untuk dapat
menjalankan
tugas sebagai
penghubung
dalam suatu kerja
Pemerintah.
Terdapat pengaruh positif Responsibilitas dengan
kualitas pelayanan oleh Pemerintah Kelurahan
sebesar 67,9%. Pengaruh sikap kerja sebesar 67,5%
dan pengaruh responsibilitas dan sikap kerja
sebesar 76,6% Meskipun Pegawai kelurahan perlu
untuk bersifat dan beretika lebih baik lagi, selain itu
kejujuran dalam melaksanakan tugas sangat
penting dalam memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat.
37Amnur Alharoma.2017.”Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Tualang Tahun 2014-2015 (Desa Pinang Sebatang
Timur”.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017 38 Rahadian,Bambang.2015.”Pengarug Responsibilitas dan Sikap Kerja Terhadap Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor”. Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1662.Volume VII, Nomor 02,September 2015
31
32
No Judul/Penulis Masalah Metode
Penelitian
Teori Isi/Hasil Temuan
8. The Enhancement Of
Regional Disaster
Management Agencies
(BPBD) Of Sumbawa
Regency’s Capability In
Flash Flood Management
Through Aid Assistance
Of Japan International
Cooperation Agency
(JICA).
Nudia Vebina
Ayumahani1
Dina Ruslanjari39
Masalah banjir
bandang yang setiap
tahunnya melanda
Kabupaten
Sumbawa membuat
BPBD Kabupaten
Sumbawa bekerja
sama dengan Japan
International
Cooperation
Agency (JICA)
dalam upaya
meningkatka
manajement dalam
menatasi banjir
bandang.
Kualitatif Institutinalism
theory menurut
Douglas bahwa
sebuah institusi
memerlukan
institusi lainnya
dalam menangani
hidup atau mati.
Setelah adanya kerjasama antara JICA dan BPBD
Kabupaten Sumbawa, membuat BPBD lebih
mudah dalam mengatasi masalah banjir bandang.
Terbukti dengan dibuatnya petunjuk teknis dan
juga rencana penanggulangan bencana banjir
bandang.
39 Nudia Vebina Ayumahani1,Dina.”The Enhancement Of Regional Disaster Management Agencies (BPBD) Of Sumbawa Regency’s Capability In Flash Flood
Management Through Aid Assistance Of Japan International Cooperation Agency (JICA)”.2018
32
33
Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dibuat dalam bentul tabel, maka
peneliti telah menemukan adanya penelitian yang saling terkait dan mendukung
adanya penelitian yang saat ini dilakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Negara (STIA) Bengkulu ini mencoba untuk mengetahui faktor
rendahnya Responsibilitas Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengelola anggaran
daerah. Responsibilitas diukur dari ketidaksesuaian dan tidak adanya
pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bengkulu terhadap anggaran yang dikelola.
Masyarakat tidak merasakan manfaat dari adanya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bengkulu termasuk tidak
responsibilitas dalam pengelolaan Anggaran di Kota Bengkulu.
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Restu,
gerakan GSRP hadir sebagai bentuk perhatian masyarakat atas banyaknya
pelanggaran pemilu yang tidak diketahui oleh Bawaslu. Bawaslu tidak mampu
menyelesaikan kasus-kasus ataupun persoalan yang ada dimasyarakat. Sehingga
lahirnya gerakan ini sebagai bentuk perhatian masyarakat kepada Bawaslu. Seperti
yang kita ketahui bahwa Lembaga atau badan yang ada di Pemerintah terkadang
tidak mampu bekerja secara optimal diakibatkan sumber tenaga yang kurang.
Penelitian yang dilakukan oleh Khourinnisa ingin mengetahui upaya
Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh BPBD Kabupaten Magelang dinilai gagal
karena tidak sesuai dengan prinsip kinerja yang baik menurut Komorotomo. Dalam
hal Efisinsi, Efektivitas, Daya Tanggap dan Keadilan BPBD Kabupaten Magelang
tidak mampu bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti
34
kekurangan Sumber Daya Manusia, Kekurangan Dana dan daerah yang sulit
dijangkau.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syarifah yaitu untuk megetahui
Responsibilitas Pelayanan Publik, Pegawai rumah sakit belum mampu memberi
pelayanan maksimal dikarena sarana dan prasarana yang terbatas. Akibat saranan
dan prasaranan yang terbatas, pegawai menjadi lambat dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam sebuah
pelayanan. Bukan hanya pada pelayanan di rumah sakit, melainkan pada pasca
bencana diperlukan sarana dan prasarana yang tepat. Seharusnya pemerintah
mampu menyiapkan dan mengoptimalkan anggaran untuk keperluan sarana dan
prasarana. Selama ini, pemerintah akan kesusahan mencari bahan-bahan ataupun
alat ketika pasca bencana. Pemerintah daerah bahkan menunggu didatangkan alat-
alat dari luar daerah untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstrusi pasca bencana.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Cholis Majis menemukan adanya data
yang menunjukkan bahwa di Pemerintah Pusat telah menganggarakan dana untuk
bencana alam. Tetapi dana tersebut tidak mampu dioptimalkan dalam kegiatan
pennagulangan bencana. Anggaran yang tidak terpusat menjadikan proses
penanggulangan bencana tidak berjalan dengan baik. Dana dalam proses
penanggulangan bencana lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak
bermanfaat bagi masyarakat.
Sedangkan yang dilakukan oleh Amnur Alharoma meneliti mengenai
Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pencemaran Udara di
Kecamatan Tualang Tahun 2014-2015 (Desa Pinang Sebatang Timur”.Jurusan
35
Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau penelitian ini berupaya agar pemerintah
mampu untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan
oleh perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu
bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan rehabilitasi dan
relonstruksi, dimana dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu terlibat aktif
dalam kegiatan ini.
Penelitian mengenai responsibilitas lebih diarahkan kepada Pemerintah
sebagai peranan utama dalam melayani masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki
tugas dalam menjamin kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan dan hukum
yang berlaku.
Responsibilitas Pengelolaan anggaran penanggulangan bencana diarahkan
untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mampu melayani masyarakat
dengan maksimal dalam memberikan bantuan dana stimulan perbaikan rumah.
Anggaran Penaggulangan Bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonsruksi pasca
bencana di sektor permukiman mendapat bantuan dana dari Kementerian Sosial dan
juga Dana Siap Pakai BNPB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas
bagaimana peran Pemerintah Daerah termasuk BPBD dalam pengelolaan anggaran
bencana yang diberikan oleh BNPB dan juga Kemeterian dalam perbaikan rumah
korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa.
Adapun dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di
Kabupaten Sumbawa dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan yang telah
ditetapkan antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
36
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana.
37
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2108 tentang Percepatan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi di Kabupaten Lombok
Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah,
Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang
Pengeloaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05
Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
21. Surat Keputusan Kepala Daerah terdampak tekait penetapan penerima
bantuan stimulan
38
Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Sumbawa, maka perlu ditetapkan:
1. Surat Keputusan Bupati Sumbawa tentang Penetapan Jumlah Korban Akibat
Gempabumi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018
2. Surat Keputusan Bupati Sumbawa tentang Penunjukan Tim Verifikasi Data
Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Gempabumi di Kabupaten
Sumbawa Tahun 2018
3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa tentang Penetapan Hasil Pendataan
Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempabumi di
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.
4. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
gempabumi di Kabupaten Sumbawa.
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Responsibilitas
Konsep Pemerintahan yang dikemukan oleh Herbet. J. Spiro menyatakan
bahwa untuk mengetahui pemerintahan yang baik harus mengandung tiga konotasi
yaitu:
a.) Responcibility as accountability dimana Pemerintah atau pemegang jabatan
mampu bertanggungjawab terhadap tugas yang didapatkan.
b.) Responsibility as obligation dimana Pemerintah telah siap dengan resiko dan
segala tanggungjawab dalam menjalankan tugas, dalam hal ini pemerintah
harus mampu mempertanggungjawabkan kepada dirinya, masyarakat dan
juga kepada Tuhan.
39
c.) Responsibility as cause yaitu bagaimana seorang pemerintah atau pemegang
jabatan peduli terhadap rekan kerja dan juga terhadap masyarakat.
Friedrick mendefinisikan bahwa Responsibilitasi menjadi standar dalam
operasional atau kemampuan yang dimiliki aktor publik dalam menjalankan
tugasnya.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Responsibilitas, Gibson Winter
menyatakan bahwa responcibility merupakan istilah baru dalam sebuah etika,
sedangkan Lenvine menyatakan bahwa Responcibility ialah berdasarkan
pelaksanaan kegiatan oleh organisasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan
baik itu secara eksplisit atau empisit48. Levine menyatakan bahwa didalam negara
Demokrasi terdapat tiga indikator dalam pelayanan publik, yaitu: a.) responsiveness
ialah bagaimana seorang aktor publik dalam memberikan pelayanan dan tuntutan
dari masyarakat b.) Responsibilitas dimana aktor pelayanan publik memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan c.)
Akuntabilitas ialah ukuran yang menunjukkan seberapa besar pelayanan yang
diberikan sesuai dengan kondisi masyarakat49.
Ismlay menyatakan bahwa Responsibilitas subyektif mengedepankan
nilai-nilai kemanusian yang terangkum dalam equity atau kedalian/kewajaran,
equality atau persamaan hak dan fairnes atau kejujuran50.
Sebuah hasil kajian pada tahun 2006 menghasilkan 6 indikator
responsibilitas, yaitu : a.) Kejelasan tanggung jawab dan wewenang b.) Memiliki
48 Muslimah Syarifah.2016.Responsibilitas Pelayanan Public Pada RSUD Selawangan Kabupaten
Maros.Universitas Hasanuddin Makassar.Skripsi. hlm11 49 Ibid hlm 12 50 Ibid . hlm 11
40
komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang c.) Memilki
kebijkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia d.) Kebijakan dalam
pengelolaan sarana dan prasarana dan e.) Kemampuan dalam metode kerja51.
Coper didalam bukunya menerangkan bahwa dalam sebuah administrasi,
responsibilitas merupakan kunci dalam pengembangan etika52. Sedangkan
Friedrich Mosher menyatakan bahwa responsibilitas merupakan hal penting dalam
penyelenggaraan administrasi publik maupun privat53. Mosher juga membagi
responsibilitas menjadi 2 yaitu responsibilitas subyektif dan objektif.
Responsibilitas objektif menururt Mosher dapat diukur melalui 3 indikator yaitu 1.)
Bertanggungjawab kepada pemimpin dan aturan yang berlaku 2.)
Bertanggungjawab kepada atasan ataupun bawahan 3.) Bertanggungjawab kepada
masyarakat. Sedangkan Responsibilitas Subyektif dapat diukur dalam 3 indikator,
yaitu : a. Loyalitas b. Nilai dan c. Karakter54.
Sedangkan Agus Dwiyanto menyatakan bahwa Responsibilitas
merupakan standar untuk mengukur kualitas dari pelayanan yang diberikan publik
kepada masyarakat55.
Responsibilitas Anggaran dapat diukur berdasarkan beberpa indikator,
antara lain :
51 Muslimah Syarifah.2016.Responsibilitas Pelayanan Public Pada RSUD Selawangan Kabupaten
Maros.Universitas Hasanuddin Makassar.Skripsi. hlm11 52ibid hlm 12 53 Ibid hlm 12 54 Ibid hlm 12 55 Dwinyanto,Agus.2014.Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.Gajah Mada
University Press.Yogyakarta. hal 143-144
41
1.) Perencanaan, dimana Pemerintah ataupun pihak yang terlibat mampu
merencanakan kegiatan dengan baik. Perencanaan yang dibuat harus
disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
2.) Identifikasi Pendanaan, Pemerintah ataupun Pihak yang terlibat mampu
mengukur dan mengidentifikasi sumber pendanaan dalam kegiatan yang
dilakukan.
3.) Mekanisme Pengelolaan, Pemerintah ataupun pihak yang terlibat mampu
mengelola anggaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4.) Pertanggungjawaban, Pemerintah ataupun pihak yang terlibat mampu
mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan dengan memegang
teguh prinsip akuntabilitas dan sikap kerja yang baik.
Berdasarkan indikator diatas, maka responsibilitas pengelolaan anggaran
dapat diukur jika Pemerintah ataupun pihak-pihak yang terlibat sadar akan
pentingnya responsibilitas dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam kegiatan penanggulangan becana termasuk kegiatan rehabilitasi
dan rekontruksi pasca bencana terutama di sektor permukiman. Pemerintah harus
mampu merencanakan anggaran yang dibutuhkan dan juga pengelolaan yang sesuai
untuk masyarakat korban bencana. Responsibilitas diukur melaui kemampuan
BPBD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat korban bencana untuk
pencairan dana bantuan perbaikan rumah dengan melihat kesesuaian antara
pelaksanaan tugas dan aturan yang telah ditetapkan.
2.2.2 Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan
42
perencanaan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan perencanaan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)56.
Anggaran atau perencanaan Anggaran disusun setiap tahunnya oleh
Pemerintah Dearah untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah.
Anggaran dapat berbentuk tunai dan non tunai sesuai dengan pengalokasian
anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
a.) Anggaran Non Tunai
Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/
1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang
sesuai dengan Ketentuan pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah
harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ekeftif, efisien,
transparan dan bermanfaat kepada masyrakat sesuai dengan Instruksi Presiden
Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Transaksi non tunai sendiri, dilakukan melalui debit kereking pemerintah57.
b.) Anggaran Tunai
Anggaran yang diberikan secara tunai dilakukan dengan memberikan
angaran secara langsung melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Mardiasmo membagi aggaran menjadi 2, yaitu : 1.) Angaran Operasional
untuk membantu kegiatan sehari-hari 2.) Anggaran Modal sebagai perencanaan
56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 57 Pelealu, dkk.2018.”Analisis Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung”.Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Riset Akuntasi Going Concern 13 (4).2018,220-229
43
anggaran jangka panjang58. Anggaran atau budget merupakan peralatan
pengawasan yang digunakan baik dalam bisnis ataupun pemerintahan. Anggaran
sendiri merupakan hasil akhir dari sebuah perencanaan yang telah dibuat59.
Sasongko dan Parulian menyatakan bahwa anggaran bertujuan untuk
perencanaan, koordinasi, motivasi dan juga pengendalian60.
Anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bersumber dari
beberapa suber pendanaan, yaitu : a.) Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPA (APBN/APBD) b.) Dana Kontijensi c.) Dana On-Call d.) Dana Bantuan
Sosial berpola Hibah e.) Dana yang bersumber dari masyarakat f.) Dana dukungan
komunitas Internasional.
Anggaran Bantuan Bencana ialah anggaran yang digunakan saat kondisi pra
bencana, kondisi darurat dan pasca bencana. Bantuan Bencana dibagi menjadi tiga,
yaitu Kontijensi yaitu dana yang digunakan untuk pra bencana. Dana yang kedua
ialah dana siap pakai yang digunakan saat kondisi darurat. Dalam hal ini dana siap pakai
akan disimpan di rekening BNPB. Dana yang ketiga ialah dana bantuan berpola hibah
yang diberikan oleh pemerintah kepada korban bencana pasca bencana dan dugunakan
untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana61.
Anggaran Bantuan Bencana termasuk didalam anggaran penanggulangan
bencana yang dijelaskan didalam UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dan dijelaskan lebih detail mengenai pendanaan dan
pengelolaan bantuan di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 pasal 2 bahwa
58 Mardiasmo.2009.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: ANDI. Hlm 66 59 Handoko, T. Hani.2012.Manajemen.Yogyakarta: BPFE. Hlm 377 60Sasongko,Parulian.2013.Anggaran.Jakarta:Salemba Empat. Hlm 3 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Pasal 1
44
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana didukung untuk penanggulangan
bencana yang berdayaguna, berhasil dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.
Dalam kegiatan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, anggaran
berpedoman kepada Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara dan juga Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penangulangan
Bencana. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang
No 24 Tahun 2007 dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta
parstisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur tentang Sumber pendanaan dalam
Penanggulangan Bencana, Penggunaan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan
Bantuan Bencana, Pengawasan, Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran dan bantuan bencana62.
Adapun anggaran dalam penanggulangan bencana diatur didalam berbagai
Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut :
Tabel 2.2
Peraturan Anggaran Bantuan Bencana
No Peratuan Hal
1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Keuangan Negara
2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Penannggulangan Bencana
4. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun
2008
Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana
5. Peraturan Presiden No 8 Tahun
2008
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BPBN)
62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Pasal 3
45
Anggaran Bencana yang telah ditetapkan di APBN ataupun APBD
memerlukan alokasi yang efektif dan efisien. Untuk mengelola anggaran sehingga
mampu digunakan secara efektif dan efisien, maka pemerintah harus megetahui
besar kerugian dari bencana tersebut. Jika pemerintah telah mengetahui besar
keruhiam, maka akan lebih mudah dalam penyusunan Anggaran Bencana.
Responsibilitas Pengelolaan anggaran dapat terjadi jika Anggaran tersebut
digunakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Pemerintah Daerah atau pihak
yang terlibat mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola.
Dikarenakan saat ini anggaran telah diberikan secara non tunai atau secara debit
melalui rekening. Sehingga pertanggungjawaban dapat lebih mudah karena data
anggaran dapat disusun dengan rapi.
2.2.3 Rehabilitasi dan Rekostruksi Pasca Bencana
2.2.3.1 Rehabilitasi Pasca Bencana
Upaya rehabilitsi paca bencana ialah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normlisasi atau atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana63. Upaya rehabilitasi menjadi faktor penting dalam pemulihan pasca
bencana, karena adanya perbedaan kondisi masyarakat pra bencana dan pasca
bencana.
Tahap rehabilitasi, dilakukan dengan perbaikan kembali keadaan sosial dan
ekonomi masyarakat. Pasca Bencana masyarakat yang merasa trauma akan diobati
63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1
46
melalui kegiatan trauma healing. Dalam kegiatan Trauma Healing ini, bukan hanya
untuk anak-anak, melainkan untuk orang dewasa juga ikut dalam kegiatan trauma
helaing ini.
Kegiatan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007
mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan saranan dan prasarana
umum, pemulihan psikologi masyarakat, pelayanan kesehatan dan lainnya.
Penelitian ini memfokuskan pada sektor permukiman dimana pada tahap
Rehabilitasi pasca gempa bumi di Kabupaten Sumbawa termasuk perbaikan rumah
rusak ringan dan rumah rusak sedang dikarenakan rumah rusak sedang dan ringan
dapat diperbaiki dan ditempati kembali.
2.2.3.2 Rekonstruksi Pasca Bencana
Rekonstruksi ialah pembangunan kembali sarana dan prasarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan juga
pada tingkat masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan
eknomi, sosial dan budaya, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala
aspek kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana64
Proses rekonstruksi akan mempercepat kembalinya aktivitas masyarakat
pasca bencana. Dengan adanya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana
dalam setiap aspek kehidupan. Seperti kembalinya pelayanan publik yang
maksimal, kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sosial lainnya.
Pada tahap rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa,
termasuk didalam perbaikan rumah rusak berat. Rumah rusak berat tidak dapat ditinggali
64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1
47
dan memerlukan waktu didalam perbaikan. Perbaikan rumah rusak berat akan dimulai
dari awal dikarenakan konstruksi bangunan yang telah hancur.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, menjadi tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah berserta BPBD sebagai badan yang mengatur penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Adapun model perbaikan pasca bencana menurut Nor
Cholis Majid dibagi menjadi 3 Periode, yaitu :
Tabel 2.3
Periode Perbaikan Pasca Bencana65
No Periode Jenis Kerugian Kegiatan
1. Pertama Langsung Adapun perbaikan yang diakibatkan
kerugian secara lansung seperti perbaikan
rumah yang hancur ataupun rusak,
perbaikan sarana dan prasarana untuk
kegiatan pelayanan publik dan perbaikan
akses jalan seperti jalan raya dan
insfastruktur lainnya
2. Kedua Tidak Langsung Adanya akibat dari kerusakan langsung
seperti rumah rusak dan sarana prasaranan
yang rusak mengakibatkan lumpuhnya
aktivitas sosial ataupun perekonomian
masyarakat.
3. Ketiga Pembersihan dan
Perbaikan
Sarana dan Prsarana yang rusak perlu
untuk diperbaiki segera. Dalam periode
ini diperlukan peningkatan barang-barang
dalam pemulihan kembali seperti
makanan siap saji, kebutuhan pokok dan
bahan material dalam proses
pembangunan
Pada tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi Nusa
Tenggara Barat, maka dikeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2018 Tentang
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi Nusa
65Madjid, Nor Cholis.”Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana
Alam”.SNKN 2018. Simposium Nasional Keuangan Negara 11 November di Jakarta. Hal 1054
48
Tenggara Barat. Inpres yang dikeluarkan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi
dilaksanakan dengan secepat mungkin demi kesejahteraan masyarakat.
49
2.3 Kerangka Teori
Gambar 2.1 Kerangka Teori
Responsibilitas Pengelolaan
Anggaran Penanggulangan
Bencana
1. Anggaran di APBD yang
tidak memadai
Badan Penangulangan
Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Sumbawa
2. Pengelolaan Dana dari
BNPB
Responsibility as
accountability
Responsibility as
accountability
1. Perencanaan
2. Pendanaan
3. Pengelolaan
Responsibility
as obligation Responcibility
as cause