Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Evaluasi Pelayanan

8/14/2019 Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Evaluasi Pelayanan

1/22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rumahsakit

Pelayanan menurut Groonroos (1990), suatu aktivitas atau serangkaian

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang

disediakan perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan konsumen/pelanggan. Dalam konsep pelayanan rawat inap di RS

maka aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang diberikan tenaga profesi

kesehatan kepada pasien di instalasi rawat inap dalam rangka menyembuhkan

pasien, mengurangi keterbatasan dan ketidakmampuan, memenuhi harapan dan

berkualitas. Kualitas dalam pelayanan kesehatan berhubungan dengan mutu

pelayanan, mutu pelayanan berhubungan dengan struktur input dan proses dari

manajemen pelayanan di instalasi rawat inap.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paripurna adalah prosedur kompleks

yang terdiri dari kegiatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan

kesehatan bersifat holistik karena melibatkan jasmani, rohani, sosial dan lingkungan

masyarakat menyangkut berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, iman

dan taqwa (Depkes, 2000). Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan

kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan

kebijakan-kebijakan yang berlaku. Perkembangan perilaku ekonomi dan teknologi

mengharuskan rumahsakit menyiapkan diri memenuhi tuntutan dari kemampuan

masyarakat mengevaluasi mutu pelayanan mereka sebagai industri jasa.

Kompleksitas rumahsakit sangat memerlukan berbagai evaluasi untuk menilaibagaimana performance rumahsakit dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai institusi pelayanan kesehatan di daerah. Manajemen rumahsakit

sesungguhnya bersifat kompleks, tidak hanya menyangkut pelayanan medik dan

pelayanan keperawatan saja, namun juga mencakup manajemen perhotelan,


2/22

pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi, manajemen personalia, manajemen

perlengkapan, transportasi dan manajemen pelayanan umum lainnya. Dalam upaya

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumahsakit khususnya yang

menyangkut proses pelayanan dapat digambarkan dalam gambar model pelayanan

di rumahsakit seperti gambar 4.

Gambar 1. Model Pelayanan Rumahsakit (Wijono, 1999)

Rumahsakit merupakan institusi yang padat modal, teknologi dan tenaga

sehingga pengelolaan rumahsakit tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial, telah

dijadikan sebagai subyek hukum dan juga sebagai target gugatan atas pelayanan

medik. Rumahsakit harus mempunyai sistem dan proses untuk melakukan

monitoring dan meningkatkan pelayanan, secara efektif melaksanakan evaluasi

mutu pelayanan kesehatan. Evaluasi pelayanan kesehatan bersifat multi

dimensional mencakup riwayat penyakit, proses pelayanan kesehatan, sasaran,

efisiensi, efektifitas, dimensi-dimensi mutu dan sistem pelayanan kesehatan (Azwar,

1999), sedangkan menurut WHO, evaluasi adalah: suatu cara yang sistematis untuk

mempelajari berdasarkan pengalaman dan menggunakan pembelajaran untuk

memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan serta meningkatkan

perencanaan yang lebih baik dimasa mendatang dengan seleksi yang seksama .

9

Pelayanan medik

Pelayanan keperawatan

Pelayanan penunjang medik

Pelayanan komunikasi, informasidan edukasi

Pelayanan perhotelan

Pelayanan umum

INPUT PROSES OUTPUT


3/22


4/22

struktur input, struktur proses dan struktur luaran (Depkes, 2005). Tingkat

kesempurnaan pelayanan di rumahsakit sangat relatif, dari sisi pemberi pelayanan

di rawat inap adalah apabila semua tahapan dalam pelaksanaan semua jenis

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk kesembuhan pasien telah memenuhi

standar pelayanan kesehatan yang disusun dan disepakati untuk dilaksanakan

dalam setiap memberikan pelayanan kepada pasien di rumahsakit (Copeland,

2005).

Donabedian (1988), mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dalam

perspektif yang lebih luas meliputi interaksi praktisi medik dengan pasien; kontribusi

pasien dalam pelayanan; kenyamanan pelayanan; akses terhadap fasilitas

pelayanan; pengaruh sosial terhadap akses; dan pengaruh sosial dalam

peningkatan kesehatan melalui pelayanan kesehatan. Pengertian mutu pelayanan

menurut Depkes RI (1993), ialah derajat kesempurnaan pelayanan rumahsakit yang

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan

menggunakan potensi sumber daya yang tersedia secara wajar, efisien dan efektif

serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum

dan sosio budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan

pemerintah dan masyarakat konsumen.

Mutu pelayanan kesehatan sebuah rumahsakit akan selalu terkait denganstruktur input, struktur proses dan struktur luaran dari sistem pelayanan kesehatan

rumahsakit (Green dkk, 1997). Dari rumusan-rumusan mutu pelayanan sebenarnya

menunjukkan pada luaran dari struktur proses pelayanan kesehatan yang telah

mendapatkan input-input terstruktur berupa unsur-unsur manajemen pelayanan

kesehatan di rumahsakit. Luaran ini dapat diukur dengan rasionalisasi terhadap

indikator-indikator mutu pelayanan kesehatan rumahsakit sebagai suatu standar

yang harus dicapai dan dipertahankan dan jika mungkin melampauinya (Azwar,

1996).

Pengertian masalah adalah adanya kesenjangan antara apa yang kita

kehendaki (seharusnya) dengan kenyataan yang ada. Dengan memperhatikan

sistem proses manajemen, maka suatu masalah dapat timbul pada struktur input,

proses, output, outcome atau impact sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.

11


5/22

Keterkaitan dengan mutu pelayanan yang menjadi sumber dan pokok evaluasi

pelayanan kesehatan, maka standar mutu adalah yang kita kehendaki atau dengan

kata lain mutu yang memenuhi standar yang kita kehendaki. Maka mutu yang

memenuhi standar diawali dari adanya sumberdaya (input) yang memenuhi standar,

hasil yang memenuhi standar diawali oleh proses pelayanan yang terstandar

Gambar 2. Masalah dan Standar Mutu

STANDAR STANDAR STANDAR STANDAR STANDAR

Dengan melihat masalah mutu menggunakan pendekatan sistem, dapat

dipahami bahwa suatu masalah yang timbul dalam struktur input akan memberikan

akibat berangkai pada mutu proses dan selanjutnya mempengaruhi hasil dan

memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang.

2.3 Standar dan Indikator Pelayanan Rumahsakit

Pemerintah telah menetapkan beberapa indikator yang dapat dijadikan

pedoman dalam mengukur tingkatan mutu pelayanan kesehatan di rumahsakit.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data yang diantaranya

bersumber dari rekam medik pasien. Indikator kematian yang berhubungan/mengacu dengan aspek pelayanan medik menurut Depkes RI diantaranya adalah:

a. Kematian paska bedah (Post operation death rate), yaitu: rasio antara

jumlah pasien paska bedah yang meninggal dalam 10 hari setelah operasi dan

jumlah pasien yang dioperasi dalam satu periode (Eachern, 1969), indikatornya

PROSES OUTCOME IMPACTOUTPUTINPUT

MASALAH

12

MUTU


6/22

adalah 0% untuk yang dibenarkan dan 1% untuk yang tidak dibenarkan

(Rissanen, 2000).

b. Kematian ibu melahirkan, yaitu: rasio antara jumlah pasien obstetri yang

meninggal dan jumlah pasien obstetri yang keluar (hidup/meninggal) dalam satu

periode (Huffman, 1990),

c. Kematian > 48 jam, yaitu: angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk

setiap 1000 penderita keluar yang dihitung sebagai rasio jumlah pasien mati

setelah 48 jam atau lebih dirawat terhadap jumlah pasien keluar (hidup + mati)

dikali 1000, (Depkes, 2002), rumusan lain yang dipakai adalah: total kematian >

48 jam dalam periode tertentu dibagi total pasien keluar hidup dan mati > 48 jam

dalam periode yang sama dikali 100% (Muninjaya, 2004).

Manfaatnya: memberikan gambaran mutu pelayanan di rumahsakit, nilai

idealnya: < 25 perseribu. Untuk mutu Pelayanan kesehatan dari indikator

kematian yang sering digunakan adalah: Net Death Rate, yaitu angka kematian >

48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap penderita keluar (hidup/meninggal),

pengertian dirawat adalah bahwa pasien telah mendapatkan suatu struktur input

dan proses pelayanan kesehatan rawat inap di rumahsakit.

d. Kematian < 48 jam, yaitu: angka kematian umum untuk setiap 1000

penderita keluar yang dihitung sebagai rasio jumlah pesien mati seluruhnyaterhadap jumlah pasien keluar dikali 1000 (Muninjaya, 2004). Nilai idealnya: > 45

perseribu (Depkes, 2000). Angka ini bias untuk menilai mutu Pelayanan

kesehatan jika angka kematian > 48 jam lebih tinggi.

Secara luas rerata mortalitas dapat digunakan sebagai sumber informasi

dalam mengukur tingkat mutu pelayanan kesehatan di rumahsakit (Gowrisankaran,

1999). Rumahsakit Ninewalls dari tahun 1994-1998 di Edinburg menggunakan data

kematian untuk meneliti biaya efektif yang telah dibayarkan pasien kepada

rumahsakit dengan hasilnya adalah hanya 40% total biaya yang telah dikeluarkan

pasien yang memberikan nilai pada upaya keselamatan dan pelayanan, sedang

sisannya untuk keperluan keluarga dan kesejahteraan pada pemberi pelayanan

(Cool, 1999).

13


7/22

Indikator mutu yang terkait dengan pelaksanaan audit medik, yang dapat

dikembangkan oleh komite medik antara lain: jumlah pembahasan kasus per tahun;

jumlah pelaksanaan audit; prosentase rekomendasi dari pembahasan kasus yang

sudah dilaksanakan; prosentase rekomendasi dari hasil audit medik yang sudah

dilaksanakan; prosentase penurunan medical error. Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan tentang standar minimal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

yang memberikan pelayanan umum, intinya untuk memenuhi kebutuhan akan mutu

pelayanan dari masyarakat sebagai konsumen/pelanggan.

Kualitas pelayanan medik menjadi indikator kinerja rumahsakit untuk dapat

meningkatkan kunjungan pasien. Bila kualitas pelayanan medik tidak terus menerus

dipelihara dan ditingkatkan besar kemungkinan rumahsakit akan ditinggalkan

pasien. The American College of Surgeons (ACS) memformulasikan standar untuk

pekerjaan profesional di rumahsakit, antara lain ada 5 (lima) butir yang penting yang

berhubungan dengan kematian, serta ada batas ambangnya dan tidak terlalu sulit

untuk mengumpulkan datanya, mencakup: angka kematian kasar; angka kematian

pasca bedah; angka kematian anastesi; angka kematian persalinan dan angka

kematian bayi (Eachern, 1969).

Standar Kualitas Pelayanan Medik dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka

kematian di rumahsakit dan sebagai indikatornya angka berikut yang merupakanacuan umum: angka kematian kasar 3-4%; angka kematian pasca bedah 1-2%;

angka kematian anastesi < 1%; angka kematian persalinan 1-2 dan angka

kematian bayi 15-20 (Soejadi, 1996).

Menurut IOM masalah qualitydapat dikategorikan sebagai:

1. misuse, pasien tidak mendapatkan pelayanan yang memadai karena

telah mendapatkan komplikasi yang sebenarnya dapat dihindari;

2. overuse, jika resiko yang akan diterima pasien jauh lebih besar dari

manfaatnya; dan

3. underuse, yaitu gagal untuk menyediakan pelayanan yang

seharusnya dapat lebih memperbaiki luaran pasien (Dwiprahasto, 2005)

14


8/22

2.3.1. Standar Pelayanan Medis (SPM)

Pelayanan medis yang memenuhi persyaratan memerlukan SPM, sampai

saat ini Depkes dan IDI belum dapat menyusun semua SPM dengan alasan

demikian banyaknya diagnosa dalam ICD 9 dan atau ICD 10 yang diberlakukan di

Indonesia, sedangkan tolok ukur dan pedoman dalam pelayanan masih sangat

terbatas. SPM yang berlaku nasional akan bermanfaat bagi profesi kedokteran dan

masyarakat secara keseluruhan, dapat juga digunakan untuk mengukur efisiensi

penggunaan sumber daya, baik tenaga kesehatan, ilmu dan teknologi, sarana

maupun dana, yang digunakan untuk menyembuhkan pasien. SPM yang telah

tersusun terdiri atas dua bagian yaitu: Standar Pelayanan Pennyakit dan Standar

Pelayanan Penunjang dan terbagi atas 12 (duabelas spesialistik).

Dengan adanya SPM pengelolaan penderita di rumahsakit khususnya

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih bermutu dan dapat

dipertanggungjawabkan. SPM merupakan langkah awal dari pelaksanaan akreditasi

rumahsakit. Suatu program untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan

rumahsakit. Dalam pelaksanaan profesi kedokteran diperlukan SPM yang

mencakup: Standar ketenagaan, prosedur, sarana, dan hasil yang diharapkan.

SPM memiliki 4 (empat) tujuan yang juga bersifat fungsi dari standar tersebut,yaitu: melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar

profesional; melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak bayar; sebagai

pedoman dalam pengawasan praktek dokter dan pembinaan serta peningkatan

mutu pelayanan kedokteran; sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan

kesehatan yang efektif dan efisien. Standar merupakan suatu pedoman yang

dimaksud untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi makin efektif dan efisien.

Dengan demikian SPM adalah: suatu prosedur yang diikuti; merupakan prosedur

untuk kasus yang akan dirujuk atau ditangani oleh spesialis yang bersangkutan;

merupakan acuan dan pelengkap untuk rumahsakit dan selalu berkembang sesuai

dengan perkembangan teknologi. (Wijono, 1999)

15


9/22

2.3.2. Standar Pelayanan Keperawatan (SPK)

2.4. Medikal Audit

2.4.1. Pengertian Audit

Ada beberapa pengertian audit, diantaranya ialah:

1. Audit adalah suatu metode evaluasi, yang didefinisikan sebagai analisis kritis

secara sistematis dari mutu pemeliharaan kesehatan (Azwar, 1999)

2. audit medik sebagai upaya evaluasi secara professional terhadap mutu

pelayanan medik yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam

mediknya yang dilaksanakan oleh profesi medik (Depkes, 2005).

3. Audit medik, adalah suatu model evaluasi yang didefinisikan sebagai analisis

kritis secara sistematis dari mutu pemeliharaan kesehatan. Termasuk

didalamnya prosedur yang digunakan untuk diagnosa dan terapi, penggunaan

sumber daya dan outcome yang dihasilkan dan mutu hidup pasien (Suther dkk,

1993, citPranantyo, 1996).

Maksud dari medikal audit jika dijalankan dengan efektif akan membantu

menyediakan jaminan yang diperlukan kepada dokter, perawat, pasien dan manajer

dimana mutu yang paling baik dari pelayanan dicapai dengan kemampuan sumber

daya yang ada (Legort dkk, 1993, cit. Pranantyo). Manfaat dari audit adalah:

meningkatkan outcome pasien; meningkatkan mutu kehidupan pasien; fungsi

adekuat untuk staf yunior yang sedang belajar dan meningkatkan hasil, cost

effectivenes dari sumber daya yang ada. Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh

audit (jika ada indikasi perilaku dokter spesialis yang arogan) diantaranya adalah:

mengambil waktu tenaga profesional.

Audit medik perlu dilakukan sebagai upaya mengejawantahkan etika

kedokteran dan melindungi pasien (Moeloek, 2005). Tingkatan audit terdiri dari:

tingkat konsultan individu; seorang konsultan secara sistematis riview terhadap

pekerjaan unit kerja dan staf yuniornya, audit peer riview(teman sejawat); adalah

16


10/22

dimana teman sejawat disiplin keilmuan meriview masing-masing pekerjaan satu

sama lainnya, dan eksternal audit; audit dari luar rumahsakit yang dapat dilakukan

oleh organisasi profesi atau instansi terkait. Audit sebagai suatu kegiatan untuk

melaksanakan pengamatan dan evaluasi suatu kegiatan pelayanan kesehatan.

Audit dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan, sementara itu Alcorn dkk,

(1979) menyatakan audit merupakan salah satu cara pengamatan dan evaluasi

yang efektif dalam rangka merencanakan biaya dan pengawasan pelayanan

rumahsakit.

Audit medik terdiri dari audit internal dan eksternal. Audit yang dilakukan oleh

rumahsakit adalah audit internal yang merupakan kegiatan yang sistemik dan

dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari kegiatan peer review, surveillance dan

assessment terhadap pelayanan medik. Pembahasan kasus tersebut antara lain

meliputi kasus kematian atau yang lebih dikenal dengan istilah death case, kasus

sulit, kasus langka, kasus kesakitan, kasus yang sedang dalam tuntutan pasien atau

sedang dalam proses pengadilan dan lain sebagainya. Kasus yang dibahas pada

pembahasan kasus tersebut adalah kasus perorangan/per-pasien dan dilakukan

secara kualitatif.

2.4.2. Pelaporan Audit Rumahsakit

Direktur rumahsakit tetap perlu diikutkan dan diberikan laporan walaupun

audit medik merupakan peer review, karena mungkin ada hasil analisa dan

rekomendasi, ada yang perlu ditindaklanjuti rumahsakit, berupa penambahan

sarana, prasarana dan peralatan. Audit medik merupakan hal penting yang wajib

dilakukan oleh rumahsakit. Dengan adanya berbagai bentuk audit maka rumahsakit

diharapkan dapat memilih bentuk/tema audit sesuai dengan situasi dan kondisi

rumahsakit masing-masing.

Evaluasi pelaksanaan audit medik dilakukan paling lama setiap tahun. Tujuanevaluasi dari pelaksanaan adalah agar proses audit dapat berjalan Iebih baik. Selain

di tingkat rumahsakit, monitoring dan evaluasi pelaksanaan audit medik dilakukan

melalui pelaksanaan akreditasi rumahsakit. Pada akreditasi rumahsakit untuk

pelayanan medik ada kewajiban rumahsakit untuk melakukan audit medik.

17


11/22

Ketentuan dari akreditasi rumahsakit adalah rumahsakit harus mempunyai tim audit

yang dapat merupakan bagian dari sub komite peningkatan mutu dari komite medik.

Pelaporan audit medik dilakukan paling lama setiap 3-6 bulan sekali dalam

rapat khusus membahas hasil audit medik dan bisa dipublikasikan. Naskah tertulis

sebagai hasil akhir dari audit ini dapat dipublikasikan dengan persetujuan pasien

demi perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan.

2.4.3. Tim Audit Rumahsakit

Tim ini dibentuk untuk meneliti dan membahas kasus-kasus medik penting.

Dalam melaksanakan tugasnya tim audit dapat mengundang dokter ahli lain yang

berasal dari dalam dan luar rumahsakit (dokter ahli lain tersebut bukan anggota tim

audit) yang relevan dengan kasus-kasus yang diteliti dan dibahas. Untuk

melaksanakan audit, tim harus mempunyai pedoman audit dan melaksanakan audit

secara teratur. Dalam pelaksanaan audit ada yang disebut auditor, klien dan

auditee. Auditor adalah orang yang melakukan audit. Suatu audit dapat

dilaksanakan oleh satu auditor atau lebih. Seorang auditor harus mempunyai

keterampilan yang cukup untuk melaksanakan suatu audit. Klien adalah orang,

departemen atau kelompok yang meminta audit atau dengan kata lain klien adalah

pelanggan auditor. Audit dimulai berdasarkan suatu permintaan dari klien atau

pelanggan. Peminta harus yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut dan

harus mengetahui untuk apa audit diminta.

Berdasarkan hal tersebut monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan

melalui program akreditasi rumahsakit meliputi: 1. Keberadaan tim pelaksana audit

medik, 2. Pedoman audit medik, 3. Jumlah kasus yang dilakukan audit minimal 3

(tiga) buah, 4. Laporan kegiatan audit medik, 5. Rekomendari dari hasil audit dan 6.

Tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi. Auditee dapat berupa orang, fungsi atau

area yang akan di audit. Auditee mempunyai beberapa tanggung jawab untukmemudahkan pelaksanaan audit, yaitu bekerja sama dan membantu dalam suatu

audit, memberikan fasilitas yang memadai dan peralatan yang diperlukan untuk

menyelesaikan audit, mengkaji rekomendasi dan kesimpulan audit, dan menerapkan

setiap tindakan korektif yang diperlukan. Audit medik adalah merupakan peer

review, peer surveilllance danpeer assessment. (Depkes, 2005)

18


12/22

Rumahsakit harus membentuk tim pelaksana audit medik berikut dengan

uraian tugasnya. Tim pelaksana tersebut dapat merupakan tim ataupun panitia yang

dibentuk di bawah komite medik atau panitia yang dibentuk khusus untuk itu. Jadi

pelaksanaan audit medik dapat dilakukan oleh komite medik, sub Komite (panitia)

peningkatan mutu medik atau sub komite (panitia) audit medik. Mengingat audit

medik sangat terkait dengan berkas rekam medik, maka pelaksana audit medik

wajib melibatkan bagian rekam medik khususnya dalam hal pengumpulan berkas

rekam medik. Selain itu, audit medik merupakanpeer reviewmaka pelaksana audit

medik wajib melibatkan kelompok staf medik dalam melakukan audit medik yaitu

mulai dari pemilihan topik, penyusunan standar dan kriteria serta analisa hasil audit

medik. Apabila diperlukan, pelaksana audit medik dapat mengundang konsultan

tamu atau organisasi profesi terkait untuk melakukan analisa hasil audit medik dan

memberikan rekomendasi khusus.

Pelaksanaan audit harus secara terbuka, adil, ,jujur, transparan, tidak

konfrontasional, tidak menghakimi, friendlydan konfidensial. Perlu didukung dengan

umpan balik berbentuk presentasi, penekanan bahwa audit bukan untuk seseorang

atau nama, bukan untuk menyalahkan atau membuat malu tetapi untuk

meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Mengingat, tidak seorangpun senang

untuk dikritik, maka sub komite peningkatan mutu profesi/tim pelaksana audit medikmerupakan orang yang penting dalam mensukseskan kegiatan audit medik.

Selain itu tujuan audit medik bukan merupakan upaya memberikan sanksi

melainkan merupakan cara dan alat evaluasi pelayanan medik, untuk menjamin

pasien dan masyarakat pengguna, bahwa mutu pelayanan yang tinggi perlu

ditegakkan sebagai sasaran yang harus dibina secara terus menerus. Dalam audit

medik, kehadiran konsultan tamu kadang sangat berguna untuk melaksanakan dan

membantu kegiatan-kegiatan analisa dasar dan membuat rekomendasi khusus.

Walaupun tanggung jawab pelaksanaan audit medik tetap pada pelaksana audit

dengan peran kelompok staf medik terkait.

Untuk melaksanakan evaluasi pada proses audit diperlukan standar, namun

banyak faktor yang mempengaruhi penetapan standar, diantaranya adalah

beberapa faktor yang berhubungan dan dapat diukur secara tepat. Maka hasil

19


13/22

evaluasi dan interpretasi dari semua aspek hasil audit memerlukan pertimbangan

yang sangat bijaksana dengan kesadaran akan adanya kaitan dari satu aspek ke

aspek lainnya. Selain itu, walaupun perhitungan statistik merupakan bagian dari

audit medik, namun harus ditekankan bahwa statistik hanya merupakan suatu

bagian saja dan pada dasarnya hanya berperan sebagai titik tolak dari semua upaya

audit medik untuk keperluan dokumentasi.

Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi kegiatan audit medik tersebut

maka pencatatan dan pelaporan kegiatan perlu dilakukan dengan baik. Notulen

rapat, hasil pembahasan/penelitian kasus yang di audit perlu dilakukan secara

tertulis dan dilaporkan ke direktur rumahsakit. Monitoring dan evaluasi di tingkat

rumahsakit dilakukan oleh komite medik. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi

komite medik agar mengembangkan indikator mutu pelayanan yang harus dicapai.

Indikator mutu yang dikembangkan dapat berupa indikator yang sederhana yaitu

hanya mengukur input namun dapat pula indikator yang lengkap yaitu mengukur

input, proses dan luaran. Yang paling penting dari audit medik ini ialah interpretasi

secara profesional tentang fakta-fakta yang ditemukan yang mempengaruhi standar

pelayanan medik. Apabila didapatkan keadaan yang ternyata berbeda dengan yang

normal maka keadaan ini perlu diperhatikan dan dijelaskan.

Karena itu, rekam medik haruslah merupakan bahan utama dalam upayaevaluasi terus menerus ini, agar dapat dibandingkan dengan pencapaian rumahsakit

lain ataupun dengan pencapaian upaya sendiri dimasa lalu. Namun untuk

melaksanakan audit diperlukan kesediaan dokter untuk melaksanakan program

audit. Sikap dan perilaku para dokter adalah merupakan kunci keberhasilan. Jika

ada dokter, yang mengatakan bahwa audit medik membuang waktu maka sub

komite peningkatan mutu profesi/tim pelaksana audit medik perlu menanyakan

mengapa dan mengetahui bagaimana pandangannya terhadap audit medik, apabila

ada perbedaan pandangan maka perlu diberi penjelasan tentang tujuan dan

harapan dilaksanakan audit itu.

Audit medik merupakan siklus yang terus menerus karena merupakan upaya

perbaikan yang terus menerus. Berdasarkan hal tersebut diatas maka langkah-

langkah pelaksanaan audit medik sebagai berikut :

20


14/22

a. Choose topic; Pemilihan topik yang akan dilakukan audit,

b. Set target standards; Penetapan standar dan kriteria,

c. Observe pra; Penetapan jumlah kasuslsampel yang akan diaudit,

d. Compare performance with target; Membandingkan standar/kriteria dengan

pelaksanaan pelayanan Sub Komite, melakukan analisa kasus yang tidak sesuai

standar dan kriteria,

e. Implement change and plane care; Tindakan korektif, dan

f. Cycle repeated; Rencana re-audit.

Terlaksananya langkah-langkah audit sebagaimana tersebut di atas sangat

tergantung dengan motivasi staf medik untuk meningkatkan mutu pelayanan, karena

itu dalam melakukan audit perlu memperhatikan apa yang harus dilakukan (do's)

dan apa yang jangan dilakukan (don'ts). Dalam perspektif baru audit merupakan

review, surveillance dan assessment secara sistematis dan independen untuk

menentukan apakah kegiatan penerapan standar sudah dilaksanakan atau belum.

Dan bila belum dilaksanakan dicari akar permasalahan sehingga bisa dilakukan

upaya perbaikan. Apabila dari hasil audit ditemukan kesalahan atau tidak

dipatuhinya standar maka perlu dilakukan pembinaan dan dicari solusi pemecahan

permasalahannya. Walaupun telah ada perubahan pengertian dan tujuan audit,

namun kesan mencari-cari kesalahan kadang-kadang masih dirasakan. Oleh karena

itu sebelum melakukan audit medik, rumahsakit perlu melakukan Iangkah-Iangkah

persiapan audit medik sebagai berikut :

a. Rumahsakit menetapkan pelaksana audit medik oleh Komite Medik dengan

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit, karena itu rumahsakit wajib mempunyai

Komite Medik dan sub-sub komite, dimana komite dan sub komite tersebut telah

berfungsi. Penetapan organisasi pelaksana audit medik harus dilengkapi dan

uraian tugas anggota. Rumahsakit perlu menyusun pedoman audit medikrumahsakit, PSO audit medik serta standar dan kriteria jenis kasus atau jenis

penyakit yang akan dilakukan audit.

b. Rumahsakit membudayakan upaya self assessment atau evaluasi pelayanan

termasuk evaluasi pelayanan medik, sehingga setiap orang/unit kerja di

rumahsakit sudah terbiasa dengan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action).

21


15/22

c. Rumahsakit agar membuat ketentuan behwa setiap dokter/dokter gigi yang

memberikan pelayanan medik wajib membuat rekam medik dan harus segera

dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan medik.

d. Rumahsakit melalui komite medik agar melakukan sosialisasi dan atau training

hal-hal yang terkait dengan persiapan pelaksanaan audit medik kepada seluruh

tenaga dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan.

Perencanaan audit meliputi:penentunan design audit, metode pengumpulan

data, pemaparan hasil audit (result) dan merencanakan re-audit (second audit

cycle). Audit medik yang terencana dan berkesinambungan diperlukan untuk

meningkatkan mutu Pelayanan kesehatan di rumahsakit dilakukan sebagai upaya

pengejawantahan etika kedokteran dan melindungi pasien (Moeloek, 2005).

Sebagai institusi Pelayanan kesehatan, rumahsakit dapat merencanakan program

audit sebagai daftar kegiatan dalam Rencana Audit Satuan Kerja Rumahsakit.

Audit medik seharusnya mendorong, memberi penghargaan dan bermanfaat

bagi pasien, namun mengapa banyak dokter berpikir rapat audit adalah

membosankan, tidak menyenangkan dan pimpinan jarang mengubahnya. Andrew

Gibbons dan Dafit Dhariwal menjelaskan bagaimana membuat audit menjadi

nyaman. Kesuksesan program audit dibutuhkan keterlibatan seluruh kelompok staf

medik. Karena itu rapat komite medik yang membahas hasil audit medik harus

dihadiri oleh seluruh kelompok staf medik, minimal kelompok staf medik yang terkait

dengan topik audit medik tersebut. Apabila diperlukan, jadwal rapat dapat di review

ulang sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh kelompok staf medik hadir.

Pembahasan kasus sangat tergantung dari ruang Iingkup dan besar

permasalahan dari kasus tersebut. Apabila ruang Iingkup kasus tersebut kecil dan

tidak terkait dengan kelompok staf medik lain maka kasus tersebut tidak perlu

dibahas di tingkat kedua, karena sudah dapat diselesaikan di tingkat pertama. Yangperlu diperhatikan adalah: bahwa tingkatan tersebut bukanlah merupakan jenjang

yang harus dilalui tahap demi tahap, tetapi lebih untuk efisiensi dan efektifitas dalam

pembahasan kasus. Idealnya semua kasus dapat diselesaikan di tingkat pertama,

namun kita sadari pelayanan medik adalah sangat kompleks dan antar spesialisasi

bisa saling terkait karena itu pembahasan tingkat kedua sering masih diperlukan.

22


16/22

Mekanisme pembahasan kasus dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketua komite memilih dan menetapkan kasus berdasarkan data/kasus.

2. Menetapkan tanggal pelaksanaan diskusi tingkat komite dan surat undangan.

3. Menginformasikan secara tertulis kepada kelompok staf medik kasus terkait.

4. Ketua kelompok staf medik menyerahkan berkas/formulir kepada ketua komite

medik.

2.5. Audit Medik, Kaitannya Dengan Mutu Pelayanan Rumahsakit

Departemen Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

496/MENKES/IV/2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Pedoman Audit Medis

Rumahsakit telah mengharuskan rumahsakit untuk melakukan audit medis.

Pedoman ini terdiri dari 5 bab, yaitu: pendahuluan, audit medis dan kaitannya

dengan mutu pelayanan medis, tatalaksana audit medis, monitoring dan evaluasi

dan penutup (Depkes, 2005). Pengembangan peningkatan mutu pelayanan saat ini

mengarah kepada patient safetyyaitu keselamatan dan keamanan pasien, sangat

penting untuk meningkatkan mutu rumahsakit dalam rangka globalisasi. WHO

Excecutive Board telah mengeluarkan suatu resolusi untuk membentuk program

patient safetyyang terdiri dari 4 aspek utama yakni :

1. Penetapan norma, standar dan pedoman global dalam melaksanakan kegiatanpencegahan untuk menurunkan resiko,

2. Merencanakan kebijakan upaya peningkatan pelayanan pasien berbasis bukti

dengan standar global, yang menitikberatkan terutama dalam aspek produk yang

aman dan praktek klinis yang aman sesuai dengan pedoman, medical product

dan medical devices yang aman digunakan serta mengkreasi budaya

keselamatan dan keamanan dalam Pelayanan kesehatan dan organisasi

pendidikan,

3. Mengembangkan mekanisme melalui akreditasi untuk mengakui karateristik

provider pelayanan kesehatan bahwa telah melewati benchmarkuntuk unggulan

dalam keselamatan dan keamanan pasien secara internasional (patient safety

internationally) dan,

4. Mendorong penelitian terkait denganpatient safety.

23


17/22

Keempat aspek diatas sangat erat kaitannya dengan globalisasi bidang

kesehatan yang menitik beratkan akan "mutu". Dengan adanya program

keselamatan dan kemanan pasien (patient safety) tersebut, diharapkan rumahsakit

bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan standar yang tinggi

sesuai dengan kondisi rumahsakit sehingga terwujudnya pelayanan medik prima di

rumahsakit. Aspek mutu pelayanan medik di rumahsakit berkaitan erat dengan

masalah medikolegal (Dwiprahasto, 2005)

Sebagai bagian dari Quality Assurance sangat terkait dengan upaya

peningkatan mutu dan standarisasi, karena itu tujuan secara umum dilakukan audit

adalah: Tercapainya pelayanan medik prima di rumahsakit, sedangkan tujuan

khususnya adalah: Untuk melakukan evaluasi mutu pelayanan medik, untuk

mengetahui penerapan standar pelayanan medik, dan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan pelayanan medik sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan medik

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, seorang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi

spesialis dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib

memberikan pelayanan medik sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional serta kebutuhan medik pasien. Karena itu setiap dokter, dokter

spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam melaksanakan praktikkedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali

biaya, dimana dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diselenggarakan

audit medik.

Ada hubungan timbal balik antara mutu dan kualitas pelayanan dimana

manajer-manajer harus menerima kejadian pertama bahwa inisiatif audit utama di

rumahsakit dapat mengakibatkan pengurangan jumlah pelayanan, pembiayaan

bertambah, karena penambahan biaya perlengkapan atau pemeliharaan yang

diperlukan sehubungan dengan hasil audit (Wiyono. 1999), dan munculnya rasa

tidak suka dari tenaga profesional di rumahsakit terhadap hasil audit yang

menyebabkan terbukanya/diketahuinya bagaimana tingkatan mutu pelayanan yang

telah diberikan, tanggungjawab serta tanggunggugatnya didalam forum komite

gugus mutu rumahsakit.

24


18/22

Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui clinical governance,

suatu cara (sistem) upaya menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan secara

sistematis dan efisien dalam organisasi rumahsakit. Sesuai dengan Pedoman

Pengorganisasian Staf Medik dan Komite Medik, masing-masing kelompok staf

medik wajib menyusun minimal 3 jenis indikator mutu pelayanan medik. Upaya

peningkatan mutu pelayanan medik tidak dapat dipisahkan dengan upaya

standarisasi pelayanan medik, karena itu pelayanan medik di rumahsakit wajib

mempunyai standar pelayanan medik yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan

penyusunan standar indikator. Tanpa ada standar dan indikator yang disusun dan

ditetapkan sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan QA di rumahsakit

diantaranya adalah: pendidikan dan pelatihan medik berkelanjutan, pelatihan

metode statistik, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, pedoman

praktek, peer riview, audit medik, manajemen mutu pelayanan kesehatan,

standarisasi pelayanan medik, indikator-indikator klinis, akreditasi, sertifikasi,

masyarakat ilmiah atau assosiasi kedokteran (fungsional), simposium, seminar,

lokakarya, pertemuan-pertemuan ilmu kedokteran (dan keperawatan). Topik-topik

QA yang dapat dilakukan di rumahsakit diantaranya adalah: tindakan pelayanan

medik pada umumnya; kegiatan pre dan pasca operatif; kebijaksanaan terapi,termasuk terapi antibiotika; reaksi transfusi darah; pelayanan laboratorium;

pelayanan radiologi; koordinasi pelayanan gawat darurat; perawatan luka baring;

perawatan luka bakar; pertolongan partus; pengendalian infeksi nosokomial;

pengendalian infeksi suntikan dan jarum infus, kebersihan dan sterilisasi, dan

sebagainya

2.6. Rekam Medik

Rekam medik diartikan sebagai keterangan tertulis maupun terekam tentang

identitas pasien, anamnesa, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnose dan segala

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan, baik

di rawat inap, raja dan pelayanan gawat darurat. rekam medik bertujuan mencapai

terpenuhinya tertib administrasi dan peningkatan mutu Pelayanan kesehatan.

25


19/22

Menurut Huffman, 1981: rekam medik memuat siapa, apa, dimana, bilamana dan

kapan penderita mendapatkan perawatan selama di rumahsakit.

Tingkat kelengkapan pengisian rekam medik sesuai petunjuk Depkes rata-

rata 95%. Pedoman rekam medik diatur dalam Permenkes RI No: 749a/Men-

Kes/Per/XII/1989. (Depkes, 1997, 2004). Menurut Koeswadji, (1992), manfaat

kelengkapan pengisian rekam medik adalah untuk melindungi rumahsakit dan yang

bekerja di rumahsakit terhadap tuntutan dan gugatan ganti rugi menurut hukum.

Menurut Kartono, (2000), melalui rekam medik dokter akan memperoleh gambaran

yang lebih tepat tentang penyakit pasien. Dalam kenyataan sehari-hari rekam medik

sering tidak tergambar secara berkesinambungan sehingga secara teoritis dapat

diatasi dengan menggunakan rekam medik

Sunartini (1999), mengemukakan bahwa rekam medik mencerminkan

kualitas pelayanan pasien yang diberikan di rumahsakit sehingga merupakan salah

satu pertimbangan dalam akreditasi rumahsakit. Rekam medik yang lengkap

memuat informasi tentang identitas pasien (nomor induk, karakeristik, demografi,

sosial dan informasi lainnya) fakta pendukung diagnosis, alasan dan hasil

pengobatan. Menurut Lazuardy, (2002) kelengkapan pembuatan rekam medik

menjadi tumpuan untuk menjaga kualitas medik.

2.7. Peran Proses Pelayanan Medik Dalam Kematian

Proses pelayanan di rawat inap melibatkan unsur-unsur manajemen

pelayanan, struktur input dan struktur proses diantaranya terdiri dari: PSO

pelayanan medik dan keperawatan; Peralatan kesehatan dan obat pendukung

pelayanan; dan Sumber daya manusia.

Kematian dan proses kematian serta akibatnya bagi suatu organisasi jasa

pelayanan harus dapat dipelajari untuk memberikan pemahaman tentang segala

sesuatu tentang kematian. Menurut Kalish, 1979, ada 3 (tiga) kategori informasi

yang dapat memperjelas perihal kematian pasien, yaitu:

1. Its be explicit in varying degrees; mutu pelayanan kesehatan yang bervariasi;

2. Input maybe complete or incomplete; kelengkapan informasi sebagai

masukan dalam perencanaan; dan

26


20/22

3. Way of categorizing informational input; menetapkan kelompok informasi

dalam perencanaan

Keluarga Pasien dapat mengerti dari perihal kematian dari salah satu cara

atau kombinasi dari ketiga cara tersebut di atas dengan melalui tahapan: adanya

pernyataan dari dokter yang merawatnya dan mendengar komentar oleh dokter lain

(second opinion). Tanda-tanda kematian dapat dikenali dengan baik jika

pelaksanaan pengawasan pasien selama dirawat dilakukan dengan baik oleh

tenaga kesehatan di rumahsakit, sebagai contoh: pengawasan terhadap intake dan

output cairan tubuh yang ketat akan menghindari beberapa kondisi akibat dari

kekurangan cairan dan kelebihan cairan tubuh. Penimbunan cairan di rongga paru

akan memberikan pengaruh pada daya kembang paru, pengurangan daya kembang

paru akan memberikan pengaruh pada pendisrtribusian oksigen, terganggunya

pendistribusian oksigen akan mempengaruhi tingkat kebutuhan organ tubuh akan

oksigen dan akhirnya akan memberikan pengaruh pada fungsi fisiologis organ tubuh

dan akhirnya menghentikannya. Penatalaksanaan standar pelayanan medik dan

keperawatan yang bertanggung jawab akan mampu menghindari kejadian terakhir

dari kondisi kekurangan dan atau kelebihan cairan tubuh. (Bucholz, 1993).

Pendidikan dan pelatihan berjenjang berkelanjutan berhubungan dengan

kebutuhan akan upaya peningkatan mutu pelayanan, pengembangan dengan

pembelajaran terus menerus dari pengalaman harian dan meningkatkan sikap

profesional untuk mencegah keterbatasan kinerja perseorangan dalam pelayanan.

(BMA, 2001). Proses pelayanan yang diaudit akan memperbaiki kinerja seseorang,

karena diketahui apa yang tidak terstandar dan apa yang seharusnya dilakukan

untuk mencegah kematian.

2.8. Evidance Based Medicine.

2.9. Root Cases/Cause Analisys (RCA).

3.0. Landasan Teori

27


21/22

Efisiensi pelayanan di rumahsakit salah satunya dapat dilihat dari proses

audit medik, manajemen audit medik membutuhkan informasi medik dan atau

informasi kesehatan lainnya, informasi medik dan kesehatan lainnya dapat ditemui

diantaranya dari rekam medik yang tersedia di rumahsakit. Audit Kematian

merupakan evaluasi kritis terhadap struktur luaran dari manajemen pelayanan di

rumahsakit.

Struktur dalam sistem Pelayanan kesehatan di instalasi rawat inap terdiri dari:

1. Input: segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan di rawat

inap, seperti: SDM, dana, alat dan obat, Protap dan PSO, teknologi dan lain-lain;

2. Proses: interaksi profesional antara pemberi pelayanan dengan pasien dan atau

dengan keluarga pasien dan antara sesama pemberi pelayanan di rumahsakit

dalam melaksanakan standarisasi pelayanan medik dan keperawatan; dan

3. Luaran: hasil pelayanan rawat inap, merupakan perubahan yang terjadi terhadap

pasien dan atau anggota keluarganya, termasuk pemenuhan rasa puas.

Masing-masing variabel berhubungan sebab akibat, saling mempengaruhi

dan dapat berupa siklus manajemen, hubungan input dengan mutu Pelayanan

kesehatan adalah dalam perencanaan dan penggerakan pelaksanaan pelayanan,

input yang baik dan bermutu akan memberikan hasil berupa proses yang baik dan

pada akhirnya akan ada output yang bermutu, berupa kesembuhan pasien yang

dirawat dan terhindarnya dari kecacatan. Untuk mengevaluasi mutu pelayanan

rawat inap tersebut diperlukan audit klinik dari catatan medik/rekam medik pasien

yang meninggal > 48 jam tersebut. Dengan menggunakan Daftar Tilik Analisis

Penyimpangan Mortalitas akan diketahui alasan-alasan untuk membenarkan dan

atau tidak membenarkan penyimpangan dari proses dan input pelayanan rawat inap

di sebuah rumahsakit. (PMPK, 2004)

2.9. Kerangka Konsep

Dari teori Donabedian, 1988 maka kerangka konsep dari penelitian ini adalah

seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian

28


22/22

INPUT PROSES LUARAN DAMPAK

Struktur input dalam Pelayanan kesehatan rawat inap di RSD yang akan

diteliti adalah standar pelayanan medik dan standar asuhan keperawatan yang

dalam suatu proses pelayanan rawat inap memberikan pengaruh pada mutu luaran

proses berupa peningkatan kematian > 48 jam dan masih adanya rujukan pasien

dari ruang instalasi rawat inap.

2.10. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian kepustakaan, landasan teoritis dan kerangka konsep penelitian di

atas, maka pertanyaan penelitian dari usulan proposal ini diantaranya adalah:

a. Bagaimanakah proses pelayanan rawat inap pada pasien yang meninggal > 48

jam di RSD ?b. Bagaimanakah distribusi kematian > 48 jam di RSD ?

c. Apakah terdapat faktor eksternal dari Struktur Input dan Proses yang

mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian di rumahsakit ?

29

STANDARPELAYANAN

MEDIK

PELAYANANPENUNJANG

MEDIK

PELAYANANRAWAT INAP

KEMATIAN> 48 JAM

STANDARASUHAN

KEPERAWATAN

Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Evaluasi Pelayanan

Documents

Transcript of Bab II Tinjauan Pustaka 2.1. Evaluasi Pelayanan