BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1. Landasan Teori 2.1.1...
-
Upload
trinhduong -
Category
Documents
-
view
236 -
download
5
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1.1. Landasan Teori 2.1.1...
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1.1. Landasan Teori
2.1.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi
terutama di indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Dengan
banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan
kesempatan kerja bagi para pengangguran. Selain itu UMKM dapat
dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya didaerah pedesaan dan
rumah tangga berpendapatan rendah.
Peran UMKM tidak dapat di ragukan lagi dalam mendukung
peningkatan pendapatan masyarakat tetapi pengertian dari UMKM
tersebut masih beragam. Makna dari UMKM sendiri berbeda beda.
Definisi yang berkaitan dengan UMKM antara lain menurut:
a. Ketentuan undang undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dan
kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan, dimana pengertian UMKM
adalah sebagaimana di atur Undang- undang No. 20 tahun 2008
UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsungdari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
10
00
11
b. Menurut badan Pusat Statistik tahun 2003 mendefinisikan UMKM
menurut 2 kategori yaitu:
i.Menurut omset. Usaha kecil adalah usaha yang mempunyai aset
tetap kurang dari Rp. 200.000.000 dan omset pertahun kurang
Rp.1.000.000.000
ii. Menurut jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang
mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang tenaga kerja.
Industri rumah tangga adalah industri yang memperkerjakan
kurang dari 5 orang. UMKM adalah usaha yang mempunyai modal
awal yang kecil atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah
pekerja yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah
pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau
intitusi lain dengan tujuan tertentu (Sukirno, 2004: 365)
c. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM
adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan
industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-
mesin dan peralatan sebesar Rp.70.000.000,00 ke bawah dan
usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
d. Menurut Suprapti (2005:48) UMKM adalah badan usaha baik
perorangan atau badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak
termasuk tanah dan bangunan) sebanyak Rp. 200.000.000,00 dan
mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp. 1.000.000.000,00
dan berdiri sendiri.
12
2.1.1.2 Karakteristik UMKM
Kriteria UMKM dalam Ketentuan UU. Republik Indonesia No.20 Tahun
2008:
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
13
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah).
Ciri-ciri usaha kecil menurut Mintzerg dkk, (dalam situmorang,
2003:5) adalah:
1. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang yang
mempunyai rencana bisnis.
2. Struktur organisasinya bersifat sederhana.
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang
longgar.
4. Kebanyakan tidak memiliki pemisahan antara kekayaan
pribadi dan perusahaan.
5. Sistem Akuntansi yang kurang baik, dan kadang-kadang
tidak memiliki.
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan
biaya.
7. Marjin keuntungan sangat tipis.
8. Kemampuan pasar serta divervikasi pasar cenderung
terbatas.
9. Keterbatasan modal sehingga tidak mampu
memperkerjakan manajer manajer profesional.
14
Hal ini menyebabkan kelemahan manajerial yang meliputi kelemahan
pengorganisasian, perencanaan, pemasaran dan akuntansi.
2.1.1.3 Masalah yang di hadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari
berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-
masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk
atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi,
antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar
unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2002).
Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan
kecil menurut (Tambunan, 2002)
1. Kesulitan pemasaran
Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis
bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang
terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan
persaingan, baik pasar domestic dari produk serupa buatan usaha
besar dan impor, maupun di pasar ekspor.
2. Keterbatasan Financial
Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua
masalah utama dalam aspek financial : mobilitas modal awal (star-
up capital) danakses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk
investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka
panjang.
15
3. Keterbatasan SDM
Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi
banyakusaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-
aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi,
pengembangan produk, engineering design, quality control,
organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan
penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan
kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun
pasar internasional.
4. Masalah bahan baku
Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering
menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau
kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di
Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau
tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas
5. Keterbatasan teknologi
Usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih menggunakan
teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau
alat-alat produksiyang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi
ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan
efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas
produk yang dibuat.
16
2.1.1.4 Perkembangan usaha kecil dan menengah
Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau
pertanyaan menjadi labih baik (Thoha, 1997:7). Pengertian
pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan
itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu
tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas
sesuatu. Menurut Warren G. Bennis (Sutarto,1995: 416) pengembangan
adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang
kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan
susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan
dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang
cepat dari perubahan itu sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan
pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk
memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehinga UMKM
dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan
yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi.
Pengembangan usaha miko kecil dan menengah (UMKM) merupakan
komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk
meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkeadilan.
Adapun yang menjadi sasaran dalam upaya pengembangan dan
pembinan UMKM, yaitu :
17
1. Tercapainya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas
2. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat
3. Terwujudnya UMKM yang semakin efesien dan mampu
berkembang mandiri
4. Terwujudnya penyebaran industri yang merata
5. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek
penyediaan produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam
negeri maupun ekspor.
Inti dari pembinaan dan pengembangan UMKM pada dasarnya terletak
pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan
adanya sumber daya manusia yang bermutu, maka UMKM akan dapat
tumbuh dan berkembang menjadi UMKM yang tangguh.
2.1.2 Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
Lembaga keuangan non Bank Syariah adalah lembaga keuangan
yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga
keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh
Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK, sedangkan
pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip prinsip Syariah
dilakukan oleh Dewan Syariah MUI. Beberapa Lembaga keuangan non
bank Syariah meliputi:
1. Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga
keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan
18
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
Lembaga yang termasuk didalam lembaga keuangan antara lain :
a. Perusahaan Sewa Guna Usaha (leasing)
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal
baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara
angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.
b. Perusahaan Anjak Piutang (factoring)
Kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu
perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai
dengan prinsip Syariah anjak piutang (factoring) dilakukan
berdasarkan akad wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kuasa
oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al wakil)
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian
keuntungan (ujrah)
c. Pembiayaan Konsumen (consumer finance)
Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran
sesuai dengan prinsip Syariah.
19
2. Perusahaan Pegadaian.
Merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman
dengan pinjaman tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan,
kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai
jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah
pinjaman.
3. Lembaga Keuangan Syariah Mikro
a. Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ) Sesuai dengan
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
diamanahkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui
BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan
LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh
masyarakat.
b. Lembaga Pengelola Wakaf
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai
lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di
Indonesia.
c. BMT
Merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Baitul Maal Wat Tamwil
adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt
almal wa al tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-
20
usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas
kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil juga
biasa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Serta
menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2.1.3 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syarih (BPRS)
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu
lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti
prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perturan Pemerintah (PP)
No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan
bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
(Rodoni dan Hamid, 2008: 38)
2.1.3.1 Produk-Produk BPR Syariah
Produk-produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah secara garis besar
adalah sebagai berikut (Rodoni dan Hamid, 2008; 45):
21
a. Mobilisasi Dana Masyarakat
Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk
seperti menerima simpanan wadiah, menyediakan fasilitas tabungan
dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip
shadaqah, Infaq, zakat, mempersiapkan ongkos naik haji (ONH),
merencanakan kurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan,
pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.
1. Simpanan Amanah
Bank menerima titipan amanah (trustee account) berupa dana
infaq, shadaqah, dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah
wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan
memberikan profit dari bagi hasil yang didapat bank melalui
pembiayan pada nasabah.
2. Tabungan Wadiah
Bank menerima tabungan (saving account). Akad penerimaan
dana ini juga wadiah dimana bank memberikan profit kepada
penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap
bulan.
3. Deposito Wadiah atau Deposito Mudharabah
Bank menerima deposito berjangka (time investment account),
akad penerimaan deposito adalah wadiah atau mudharabah,
dimana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan,
tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya sebagai penyertaan
22
sementara pada bank. Deposan yang akad deposito wadiahnya
mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari
mudharabah bagi hasil yang diterima bank dalam
pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.
4. Penyaluran Dana
Menurut Rodoni dan Hamid (2008; 46) penyaluran dana BPR
syariah sebagai berikut:
1. Pembiayan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara
pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank)
yang keuntungan dibagi menurut rasio/nisbah yang telah
disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka
pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank
menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan
kerja.
2. Pembiayan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah merupakan suatu perjanjian antara
pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah
pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola
secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung
bersama sesuai kesepakatan di muka.
3. Pembiayan Bai’bitsaman Ajil
23
Proses jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank
akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam
pembelian suatu barang tertentu.
4. Pembiayaan Murabahah
Suatu perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah,
dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian
bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan
nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar
harga jual bank
5. Pembiayaan Qardhul Hasan
Pembiayaan yang merupakan perjanjian antara bank dengan
nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan
dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya
dan dianjurkan memberikan ZIS.
6. Jasa Perbankan Lainnya
Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk
memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer
dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon,
angsuran KPR dan lain-lainnya. Bank juga mempersiapkan
bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana
(bridging financing) yang didasarkan atas pembiayan
bai’salam.
24
2.1.3.2. Pembiayaan BPR Syariah
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Tangkilisan (2003) ada dua istilah yang berbeda tapi mengandung
prinsip yang sama yaitu kredit dan pembiayaan. Perbedaan antara kredit
dan pembiayaan terletak pada bentuk kontrapretasinya yang akan
diberikan nasabah peminjam dana (debitur) pada bank atas pemberian
kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional kontrapretasinya
berupa bunga, sedangkan bank syariah kontrapretasinya dapat berupa
imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan
bersama. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/19/PBI/2004
menyatakam bahwa jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang
ada di BPRS adalahsebagai berikut:
1. Prinsip Bagi Hasil
a. Mudharabah
Mudharabah adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana
dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah
pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya,
sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian
25
akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran
kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.
2. Prinsip Jual beli
a. Murabahah
Murabahah adalah perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok
barang ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati antara
BPRS sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang
pembayarannya dilakukan secara tangguh.
b. Salam
Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan pembayaran lunas
dimuka oleh BPRS sebagai pembeli kepada nasabah sebagai
penjual yang berkewajiban menyerahkan barang pesanan
berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang
disepakati, dan barang tersebut akan dijual kembali oleh BPRS
kepada pihak lain.
c. Istishina
Istishna adalah perjanjian jual beli barang dengan pesanan
berdasarkan jangka waktu, kriteria, dan persyaratan yang
disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh oleh
nasabah sebagai pembeli kepada BPRS sebagai penjual setelah
barang pesanan diterima oleh nasabah
3. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Jasa
26
Qardh adalah perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai
pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pengembalian pokok
pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan di muka secara sekaligus
atau cicilan dalam jangka waktu tertentu
2.1.3.3Persyaratan Penyaluran dana berdasarkan PBI No. 7/46/ PBI 2005:
a. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana
secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang
mengelola dana dalam kegiatan usaha.
b. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi
memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
d. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
e. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus
dinyatakan jumlahnya.
f. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang
yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau
harga pasar wajar.
g. Pembagian keuntungan dari pengelolaaan dana dinyatakan dalam
bentuk nisbah yang disepakati.
27
h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai
kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi
perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.
i. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang
jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak
dan tidak berlaku surut.
j. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (tiering) yang
besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad.
k. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi
untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi
pendapatan (revenue sharing).
l. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai
dengan laporan hasil usaha dari usaha mudharib.
m. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha
yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan :
a. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib.
b. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang
dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan
dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
antara Bank dan nasabah.
c. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad
untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu
28
tahun atau dilakukan. Secara angsuran berdasarkan aliran kas
masuk (cash in flow) usaha nasabah.
2.1.3.3. BPRS Tehadap Perkembangan UMKM
Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau
perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlunya
sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha
yang semakin berkembang. Dengan demikian, dana yang diperlukan
untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi
yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga
kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemampuan
teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai sumber ekonomi yang
termasuk langka. Oleh karena itu, hubungan antara pertumbuhan suatu
kegiatan perekonomian ataupun pertumbuhan dengan suatu kegiatan
usaha dari perusahaan dengan eksistensi pembiayaan mempunyai
hubungan yang sangat erat. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi yang
lain, yaitu dari sudut pandangan perbankan atau lembaga keuangan
syariah yang menyediakan sumber dana yang berbentuk
perkreditan/pembiayaan tersebut, maka kredit/pembiayaan akan
mempunyai suatu kedudukan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat
bahwa pendapatan bunga/bagi hasil dari kredit/pembiayaan akan
merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan pendapatan
jasa-jasa perbankan lainnya
29
BPRS Syariah adalah salah satu jenis bank yang di ijinkan
beroperasi dengan sistem syariah di Indonesia. Dalam sistem perbankan
nasional BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani usaha mikro
kecil dan menengah. Sektor UMKM ini yang menjadikan BPRS berbeda
pangsa pasarnya dengan Bank umum atau Bank umum syariah.
Perkembangan idustri BPRS dari tahun ketahun menunjukan hal yang
cukup baik. Hampir seluruh indikator keuangan menunjukan pertubuhan
yang positif walaupun pertumbuhan pada tahun 2009 mengalami
pertumbuhan dari tahun tahun sebelumnya. UMKM sebagai sektor yang
lekat dengan perbankan syariah tetap menjadi prioritas penyaluran
pembiayaan BPRS. Untuk kepentingan UMKM BPRS memberikan
kontribusi untuk pengembangan sektor UMKM yaitu berupa produk
pembiayaan yang ada pada BPRS. Produk pembiayaan yang ada pada
perbankan syariah bervariasi dan masing-masing hanya menjawab pada
kebutuhan tertentu. Adapun beberapa motif dan kebutuhan yang ada pada
nasabah debitur yang dalam hal ini adalah UMKM dan produk perbankan
syariah yang sesuai dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:
a. UKM yang membutuhkan adanya barang modal sebagai sarana
dalam proses usaha. Menyikapi adanya hal ini pihak bank syariah
dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual beli,
khususnya pembiayaan murabahah
30
b. UKM dalam tahap pendirian yang membutuhkan modal kerja dan
UKM yang membutuhkan tambahan modal untuk kepentingan
ekspansi usaha.
c. UKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan, bahkan
mungkin harus segera mendapatkan dana segar untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya (liability) kepada pihak ketiga
a. Penelitian Terdahulu
Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali informasi
tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan
penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti
yang dapat diteliti dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak
tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu yang berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat
pada table 2.1
31
Tabel 2.1:
No Judul Penelitian/
Peneliti/ Tahun
Metode Penelitian
Dan Alat Analisis Hasil
1.
1.
Analis penanggulangan Kemiskinan
melalui implementasi progam (P2KP) di
Kota Semarang Dwi Prawani Sri Rejeki
2006
Uji Pangkat Tanda
Wilcoxon dan Uji
Chi-Square
Hasil analisi spenelitian ini
menunjukkan bahwa program pinjaman
dana bergulir P2KP berpengaruh
positif terhadap peningkatan usaha
anggota peserta progam P2KP di Kelurahan Purwoyoso kecamamatan
Ngaliyan Kota Semarang.
2.
Analisis Dampk Kredit Mikro Terhadap
Perkembangan Usaha Mikro Kecil di
Kota Semarang.Ayu Linda Mercellina,
2012
Analisis pangkat
Tanda Wilcoxon
danUji Chi-Square
Hasil dari penelitian adalah bahwa
dengan adanya pemberian kredit dari
Koperasi Enkas Mulia Semarang
terjadi peningkatan modal kerja,
Tenaga Kerja, Penjualan, Keuntungan
2.
3.
Pendampingan Perempuan Pedagang
pasar Tradisional Melalui kredit Mikro
(Studi kasus Koperasi Bagor Semarang),
Piet Budiono, 2005
Uji Normalitas, Uji
pangkat tanda
Wilcoxon, dan Uji
Chi Square
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
program pendampingan bermakna
secara statistik meningkatkan
kesejahteraan keluarga ,Meningkatkan
keuntungan usaha,dan meningkatkan
kemandirian Perempuan Pedagang Pasar tradisional.
3.
4.
Analisis Usaha MikroMonel Yang
Memperoleh Kredit Dari Dinas UMKM
Kabupaten Jepara (Studi Kasus
Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten
Jepara Indah Yuliana Putri, 2010
Analisis Pangkat
Tanda Wilcoxon
Hasil penelitian adalah ada perbedaan
modal, produksi, omset penjualan,
jumlah tenaga kerja, keuntungan
sebelum dan sesudah mendapatkan
kredit dariDinas UMKM.
4. 5
5.
Analisis perkembangan usaha mikro dan
kecil setelah memperoleh pembiayaan
Mudharabah dari BMT At Taqwa
Halmahera di Kota Semarang. Fitra
Ananda, 2011.
Uji validitas, uji
reliabilitas dan uji
pangkat tanda
Wilcoxon.
Hasil penelitian adalah ada perbedaan
tingkat permodalan usaha sebesar 92%,
terjadi peningkatan omzet penjualan
sebesar 103%, dan adanya peningkatan
pada keuntungan usaha sebesar 65%
setelah mendapatkan pembiayaan.
Dengan demikian dengan adanya pembiayaan dari BMT At Taqwa
Halmahera di Kota Semarang maka
modal usaha, omzet penjualan dan
keuntungan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) mengalami peningkatan yang
berarti.
5.
6. Peran BMT dalam upaya pemberdayaan
usaha mikro (Di Koperasi BMT-MMU
Kraton Sidogiri Pasuruan). Ety Ihda
Falihah, 2007
Analisis data
kualitatif
Memberikan dampak positif dalam
rangka mensuksekan progam
pemerintah yaitu pemberdayaan
ekonomi rakyat kecil dengan cara
pembiayaan terhadap para usaha usaha
kecil yang memang membutuhkan
dana untuk modal usaha
32
b. Kerangka Pemkiran Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi nasabah dan
perkembangan UMKM di Kota Semarang sebelum dan sesudah memperoleh
pembiayaan mudharabah dari BPRS Binama. Analisis perkembangan
UMKM tersebut akan dapat dilihat dari sisi modal kerja, omset penjualan,
jumlah tenaga kerja, keuntungan pada usaha kecil menengah sebelum dan
sesudah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BPRS Binama di Kota
Semarang. Berikut gambar 2.1 kerangka pemikiran
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
c. Hipotesis
Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan,
maka hipotesis yang akan diujikan kebenarannya secara empiris adalah :
H1 : Pembiayaan mudharabah di BPRS Binama berpengaruh positif
terhadap persepsi nasabah.
H2 : Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap modal kerja,
omset penjualan, jumlah tenaga kerja, dan keuntungan.
Pembiayaan Mudharabah
Perkembangan UMKM
1. Modal Kerja
2. Omset Penjualan
3. Tenaga Kerja
4. Keuntungan
33