BAB II TINJAUAN PUSTAKAeprints.umm.ac.id/54810/3/BAB II FIX.pdf · 2019. 11. 6. · 25 BAB II...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKAeprints.umm.ac.id/54810/3/BAB II FIX.pdf · 2019. 11. 6. · 25 BAB II...
-
25
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Dari permasalahan yang diangkat diatas, terdapat beberapa teori dan
konsep yang terdapat dalam bab sebelumnya dimana hal tersebut digunakan untuk
pertimbangan maupun acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Selain
dijelaskan mengenai teori yang digunakan, dalam bab ini akan juga ditampilkan
mengenai literature review yang didapat atau diperoleh dari bacaan jurnal mapun
penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemilihan umum
kepala daerah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
demokrasi menurut Abraham Lincoln. Dalam penelitian ini menggunakan teori
demokrasi karena pemilihan umum kepala daerah termasuk dalam demokrasi.
Abraham Lincoln mencetuskan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat adalah pemegang
kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana setiap individu memiliki
kesempatan dan hak yang sama dalam mengutarakan hak berupa suara dalam
upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Dalam sistem ini, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah maupun tentang
Demokrasi telah banyak di lakukan di berbagai daerah, untuk mengetahui
perbedaan antara penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibawah ini telah dirangkum beberapa
penelitian yang berbentuk table sebagai berikut ;
-
26
Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Penelitian Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Pilkada Serentak
No. Nama Peneliti Judul Metode
Penelitian
Hasil Penelitian
1. Ratna Solihah Politik
transaksional
dalam pilkada
Serentak dan
implikasinya
bagi pemerintah
daerah di
Indonesia
Deskriptif Dalam pembahasan penelitian
tersebut menjelaskan bahwa
politik transaksional
merupakan pembagian
kekuasaan politik atau
pemberian dalam bentuk jasa,
barang, uang, maupun
kebijakan tertentu yang
bertujuan untuk mempengaruhi
seseorang atau lebih dan untuk
mendapatkan keuntungan
tertentu berdasarkan
kesepakatan politik yang
disepakati oleh beberapa partai
politik atau elite politik.
Istilah politik transaksional
terlahir di pikiran orang
Indonesia karena hal itu untuk
menerangkan semua jenis
praktik dan perilaku korupsi
mulai dari korupsi politik,
membeli suara (vote buying),
hingga kegiatan
haram(racketeering)
2. Wahyu
Widodo
Pelaksanaan
pilkada
berdasarkan asas
demokrasi dan
nilai-nilai
pancasila
Deskriptif Dalam penelitian ini yang
mengemukakan bahwa pilkada
langsung yang ditujukan untuk
mewujudkan pemerintahan
lokal yang demokratis harus
dimasukkan kedalam kerangka
yang besar. Ada beberapa
alasan pokok mengapa pilkada
langsung harus dikaitkan
dengan pemerintahan lokal
yang bersifat demokratis.
Pertama, didalam berbagai
aktivitas politik ditingkat lokal
(political equality),
pemerintahan lokal yang
bersifat demokratis akan
-
27
membuka ruang bagi insan
masyarakat yang ingin
menyalurkan aspirasi
politiknya.
Kedua, kepentingan publik
akan selalu mengedepankan
pelayanan didalam
pemerintahan lokal yang
bersifat demokratis.
Ketiga, pemerintahan lokal
yang bersifat demokratis akan
meningkatkan faktor
kebutuhan masyarakat
setempat dengan akselerasi
pembangunan sosial ekonomi.
Ketiga alasan tersebut menjadi
acuan atau dasar dari pokok
dalam upaya menggulirkan
wacana pemilu langsung, hal
tersebut bertujuan agar
pandangan atau arah
pembangunannya mempunyai
pondasi kuat dan kokoh
3. Alexsander
Yandra
Fisibilitas
pemilihan umum
kepala daerah
serentak tahap
dua kota
pekanbaru pasca
(setelah)
peraturan
menteri dalam
negeri
(Permendagri)
No. 18 tahun
2015
Kualitatif
dengan
teknik
penarikan
informan
(purposive
sampling)
Penelitian ini memaparkan
bahwa ikut sertanya
masyarakat pekanbaru dalam
memberikan hak suaranya
dalam Pilkada menjadi
sebagian atau salah satu
parameter dalam keberhasilam
pilkada menuju demokrasi
lokal yang terstruktur dan
memliki kualitas yang baik.
Keikutsertaan warga atau
masyarakat dalam
berpartisipasi politik
merupakan salah satu
kesadaran warga pekanbaru
untuk ikut melakukan perannya
dalam mengekspresikan
pilihan politiknya, hal itu yang
menjadi bagian penting pada
penyelenggaraan pemilukada,
dan secara berkelanjutan
diupayakan oleh penyelenggra
-
28
demokrasi yang bersifat
modern yaitu KPUD tentunya
4. Iza Rumesten
RS
Korelasi
perilaku korupsi
kepala daerah
dengan pilkada
langsung
Deskriptif Korupsi di Indonesia hampir
menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat. Bahkan menyusup
dalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagian
berhubungan dengan bidang
ekonomi, sebagian
berhubungan dengan bidang
politik, adat istiadat bahkan
dapat menyusup dalam bidang
agama sekaligus. Bahkan
dalam setiap pesta demikrasi
pemilihan kepala daerah secara
langsung, sudah menjadi
rahasia umum bahwa setiap
pasangan calon kepala daerah
pasti melakukan money
politics untuk mendapatkan
perahu dan mendapatkan suara
dari masyarakat pemilih.
Kemendagri kemudian
melontarkan wacana terhadap
mekanisme pilkada agar
kembali ke konsep tidak
langsung, yaitu pengembalian
pemilihan kepala daerah
kepada DPRD.
5. Indah Sri Utari Pencegahan
Politik Uang dan
Penyelenggaraan
Pilkada yang
Berkualitas:
Sebuah
Revitalisasi
Ideologi
Deskriptif Sejak tahun 2004 hingga kini,
berbagai daerah di Indonesia
dalam waktu yang berbeda
telah melakukan pemilihan
kepala daerah secara langsung
(Pilkada).. Penyelenggaraan
Pilkada melibatkan Dimulai
dengan pembentukan KPUD
dan struktur organisasinya
sebagai badan penyelenggara
pemilihan kepala daerah
hingga penyaringan calon
kepala daerah. Secara umum,
kondisi penyelenggaraan
Pilkadal saat ini masih
diwarnai aroma politik uang.
Selain praktik politik uang,
-
29
terjadi pula berbagai
kecurangan dan manipulasi
pada hampir semua tahap.
6. Indaru Setyo
Nurprojo
Bagongan,
Pilkada Serentak
dan Demokrasi
yang Cedera:
Belajar dari
Purbalingga
kualitatif Penelitian in memaparkan
bahwa harapan terlaksanannya
sistem pemilihan kepala daerah
yang demokratis secara
subtansial dan munculnya
kultur kehidupan yang
demokratis di level lokal
melalui kebijakan pilkada
serentak masih tidak sesuai
harapan. Padahal semua
berharap lewat desain pilkada
serentak, diharapkan di level
local, proses ini hadir sebagai
instrumen dan proses
deepening democracy, serta
penciptaan effective
governance paska terpilihnya
pemimpin daerah yang baru.
7. Hasrul
Harahap
Evaluasi pilkada
serentak tahun
2015
Deskriptif
Analitis
Pertama, Penyelenggaraan
Pemilukada atau pilkada
serentak sesuai dengan yang
tercantum dalam peraturan atau
Undang-Undang terkait dengan
Pilkada dilaksanakan dengan
cara berperiode yaitu pada
tahun 2015, tahun 2017, tahun
2018 sampai akhirnya telah
mencapai Pilkada serentak
nasional yang diselenggarakan
pada tahun 2027.
Kedua, ikut sertanya partai
politik yang menjadi peserta
Pemilu pada tahun 2014 dalam
pelaksanaan Pemilihan umum
kepala daerah serentak atau
pilkada serentak merupakan
jaminan dari bentuk yang nyata
pada pemilihan gubernur,
bupati atau walikota secara
demokratis sebagaimana diatur
dalam salah satu pasal yaitu 18
ayat empat (4) UUD NKRI
-
30
Tahun 1945.
Ketiga, penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala
Daerah yang dilakukan secara
serentak, memiliki potensi
yang besar serta memerlukan
pendanaan dengan skala besar
pula. Hal tersebut jelas
menyimpang dengan semangat
dalam pelaksanaan Pilkada
serentak itu sendiri yaitu
dimana semangat yang terdapat
didalamnya adalah efektif dan
efisien.
Sumber : data sekunder, diolah
Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu
merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki salah satu tugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bawaslu telah diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu adalah
lembaga resmi dan permanen yang ada di Indonesia serta diberikan wewenang
menjadi badan pengawas penyelenggaraan pemilu di Negara Kesatuan Republik
Indonersia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan
Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam
melakukan pengawasan dan syarat mutlak untuk menjadi bagian dari bawaslu
adalah bukan anggota dari partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota
Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Solihah yang berjudul
Politik transaksional dalam pilkada Serentak dan implikasinya bagi pemerintah
daerah di Indonesia, dalam penelitian tersebut menggunakan teori transaksional
-
31
dari Jeremy Boissevain yang dielaborasikan dengan teori Lomulus, dengan
menekankan bahwa bagaimana politik transaksional itu terjadi dan pendekatan
yang dipakai untuk melakukan transaksional dalam kancah perpolitikan. Ratna
solihah menjelaskan bahwa menurut Jeremy Boissevain, transaksional adalah
menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan
untuk memenuhi permintaan. Dipadukan dengan teori lomulus transaksional juga
dapat disebut dengan politik uang dalam dunia pepolitikan.
Politik transaksional (money politics) di indonesia lebih di identikkan
dengan pelaksanaan pemilu, seperti halnya untuk menentukan kepala daerah atau
biasa disebut pemilihan umum kepala daerah. Politik transaksional bisa disebut
dengan pemberian janji untuk mempengaruhi pemilih. Dipenelitian ini politik
transaksional berwujud uang, barang, sembako, atau jasa yang diberikan kepada
masyarakat untuk mempengaruhi agar memilih pasangan calon yang memberi
uang atau barang tersebut. Tetapi, dari sekian banyaknya pengertian politik
trankasional itu hanya istilah dari orang Indonesia untuk menerangkan semua
jenis praktik dan perilaku korupsi dalam pemilu.
Sebenarnya strategi money politics sudah berkembang sejak tahun 2004
silam, istilah money politics dapat diartikan pemberian imbalan berupa materi
milik pribadi kepada masyarakat untuk membeli suara mereka pada waktu itu.
Disisi lain juga untuk menarik simpati masyarakat untuk mendukung secara
individu kepada calon dan partai politik. Tidak hanya mendukung, mereka
(masyarakat) rela melakukan kegiatan kampanye asal ada uang transport nya.
Tetapi ada juga golongan yang hanya ingin menerima materinya saja dari calon
dan tidak memilih pasangan calon yang memberi imbalan dengan alas an tertetu.
-
32
Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
politik transaksional merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pemilih
untuk mempengaruhi melalui perjanjian yang telah disepakati oleh dua belah
pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok.
Kedua, Sedangkan penelitian milik Wahyu Widodo, ia menjelaskan
bahwa Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD
1945 dijalankan dengan dasar prinsip otonomi daerah yang menekankan asas
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan
potensi keragaman daerah. Tentunya hal itu juga akan di tekankan pada
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan
secara langsung memiliki legimitasi yang yuridis konstitusional dan empirik. Agar
pelaksanaan pilkada berjalan dengan efektif dan efesien dan mengandung asas
demokrasi dan nilai-nilai pancasila.
Sejak diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan diderivasi dengan berbagai penjelasan teknisnya oleh PP Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dimulailah babak baru dalam
rentang sejarah dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam
kurun waktu cukup lama seolah hanya menjadi impian, sekarang telah menjadi
kenyataan. Faktanya sekarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih
langsung oleh rakyat, itu merupakan sebuah ikhtiar demokratisasi yang kini
menunjukkan orientasi semakin jelas, yaitu Kepentingan dan posisi elit politik
diatas rakyat seakan menghegemoni. (Ahmad Nadir:2005)
-
33
Terdapat salah satu syarat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di
suatu negara demokrasi, yaitu bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum
diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang mandiri dari pemerintah. Hal
ini dikemukakan pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22 ayat lima (5) yang dimana
peraturan tersebut mengemukakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun
2005 yang membahas tentang memilih, mengesahkan, mengangkat dan
memberhentikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, lembaga atau organsasi
mandiri penyelenggara Pemilukada secara langsung ini berbeda dengan
pelaksanaan pemilu lembaga legislatif ataupun Presiden dan Wapres yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi dilaksanakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Yang perlu digaris bawahi adalah
KPUD sendiri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).
Perubahan tersebut atas dasar pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 005/PUU-III/2005. Perubahan
ini berimplikasi hukum pada atau dalam Pelaksanaan Pemilukada. Demikian juga
dengan kewajiban dari KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) untuk
mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD sebagaimana yang
dikemukakan pada Pasal 6e PP No. 6 Tahun 2005 dan selanjutnya dihapuskan
berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 17 Tahun 2005.
-
34
Ketiga, Alexander yandra melakukan penelitian terkait dengan Fisibilitas
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahap dua (II) kota
pekanbaru setelah keluarnya Peraturan Mernteri Dalam Negeri atau disingkat
Pemendagri No. 18 tahun 2015. Dalam penelitiannya terdapat pembahasan
mengenai kepentingan politik dalam pilkada yang dibagi menjadi dua kepentingan
yaitu individu maupun kepentingan sosial. Dalam kepentingan faktor individu
merupakan kepentingan yang terdapat atau telah dimiliki seluruh individu untuk
hidup bermasyarakat.
Setidaknya ada lima jenjang kebutuhan pokok (hierarchi of needs)
individu yang dicetuskan oleh maslow bahwa yang utama merupakan pemenuhan
kebutuhan hidup yang meliputi pakaian, makanan, dan rumah (sandang, pangan,
papan) selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan yang meliputi perasaan yang
aman atau keamanan dalam kehidupan, yang berikutnya merupakan kebutuhan
yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau berkehidupan sosial masyarakat,
lalu yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dimana hal tersebut dilakukan
untuk mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat, dan yang terahir
pemenuhan kebutuhan dimana kebutuhan tersebut untuk beraktualisasi diri.
Sedangkan kepentingan sosial merupakan kepentingan yang dimiliki antar
anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Keikutsertaan masyarakat dalam menyampaikan hak pilihnya pada Pemilu
kepala daerah menjadi sebagian paremeter keberhasilan dari pelaksanaan pilkada
untuk mencapai demokrasi lokal yang terstruktur dan memiliki kualitas yang baik.
Partisipasi politik warga untuk memberikan hak politiknya inilah merupakan
-
35
bagian penting dalam kesuksesan pilkada yang secara terus menerus diupayakan
oleh penyelenggara demokrasi modern yaitu KPUD tentunya.
Dalam penyelenggaraan pilkada Pekanbaru tidak lepas dari semua
kepentingan kontestan maupun masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi
penghambat pemuthakiran data dalam pemilukada ialah perbedaan tujuan dari
setiap unsur, dimana unsur tersebut meliputi kontestan, warga, tim sukses,
maupun elit politik. Wujud tujuan atau kepentingan politk diwilayah perbatasan
berkaitan dengan status penduduk, pelayanan publik serta pembangunan dengan
jangka waktu yang panjang.
Keempat, Sedangkan Iza Rumesten Rs dalam peneletiannya yang berjudul
Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung lebih
menekankan pada dilemma mahalnya sistem pemilu yang membuat terjadinya
politik korupsi yang dilakukan pejabat atau elit politik untuk mengembalikan
modal awal mereka dalam menduduki kekuasaan tertinggi yang ada di daerah
seperti gubernur dan bupati atau walikota.
Korupsi politik mencakup aspek yang cukup banyak yang berkaitan
dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hokum
yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari masyarakat, memiliki
mandate konstitusional dengan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan
diberbagai aspek kehidupan masyarakat.
Korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan
bahkan telah menyusup di sistem penyelenggaraan pemerintahan. Selain
berhubungan dengan bidang ekonomi, politik dan adat istiadat, hal ini juga masuk
atau menyusup dalam bidang agama sekaligus. Bahkan dalam penyelenggaraan
-
36
pilkada juga telah dimasuki oleh perilaku korupsi yang diwujudkan dengan
“money politics” dalam proses penyelenggaraan pilkada. Dimana kegiatan
“money Politics” dilakukan oleh kontestan kepada masyarakat untuk
mendapatkan prahu politiknya agar dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam
daerah.
Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh indah sri utari menegaskan bahwa
dalam penyelenggaraan pilkada, politik uang dapat terjadi melalui berbagai cara.
Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan transaksi politik dalam
pilkada. Pertama, pembayaran uang kompensasi terhadap partai politik yang akan
ditunggangi sebagai kendaraan politik melalui lobi-lobi dengan elit politiknya.
Kedua, para calon menghimpun dana dari berbagai kalangan lewat Tim Sukses
yang dibentuk untuk memenangkan pemilihan. Ketiga, Timses mensponsori
berbagai kegiatan sosial dengan harapan imbal balik menaikkan nama calon yang
diusungnya. Keempat, para pasangan calon memberikan imbalan serta
menggerakkan pendukungnya dengan tujuan untuk memberi dukungan pada
kandidat yang akan dipilih, dimana hal itu terdapat unsur yang melibatkan
organsasi masyarakat (Ormas), bermacam-macam kelompok kepentingan, serta
wadah atau komunitas adat dan keagamaan.
Selaanjutnya adalah melaksanakan negoisasi atau pendekatan individu
yang dilakukan dengan para anggota partai/kelompok partai dimana negoisasai
tersbut dengan menggunakan berbagai macam fasilitas meliputi paket tour wisata,
parsel lebaran hari raya, serta bermacam-macam wujud pelayanan lainnya. Yang
keenam melaksanakan aktivitas negoisasi dengan para kalangan pengusaha kelas
atas dimana hal tersebut tidak jauh dari iming-iming imbalan proyek dalam skala
-
37
besar. Dan tidak hanya itu, terkait dengan kepentingan pemilihan umum kepala
daerah, para pengusaha yang diajak negoisasi wajib menyetorkan asupan dana
untuk menunjang keperluan pemilihan. Yang ketujuh, bernegoisasi kepada
mereka panitia pemilihan mulai panitia tingkat atas hingga bawah dimana hal
tersebut dilakukan untuk mencari siasat bagaimana memenangkan pemilihan
dengan cara yang halus dan tidak diketahui banyak orang. Yang biasanya
alternative atau siasat tersebut wajib dan sudah harus dipersiapkan atau diatur dari
tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Terkahir, tim sukses dari masing-masiang
pasangan calon serta para relawan mempromosikan dengen embel-embel yang
tercantum dalam promosi tersebut ialah kisah suksesnya sang kandidat pasangan
calon dalam buku yang dibagikan secara gratis dan cuma-cuma kepada seluruh
aspek masyarakat, tidak hanya itu akan tetapi para tim dan relawan kerap memberi
atau membagi-bagikan meteri seperti uang, pakaian yang layak, dan barang yang
sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat atau calon pemilih pasangan calon.
Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Indaru Setyo Nurprojo lebih
berfokus pada Penyelenggaraan pilkada di kabupaten purbalingga provinsi jawa
tengah. Dalam penelitiannya, di penyelenggaraan pilkada di kabupaten
purbalingga didapatkan temuan yang mengganjal selama proses pilkada
berlangsung. Pertama, adanya aturan memperpanjang pendaftaran oleh KPU
dalam konteks rejim pilkada sebagai mekanisme yang sah, dimana akan
memungkinkan pilkada suatu daerah dapat terlaksana karena memunculkan
pasangan calon, menjadikan partai politik berusaha dengan segala cara agar
pilkada dapat terlaksana, salah satunya memunculkan calon bagongan. Kedua,
calon bagongan menjadi wujud sandiwara politik bagi para elit parpol dan pemilik
-
38
modal dalam membohongi rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Ketiga,
meskipun hasil pilkada adalah sah dan legitimate, namun secara substansial telah
mencederai proses dan demokrasi itu sendiri. Ketiga hal tersebut dapat dikatakan
proses-proses pembusukan demokrasi yang terjadi di kabupaten purbalingga.
Dalam peristiwa demokrasi jika terjadi kejanggalan atau kecurangan yang
ditemukan maka secara tidak langsung akan mencederai dari sistem demokrasi itu
sendiri. Tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap daerah-daerah lain,
berkemungkinan akan ditemukan kejadian yang sama. Kasus dalam pilkada
langsung di Purbalingga, setidaknya sampai saat ini, masih bisa dianggap sebagai
the problem of local democracy. Tidak heran jika kalangan pesimistik
berpendapat bahwa: “pilkada is a problem, not solution”. Hal ini didasarkan pada
fakta-fakta yang terurai di atas.
Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Hasrul Harahap yang berjudul
evaluasi pilkada serentak tahun 2015 cenderung menyorot kepada kelemahan
sistem ini. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa ditengah-tengah
bukan April tahun 2016, Komisi dua (II) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia dengan jajaran pemerintah pada waktu itu melakukan
pembahasan bersama revisi kedua UU tentang pemilihan umum kepala daerah.
Dalam pembahasannya, terdapat 32 pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang
Pilkada yang saat itu direvisi. Pasal per pasal yang ada didalam UU Pilkada yang
pada saat itu akan dilakukan perevisian antara lain adalah berkaitan dengan hak
pencalonan DPR, DPD, hingga DPRD, hal itu perlu dipertimbangkan untuk tidak
perlu mundur dari jabatan mereka, akan tetapi cukup mengambil cuti saja, yang
-
39
dengan perumpaaan misalnya dengan jangka waktu cuti 6 bulan, akan tetapi hal
itu diluar tanggungan Negara.
Pembahasan berikutnya terkait dengan tahap pelaksanaan pemilihan umum
kepala daerah yang memakan waktu yang banyak serta proses yang panjang
sesuai yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 pastinya akan mengakibatkan
berbagai permasalahan yang akan muncul pada saat itu antara lain yaitu dapat
memunculkan suasana yang tidak kondusif serta persaingan diantara pasangan
calon yang dimana dengan kurun waktu yang lama akan memanas dan semakin
panas hingga dapat memperbesar presentase terjadinya konflik baik antar
pendukung maupun antar pasangan calon.
Akan tetapi selain permasalahan diatas, dalam pembahasan risetnya
terdapat permasalahan lain yang ditemukan yaitu dengan memakan kurun waktu
yang lama pada tahap-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu akan
menyebabkan pengeluaran cost aau biaya semakin melebar dan besar yang akan
dikeluarkan oleh seluruh pasangan calon atau kandidat dan tentunya juga bagi
pihak penyelenggara pilkada, hal tersebut juga pastinya akan menyimpang artinya
tidak sesuai dengan semangat pilkada yaitu semangat efesiensi dan efektif. Akan
tetapi berkaitan dengan dengan anggaran yang dikeluarkan pada kontes Pilkada,
UU tersebut mengemukakan dalam aturan bahwa biaya pada kontes Pemilihan
kepala daerah bersumber dari APBD lalu mendapat deukungan dari APBN
meskipun tidak banyak.
Faktanya, berdasarkan pengalaman praktek di lapangan, pembiayaan
pilkada serentak 2015 kerap mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya,
sehingga hal tersebut mengganggu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan
-
40
pilkada. Sementara dalam keterangan pemerintah atas rancangan UU tersebut
dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk pelaksanaan Pilkada
pada tahun 2015 pendanaannya dibebankan pada APBD. Perlu di formulasikan
apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN, atau APBD atau
APBN dan APBD.
Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan keempat penelitian
yang tercantum dan dijelaskan diatas tersebut berbeda, penelitian ini akan melihat
dan mengukur bagaimana efektivitasnya peran Badan Pengawas Pemilu sebagai
unsur pengawas dalam pelaksanaan Pilkada serentak di kota Malang. Sehingga
penelitian ini akan fokus terhadap kinerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota
Malang dalam melakukan fungsinya agar dapat dikatakan efektiv atau tidaknya.
2.2 Kerangka Teori
2.2.1 Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang didalam kamus besar
bahasa Indonesia memiliki arti yaitu ada efeknya atau sesuatu yang dapat
membawa hasil yang berguna. Menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan
mengenai efektivitas adalah :
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar
persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”
Agung kurniawan (Kurniawan, 2005:109) dalam bukunya yang berjudul
transformasi pelayanan publik mengemukakan bahwa berkaitan dengan efektivitas
merupakan suatu kemampuan melakukan suatu tugas, fungsi (mengaplikasikan
program kegiatan ataupun melakukan misi) dari suatu organisasi, lembaga atau
sejenisnya yang tidak ada unsur tekanan maupun ketegangan diantara
-
41
pelaksanaannya.30 Dapat diartikan bahwa pengertian tersebut merupakan tahap
tercapainya dari sebuah tujuan. Tidak dapat dihindari bahwa efektivitas selalu
berdampingan atau dapat dipastikan akan selalu mempunyai hubungan atau
berkaitan antara hasil atau tujuan yang diharapkan dengan perolehan hasil yang
didapatkan. Jadi antara input dan output dalam suatu tujuan akan selalu terkait
untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu organisasi. Efektivitas juga dapat
diartikan bagaikan alat akur atau pengukuran suatu tercapainya perolehan atau
hasil yang direncanakan sebelum melaksakan kegiatan.
Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bastian yaitu:
“Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam mencapai
tujuan yang telah direncanakan secara matang sebelumnya”
Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana
suatu efektivitas dapat diukur dengan dasar seberapa jauh tingkatan output atau
hasil keluaran untuk mencapai hasil atau tujuan yang direncanakan sebelumnya.
Berikutnya pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas merupakam pencapaian
dari sebuah tujuan atau hasil yang direncanakan, akan tetapi juga tanpa
menghiraukan faktor-faktor yang meliputi tenaga, waktu, biaya, pikiran, ataupun
alat-alat yang ditentukan sebelumnya untuk menunjang kegiatan yang akan
dilakukan, artinya faktor-faktor tersebut juga merupakan indikator keberhasilan
efektivitas.31
Sedangkan menurut pendapat lain menurut Bungkaes (2013: 45):
“Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan.”
30 http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses melalui google tanggal 7 mei 2019 31 Asnawi. Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota ,
Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6 (2013)
http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf
-
42
Jadi artinya efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output,
kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam
pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa
yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun pengertian efektivitas
berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri Efektivitas berasal dari kata
dasar efektif, seperti yang disebutkan di awal pembahasan diatas mengenai kata
efektif yang artinya (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti:
manjur, mujarab, mempan; (2) penggunaan metode/cara, sarana atau alat dalam
melaksanakan aktivitas sehingga guna (mencapai hasil yang optimal). 32
Seperti pendapat lain menurut Ali Muhidin (2009) menegaskan bahwa
“Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian
tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang
diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka
kepuasaan pengguna/client.”
Setelah menimbang dan memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat
ditarik kesimpulan yaitu efektivitas merupakan konsep yang memiliki sifat multi
dimensional atau memiliki beragam dimensi untuk menjabarkannya, jadi dalam
mendefinisikan istilah efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang
dimiliki walaupun tujuan akhirnya sama yaitu adalah pencapaian tujuan. Kata
efektif sering di relevankan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama,
karena sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.
Efektivitas disini merupakan alat ukur untuk menentukan hasil yang
didapat sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif
atau tidaknya. Seperti pendapat dari Ravianto (2014:11) yang mengemukakan
bahwa efektivitas merupakan;
32 https://repository.widyatama.ac.id. Diakses melalaui google tanggal 7 mei 2019
https://repository.widyatama.ac.id/
-
43
“Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang
menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila
suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam
waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.”33
Dalam penelitian ini efektivitas digunakan untuk acuan dalam suatu
organisasi daerah yaitu Badan Pengawas Pemilu atau yang sering disebut Bawaslu
dalam pelaksanaan Pilkada serentak Kota Malang tahun 2018. Dengan
menggunakan efektivitas diharapkan dapat menentukan bagaimana peran Bawaslu
dalam penyelenggaraan pilkada apakah dapat dikatakan efektif atau tidak dalam
kurun waktu tertentu, biaya yang ditetapkan serta personil yang ditentukan.
Penelitian ini mengkaji bagaimana kinerja Bawaslu Kota Malang dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 melalui alat ukur efektivitas
2.2.1.2 Alat ukur Efektivitas
Mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih
lagi untuk mengukur efektivitas dari sebuah organisasi artinya yang dilihat adalah
lebih condong keseleruhuan dari oraganisasi tersebut, tidak hanya penilaian
individunya saja. Melaikan semua proses dari menuju efektivitas dari oraganisasi
tersebut akan di ukur seberapa jauh tingkatan outputnya. Oleh karena hal itu
efektivitas bisa dipahami dari bermacam-macam sudut pandang atau pandangan
mengenai efektivitas sendiri, hal itu tergantung dari siapa saja yang
menginterpretasikannya. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang marketing
atau produktivitas dalam konteks perusahaan, yaitu misalnya kepala atau
pimpinan dari perusahaan akan menjelaskan atau memberikan pengertian bahwa
berkaitan dengan efektivitas berarti menuju kearah segi kualitas dan kuantitas
(output) barang dan jasa yang dihasilkan.
33 https://www.dosenpendidikan.co.id. Diakses melalui google pada 7 Mei 2019
https://www.dosenpendidikan.co.id/
-
44
Jika yang dilihat adalah efektivitas dari sebuah organisasi, cara mengukur
efektivitas bisa dilaksanakan dengan melihat keseluruhan dari hasil kerja atau
pencapaian yang dicapai oleh lembaga, organisasi, ataupu perusahaan jika dalam
konteks ekonomi. H. Emerson dalam Soewarno Handayaningrat (1990)
menegaskan bahwa efektivitas merupakan
“Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya”
Dapat diketahui efektivitas disini bisa dikaatakan dapat diukur melalui
keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan mereka yang
telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya. Jika dari lembaga maupun
organisasi telah berhasil mencapai hasil yang diharapkan, maka organisasi atau
lembaga bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal yang perlu digaris
bawahi terkait dengan pemahaman efektivitas adalah efektivitas tidak hanya
mengemukakan tentang seberapa besar anggaran dana yang dikeluarkan untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tetapi, efektivitas juga harus
mengetahui dan melihat apakah dalam proses kegiatan yang dilaksanakan
tersebut telah mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.34
Hal diatas juga perlu didukung dengan mengetahui alat ukur terkait
efektivitas kinerja dari suatu lembaga atau organisasi untuk mempermudah dalam
menentukan efektif atau tidaknya. Menurut Richard dan M. Steers yaitu:
1) Kemampuan Menyesuaikan Diri
“Kemampuan individu terbatas dalam segala hal, sehingga dengan
keterbatasannya itu menyebabkan tidak dapat mencapai pemenuhan
kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan pihak yang lainnya. Kunci
keberhasilan dari suatu organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian
tujuan. Setiap individu yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat
34 Ulum. Ihyaul MD. Akuntansi Sektor Publik. Malang,UMM Press, Hlm. 294 (2004)
-
45
menyesuaikan diri dengan orang lain yang bekerja di dalam organisasi
tersebut maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.”
2) Prestasi Kerja
“Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai individu
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada individu atau
seorang tersebut yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman,
kesungguhan dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan,
pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai
maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung
jawab yang dibebankan kepadanya.”
3) Kepuasan Kerja
“Kepuasan kerja yang berarti adalah tingkat kesenangan yang
dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi.
Tingkat rasa puas seseorang bahwa mereka mendapat imbalan yang
setimpal, dari beragam aspek mulai dari situasi pekerjaan, suasana tenang
dan sebagainya dari organisasi tempat mereka berada.”
4) Kualitas
“Kualitas yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas
kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai berbagai macam
bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut.”
5) Penilaian Oleh Pihak Luar
“Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh
mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri,
yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan,
kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh
kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.” 35
Pendapat lain yang dikemukakan oleh salah satu ahli yaitu menurut
Duncan yang dikutip Richards M. Steers didalam buku yang berjudul “Efektivitas
Organisasi” memaparkan terkait dengan alat ukur atau ukuran efektivitas, yaitu
sebagai berikut ini:
1). Pencapaian Tujuan
“Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang
sebagai suatu proses. Karena hal itu, agar presentase dari tujuan akhir semakin
besar, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-
bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan
terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan
target kongkrit.”
35 Steers. M. Richard, 1985,Efektivitas Organisasi, Jakarta, Erlangga, Hlm. 46
-
46
2). Integrasi
“Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi
dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses
sosialisasi.”
3). Adaptasi
“Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian
tenaga kerja.” 36
2.2.1.3 Efektivitas Fungsi Bawaslu
1) Perekrutan SDM
Perekrtutan SDM dalam istilah dunia pekerjaan merupakan serangkaian
kegiatan guna menyeleksi para pelamar pekerjaan di suatu perusahaan, lembaga,
atau badan baik berstatus milik Negara atau swasta. Kegiatan tersebut bertujuan
untuk mencari pekerja dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menunjang
pekerjaan agar mendapatkan kinerja yang bagus dan bisa bekerja secara
professional serta memiliki skill atau kemampuan yang memadai.
Pengertian lain dari perekrutan SDM dikemukakan oleh beberapa ahli
berikut ini untuk menambah penguatan definisi diatas. Menurut Randall S.
Schuler dan Susan E. Jackson (1997:227) dalam Nanang Nuryanta (2008);
“Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon
karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari
mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk
mengisi lowongan pekerjaan yang ada” 37
Begitu juga badan pengawas pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu,
dimana badan tersebut merupakan salah satu unsur pengawas dalam pemilu yang
tugasnya adalah melakukan pengawasan. Untuk menciptkan kinerja yang efektif
36 Ibid, Hlm. 53 37 http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-
rekrutmen/. Diakses melalui google pada 30 juli 2019
http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/
-
47
dan efesien maka diperlukan pegawai atau pekerja yang memiliki kemampuan dan
talenta yang diperlukan bawaslu untuk melakukan pekerjaan pengawasan.
Oleh karena hal itu perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat
penting untuk di perhatikan agar mendapatkan karyawan atau pegawai yang di
inginkan dan memiliki kemampuan yang memadai. Anggota Bawaslu
Mochammad Afifuddin mengemukakan bahwa, efektivitas perekrutan sumber
daya manusia (SDM) sangat berpengaruh dengan kualitas pengawasan pada
Pemilu 2019. Sebab menurutnya, semua pengawasan yang efisien bergantung
pada Panwaslu yang berkompeten38.
2) Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan
atau lembaga yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan
modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang
dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan.39
Memanajemen keuangan dalam suatu lembaga atau perusahaan memang
sangat penting dan harus diperhatikan secara serius. Lajunya suatu perusahaan
juga sangat tergantung dengan keuangan yang dikelola perusahaan tersebut.
Tujuan dari memanajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai yang dimiliki
oleh perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap asset yang dimiliki oleh
pemegang saham.
Pengertian Manajemen Keuangan Menurut Horne dan Wachowicz Jr.
(2012:2) dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Financial Management
38 https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-
kualitas-pengawasan. Diakses melalui google pada 30 juli 2019. 39https://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html.
Diakses melalui google pada 30 juli 2019
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-kualitas-pengawasanhttps://www.bawaslu.go.id/id/berita/afif-simpulkan-efektivitas-perekrutan-sdm-berdampak-kualitas-pengawasanhttps://www.kembar.pro/2015/03/pengertian-fungsi-dan-tujuan-manajemen-keuangan.html
-
48
yang telah di alih bahasa menjadi Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan
mengemukakan bahwa:
“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan
manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”.40
Sama halnya dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang
memliki peran penting dalam pemilu harus mempunyai skill dalam mengelola
atau memanajemen keuangan agar dalam melaksanakan tugas baik dalam
penyelenggaraan pemilu ataupun selama periode berjalan. Manajemen keuangan
sangat penting karena memiliki fungsi utama atau khusus diantara lain adalah
sebagai berikut;
1. Planning atau Perencanaan Keuangan, meliputi Perencanaan atau arus
keuangan selama kegiatan berlangsung
2. Budgeting atau Anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian
anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki.
3. Controlling atau Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta
perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan dalam lembaga ataupun
pada saat kegiatan berlangsung
4. Auditing atau Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas
keuangan lembaga yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi
dan tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan minus atau melebihi
anggaran yang ditentukan.
5. Reporting atau Pelaporan Keuangan, menyediakan laporan informasi
tentang kondisi keuangan lembaga dan analisa rasio laporan keuangan.
40 Horne, James C. Van dan John M Wachowicz, Jr. 2012. Prinsip-pripnsip Manajemen Keuangan
(edisi 13). Jakarta : Salemba Empat
-
49
2.2.1.3.1 Indikator Efektivitas Bawaslu terhadap Penyelenggaraan Pilkada
Jika dilihat dari beberapa penjabaran di atas mengenai efektivitas fungsi
Bawaslu, maka dapat diambil beberapa indikator efektivitas yang mengacu
kepada organisasi Badan Pengawas Pemilu. Indikator efektivitas bawaslu dalam
penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut ;
1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM merupakan unsur
utama dalam alat ukur efektivitas fungsi bawaslu dalam penyelenggaran pilkada.
Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan
umum, keanggotaan panwaslu kabupaten atau kecamatan terbilang minim.41
Sehingga SDM atau sumber daya manusia menjadi sangat penting dan merupakan
factor utama dalam ukuran efektivitas.
Salah satu contoh dalam aspek atau dari segi sumber daya manusia adalah
peningkatan kapasitas SDM. Grindle dalam Haryono,dkk (2012:39)
mengungkapkan bahwa peningkatan kapasitas atau dalam bahasa inggris capacity
building yaitu;
“capacity building is intended to encompass a variety of strategies that
have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness
of government performance”
(pembangunan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk
mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah). 42
41 Putra, F. A., & Firdaus, E. (2015). Efektifitas Fungsi Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu
Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pemilu Anggota Dpr, Dpd dan Dprd Tahun 2014 Berdasarkan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu
Hukum, 2(1), 1-11. 42 http://digilib.unila.ac.id. Diakses melalui google pada 7 Mei 2019
http://digilib.unila.ac.id/
-
50
Dalam peningkatan kapasitas dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan
pegawai. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan memelihara
kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan
sehingga dapat memberi kotribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk
pengembangan pegawai merupakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan
pelatihan adalah proses terencana untuk mengubah sikap/prilaku, pengetahuan dan
keterampilan melalui pengalaman belajar yang diharapkan dapat memberi
kontrbusi pada peningkatan produktivitas, efektitas dan efisiensi organisasi setelah
peserta kembali ke tempat kerjanya.
2. Target Kinerja
Didalam suatu target Kinerja dari Badan Pengawas Pemilu, ditetapkan
sesuai dengan aspek maupun indikator kinerja lembaga yang telah disusun atau
direncanakan sebelumnya. Dalam aspek tersebut biasanya dalam kurun atau
periode waktu 4 tahun, misalnya target kinerja bawaslu diberlakukan mulai dari
tahun 2015 s/d 2019. Oleh sebab itu gambaran target kinerja bawaslu dilihat
selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja
spesifik yang akan dicapai oleh bawaslu sesuai dengan apa yang ada pad program
dan aktivitas atau kegiatan pada kurun waktu atau periode tahun 2015 hingga
tahun 2019. Parameter atau Indikator kinerja yang telah ditetapkan secara spesifik
untuk mengukur pencapaian suatu kinerja berkaitan denganb beberapa aspek
yaitu output, outcome, dan impact. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh
Widodo (2006:78) mengatakan bahwa Kinerja adalah
“Melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan
tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.”43
43https://www.materibelajar.id. Diakses melalui google pada 7 Mei 2019
https://www.materibelajar.id/
-
51
Dalam penjabaran diatas target kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah
renstra atau rencana strategis yang didalamnya terdapat visi, misi, dan tujuan. 44
3. Anggaran dana atau Pendanaan
Anggaran atau pendanaan adalah salah satu penunjang kebutuhan dari
suatu kegiatan, anggaran juga merupakan suatu perencanaan kebutuhan riil atau
keseluruhan dari anggaran atau penjabaran secara detail mengenai strategi
pendanaan program dan kegiatan. Dimana bawaslu dalam setiap kegiatannya akan
dibiayai oleh Negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Akan tetapi disini konteks penyelenggaraannya adalah di tingkat daerah yaitu
penyelenggaraan pemilihan umum kepala darah atau biasa disingkat Pilkada,
pilkada sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan pilihan kepada
walikota atau bupati ditingkat kota atau kabupaten. Oleh sebab itu Bawaslu di
tingkat Kota/Kabupaten padda penyelenggaraan pilkada di daerah tidak
seluruhnya dibiayai oleh APBN akan tetapi menurut sepengetahuan penulis,
anggaran tersbeut diambil dari APBD Kota atau Kabupaten.
Menurut M. Nafarin (2012:19) mengemukakan definisi anggaran bahwa:
“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi
yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan
umumnya dinyatakan dalam satuan uang.” 45
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu
sementara dimana hal tersebut ditentukan oleh bagian Kementerian Keuangan
dengan acuan pada Renja (Rencana Kerja) Bawaslu. Dalam penyusunannya,
Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun dan dilakukan dengan
44 Laporan Kinerja. Menegakkan keadilan pemilu: Memaksimalkan pencagahan,menguatkan
pengawasan. Bawaslu. 2018 45 https://elib.unikom.ac.id. Diakses melalui google pada 7 Mei 2019
https://elib.unikom.ac.id/
-
52
menggunakan beberapa pendekatan, yaitu melalui pendekatan penganggaran
berbasis kinerja, penganggaran terpadu, serta Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM). Oleh sebab itu, kerangka pendanaan yang digunakan untuk
Renstra (Rencana Strategis) Bawaslu disusun sedemikian rupa dalam perspektif
jangka menengah yang dimana itu merupakan bentuk dari penerapan KPJM. 46
Selanjutnya terkait dengan penerapan KPJM diatas merupakan pendekatan
pendanaan atau anggaran yang berdasarkan regulasi dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan yang dibuat. Hal itu dilakukan dalam pandangan
atau prespektif lebih dari satu tahun anggaran. Hal itu tentu saja diukur dengan
pertimbangan implikasi cost atau biaya keputusan yang bersangkutan dalam
tahun berikutnya yang selanjutnya dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan
KPJM itu sendiri secara teknis dilakukan selama lima tahun. Rangkaian atau
rangka anggaran maupun pendanaan Bawaslu dilaksanakan untuk mewujudkan
visi misi serta tercapainya suatu tujuan yang direncanakan dan sasaran strategis
Bawaslu dalam wujud pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disusun
sebelumnya dengan dasar indikator dan target kinerja setiap tahun47
2.3 Fungsi Badan Pengawas Pemilu
Badan pengawas pemilu merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak
disektor penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang memiliki tugas sebagai
pengawas jalannya pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan. Didalam pasal 1
ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun
2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi bahwa Badan
Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga
46 https://bawaslu.go.id/en/profil/rencana-strategis-bawaslu.Diakses melalui google pada 4 juli
2019. 47 Ibid.
https://bawaslu.go.id/en/profil/rencana-strategis-bawaslu
-
53
Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk menguatkan pernyataan di atas mengenai Badan Pengawas Pemilu
terkait fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga bawaslu tercantum dalam Perpres
No 68 tahun 2018 pasal 30 yang berbunyi bahwa;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan
keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan; f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyqjian data serta
pen5rusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan gas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota,.
Beberapa ahli mengemukakan teori pengawasan yang dapat berkaitan
dengan badan pengawas pemilu. Menurut George R. Tery (2006) mengartikan
“Pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya
mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan
tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.” 48
Pengawasan menurut T. Hani Handoko (1996) adalah;
“Proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen
tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan
pengawasan.49”
Sementara menurut Siagian (1990) menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan pengawasan adalah;
48 http://digilib.unila.ac.id. Diakses melalui google pada 8 mei 2019 49 Ibid, hlm 11
http://digilib.unila.ac.id/
-
54
“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.50”
Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
pengawasan merupakan kegiatan untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan serta
mengevaluasi bagaimana kinerja dari suatu oraganisasi apakah berjalan dengan
apa yang direncanakan sebelumnya maupun sesuai dengan tujuan atau tidak.
Pengawasan sendiri akan berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan apabila
dilakukan dengan secara prosedural dan dilaksanakan secara maksimal agar
membuahkan hasil yang memuaskan serta tepat sasaran.
Badan Pengawas Pemilu tidak begitu saja melaksakan tugasnya akan tetapi
memiliki landasan atau aturan dalam melaksanakan kinerja atau pekerjaannya
sebagai lembaga daerah yang termasuk dalam penyelenggara pemilu di Indonesia.
Seperti yang disebutkan diatas bahwa landasan dari Badan Pengawas Pemilu
Republik Indonesia adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Didalam
peraturan tersebut telah ditetapkan mengenai tata cara hingga pelaksanaan
penyelengaraan pemilu secara lengkap, padat, dan jelas. Diantaranya adalah
terdapat pada Bab II tentang Pelaksana dan Lingkup Pengawasan.
Dalam Bab II Peraturan Bawaslu RI mengemukakan bahwa Badan
Pengawas Pemilu Berhak melakukan pengawasan dari mulai persiapan
penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, hingga
pelaksanaan putusan yang di bagi menjadi beberapa sub bagian atau regional yaitu
50 Ibid, hlm 11
-
55
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kel/Desa,
serta Panwaslu Luar Negeri
Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Badan Pengawas Pemilu yang
ada didaerah dikarenakan penelitian ini mengambil konteks Pilkada yaitu
Pemilihan Kepala Daerah yang berada di kota Malang, oleh karena hal itu berikut
akan dijelaskan secara singkat mengenai pelaksana dan lingkup pengawasan oleh
Bawaslu Kab/Kota yang dicantumkan dalam peraturan Bawaslu RI pasal 3 ayat 3
yang berbunyi;
(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
Dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilihan umum yang ada di daerah juga
terdapat Badan yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilu di daerah mulai
dari pra pelaksanaan hingga putusan akhir pemilu. Berikut ini fungsi Bawaslu
Kota atau Kabupaten yang mealksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap;
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kota/kab yang meliputi:
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap)
2. Verifikasi yang meliputi partai politik calon peserta pemilu 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan serta tata cara, baik bagi
calon anggota DPD, anggota DPRD Kota/Kab dan verifikasi pencalonan
wali kota/bupati
4. Proses penetapan bagi calon anggota DPRD Kota/Kab dan calon wali kota/bupati
5. Penetapan bagi calon anggota DPRD Kab/Kota dan calon bupati/wali kota 6. Pelaksanaan kampanye di seluruh wilayah kab/kota
7. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya ke pihak terkait 8. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK 10. Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan
11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
12. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
-
56
13. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/wali kota
b. Melakukan tindak lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu c. Melakukan atau melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu d. Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu e. Pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/
Kota
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas
anggota Kepolisian Republik Indonesia
Dari penjelasan singkat diatas, Bawaslu Kab/Kota memiliki wewenang penuh
terhadap pelaksanaan pemilu di daerah yang tentunya berelaborasi dengan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang juga sebagai unsur penyelenggara pemilu di
Indonesia. Tentunya dengan kerjasama yang dilakukan Bawaslu dengan KPU
diharapkan akan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan asas
pemilu di Indonesia.
2.3.1 Tolok Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Fungsi Bawaslu
Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia)
merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran, tugas, dan fungsi
dalam melakukan pengawasan di tahapan pemilihan umum baik dalam kegiatan
penindakan ataupun pencegahan terhadap pelanggaran atau kecurangan politik.
Didalam kegiatan pencegahan dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum
sangat diperlukan suatu indeks sebagai penanggulangan atau upaya pemetaan
yang lebih komprehensif yang berkaitan dengan potensi adanya pelanggaran
ataupun kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
-
57
A. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)
Dalam penerapan tugas yang diemban oleh lembaga pengawas, Bawaslu
sendiri menyusun IKP (Indeks Kerwanan Pemilu) sebagai salah satu kerangka
atau rangkaian riset yang dilaksanakan dan dipergunakan sebagai dasar dalam
membuat regulasi, program atau kegiatan, serta strategi dalam konteks
pengawasan didalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu melakukannya
melalui pendekatan pencegahan, IKP sendiri sangat dibutuhkan sebagai
instrument atau gambaran kerawanan di setiap daerah ataupun wilayah yang
hendak melangsungkan Pilkada, dengan harapan segala sesuatu yang berbentuk
potensi atau pemicu kerawanan dapat dilakukan antisipasi, meminimalisir, serta
dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh
Bawaslu RI yang memandang Penyusunan IKP merupakan;
“Suatu rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program
dan strategi dalam konteks pengawasan di bidang kepemiluan.”51
Berbicara kerawanan terhadap pemilu merupakan salah satu aspek yang
perlu di kaji secara serius karena akan menyangkut lancarnya pelaksanaan pemilu.
Kerawanan memiliki persamaan arti yaitu rentan. Bawaslu RI sendiri
mengungkapkan bahwa memang pemilu memiliki kepekaan yang sensitif, artinya
pemilu ini sangat sensitive kepada kecurangan atau kerawanan yang akan terjadi
jika tidak ditanggulangi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa
disingkat KBBI, rentan merupakan;
“Peka, atau mudah merasa”52
Jadi dapat ditarik garis besar, rentan adalah sesuatu yang mudah terancam dan
mengalami perubahan atau sangat sensitif atau peka maupun rawan terhadap
51 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7 Mei 2019 52 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui goole pada 7 Mei 2019
http://ditpolkom.bappenas.go.id/
-
58
sesuatu. Begitupun halnya dengan pemilu, rentan atau rawan memang sudah
terjadi dari tahun ke tahun dan sudah membaur dengan dinamika pemilu di
Negara Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu selain memeberi manfaat dan kegunaan yang
penting bagi internal Bawaslu RI, disisi lain juga memberikan banyak kegunaan
atau manfaat bagi stakeholders contohnya seperti kementerian dan lembaga
negara, institusi akademik, masyarakat sipil, media, serta publik dalam ruang
lingkup yang luas. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai sumber data
rujukan dalam memproduksi suatu data, informasi, dan pengetahuan serta
rekomendasi dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk langkah-langkah
dalam mengantisipasi terhadap berbagai banyak hal yang bisa menjadi
penghambat dan mengganggu proses pemilu diseluruh wilayah plosok Negara
Indonesia.
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang memiliki dasar pada konsep
pemilihan umum yang bersifat demokratis bersandar pada dua dimensi yang
dirasakan sangat penting yakni dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi.
Dimensi kontestasi sendiri menyangkut subjek peserta didalam pemilu (partai
politik dan kandidat) dimana para peserta saling berkompetisi dalam menggapai
posisi atau jabatan politik yang diinginkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan
oleh Robet Dahl: 1982 (dalam IKP Pilkada tahun 2017 oleh Bappenas) yaitu;
“Konsep pemilihan umum yang demokratis bersandar pada dua dimensi
penting yakni kontestasi dan partisipasi” 53
Selain itu didalam dimensi kontestasi sendiri, akan melihat seberapa besar
keadilan dan kesetaraan dalam proses kompetisi yang berlangsung diantara para
53 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7 Mei 2019
http://ditpolkom.bappenas.go.id/
-
59
peserta ataupun kontestan yang ikut. Sementara itu di dimensi partisipasi yaitu
berkaitan dengan subjek masyarakat secara langsung sebagai pemilih yang
memiliki hak atau mengekspresikan hak suaranya melalui pemilu. Di dimensi ini
memandang sebagaimana hak masyarakat yang dijamin serta diberikan ruang
sendiri dalam keterlibatan untuk mengawasi serta mempengaruhi selama proses
pemilihan umum berlangsung. 54
Selain dari dua dimensi yang disebutkan diatas dimana dua hal tersebut
menjadi dasar dalam pemilihan umum yang demokratis, ada juga salah satu hal
yang dapat memiliki pengaruh dalam literasi kontemporer manajemen
penyelenggaraan pemilihan umum, yakni faktor penyelenggaraan pemilihan
umum yang dilaksanakan oleh subjek penyelenggara pemilu sendiri. Hal itu
berkaitan sebagaimana integritas dan profesionalitas pelaksana dalam melakukan
penjaminan pemilu yang berjalan secara demokratis.
Diketahui dalam melakukan penyusunan IKP, Bawaslu melakukan
penerapan dengan cara Analytical Hierarchy Process (AHP), metode yang
dilakukan oleh Bawaslu ini bekerja melalui pembandingan secara berpasangan
(pairwise comparison) di setiap wilayah atau daerah yang meliputi Provinsi atau
kabupaten/kota satu persatu untuk tiap indikator. Prinsip kerja yang dilakukan
dalam penentuan skor atau hasil akhir melalui metode AHP seperti layaknya
kompetisi yang memersatukan head to head setiap daerah pilkada untuk
menghasilkan suatu klasemen yang terdapat peringkat didalamnya.55
54 Bawaslu.go.id. diakses pada 30 Juli 2019 melalui google 55 Ibid
-
60
Tabel 2.2 Skor Kerawanan IKP
Skor Kategori Keterangan
0 – 1,99
Kerawanan dengan
kategori yang rendah
Terdapat indikasi kerawanan yang
relatif kecil dan cenderung tidak
rawan
2,00 – 2,99
Kerawanan dengan
kategori yang sedang
Terdapat indikasi potensi
kerawanan yang diakatakan cukup
signifikan dimana hal itu perlu
diperhatikan dan diantisipasi
3,00 – 5,00
Kerawanan dengan
kategori yang tinggi
Terdapat indikasi potensi
kerawanan yang signifikan
dimana perlu perhatian khusus
melalui antisipasi serta megambil
langkah-langkah untuk upaya
meminimalisir kerawanan yang
terjadi
Sumber : Data diolah dari bawaslu.go.id)
Indeks Kerawanan Pemilu dengan disertai tabel skor kerawanan IKP dapat
dijadikan tolok ukur sebagai keberhasilan fungsi Bawaslu, dengan mengetahui
skor yang didapat melalui strategi mengumpulkan hasil pengawasan di daerah
yang terkait dengan pilkada. Hal ini sesuai dengan konsep kerawanan pemilu
(pilkada) yang dikemukakan Bappenas yaitu;
-
61
“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu
yang demokratis”56
Jika kerawanan terbilang tinggi, maka akan dilakukan antisipasi dan
perhatian yang lebih agar keberhasilan dari fungsi bawaslu akan tercapai dan
dapat dikatakan berhasil atau tidaknya.
Sumber : Data diolah dari bawaslu.go.id & ditpolkom.bappenas.go.id
2.4 Penyelenggaraan Pilkada
Sebelum menginjak ke inti dari pilkada, ada beberapa teori umum kenegaraan
yang berkitan dengan pelaksanaan pilkada di Indonesia. Menurut Max Webber
pengertian Negara adalah;
“Suatu masyarakat yang mempunyai sebuah monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik yang telah berlaku dalam wilayah tertentu.”
John Locke mengemukakan teori mengenai Negara merupakan;
“Sebuah badan atau organisasi hasil dari perjanjian yang diputuskan
masyarakat.”
Sedangkan Karl Max mengemukakan teori bahwa Negara merupakan;
“Alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas
yang lainnya.”57
Dari beberapa teori mengenai kenegaraan diatas yang berkaitan dengan
proses demokrasi yang salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan umum atau
yang biasa disebut pemilu. Pemilu dilaksanakan untuk menentukan berbagai
jabatan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil
kepala daerah, bupati atau walikota, sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat
yang selanjutnya disingkat DPR atau DPRD untuk DPR perwakilan daerah. Akan
tetapi fokus penulis di penelitian ini adalah penyelenggaraan pilkada atau
56 http://ditpolkom.bappenas.go.id. Diakses melalui goole pada 7 Mei 2019 57 https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/. Diakses pada 30 juli 2019 melalui google.
http://ditpolkom.bappenas.go.id/https://www.zonareferensi.com/pengertian-negara/
-
62
pemilihan kepala daerah yaitu merupakan suatu kegiatan untuk memilih
pemimpin daerah untuk keperluan penyelenggaran pemerintahan. Banyak para
ahli yang mendefinisikan pemilu diantara lain adalah Ramlan Surbakti
(1992:181):
“Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau
penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”
Sedangakan menurut ahli lainnya yaitu menurut Rondinelli tentang desentralisasi
adalah :
“Penyerahan perencanaan , pembuatan keputusan, ataupun kewenangan
administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah,
satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah,
ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyaraka”58
Tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.59 Oleh karena itu, Pemilu
sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilakukan berdasarkan asas-asas
Pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif.
Dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah tidak serta merta dijalakan
dengan begitu saja, akan tetapi pemilu memiliki tujuan khusus untuk
memperlancar jalannya suatu sistem pemrintahan. Prihatmoko (2003:19)
mengemukakan bahwa pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni: 60
a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
58 https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli/. Diakses
melalui google pada 23 mei 2019 59 http://digilib.unila.ac.id. Diakses melalui google pada 7 mei 2019 60 Ibid, Hlm 10
https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-desentralisasi-menurut-para-ahli/.%20Diakseshttp://digilib.unila.ac.id/
-
63
b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau
partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap
terjamin.
c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut
serta dalam proses politik.
Berbeda dengan pendapat Humington (2001:18) yang mengemukakan bahwa
pemilu dalam pelaksanaannya memiliki 5 tujuan diantara lain adalah: 61
1. Pemilihan Umum sebagai bagian dari implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi sendiri merupakan kedaulatan yang
terletak di genggaman rakyat. Dikarenakan rakyat yang berdaulat itu tidak
dapat memerintah secara langsung, oleh sebabnya melalui pelaksanaan
pemilu, rakyat bisa secara langsung menentukan wakil-wakilnya dan para
wakil rakyat yang terpilih akan menentukan siapa yang akan memegang
tampuk pemerintahan.
2. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana untuk membentuk perwakilan bidang politik. Melewati pemilu, rakyat bisa memilih wakil-wakil yang
dapat dipercaya mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Dimana
semakin tinggi kualitas pemilu yang dihasilkan, maka semakin baik pula
kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan
rakyat.
3. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara hukum atau konstitusional. Pemilu juga
dapat mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk
mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang
aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya
jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti
dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilihan Umum atau pemilu sebagai bagian dari sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh suatu legitimasi. Pemberian suara yang
diberikan oleh para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan
pemberian mandat dari rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk
memobilitas atau menjalakan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang
terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan atau legalitas) politik
dari rakyat.
5. Pemilihan Umum sebagai bagian dari sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan public yang dibuat oleh pejabat
pemerintah. Melalui pemilu, rakyat secara langsung bisa menetapkan
kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan atau peserta yang
memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan yang
pro dengan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus
merealisasikan janjin yang disebutkan sebelumnya itu ketika telah
memegang kekuasaan dala pemerintahan
61 Ibid, Hlm 11
-
64
Dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli yang berkaitan dengan tujuan
pemilu diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu tersebut adalah untuk
melakukan penyeleksian terhadap para pemimpin pemerintahan baik di sektor
eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, selain itu juga untuk membentuk
pemerintahan yang demokratis, kokoh dan memperoleh dukungan penuh dari
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Selain tujuan dari penyelenggaraan pemilu juga terdapat asas pemilu yang
di kemukakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan
umum (pemilu). Asas-asas pemilu yang terncantum dalam undang-undang yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.62 Pengertian dari asas-asas yang
tercantum dalam undang-undang dijabarkan sebagai berikut ini;
1) Langsung, dapat diartikan bahwa khalayak masyarakat sebagai pemilih memiliki hak dalam menyalurkan suaranya secara langsung dalam
pemilihan umum sesuai dengan keinginannya tanpa ada perantara dan
tekanan atau pengaruh dari luar.
2) Umum, dapat diartikan bahwa pemilihan umum atau pemilu berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali diamana mereka yang
memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan strata serta status sosial
yang lain.
3) Bebas, dapat diartikan seluruh warga negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih pada pemilu, akan bebas menentukan siapa saja
yang akan dipilih untuk membawa aspirasi warga negaranya tanpa ada
tekanan dan paksaan dari luar atau siapa pun itu.
4) Rahasia, dapat diartikan dalam pemahaman ini, untuk menentukan pilihannya sang pemilih akan dijamin kerahasiaannya. Pemilih akan
menyalurkan suaranya pada surat suara dan sangat dipastikan tidak dapat
diketahui oleh orang lain siapapun itu.
5) Jujur, dapat diartikan semua pihak yang berhubungan dengan pemilihan umum wajib bertindak serta bersikap jujur sesuai dengan peraturan atau
undang-undang yang berlaku.
62 https://setkab.go.id. Diakses melalui google pada 7 mei 2019
https://setkab.go.id/
-
65
6) Adil, dapat diartikan bahwa selama dalam pelaksanaan pemilu, setiap orang pemilih dan peserta pemilihan umum akan mendapat perlakuan
yang sama, artinya di samaratakan serta terbebas dari kecurangan pihak
mana pun
Berdasarkan pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan
Daerah, tahapan-tahapan Pilkada ada dua. Dua tahap yang dimaksud meliputi:
a. Tahapan Persiapan
Didalam tahap persiapan terdapat beberapa tahapan yang sah dan peten yang
harus dilakukan yaitu;
a. Pertama, pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah tentang berakhirnya masa jabatan. Pemberitahuan ini dilakukan secara tertulis
paling lambat 5 bulan sebelum jabatan belum berakhir.
b. Kedua, pemberitahuan DPRD kepada KPUD tentang berakhirnya jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini juga dilakukan secara tertulis paling
lambat 5 bulan sebelum jabatan Kepala Daerah tersebut berakhir.
c. Ketiga, penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara, jadwal pelaksanaan Pilkada.
Di tahap ketiga, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu;
1. Pertama, perencanaan ini harus diputuskan sesuai dengan ketetapan KPUD selambat-lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan DPRD.
2. Kedua, ketetapan terkait dengan perencanaan tersebut harus disampaikan KPUD kepada DPRD serta Kepala Daerah.
d. Keempat, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. e. Kelima, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.
b. Tahapan Pelaksanaan
Di dalam tahapan pelaksanaan terdapat beberapa langkah dan akan dijelaskan
secara singkat dan jelas setelah disebutkan;
1) Penetapan DP (daftar pemilih) 2) Pendaftaran dan penetapan Paslon (Pasangan Calon) 3) Kampanye 4) Pemungutan suara 5) Penghitungan suara 6) Penetapan calon kepala/wakil kepala daerah terpilih, termasuk pengesahan
dan pelantikan.
-
66
1) Penetapan Daftar Pemilih
Di poin penetapan daftar pemilih, terdapat proses penetapan daftar pemilih
Pilkada yang dimana akan dijelaskan secara terperinci yaitu meliputi:
a. Pertama, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS)
1. Daftar pemilih sementara (DPS) diproses dari daftar pemilih pelaksanaan
Pemilu terakhir di daerah disertai daftar pemilih tambahan (DPT).
2. Bila ada usulan daftar pemilih sementara (DPS) masih bisa untuk
diperbaiki (misalnya soal kesalahan menulis nama, alamat, identitas, dan
lain-lain).
b. Kedua, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT)
1. Daftar pemilih sementara (DPS) akan disusul menjadi daftar pemilih tetap
(DPT).
2. Daftar pemilih tetap (DPT) digunakan sebagai bahan untuk menyusun
kebutuhan suara dan berbagai perlengkapan pemilihan.
3. Daftar pemilih tetap (DPT) diumumkan di PPS desa/RT/RW/atau wilayah
lain yang strategis.
c. Ketiga, Pembagian kartu pemilih
1. Setelah daftar pemilih tetap (DPT) diumumkan, KPUD melakukan
pengisian kartu pemilih berdasarkan susunan daftar pemilih tetap.
2. Kartu pemilih diserahkan kepada pemilih oleh Panitia Pemungut Suara
(PPS) dibantu oleh RT/TW.
3. Kartu pemilih digunakan pemilih untuk memberikan suara.
4. Daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan PPS tidak dapat diubah
lagi.
2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon
Di tahapan ini yaitu tahap pendaftaran dan penetapan calon, yang
mendaftarkan atau mengajukan diri sebagai pasangan calon ketua/wakil ketua
Kepala Daerah adalah dari partai politik, maupun gabungan partai politik. Hal ini
sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 8 tahun 2015 pasal 1 ayat (4) yang
berbunyi;
“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil
Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau
-
67
gabungan partai politik yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi
Pemilihan Umum Kab/Kota.”63
Jadi dalam pelaksanaan pilkada tidak dapat atau tidak memenuhi syarat
jika calon yang akan bertanding menuju kursi nomor satu di daerah tidak
tergabung dalam partai politik, anggota politik atau gabungan parpol.
3) Kampanye Pilkada
Dalam tahapan kampanye memiliki aturan dan waktu penentuan di
mulainya kampanye yaitu kampanye dilakukan pada proses Pilkada selama 14
hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara.
4) Pemungutan Suara
Dalam tahapan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan
Kepala/Wakil kepala daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sebelum
masa jabatan kepala daerah berakhir. Dalam aturan menyebutkan selambat-
lambatnya, aka tetapi sesegera mungkin jika memang tidak terhalang oleh suatu
hal yang dapat menghambat jalannya penghitungan suara.
5) Penghitungan Suara
Dalam tahapan ini, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS
sesudah pemungutan suara berakhir. Jadi, penghitungan suara akan dilakukan jika
batas waktu yang ditentukan telah selesai.
6) Penetapan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah
Ditahapan akhir, pasangan calon kepala atau wakil kepala daerah yang
memperoleh lebih dari 50% suara merupakan calon pasangan kepala/wakil kepala
daerah terpilih. Dan keputusan tidak dapat diganggu gugat jika memang tidak
ditemukan kecurangan ataupun ketidak adilan dalam pilkada.
63 Dpr.go.id. diakses melalui google pada 7 mei 2019
-
68
Jadi dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu merupakan elemen
yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi
prosedural nan substantif. Secara normatif, penyelenggara Pemilu ialah lembaga-
lembaga yang disebut dalam peraturan-perundang-undangan untuk
menyelenggarakan Pemilu. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan Pemilu ialah
pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh
karena itu, lazim apabila sebagian pakar hukum tata negara menyebut
penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang menentukan
bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh.64
2.5 Pilkada Serentak
Pilkada serentak adalah sebuah proses demokrasi dimana dilkukan
pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota,
dalam lingkup wilayah tertentu yang di lakukan secara serentak di seluruh
Indonesia. Pilkada serentak merupakan implementasi selama 10 tahun belakangan
dimana adanya perubahan sistem pemilu yang di anut. Hal tersebut dimaksudkan
untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien. Sehingga dapat
mengakomodir semua aspirasi publik.
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun,
semenjak terbitnya undang-undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa
Kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Sejak peraturan
perundang-undangan No. 32 tahun 2004 mulai diberlakukan, maka setiap calon
64 Hamimah, S. (2018, November). Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan
dan Penegakan Hukum Pemilu. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4,
No. 03, pp. 803-828).
-
69
kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik.65
Menurut ramlan (1997) pilkada merupakan;
“Sebuah mekanisme penyelelsian dan pendelegasian. Atau bisa juga
disebut dengan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik
yang dipercaya.”
Pada tahun 2015 pemerintah mulai melaksanakan pilkada serentak
terhadap pimpinan daerah-daerah yang masa kepemimpinan habis di tahun 2015.
Implementasinya adalah di harapkan dengan terselenggaranya pilkada serentak
akan bisa lebih menghemat anggaran negara yang digunakan. Selain itu juga,
diharapkan ada efektifitas dan efisiensi waktu dalam penyelenggaraannya.
Beberapa ahli mencetuskan pandangan atau pendapat mengenai pemilihan
umum kepala daerah atau yang disebut juga pemilu. Diantara lain adalah Harris
G.warren Dkk (1963) yang dikutip dalam Affan Sulaeman (2015) bahwa;
“Pilkada ialah kesempatan yang di berikan terhadap rakyat untuk memilih
para pemimpinnya. Serta memutuskan apa yang pemerintah ingin lakukan
untuk mereka. Keputusan rakyat ini menentukan hak yang ingineteka
miliki dan mereka jaga.”66
Menurut Suryo Untoro pilkada adalah sebuah pemilu yang dilaksanakan
oleh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah memiliki hak pilih yang sah berhak
untuk menentukan pilihannya dalam bentuk suara yang diberikan kepada
kandididat pilihannya. Dalam pilkada mekanisme pemilihan dilakukan untuk
memilih Gubernur/wakilnya, Bupati/Wakilnya, Wali Kota/Wakilnya.67
Menurut Ali Moertopo Pilkada merupakan sebuah sarana yang diberikan
kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan
65 https://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak. Diakses melalui google pada 8 mei 2019 66 Sulaeman, A. Demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1, (April,20