BAB II TINJAUAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kota Layak Anak 2.1.1. Konsep Kota Layak Anak Kota...

Click here to load reader

download BAB II TINJAUAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kota Layak Anak 2.1.1. Konsep Kota Layak Anak Kota Layak

of 23

  • date post

    30-Jan-2021
  • Category

    Documents

  • view

    7
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of BAB II TINJAUAN BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kota Layak Anak 2.1.1. Konsep Kota Layak Anak Kota...

  • 19

    BAB II

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1. Kota Layak Anak

    2.1.1. Konsep Kota Layak Anak

    Kota Layak Anak adalah konsep kota yang menjamin pemenuhan hak hak

    anak, seperti hak kesehatan, pendidikan, perlindungan,dan non deskriminasi

    (UNICEF,2016 dan Riggio, 2002). Konsep Kota Layak Anak berawal dari

    penelitian Kevin Lynch, lalu di adopsi oleh UNHABITAT dan UNICEF

    (R.puspita). Pada tahun 2006 Indonesia mulai menerapkan konsep Kota Layak

    Anak yang diawali dari 5 Kabupaten/Kota, antara lain Kota Surakarta, Kota

    Jambi, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Sidoharjo, dan Kabupaten Kutai

    (BAPERMAS, 2013). Hal ini lalu tertuang dalam Peraturan Menteri Negara

    Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan

    Kota/Kabupaten Layak Anak. Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia

    terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat sampai dengan tahun 2016 ada sekitar

    302 Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan konsep Kota Layak Anak (Patilima,

    2014)

    Untuk memenuhi hak anak sebagai warga kota tersebut dengan membangun

    kabupaten/kota Layak Anak (KLA) yang idealnya harus memenuhi semua

    indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak . pedoman untuk

    pengembangan kebijakan Kota Layak Anak yang merujuk pada 5 klaster

    Konvensi Hak Anak yang terdiri dari:

    1. Hak Sipil dan Kebebasan

    a. Hak atas identitas

    b. Hak perlindungan identitas

    c. Hak berekpresi dan mengeluarkan pendapat

    d. Hak bepikir, berhati nurani dan beragama

    e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

    f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

  • 20

    g. Hak akses informasi yang layak

    h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak

    manusiawi atau merendahkan martabat manusia

    2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

    a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua

    b. Anak yang terpisah dari orang tua

    c. Reunifikasi

    d. Dukungan kesejahtraan bagi anak

    e. Anak yang terpaksa di pisah dari lingkungan keluarga memastikan

    anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuh

    alternative atas tanggungan Negara

    f. Pengangkatan/adopsi anak

    g. Tinjauan penetapan secara berkala

    h. Kekerasan dan penelantaran

    3. Kesehatan dasar dan kesejahtraan

    a. Anak penyandang disabilitas

    b. Kesehatan dan layanan kesehatan memastikan setiap anak

    mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan

    terintergrasi

    c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan

    d. Standar hidup memastikan anak mencapai standar tertinggi

    kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini

    dapat di capai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi

    usia harapan hidup , standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan

    lingkungan.

    4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

    a. Pendidikan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses

    pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi

    b. Tujuan pendidikan yaitu pendidikan sesuai minat bakat

    c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

    5. Perlindungan Khusus

    a. Anak dalam situasi darurat

  • 21

    b. Anak yang berhadapan dengan hukun

    c. Anak dalam situasi ekploitasi

    d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat memastikan

    bahwa anak anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin hak nya

    untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

    2.1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kota Layak Anak

    1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

    Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Indikator

    Kabupaten/Kota Layak Anak.

    Peraturan ini di dalamnya memuat 31 indikator tentang Indikator Pemenuhan

    Hak Anak yang sekaligus juga merupakan Indikator Kota Layak Anak. Indikator

    ini sebagai acuan kabupaten/kota untuk menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

    Peraturan dan indikator ini dibuat berdasarkan Konvensi Hak Anak dan

    perundang undangan yang terkait. Keseluran indikator ini di kelompokan lagi

    menjadi 6 bagian yaitu, bagian penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak

    yang meliputi

    a. Klaster hak sipil dan kebebasan

    b. Klaster lingkungan keluarga dan pengesuhan alternative

    c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahtraan

    d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan

    budaya

    e. Klaster perlindungan khusus

    2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 tentang

    Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

    Pemerintah provinsi dalam hal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

    memiliki peran sebagai upaya mendukung peraturan pusat. Peraturan ini dibuat

    menunjukan keseriusan akan pemerintah provinsi untuk mengembangkan konsep

    Kota Layak Anak ini yang mana dari peraturan ini akan di detailkan lagi melalui

    peraturan di kabupaten/kota yang di tunjuk sebagai pelaksana pengembangan

    Kabupaten/Kota Layak Anak.

  • 22

    3. Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016

    tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

    Dalam peraturan terdapat beberapa point yang menjelaskan pengembangan

    konsep Kota Layak Anak antara lain

    • Bab X pasal 21 menegaskan:

    1. Untuk mewujudkan pemenuhan Hak Anak secara terpadu dan sistematis

    dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan

    Pengembangan Kota Layak Anak

    2. Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana pada ayat (1)

    memuat tentang

    a. Konsep Kota Layak Anak;

    b. Hak Anak;

    c. Pendekatan pengembangan Kota Layak Anak

    3. Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak sebagaiman

    dimpada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

    • Pasal 22 menegaskan:

    1. Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahakan pada pemenuhan

    hak anak yang terbagi dalam 5 kluster antara lain:

    a. Hak sipil

    b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

    c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

    d. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

    e. Perlindungan khusus

    2. Mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud

    pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

    • Pasal 23 menegaskan;

    1. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di

    daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak

    2. Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagimana yang dimaksud pada ayat (1)

    mempunyai tugas pokok:

    a. Mengkordinasikan pelaksanaan kebujakan dan pengembangan

    Kota Layak Anak

  • 23

    b. Menetapkan tugas tugas dari anggota Gugus Tugas

    c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan

    edukasi kebijakan Kota Layak Anak

    d. Mengumpulkan data dasar

    e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar

    f. Melakukan deseminasi data dasar

    g. Menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota

    Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah

    h. Menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 tahunan dan

    mekanisme kerja dan

    i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1

    tahun sekali

    3. Kepengurusan Gugug Tugas Kota Layak Anak ditetapkan Keputusan

    Walikota

    4. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas Kota Layak Anak

    dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan

    administratif kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak. Gugus Tugas Kota

    Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan

    pemberdayan perempuan dan perlindungan anak atau nama lain sesuai

    ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

    2.2. Anak

    2.2.1 Pengertian Anak

    Menurut Undang undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

    menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan

    termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan

    akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut

    berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Hal ini juga selaras dengan

    Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB 1989, anak

    adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun. Sedangkan berdasarkan

  • 24

    pada kantor statistik anak adalah penduduk umur 0- 14 tahun yang belum pernah

    kawin.

    Berdasarkan pengertian dan karakteristik anak diatas, maka dalam

    penelitian ini yang dimaksud anak anak adalah anak dengan usia sekolah dasar

    yaitu 8-12 tahun. Pada masa inilah pengaruh bermain dianggap penting dalam

    kehidupan anak untuk mendukung kreatifitas dan sebagai sarana rekreasi. Pada

    masa ini pula anak mulai lebih antusias terhadap tempat, mampu mengekplorasi

    tempat terutama tempat bermain, serta mampu bersosialisasi dengan teman

    seusianya di tempat bermain. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan tujuan

    penelitian yaitu untuk melihat kesesuaian taman kota sebagai ruang publik terpadu

    ramah anak di kota Bandar Lampung.

    2.3. Ruang Publik