10

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan ISR pada perbankan syariah

telah banyak dilakukan. Pengungkapan ISR menarik untuk diteliti karena

menyangkut ketaatan dan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip

Islam. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba memaparkan pengaruh

ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan islamic governance

score terhadap pengungkapan islamic social reporting pada perbankan syariah

di Indonesia. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Savira (2015) meneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi

pengungkapan ISR. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran

perusahaan, ukuran dewan komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah,

kepemilikan manajerial, dan kepemiikan institusional. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ukuran Dewan Pengawas

Syariah, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan

ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan kepemiikan institusional

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

2. Rosiana et al. (2015) juga meneliti tentang faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan variabel

independen ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan Islamic

governance score. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan

11

profitabilitas, leverage, dan Islamic governance score tidak memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

3. Penelitian yang dilakukan Setiawan et al. (2016) meneliti tentang ukuran

perusahaan, profitabilitas, dan praktik manajemen laba dapat

mempengaruhi tingkat pelaksanaan dan pengungkapan ISR pada

perbankan syariah. Hasil dari penelitaian ini menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan memberikan pengaruh positif yang sigifikan terhadap

pengungkapan ISR. Sedangkan profitabilitas dan praktik manajemen laba

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

4. Anggraeni (2017) meneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi

pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan, komposisi dewan komisaris, dan umur perusahaan dapat

berpengaruh terhadap pegungkapan ISR. Sedangkan profitabiitas dan

Islamic governance tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

5. Penelitian terkait faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR juga

dilakukan oleh Halida (2017). Dengan hasil penelitian yaitu ukuran

perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Sedangkan

profitabilitas, umur perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan ISR.

B. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi terhadap

batasan-batasan berupa norma-norma dan nilai-nilai sosial serta

12

reaksinya sehingga mendorong organisasi agar berperilaku dengan

memperhatikan nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan (Widiawati,

2012). Legitimasi masyarakat merupakan salah satu faktor strategis

bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.

Hal itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengonstruksi strategi

perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di

tengah lingkungan masyarakat semakin maju. Legitimasi organisasi

dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan

dari masyarakat.

Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang

berkenaan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan

politik, sosial ataupun ekonomi. Teori legitimasi didasarkan pada

pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial

dan masyarakat (Ahmad & Sulaiman dalam Widiawati, 2012).

Legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi

perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).

Suatu organisasi mungkin menerapkan empat strategi legitimasi

ketika menghadapi berbagai ancaman legitimasi. Oleh karena itu,

untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan seperti kecelakaan

serius atau skandal keuangan maka upaya organisasi yang dapat

dilakukan yaitu mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan

organisasi untuk meningkatkan kinerja, mencoba untuk merubah

13

persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah

kinerja aktual organisasi), mengalihkan perhatian dengan

mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak

berhubungan dengan kegagalan, dan mencoba untuk merubah

ekspektasi eksternal tentang kinerja.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan

penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan.

Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan dapat

ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai contoh,

kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk

menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan

dengan elemen negatif.

Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka

mengelola legitimasi agar efektif (Pattern dalam Hadi, 2011), yaitu

dengan cara :

1) Melakukan identifikasi dan komunikasi dialog dengan publik.

2) Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial

kemasyarakatan.

3) Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait

dengan masalah tanggung jawab sosial.

Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab perusahaan

kepada stakeholders termasuk lingkungan dan masyarakat.

Pengungkapan informasi didalam laporan keungan adalah tugas

14

perusahaan untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai aktivitas

yang dilakukan perusahaan. Berkaitan dengan teori ini, pengakuan atau

legitimasi perusahaan adalah faktor yang sangat ingin didapatkan oleh

perusahaan melalui pengungkapan informasi di dalam laporan

keuangan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena ingin

mengetahui pengungkapan informasi lingkungan seperti apa yang

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Dengan mengetahui

apakah telah sesuai antara nilai-nilai masyarakat dengan aktivitas

perbankan syariah, maka dapat diketahui tingkat penerimaan

perbankan syariah di dalam masyarakat. Sehingga perbankan syariah

dapat mengetahui bagaimana citra ke-syar’i-annya pebankan syariah di

masyarakat sekitar.

b. Teori Stakeholders

Pengungkapan sosial mulai menjadi bahan pertimbangan bagi para

investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Investor perlu

mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari

dampak yang timbul di kemudian hari sebagai akibat kurangnya

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Teori stakeholders menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas

yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun juga harus

memberi manfaat bagi para stakeholders (pemegang saham, kreditur,

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain)

(Widiawati, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan

15

bahwa teori stakeholders menjelaskan tentang perusahaan sebagai

sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk

kepentingan perusahaannya saja melainkan juga harus memberikan

manfaat kepada para pemangku kepentingan perusahaan tersebut,

seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor,

pemerintah, shareholders, serta masyarakat sekitar perusahaan.

Adapun kategori stakeholders menurut Rhenald Kasali dalam Putri

(2014), yaitu sebagai berikut :

1) Stakeholders internal dan stakeholders external. Stakeholders

internal adalah para pemangku kepentingan yang berada di dalam

lingkungan organisasi (manajer, karyawan, pemegang saham).

Sedangkan stakeholders external ialah para pemangku kepentingan

yang berada di luar lingkungan (supplier, kreditor, investor,

konsumen, analis, pemerintah, pers, masyarakat dan sebagainya).

2) Stakeholders primer, stakeholders sekunder, dan stakeholders

marjinal. Stakeholders primer ialah stakeholders yang paling

mampu, selanjutnya stakeholders yang kurang mampu adalah

stakeholders sekunder. Sedangkan stakeholders marjinal adalah

stakeholders yang biasa diabaikan. Urutan prioritas ini bagi setiap

perusahaan berbeda-beda, meskipun produk atau jasanya sama dan

dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.

3) Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan.

Stakeholders tradisional dapat diartikan stakeholders yang sudah

16

berhubungan dengan organisasi saat ini. Stakeholders tradisional

ini meliputi karyawan dan konsumen. Sedangkan stakeholders

masa depan merupakan stakeholders pada masa depan yang

diperkiran dapat memberikan pengaruhnya bagi organisasi seperti

konsumen potensial, peneliti.

4) Proponents, opponents, dan uncommitted (pendukung, penentang,

dan yang tidak peduli). Di antara stakeholders ada kelompok yang

memihak organisasi (proponents), menentang organisasi

(opponents) dan yang tidak peduli atau abai (uncommitted).

Organisasi perlu untuk mengenal stakeholders yang berbeda-beda

ini, agar dengan jernih dapat melihat permasalahan, menyusun

rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional.

5) Silent majority dan vocal minority (pasif dan aktif). Aktivitas

stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung

perusahaan, tentu ada yang menyatakan penentangan atau

dukungannya secara vocal (aktif) namun ada juga pihak yang

menyatakan secara silent (pasif).

Selain kategori stakeholders tersebut, stakeholders dapat

dikelompokkan berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya

(Azheri, 2011 dalam Savira, 2015), yaitu :

1) Stakeholders publik yang tidak terorganisasi, yaitu stakeholders

individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain, masyarakat,

tokoh masyarakat, pengamat, dan sebagainya.

17

2) Stakeholders publik yang terorganisasi, yaitu stakeholders yang

terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, dimana

pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya

memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan dan

implementasi suatu keputusan.

3) Stakeholders yang terorganisasi secara semu, yaitu stakeholders

yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak

memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan dan

anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga

biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama organisasi.

Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya.

Teori Stakeholders umumnya berkaitan dengan cara-cara

perusahaan dalam mengatur stakeholders-nya. Sehingga pertanggung

jawaban perusahaan juga melihat sisi strategis pada stakeholders. Hal

ini dikarenakan teori stakeholders adalah sebuah prespektif dunia luar

yang dilihat oleh manajemen perusahaan (Gray et al., 1995 dalam

Zanjabil, 2015).

c. Sharia Enterprise Theory

Shariah enterprise theory merupakan enterprise theory yang perlu

diinternalisasikan dengan nilai Tauhid. Slamet dalam Triyuwono

(2006), menyatakan bahwa dalam shariah enterprise theory aksioma

terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya

adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh

18

sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam shariah

enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena

Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya

yang dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah

dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk

menggunakan dengan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh

Sang Pemberi Amanah.

Triyuwono (2006), menyatakan bahwa dalam pandangan shariah

enterprise theory, distribusi kekayaan atau nilai tambah (value-added)

tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam

operasi perusahaan atau partisipan yang memberikan kontribusi

kepada operasi perusahaan, seperti : pemegang saham, kreditur,

karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait

langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang

tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Pada dasarnya

manusia adalah Khalifatullah fil Ardh yang membawa misi

menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia

dan alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap

manusia dan lingkungan alam, maka shariah enterprise theory akan

membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat

(yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan

lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan

19

zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah (Slamet dalam

Triyuwono, 2006).

Menurut shariah enterprise theory, stakeholders meliputi Tuhan,

manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi

satu-satunya tujuan hidup manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah

hanya dibangun berdasarkan ketentuan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholders yang kedua adalah manusia. Dalam hal ini dibedakan

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pihak yang terkait

langsung dengan bisnis perusahaan (direct stakeholders) yang terdiri

dari : pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok,

pemerintah, dan lain-lain. Kelompok kedua yaitu pihak yang tidak

terkait langsung dengan bisnis perusahaan (indirect stakeholders),

yang terdiri dari : masyarakat mustahiq (penerima zakat, infaq dan

shadaqah) dan lingkungan alam. Stakeholders yang ketiga adalah alam.

Alam merupakan pihak yang cukup penting dalam suatu perusahaan.

Hal ini dikarenakan perusahaan berada di atas bumi, menggunakan

energi dari alam, dan mengambil bahan baku juga dari alam. Namun,

sebagai feedback atas hal tersebut alam tidak menginginkan imbalan

materi seperti halnya manusia. Alam hanya ingin mendapatkan wujud

distribusi kesejahteraan berupa kepeduliaan terhadap lingkungan dan

kelestarian alam.

Penjelasan tersebut berarti bahwa shariah enterprise theory

menempatkan Allah sebagai pusat segala sesuatu. Manusia merupakan

20

pihak yang dituntut untuk patuh terhadap semua hukum-hukum Allah.

Hal ini dikarenakan Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia

dan alam semesta. Dalam penelitian ini, Islamic Social Reporting yang

dilakukan oleh perbankan syariah merupakan amanah dan wujud

kepatuhan manusia terhadap hukum-hukum Allah yang tidak terlepas

dari tujuan Islam.

2. Islamic Social Reporting (ISR)

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI (Accounting and

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) yaitu segala

kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi

kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan discresionary

responsibilities sebagai lembaga finansial intermediasi baik itu untuk

individu ataupun untuk institusi (Othman, 2009). CSR dalam Islam disebut

dengan Islamic Social Reporting (ISR). ISR adalah perpanjangan

pelaporan sosial yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas

pandangan masyarakat terhadap peran perusahaan dalam ekonomi tetapi

juga pemenuhan perspektif spiritual untuk pengguna laporan yang muslim

(Haniffa, 2002). Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial Islam akan

berbeda dengan pelaporan sosial konvensional karena prinsip yang

mendasari berbeda meskipun konsep dasarnya yaitu tanggung jawab sosial

dan akuntabilitas ditunjukkan oleh keduanya (Haniffa, 2002).

Pengungkapan tanggung jawab sosial menurut perspektif Islam adalah

sebuah usaha untuk memastikan pemangku kepentingan berhati-hati

mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian prinsip syariah pada suatu

21

aktivitas bisnis untuk membantu mereka dalam membuat keputusan

ekonomi dan keputusan religius untuk memcapai falah (kesuksesan di

dunia dan di akhirat) (Haniffa, 2002).

Dalam pandangan Islam terdapat dua ketentuan umum tentang

pengungkapan yaitu pengungkapan penuh dan sosial akuntabilitas. Konsep

sosial akuntabilitas berhubungan dengan prinsip pengungkapan penuh

dengan tujuan untuk melayani kepentingan pubik. Di dalam konteks

syariah, masyarakat berhak menegetahui efek operasional suatu

perusahaan terhadap kesejahteraan, hal ini telah dianjurkan dalam

ketentuan syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah

melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah atau tidak dan

mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan

tersebut telah tercapai atau belum (Reni, 2015).

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institutions) merupakan organisasi yang mengembangkan

akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia.

AAOIFI telah mengeluarkan aturan umum mengenai pengungkapan

laporan keuangan bagi bank Islam dan institusi keuangan, tetapi aturan

tersebut belum dapat dijadikan sebagai standar pengungkapan tanggung

jawab sosial secara syariah kerena belum terdapat penjelasan mengenai

item-item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan

oleh perusahaan. Tetapi peraturan tersebut belum sepenuhnya mencakup

aspek-aspek syariah atau kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prinsip

22

syariah (Maghfur, 2018). Oleh karenanya salah satu cara yang dapat

digunakan untuk menilai pengungkapan sosial dalam perusahaan Islam

yaitu dengan menggunakan Islamic Sosial Reporting.

Menurut Maali (2006), ada beberapa hal yang penting dalam social

reporting dalam perspektif Islam yaitu pemahaman mengenai

akuntabilitas, keadilan sosial, dan kepemilikan sosial. Akuntabilitas sangat

dipengaruhi oleh hubungan antara individu perusahaan dengan Allah. Hal

ini berdasarkan tauhid (keesaan Allah SWT) dari konsep dasar Islam.

Menurut konsep ini penciptaan atas segala sesuatu itu hanya Allah SWT

semata dan segala sesuatu berasal dari Allah. Adanya konsep keesaan

Allah ini menegaskan bahwa dalam Islam segala sesuatu harus

dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT dan segala sesuatu yang

dilakukan harus sesuai dengan perintah-Nya. Oleh sebab itu, seorang

muslim melakukan kegiatan sosial dan membuat laporannya bukan untuk

finansial semata akan tetapi untuk tujuan yang lebih utama yaitu

mendapatkan ridho Allah SWT.

Keadilan sosial juga merupakan hal yang penting dalam Islamic

Social Reporting. Keadilan sosial yang dimaksud Maali (2006) adalah

berlaku adil kepada siapapun, karena sesama muslim adalah saudara.

Selain itu, seorang muslim tidak boleh melakukan eksploitasi dan tindakan

yang dapat merugikan sesama. Sehingga konsep keadilan sosial dalam

bisnis Islam ini meliputi keadilan kepada karyawan, pelanggan, dan

seluruh anggota masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Kemudian

23

yang penting dalam ISR adalah konsep kepemilikan. Islam mengakui

adanya kepemilikan individu, namun perlu diketahui bahwa kepemilikan

tersebut bukan bersifat kepemilikan yang absolut, karena pada hakekatnya

segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Dalam al-

quran juga dijelaskan bahwa keutamaan dari kepemilikan adalah untuk

mencapai kesejahteraan bersama bukan hanya kepentingan pribadi.

Sehingga pemilik bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang

dimilikinya sesuai perintah Allah SWT dan bertujuan memberikan

manfaat bagi ummat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa

Islam menginginkan adanya keselarasan antara kegiatan ekonomi dengan

spiritual dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam syariah Islam juga

memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari ridho Allah

sebagai tujuan utama dalam membangun keadilan sosial-ekonomi,

memberikan manfaat bagi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan

(Haniffa, 2002). Sehingga dalam menciptakan laporan pertanggung

jawaban tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah Islam yang

berdasarkan atas tiga dimensi tersebut. Selain itu dengan adanya

pengungkapan pelaporan sosial ini berarti sebuah perusahaan yang dalam

hal ini Bank Umum Syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, dan responsibility yang sesuai berdasarkan

konsep corporate governance (Maghfur, 2018).

24

Penelitian ini menggunakan kerangka Islamic Social Reporting

dengan rujukan utama Haniffa (2002) yang dimodifikasi dengan item-item

yang terdapat pada penelitian Othman et.al. (2009). Berikut kelima tema

pengungkapan dalam Islamic Social Reporting yang digunakan dalam

penelitian ini, antara lain :

1. Investasi dan Keuangan

Item yang termasuk dalam indikator investasi dan keuangan adalah

mengenai sumber dana untuk aktivitas investasi dan pembiayaan yang

terbebas dari unsur riba, gharar, dan transaksi yang diharamkan oleh

Islam, serta item mengenai kebijakan organisasi untuk menangani

nasabah yang bermasalah.

2. Produk dan Jasa

Indikator kedua pada indeks ISR yaitu mengenai produk dan jasa.

Item-item pada indikator ini antara lain pengungkapan terhadap

komplain/keluhan nasabah, kualitas dan keamanan produk, dan status

kehalalan produk.

3. Tenaga Kerja

Pada indeks ISR item-item indikator ini tetap menekankan pada

prinsip-prinsip Islam yang meliputi karakteristik pekerja, pendidikan

dan pelatihan, dan persamaan kesempatan.

4. Sosial

Indikator sosial merupakan indikator yang sangat erat hubungannya

dengan konsep tanggung jawab sosial. Indikator sosial pada indeks

25

ISR sebagian besar difokuskan pada pengungkapan terkait dengan

prinsip-prinsip Islam seperti item saddaqah, waqaf, qard hassan, serta

kegiatan amal lainnya.

5. Lingkungan

Indikator lingkungan pada indeks ISR memiliki item yang berkaitan

dalam menekankan pengungkapan terhadap aktivitas dan besarnya

dana yang dikeluarkan organisasi untuk aktivitas lingkungannya.

3. Perbankan Syariah

Perbankan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk

menghimpun dana dari masyarakat dan memutar dana tersebut. Tempat

yang aman untuk menyimpan uang adalah perbankan. Di dalam

perkembangannya, perbankan telah mentransformasikan diri menjadi

lembaga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan

aktivitas ekonominya. Perbankan menjadi harapan masyarakat dalam

peminjaman uang dan pengembangan usaha masyarakat.

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980

melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi

Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam

skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil

Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Tahun 1990, Majelis

Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan

Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18—20 Agustus 1990, Majelis

Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan

perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut

26

kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di

Jakarta 22—25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi

tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak

yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah

berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat

Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1

Nopember 1991 yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992 (Sumber:

www.ojk.go.id).

UU No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa Perbankan Syariah

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan

proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal 1 ayat 13 UU No.

10 tahun 1998 menjelaskan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan

27

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip

penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (Faizah & Hartiyah, 2018).

Dalam paradigma akuntansi Islam bank syariah memiliki fungsi

sebagai berikut (Muhammad, 2005:195-196 dalam Fauziah & Yudho,

2013) :

a. Manajemen Investasi. Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini

berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut

kontrak mudharabah, bank (dalam kapastitasnya sebagai mudharib,

yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain)

menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam

hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana

(shahibul maal), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

b. Investasi. Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada

dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan

menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah.

Rekening investasi dapat dibagi menjadi tidak terbatas (unrestricted

mudharabah) atau terbatas (restricted mudharabah).

28

c. Jasa-jasa keuangan. Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai

jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah

kontrak perwakilan atau penyewaan.

d. Jasa sosial. Konsep bank syariah mengharuskan bank tersebut

melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman kebijakan

(qardh), zakat, atau dana sosial yang sesuai yang sesuai dengan ajaran

Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan

bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya

insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan

lingkungan hidup.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau

kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar melakukan

aktivitas yang lebih banyak, menyebabkan dampak yang lebih besar

terhadap lingkungan dan harus menginformasikan kegiatan sosialnya.

Sehingga semakin besar ukuran perusahaan serta dana yang besar dalam

perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas mengenai

informasi pelaporan perusahaannya (Maulida et al., 2014).

Brigham & Houston (2010) dalam Maghfur (2018),

mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih

untuk tahun yang bersangkutan. Ukuran perusahaan merupakan

karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan stuktur

perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan nilai

total aset perusahaan. Total aset adalah total sumber daya yang dimiliki

29

oleh perusahaan, sehingga perusahaan yang ukurannya besar pasti

memerlukan total aset (sumber daya) yang banyak untuk menjalankan

kegiatan usahanya. Maka dari itu, dalam penelitian ini total aset digunakan

untuk mengukur ukuran perusahaan. Data total aset akan didapatkan dari

laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Total aset akan dibentuk menjadi logaritma natural (ln) agar bentuk data

variabel total aset sama dengan bentuk variabel data yang lainnya.

5. Umur Perusahaan

Haniffa (2002), mengungkapkan bahwa perusahaan dengan umur

yang lebih lama diprediksi akan melakukan penyebaran informasi yang

lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan baru dengan tujuan untuk

mengurangi ketidakpastian risiko operasi dan untuk meningkatkan

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Menurut Untari (2010) dalam

Dewi & Keni (2013), umur perusahaan juga merupakan faktor yang

mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab

sosialnya. Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dalam

mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam kehidupan

perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil

kesempatan dalam lingkungannya untuk mengembangkan usaha.

Disamping itu, perusahaan menunjukkan kemampuan keunggulan dalam

berkompetensi. Dengan demikian semakin lama perusahaan berdiri,

perusahaan tersebut semakin dapat menunjukkan eksistensi dalam

lingkungannya dan semakin bisa meningkatkan kepercayaan investor.

30

6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan laba dari

seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Perusahaan yang

memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor, sehingga

upaya perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada

masyarakat serta calon investornya, yaitu dengan meningkatkan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya, sehingga semakin tinggi

profitabilitas maka semakin besar pengungkapan informasi sosial

(Widiawati, 2012). Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat

efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya.

Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap

penjualan dan investasi perusahaan (Maghfur, 2018).

Penelitian ini akan menggunakan komponen yang ada pada laporan

keuangan yaitu laporan laba rugi untuk mengukur profitabilitas.

Komponen laporan laba rugi yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah return on assets (ROA). Return On Assets (ROA) adalah pengukur

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan laba

dengan jumlah aktiva di perusahaan, semakin tinggi rasio ini maka

semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return on asset (ROA) mampu

merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas

seluruh sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan. ROA

31

sering digunakan oleh top manajemen untuk mengevaluasi unit-unit usaha

dalam perusahaan yang multi-divisional.

Return On Assets (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas

total assets, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan total

aktiva. Return On Assets (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan

dalam mengelola aktiva baik dari modal sendiri maupun dari modal

pinjaman investor, yang akan dilihat seberapa efektif suatu perusahaan

dalam mengelola assets. Semakin tinggi tingkat Return On Assets (ROA)

maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan yang nantinya

akan mendapatkan keuntungan, artinya tinggi rendahnya Return On Assets

(ROA) akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan begitu pula sebaliknya.

7. Islamic Governance Score

Pelaksanaan kegiatan bank syariah harus berdasarkan tata kelola

perusahaan yang baik (Good corporate Governance) dan berdasarkan

prinsip-prinsip syariah atau yang disebut dengan Islamic corporate

governance. Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya harus

berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin terpenuhinya

prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya pengawasan syariah yang

diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rahmayani &

Rahmawaty, 2017).

DPS bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasehat

dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar

sesuai dengan prinsip syariah. Semakin kompeten seorang Dewan

32

Pengawas Syariah pada perusahaan akan menentukan pada meningkatnya

kesehatan perusahaan. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009

menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam di bidang

perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah

Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaan bank

syariah dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam akan berjalan dengan

baik dengan adanya pengawasan DPS. Menurut Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa ―Dewan

Pengawas Syariah merupakan bagian dari organ perusahaan yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan

kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah‖. Dalam peraturan

tersebut pada pasal 40 juga menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah

wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam)

kali dalam 1 (satu) tahun (Nabilah et al., 2018).

Islamic Governance Score (IGS) merupakan proksi dari

karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang diukur dari jumlah DPS,

cross membership, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi

(Farook & Lanis, 2005). Menurut Faizah & Hartiyah (2018), adanya

Dewan Pengawas Syariah ini merupakan sebuah upaya untuk

meningkatkan tata kelola perusahaan pada institusi Islam. DPS harus

terdiri dari ulama yang mengerti akan hukum Islam. Namun dalam

prakteknya terkadang juga didukung oleh ahli perbankan Islam yang juga

33

mengerti akan hukum Islam karena kedua hal tersebut berhubungan dalam

institusi finansial Islam. Fungsi utama dewan ini adalah untuk

mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah. Dengan

kata lain, mereka harus memastikan bahwa bank syariah telah sesuai

dengan hukum Islam seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Sama halnya dengan Dewan direksi, fungsi dan tugas Dewan

Pengawas Syariah dapat dibagi diantara anggota, sehingga memungkinkan

anggota-anggota tertentu fokus pada pelaporan perusahaan. Dewan

Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup banyak dengan beragam

perspektif dan pengalaman dapat mengakibatkan review pada pelaporan

perusahaan yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan

pelaporan sosial perusahaan (Abdullah et al., 2011 dalam Anggraeni,

2017).

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar

variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya

dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang

hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel

tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2011

dalam Maghfur 2018).

Model kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada

gambar 2.1 sebagai berikut :

34

H₁

H₂

H₃

H₄

Sumber: Hasil olah peneliti

Gambar 2.1. Kerangka berfikir

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa model

penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh ukuran

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan Islamic governance score

terhadap Islamic social reporting pada bank umum syariah.

D. Perumusan Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan dan Islamic Social Reporting

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang

diproksikan dengan total aset perusahaan (Maulida et al., 2014). Total aset

perusahaan diperoleh dari laporan keuangan akhir tahun dalam laporan

tahunan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya

informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan

sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak,

serta adanya dugaan bahwa perusahaan kecil memiliki kualitas

pengungkapan yang lebih rendah.

Ukuran Perusahaan

(X₁)

Umur Perusahaan

(X₂)

Profitabilitas

(X₃)

Islamic Governance

Score (X₄)

Islamic Social Reporting (Y)

35

Penelitian yang terkait antara ukuran perusahaan dan ISR pernah

dilakukan oleh Othman et al. (2009) dan Raditya (2012). Hasil penelitian

keduanya selaras dengan kebanyakan penelitian-penelitian terdahulu,

yakni ukuran perusahaan secara positif signifikan mempengaruhi tingkat

ISR. Berdasarkan penelitian Othman et al. (2009), penelitian ini menduga

bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan

pengungkapan ISR secara lebih luas. Berdasarkan uraian diatas dapat

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting.

2. Umur Perusahaan dan Islamic Social Reporting

Haniffah (2002) menyebutkan bahwa perusahaan dengan umur

yang lebih lama kemungkinan akan melakukan pengungkapan yang lebih

luas untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap aturan. Berdasarkan

dari hasil penelitian tersebut perusahaan dengan umur yang lebih lama,

maka perusahaan mengungkapan tanggung jawab sosial lebih luas

dibandingkan dengan perusahaan baru.

Lestari (2013) menyatakan umur perusahaan mencerminkan

pengalaman perusahaan dalam melakukan laporan tahunannya, sehingga

dengan pengalaman tersebut diharapkan perusahaan dapat melakukan

pengungkapan sosial secara lengkap. Umur perusahaan berkorelasi dengan

kualitas informasi akuntansi dan pelaporan sukarela. Hal ini dikarenakan

perusahaan yang lebih lama beroperasi semakin banyak pengalaman dalam

pelaporan keuangan dan lebih banyak mengetahui kebutuhan informasi

36

khalayak tentang perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan

hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting.

3. Profitabilitas dan Islamic Social Reporting

Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba (Maghfur, 2018). Semakin tinggi profitabilitas suatu

perusahaan berarti semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba, sehingga mempengaruhi tingkat pengungkapan yang

dilakukan oleh perusahaan agar dapat menarik minat investor untuk

menanamkan modal pada perusahaan.

Menurut Widiawati (2012) perusahaan dengan profit yang lebih

tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan.

Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk

mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka

dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja

keuangan kepada publik.

Hasil Penelitian Lestari (2013), Eksandy & Hakim (2017), dan

Othman (2009) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan

positif terhadap islamic social reporting. Oleh karena itu, semakin tinggi

profitabilitas maka semakin luas dalam mengungkapkan Islamic Social

Reporting. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut :

37

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social

Reporting.

4. Islamic Governance Score dan Islamic Social Reporting

Islamic Governance Score (IGS) merupakan proksi dari karakteristik

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dari jumlah Dewan Pengawas

Syariah, cross membership, latar belakang pendidikan serta

pengalaman/reputasi (Farook & Lanis, 2005). Lembaga keuangan dengan

Islamic Governance Score yang tinggi akan memiliki beragam perspektif

dan pengalaman yang mengakibatkan review pada pelaporan perusahaan

yang lebih baik terutama dalam hal tata kelola perusahaan dan pelaporan

sosial perusahaan (Abdullah et al., 2011 dalam Anggraeni, 2017). Hal

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Farook & Lanis

(2005) dan Haniffa & Cooke (2000), membuktikan bahwa Islamic

governance score berpengaruh positif terhadap pengungkapan Islamic soial

reporting. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut :

H₄ : Islamic Governance Score berpengaruh terhadap pengungkapan

Islamic Social Reporting.