BAB II

SERTIFIKAT DAN DOKUMEN

A. Load line 1966.

Konvensi ini ditanda tangani pada 5 April 1966. Konvensi ini

bertujuan menetapkan prinsip dan peraturan yg seragam untuk

menentukan batas kapal - kapal yg melayari pelayaran internasional

dapat dimuati guna menjamin keselamatan jiwa dan harta benda di laut.

a) Pemberlakuan Konvensi ini berlaku untuk:

1. Kapal — kapal yg terdaftar di negara penandatangan.

2. Kapal — kapal di teritorial dibawah PBB atau teritorial yang

hubungan Iuar negerinya dibawah Negara penanda tangan.

3. Kapal — kapal yg tdk didaftar yg menggunakan bendera Negara

penandatangan.

4. Annex I berlaku untuk kapal — kapal baru

5. Annex II berlaku untuk kapal baru dan kapal lama

b) Pengecualian Konvensi mi tdk berlaku untuk

1. Kapal baru yang panjangnya kurang dari 24 m.

2. Kapal lama yg kurang dari 150 gross ton.

3. Kapal perang.

4. Kapal pesiar yang tidak disewakan.

5. Kapal penangkap ikan.

c) Pembebasan

1. Kapal yang melayari pelayaran International yang terletak dekat

perbatasan dapat dibebaskan dari aturan ini asalkan hanya

berlayar antara 2 pelabuhan berdekatan dalam daerah pelayaran

yang terlindung asalkan disetujui pemerintah-pemerintah Negara

tsb

2. Kapal — kapal yg bentuknya khusus .Pemerintah Negara

tsb.menyampaikan pada IMO mengenai pembebasan tsb.

3. Kapal yang secara normal tdk melayari pelayaran international

tetapi sekali waktu harus melayari pelayaran internasional.

B. MARPOL

1) The International Convention for the prevention of pollution from

ships (Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dan

kapal), Merupakan konvensi utama yg mengatur pecegahan

pencemaran thd lingkungan laut oleh kapal yg berasal dari

pengoperasiannya atau kecelakaan kapal. Konvensi ini disahkan pd

tgl 2 Nopember 1973 di IMO, yg pd awalnya berisi ketentuan

pencemaran oleh minyak , bahan kimia, bahan berbahaya dalam

paket, limbah dan sampah. MARPOL protokol 1978 disahkan pd

konferensi TSPP (Tanker Safety and pollution Prevention) Februari

1978, dIm rangka merespon kecelakaan kapal tanker 1976/1977.

Karena MARPOL 1973 tidak kunjung diberlakukan, maka

MARPOLProtokol 1978 menelan induknya MARPOL 1973. Marpol

1973/1978 akhirnya diberlakukan pd tgl 2 Oktober 1983. Konvensi

MARPOL terdiri dan 6 ANNEX (Lampiran

2) Konvensi ini terdiri dari 6 Annexes2O Articles Protocol 1978 dan

Protocol

1997.

a) ANNEX I Peraturan Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh

minyak.

b) ANNEX II Peraturan Pengawasan Pencemaran oleh zat cair

beracun yang diangkut dalam bentuk curah.

c) ANNEX III Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh Zat

Berbahaya yang diangkut dalam kemasan.

d) ANNEX IV Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh kotoran

(Sewage) dan kapal.

e) ANNEX V Peraturan Pencegahan Pencemaran oleh sampah

f) ANNEX VI Peratu ran Pencegahan Pencemaran Udara dan

kapal

PENJELASAN DARI ANNEX I

- Pencegahan pencemaran oleh minyak, diberlakukan pd tgl 2

Oktober 1983.

- Annex I ditetapkan berkaitan dengan tenggelamnya kapal tanker

TORREY CANYON”, ketika memasuki English Channel dan

menumpahkan 120.000 ton minyak mentah kelaut pada tahun

1967. Berbagai pertanyaan timbul tentang langkah2 yang harus

diambil untuk mencegah pencemaran laut dan tidak adanya

suatu sistem yg menyediakan kompensasi setelah terjadinya

kecelakaan dilaut yang mengakibatkan pencemaran.

- Meskipun pencemaran lingkungan laut akibat kecelakaan

mempunyai dampak negatif yg luar biasa, namun konferensi

menganggap bahwa pencemaran karena pengoperasian kapal

masih merupakan ancaman yang lebih membahayakan

- Karenanya Annex I ini Iebih merupakan penjabaran lebih lanjut

dan konvensi OILPOL 1954 yang mencakup pencegahan dan

penanggulangan pencemaran oleh minyak.

- Arah kebijakan yang diambil

a) KONSTRUKSI

1. Segregated ballast tank (SBT).

2. Dedicated ballast tank.

3. Pembatasan ukuran tanki.

4. Subdivision and stability.

5. Protective location of SBT(double hull).

6. Retention on board..

b) PERLENGKAPAN

1. Oily Water Separator.

2. Oil Discharge Monitoring and Control system.

3. Interface Detector

4. In stalasi pembuangan kedarat.

5. Oil record book.

6. SOPEP.

c) PENGAWASAN

1. Kadar buangan.

2. Daerah buangan.

3. Receiption facility.

4. Penegakan hukum.

d) Persyaratan konstruksi

- Tanki tanki untuk oil residu (sludge).

- Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih harus dilengkapi

dengan tanki yang kapasitasnya sesuai dengan tipe

mesin dan lamanya perjalanan.

- untuk menampung oil residu yang berasal dan

purification of fuel, minyak lumas dan kebocoran minyak

di kamar permesinan.

- Pipa ke dan dan sludge tank tidak boleh ada hubungan

langsung keluar kapal selain melalui discharge

connection

- Pemisahan minyak dan air balast dan pengangkutan

minyak di tanki fore peak

- Di kapal kapal yang penyerahannya setelah 31

Desember 1979 ukuran GT 400 atau lebih selain dan

kapal tanker dan kapal tanker yang penyerahannya

sesudah 31 Desember 1979 ukuran GT 150 atau lebih

tidak boleh membawa ballast dalam tanki bahan bakar.

- Bila kebutuhan untuk membawa bahan bakar dalam

jumlah yang besar sehingga perlu membawa air ballast

yang bukan ballast bersih dalam tanki bahan bakar,

ballast tersebut harus dibuang ke receiption facility atau

ke laut sesuai aturan dan harus di catat dalam oil record

book.

- Di kapal GT 400 atau lebih yang kontraknya sesudah 1

Januari 1982 dan dalam hal tidak ada kontrak yang

peletakan lunasnya sesudah 1 Juli 1982 minyak tidak

boleh diangkut

Chapter IV Persyaratan untuk cargo area di kapal tanker.

A. Konstruksi:

Regulasi 18. Segregated Ballast Tank.

Setiap kapal tanker 20 000 ton DWT atau lebih dan product tanker

ukuran 30 000 ton DWT yang penyerahannya sesudah 1 Juni

1982 harus dilengkapi dengan Segregataed ballast tank.

Kapasitas dan SBT harus ditentukan bahwa kapal dapat

beroperasi dengan selamat dalam kondisi ballast tanpa

mengharuskan mengisi ballast dalam tanki muatan. Dalam segala

hal bagaimanapun kapasitas dan SBT sekurang kurangnya bahwa

dalam setiap kondisi ballast dalam bagian pelayaran termasuk

kondisi dalam lightweight tambah SBT draft dan trim kapal

memenuhi persyaratan berikut :

1. Moulded draft tengah tengah (dm) :

dm = 2.0 +0.02 L

2. Trim by the stern tidak lebih dari

3. Dalam setiap keadaan propeller tenggelam

Oil tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 1 Juni 1982 yang

mempunyal penataan ballast khusus.

Bila sebuah kapal tanker diserahkan pada atau sebelum 1 Juni 1982

dikonstruksikan dan dioperasikan dengan cara sedemikian bahwa

dalam setiap kondisi memenuhi persyaratan mengenai draft dan trim

tanpa menggunakan ballast water dibebaskan dan persyaratan SBT

asalkan persyaratan berikut dipenuhi :

1. operasional procedure dan pengaturan ballast disyahkan oleh

Pemerintah

2. Perjanjian dicapai antara Administration dan Pemerintah Negara

Pelabuhan

3. IOPP certificates diendorsed bahwa kapal dioperasikan dengan

pengaturan ballast khusus.

Ballast tidak boleh diangkut dalam tanki minyak kecuali dalam

keadaan yang jarang terjadi misalnya karena. kondisi cuaca untuk

keselamatan kapal Nakhoda menginginkan penambahan air ballast.

Pemerintah yang telah mengendorsed IOPP cert denganpengaturan

ballast khusus harus menginformasikan ke IMO.

Oil tanker 70 000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya sesudah

31 Desember 1979.

Oil tanker 70.000 ton DWT atau lebih harus dilengkapi dengan SBT

yang memenuhi persyaratan sesuai konvensi ini.

Protective location of SBT’

Pada setiap tanker crude oil 20.000 ton DWT atau lebih dan product

carrier 30.000 ton DWT atau lebih penyerahan sesudah 1 Juni 1982

SBT yang terletak dalam panjang dan tanki muatan harus melindungi

keluarnya minyak apabila terjadi tubrukan atau kandas.

Persyaratan double hull dan double bottom bagi tanker yang

penyerahannya sesudah 6 Juli 1996

Aturan mi berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT atau lebih yang

penyerahannya pada atau sesudah 6 JuN 1996:

Setiap oil tanker 5000 ton DWT atau lebih harus memenuhi

persyaratan sbb:

Keseluruhan panjang dan cargo tank dilindungi oleh ballast tank atau

ruang lain selain dan ruang muat minyak

Reg 20 Double hull and double bottom untuk untuk tanker yang

penyerahannya sebelum 6 July 1996

Kecuali dinyatakan lain berlaku untuk:

Kapal tanker 5000 ton DWT yang penyerahannya sebelum 6 Juli 1996

yang didistilasi.

Untuk maksud aturan ini :

1. Heavy diesel oil berarti diesel oil selain dan yang didistilasi dimana

lebih dari 50 procent dan volume distilsi pada tempeatur tidak lebih

dan 340 derajat celcius bila dites dengan dengan metode yang

disyahkan IMO

2. Fuel oil berarti distilasi berat atau residu dan crude oil atau dicampur

dan material tersebut dengan maksud digunakan untuk bahan bakar

untuk produksi panas atau tenaga dengan kualitas yang sama dengan

spesifikasi yang disyahkan IMO

Kategori dan kapal tanker

1. Kategori 1 oil tanker berarti berarti sebuah kapal tanker ukuran 20.000

ton DWT atau yang membawa crude oil,fuel oil,heavy diesel oil atau

minyak lumas sebagai muatan dan tanker 30.000 ton DWT atau lebih

yang membawa mnyak selain dan tsb terdahulu.

2. Kategori 2 oil tanker berarti tanker 20.000 ton DWT atau membawa

crude

oil,fuel oil,heavy diesel oil atau minyak lumas sebagai cargo dan

tanker 30.000 ton DWT atau lebih membawa minyak selain itu yang

memenuhi persyaratan oil tanker yang penyerahannya sesudah 1 Juni

1982.

3. Kategori 3 oil tanker berti sebuah oil tanker 5.000 ton DWT atau lebih

tetapi kurang dan 20.000 ton untuk crude oil tanker atau kurang dan

30.000 ton untuk tanker lainnya.

4. Tanker yang terkena aturan mi harus memenuhi semua persyaratan

paling lam bat tgl 5 April 2005

Rg.21 Pencegahan pencemaran dan tanker yang membawa heavy grade oil

sebagai muatan.

Berlaku untuk oil tanker 600 ton DWT.

Yang dimaksud dengan heavy grade oil adalah :

a. crude oil yang densitynya pada 15 derajat celcius Iebih tinggi dan

900 kg/m3

b. Bahan bakar yang densitynya pada 15 derajat celcius lebih dan

900 kg/m3 atau kinematic viscosity pada 50 derajat C lebih dan

180 mm2/s

c. Bitumen,tar dan emlsinya.

Kapal-kapal yang terkena aturan mi harus memenuhi persaratan:

Bila ukuran 5000 ton DWT atau Iebih harus dilengkapi dengan double

hull dan double bottom.

Bila ukuran 600 ton atau lebih tetapi kurang dan 5000 ton harus

dilengkai double bottom atau space dan wing tank dan spa

Reg. 22 perlindungan dan pump room

Berlaku untuk kapal tanker ukuran 5000 ton DWT atau lebih yang

dibangun pada atau sesudah 1 Januari 2007. Pump room harus

dilengkapi dengan double bottom sedemikian sehingga pada setiap

cross section dalam dan setiap double bottom tank atau space tinggi

(h ) antara dasar dan pump room base line kapal diukur tegak lurus ke

base line tidak kurang dari :

h = B/15(m) atau

h = 2m mana yang lebih kecil.

Nilai minimum h = 1 m

Pompa ballast harus dilengkapi dengan arrangement yang mencukupi

untuk menjamin pengisapan yang efisien dan tanki double bottom.

Bila luapan dan pump room tdk akan mempengaruhi pompa sistim

balaast doumble bottom tdk diperlukan

Reg 26.Pembatasan ukuran tanki

Diberlakukan terhadap tanker GT 150 atau lebih yang penyerahannya

sesudah 31 Desember 1979

Suatu tanker GT 150 atau lebih yang penyerahannya sesudah 1

Januari 1977 dan kontrak pembuatannya sesudah 1 Januari 1974

atau bila tdk tdk ada kontrak yang peletakan lunasnya sesudah 30

Juni 197 Panjang tanki maximium 10 meter atau :

a. (0,5 bi/membujur)

b. (0,25 bl/B B +0,1 ) L tetapi tdk boleh lebih dai 0,2 L bila tdk

mempunyai sekat + 0,15 ) L bila mumpunya sekat membujur di

tengah.

Bila ada 2 atau lebih sekat membujaur maka panjang tanki:

wing tank 0,2 L

centre tank :

bila b1/B sama atau lebih dan 1/5 0,2 L

bila kurang dan 1/5 maka panjang tanki

(0,5 bl/B+0.1) L

L = panjang kapal, bl=lebar wing tank,B lebar kapal.

SLOP TANK

o Berlaku untuk tanker GT 150 atau lebih

o Setiap kapal harus dilengkapi dengan Slop tank untuk

menampung balast kotor dengan kapasitas minimum 3% dan

kapasitas muat kapal,kecuali pemerintah dapat menyetujui :

o 2% untuk tanker yang air pencuci tankinya dapat digunakan

lagi untuk mencuci tanki lain atau yang dilengkapi COW dan

SBT.

o 1% tanker kombinasi.

o Slop tank harus didisain terutama kedudukan dan inlet, outlet,

bafflet atau weirs bila dilengkapi untuk mencegah gejolak

pencampuran minyak dengan air.

o Tanker 70.000 ton DWT atau lebih yang penyerahannya

sesudah 31 Desember 1979 sekurang kurangnya harus

dilengkapi dengan 2 slop tank

o Penataan pompa, pipa dan pembuangan

Di setiap tanker manifold pembuangan untuk dihubungkan

dengan receiption facity guna pembuangan ballast kotor

harus terletak di dek terbuka pada kedua sisi kapal.

Pada tanker GT 150 atau lebih pipa untuk pembuangan air

ballast atau air bercampur minyak dan daerah ruang muat

ke laut harus mengarah ke dek terbuka atau ke lambung

kapal diatas ganis air pada kondisi draft terdalam.

Untuk tanker GT 150 atau lebih yang penyerahanya

sesudah 31 Desember 1979 harus ada cara untuk

menghentikan pembuangan kelaut.

Balast kotor atau air bercampur minyak dan suatu posisi di

upper dek atau diatasnya yang manifold untuk

pembuangan itu kelihatan. Peralatan penyetopan itu boleh

tidak dipasang bila ada sisi tim komunikasi yang efektif

seperti telepon atau peralatan radio antara posisi

pengawasan dan posisi kontrol pembuangan.

Pada setiap tanker yang penyerahannya sesudah I Juni 1982 harus

dilengakapi dengan SBT atau COW harus memenul-il persyaratan

berikut :

1. Harus dilengkapi dengan sistim pipa yang didisain dan dipasang

sedemikian sehingga minyak dalam pipa se minimum mungkin.

2. Peralatan harus dipasang untuk mengeringkan semua pompa

muatan dan pipa pipa setelahselesai pembongkaran muatan,bila

perlu dengan hubungan sebuah peralatan stripping.Pipa dan pompa

pengering harus bisa membuang ke darat atau ke slop tank.Untuk

pembuangan ke darat suatu pipa khusus berdiameter kecil harus

tersedia dan dihubungkan ke kran manifold.

3. Pada setiap tanker pembuangan ballast kotor atau air bercampur

minyak dan daerah cargo harus berada diatas garis air, kecuali :

Seregated ballast dan ballast bersih dapat dibuangdi bawah garis

air bila di pelabuhan atau terminal atau di laut dengan sistim

gravity atau di laut dengan porn pa bila pertu ran air ballast

memenuhi.

Persaratan aturan D-1.1 dan International Convention for the

Control and Management of Ships Ballast Water and

SEDIMENTS.

Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum 31 Desember

1979 yang tanpa modifikasi tidak mampu membuang segregated

ballast diatas garis air dapat membuang di bawah garis air di laut

dengan persaratan bahwa permukaan dan air ballast telah diteliti

sebelum pembuangan untuk meyakinkan bahwa tidak ada

kontaminasi dengan minyak.

Tanker yang penyerahannya pada atau sebelum I Juni 1982 yang

beroperasi dengan sistim Dedicated Ballast Tank yang tanpa

modifikasi tidak mampu untuk membuang di atas garis air dapat

diijinkan pembuangan di bawah garis air dengan persaratan

harus diawasi sesuai aturan 18.8.3 (hanya untuk product carrier

yang di lengkap dengan oil content meter yang di akui)

Setiap tanker GT 150 atau Iebih yang penyerahannya sesudah 1

Januari 2010 yang telah dipasang sea chest yang secara

permanen dihubungkan dengan sistim pipa muatan harus

dilengkapi dengan kedua persaratan yaitu sebuah sea chest dan

sebuah inboard isolation valve.Sebagai tambahan dan valve mi

sea chest harus bisa diisolasi dan sistim pipa muat bila pemuatan

sedang berlangsung

Equipment (Peralatan)

1. Dari ruang permesinan

Perlalatan penyaring minyak (oil filtering)

a. Setiap kapal ukuran GT 400 atau lebih tetapi kurang dan CT 10000

harus dilengkapi dengan oil filter yang menjámin bahwa setiap

campuran berminyak yang dibuang melewati alat itu kandungan

minyaknya tidak melebihi 15 ppm.

b. Setiap kapal ukuran GT 10 000 atau lebih harus dilengkapi dengan

oil filter yang menjamin bahwa setiap campuran berminyak yang

dibuang melewati peralatan tersebut kandungan minyaknya tidak

boleh melebihi 15 ppm dan sebagai tambahah dilengkapi dengan

alarm yang menunjukkan bila level itu dilebihi dan sebagai tambahan

harus ada sistem yang yang akan menghentikan pembuangan bila

kadar minyaknya melebihi 15 ppm.

2. Dan cargo area di kapal tanker

Oil discharge monitoring and Control system

Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil disharge

monitoring and control system yang disyahkan Pemerintah. Dengan

pertimbangan sistim mi bersama dengan sistim oilcontent meter

harus menggunakan spesifikasi yang direkomendasi oleh lMO.

System harus dilengkapi dengan alat recording yang merecord terus

menerus record dan pembuangan dalam liter per mu dan jumlah

total yang dibuang atau oil content dan kecepatam pembuangan.

Record ini harus ditandai dengan tanggal dan waktu dan harus

disimpan sekurang kurangnya 3 tahun. Oil discharge monitoring dan

control system harus langsung beroperasi bila ada pembuangan

kelaut dan pembuangan harus langsung berhenti bila kecepatan

pembuangan melebihi dan yang diijinkan. Setiap kegagalan dan

sistim mi juga akan menghentikan pembuangan. Dalam hal

kerusakan alat ini sistim manual alternatif dapat digunakan tetapi

defective unit harus dapat beroperasi secepat mungkin.

PSCO dapat mengijinkan satu kali ballast voyage ke pelabuhan

perbaikan untuk memperbaiki sistim monitor dan kontr.

Reg 32 Oil/water interface detector

Tanker CT 150 atau lebih harus dilengkapi dengan oil/water interface

detector yang efektif yang disyahkan Pemerintah untuk mengetahui

dengan cepat dan akurat batas permuakaan minyak dan air dalam

slop tank dan harus bisa digunakan di tanki lain dimana pemisahan

air dan minyak berlaku dan mana akan dibuang ke laut.

Reg.33, Persyaratan Crude Oil Washing.

1. Setiap Crude oil tanker 20.000 ton atau lebih yang

penyerahannya sesudah I Juni 1982 harus dilengkapi dengan

sebuah sistem pembersihan tanki menggunakan Crude Oil

Washing. Pemerintah harus memastikan bahwa sistim ini

memenuhi persyaratan dalam waktu satu tahun sesudah tanker

mi pertama kali mejalani trayek mengangkut crude oil atau pada

akhir voyage ke tiga

2. Crude Oil Washing harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

PemerintahPemerintah harus mengusahakan setiap pelabuhan

dilengkapi dengan sarana penampungan minyak kotor atau balast

kotor.Untuk memungkinkan pipa dan penampungan didarat dapat

dihubungkan dengan pipa pembuangan dikapal harus disediakan

sambungan standar dengan ukuran.

o Penjelasan Ukuran

o Diameter luar 215 mm

o Diameter dalam sesuai tbl pipa

o Baut dalam flens 6 lobang diameter 22 mm

o Tebal flens 20 mm

o Baut 6 buah diameter 20 mm

3) Sources and Percentages of Oceanic Oil Pollution

Type of Oil Pollution Millions of

Gallons

Percentage of

World Total

Ship Source Oil Spills 37 5.24

Vessel Maintenance 137 19.4

Offshore Drilling 15 2.12

Natural Seeps 52 8.78

Up in Smoke 92 13.03

Down the Drain 363 51.42

Total World Oil

Pollution 706 100

C. DOKUMEN DAN SERTIFIKAT YANG HARUS ADA DIKAPAL

A. KAPAL YANG TERKENAN PERSYARATN KONVENSI

a. Semua kapal

Nationality Certificater or Ship’s Register

1. International Tonnage Certificate.(TMS art.7)

2. International Load Line Certificate.atau

International Load Line Exemption Certificate (LL artl6 and

Protocol art 18)

3. Intact Stability Booklet.(Solas 11-1/22,25-8)

4. Damage Control Booklets.(Solas 11-1/23,23-1,25-8)

5. Minimum safe Manning Document(Solas V/14.2.)

6. Fire Safety training manual(Solas 11-2/15.2.4)

7. Fire Control Plan/booklet(Solas 11-2/15.2.4)

8. On board training and drill record(Solas 11-2/15.2.2.5)

9. Fire safety operational booklet (Solas 11-2/16.2)

10. lnternational Clii Pollution Prevention Certificate.(Marpol Annex

1/26)

11. Oil Record Book (Marpol Annex 1/20)

12. Certificates for Master,Officers and ratings(STCW art VI,Regl/2,A-

l/2)

13. Shipboard Oil Pollution Emergency Plan(Marpol I/26)International

Sewage Pollution Prevention Certificate (Marpol Annex lV/5)

14. Garbage Record Book (Marpol Annex 5/9)

15. Garbage Management PIan(Marpol V/9)

16. Voyage data recorder system-certificate of compliance (Solas

V/18.8)

17. Cargo Securing Manual (Solas Vl/5.6,Vll/5)

18. Document of Compliance (Solas lX/4,ISM 13)

19. Safety Management Certificate(Solas IX/4)

20. lnternational Ship Security Certificate ataulnterimS.S.Certificate

(Solas Xl-219.1.1)

21. Ship Security Plan and Associated records

22. Continous Synopsis Record (Solas Xl-115)

B. Tambahan untuk Passenger ship.

1. Passenger Ship Safety Certificate(SolasI/1 2)

2. Exemption Certificate (when exemp.granted)

3. Special Trade passenger ship safety certicate,special trade

passenger space cert.

4. Search and rescue cooperation plan (solas V/7.3)

5. List of operational limitation (Solas V/30)

6. Decision support system for Masters (Solas 111/29)

b. Tambahan untuk kapal cargo

1. Cargo Ship Sfety Construction Certificate (Solas 1/12)

2. Cargo Ship Safety Equipment Certificate(Solas 1/12)

3. Cargo Ship Safety Radio Certificate(Solas 1/12)

4. Cargo Ship Safety Certificae,lf applicable

5. Exemption Certificate ,if applicale

6. Document ofauthorization for the carriage of grain (Solas

V119).

7. Certicate of insurance or other financial security in respect of

civil liability for oil pollution damage(For tanker>DWT 2000) dc

1992 article Vll.(Only for tanker DWT 2000 or more)

8. Enhanced survey report file (Bulk carriers and tankers)(Solas

Xl1 /2.Res.A744(18).

9. Record of oil discharge monitoring and control system for the

last ballast voyage(Marpol Annex I Reg.15(3)(a)

10. Cargo Information (Solas Vl/2 ,Xl 1/1 0).

11. Bulk Carrier Booklet(Solas Vl/7,Xl 1/8

12. Dedicated Clean Ballast Tank Operation Manual(Marpol Annex

reg.1 3A

13. COW Manual

14. Condition Assessment scheme (CAS) Statement of

Compliance,CAS Final report and Review

15. Hydrostatically Balance Loading (HBL) Operational Manual(

Marpol Anex I res.MEPC.95(46) Reg.13 G

16. Oil Discharge Monitoring and Control ODMC) Operational

manual(Marpol Annex I Reg,1 5(3)(c)

17. Subdivision and stability information (Marpol Reg.25

c. Tambahan untuk kapal NLS

1. International Pollution prevention Certificate for the

Carriage of Noxious Liquid Substances in

Bulk.(NLSCert.)(Marpol Annexll Reg,11 danl2A)

2. Cargo Record Book.(Marpol A ll.Reg9)

3. Procedures and Arrangement Manual ( P AManual)(Marpol

Annex II Reg,5,5A dan 8)

4. Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious

Liquid Substances.(Marpol Annex II Reg.16).

d. Tambahan untuk kapal DG

1. Document of Compliance with special requirements for

carrying dangerous goods.(Solas 11-2/19.4)

2. Dangerous goods manifest or stowage plan(Solas

Vll/4.5,Vll/7-2,Marpol Annex lii reg.4

e. Tambahan untuk kapal INF Cargo

International Certificate of Fitness for the Carriage of INF

Cargo.(Solas VII/16.INF Code Res.MSC.88(71) par 1.3)

f. Tambahan untuk kapal nuklir

Nuclear Ship (Cargo or Passenger) Safety Certificate

(SolasVill/lO)

C. Sertifikat lain

a) Special purpose ship Safety certificate.(Res.A.534(13).Solas

1/12)

b) Certificate of fitness for Offshore Support Vessels.

c) Diving System Safety Certificate.

d) Dinamical Support Craft Construction and Equipment

Certificate.

e) Mobile Offshore Drilling unit Safety Certificate.

f) Wing-In-Ground (WIG) Craft(MSC cir.1054)

g) Permit to operat

II. DOKUMEN BAGI KAPAL YANG NON KONVENSI

a. Surat tanda kebangsaan (SuratLaut/Pas Besar / Pas kecil)

b. Surat ukur (untuk kapal GT 7 atau lebih).

c. Buku sijil

d. Setifikat Keselamatan.

e. Sijil sekoci.

f. Sijil kebakaran

g. Fire cotrol plan

h. Sertifikap Pencegahan Pencemaran

i. oleh minyak (IOPP Cert.) untuk tanker GT 150 atau Iebih dan

non tanker GT 400 atau lebih

j. Oil Record Book untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non

tanker GT 400 atau lerbih

k. Record 0DM and Control system untuk tanker CT 10.000 atau

lebih.

l. SOPEP untuk tanker GT 150 atau lebih dan Non tanker GT

400 atau Iebih

m. DOC dan SMC bagi yang berukuran GT 500 atau Iebih

n. Utk kapal pengangkut NLS harus ada NLS Certificate,PA

Manual,Cargo Record Bookdan SMPEP

o. Bagi kapal pengangkut Muatan Berbahaya harus ada

Docoment of Compliance for Carryiang Dangerous Goods

p. Untuk High Speed Craft hrs ada sertifikat High Speed craft,ljin

Operasi dan Crew mempunyai Brevet A atau A dan B

q. Minimum Safe Manning Certificate

r. Sertfikat dan Perwira dan ABK

s. Sertifikat Garis Muat (Load Line Certificate)

t. Crew List

u. Cargo Manifest (Daftar muatan)

v. Surat Persetujuan Berlayar dan Pelabuhan terakhir

w. Sertifikat bebas Tikus dan

x. Buku Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan

ANNEX II

Peraturan untuk pengawasan pencemaran oleh zat cair

beracun(Noxious Liquid Substances)

Diberlakukan secara bertahap sesuai amendmennya

.Amendmen 1989 yg memberlakukan IBC Code dan BCH

Code berlaku sejak 13 Okt 1990.Amendmen 1992 berlaku

sejak I Juli 1994.Amendmen 1994 mengenai pengawasan

PSCO berlaku sejak 3 MARET 1996.

Kapal kapal pengangkut NLS sesudah disurvei diberikan

Sertifikat International Pollution Prevention Certificate For

The Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk atau

sering disebut NLS Certificate

Sertifikat berlaku untuk 5 tahun dengan persyaratan harus

diendors tiap tahun.

Survei survei yang dlaksanakan sehubungan dengan sertifikat

tersebut adalah:

1. Initial survey sebelum kapal dioperasikan untuk partama

kali.

2. Annual survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau sesudah

Anniversary date dan sertifikat.

3. Intermediate survey dalam waktu 3 bulan sebelum atau

sesudah Anniversary date ke 2 atau ke 3.

4. Renewal survey setiap 5 tahun atau sesuai masa laku

sertifikat.

5. Additional survey apabila dibutuhkan.

Bagi kapal kapal yang sudah disurvei dan diberikan

sertifikat berdasarkan International Bulk Carrier Chemical

Code(IBC Code) atau Bulk Chemical Code (BCH Code) tidak

perlu disurvei lagi untuk mendapatkan NLS Cert.Disamping itu

kapal ini juga harus dilengkapi dengan IOPP Certificate

PEMBAGIAN ZAT CAIR BERACUN

Zat cair beracun dibagi dalam 4 kategori yaitu:

1. Kategori X yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang kelaut

dan pencucian tanki muatan atau dan ballast yang dimuat

ditanki muatan akan menimbulkan bahaya yang besar (major

hazard) baik terhadap sumber hayati laut atau kesehatan

manusia atau menimbulkan ancamah serius terhadap

penggunaan laut secara sah Iainnya ,karenanya tdk boleh

dibuang kelaut.

2. Kategori Y yaitu zat cair beracun yang apabila dibuang ke laut

akan menimbulkan bahaya (hazard) balk terhadap sumber

hayati laut atau kesehatan manusia atau menimbulkan

ancaman terhadap penggunaan laut secara sah lainnya

karenanya hanya kwalitas dan jumlah yang terbatas yang

dapat dibuang kelaut.

3. Kategori Z yaitu zat cair yang apabila dibuang kelaut akan

menimbulkan bahaya kecil (minor hazard)thd Iingkungan dan

kesehatan manusia karenanya memboplehkan pembatasan

yang kurang kuat thd pembuangan kelaut.

4. OS (other subctances) yaitu yg termasuk zat lain dalam

Chapter 18 dan IBC Code yang tidak termasuk X,Y atau Z

yang sampaimsaat mi belum menimbulkan bahaya terhadap

Iingkungan laut.

Contoh zat cair beracun

Kategori X:

Aceton Cyanohydrin ,Acrolein Diclo ro Benzenes,Carbon

disulphide,Cresols,PhosphOrUS dll

Kategori Y

Allyl Alcohol, Ammonia, Beflziene chloride,Carbon Tetra

chloride,Chloroform,dll

Kategori Z:

Acetic Aceid,lso Amyl Acetate,Amiline,Ethyi Acetate,Silicon

Tetrachloride,dd

Pengawasan

1. Pemerintah tiap Negara harus menunjuk Surveyor

surveyor untuk mengawasi pelaksanaan dan Aturan mi

dan mengawasi sesuai guideline dan IMO.

2. Nakhoda nakhoda kapal yang mengangkut zat cair

beracun harus menjamin bahwa semua ketentuan-

ketentuan teiah dipenuhi dan Cargo Record Book dilsi

sesuai ketentuan.

Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori X:

1) Sesudah selesai pembongkaran sebelum kapal

berangkat tanki harus diadakan pencucian pendahuluan

(pre wash) dan air pencucian dibuang ke Receiption

Facility sampai konsentrasj zat cair beracun dalam aliran

kurang dan 0,1% dalam berat kemudian dipompa

sampai kosong kecuali untuk jenis pospor konsentrasi

dalam aliran kurang dan 0,01 % dalam berat.

2) Bila kemudjan air ditambahkan kedalam tanki, air

pencucian dapat dibuang kelautsesual dengan

persyaratan:

a) Kapal berada diluar daerah khusus.

b) Kapal sedang berlayar dengan kecepatan 7 knots

untuk yang digerakkan mesin dan 4 knots untuk yang

ditunda.

c) Lubang pembuangan berada dibawah garis air.

d) Pembuangan pada pada jarak tidak kurang dan 12 mu

dan daratan dengan kedalaman tidak kurang dan 25

meter.

Pengawasan terhadap kapal pengangkut zat cair kategori Y:

Sesudah selesai pembongkaran tanki dicuci (pre wash)

sampai sisa muatan dalam tanki tidak lebih darrl 1 M3 atau

1/3000 kapasitas tanki dan dibuang ke Receiotion Facility.

Kemudian apabula ditambahkan air dapat dibuang ke laut

dengan persyaratan:

a) Kapal sedang berada diluar daerah khusus

b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knots untuk

yang bermesin dan 4 knots untuk yang digandeng.

c) Konsentrasi zat beracun diar baling baling tidak

melebihi 1 ppm.

d) Pembuangan dilaksanakan tidaki kurang dan 12 mu

dan daratan pada kedalaman lebih dan 25 mtr.

Pengawasan untuk katagori Z

1. Selesai bongkar sebelum meninggalkan pelabuhan tanki

harus dicuci (pre wash) sampai sisa muatan tidak lebih

dari 3 M3 atau 1/1 000 kapasitas tanki

2. Kemudian apabila ditambahkan air dapat dibuang ke laut

dengan persyaratan:

a) Kapal berada diluar daerah diluar daerah khusus.

b) Kapal sedang berlayar dgn kecepatan 7 knot untuk

yang bermesin dan 4 knot untuk yang digandeng.

c) Pembuangan dibawah garis air.

d) Kapal berada lebuh dan 12 mit dan daratan pada

kedataman 25 mtr atau lebih

Atas permintaan Nakhoda pre wash dapat ditiadakan dengan

syarat:

a) Tanki bekas pembongkaran ticlak akan dicuci karena

akan dimuat jenis yang sama atau yang dapat

digabungkan.

b) Tanki bekas pembongkaran tdk akan dicuci dilaut dan

akan dcuci dipelabuhan lain asal ada jaminan tertulis

dan pelabuhan tersebut.

c) Sisa muatan dihilangkan dengan sistm ventilasi yang

disetujui Pemerintah berdasarkan standar IMO.

Untuk kategori OS tidak perlu diadakan prewash’ dan dapat

dibuang kelaut dengan persyaratan:

a) Kapal sedang berlayar diluar daerah khusus.

b) Kecepatan tidak kurang dari 7 knot bagi yang

bermesin dan 4 knot bagi yang digandeng.

c) konsentrasi tidak lebih dan 1/10.

d) pembuangan pada jarak 12 mit dengan kedalaman

tidak kurang dan 25 meter.

CARGO RECORD BOOK

1. Setiap kapal yang mengangkut zat cair beracun harus

dilengkapi dengan Cargo Record Book

2. Cargo record Book harus diisi tanki per tanki bilamana

operasi berikut ditaksanakan:

Pemuatan cargo.

Pemindahan internal cargo

Pembongkaran cargo.

Pencucian tanki muatan.

Pengisian ballast ke tanki muatan

Pembuangan ballast dan ruang muat

Pembuangan residu ke sarana penampungan.

Pembuangan ke taut atau penghilangan dengan

ventilasi.

3. Setiap pembuangan apakah operasional atau

kecelakaan harus dicatat.

4. Bila operasi diawasi oleh surveyor ,surveyor harus

membuat catatan dalam Cargo Record Book

5. Cargo Record Book diisi dalam bahasa lnggris atau

Perancis kecuali yang tidak punya NLS cert.

6. Cargo Record Book harus disimpan ditempat yang

mudah dicapai untuk pemeriksaan kecuali ditongkang

tak berawak disimpan di kapal tunda.Cargo Record

Book disimpan dikapal sampai 3 thn sesudah

pengisian terakhir

Procedures and Arrangement Manual(PA Manual).

Setiap kapal yang mengangkut NLS dalam bentuk

curah harus dilengkapi dengan PA Manual.

Tujuan utama dan Manual adalah untuk mengenalkan

kepada Perwira kapal tata susunan fisik dan semua

prosedur operasi sehubungan bengan penanganan

muatan,pencucian tanki .penanganan slop dan

pengisian tanki ballast yang harus diikuti agar sesuai

persyaratan Annex II.

PA Manual minimum harus berisi informasi dan

petunjuk operasi berikut

1. Perincian gambaran utama dan Annex II.

2. Daftar dan NLS yang diijinkan untuk diangkut kapal

tersebut.

3.Tanki-tanki yang diijinkan untuk mengangkut masing

masing NLS

4. Perincian dan seluruh tata susunan dan peralatan

termasuk pemanasan muatan dan sistim pengawasan

suhu,skema sistim stripping dan pompap

ompa.(check list)

5. Prosedur mendetil sesuai standar yang diteraokan

pada masing-masing kapa. tarmasuk instruksi

instruksi seperti metoda pengeringen,prewash tankit

anki,pengisian ballast ruang muat.pembuangan residu

dll.

6.Tanggung jawab Nakhoda sehubungan prosedor

operasi yang harus diikuti untuk meyakinkan bahwa

tidak ada residu atau campuran yang dibuang kelaut.

ANNEX Ill

Adalah Peraturan peraturan untuk pencegahan pencemaran

oleh zat berbahaya yang diangkut dikapal dalam kemasan,

Berlaku secara Internasional I Juli 1992

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Packing harus meminimalkan bahaya terhadap

lingkungan sesuai kekhususan isinya.

2. Marking dan Labelling.Diberi merk nama tekhnik

dilengkapi UN number.Merk harus tidak hilang walau

terbenam dilaut selama 3 bulan.

3. Dokumentasi.Semua dokumen harus menggunakan

nama tehnik dan dicantumkan kata-kata MARINE

POLLUTAN.

4. Stowage .Barang berbahaya hrus ditempatkan dengan

aman dan dilashing sehingga mengurangi ancaman

terhadap Iingkungan

Nakhoda atau agen yang kapalnya akan memuat atau

membongkar zat yang berbahaya harus memberi tahukan

kepada Syahbandar 24 jam sebelum kegiatan

ANNEX IV

Adalah Peraturan untuk mencegah pencemaran oleh

kotoran (Sewage) dan kapal

1. Peraturan mi berlaku untuk:

a) Kapal baru GT 400 atau lebih.

b) Kapal baru kurang dan GT400 yang membawa Iebih

dan 15 orang.

c) Kapal lama GT 400 atau Iebih lima tahun sesudah

pemberlakuan aturan ini.

d) Kapal lama kurang dan GT 400 yang membawa 15

orang atau Iebih diberlakukan 5 tahun setelah aturan

ini enter inforce.

2. Yang dimaksud sewage adalah:

a) Pembuangan dan toilet.urinoir dan wc.

b) Pembuangan dan tempat pengobatan seperti

hopital,dispensary yang dibuang ke westafel atau

scupper

c) Pembuangan dan ruangan tempat binatang hidup

d) Buangan lain yang bercampur dengan buangan

diatas

Kapal kapal yang memenuhi persyaratan diberikan

sertifikat International Sewage Pollution Prevention

Certificate.

Sertifikat berlaku sesuai ketentuan Pemenintah tetapi tidak

boleh lebih dan 5 tah u n.

3. Sehubungan dengan sertifikat ini dilaksanakan survei:

a) Initial Survey dilaksanakan sebelum kapal

dioperasikan pertama kali atau sebelum

pengeluaran sertifikat untuk pertama kali.

b) Renewal Survey survey sesuai yang ditentukan

Pemerintah tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun

c) Additional survey baik sebagian atau seluruhnya

tergantung situasi sesudah perbaikan terhadap

peralatan pencegahan pencemaran oleh sewage

ANNEX V

Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran oleh

Sampah (Garbage)

Berlaku secara Internasional sejak 31 desember

1988.

Berlaku untuk semua kapal.

Yang dimaksud sampah adalah segala macam

makanan,buangan rumah tangga dan operasional

tapi tidak termasuk ikan segar atau bagiannya,yang

secara normal dihasilkan selama pengoperasian

kapal secara normal dan harus dibuang secara

continue atau periodik.

Apabila bercampur dengan zat yang lain maka

aturan sesuai persaratan yang lebih keras

diberlakukan Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan

kapal yang membawa 15 org atau lebih harus

membawa Garbage Management Plan. Kapal GT

400 atau lebih dan kapal yang membawa 15 org

ataulebih harus dilengkapi Garbage Record Book

Persyaratan Pembuangan Sampah

Semua jenis plastik termasuk tall plastik

,jaring,kantong plastik dan abu permbakaran plastik

dan incinerator dilarang dibuang ke laut.

Dunnage,pelapis dan pembungkus yang terapung

dapat dibuang pada jarak 25 mil atau lebih dan

pantai.

Sisa makanan dan sampah kertas .gelas,metal,botol

dapat dibuang pada jarak 12 mil dan pantai.

Sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan

dan dapat melewati saringan 26 mm dapat dibuang

3 mil dari pantai.

Pembuangan dan platform dilarang .untuk sisa

makanan dapat dibuang pada jarak 500 m dan

platform dan 12 mil dai daratan dengan sarat telah di

hancurkan

Dalam daerah khusus hanya sisa makannan yang

hanya dapat dibuang pada jarak 12 mil pantai

Daerah Khusus ( Special Area )

Daerah Khusus yang dilarang membuang sampah

adalah

1. Laut tengah

2. Laut Baltic

3. Laut Hitam

4. Laut Merah

5. Teluk Persi

6. Laut Utara

7. DaerahAntartic

8. Daerah Caribia

GARBAGE RECORD BOOK

Setiap pembuangan atau pembakaran harus dicatat

dalam garbage record book

Yang dicatat adalah waktu ,posisi kapal keterangan

dan jumlah sampah

Garbage record Book disimpan dftempat yang

mudah dicapai untuk pemeriksaan dan disimpan

selama 2 tahun

Diisi dalam bahasa lnggeris oleh Perwira yang

bertanggung jawab dan tiap halaman ditanda

tangani Nakhoda

Dalam hal dibuang karena kecelakaan harus dicatat

lingkungan tempat pembuangan dan alasan

pembuangan

PSCO dapat sewaktu waktu memeriksa Garbage

record book

GARBAGE MANAGEMENT

Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus

memasang plakat yang memperingatkan crew dan

penumpang tentang aturan pembuangan sampah.

Plakat ditulis dalam bahasa kerja dan terjemahannya

dalam bahasa lnggeris atau Perancis.

Kapal ukuran GT 400 atau lebih dan setiap kapal

yang sesuai sertifikat dapat membawa 15 orang atau

lebih harus membawa Garbage Management

Plan. Plan mi berisi prosedur tertulis untuk

pengumpulan, penyimpanan,pemprosesan dan

pembuangan sampah ,termasuk penggunaan

peralatan dikapal dan juga orang yang bertanggung

jawab dalam mengawasi pelaksanaannya.Plan

harus sesuai dengan guide line dari IMO dan dibuat

dalam bahasa kerja di kapal.

ANNEX VI

Peraturan Peraturan untuk Pencegahan Pencemaran

Udara dan Kapal Kapal Diberlakukan sejak 19 Mei 2005

Yang dimaksud dengan:

a) NOx Technical Code adalah Technical Code pada Control pada emisi

dar Nitroge Oxides dan Mesin Diesel kapal yang diterima oleh

Conferencc Resolution 2 yang mungkin kemudian diamandemen oleh

b) Ozone depleting substances (Zat penipis ozone) berarti zat zat yang

dikonto seperti yang ditulis dalam paragraf 4 dan Artikel I dan Montreal

Protocol on Substances that Deplete the ozone layer 1987 yang

tercantum dalani Lampiran A,B.C atau E dan Protocol tersebut

c) SOx emission control area adalah suatu daerah dimana pemberlakuan

tindakan mandatory yang khusus untuk emisi SOx dan kapal kapal

diperlukan untuk mencegah,mengurangi dan mengontrol pencemaran

udara dan SOx

Benlaku untuk semua kapal,Floating drilling rigs dan Platform akan tetapi

yang diharuskan memiliki sertifikat hanya kapal GT 400 atau Iebihdan

anjungan lepas pantai.Enter into force 19 Mei 2005.

Apabila dan hasil survei memenuhi sarat dibeni sertifikat

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE.

Pengawasan emisi dilakukan terhadap:

1. Emisi dan zat penipis lapisan ozone

2 EmisiNitrogen Oxide (Nox) dan motor diesel

3 Emisi bel;erang oxid (Suiphunoxid)

4. Emisi dan bahan campuran organik yg mudah menguap (Volatile

Organic Compound

5. Pembakaran limbah kapal (the Incineration of shipboard wastes

6. Kualitas bahan bakar minyak

SUBSTANSI PENIPISAN LAPISAN OZONE (Ozone Depleting

Substances)

•• Tidak diizinkan emisi substansi penipisan ozone yang dilakukan

dengan sengaja.

+ Hanya kerugia-kerugian operasional minimal yang diizinkan seperti

purging/venting dIl.Jika disyaratkan untuk membuang dan kapal,ODS

harus dibuang ke penampungan didarat.

•• Instalasi baru yang berisi substansi penipis ozone akan dilarang diatas

kapal kecuali instalasi baru tersebut berisi Hydrochiorofluorocarbons

(HCFCs) dapat diizinkan hingga I Januari 2020.

+ Pemadam kebakaran atau perlengkapan Iainnya seperti unit pendingin

yang menggunakan Halons tidak diizinkan

•• Untuk sistem lain yang menggunakan media pendingin seperti sistim

pendingin udara,pengendalian (pengering)udara mesin pembuat es dan

dIl.harus dan tipe yang memenuhi persyaratan.Berikut mi zat-zat yang

digunakan di kapal adalah:

Halon l2ll(Bromko chioro difluoro methane),Hajon 1301 (Bromo trifluoro

methane),Hajon 2402 (Dibromo tetraflouro ethane),CFC 11

(Trichioroflouromethafle) CFC 12 (Dichoforodiflouromethafle)CFC 113,114

dan 115 Kapal kapal harus punya daftar zat penipis ozon yang dipakai di

kapal.Dalam hal

ada peralatan dengan sistim pengisian ulang maka harus ada Ozone

depleting Record Book

NOx TECHNICAL CODE

Semua motor diesel yang dipasang sesudah 1 Januari 2000,dengan suatu

output tenaga Iebih dan 130 kW harus dites dan diterbitkan suatu Sertifikat

Pencegahan Pencemaran Udara Internasional untuk MotorDiesel(Engine

International Air Pollution Prevention Certificate) atau disingkat EIAPP dan

suatu pengesahan NOx Technical File. Dokumen mi memberikan rincian dan

penerapan komponen komponen mesin yang diizinkan,kafupkatup yang

bekerja dan alat-alat penyetelan yang diizinkariyang memastjkan motor akan

terus beroperasi dalam batas-batas emisi NOx yang dapat ditenimaSertifikat

EAIPP mi da NOx Technical File yang diakui harus berada pada motor diesel

dmaksud.Suejsuei periodik dilaksanakan oleh Badan Kiasifikasi untuk

memastikan motor diesel beroperasi terus dalam batasb atas emisi NOx di

kapal.Jjka ada suatu penyetelan,pergantian bagianbagian mesin dan

modifikasi yang mempengaruhp karasteristik emsi NOx,harus dcatat

kronologis dalan, suatu buku catatan mesin dan parameter mesin.lD

numbers dan semua yang dipakai harus dicatat.ID number tsb harus dicap

pada bagianbagjan ini dan haru dicatat sebelum dipasang motor diesel.

• Motor-motor diesel untuk keadaan darurat (Emergency diesel

Engines),motor diesel untuk sekoci penolong tidak harus memenuhi

peraturan tentang engawasan NOx.

• Administration juga boleh mengizinkan motor diesel yang dipasang

sebelum 19 Mei 2005 yang hanya semata-mata melayani pelayaran

domestik dengan catatan ada cara lain pengontrolan emisi.

• Dalam penerapan pengawsan NOx ada 3 pendekatan

• Tier 1 yaitu kapal yang dibangun antara 1 jan 2000 sampai 1 Jan 2011

• Tier 2 yaitu kapal yang dibangun sesudah 1 Jan 2011

• Tier 3 yaitu kapal yang dibangun sesudah 1 Jan 2016

• Maximum NOx yang diizinkan pada motor-motor diesel adalah sebagai

berikut:

a) 17,0 g/kWh bilamana n < 130 rpm

(-0,2)

b) 45,0 x n g/kWh nilamana n adalah 130 rpm atau lebih tetapi kurang

dari 2000 rpm

c) 9,8 g/kWh bilamana n adalah 2000 rpm atau lebih besar.

Dirnana n adalah kecepatan motor rata-rata (putaran poros engkol per

menit)

PERSYARATAN -PERSYARATAN Sox

• Kandungan belerang dan setiap bahan bakar yang dipakal dikapal tidak

boleh lebih dan 4,5% rn/rn dan harus ada dolumun dikapal sebagai

pembuktian

• Catatab Penyerahan Bahan.Bakar (Bunker Delivery Note =BDN)

• KKM harus memeriksa bahwa BDN (dahulu disebut Bunker Delivery

Receipt) yang sekurang-kurangnya berisi informasi sbb:

1. Nama dan Nomor IMO kapal penerima

2. Pelabuhan

3. Tanggal penyerahan

4. Narna,alamat dan no telepon dan pemasok bahan bakar (marine diesel oil

supplier)

5. Narna produk

6. Kuantitas (metric tons)

7. Berat jenis pada suhu 1 5derajat C (kglm3)

8. Kandungan belerang (% rn/rn)

9. Pernyataan dengan membubuhkan tanda tangan dan pemasiok bahwa

BBM yang dipasok sesuai dengan Peraturan 14 Annex Vl.Kapal harus

rnenyirnpan BDN dengan item tsb diatas untuk pemeriksaan dan harus

disirnpan dikapal 3 tahun semenjak tanggal pengisian,

PERSYARATAN DAERAH KHUSUS (SPECIAL AREA REQUIREMENTS)

Dalam daerah-daerah pengawasan emisi Sox(Sox Emission Control Area

=SECA) kandungan belerang dalam bahan bakar yang dipakai di kapal tidak

boleh melebihi 1,5 %rn/m kecuali sistim pernbersih gas buang atau yang

sejenisnya digunakan.Pada waktu rnendekati Daerah Pengawasan Ernisi

SOX bahan bakar yang dpakai harus diganti dengan bahan bakar yang

kandungan belerang 1,5 % m/rn.Penggantian harus tuntas sebelurn

rnernasuki daerah pengawasan.Posisi kapal pada awal dan akhir suatu

penggantian harus dicatat dalam logbook bersama rincian dan tanki tanki

bahan bakar yang digunakan.Laut Baltic kan menjadi yang petarna

melaksanakan hal mi yang mernberlakukannya sejak bulan Mel 2006 yang

diikuti oleh Laut Utara dan kemungkinan akan dilkuti oleh banyak alur laut

lainnya.Contoh: Operasi penggantian bahan bakar. diselesaikan ke bahan

bakar dengan kandungan belerang rendah,kurang atau sdarna dengan 1,5

% rn/rn

• Tanggal:19 Mei 2006.Waktu 1600 hrs.Posisi kapal 57-00 N/002-00 E ROB:

No.2 (P) tank 200 MT and No.3(S) tank 300 MT

• Kecuali untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil pembakaran

hanya boleh dilakukan pada incinerator yang telah mendapatkan approved

dan Pemerintah sesuai standar yang ditentukan oleh IMO

Pembakaran dan zat zat berikut dilarang:

a.Sisa residu dan muatan Annex 1, II dan lii dan packing material yang

terkontaminasi -

b. Polychiorinated biphenyls (PCBs)

c. Sampah yang berisi logam berat yang lebih dan yang diijinkan.

d. Minyak olahan yang berisi halogen compound

Untuk pembakaran sludge sewage dan sludge oil yang dihasilkan selama

penoperasian kapal dapat juga dilakukan di peralatan mesin utama .mesin

bantu atau boiler tetapi tidak boleh di lakukan dalam pelabuhan,harbour atau

estuaries.

Pembakaran polyvinyl chlorides (PVCs) dilarang kecuali incinerator dikapal

telah mendapatkan sertifikat IMO Type approval

Semua kapal kapal yang mempunyai incinerator harus membawa operating

manual dan fabrik pembuat yang menerangkan bagaimana cara

pengoperasian atat itu dalam batas batas yang diijinkan.

Personal yang bertanggung jawab mengenai pengoperasian alat tersebut

harus dilatih dan mampu mengimplemenfasikan guidance yang disediakan

dalam manual dan fabrik

Monitoring temperatur flue gas outlet dan pembakaran diharuskan setiap

waktu dan sisa pembakaran tidak boleh dimasukkan kedalam incinerator bila

temperatur dibawah yang diijinkan yaitu 850 derajat Celcius .Untuk batch

loaded incinerator ,harus didisain sehingga temperatur dalam chamber akan

mencapai 650 derajat dalam waktu 5 menit

Volatile Organic Compounds (VOC)

Semua tanker yang terkena aturan pengawasan Vapour Emission harus

dilengkapi dengan Vapour Collection System yang diapproved oleh

Pemerintahnya sesuai dengan standar keselamatan yang dibuat oleh IMO

dan harus mengikuti standar tersebut selama proses pemuatan.Terminal

terminal yang telah memasang vapour emission control dapat menerima

tanker yang belum dilengkapi dengan vapour collecting system selama 3

tahun sejak diterapkannya aturan mi

Sertifikasi dan Survey

Kapal kapal ukuran GT 400 atau Iebih harus dilengkapi dengan Air Pollution

Prevention Certificate yang masa berlakunya sesuai ketentuan

Pemenintahnya tetapi tidak boleh lebih dan 5 tahun.

Untuk sertifikat tersebut diadakan survey survey sebagai berikut:

1. Initial survey,sebelum kapal dioperasikan atau sebelum sertifikat pertama

kali diberikan untuk menjamin bahwa peralatan ,sistim ,fittings,tatasusunan

dan material memenuhi dengan persyaratan dan Annex VI

2. Renewal survey untuk interval sesual ketentuan pemerintahnya tetapi

tidak Iebih

dari5tahun -

3. Intermediate survey dalam waktu tiga bulan sebelum dan sesudah

Anniversary date tahun kedua atau tahun ketiga

4. Annual survey dalam waktu tiga bulan sebelum sampai 3 bulan sesudah

Anniversary date

5. Additional survey bila diperlukan.

Survey survey tersebut harus diendors pada sertifikatnya

Sertifikat dan dokumen yang harus ada dikapal setelah Annex VI

diberlakukan

1. Catatan penerimaan bahan bakar utk 3 tahun

2. Setifikat EIAPP atau Docoment of Compliance,Technical fle dan AIPP

3. Record Book of Engine parameters

4. Operation Manual for inboard masurement and monitoring methods

5. Operation Manual forVapour collecting system

6. Operation Manual for Shipboard Incinerator

7. Buku Harlan (log book)

STATUS OF MARPOL 73178 (as at 16 August 2004)

International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage

• Convensi mi ditanda tangani pada 29 Nopember 1969 di Brussel.Lebih

dikenal dengan sebutan CLC 69yang berlaku sejak 1997 ,kemudian

diamendment pada 1992 dan 2000.

• Tujuan Konvensi:

30 Kepedulian Lingkungan

ANNEX PEMBERLAKUAN [ANGGOTA [ PERSENTASE

ANNEX I 2 October 1983 129 97

ANNEX II 6 April 1987 129 97 I

ANNEX Ill I July1992 11499 93

ANNEXIV 23September2003 11816 55

ANNEX V 31 December 1988 - 95

ANNEX VI 19 May 2005 - 55

1 .Menjamin kebutuhan kompensasi yang memada dapat tersedia untuk

orang yang menderita kerugian akibat pencemaran minyak dan kapal.

2.Keinginan untuk mengesahkan aturan dan prosedur internasional untuk

menentukan tanggung jawab dan menyediakan kompensasi untuk kasus

tersebut.

Definisi-definisi:

1.Kapal berarti kapal laut dan pesawat dilaut dan type apapun yang

mengangkut minyak dalam bentuk curah.

2. Owner berarti orang yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau apabila

tidak didaftarkan orang yang memiliki kapal .Kalau kapal dimiliki oleh Negara

tetapi dioperasikan oleh perusahaan sebagai operator maka perusahaan itu

dianggap owner.

3. Oil berarti setiap bentuk dan hydrocarbon mineral oil seperti minyak

mentah,bahan bakar dan minyak pelumas baik yang diangkut sebagai

muatan atau sebagal bunker.

4.Pollution damage berarti kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh

minyak yang tumpah dan kapal termasuk kerusakan akibat tindakan

penanggulangan.

Pemberlakuan

• Konvensi ml berlaku dilaut teritorial dan ZEE sampai batas 200 mu dan

pantal.

• Tidak ada tanggung jawab terhadap owner apabila dia dapat membuktikan

bahwa kerusakan:

1. Disebabkan oleh perang atau kerusuhan,perang saudara atau

pemberontakan atau fenomena alam yang khusus dan bersifat tidak bisa

dielakkan dan dihalangi.

2. Seluruhnya disebabkan oleh tindakan atau kesengajaan pihak ketiga

3. Seluruhnya disebabkan kelalalan atau kesalahan dan Pemerintah atau

Penguasa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lampu-lampu

dan sarana bantu navigasi

4. Batas tanggunag jawab pemilik sebesar 3 juta SDR utk kapal tidak lebih

dan 5000 DWT.Utk kapal lebih dan 5000 DWT 3 juta ditambah 420 SDR

untuk tiap ton kelebihan dan 5000 DWT maximum 59,7 juta SDR

5. Tetapi sesuai Amendmen 2000 yg disyahkan 18 /10 -2000 dan berlaku

sejak 1-11-2003 batas tanggung jawab dinaikkan sebesar 50%.Kapal <5000

DWT menjadi 4,51 juta SDR .5000 sampai 140.000 4,5ljuta SDR tambah

631 SDR tiap ton tambahan dan 5000.Kapal lebih daril40.000 DWT 89,77

juta SDR

6. Bila kejadian akibat kesalahan aktual atau dengan setahu owner maka

batas tanggung jawab tersebut tidak bisa digunakan

7. Pemilik Kapal 2000DWT atau lebih diharuskan mengasuransikan atau

financial security lain seperti Bank garansi yang tersedia untuk dana

kompensasi tersebut.

8. Kapal harus memiliki sertifikat Dana Ganti Rugi (centifikat CLC) yang

diberikan oleh Pemrintah.

9. Hak kompensasi akan hilang kecuali diajukan dalam 3 thn atau paling

lambat 6 thn oleh Pemerintah yang terkena dampak danim pencemaran.

10.Bila terjadi pencemaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan maka

Pemerintah setempat akan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik

kapal yang menimbulkan pencemaran.Tuntutan harus ditujukan kepada

Pemilik Kapal atu Owner dan tidak boleh terhadap:

a) Agent dan Awak Kapal.

b) Pandu ,Nakhoda

c) Pencarter (jenis apapun)

d) Salvor

e) Pegawai-pegawai dan yang tersebut diatas

International Health Regulation

Maksud dan cakupan dan regulasi mi adalah untuk

mencegah,melindungi,mengawasi dan meperlengkapi suatu respon dan

kesehatan masarakat tehadap penyebaran dan penyakit dengan cara

membatasi resiko kesehatan masyarakat dan menghindari campuntangan

yang tidak perlu terhadap lalulintas dan perdagangan internasional

Definisi definisi

1) “Arrival of a ship” beranti tibanya atau berlabuhnya di suatu tempat yang

ditentukan dalam pelabuhan

2)” Baggage” berarti personal effek dan seseorang yang bepergian.

3)” Container” berarti salah satu bentuk peralatan transport

4)” Crew” berarti orang orang di kapal selain dan penumpang.

5) “ Disease” berarti suatu penyakit atau kondisi kesehatan tanpa

mengindahkan asal atau sumber yang menimbulkan atau dapat

menimbulkan bahaya terhadap manusia

6)Disinfection” berarti prosedur yang’karenanya tindakan kesehatan diambil

untuk mengontrol atau membunuh zat infeksi pada tubuh seseoarang atau

binatang pada bagian luar atau dalam dan barang bawaan ,cargo,

container,barang ikutan dan kiriman benda pos dengan tindakan langsung

terhadap kimia atau fisik dan zat penyebab infeksi

7) “Disinsecfion” adalah prosedur yang karenanya tindakan kesehatan

diambil untuk mengontrol atau membunuh serangga yang menimbulkan

penyakit terhadap manusia yang berada dalam barang

bawaan,,muatan,container, barang ikutan dan kiriman benda pos

8)” Epidemic” adalah penyebaran dan suatu penyakit karantina.

9) “ Free pratique” adalah ijin untuk sebuah kapal memasuki suatu

pelabuhan,menaikkan atau menurunkan penumpang.memuat atau

membongkar muatan atau store

10) “Health administration “ badan atau instansi yang bertanggung jawab

masalah kesehatan masyarakat di suatu negara

II) “ Heath authority” adalah pejabat yang betul betul berkompeten terhadap

kesehatan masyarakat di suatu pelabuhan

12) “Infection” berarti masuknya atau berkembangnya atau berkembang

biaknya suatu zat penyebab infeksi dalam tubuh manusia dan binatang yang

dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan masyarakat.

13) “In quarantine” berarti suatu keadaan kapal yang berada disuatu tempat

yang ditentukan untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina.

14) “ International voyage” berarti pelayaran antara pelabuhan dalam wilayah

wilayah lebih dan satu negara atau pelayaran antara pelabuhan pelabuhan

dalam suatu negara yang sama jika orng orangnya telah kontak dengan

wilayah wilayah dan negara lain dalam pelayarannya itu tetapi hanya sesuai

pandangan dairi kontak kontak tersebut

15)” Isolation “ berarti pemisahan dan orang orang sakit atau tertular atau

barang bawaan yang terkait ,kontainer ,barang barang ikutan ,barang

kiriman pos dan yang lain dengan cara sedemikian untuk mencegah

penyebaran tau penularan

16) “Medical examination” beranti pengujian awal terhadap seseorang oleh

petugas kesehatan yang berkompeten atau oleh seseorang dibawah

pengawasan Iangsung dan pejabat kesehatan yang berkompeten untuk

menentukan status kesehatan dan seseorang dan potensi resiko tenhadap

kesehatan masyarakat lain dan dapat berupa

penelitian terhadap dokumen kesehatan atau pemeriksaan fisik bila

dianggap perlu sesuai kondisi suatu kasus.

17) “ Ship” berarati kapal laut atau kapal pedalaman pada suatu pelayaran

internasional.

18) “ Suspect” berarti orang orang atau barang bawaan

,muatan,container,barang ikutan atau kiriman pos yang dianggap oleh suatu

Negara telah berhubungan atau mungkin berhubungan dengan suatu bahata

kesehatan masyarakat yang mungkin bisa menjadi sumber penyebaran

suatu penyakit

Seorang otoritas kesehatan harus jika diminta menerbitkan tanpa bayaran

kepada carrier ,sebuah sertifikat menjelaskan tindakan yag telah dikenakan

terhadap sebuah kapal atau container,bagian bagian yang

dikenakan,metode yang digunakan dan alasan mengapapa mereka

dikenakan.

Kecuali dalam suatu keadaan darurat yang menimbulkan bahaya yang

sungguh sungguh terhadap kesehatan masyarakat,sebuah kapal yang tidak

terjangkit atau disangka telah tertular dengan suatu penyakit sesual Regulasi

mi tidak akan ditolak untuk diberikan free pratique pada perhitungan wabah

dan penyakit yang lain,dan tidak boleh dicegah untuk membongkar atau

memuat muatan,store atau mengisi bahan bakar atau air tawar.

Seorang otoritas kesehatan dapat mengambil segala tindakan yang dapat

dilaksanakan untuk mengawasi pembuangan kotoran (sewage) dan setiap

kapal dan menolak yang mungkmn menimbulkan kontaminasi terhadap air

sungai,kanal atau pelabuhan.

1. Sesuai dengan aplikasi perjanjian Internasional dan aturan dalam

Regulation mi sebuah negara anggota dapat mengharuskan untuk

kepentingan kesehatan masarakat pada waktu berangkat atau tiba

2. (a) terhadap orang yang bepergian (travellers):

(I) lnfoprmasi mengenai tujuan penjalanan untuk yang bersangkutan dapat

dihubungi

(ii) Infomasi mengenai awal perjalanan untuk mengetahui apakah pernah

melewati daerah terjangkit kemungkinan kontak dengan orang terjangkit

sebelum tiba di pelebuhan dan juga memeriksa dokumen kesehatan dan

yang bersangkuatan bila dibutuhkan sesuai Regulation mi

(iii) a) non-invasive medical examination yang merupakan examination yang

dapat mengahasilkan sesuai tujuan dan kesehatan masarakat

b) pemeriksaan terhadap barang bawaan muatan,kontainer barang kiriman

,paket pos dan mayat

Tidak ada tindakan kesehatan yang dapat diambil terhadap kapal yang

hanya lewat di perairan dibawah jurisdiksinya tanpa menyinggahi pelabuhan

atau pantai kecuali yang melewati sungai atau kanal untuk tujuan ke negara

lain.

• Bila dimungkinkan negara dapat memberikan free pratique melalui radio

• Nakhoda harus menyampaikan kepada pejabat di pelabuhan bila

memungkinkan sebelum tiba setiap kasus ada yang sakit di kapal untuk

kepentingan pasien dan pejabat kesehatan di pelabuhan dan memfasilitasi

pemberian clearnce untuk kapal

• Seorang yang terjangkit mungkin harus diturunkan dan kapal dan diisolasi

dan pemindahan tersebut menjadi compulsary bila memang diminta oleh

Nakhoda

• Sebuah kapal tidak boleh dilarang dengan alasan kesehatan untuk

memasuki pelabuhan ,tetapi bila pelabuhan itu tidak dilengkapai dengan

peralatan untuk dapat melaksanakan tindakan kesehatan yang diperlukan

oleh pejabat kesehatan,kapal dapat diperintahkan untuk menuju ke

pelabuhan lain yang layak dengan resiko send in

• 1. Ship Sanitation Control Exemption Certificates and Ship Sanitation

Control Certificates shall be valid for a maximum period of six months. This

period may be extended by one month if inspection or control measures

required cannot be accomplished at the port

2. If a valid Ship Sanitation Control Exemption Certificate or Ship Sanitation

Control Certificate is

not produced or evidence of a public health risk is found on board a ship, the

State Party may proceed as provided in paragraph 1 of Article 27.

Plague

- Untuk masud Regulasi mi masa inkubasi dan Plague adalah 6 han

- vaccinasi terhadap plague tidak akan diperlukan sebagal suatu persaratan

seseorang untuk masuk ke wilayah suatu negara

- selama tinggal di pelabuhan orang yang terjangkit plague diberikan

perawatan khusus untuk mencegah terjadinya penularan di kapa

- ships should be permanently kept free ofrodents and the plague vector or

be periodically derailed

Kapal harus mempunyai Ship Sanitation Control Certificate atau Ship

Sanitation Control Exemptiion Certificate

Kondisi kapal tiba di pelabuhan dapat dinyatakan Terjangkit.Tersangka atau

Sehat

Cholera

- tindakan kesehatan dapat diambil oleh pejaba kesehatan terhadap kapal

sehat yang datang dan pelabuhan terjangkitt

- Sesuai aturan dalam Regulasi mi masa inkubasi penyakit Cholera adalah 5

ha ni

- Kapal akan dikenakan karantina oleh pejabat kesehatan apabila di kapal

ditemui orang yang tertular cholera atau kasus cholera terlah terjadi di kapal

pada saat kapal tiba.

Yellow Fever

- sesuai Regulasi masa inkubasi Yellow Fever adalah 6 han .Diperlukan

vaksinasi terhadap orang yang datang dan daerah yang terjangkiy pada

pelayaran lnternasional

Crew kapal yang menyinggahi pelabuhan yang terjangkit harus mempunyai

sertifikat yang berlaku terhadap yellow fever

Twerhadap kapal dapat dikenakan ketegori sebagai kapal

terjangkit,tersangka atau sehat sesuai kondisi crew di kapal

Terhadap kapal yang dianggap tersangka atau terjangkit dapat dikenakan

tindakan karantina

• Documents

• Tidak diperlukan sertifikat di kapal sehubungan dengan kondisi kesehatan

dan sebuah pelabuhan

1. Nakhoda sebuah kapal sebelum tiba di pelabuhan tujuan dalam wilayah

sebuah negara harus:

a. I Menyatakan keadaan kesehatan di atas kapal dan kecuali negaranya

tidak membutuhkan.nakhoda harus waktu kapal tiba ,atau sebelum kapal

tiba bila kapal dilengkapi untuk mnyampaikan dan negara pelabuhan

membutuhkan pemberitahuan sebelumkapal tiba menyampaikan Maritime

Declaration of health yan ikut ditanda tangani oleh Dokter kapal ,bila ada di

kapal.

b. Nakhoda kapal atau dokter kapal ,bila ada harus menyampaikan semua

informasi yang dibutuhkan oleh oleh otoritas yang berkompeten mengenai

kondisi kesehatan di atas kapal selama pelayaran internasional voyage.

Ballast Water Convention

Background

Masalah penyebaran species sebagian besar disebabkan meningkatnya

volume perdagangan dan trafik pada beberapa dekade yang lalu. Efeknya di

banyak daerah di dunia adalah telah menimbulkan pembinasaan. Data

kwantitattif menunjukkan tingkat penyebaran dan bio organik tlah meningkat

terus dalam banyak hal telah sampai ketingkat yang membahayakan,dan

daerah daerah baru akan diserang setiap waktu Volume dan perdagangan

melalui laut melanjutkan peningkatan secara menyeluruh dan masalahnya

masih belum mencapai puncaknya Contoh spesifik termasuk penemuan

European Zebra mussel (Dreissena poly morpha) di Great Lakes antara

Canada dan Amerika Serikat, menyebabkan pengeluaran billionan dollar

untuk pengawasan pencemaran dan membersihkan bangunan bawah air

yang kotor dan pipa pipa air; Dan penemuan American comb jelly

(Mnemiopsis leidyi) di Laut Hitam dan Laut Azov menyebabkan hampir

punahnya ikan anchovy dan industri penangkapan ikan. Masalah aquatic

organisme dalam air ballas muncul pertama kaili di lMO pada tahun 1988

dan semenjak itu IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC),

bekerja sama dengan Maritime Safety Committee (MSC) dan technical subc

ommittees, telah membahas isue isue tersebut, berfocus pertama kali untuk

membuat guideline dan kemudian menghasilkan konvensi baru

• Tetapi baru pada tahun 1970an komunitas ahli ahli mulai meneliti masalah

tersebut secara detilPada akhir tahun 1980 an, Canada dan Australia

cjiantara negara negara yang mengalami masalah masalah tertentu dengan

speccies yang tidak diingini mi dan mereka membawa keprihatinan mereka

untuk menjadi perhatian dan IMO’s Marine Environment Protection

Committee

(MEPC).

• Pada 1991 MEPC mengesyahkan MEPC resolution 50(31) - Guidelines for

Preventing the Introduction of Unwanted Organisms and Pathogens from

Ships’ Ballast Water and Sediment Discharges; sedangkan United Nations

Conference on Environment and Development (UNCED), yang diadakan di

Rio de Janeiro pada 1992, mengakui issu tersebut sebagai suatu

keprihatinan

lnternasional.

• Pada November 1993, the IMO Assembly mengesahkan resolusi A.774(18)

- Guidelines for Preventing the Introduction of Unwanted Organisms and

Pathogens from Ships’ Ballast Water and Sediment Discharges, berdasarkan

Guidelines yang diterima pada 1991. Resolusimeminta MEPC dan MSC

untuk tetap mereview Guidelines dengan suatu pandangan untuk

menghasilkan aturan atura internasional yang dapat diterapkan dan

mengikat secara sah..

The 20th Assembly of IMO in November 1997 menerima resolusi A.868(20) -

Guidelines for the control and management of ships’ ballast water to

minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens

BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION

Konvensi mi disyahkan oleh Sidang 1Mg pada han Jumat tanggal 13

Pebruari 2004 Definisi definisi

a. Ballast Water adalah air dengan unsur yang terbawa yang dimuat di kapal

untuk mengontrol trim,Iist (kemiringan),draft, stabilitas atau stress (tegangan

teganagan ) dan kapal

b. Ballast Water Management adalah proses mekanik, physical,chemical dan

bilogycal balk sendiri sendiri atau kombinasi untuk

memindahkan,mengembaljkan menjadi tidak merugikan atau menghindari

pengambilan atau pembuangan harmful aquaitic orgainisms dan pathogen

dalam air ballast dan sediment.

c. Sediment adalah unsur yang keluar dan air ballast dalam kapal

Pemberlakuan

Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi ini,Konvensi mi berlaku untuk:

a. Kapal kapal yang menggunakan bendera dan Negara anggota (penanda

tangan).

b. Kapal yang bukan menggunakan bendera Negara Anggota tetapi

beroperasi dibawah kewenangan Negara anggota

Konvensi mi tidak berlaku untuk:

a. Kapal yang tidak didisain atau dikonstruksikan untuk mengangkut air

ballas

b.Kapal dan Negara anggota yang beroperasi hanya dalam perairan

dibawah kewenangan hukum dan Negara anggota tersebut,kecuali Negara

tersebut menentukan bahwa pembuangan air ballas dar kapal itu akan

merugikan atau merusak lingkungannya.kesehatan manusia,harta benda

atau sumberdaya atau daerah berbatasan atau Negara lain

c. Kapal dan suatu Negara angota yang beroperasi hanya di perairan

dibawah kewenangan hukum Negara lain berdasarkan kewenangan Negara

itu untuk mengecualikan kapal tersebutTidak ada Negara yang akan

memberikan pengecualian yang bila diberikan akan merugikan atau merusak

lingkungan mereka,kesehatan manusia,harta benda atau sumberdaya tau

laut yang berbatasan atau Negara lain.Negara yang tidak memberikan

kewenangan tersebut akan memberi tahukan kepada Negara Bendera dan

kapal itu kepada kapal akan diberlakukan aturan ni.

d. Kapal kapal yang hanya beroperasi di perairan dibawah kewenangan

suatu Negara dan di laut lepas,kecuali kapal yang tidak memperoleh

pengecualian sesuai sb c., kecuali Negara tersebut menentukan bahwa

pembuangan air ballas dan kapal itu akan menimbulkan kerugian,merusak

Iingkungan

mereka,kesehatan manusia,harta benda dan sumberdaya atau laut yang

berbatasan dan Negara lain.

e. Setiap kapal perang,kapal bantuan angkatan laut atau setiap kapal lain

dimiliki atau dioperasikan oleh sebuah negara dan digunakan pada waktu itu

hanya dalam pelayanan Pemerintah yang tidak komersil.Bagaimanapun

setiap Negara Anggota akan menjamin bahwa dengan mengadop tindakan

tertentu tidak merugikan operasi atau kemampuan operasional kapal kapal

tsb sejauh memungkinkan mengikuti aturan dan Konvensi mi

f. Ballas tetap dalam suatu tanki yang disegel dikapal dan tidak akan

dibuang. .Kapal kapal dan Negara bukan Anggota tdk diberikan favourable

treatment

Isi dan Konvensi Ballas Water Management

Konvensi terdiri dan 22 Aticle dan Annex A,B,C, D dan E serta 2 Appendix.

Annex Section A berisi definisi,pemberlakuan,pengecualian dan

pembebasan

Annex section B mengenai Management dan Pengawasan untuk kapal kapal

Annex section C Persaratan khusus didaerah daerah tertentu

Annex section D Standar untuk Ballast Water Management

Annex section E Survey dan Sertifikasi yang di haruskan untuk Ballast Water

Management

Management and control requirementsfor ships

B-I .Ballast water management plan

Setiap kapal harus mempunyai dan melaksanakan balas watermanagement

plan yang telah disyahkan Pemerintah sesuai guideline darti IMO.Balas

water Management spesifik untuk tiap kapal dan berisi se kurang kurangnya

1) Prosedur keselamatan yang rind untuk kapal dan awak kapal dilengkapi

dengan ballas water management seperti yang diharuskan oleh konvensi mi.

2) Menyediakan dikripsi yang detail dan tindakan yang akan diambil untuk

melaksanakan persaratan dan ballast water management dansuplemen

ballast water management practice yang diatur dalam konvensi mi

3) Prosedur rinci untuk membuang sedimen sediment di laut dan ke darat

4) Prosedur untuk koordinasi mengenai ballast water management yang

melibatkan pembuangan ke laut dengan authority dan Negara keperairan

tempat pembuangan air ballas

5) Perwira di kapal yang ditunjuk untuk menjamin bahwa plan betul betul

dilaksanakan

6) Isi dan persaratan laporan untuk kapal yang diatur dalam konvensi mi

harus ditulis dalam bahasa kerja dan kapal.Apabila bahasanya bukan

lnggeris,Perancis atau Spanyoy harus ada terjemahan kedalam salah satu

bahasa tersebut

B-2. Ballast Water Record Book

1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan Ballast Water Record Book yang

boleh berupa Electronic Record Sstem atau boleh diintegrasikan kedalam

record book yang lain atau system yang sekurang kurangnya berisi informasi

yang diatur dalam Appendix II

2) Harus disimpan dikapal untuk masa 2 tahun sesudah pengisian terakhir

dan kemudian dalam pengawasan Perusahaan untuk minimum 3 tahun.

3) Dalam hal pembuangan ballast water sesuai dengan Regulation A3,A4

atau B,3 .6 atau ketika aksiden lain atau pembuangan yang dikecualikan lain

yang tidak termasuk dalam pengecualian dan Konvensi mi harus

dimasukkan dalam Record Book penjelasan mengenai lingkungan dan

alasan dan pembuangan

4) Record Book harus tersedia di tempat yang mudah dicapai untuk

pemeriksaan setiap saat,bila dikapal yang tidak bermesin di kapal tunda

5) Setiap operasi sehubungan ballast water harus segera di catat dalam

record book dan ditanda tangani oleh Perwira yang bertugas dan tiap

halaman yang telah penuh ditanda tangani oleh Nakhoda.Diisi dalam bahasa

kerja di kapal,bila bukan bahasa inggeris,Perancis atau Spanyol harus ada

terjemahan dalam salah satu bahasa tersebut.Bila diisi dalam bahasa resmi

negara bendera terjemahan hanya perlu kalau ada dispute atau

pertentangan.

6) PSCO dapat memeriksa Record Book dan bisa minta di copy .Copy dapat

dipakai di pengadilan.

B-3 Ballast Water Management for ships

1. Kapal yang dibangun sebelum 2009:

1.1 dengan kapasitas air ballast 1.500 dan 5.000 M3 ,inclusive,harus

melaksanakan

ballast water management sekurang-kurangnya memenuhi Ballast Water

Exchange standard ( Reg D-l )atau Ballast Water Performance Standard

(Reg,D-2 )sampai 2014 sesudah itu memenuhi sesuai Ballast Water

Performance Standard ( Reg.D-2)

1.2 dengan kapasitas ballas kurang dan 1.500 M3 atau lebih besar dan

5.000 M3 harus melaksanakan ballast water management sekurang

kurangnya memenuhi Ballast Water Exchange standard atau Ballast Water

Performance sampai 2016,sesudah itu memenuhi sesuai standar Ballast

Water Performance

2. Kapal kapal diatas harus memenuhi paling lambat pada intermediate atau

renewal survey yang pertama yang mana yang dilaksanakan lebih dulu

sesudah anniversary date penyerahan pada tahun dipenuhinya dengan

standar yang diberlakukan terhadap kapal tersebut

3. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2009 dengan kapasitas ballas

kurang dan 5.000 M3 harus melaksanakan management air ballas sesuai

standar Ballast Water Performance (Reg.D-2)

4. kapal yang dibangun sessudah 2009 tetapi sebelum 2012 dengan

kapasitas air ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan ballast water

management sesuai dengan Ballast Water Performance(Reg D-2)

5. Kapal yang dibangun pada atau sesudah 2012 dengan kapasitas air

ballas 5.000 M3 atau lebih harus melaksanakan ballast water management

sekurang kurangnya sesuai standar Ballast Water Performance (Reg D-2)

6.Persyaratan dan aturan mi tidak berlaku terhadap kapal kapal yang

membuang air ballasnya ke Receiption facility yang sesuai dengan standar

yang diatur IMO

7. Metode lain dan Ballast water management dapat juga disetujui sebagai

alternatif terhadap persaratan yang diatur dalam paragraf 1 sampai 5 dengan

ketentuan bahwa metode itu menjamin sekurang kurangnya dengan level

yang sama terhadap penlindungan lingkungan,kesehatan manusia ,harta

benda atau sumberdaya dan disyahkan secara prinsip oleh Commitee

B-4 Ballast Water Exchange ( Penggantian Air Ballast)

1. Sebuab kapal yang melaksanakan ballast water exchangeuntuk

memenuhi standar yang dalam Reg, D-1 harus:

a) Bila memungkinkan laksanakan Pergantian Air Ballastsekurang

kurangnya 200 Nautical Mile dai daratan terdekatdan pada air kedalaman air

200 meter sesuai guideline dan IMO

b) Dalam hal dimana kapal tidak mampu untuk melaksanakan pergantian air

ballast sesuai paragraf 1 .1 ,pergantian airballas tersebut sesuai guideline

yang diatur sesuaipar.1.1 dalam jarak sejauh mungkin dan daratan

terdekattetapi dalam segala hal tidak kurang dan 50 mil dan padakedalaman

air sekurangkurangnya 200 meter

2. Di daerah laut dimana jarak dan daratan atau kedalaman tidak

dapat dipenuhi Negara Pelabuhan dapat menunjuk daerah

daerah untuk pergantian air ballast sesudah berkonsultasi

dengan Negara bersebelahan

3 . Sebuah kapal tidak perlu menyimpang dan pelayaran yang direncanakan

atau memperlambat pelayaran untuk mengadakan pergantian air ballast

4. Sebuah kapal yang melaksanakan pergantian air ballas juga dapat

menyimpang dan ketentuan 1 atau 2 jika Nakhoda dengan dasar yang kuat

(reasonably) memutuskan bahwa pergantian tersebut akan membahayakan

keselamatan

atau stabilitas dan kapal atau awak kapal dan penumpang karena cuaca

yang kurang baik, desain dan kapal atau tegangan tegangan,kegagalan

peralatan atau setiap kondisi luar biasa lainnya.

5. Bila kapal di haruskan untuk melakukan pergantian air ballas sesuai

ketentuan tetapi tidak melakukannya alasannya harus dicatat dalam Ballast

Water Record Book

Reg B-5.Sediment Management for Ships

1. Semua kapal harus memindahkan dan membuang sediment sediment dan

ruangan yang diperuntukkan untuk membawa air ballas sesuai dengan

ketentuan dan ballast water managementpian

2. Kapal yang diterangkan dalam Reg B 3.3 sampai B 3.5 harus tanpa

memikirkan keselamatan efisiency operasinal ,didisain dan dibangun dengan

suatu pandangan untuk meminimalkan pemasukan atau terperangkapnya

sedimen yang tidak diinginkan,menyediakan fasilitas untuk membuang

sedimen dan menyediakan akses yang aman untuk pembuangan sedimen

dan pengambilan sampling sesuai petunjuk dan IMO. Kapal kapal yang

diatur dalam Reg, 3.1 sepanjang dapat dipraktekkan memenuhi sesuai

paragraf ml

Reg.B-6 Tugas tugas dan Perwira dan crew.

Perwira perwira dan crew harus familiar dengan tugas tugas mereka dalam

penerapan Ballas Water Management Plan terutama di kapal kapal dimana

mereka sesuai tugasnya harus familiar dengan Ballast Water Management

Plan dan kapalnya.

Dengan adanya Amandemen terhadap SOLAS 74 Bab V Regulation 22

khususnya paragraf 4 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2010 mengenal

visibility dan bridge maka dalam melaksanakan operasi pergantian air ballas

Nakhoda harus memperhitungkan adanya horizontal blind sector dan

berkurangnya sector penglihatan apakah cukup aman untuk pelaksanaan

pergantian tersebut.

Sebagal kompensasi dengan adanya blind sector tersebut maka harus

diadakan pengamatan yang balk (sharp look out ) selama operasi pergantian

air ballas tersebut

Juga sesual dengan Regulation 28 mengenai Record dan kegiatan navigasi

laporan harian maka harus dicatat permulaan dan akhir dan operasi

pergantian air ballas.

Laporan dan kegiatan Navigasi selama operasi pergantian air ballas

mungkin akan diperiksa oleh Port State Control Officer dan di review dalam

Audit untuk ISM Code

Section D

Standards for Ballast Water Managemaent

Reg D-1 Ballast Water Exchange Standard

1 Kapal kapal yang melaksanakan pergantian air ballas (Ballast Water

Exchange) harus melaksanakan sedemikian sehingga menganti sekurang

kurangnya 95% dan volume air ballas

2 Untuk kapal kapal yang melaksanakan penggantian air ballas dengan

metoda pumping through untuk memenuhi persyaratan sesuai par 1 harus

memompa tiga kali volume tanki . Pemompaan kurang dan 3 kali dapat

disetujui dengan persaratan kapal dapt mendemonstrasikan bahwa

penggantian 95% air ballas telah dicapai

Reg.D-2 Ballast Water Performance standard

Kapal kapal yang melaksanakan Ballast Water Management sesuai dengan

aturan ml harus membuang kurang dan 10 viable organisme per meter kubik

lebih besar atau sama dengan 50 micrometer dalam dimensi minimum dan

kurang dan 10 viable organisme permililiter kurang dan 50 micrometer dalam

dimensi minimum dan kurang dan 10 micrometres dalam dimensi minimum

dan membuang mikroba indikator tidak melebihi ketentuan berikut

Mikroba indikator sesuai standar kesehatan manusia

1. Toxicogenic vibnio cholerae (01 dan 0139) dengan kurang dan I

colonyforming unit (cfu) per 100 milimetres atau kurang dan 1 cfu per igram

(berat basah) zooplankton

2. Escherichia colli kurang dan 250 cfu per 100 miilitres

3. Intestinal Enterococi kurang dan 100 cfu per 100 milimetrs

Reg.D-3 Ballast Water Management System harus mendapatkan Approval

dan Pemerintah sesuai guideline dan IMO

Reg D-4 Prototype ballast Water treatment technologies.

Untuk kapal kapal sebelum masa pemberlakuan Ballast Water Performance

Standard berpartisipasi dalam program yang dibuat Pemenintah untuk

mengetes dan

mengevaluasi technologi yang akan diterapkan yang diharapkan technology

yang akan diterapkan maenghasilkan standar yg lebih tinggi dan apa yang

diatur sesuai Re D-2.

United Nation Convention on Law of the Sea( UNCLOS)

Hash dan konfrensi Hukum laut Ill yang diadakan di Jenewa pada tahun

1974 adalah United Nation on Law of the Sea atau sekarang lebih dikenal

dengan UNCLOS yang mencoba membukukan hukum hukum internasional

mengenai laut.

Unclos merupakan dokumen yang terdiri dan 320 artikel dan 9

annexs(Iampiran),mengatur mengenai aspek aspek dan Iautan,seperti

penentuan batas,pengawasan lingkungan,riset ilmu pengetahuan mengenai

Iaut,kegiatan ekonomi dan komesil,pengalihan teknologi dan tempat

pemecahan perselisihan mengenai masala laut.

UNCLOS ditanda tangani di Jamaika pada tahun 1982 dan berlaku secara

Internasional (enter into force) pada 16 Nopember 1994.UNCLOS mengatur

mengenai laut teritorial (wilayah),perairan pedalaman ,zona tambahan ,zee

dan landas kontinen.Laut wilayah adalah jalur laut yang berbatasan dengan

suatu negara yang Iebarnya 12 mu dihitung dan garis pangkal (base line ),

dan zona tambahan sebar 24 mu dan ganis pangkal.

Garis pangkal (base line) untuk negara yang bukan negara kepulauan

adalah garis air rendah sepanjang pantai sesuai peta skala besar yang

diakui negara itu,sedangkan garis pangkal kepulauan adalah garis lurus

yang menghubungkan titik titik terluar dan pulau pulau dan karang kering

dan kepulauan tersebut.

Hak Lintas Damai (The Right of Innocent Passage) adalah hak setiap kapal

untuk melintasi laut teritorial suatu negara tanpa mengganggu keamanan

dan ketertiban negara tersebut.

Dalam selat semua kapal dan pesawat udara mempunyai hak lintas transit.

Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan

diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing

yang terus menerus dan Iangsung serta secepat mungkin melalui atau diatas

perainan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya.

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan

dengan laut tenitorial yang lebarnya tidak boleh melebhi 200 mil laut dani

ganis pangkal dan mana laut tenitonial diukur.Dalam Zona Ekonomi

Eksklusif negara mempunya hakh ak berdaulat untuk kepenluan eksplorasi

dan eksploitasi, konsenvasi dan

pengelolaan sumber kekayaan alam, balk hayati maupun non hayati, dan

perairan diatas dasar taut dan dan dasar laut dan tanah dibawahnya dan

berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi

ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin.

Landas kontinen suatu Negara pantal meliputi dasar laut dan tanah

dibawahnya dan daerah dibawah permukaan taut yan terletak diluar taut

tenitorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga

pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mit taut dan garis

pangkal dan mana lebar taut teritorial diukur dalam hat pinggiran luar tepi

kontinen tidak mencapal jarak tersebut. Negara pantal dapat menetapkan

pinggiran luar tepi kontinen dalam hal tepian kontinen tersebut lebih tebar

dan 200 mit taut dan ganis pangkal atau dengan suatu garis yang ditarik

dengan menunjuk pada titik — titik tetap yang tenletak tidak lebih dan 60 mu

laut dan kaki lereng kontinen tetapi tidak melebihi 350 mu dan garis pangkal

Negara pantai menjatankan hak berdaulat dilandas kontinen untuk tujuan

mengeksplorasi dan mengekspoitasi kekayaan alamnya.

Laut tepas terbuka untuk semua negara balk negara pantaiatau tidak

berpantal. Kebebasan laut lepas meliputi:

1. Kebebasan benlayar.

2. Kebebasan penerbangan.

3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah taut.

Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasilainnya yang

diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.

a. Kebebasan menangkap ikan.

b. Kebebasan riset ilmiah’

Apabila terjadi perbedaan interpretasi dan Unclos Negara dapat mengajukan

ke Pengadilan yang kompeten seperti International Court of Justice di Den

Hag atau The Law of Sea Tribune di Hamburg

Tanggung jawab untuk menegakkan mengenal aturan atunandalam

UNCLOS terutama terletak pada Negara Bendera.Artikel 94 mengatur

mengenal Kewajiban Negara Bendera:

Setiap negara harus melaksanakan secara efektif yunisdiksi dan

pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dansosial atas kapal

yang mengibarkan benderanya.

Sedangkan enforcement oteh Negara Bendera diatur dalamartiket 217.

Tetapi apabila kapal berlayar dekat ke pantal maka kewenangan Negara

pantai akan mempengaruhi kapal itu dan akan meningkat apabila kapal

masuk ke pelabuhan dimana selamaberada di pelabuhan atau terrminal

offshore berada dibawa jurisdiction dan port state.

Mengenai enforcement dan Port State diatur dalam artike2l8 dimana apabila

bukti yang jelas kalau sebuah kapal tnelakukan pelangaran terhadap

ketentuan Marpol maka akan dituntut sesuai undang undang negara tersebut

Begitu juga negara lain dimana kapal melakukan pelanggaran pencemaran

di laut teritorial atau ZEE nya dapat meminta Port State untuk mengadakan

investigasi mengenai pelanggaran itu.

Enforcement dan Coastal State diatur dalam artikel 220 dimana negara

pantai dapat mengawasi kapal kapal yang melewati laut tenitonial dan ZEE

dan apabila ada bukti sebuah kapal telah melakukan pencemaran maka

Negara pantai dapat memeriksa dan menahan kapal tersebut untuk dibawa

ke Pengadilan

Dan apabila ada kapal yang melakukan pencemaran di ZEE maka negara

pantai dapat meminta informasi mengenai pelayarannya dan pelabuhan

tujuannya.

Negara pantai dalam upaya menjaga lingkungan di ZEE apabila dperlukan

dalam keadaan tertentu dapat menentukan daerah daerah yang tidak boleh

dilewati begitu juga untuk kapal kapal dengan muatan berbahaya diharuskan

melewati alur laut atau TSS.

Maritime Labour Convention 2006

Maritime Labour Convention (MLC) 2006 adalah sebuah konvensi buruh

Internasional yang penting yang telah disyahkan oleh International Labour

Confrence dan ILO dibawah Article 19 dan konstitusinya pada sesi

pertemuan pada

Pebruari 2008 di Jenewa Swiss’

Konvensi mi memberikan hak dan pelaut untuk mendapatkan kondisi kerja

yang pantas dan membantu untuk menciptakan kondisi persaingan yang adil

bagi pemilik kapal, Konvensi dimaksudkan dapat diaplikasikan swecara

global,mudah dimengerti. mudah diupdate dan dilaksanakandengan sama

diseluruh dunia.

MLC 2006 melengkapi konvensi International besar yang lain mamberikan

gambaran perjanjian internasional pada persaratan minimum untuk kondisi

kerja dan tempat tinggal untuk para pelaut

MLC 2006 mempunyai dua tujuan utama:

1. Untuk membawa sistim proteksi yang termuat dalam standar perburuhan

yang

lama lebih mendekatkan kepada kepentingan pekerja dalam sutu bentuk

konsisten dengan perkembangan yang cepat, sektor global (menjamin

“decent work”)’

2. Menumbuhkan system yang dapat diterapkan sehingga pemilik kapal dan

pemerintah tertarik dalam menyediakan kondisi yang patut dan bekerja

dengan tidak harus memikul suatu beban yang tidak seimbang dalam

menjamin protreksi (“level playing field” fair èompetition)

MLC 2006 telah didisain untuk menjadi legal global instrument ,bahwa sekali

diberlakukan akan menjadi pillar ke 4 dan peraturan internasional untuk

kwalitas perkapalan,melengkapi konvensi konvesi kunci dan IMO yaitu Solas

1974 as amended ,STCW 1978 as amended dan Marpol 73/78 as amended.

Kadang kadang konvensi mi disebut MLC 2006 Consolidated karena berisi

satu set komprehensive standar standar global berdasarkan aturan aturan

yang telah ada dalam 68 aturan buruh maritim (Convention and

Recomendation )yang telah dikeluarkan oleh lLO sejak tahun 1920. konvensi

yang baru mi tealah membawa hampir semua aturan perburuhan maritim

kedalam satu Konvensi yang menggunakan format baru dengan beberapa

updating dimana perlu untuk mengikuti kundisi dan bahasa modern.Konvensi

mi telah mengumpulkan semua aturan internasional dalam masalah mi.

MLC 2006 berlaku untuk semua kapal yang melaksanakan kegiatan komersil

kecuali kapal penangkap ikan ,kapal yang dibangun secara tradisionil,kapal

perang dan kapal angkatan laut.Untuk kapal 500 GT atau lebih diharuskan

mempunyai sertifikat,mereka harus membawa sebuah Maritim Labour

Certificate serta Declaration of Maritime Labour Compliance.

Untuk kapal berukuran kurang dan 500 GT harus diperiksa dalam interval

tidak lebih dan 3 tahun.

Konvensi ILO yang lama seca bertahap akan dihapus,sehingga anggota ILO

sehingga sebagai Negara anggota ILO yang telah meratifikasi aturan aturan

itu meratyifikasi konvensi ,tetapi ada priode transisi bila beberapa konvensi

konvensi diberlakukan

Bagi Negara negara yang telah meratifikasi MLC 2006 tidak lama lagi

menggunakan aturan yang lama ketika konvensi mi telah berlaku untuk

mereka.Bagi Negara yang tidak meratifikasi konvensi yang baru mi akan

tetap menggunakan konvensi yang lama tetapi konvensi konvensi itu akan

tertutup untuk ratifikasi lebih lanjut

Konvensi mi dikelompokkan menjadi bagian utama : Antikel artikel datang

pertama berisi prinsip prinsip dan kewajiban kewajiban yang diikuti dengan

Regulasi regulasi dan Code yang lebih detil dalam dua bagian ,bagian A dan

Bagian B

Standar dalam MLC 2006 tidaklah lebih rendah dan standar konvensi

perburuhan yang lama karena tujuannya adalah untuk mempertahankan

standar dalam konvensi perburuhan maritim pada level saat ini,sambil

menyerahkan kepada setiap negara kebijakan yang lebuh besar dalam

merumuskan undang undang nasional mereka menentukan tingkat dan

proteksi

Keuntungan bagi kapal kapal daii negara yang telah meratifikasi yang

menydiakan kondisi kerja yang pantas untuk pelaut pelaut mereka yang

akan mempunyai perlindungan terhadap kompetisi yang tidak adil dan kapal

kapai substandar dan akan mendapat keuntungan dan suatu sistim

sertifikasi,menghindari atau mengurangi keterlambatan karena inspeksi di

pelabuhan negara lain.

MLC 2006 bertujuan untuk menetapkan suatu “compliance awarness” yang

berkesinambungan pada setiap tingkat,dari systim perHndungan nasionalm

sampai ke sistim international dan akan membangun pelaksanaan dan

ketaatan

Dimulai dengan seorang Pelaut yang sesual dengan Konvensi harus diberi

tahu mengenai hak hak mereka dan pertolongan yang tersedia dalam hal

tidak memenuhi persyaratan konvensi dan dia punya hak untuk mengajukan

keberatan baik di darat atau di kapal ditemui dalam konvensi ni.

Dilanjutkan dengan pemilik kapal .Mereka mereka yang memiliki atau

mengoperasikan kapal 500 GT atau lebih,yang pelayaran Internasional atau

pelayaran antara pelabuhan negara lain diharuskan untuk membuat dan

membawa rencana rencana untuk menjamin bahwa pelaksanaan aturan

nasional,aturan atau cara lain untuk menerapkan konvensi adalah betul betul

sesuai.

Nakhoda dan kapal kapal mi kemudian bertanggung jawab untuk

melaksanakan rencana dan pemilik kapal dan menyimpan record yang

diperlukan untuk membuktikan penerapan dan persaratan konvensi

Declaration of maritime labour compliance sebagau lampiran dan sertifikat

dan ringkasan dan undang undang nasional atau peraturan pelaksanaan

suatu daftar persetujuan mengenai 14 bidang dan maritim standar dan

gambaran p’an dan owner atau operator untuk menjamin bahwa persaratan

nasional mengenai penerapan standar konvensi akan dipentahankan di

kapal antara pemeniksaan pemeniksaan.

Daftar dan 14 daerah yang harus disertikatkan oleh Flag state dan mungkin

dipeñksa.bila inspeksi dilaksanakan,di pelabuhan asing seperti ditentukan

dalam appendices dan konvention

The London Dumping Convention

Kita semua menyadari bahwa Hngkungan maritim dan oransme hidup serta

pendukungnya adalah merupakan kepentingan yang sarga: vital bagi

kehidupan manusia dan semua orang harus punya perhatian dala— e-a—n

bahwa kualitas dan sumberdayanya tidak dirusak .Kemampuan laut untA

€nampung buangan dan membuatnya tidak membahayakan ‘dan

kemarrxarr)a xituk mendukung regenerrasi sumber hayati bukan tidak

terbatas.Seta ra sesuai dengan Charter dan PBB dan dan prinsip

berdasarkan hukun —asona mempunyai hak untuk mengolah sumberdaya

mereka sesuai dengar ‘e!a..a’- icungan mereka dan tanggung jawab untuk

menjamin bahwa kegiaa’- d*’- e’snangan atau kontrol mereka tidak akan

menimbulkan kerusakar ‘---_-a’ ‘egara lain atau daerah diluar batas

kewenangan nasiona -: 9kan untuk

meningkatkan perlindungan thd lingkungan faut e—c. - - €çara dengan

perhatian yang kurang didaerah geography :e€-_ - :erpartisipasi

mengikuti konvensi mi

Untuk maksud dalam konvensi mi:

1. Dumping berarti:

a.setiap pembuangan dengan sengaja ke .aj . - - :—-D.a benda lain

dan kapal,pesawat udara,platform atau barD.r-a- :. - - :

b. Setiap pembuangan dengan sengaja ea- _ara.plafform

atau banunan buatan lain.

2. “Wastes and another matter” bewrarti —€-- —- zat yang

berbetuk atau terurai

3. “ Special permit” berarti ijin yang dibena— c-.. : :—yonan yang

telah disampaikan sebelumnya yang sesua -- - aam Annex II

dan Annex Ill dan konvensi mi.

4. “General permit “ berarti ijin yg diberika- - - sesai dengan

Annex Ill

5. “Organization “ berarti Organisasi tang oC.ru’. : - : s€suai denga

artikel XIV

Dumping dan setiap limbah atau benda lain r - aam bentuk

dan kondisi apapuin ke laut dilarang. ,kecuali:

- Dumping “wastes or other matter” yang ada aa— -3r€z I dilarang

- Dumping “Wastes or other matter” yang aa - emerlukan

special permit sebelumnya

- Dumping dan semua “wastes dan other r’” -c i-- --—e’ean general permit

sebelumnya.

Ketentuan diatas tidak benlaku bila dumpig •anatan jiwa manusia atau

kapal,pesawat udara,platform a - : - nya dalam keadaan force majeure yang

disebabkan oeh . -: lain yang

mengakibatkan bahaya terhadap kehidupan manusia atau bahaya yang

nyata terhadap kapal, pesawat udara atau platform,bila dumping hanya satu

satunya cara untuk menghindari bahaya dan jika setiap kemungkinan

konsekwensi kerusakan dan dumping kurang dan yang terjadi bila tidak

melakukan dumping.Dumping itu harus dilaksanakan sehingga

meminimalkan kemungkinan kerusakan terhadap manuasia atau kehidupsn

laut lainnya.Dumping tersebut harus dilaporkan secepat mungkin kepada

IMO

Dalam addendum dan Annex I berisi mengenai persaratan Incinerator untuk

pembakaran yang hasil akan di dumping.

Setiap Negara anggota harus menunjuk autority yang disediakan untuk:

a. menerbitkan special permit yang diperlukan sebelum dan untuk dumping

dan bahan bahan seperti yang tercantum dalam Annex II dalam keadaan

yang tercantum dalam artikel V (2)

b.menerbitkan general permit yang dibutuhkan sebelum danuntuk dumping

semua benda

c.menyimpan record mengenai bahan dan jumlah dan semu bahan yang d iiji

n kan

d. Memonitor baik secara sendiri atau bekerja sama dengan anggota lain

atau organisasi internasional kondisi dan laut laut untuk maksud konvensi ml

Permit itu diberikan untuk bahan yang akan di dumping yang berasal

(a) dimuat di teritorialnya

(b) dimuat oleh kapal atau pesawat udara yang didaftar di

negara itu atau mengibarkan benderanya bila loading di

teritorial dan negara yang bukan angota konvensi mi

Annex Idengan amendemen 1978 da 1980

Limbah atau bahan lain yang dilarang di dumping

1. Orgaohalogen compounds

2. Mercury dan Mercury compound

3. Cadmium dan cadmium compound

4. Material plastic yang keras dan material sintetic keras lainya sebagai

contoh

janng dan tali yang mungkmn terapung atau melayang dalam laut sehingga

mengganggu penangkapan ikan,pelayaran dfan penggunaan laut yang sah

lainnya’

5. Crude oil dan sisa sisanya,hasil pengolahan minyak,bahan bakar minyak

,residu

yang telah didistilasi dan tiap campuran yang mengandung itu yang dibawa

kekapal

untuk tujuan di dumping

6. Buangan radioactif tingkat tinggi dan bahan bahan radio actif tingkat tinggi

lain

yang dikenal pada kesehatan umum,biologi atau bidang lain oleh badan

yang berkompeten dalam bidang mi yang saat ini,lnternational atomic

energy agency sebagai barang barang yang tidak boleh dibuang kelaut

7. Material dalam bentuk apapun (seperti padat,cir,semi liquid,gas atau

dalam bentuk hidup) yang diproduksi untuk perang biologi dan chemical.

8. Paragraf terdahulu diatas tidak berlaku terhadap zat zat yang secara

cepat mengembalikan menjadi tidak berbahaya dengan proses

physical,chemical atau biological dalam laut,dengan këtentuan mereka tidak:

(1) membuat organisme laut yang dapat dimakan tercemar

(2) membahayakan kesehatan manusia atau binatang setempat