BAB II PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI · bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan...
Transcript of BAB II PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI · bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan...
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................... iDAFTAR ISI ....................................................................... ii
BAB I PENDAHULUANI. Latar Belakang .......... ............................................................ 2
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten ...... 5III. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu ................... 7IV. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 11V. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional ............................................. 11
VI. Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural SekretariatKPU Kabupaten Klaten ....................................................................... 14
VII. Dasar Hukum ....................................................................... 16
BAB II PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASII. Program Kegiatan ...................................................................... 19
II. Realisasi Program Kegiatan .............................................................. 26
BAB III REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN KLATENI. Kerangka Umum Reformasi Birokrasi ................................................ 97
II. Penguatan Program Reformasi Birokrasi ...................................... 99III. Area Perubahan ...................................................................................... 99IV. Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Dan Sekretariat Tim
Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten ..................... 102V. Hasil Yang Diharapkan Dari Reformasi Birokrasi di KPU ............... 104
VI. Permasalahan Kritis Terkait 8 Area Perubahan .......................... 105VII. Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi ........... 105
BAB IV PENUTUP ....................................................................... 130
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengandukungan semua pihak dan partisipasi seluruh masyarakat, sehingga KPUKabupaten Klaten telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum.
Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telahmelaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 secara efektif dan efisien. Dari2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluhdelapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten BA(076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015. Semuakegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak dilaksanakan yaitutuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil rekomendasi TP TGR dari BPK.Disamping melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPAKPU Kabupaten Klaten Tahun 2016, juga melaksanakan Pemilihan Bupati danWakil Bupati Klaten periode tahun 2015-2020.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkatkerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipundemikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara maksimal, sehinggaini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baikdalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.
Sebagai akhir prakata, KPU Kabupaten Klaten menyadari bahwapenyusunan buku ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan.Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi baiknya penyusunan bukuini dalam rangka meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum KabupatenKlaten untuk mewujudkan good governance.
Klaten, 10 Januari 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN KLATEN,
TTD
SITI FARIDA
- 2 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban
untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk
pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Salah
satu perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Kepala Daerah secara
demokratis.
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sesungguhnya merupakan tradisi
politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem
pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu
dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat
dalam aktivitas politik. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam
proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat
untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode waktu
tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan
negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan
pemilu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Berlakunya undang-undang tersebut menandai berakhirnya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
Perubahan tersebut merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan
demokrasi di Indonesia. Dalam peraturan per undang-undangan ditegaskan
mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat
nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU
sebagai penyelenggara Pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga
yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh
masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam
menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
Penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala merupakan kebutuhan
mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai
inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali
dengan pemilihan umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas
- 3 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
legitimasi dan asas kredibilitas bagi pemerintahan yang didukung oleh rakyat.
Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan melahirkan
penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman
masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat
diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di
atas kepentingan pribadi atau golongan.
Untuk dapat menjadi sebuah pilar demokrasi, pemilu harus memenuhi
beberapa persyaratan. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis,
pemilu harus mampu menjadi sebuah saluran sirkulasi kekuasaan secara
damai yang kompetitif. Beberapa kata kunci dalam kalimat ini adalah
sirkulasi kekuasaan, damai, dan kompetitif. Sirkulasi kekuasaan
mengindikasikan terbukanya kesempatan untuk melakukan pergantian pejabat
secara periodik, memberhentikan pejabat-pejabat yang dianggap tidak
kapabel dan menggantikannya dengan kandidat-kandidat yang dipandang
lebih mampu menggunakan periodisasi tertentu yang berjalan secara regular.
Pemilu damai menunjukkan terciptanya sebuah mekanisme yang memiliki
aturan main tertentu yang ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat sehingga
menjadi saluran perebutan kekuasaan maupun penyelesaian konflik yang nir-
kekerasan dan dijalankan dengan cara-cara damai yang sistemik.
Kompetitif mensyaratkan pelaksanaan pemilu baik kandidat maupun rakyat
pemilih mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dan
berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Prinsip ini menegaskan hak-hak
istimewa yang dapat menyebabkan marjinalisasi kesempatan pihak lain
mengikuti kompetisi perebutan jabatan secara fair, tidak dibenarkan. Sistem
kompetitif mensyaratkan setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang
sama di depan hukum. Secara konseptual, prinsip-prinsip ini
diimplementasikan dalam seluruh proses pemilu (electoral process) sehingga
didapatkan proses pemilu yang berkualitas dan efisien yang menjadi batu
pijakan terwujudnya pemerintahan yang efektif.
Setiap unsur dalam proses elektoral tersebut memiliki fungsi krusial yang
akan menentukan keberhasilannya secara keseluruhan sebagai sebuah proses
elektoral yang berkualitas. Oleh karena itu, mengingat arti penting pemilu
pada masa transisi, maka semua penggerak demokrasi serta warga yang
peduli akan tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia, perlu
meneguhkan komitmen untuk menjadikan pemilu di Indonesia dan di
Kabupaten Klaten khususnya sebagai
pemilu yang demokratis. Sebuah
pemilu yang demokratis memiliki
beberapa persyaratan.
Pertama, pemilu harus bersifat
kompetitif, artinya peserta pemilu baik
partai politik maupun calon
- 4 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
perseorangan harus bebas dan otonom. Baik partai politik yang sedang
berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik yang
sama dan dijamin oleh undang-undang, seperti kebebasan berbicara,
mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Syarat kompetitif juga
menyangkut perlakuan yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana
publik, dalam melakukan kampanye, yang diatur dalam undang-undang.
Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala.
Artinya pemilihan harus diselenggarakan secara teratur
dengan jarak waktu yang jelas. Pemilihan berkala
merupakan mekanisme sirkulasi elit, di mana pejabat
yang terpilih bertanggung jawab pada pemilihnya dan
memperbaharui mandat yang diterimanya pada pemilu
sebelumnya. Pemilih dapat kembali memilih pejabat
yang bersangkutan jika merasa puas dengan kerja selama
masa jabatannya. Tetapi dapat pula menggantinya dengan kandidat lain yang
dianggap lebih mampu, lebih bertanggung jawab, lebih mewakili
kepemimpinan, suara atau aspirasi dari pemilih bersangkutan. Selain itu
dengan pemilihan berkala maka kandidat perseorangan atau kelompok yang
kalah dapat memperbaiki dan mempersiapkan diri lagi untuk bersaing dalam
pemilu berikutnya.
Ketiga, pemilu haruslah inklusif.
Artinya semua kelompok masyarakat
baik kelompok ras, suku, jenis
kelamin, penyandang cacat,
lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi
dan lain-lain, harus memiliki peluang
yang sama untuk berpartisipasi dalam
pemilu. Tidak ada satu kelompok pun
yang didiskriminasi oleh proses
maupun hasil pemilu. Hal ini
diharapkan akan tercermin dalam hasil
pemilu yang menggambarkan
keanekaragaman dan perbedaan-
perbedaan di masyarakat.
Keempat, pemilih harus diberi
keleluasaan untuk mempertimbangkan
dan mendiskusikan alternatif pilihannya
dalam suasana yang bebas, tidak di
bawah tekanan, dan akses memperoleh
informasi yang luas. Keterbatasan
memperoleh informasi membuat pemilih
tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dalam menentukan
pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang (minimal) berusia sekali
- 5 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
dalam periode pemilu (bisa empat, lima, atau tujuh tahun). Maka agar suara
pemilih dapat diberikan secara baik, keleluasaan memperoleh informasi harus
benar-benar dijamin.
Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak
memihak dan independen. Penyelenggaraan
pemilu sebagian besar adalah kerja teknis.
Seperti penentuan peserta pemilu, desain surat
suara, penghitungan suara, penetapan
pasangan calon terpilih dan lain-lain. Kerja
teknis tersebut di koordinasi oleh sebuah
penyelenggara pemilu. Maka keberadaan
penyelenggara pemilu yang tidak memihak,
independen, dan profesional sangat
menentukan jalannya proses pemilu yang
demokratis.
Sejalan dengan gagasan di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai
lembaga yang mendapatkan amanat dari konstitusi sebagai penyelenggara
pemilihan umum, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2010-2014, KPU telah menetapkan visi, misi, dan tujuan.
II. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten
A. Visi
Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan
berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.
B. Misi
1. Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai
upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk
para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh
masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi
dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai
kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesable.
C. Tujuan
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- 6 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pemilu;
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, dan aksesable.
D. Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemilu, dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk
dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan
dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari
pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
KPU;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi
kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca
Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator
kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan
regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU .
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak
politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang
profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPU
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap
- 7 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban
menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan
Bupati/Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
adalah lembaga penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
III. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang
memiliki integritas dan kredibilitas dengan
berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil,
kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu,
kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
efisiensi, dan efektivitas.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu
wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu:
a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
Prinsip dasar kode etik menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
dilaksanakan dengan:
1) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang
secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan;
2) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai
dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi
otoritasnya;
3) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu
mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan
4) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak
berpihak dan adil.
b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial;
Prinsip dasar kode etik bersikap dan bertindak nonpartisan serta imparsial
dilaksanakan dengan:
1) bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang
berkaitan dengan partai politik, calon dan pemilih;
2) bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
3) bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon,
aktor politik, atau kecenderungan politik tertentu;
4) bertindak konsekuen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
5) setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain
yang terlibat dalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur,
dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
6) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk
terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi
pihak lain;
- 8 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
7) tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa
simpati atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik,
atau kecenderungan politik tertentu;
8) tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat
partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu
dalam proses pemilu;
9) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat
partisan dengan pemilih;
10) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau
atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai
atau peserta Pemilu atau pemilih;
11) tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak
menanyakan pilihan politik orang lain;
12) tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa
serangan pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu;
13) memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap
dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau
keputusan yang dikenakan kepadanya;
14) menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilu
yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus
yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
15) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus
tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan
bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang
berbeda; dan
16) melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.
c. Bertindak transparan dan akuntabel;
Prinsip dasar kode etik bertindak transparan dan akuntabel, dilaksanakan
dengan:
1) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang
yang berlaku,tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
2) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan
dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
3) menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap
dokumen dan informasi yang relevan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
4) mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu
yang diberlakukan oleh sumber dana;
5) bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan
dalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upaya
Perbaikan;
6) melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang
berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang
berkaitan dengan pemilu;
- 9 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
7) menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
8) memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal
keputusan yang telah diambil tentang proses pemilu;
9) merespons kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana;
10) membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilu memiliki
akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan
data baku yang digunakan dalam proses pemilu; dan
11) bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga
pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
Prinsip dasar kode etik melayani pemilih menggunakan hak pilihnya,
dilaksanakan dengan:
1) memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan
pikiran dan kesadaran pemilih;
2) memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan
proses pemilu;
3) membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi
dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
4) melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundangan-
undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak
memilih terdaftar sebagai pemilih;
5) menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan
suaranya;
6) memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah
yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan
perlakuan khusus, seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia,
dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan suara
pada hari pemungutan suara, untuk tidak hanya terdaftar sebagai
pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.
- 10 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
Prinsip dasar kode etik tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan,
dilaksanakan dengan:
1) wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi
yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu;
2) menjamin agar tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadi
penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara
langsung ataupun tidak langsung;
3) tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu,
calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik
keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara pemilu; dan
4) tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak
resmi termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan.
f. Bertindak profesional Prinsip dasar kode etik bertindak profesional, dilaksanakan dengan:
1) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu
sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara
pemilu;
2) bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi
administrasi pemilu yang mutakhir;
3) menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan
anggaran yang berakibat pemborosan dana publik;
4) memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
5) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen
tinggi;
6) menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang
telah ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu; dan
7) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur
organisasi penyelenggara pemilu.
g. Administrasi pemilu yang akurat
Prinsip dasar kode etik administrasi pemilu yang akurat, dilaksanakan
dengan :
1) memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada
publik berdasarkan fakta;
2) memastikan bahwa informasi dikumpulkan, di susun, dan
dipublikasikan dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;
3) memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara
lengkap, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
4) memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi
yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan
sementara.
Secara umum seluruh tahapan serta kinerja di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten pada periode tahun 2016 dapat berjalan lancar, masalah-
- 11 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap
penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik dengan
mengedepankan langkah koordinasi secara internal maupun dengan semua
pihak terkait. Bagi instansi setiap selesai melaksanakan kegiatan mempunyai
kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan
kegiatan, hal itu pun berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil
guna, transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selalu berupaya
menjalin komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga
semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel.
IV. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka KPU juga wajib untuk menyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan KPU sebagai laporan pelaksanaan dari visi, misi, tujuan,
dan sasaran dalam perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini
menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KPU.
Selanjutnya berkaitan dengan perkembangan masalah dan dinamika masyarakat
yang dihadapi, tentu ada beberapa penyesuaian program-program. Namun
demikian sasaran, tujuan, misi maupun visi yang diemban tetap harus mengacu
kepada dokumen perencanaan KPU.
Penyusunan laporan kegiatan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad
untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
“good governance”. Mendokumentasikan Laporan Kegiatan KPU Kabupaten
Klaten Tahun 2016 dalam bentuk buku menjadi penting dilakukan dengan
tujuan agar pokok-pokok kegiatan di tahun 2016 dapat disebarkan dan dibaca
dengan lebih baik oleh berbagai kalangan di masyarakat, khususnya di
Kabupaten Klaten, yang berkepentingan dan/atau peduli tentang persoalan
pemilihan umum.
V. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan
kepercayaan publik
a . Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong
kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat
sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis
termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu
dan pengawasan Pemilu yang partisipatif;
2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi
yang lebih keras;
3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan
demokratis;
- 12 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
5) Fasilitasi peningkatan peran Parpol;
6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk
keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah;
8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, sipil, serta ekonomi,
dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari
lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan
fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan
partisipatif, dan fasilitasi dialog;
b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh
melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang
Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai
bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol
untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat
sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,
pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk
membangun Parpol sebagai perangkat dasar bangunan demokrasi;
(3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem
kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
(SPIP);
2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional;
pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan
transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,
antara lain:
1) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan
e-government;
2) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang
terintegrasi;
3 ) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik
serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
4) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi;
c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik,
- 13 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan
Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:
1 ) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) pada setiap badan publik negara;
2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan
informasi publik;
3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing
K/L/D/I;
4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan
mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan
interaktif yang dapat diakses publik;
6) diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan
publik;
7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
penguatan lembaga pengarsipan karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
nasional (RBN)
a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif,
efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi:
1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;
2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah
yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas,
fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara
vertikal dan/atau horizontal; dan
3) penguatan sinergisitas antar lembaga, di pusat maupun daerah;
b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain:
1 ) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;
2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB;
4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan
melalui strategi antara lain:
1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan
sangat selektif sesuai prioritas;
2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang
transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan
komunikasi (TIK);
3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan Diklat;
4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan
berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya
pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- 14 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
6) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui
strategi, antara lain:
1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
2) mendorong inovasi pelayanan publik;
3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan
publik.
VI. Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural Sekretariat
KPU Kabupaten Klaten
1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Klaten, adalah:
A. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik
Ketua : Kartika Sari Handayani, SE
Wakil Ketua : Siti Farida
B. Divisi Teknis
Ketua : Joko Hadi Siswanto
Wakil Ketua : Muhammad Ismail, SE
C. Divisi Perencanaan dan Data
Ketua : H. Muhammad Ismail, SE
Wakil Ketua : Kartika Sari Handayani, SE
D. Divisi Hukum
Ketua : Siti Farida
Wakil Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I
E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat :
Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I
Wakil Ketua : Joko Hadi Siswanto
KETUA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
SEKRETARIS
KASUBBAG
PROGRAM
DAN
ANGGARAN
KASUBBAG
TEKNIS
PEMILU DAN
HUPMAS
KASUBBAG
HUKUM
KASUBBAG
KEUANGAN,
UMUM,
LOGISTIK
- 15 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2. Tugas KPU Kabupaten Klaten:
a. Divisi Umum, Keuangan, dan logistik bertugas terkait dengan
kebijakan administrasi perkantoran, kearsipan, protokol dan
persidangan, pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara,
kerumahtanggaan kantor, keamanan, pelaksanaan
pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, logistik, dan pengadaan
barang dan jasa;
b. Divisi Teknis bertugas terkait dengan kebijakan penentuan daerah
pemilihan dan alokasi kursi, pencalonan, pemungutan penghitungan
dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu, dan pergantian
antar waktu DPRD;
c. Divisi Perencanaan dan Data bertugas terkait dengan kebijakan
penyusunan program dan anggaran, kemutakhiran data pemilih, sistem
informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan, pengelolaan
jaringan IT, scan hasil pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;
d. Divisi Hukum bertugas terkait dengan kebijakan pembuatan
rancangan keputusan, verifikasi partai politik, verifikasi DPD,
pelaporan dana kampanye, telaah hukum, advokasi hukum, sengketa
pemilu, dokumentasi hukum, dan pengawasan/pengendalian internal;
e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas terkait dengan
kebijakan administrasi dan rekruitmen kepegawaian, rekruitmen dan
PAW anggota KPU dan Badan Ad-hock, diklat dan pengembangan
SDM, pengembangan budaya kerja organisasi, penegakan disiplin
organisasi, kampanye, sosialisasi, publikasi dan kehumasan,
partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
a. Nama dan Jabatan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten
NO N A M A JENIS
KELAMIN J A B A T A N
1. Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris
2. Dra. Eka Susilawati,
M.Si.
Perempuan Kepala Sub Bagian
Program dan Anggaran
3. Yuyun Sri AP, S.STP,
M.Si.
Laki-laki Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan
dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat
4. Dra. Wahyu Agustini,
M.Si.
Perempuan Kepala Sub Bagian
Hukum
5. Tatiek Sri Haryatie,
S.Sos.
Perempuan Kepala Sub Bagian
Umum, Keuangan dan
Logistik
- 16 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
b. Data Pegawai KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan
Formal
N
O PENDIDIKAN FORMAL JML
RINCIAN
Lk Pr
1 S-2 3 1 2
2 S-1 10 6 4
3 D-III 1 1 -
4 SMA 2 2 -
5 SMP 1 1 -
Jumlah (s/d Desember 2016) 17 11 6
c. Data Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten Menurut
Pendidikan Formal
N
O PENDIDIKAN FORMAL JML
RINCIAN
Lk Pr
1 S-1 2 1 1
2 D-III 1 1 -
3 SMA 2 2 -
4 SMP 1 1 -
Jumlah (s/d Desember 2016) 6 5 1
VII. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22E ayat 5;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian
Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 17 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 18 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
- 19 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
BAB II
PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI
I. PROGRAM KEGIATAN
Jumlah pagu anggaran KPU Kabupaten Klaten Tahun 2016 mengalami
beberapa kali revisi, sesuai dengan DIPA KPU Kabupaten Klaten BA (076)
Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 pagu awal
sebesar Rp. 2.018.051.000 (dua milyar delapan belas juta lima puluh satu ribu
rupiah). Pada tanggal 30 Maret 2016 terdapat revisi kesatu sebesar Rp.
2.068.441.000 (dua milyar enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu
ribu rupiah). Pada tanggal 20 April 2016 KPU Kabupaten Klaten mengajukan
revisi ke Kanwil DJA terkait konversi dana hibah Pilkada Tahun 2015 sehingga
pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.097.589.000 (lima milyar sembilan puluh
tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Pada bulan Juli
terdapat revisi ketiga sebesar Rp. 5.573.704.000 (lima milyar lima ratus tujuh
puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2016 terdapat dua program kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
Dari 2 program tersebut dijabarkan menjadi 8 kegiatan, 27 output yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
(076.01.01)
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkungan Setjen KPU (3355)
1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)
Pada output ini KPU Kabupaten Klaten merencanakan serta melakukan
pengelolaan keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan
berbasis aktual untuk periode Triwulanan maupun Semesteran sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PMK177/PMK 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (3355.007)
Output yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Klaten adalah
tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
(LPPA) untuk disampaikan ke KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
3) Layanan Perkantoran. (3355.994)
Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana
sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU
Kabupaten Klaten. Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan
dengan melakukan Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang
- 20 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
lembur bagi Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I.
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada
peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran di
KPU Kabupaten Klaten.
Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan
administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan
peningkatan pengolahan administrasi barang.
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu. (3356)
1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen
logistik Pemilu (3356.008)
Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik
(SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh
operator SILOG KPU Kabupaten Klaten. Apilkasi SILOG juga dapat
digunakan sebagai sumber informasi bagi KPU Kabupaten/Kota dan
Provinsi terkait adanya kebijakan-kebijakan dari KPU RI/KPU Provinsi
Jawa Tengah tentang logistik kepemiluan.
2) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009)
KPU Kabupaten
Klaten
mengumumkan
Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
yang akan
dilaksanakan pada
tahun anggaran
2016 berdasarkan
DIPA TA. 2016.
Penayangan RUP
ini dilakukan
melalui aplikasi
SIRUP LKPP oleh
operator SIRUP
KPU Kabupaten
Klaten sehingga
publik dapat
mengetahui dan
mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten Klaten TA. 2016.
3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011)
Pelaksanaan inventarisasi logistik eks Pemilu 2014 dilakukan oleh tim
- 21 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Klaten. Hasil inventarisasi ini dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa
Tengah dan KPU RI.
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
1) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001)
Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten dilakukan pada
awal tahun anggaran dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan
KPU . Untuk menjabarkan Renstra dalam kegiatan yang lebih konkrit
maka disusunlah Rencana Kerja Anggaran.
2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
(3357.003)
Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor
dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kapling jaringan
yang aksesible. Sehingga dilakukan kegiatan pemeliharaan jaringan
internet dan kapling jaringan di kantor KPU Kabupaten Klaten.
3) Data dan informasi kepemiluan (3357.004)
Diperlukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan
kegiatan serta anggaran agar capaian kinerjanya dapat terukur. Kegiatan
monitoring dan evaluasi ini dilakukan melalui beberapa instrument yaitu:
Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Fisik dari Triwulan I s.d. IV
berdasarkan PP Nomor 39
Tahun 2006, Penyusunan
Laporan Capaian Output
berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
249 Tahun 2011,
Penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIP tahun
2015) dan penyusunan
Perjanjian Kinerja tahun
2016 dan menyampaikan
Dokumen LAKIP dan
Dokumen SAKIP ke KPU
Provinsi Jawa Tengah.
4) Dokumen pemutakhiran
data pemilih (3357.010)
KPU Kabupaten Klaten juga senantiasa melakukan pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan, sebagai tindak lanjut instruksi KPU RI untuk
senantiasa melakukan pemeliharaan maupun update data pemilih secara
berkelanjutan.
Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun 2016, KPU
Kabupaten Klaten juga akan koordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten maupun dinas/instansi terkait.
5) Sistem aplikasi Pemilu (3357.023)
Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator
- 22 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 akan dimaksimalkan
penggunaan seluruh aplikasi penunjang serta akan ditetapkan operator
dari masing-masing aplikasi tersebut, yang kemudian akan
diselenggarakan bimbingan teknis aplikasi kepemiluan.
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian (3358)
1) Tingkat ketepatan tertib adinistrasi dan pengelolaan SDM (3358.001)
Dalam rangka pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian
KPU Kabupaten Klaten menyusun laporan rutin bulanan kepegawaian ke
KPU Provinsi Jateng. Pengajuan kenaikan pangkat PNS ke KPU
Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan PNS sampai dengan pemberian sanksi
sesuai pelanggaran dan memproses PNS berprestasi Tahun 2016 di
lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Klaten.
Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat
nasional, tetap, independen, dan mandiri, harus senantiasa meningkatkan
kemampuan dan kapasitas para pegawainya. Kelancaran
penyelenggaraan program dan kegiatan memerlukan suatu pembinaan
terhadap para pegawai sebagai aparatur Negara. Oleh karena itu tidak
dapat disangkal lagi bahwa faktor manusia merupakan modal utama yang
perlu diperhatikan dalam suatu instansi pemerintahan.
Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan ditentukan
oleh kualitas dan kemampuan orang-orang yang berada di dalamnya.
Kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
memerlukan suatu pembinaan terhadap aparatur Negara. Ditinjau dari
sudut organisasi, manusia adalah sumber daya yang dinamis, bukan
sumber daya yang statis seperti halnya tanah dan modal. Aparatur
Negara merupakan keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta
pemerintah Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, bertugas dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta
senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan,nilai-nilai dan cita-
cita perjuangan bangsa dan Negara berdasar Pancasila dan undang-
undang Dasar 1945.
PNS Sebagai sumber daya manusia yang berada di sektor pemerintahan
turut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga
kedudukan dan peranan PNS sangat penting sebagai pelaksana dari usaha
kegiatan pemerintah. Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam rangka
upaya mencapai tujuan nasional menurut UU No.43 Tahun 1999 pasal 1
tentang pokok-pokok kepegawaian PNS adalah setiap warga Negara
Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
- 23 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel (3358.003)
Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu
syarat guna meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan KPU
Kabupaten Klaten. Terkait hal tersebut, maka KPU Kabupaten Klaten
akan mengirimkan Kasubbag Umum untuk mengikuti Diklat Teknis
Kepegawaian yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
3) Bimtek SIPP (3358.006)
Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten Klaten
akan mengirimkan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis
Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).
Aplikasi SIPP berguna untuk menyimpan data dan memberikan
informasi tentang data penyelenggara pemilu.
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)
1) Penerapan elektronik sistem kearsipan di KPU (3360.008)
Terdapat 3 sub output yang harus dilaksanakan yaitu penatausahaan
Barang Milik Negara (BMN), penghapusan BMN, dan tuntutan ganti
rugi. Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan
berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator.
Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun.
Penghapusan BMN dilakukan untuk barang yang telah rusak berat.
Proses inventarisasi barang akan dilakukan setelah mengajukan ijin
penghapusan BMN kepada KPU, penghapusan barang dilakukan setelah
mendapat ijin dari eselon I KPU .
2) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (pengelolaan BMN) (3360.009)
Kegiatan stock opname barang persediaan untuk mengetahui kebenaran
catatan pembukuan dengan yang ada di gudang, Kegiatan ini dilakukan
satu kali dalam satu tahun di akhir tahun.
3) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015)
KPU Kabupaten Klaten akan membentuk tim tata kelola kearsipan untuk
menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif maupun inaktif, dan tim
penilaian arsip untuk menilai arsip sesuai dengan jangka simpan arsip
berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau berdasarkan nilai guna arsip.
Dalam melaksanakan kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten berkoordinasi
dengan Kantor Arsip Kabupaten Klaten, maupun pihak terkait.
4) Layanan perkantoran (3360.994)
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan
secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran
honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung,
dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai, satpam,
dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.
- 24 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada
peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran di
KPU Kabupaten Klaten. Indikator hasil dari program ini adalah
terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai
dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi
barang. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana
dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di
KPU Kabupaten Klaten.
f. Pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
1) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)
Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun
2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama
dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa hal yang
perlu disempurnakan sebagai acuan penyusunan LAKIP tahun 2016.
2) Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005)
KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015
dan telah mengikuti riview atas laporan keuangan yang diselenggarakan
oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BPKP.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik. (076.01.06)
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
Penanggung jawab kebijakan adalah Ketua KPU Kabupaten Klaten dan
Anggota KPU Divisi Hukum, sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten dan pelaksana kegiatan adalah Sub
Bagian Hukum.
1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)
Di antara tugas KPU Kabupaten Klaten di bidang advokasi adalah
melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian hukum,
penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu. Hal ini bertujuan
agar permasalahan hukum bisa diantisipasi maupun diselesaikan secara
cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang
berlaku.
Adapun maksud kegiatan Advokasi dan Sengketa Hukum dimaksudkan:
a) Meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, pendapat hukum;
b) Meningkatkan pemahaman dan kapasitas serta kompetensi pelayanan
advokasi hukum, penyelesaian sengketa hukum dan proses legalisasi
hukum.
2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011)
- 25 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian
produk hukum KPU Kabupaten Klaten memprogramkan adanya
koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi maupun instansi terkait.
3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
(3363.013)
Program ini dilakukan dengan mengikuti Penyuluhan Peraturan
perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh
KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan
kompetensi dan kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
b. Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)
1) PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
(3364.004)
Program ini sangat tentatif dan menyesuaikan perkembangan situasi
politik maupun partai politik di Kabupaten Klaten. Dalam pelaksanaan
tahapan pelaksanaan kegiatan PAW anggota DPRD, hal yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu:
a) Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD
serta mengunggah (upload) dokumen surat dari pimpinan DPRD
ke dalam Aplikasi SIMPAW DPR, DPD, dan DPRD;
b) Melakukan verifikasi/penelitian pemenuhan syarat calon pengganti
antar waktu anggota DPRD Kabupaten Klaten serta mengunggah
(upload) dokumen pendukungnya ke dalam Sistem Informasi
Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD;
c) Melaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Klaten mengenai
penetapan calon pengganti antar waktu anggota DPRD;
d) Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten
Klaten hasil pleno KPU Kabupaten Klaten kepada Pimpinan
DPRD Kabupaten Klaten dengan tembusan kepada KPU Provinsi
Jawa Tengah.
e) Melakukan konsultasi dengan KPU/KPU Provinsi dan koordinasi/
klarifikasi kepada partai politik/Instansi/stakeholder lainnya terkait
dengan kegiatan PAW anggota DPR, DPD, dan DPRD.
f) Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan penggantian
antar waktu anggota DPRD Provinsi ke dalam Sistem Informasi
Manajemen PAW (SIMPAW) DPR, DPD dan DPRD.
g) Menyampaikan laporan evaluasi hasil pelaksanaan penggantian
antar waktu anggota DPRD Kabupaten Klaten tepat waktu dalam
bentuk soft file melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen
PAW (SIMPAW) dan dalam bentuk hard file kepada KPU
Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini bertujuan agar dapat terbentuknya pengetahuan dan
pemahaman KPU Kabupaten/Partai Politik/Instansi/Stakeholder lainnya
terkait proses pelaksanaan PAW anggota DPR, DPD, DPD, DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten.
- 26 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pilpres dan Wapres serta Pilkada
(3364.030)
KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen
tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi
yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument
yang telah disusun.
3) Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada (3364.006)
Dikarenakan pada tahun 2016 Klaten tidak menyelenggarakan pemilu,
maka untuk program ini direvisi untuk mensupport kegiatan kepemiluan
lainnya.
4) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
(3364.033)
KPU Kabupaten Klaten melakukan pengumpulan data dan dokumen
tahapan teknis Pilkada Tahun 2015 dan mengelolanya menjadi informasi
yang dapat disampaikan kepada publik dengan menggunakan instrument
yang telah disusun. Mulai dari evaluasi, pelaksanaan sosialisasi pasca
penyelenggaraan pemilukada, maupun giat lain baik yang bersifat
kegiatan fisik maupun melalui informasi media maupun elektronik.
II. REALISASI PROGRAM KEGIATAN
Pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan program dan
kegiatan. Sasaran ini dicapai dengan dukungan anggaran sebesar
Rp.5.582.676.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.577.904.822 atau 99,91%
dari pagu anggaran. Pelaksanaan program dan kegiatan adalah:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
( 076.01.01)
a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di
lingkungan Sekjen KPU (3355)
1) Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan (3355.003)
Pada output ini KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan pengelolaan
keuangan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Sehingga telah tersusun Laporan Keuangan berbasis aktual
untuk periode Triwulan dan Semesteran sesuai dengan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PMK177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementrian Negara/Lembaga.
2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
(3355.007)
Output yang telah dicapai adalah KPU Kabupaten Klaten telah
menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
- 27 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
3) Layanan Perkantoran. (3355.994)
Layanan perkantoran dalam output ini dilaksanakan dengan melakukkan
Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur bagi Komisioner
dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dibayarkan rutin
tiap bulan pada Minggu I.
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang
sesuai dengan pelayanan prima dan
peningkatan pengolahan
administrasi barang.
Sifat kegiatan dari program ini
merupakan kegiatan rutinitas
pelaksanaan pelayanan administrasi
perkantoran yang terdiri dari sarana
dan prasarana sebagai penunjang
pelayanan administrasi perkantoran
di KPU Kabupaten Klaten.
Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah:
a) Penyedia jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini merupakan kegiatan antar
instansi yang mengarah pada administrasi pelayanan internal &
eksternal yang tercatat dalam bentuk surat sebagai dokumen
komunikasi resmi arsip dinamis dan statis.
- 28 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
REKAP SURAT MENYURAT
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO ASAL/TUJUAN SURAT
MASUK
SURAT
KELUAR
1. KPU RI 52 bendel 3 bendel
2. SEKJEN KPU RI 63 bendel 7 bendel
2. KPU PROVINSI JATENG 41 bendel 29 bendel
3. SEKRETARIAT KPU
PROVINSI JAWA TENGAH
77 bendel 32 bendel
4. PARTAI POLITIK 14 bendel 10 bendel
5. DINAS INSTANSI 217 bendel 119 bendel
6. PERORANGAN 3 bendel 18 bendel
JUMLAH 467 bendel 208 bendel
b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas
Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta
penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas
dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset
kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten.
c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran
dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten yang disediakan
pihak pemberi jasa.
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan
kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan
yaitu TA.2016.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan
kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran.
Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung
program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan
kegiatan ini.
f) Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja.
Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja
yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut
indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan
peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi
perkantoran di KPU Kabupaten Klaten.
g) Penyediaan alat tulis Kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis
Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran.
- 29 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan
pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten sesuai standar
akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan
beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.
Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi. Indikator hasil
dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan
dan penerangan dalam gedung perkantoran.
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan
perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi
perkantoran di KPU Kabupaten Klaten.
k) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan
bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan
merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program
kegiatan KPU Kabupaten Klaten.
Selain kegiatan layanan perkantoran seperti tersebut diatas, untuk
mendukung serta untuk memaksimalkan layanan perkantoran, maka KPU
Kabupaten Klaten juga melakukan kegiatan layanan dukungan
administrasi perkantoran lain, di antaranya adalah:
1) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan
kelompok kerja/konsultasi.
Kegiatan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/
konsultasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Klaten selama tahun
2016 sebagai berikut:
a) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada 22 Maret 2016
dengan menghadirkan Bapak Handoko Agung Saputro - selaku
Komisioner Komisi
Informasi Publik sebagai
narasumber. Adapun
tujuan dari pelaksanaan
FGD ini guna meminta
masukan sekaligus
memaksimalkan
pelayanan - terutama
terkait informasi- kepada
mayarakat. Rakor dan
FGD Pelayanan Informasi
Publik ini dihadiri oleh
Komisioner, Sekretaris
dan seluruh KaSubag.
- 30 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
b) Diskusi Publik Diskusi Publik dan Diseminasi Data dan Informasi
Hasil Pemilu Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada Rabu, 01
Juni 2016 di KPU Kabupaten Klaten sebagai bentuk kesungguhan
KPU KPU Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan hukum
baik secara internal maupun eksternal terkait kepemiluan.
c) FGD Regulasi Mutarlih, sebagai fasilitator Diana Arianti, SP.,
anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah.
d) Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten
Rapat pleno merupakan forum tertinggi di KPU , dihadiri oleh
Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Klaten, Sekretaris, dan
semua Kasubag. Selama Tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten
mengadakan Rapat Pleno sebanyak 31 kali dengan rincian:
REKAP BERITA ACARA TAHUN 2016
NO NO BERITA
ACARA PERIHAL TANGGAL
1 1/KPU -BA/II/2016 Penelitian Dan Pemeriksaan Nama Calon
Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD
Kabupaten Klaten Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2014
18-Feb-16
2 2/KPU -BA/III/2016 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Anggaran Januari s.d. Februari 2016
17-Mar-16
3 3/KPU -BA/V/2016 Rencana Strategis (Renstra) KPU Kab. Klaten
Tahun 2015-2019
26-Mei-16
4 4/BA/VI/2016 Pernyataan Komisioner KPU Kab. Klaten
Terkait Penetapan Hari Dan Jam Kerja
15-Jun-16
5 5/BA/VI/2016 Disiplin PNS Di Sekretariat KPU Kab.Klaten 20-Jun-16
FGD Pemilih Berkelanjutan
- 31 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
6 6/BA/VI/2016 Kearsipan Di Lingkungan KPU Kab. Klaten 27-Jun-16
7 7/BA/VII/2016 PPID, Kearsipan Dan Capaian Kinerja di
Lingkungan KPU Kab. Klaten
11-Jul-16
8 8/BA/VI/2016 Griya Pintar Pemilu (GPP) Di Lingkungan
KPU Kab. Klaten
18-Jul-16
9 9/BA/VII/2016 Laporan Keuangan Di Lingkungan KPU Kab.
Klaten
26-Jul-16
10 10/BA/VIII/2016 Capaian Kinerja Di Lingkungan KPU Kab.
Klaten
01-Agust-16
11 11/BA/VIII/2016 Penamaan Dan Pembagian Divisi Anggota KPU
Kab. Klaten
08-Agust-16
12 12/BA/VIII/2016 Retensi Arsip Di Lingkungan KPU Kab. Klaten 19-Agust-16
13 13/BA/VIII/2016 Pemusnahan Arsip Pemilu Dan Griya Pintar
Pemilu (GPP)
22-Agust-16
14 14/BA/VIII/2016 Griya Pintar Pemilu (GPP) Dan Kelas
Demokrasi
29-Agust-16
15 15/BA/IX/2016 Persiapan Focus Group Discussion (FGD)
Pemutakhiran Daftar Pemilih Tahun 2016
05-Sep-16
16 16/BA/IX/2016 Evaluasi Penyusunan Jurnal Penataan Arsip
Mingguan
16-Sep-16
17 17/BA/IX/2016 Kelas Demokrasi 19-Sep-16
18 18/BA/IX/2016 Laporan Keuangan Per Agustus 2016 Di
Lingkungan KPU Kab. Klaten
29-Sep-16
19 19/BA/X/2016 Rencana Penghapusan Logistik Pemilu 2014 03-Okt-16
20 20/BA/X/2016 Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan Dan Penghapusan Logistik Pemilu
2014
10-Okt-16
21 21/BA/X/2016 Penyusunan Laporan Kegiatan Triwulan III KPU
Kabupaten Klaten
18-Okt-16
22 22/BA/X/2016 Tindak Lanjut Penyusunan Laporan Kegiatan
Triwulan III KPU Kab. Klaten
25-Okt-16
23 23/BA/X/2016 Griya Pintar Pemilu (GPP) KPU Kabupaten
Klaten
31-Okt-16
24 24/BA/XI/2016 Tindak Lanjut Tim Reformasi Birokrasi (RB)
Dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan KPU
Kab. Klaten
07-Nop-16
25 25/BA/XI/2016 Tindak Lanjut Kegiatan KPU Kabupaten Klaten
Bulan Nopember Dan Desember Tahun 2016
14-Nop-16
26 26/BA/XI/2016 Tindak Lanjut Pembentukan Tim Reformasi
Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di
Lingkungan KPU Kab. Klaten
18-Nop-16
27 27/BA/XI/2016 Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Klaten
Bagian Anggaran 076 Bulan Oktober 2016
28-Nop-16
- 32 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
28 28/BA/XII/2016 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dan
Kegiatan Tahun 2016 di Komisi Pemilihan
Umum Kab. Klaten
05-Des-16
29 29/BA/XII/2016 Pelaksanaan Program Bulan Desember Tahun
2016 di Komisi Pemilihan Umum Kab. Klaten
14-Des-16
30 30/BA/XII/2016 Penelitian dan Pemeriksaan Nama Calon
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.
Klaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014
16-Des-16
31 31/BA/XII/2016 Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kab. Klaten
27-Des-16
e) Rapat Koordinasi Internal
Rapat Koordinasi internal yang diikuti oleh seluruh staf Sekretariat
KPU Kabupaten Klaten dipimpin oleh sekretaris, dilaksanakan
setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi dilakukan untuk
membahas program dan kegiatan, pembinaan sumber daya
manusia, kinerja maupun sebagai sarana komunikasi formal yang
produktif antara sekretaris dengan seluruh jajaran sekretariat.
b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan
Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu. (3356)
1) Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen
logistik Pemilu (3356.008)
Pelaksanaan kegiatan ini berupa pengelolaan Sistem Informasi Logistik
(SILOG) dengan melakukan pemeliharaan data dan informasi oleh
operator SILOG KPU Kabupaten Klaten.
2) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu. (3356.009)
KPU Kabupaten Klaten telah mengumumkan rencana umum pengadaan
(RUP) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 berdasarkan
DIPA TA. 2016.
Rapat Koordinasi Internal
- 33 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Penayangan RUP ini dilakukan melalui aplikasi SIRUP LKPP oleh
operator SIRUP KPU Kabupaten Klaten sehingga publik dapat
mengetahui dan mengakses informasi tentang RUP KPU Kabupaten
Klaten TA. 2016.
3) Inventarisasi logistik Pemilu (3356.011)
Prinsip-prinsip pengadaan logistik
hampir sama dengan asas
penyelenggaraan pemilu. Perpres
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah menegaskan proses
pengadaan dilaksanakan secara
transparan, dengan prinsip
keadilan, efektif, efisien, dan
akuntabel.
Selain itu, KPU Kabupaten Klaten juga melakukan penjadwalan retensi
arsip sesuai dengan PKPU NO 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non
Keuangan Komisi Pemilihan Umum.
- 34 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Semua proses pengadaan logistik untuk pemilihan tahun 2016 harus bisa
dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengadaan barang/jasa juga harus
tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerbitkan peraturan mengenai
norma, standar, prosedur,
kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan.
Pelaksanaan inventarisasi
logistik eks Pemilu 2014 telah
dilakukan oleh tim yang
ditetapkan dengan Surat
Keputusan Sekretaris KPU
Kabupaten Klaten. Pelaksanaan
penghapusan logistik eks
Pemilu 2014 dilakukan pada
Triwulan IV setelah
mendapatkan ijin dari KPU.
Penimbangan Logistik Sisa Pemilu 2014
- 35 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
TIM TATA KELOLA KEARSIPAN
NO. NAMA JABATAN
1. M. ANSORI, SPd. I Ketua
2. JOKO HADI SISWANTO Penanggungjawab
3. TATIEK SRI HARYATIE, S. Sos Wakil Ketua
4. WARDIYEM, SE Sekretaris
5. IKA NURMALIANA DEWI, SE Anggota
6. MINARNO Anggota
7. KARYONO, SH Anggota
8. ADY CHRISTANTO UTOMO Anggota
9. SRI EFI RUSMARIATI Anggota
10. SUPRIYANTO Anggota
TIM PENILAIAN ARSIP
NO. NAMA JABATAN
1. YUYUN SRI AGUNG P, SSTP, M. Si Ketua
2. JOKO HADI SISWANTO Penanggungjawab
3. Dra. EKA SUSILAWATI Wakil Ketua
4. WARDIYEM, SE Sekretaris
5. M. ANSORI, SPd. I Anggota
6. AGUS SUTANTA, SIP Anggota
7. HERMAWAN Anggota
8. SRI EFI RUSMARIATI Anggota
9. PONIMAN Anggota
10. PURWANTO Anggota
c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
1) Dokumen Perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi (3357.001)
Penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Klaten telah dilakukan
pada awal tahun anggaran dan telah ditetapkan pada rapat pleno 26 mei
2016 dengan berita acara nomor 3/KPU -BA/V/2016, dan telah
disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU .
Dalam perjalanannya terdapat revisi DIPA dari KPU untuk pemenuhan
anggaran terkait kegiatan. KPU Kabupaten Klaten juga melakukan revisi
DIPA ke Kanwil DJPb terkait konversi dana hibah Pilkada tahun 2015.
2) Sistem administrasi penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
(3357.003)
Untuk mendukung kinerja dan jaringan komunikasi data kantor
dibutuhkan adanya pemeliharaan jaringan internet dan kabling jaringan
yang aksesible, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan yang bersifat
- 36 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
rutin insidentall selama tahun 2016 di lingkungan kantor KPU
Kabupaten Klaten.
3) Data dan informasi kepemiluan (3357.004)
Diperlukan monitoring
dan evaluasi dalam
pelaksanaan program
dan kegiatan serta
anggaran agar capaian
kinerjanya dapat
terukur. Kegiatan
monitoring dan
evaluasi ini dilakukan
melalui beberapa
instrument yaitu:
Penyusunan Laporan
Capaian Keuangan dan
Fisik dari Triwulan I
s.d Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006, Penyusunan Laporan Capaian Output berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, Penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIP tahun 2015) dan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun
2016 dan menyampaikan Dokumen LAKIP dan Dokumen SAKIP ke
KPU Provinsi Jawa Tengah.
4) Dokumen pemutakhiran data pemilih (3357.010)
KPU Kabupaten Klaten melaksanakan pemutakhiran data pemilih tahun
2016 berbasis data dengan menggunakan aplikasi SIDALIH dengan
melakukan Input data DPTb-2 Pilkada Klaten Tahun 2015 melalui
aplikasi SIDALIH.
Untuk mendapatkan up dating data KPU Kabupaten Klaten melakukan
koordinasi dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klaten pada tanggal 14 April 2016 di kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten.
Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan
menggunakan beberapa sumber data, yaitu:
a) Data pemeliharaan daftar pemilih pemilihan sebelumnya yaitu data
pemilih yang telah dicoret dari DPT atau DPTb-1 karena tidak lagi
memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari
DPT atau DPT b-1;
b) Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Ini
adalah jenis pemilih yang pada saat pemungutan suara pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang menggunakan
KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar di DPT
dan DPTb-1;
Ruang Informasi, Data dan PPID KPU Kabupaten Klaten
- 37 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
c) Laporan langsung dari masyarakat yakni pemilih yang berdomisili di
Kabupaten Klaten dapat melaporkan diri atau keluarganya ke KPU
Kabupaten Klaten untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk
yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir
Tanggapan dan Masukan Masyarakat;
d) Data Mutasi Penduduk;
e) Pemutakhiran Data Pemilih Tahun berkelanjutan 2016, dengan
kegiatannya, antara lain:
(1) Melakukan Updating Data Mutasi Penduduk.
Beberapa data penduduk yang dilakukan updating adalah:
(a) Data yang tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pemutakhiran
Pemilu/Pemilihan;
(b) Perkiraan DP4 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
(2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
14 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klaten. Tujuan kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan data terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan. Ada beberapa kendala, yaitu:
(a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan data byname data mutasi penduduk.
Hal ini dikarenakan yang punya kewenangan mengeluarkan
data byname kependudukan hanyalah Kementerian Dalam
Negeri yang mana data kependudukan tersebut dikeluarkan
setiap semester yaitu pada bulan Juli dan Desember;
(b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
tidak bisa memberikan by name data penduduk yang
meninggal karena tidak adanya laporan data kematian dari
tingkat kecamatan atau dari tingkat desa/kelurahan;
(c) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan
data kematian tentu akan mempengaruhi jumlah penduduk
secara keseluruhan, yang pastinya juga akan berpengaruh
pada daftar pemilih dan hal terkait lainnya.
(d) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten
hanya bisa memberikan data berupa perkiraan data agregat
penduduk dan jumlah penduduk potensial pemilih pemilu per
31 Desember 2015.
- 38 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(3) Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan
melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka Pemutakhiran
Daftar Pemilih Berkelanjutan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2016 dan tanggal
14 September 2016 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten
Klaten. Adapun Tujuan kegiatan ini adalah:
(a) Melakukan inventarisasi permasalahan pemutakhiran daftar
pemilih;
(b) Membedah masalah Sumber Data Pemutakhiran;
(c) Evaluasi terhadap Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih;
(d) Evaluasi Sistem Aplikasi Daftar Pemilih;
(e) Evaluasi Regulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih;
(f) Mencari solusi permasalahan pemutakhiran daftar pemilih.
Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Klaten juga melibatkan dari
berbagai unsur yang diantaranya terdiri dari:
(a) Disdukcapil Klaten;
(b) BPS Klaten;
(c) Kesbangpol;
(d) Bagian Tata Pemerintahan;
(e) Panwas Kabupaten Klaten periode 2014 - 2015;
- 39 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(f) Perwakilan PPK periode 2014 - 2015;
(g) Perwakilan Panwascam periode 2014 - 2015;
(h) Anggota KPU Kabupaten/kota se- Solo Raya Divisi Pemilih.
Pada FGD ini, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
(a) Dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Klaten menegaskan kembali bahwa tidak bisa memberikan
data by-name data kependudukan, data mutasi dan data
meninggal karena yang bisa memberikan data tersebut hanya
kementerian dalam negeri setiap semester.
(b) Sumber data untuk pemilih (DP4) masih banyak yang
bermasalah sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat.
(c) Sistem Informasi Data Pemilih belum maksimal sehingga
perlu penyempurnaan dalam pengaplikasiannya.
(d) Masyarakat pemilih pasif menanggapi proses penyusunan
daftar pemilih dan pengumuman daftar pemilih.
(4) Menerima Laporan Langsung dari Masyarakat
KPU Kabupaten Klaten melalui website dan beberapa kegiatan
- 40 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
pertemuan dengan pemangku kepentingan menginformasikan
kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan ataupun
tanggapan langsung terkait daftar pemilih. Akan tetapi respon
masyarakat terkait masukan/tanggapan terhadap pemutakhiran
daftar pemilih berkelanjutan hasilnya nihil.
(5) Pemeliharaan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
menggunakan aplikasi SIDALIH.
Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Sidalih, karena aplikasi
ini (sebagaimana aplikasi lainnya) berbasis online, maka ada
beberapa hal yang menjadi kendala pada aplikasi, di antaranya:
(a) Dalam proses pemeliharaan daftar pemilih menggunakan
Aplikasi Sidalih, KPU Kabupaten Klaten mengalami
kesulitan proses karena dalam sidalih tidak muncul menu
untuk penyaringan data Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan
menu untuk menghapus data TMS tersebut.
(b) KPU melakukan kegiatan pemeliharaan secara manual
dengan menyandingkan data agregat kependudukan
(DAK2) yang berusia +15 tahun per 31 Desember 2015
dengan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
2015, untuk menentukan kecamatan mana saja yang perlu
untuk mendapatkan perhatian dalam proses pemeliharaan
dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, jika nanti
Portal Sidalih sudah bisa digunakan kembali.
DATA PERBANDINGAN DAFTAR PEMILIH TAHUN 2015
- 41 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(c) Input Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2)
Proses ini dilakukan dengan mengambil hardcopy DPTb-2
dari dalam kotak suara yang pernah digunakan dalam
proses penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015. Selanjutnya
hardcopy DPTb-2 diteliti satu persatu untuk mematikan
bahwa hardcopy tersebut benar-benar DPTb-2 dan pemilih
yang terdaftar dalam DPTb-2 benar-benar memenuhi syarat
sebagai pemilih tambahan -2 (belum terdaftar dalam DPT
tapi memiliki KTP setempat /identitas lain yang sah), dan
kemudian melakukan proses input data pemilih tambahan 2
(DPTb-2) ke dalam Sidalah dengan cara menambahkan data
pada menu pemutakhiran untuk melakukan proses satu
persatu jika data pemilihnya hanya sedikit serta menambah
data melalui webrig.
Berikut ini Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) hasil dari
Proses input tambah data ke Sidalih Pemutakhiran Daftar
Pemilih berkelanjutan.
Setelah dilakukan pemutakhiran lebih lanjut
melalui input DPTb - 2, jika disandingkan dengan
data DPTb-2 Per 9 Desember 2015, maka
diperoleh peRBandingan sebagai berkut:
- 42 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Perbedaan data DPTb-2 saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015
dengan data DPTb-2 hasil input ke Sidalih Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal:
a. Kotak suara dari TPS yang dikirim ke KPU Kabupaten Klaten yang
seharusnya berisi DPTb-2, setelah dilakukan pengecekan ternyata
tidak semua kota suara berisi DPTb-2 sehingga menyulitkan bagi
KPU Kabupaten Klaten untuk melakukan penyisiran data DPTb-2.
b. Setelah dilakukan proses input data atau penambahan data DPTb-2 ke
Sidalih, banyak ditemukan data-data DPTb-2 tersebut ternyata sudah
ada dalam DPT, sehingga jumlah DPTb-2 hasil input ke Sidalih
menjadi berkurang.
c. Dari hasil pengecekan terhadap pemilih yang sudah terdaftar dalam
DPT tetapi tercatat juga dalam DPTb-2, hal ini disebabkan karena saat
hari H pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang bersangkutan kehilangan surat
pemberitahuan sehingga saat datang ke TPS, pemilih tersebut
membawa KTP dan dicatat sebagai pemilih yang menggunakan KTP.
d. Untuk Daftar Pemilih yang sudah dilakukan penyaringan, sampai saat
ini KPU Kabupaten Klaten tidak bisa mengakses ke Sidalih
dikarenakan Sidalih selalu dalam kondisi Maintenance.
- 43 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
5) Sistem aplikasi Pemilu (3357.023)
Untuk Peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya operator
aplikasi kepemiluan maka pada tahun 2016 KPU Kabupaten Klaten telah
menetapkan Operator Aplikasi guna menunjang serta memaksimalkan
pelayanan.
DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR
KPU KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016
NO. APLIKASI OPERATOR
1. SILOG Ika Nurmaliana Dewi
2. SIRUP Ika Nurmaliana Dewi
3. SIDALIH Agus Sutanta
4. SITAP Sri Efi Rusmariati
5. PAW Sri Efi Rusmariati
6. PPID Yuyun Sri Agung P
7. SPIP Jeni Jayanto dan Minarno
8. EMONEV BAPPENAS (Laporan
Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun
2006)
Ika Nurmaliana Dewi
9. SMART EMONEV DJA (Laporan
Bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun
2011)
Ika Nurmaliana Dewi
Foto Kegiatan Operator menginputkan data DPTb-2 ke dalam Sidalih
Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016
- 44 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
d. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi
Kepegawaian (3358)
1) Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM (3358.001)
Pengelolaan SDM dan tertib administrasi kepegawaian KPU Kabupaten
Klaten, selain telah menyusun laporan rutin bulanan, tri wulanan
maupun semesteran serta melaporkan kepada KPU Provinsi Jateng,
juga melakukan berbagai hal sebagai berikut:
a) Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM)
Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua
usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi
manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu
melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan
sosial, warga Negara, dan anggota masyarakat yang bertanggung
jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang
secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan
baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk
itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena
merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi
seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014
tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang
disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti
tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang
mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat
pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan
kemampuan baik dalam bidang substansi maupun
kepemimpinannya.
Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance) bersama dengan dunia
usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society). Ketiga
unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan
tanggung jawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai
- 45 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
penyelenggaran Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab
untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya
kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil,
demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja
setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara
perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran
yang dihasilkan.
Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen
bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem,
tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu
pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan
upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara.
Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal
merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan
pembangunan nasional.
Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi
tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan
pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna,
dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan
mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk
meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan
sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak
didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka
hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan
menghambat sistem manajemen secara keseluruhan.
Latihan dan pengembangan dapat didefinisikan sebagai usaha yang
terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan dan
pengembangan merupakan dua konsep yang sama, yaitu untuk
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan. Tetapi,
dilihat dari tujuannya, umumnya kedua konsep tersebut dapat
dibedakan. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan
untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini dan
pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan
untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan dating, yang
dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi dengan kegiatan lain
untuk mengubah perilaku kerja.
Fenomena atau gejala menurunnya etos kerja, yaitu kurangnya
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang kurang baik dan
dapat dengan mudah terlihat dalam praktek penyelenggaraan urusan
- 46 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
kepegawaian. Misalnya dalam bidang pengetahuan, pada umumnya
pejabat tidak menguasai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya, sehingga ketika dihadapkan pada
suatu masalah, penyelesaian yang dilakukan tidak berdasarkan
prosedur yang berlaku, cenderung ditafsirkan menurut kehendak
masing-masing. Dalam aspek keterampilan, hampir sebagian pejabat
tidak menguasai komputer dengan menggunakan berbagai perangkat
lunak seperti Microsoft office, aplikasi internet, sehingga tidak
memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi yang seharusnya
mudah didapatkan melalui website.
b) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan sumber
daya manusia aparatur adalah dengan:
(1) Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance) pada semua tingkat, lini, dan kegiatan
pemerintahan;
(2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan
prosedur;
(3) Meningkatkan koordinasi pendayagunaan aparatur Negara
(sinkronisasi, integrasi, simplifikasi);
(4) Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur
Negara;
(5) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan
dan pemahaman para penyelenggara Negara terhadap prinsip-
prinsip good governance;
(6) Mendorong peningkatan kualitas implementasi sistem
akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah;
(7) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar
sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk memberikan pelayanan yang teRBaik bagi
masyarakat;
(8) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government dan
dokumen/arsip Negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi
pemerintahan.
c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kemampuan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Klaten antara lain:
(1) Mengirimkan peserta diklat teknis kepegawaian yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal
10 s.d. 13 Mei 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S.
Sos.;
(2) Mengirimkan dua orang peserta Bimtek SIPP yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal
29 s.d. 31 Mei 2016, yang ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan
Minarno;
- 47 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(3) Mengirimkan peserta Bimtek logistic yang diselenggarakan oleh
KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Nopember 2016,
yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos.;
(4) Mengirimkan Peserta Bimtek Kepegawaian Pemetaan PNS yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal
15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H dan
Jeny Jayanto, S.E.
Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur
di Indonesia adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat (excellent service for people). Agar tugas pokok dan
fungsi serta kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka
harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadahi.
Adanya peraturan yang jelas serta didukung dengan sumber daya
manusia yang professional dan handal merupakan factor pendukung
yang tidak boleh ditinggalkan. Sarana dan prasarana yang
memadahi, lengkap dan canggih akan mempercepat proses
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, peraturan yang jelas
dalam memberikan pelayanan masyarakat akan memberikan
pedoman bagi aparatur dalam memberikan pelayanan.
Di samping hal-hal tersebut, adanya dukungan SDM aparatur dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya
mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan
diberikan secara transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan
dilaksanakan secara akuntable serta penuh keikhlasan dan ketulusan.
d) Kebijakan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang
memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak
boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, yaitu
diawali dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai
dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula
dalam pengembangan pegawai, penilaian prestasi kerja (PPK), pola
karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua
perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi
yang tinggi.
Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan
kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan melalui diklat
dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan
formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan
dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun
perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Meskipun
merubah pola pikir, moral dan perilaku SDM aparatur melalui diklat
memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. Sementara
- 48 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat
dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang
kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, menciptakan
hubungan antar personal yang harmonis dan lain sebagainya.
Eksistensi SDM aparatur perlu mendapat perhatian khusus,
berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya.
Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas
atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar
kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang
tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya.
Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adnya usaha-usaha
yang kongkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat perlu
terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki
kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa
pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Di sinilah kompetensi menjadi
satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai
kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam
bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku
(attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat
pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu
bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel.
Maraknya jenis dan penyelenggara diklat mengakibatkan
bervariasinya jenis-jenis diklat yang tersedia baik yang
diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah, perguruan tinggi,
dan lembaga diklat swasta. Untuk menghindari fenomena asal ikut
diklat, maka dalam penyelenggaraan diklat untuk PNS diberlakukan
kebijakan diklat berbasis kompetensi. Artinya, diklat yang
diperuntukkan bagi PNS bukan diklat yang sekedar membentuk
kompetensi, tetapi kompetensi tersebut harus relevan dengan tugas
dan jabatannya. Penerapan kebijakan ini memang berimplikasi
langsung pada keharusan adanya standar kompetensi untuk setiap
jabatan. Karena setiap PNS adalah pelayan publik, maka kompetensi
merupakan keharusan pada setiap standar jabatan. Dalam
prakteknya, tidak semua kompetensi tersebut diperoleh melalui
diklat melainkan diperoleh melalui belajar mandiri, bimbingan di
tempat kerja, dan sebagainya. Kompetensi yang diperoleh melalui
diklatlah yang ditindaklanjuti dalam bentuk program diklat. Dengan
demikian, kebijakan diklat berbasis kompetensi ini diharapkan dapat
menjadi pendorong (trigerting) dalam memberikan pelayanan yang
baik. Namun, peningkatan kompetensi tidaklah otomatis berarti
- 49 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
terjadi peningkatan kinerja, karena selain kompetensi tidak identik
dengan kinerja, juga unsur manajemen lainnya memang belum
tersentuh. Sementara itu, untuk mengubah kompetensi menjadi
kinerja diperlukan media lain seperti budaya kerja, alat kerja,
motivasi, bakat, dan kesejahteraan.
e) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kompetensi sumber daya sekretariat KPU Kabupaten Klaten adalah:
(1) Melaksanakan evaluasi absen dan daftar hadir pegawai untuk
setiap bulan;
(2) Menyusun laporan kondisi kepegawaian setiap bulan untuk
dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
(3) Melaksanakan pengajuan berkas kenaikan gaji berkala (KGB)
bagi pegawai organik KPU yang sudah memenuhi persyaratan;
(4) Melaksanakan update data dan status daftar keluarga pegawai
untuk penyesuaian gaji.;
(5) Melaksanakan penertiban surat keputusan sekretaris KPU
Kabupaten Klaten tentang pengangkatan tenaga
satpam/pramubhakti/sopir tahun 2016;
(6) Menghimpun dan menelaah peraturan per-UU-an di bidang
kepegawaian;
(7) Melaksanakan pengurusan daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3), daftar urut kepangkatan (DUK),kartu pegawai
(KARPEG), kartu induk (KARIN), kartu isteri (KARIS), kartu
suami (KARSU), asuransi kesehatan (ASKES), tabungan
asuransi pegawai negeri (Taspen), surat keterangan untuk
mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4), dan
lembar pembayaran pajak pembangunan (LP2P);
(8) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai;
(9) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang
kepegawaian.
Daftar Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten
NO NAMA JENIS
KELAMIN JABATAN
1 Karyono Laki-laki Pramubhakti
2 Ady Christanto Utomo Laki-laki Pramubhakti
3 Sri Efi Rusmariati Perempuan Pramubhakti
4 Adik Purwanto Laki-laki Satpam
5 Poniman Laki-laki Satpam
6 Achmad Supriyanto Laki-laki Satpam
f) Kegiatan terkait lainnya:
- 50 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(1) Laporan rutin bulanan kepegawaian, meliputi laporan nominatif
PNS, struktur organisasi PNS, dan laporan pramubhakti sebelum
tanggal 10 setiap bulan dilaporkan melalui email dan faximile;
(2) Dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor
344/Ses-Prov-012/09/VI/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang
kenaikan pangkat PNS Sekjen KPU RI Periode 1 Oktober 2016,
maka pada tanggal 15 Juli 2016 telah dilaksanakan pengajuan
berkas kenaikan pangkat PNS organik atas nama Budi Sambodo
ke KPU Provinsi Jawa Tengah dari golongan IIIa ke IIIb dengan
pengiriman surat pengantar nomor 146/Ses-
Kab/012.329461/VII/2016
tanggal 15 Juli 2016;
(3) Pembinaan PNS staf
Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten tentang peningkatan
pembinaan kedisiplinan PNS,
kinerja PNS, loyalitas selaku
PNS, dilaksanakan setiap
awal bulan dengan mengacu
UU No. 5 Tahun 2014 tentang
ASN, PP No. 53 TAhun 2010
tentang Disiplin PNS, Perka
BKN no. 1 tahun 2013
tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 46 Tahun
2011 tentang penilaian
prestasi kerja PNS dan Keputusan Sekjen KPU No. 53 Tahun
2016 tentang Juknis pelaksanaan pemberian tukin;
(4) Pelaksanaan apel pagi komisioner, sekretariat, dan PTT
dilaksanakan setiap pagi untuk meningkatkan ketertiban dan
kedisiplinan pegawai maupun aturan-aturan yang harus ditaati;
(5) Memproses PNS berprestasi tahun 2016 di lingkungan
sekretariat KPU Kabupaten Klaten dengan mendasari surat
Sekjen KPU No. 828/SJ/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang
pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi di lingkungan
sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota
dan hasil rapat kasubbag Sekteratiat KPU Klaten dengan
mempertimbangkan beberapa aspek penilaian antara lain:
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, inovasi dan
komunikasi. Atas dasar penilaian tersebut diatas maka
ditetapkan hasil 2 orang dari 11 orang adalah:
Agus Sutanta, S.IP
Minarno
Pelaksanaan Apel Pagi
- 51 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
(6) Menyampaikan dan memberikan pelayanan bagi PNS yang
belum mempunyai KARIS atas nama Sony Wicaksono
dan Budi Sambodo, dan KARSU atas nama Luvita Eska Pratiwi
ke KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat pengantar No.
162/Ses-Kab/012.329461/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016
dan No. 228/Ses-Kab/012.329461/XI/2016 tanggal 24
November 2016. Untuk lebih menertibkan kelengkapan data-
data yang harus dimiliki bagi PNS yaitu: KARPEG,
KARIS/KARSU, Kartu Elektronik, Askes, NPWP, dll. Hal ini
sebagai dasar surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah
No.392/Ses-Prov/012/09/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang
pembuatan KARIS dan KARSU;
(7) Memproses kenaikan gaji berkala atas nama Sugeng Widodo per
1 Oktober 2016;
(8) Mengikuti sosialisasi pemetaan pegawai dan alih status ke KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 November 2016;
(9) Menerima mutasi PNS organik atas nama Luvita
Eska Pratiwi, S. I. Kom dari Sekretariat KPU Kabupaten
Pekalongan ke Sekretariat KPU Kabupaten Klaten per tanggal 1
November 2016;
(10) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2016
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten sebagai berikut:
NO NAMA/NIP JABATAN
1 Thomas Sunarno, SH. Nip. 196007191985031007
Sekretaris KPU Kab
Klaten
2 Dra. Eka Susilawati, M Si. Nip. 196505051992032013
Kasubbag Program &
Anggaran
Penyerahan Sertifikat Kepada PNS berprestasi di Lingkungan KPU
Kabupaten Klaten
- 52 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
3 Dra. Wahyu Agustini, MM.
Nip. 196608241995032001
Kasubbag Hukum
4 Tatiek Sri Haryatie, S Sos. Nip. 196009131983032008
Kasubbag Umum
5 Yuyun Sri Agung P, Sstp, M Si. Nip. 198006021998101001
Kasubbag Teknis &
Hupmas
6 Wardiyem, SE. Nip. 196412251986032013
Staf
7 Agus Sutanta, S IP. Nip. 196509141992081002
Staf
8 Ika Nurmaliana Dewi, SE. Nip. 197906282009122002
Staf
9 Jeni Jayanto Sutopo, SE.
Nip. 198002142010121001
Staf
10 Sony Wicaksono, SAP. Nip. 198605302009121003
Staf
12 Murgiyanto, S Sos. Nip. 197705061995031002
Staf
13 Budi Sambodo, S Sos. Nip. 198003122009021006
Staf
14 Desnata Sandi Nip. 198312062009121003
Staf
15 Hermawan Nip. 196712052008111001
Staf
16 Minarno
Nip. 197505112009101001
Staf
17 Sugeng Widodo Nip. 198411142009101001
Staf
SKP untuk Sekretaris dan Kasubag dikirim ke KPU Provinsi
Jawa Tengah.
2) Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel/Diklat Teknis. (3358.003)
a) Diklat Teknis Kepegawaian
KPU Kabupaten Klaten mengirimkan Kasubbag Umum (Tatiek Sri
Haryatie, S. Sos.) untuk mengikuti Diklat Teknis Kepegawaian
yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah oleh KPU
Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 s.d. 13 Mei 2016 serta pada
tanggal 15 Nopember 2016, yang ditugaskan Thomas Sunarno, S.H
dan Jeny Jayanto, S.E. ;
b) Bimtek SIPP (3358.006)
Dalam rangka penatalaksanaan kepegawaian KPU Kabupaten
Klaten telah mengirimkan 2 (dua) orang pegawainya untuk
mengikuti bimbingan teknis Sistem Informasi Penyelenggara
Pemilu (SIPP) Tengah pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2016, yang
ditugaskan Jeny Jayanto, S.E dan Minarno;
- 53 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
c) Bimtek Logistik
KPU Kabupaten Klaten mengirimkan peserta Bimtek logistic yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14
Nopember 2016, yang ditugaskan Tatiek Sri Haryatie, S. Sos..
e. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU (3360)
1) Penerapan elektronik system kearsipan di KPU (3360.008)
Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan
berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator.
Laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPB) telah disusun.
Penghapusan BMN
dilakukan untuk
barang yang telah
rusak berat. Proses
inventarisasi
barang telah
dilakukan dan telah
mengajukan ijin
penghapusan BMN
kepada KPU,
penghapusan
barang dilakukan
setelah mendapat
ijin dari eselon I
KPU . Tuntutan ganti rugi tidak dilaksanakan karena tidak ada temuan
tentang kehilangan BMN.
2) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (pengelolaan BMN)
(3360.009)
Kegiatan stock
opname barang
persediaan
untuk
mengetahui
kebenaran
catatan
pembukuan
dengan yang ada
di gudang,
Kegiatan ini
dilaksanakan
Desember 2016.
3) Penataan, pendataan dan penilaian arsip (3360.015)
KPU Kabupaten Klaten telah membentuk tim tata kelola kearsipan
serta telah melakukan penataaan dan pengelolaan arsip dinamis baik
- 54 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
aktif maupun inaktif serta berkoordinasi dengan Kantor Arsip
Kabupaten Klaten.
Tim penilaian arsip telah melakukan penilaian arsip sesuai dengan
jangka simpan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip (JRA) atau
berdasarkan nilai guna arsip.
Adapun penataan arsip di KPU Kabupaten Klaten sebagaimana
disajikan pada tabel- tabel berikut ini:
a) Penataan arsip mingguan bagian Umum
Pada bagian umum penataan arsip dilakukan dengan melibatkan 11
personal yaitu:
(1) Tatiek Sri Hariyatie, S.SoS (Kasubag Umum)
(2) Wardiyem, SE
(3) Sony Wicaksono, S.A.P
(4) Jeni Jayanto Sutopo, SE
(5) Budi Sambodo, S.SoS
(6) Murgiyanto, S.SoS
(7) Hermawan
(8) Minarno
(9) Sugeng Widodo
(10) Karyono, SH
(11) Ady Christanto Utomo, A.Md
JURNAL PENATAAN ARSIP MINGGUAN
SUBBAG : UMUM
NO TGL JENIS DATA JML
DATA KET
1 2 3 4 5
1 01 - 05
Agustus
2016
Dokumen PPID, Perpustakaan dan Griya Pintar
Pemilu (GPP)
Data seleksi Anggota KPU untuk memenuhi perintah
KPU RI.
agenda masuk-keluar, kearsipan surat menyurat)
SPM, SPP, LPJ Keuangan
SIPP PPK Pilkada 2015 Dikirim ke KPU RI
SPJ gaji, Tukuin, UM, UK.
Realisasi , Calk semester I dll.
2 08 s.d. 12
Agustus
2016
Dokumen/data PPID maupun GPP
Data seleksi Anggota KPU untuk memenuhi
permintaan KPU RI dan KPU Provinsi.
dikirim ke KPU RI
dan KPU Provinsi
PPID dan GPP
Surat masuk-keluar, kearsipan
SPM Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ
Keuangan
SIPP PPK Pilkada 2015 Dikirim ke KPU RI
SPJ gaji, Tukin, UM, UK.
- 55 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Realisasi anggaran bulan Juli 2016
Realisasi , Calk semester I, SPM
SIPP PPK Pilkada 2015 Dikirim ke KPU RI
3 15 s.d 19
Agustus
2016
Dokumen / data PPID maupun GPP
Surat masuk-keluar, arsip surat
SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ
Keuangan
SIPP PPK Pilkada 2015 Dikirim ke KPU RI
SPJ gaji, Tukuin, UM, UK.
Realisasi anggaran bulan Juli 2016
Realisasi , Calk semester I, pengajuan SPM Dikirim ke KPU RI
4 22 s.d 26
Agustus
2016
Dokumen / data PPID maupun GPP
Surat masuk-keluar, arsip surat
SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ
Keuangan
SIPP PPK Pilkada 2015
Risalah rapat pleno rutin tiap hari senin
SIPP PPK Pilkada 2015, Dikirim ke KPU RI
Menyiapkan SPJ gaji, Tukin, UM, UK.
Membuat realisasi anggaran bulan Juli 2016
Realisasi, Calk semester I, pengajuan SPM
5 29 Agust
s.d 02
Sept 2016
Usulan PNS berprestasi ke KPU Provinsi
Dokumen / data PPID maupun GPP
Surat masuk-keluar, kearsipan surat menyurat)
Risalah rapat pleno rutin tiap hari senin
SPM, Gaji Bulan September 2016, SPP, LPJ
Keuangan
SIPP PPK Pilkada 2015 Dikirim ke KPU RI
SPJ gaji, Tukin, UM, UK.
Realisasi anggaran bulan Juli 2016
Realisasi , Calk semester I, pengajuan SPM
Pengkodean buku dan dokumen PPID
Register GPP
Dokumen PNS berprestasi
6 1 s.d. 9
Sept 2016
Data GPP Ruang GPP
Pengkodean buku register GPP
7 13 s.d 16
Sept 2016
Arsip Data Kepegawaian Komisioner, PNS dan PTT 27 Data di R.Umum
Dokumen Badan Penyelenggara PPS dan PPK
Arsip Data Rekrutmen Anggota KPU
1
Berkas
Filing Kabinet 2
Paling Atas
Berkas Surat Keluar dan Masuk 441
surat
masuk
Filing Kabinet 1
Paling atas ruang
umum
- 56 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
84
Surat
Keluar
BA Pinjam Pakai Gedung yang dipakai Kantor KPU 1
Berkas
Di Filling Kabinet
Ruang Umum
Aset Kotak Bilik, Aset-aset KPU dan yang milik
Pemda
1
Berkas
Filling Kabinet 3
Ruang TP
Pengkodean buku register GPP
8 19 s.d 23
Sept 2016
Arsip data surat masuk dan keluar non kepemiluan Filling kabinet Ruang
Umum
Pengkodean buku register GPP
BA pinjam kotak bilik
Arsip SKP bagi PNS Organik dan PNS DPK 16
berkas
9 26 s.d 30
Sept 2016
Arsip data surat masuk dan keluar non kepemiluan
Pengkodean buku register GPP
BA pinjam kotak bilik Filling kabinet 2
Ruang Umum
Arsip SKP bagi PNS Organik dan PNS DPK 16
berkas
di almari kaca Ruang
Umum
Penataan arsip autentifikasi Partai Politik 4
berkas
Filing kabinet 2
paling atas
9 24 s.d 28
Okt 2016
Laporan Triwulan Juli s.d. Sept 2016
Arsip GPP dan PPID
Surat menyurat baik surat masuk & surat keluar
b) Penataan arsip mingguan bagian Hukum
Pada bagian Hukum penataan arsip dilakukan oleh:
(1) Dra. Wahyu Agustini, MM (Kasubag Hukum)
(2) Desnata Sandi, A.Md
DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015
SUBBAG : HUKUM
NO TGL NOMOR SURAT JML
DATA KET
1 2 3 4 5 1
03/08/2016 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten Tahun 2015
Hardcopy di :
Nomor : 1/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 2/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 3/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 4/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 5/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
2 04/08/2016 Nomor : 6/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 6a/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 7/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 8/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
- 57 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Nomor : 9/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 10/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 11/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
3 09/08/2016 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten Tahun 2015
Hardcopy di :
Nomor : 12/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 13/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 14/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 15/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
4 10/08/2016 Nomor : 16/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 17/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 18/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 19/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 20/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 21/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 22/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 23/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 24/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 25/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
5 16/08/2016 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten Tahun 2015
Hardcopy di :
Nomor : 26/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 27/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 28/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 29/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
6 30/08/2016 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten Tahun 2015
Hardcopy di:
Nomor : 41/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 41,A/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 43/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 44/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 46/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
7 31/08/2016 Nomor : 46/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 46,A/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 47/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 48/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
Nomor : 50/Kpts/KPU -Kab/012,329461/2015 1 R. Subbag Hukum
8 06/09/2016 Hardcopy di:
Putusan Ptun Jakarta No : 62/G/2015/Ptun-Jkt 1 Buku R. Subbag Hukum
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Dari H. Mustafid Fauzan, Se - Sri
Harmanto, Se, M.Si
1 Bendel R. Subbag Hukum
Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati:
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Dari One Krisnata - Drs. H. Sunarto,
M.Hum
1 Bendel R. Subbag Hukum
Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana
Kampanye Dari Hj. Sri Hartini, SE-Hj. Sri
1 Bendel R. Subbag Hukum
- 58 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Mulyani
9 14/09/2016 Hardcopy di:
Peraturan KPU No 4 Tahun 2009 1 Buku R. Subbag Hukum
Putusan Nomor : 28/G/2010/Ptun.Smg. 1 Bendel R. Subbag Hukum
Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 2012 1 Buku R. Subbag Hukum
Surat Keputusan Penetapan Calon Terpilih
Anggota DPRD Kabupaten Klaten Dan
Lampirannya, Surat Pengangkatan Anggota
DPRD Kabupaten Dari Gubernur Dan Biodata
Calon Terpilih Tahun 2014
1 Buku R. Subbag Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 1 Buku R. Subbag Hukum
10
28/09/2016 Hardcopy di:
Laporan Akuntan Independen Atas Laporan
Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Klaten Tahun 2010 Pasangan H. Sunarna, Se,
M.Hum - Hj. Sri Hartini
1 Buku R. Subbag Hukum
Berita Acara Nomor : 20/Ba/III/2010 Tentang
Hasil Seleksi Tertulis Dan Wawancara Calon
Anggota Pps Se-Kabupaten Klaten Pemilu Bupati
Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2010
1 Bendel R. Subbag Hukum
Sk Gubernur Jateng No. 131/18/2010 Tentang
Penetapan Hari Senin 20 September 2010
Sebagai Hari Libur Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Klaten, Putusan Mk No : 11/Puu-
VIII/2010, Surat Putusan Ptun No :
28/G/2010/Ptun.Smg, Akta Bukti
Penggugat A.N. Nikodemus Sukirno, Duplik
Tergugat KPU Kabupaten Klaten Atas Replik
Dari Penggugat A.N. Nikodemus Sukirno
1 Bendel R. Subbag Hukum
Laporan Akuntan Independen Atas Laporan
Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Klaten Tahun 2010 Pasangan Drs. H. Sajono -
Agus Murtana
1 Buku R. Subbag Hukum
Laporan Akuntan Independen Atas Laporan
Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Klaten Tahun 2010 Pasangan Agus Winarno -
Dra. Sri Kertati
1 Buku
R. Subbag Hukum
c) Penataan arsip mingguan bagian Program dan Anggaran
Pada bagian Program dan Anggaran penataan arsip dilakukan
dengan melibatkan 2 personal yaitu:
(1) Dra.Eka Susilawati.,M.Si (Kasubag Program dan Anggaran)
(2) Ika Nurmaliana Dewi,SE
- 59 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015
PROGRAM DAN ANGGARAN
NO TANGGAL JENIS DATA JML
DATA KETERANGAN
1 2 3 4 5
1
04-Agust-16 Dokumen LAKIP Tahun 2015 1 eks Data soft copy
Dokumen LAKIP Tahun 2014 2 eks Data soft copy
Dokumen LAKIP Tahun 2013 1 eks Data soft copy
Dokumen LAKIP Tahun 2010 1 eks Data soft copy
Dokumen LAKIP Tahun 2009 2 eks -
Dokumen LAKIP Tahun 2008 2 eks -
Dokumen TAPKIN Tahun 2014 1 eks Data soft copy
Dokumen TAPKIN Tahun 2015 1 eks Data soft copy
Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern
KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015
1 eks Data soft copy
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 1 eks Data soft copy
Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 1 eks Data soft copy
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2016
1 eks Data soft copy
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2016
1 eks Data soft copy
Dokumen Rencana Aksi Kinerja Tahun 2016 1 eks Data soft copy
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri
Wulan I Tahun 2016 (berdasarkan PP No.39
Tahun 2006)
1 eks Data soft copy
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri
Wulan II Tahun 2016 (berdasarkan PP No.39
Tahun 2006)
1 eks Data soft copy
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2014 1 eks di R. Bendahara
Laporan Keuangan Tahunan TA. 2014 1 eks di R. Bendahara
2
11-Agust-16 Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015 1 eks di R. Bendahara
Dokumen lelang pengadaan Surat Suara 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
DIPA Tahun Anggaran 2015 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 1 eks Ksb.Program &
Anggaran
DIPA Tahun Anggaran 2016 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
RKA-K/L Tahun Anggaran 2016 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
NPHD Pilkada Tahun 2015 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
Addendum NPHD Pilkada Tahun 2015 1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
- 60 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Dokumen Ajuan Anggaran Pilkada Tahun
2015 kepada Bupati melalui Kakan
Kesbangpol
1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
Keputusan KPU No.01/Kpts/KPU /Tahun
2016 tentang Petunjuk Tekni/Petunjuk
Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA
BA.076 TA.2016
1 eks di locker Ksb.Program
& Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI
bulanan (Bulan Januari s.d Juni)
1 eks di R. Bendahara
3
18-Agust-16 Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI
bulanan (Bulan Juli)
1 eks di R. Bendahara
Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Laporan
Keuangan bulanan
1
bendel
di R. Bendahara
Dokumen kepegawaian (presensi pegawai
bulan Januari s.d Juli 2016)
1
bendel
Ksb.Program &
Anggaran
Dokumen kepegawaian (presensi pegawai
Januari s.d Desember 2015)
1
bendel
Ksb.Program &
Anggaran
Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum
Perngadaan (SIRUP) tahun 2016
1 eks di locker Operator
SIRUP
4 25-Agust-16 Laporan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2015
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas
Laporan Dana Kampanye Pasanngan Calon
H.Mustafid Fauzan, SE dan Sri Harmanto,
SE.,M.Si
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas
Laporan Dana Kampanye Pasanngan Calon:
One Krisnata dan Drs. H. Sunarto, M.Hum
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Akuntan Independen Atas
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Hj.Sri Hartini, SE dan Hj.Sri Mulyani
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Template Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Klaten Tahun 2015
10
lembar
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
5
1 Sept 2016 Berita Acara Penyerahan Arsip Pilgub Jawa
Tengah Tahun 2013 KPU Kabupaten Klaten
kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa
Tengah
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun
2014
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Buku Laporan Kegiatan Tahun 2005 Dan
Program Kerja Tahun 2006
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Buku Rencana Strategis Komisi Pemilihan
Umum Tahun 2015 - 2019
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen pengajuan ijin rekening dan Nomor
Register Dana Hibah Pilkada Tahun 2015
1
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
6
9 Sept 2016 Dokumen LAKIP Tahun 2011 1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen LAKIP Tahun 2012 1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
- 61 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun
2004
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri
Wulan I Tahun 2013 (berdasarkan PP No.39
Tahun 2006)
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri
Wulan II Tahun 2013 (berdasarkan PP No.39
Tahun 2006)
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tri
Wulan III Tahun 2013
1 eks di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
7
16 Sept 2016 Dokumen Capaian kinerja sampai dengan
bulan September 2016
1
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Rekap absensi pegawai bulan Januari s.d
minggu II September 2016
1
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran versi SILABI
bulanan (Bulan Agustus)
1 eks di R. Bendahara
8 22 Sept 2016 Laporan Keuangan Semester I 2016 1 eks di R. Bendahara
Dokumen SP2HL Dana Hibah Pilkada Tahun
2015
1 bendel di R. Bendahara
Dokumen SP4HL Dana Hibah 1 bendel di R. Bendahara
9
29 Sept 2016 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 2013 19
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014 14
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 16
bendel
di R.Kasubbag Program
dan Anggaran
d) Penataan arsip mingguan bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (TP dan HUPMAS)
Pada bagian Teknis Pemilu dan HUPMAS penataan arsip dilakukan
dengan melibatkan 3 personal yaitu:
(1) Yuyun Sri Agung P, SSTP, M.Si (Kasubag TP dan HUPMAS)
(2) Agus Sutanta, SIP
(3) Sri Efi Rusmariati, SE
DAFTAR PENATAAN ARSIP PILKADA 2015
TP DAN HUPMAS
NO TGL JENIS DATA JML
DATA KET
1 3 4 5 6
1 03
Agustus
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1
2 Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1
3 Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1
4 Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1
5 Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di 1
- 62 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
B Pencalonan
1 Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
1 Berkas
2 • Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
1 Berkas
3 • Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Berkas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1
5 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon
1
6 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara
a. Terpakai (sah) 2
b. Tidak Terpakai (rusak) 1
2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas
2 04
Agustus
2016
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model 5640 DiOrdner per
- 63 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
C1 KWK kecamatan (26
Ordner)
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
1789 C1 plano =
1789, model
c2-kwk dsb ada
didalam kotak
di gudang
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
1203
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
802
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 Dus Dalam dus
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1
2). Model DB1 KWK 1
3). Lampiran Model DB1 KWK 1
4). Model DB1 KWK PLANO 1
5). Model DB2 KWK 1
6). Model DB3 KWK 1
7). Model DB 4 KWK 1
8). Model DB5 KWK 1
9). Model DB6 KWK 1
10). Model DB7 KWK 1
3 03
Agustus
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas
Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R.Subbag Tp &
Hupmas
Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R.Subbag Tp &
Hupmas
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R.Subbag Tp &
Hupmas
Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R.Subbag Tp &
Hupmas
B Pencalonan
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai
Politik s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB
KWK.KPU Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU
Partai Politik bagi calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang didukung oleh partai
Politik/Gabungan Partai
8 Berkas
(Ordner)
di ruang
komisioner
- 64 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU
Perseorangan s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan
BB KWK.KPU Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU
Perseorangan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dari Perseorangan
2 Berkas
(Ordner)
di ruang
komisioner
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir : R. Subbag Tp
& Hupmas a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag
Tp &
Hupmas
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1) Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Filling cabinet
ruang PPID
2) Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK,
Model C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8
KWK, Model C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 kotak Kotak di
gudang sebelah
mushola
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA 5 Dus Filling cabinet
- 65 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
KWK, Model DA1 KWK ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
c. KPU Kabupaten Klaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4 05-10
Agustus
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah:
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
2 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
- 66 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir : R. Subbag Tp
& Hupmas a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
5 05-10
Agustus
2016
3 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Filling cabinet
ruang PPID
- 67 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 Kotak Rak depan
ruang subbag
teknis
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6 05-10
Agustus
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan:
- 68 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
2 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
(berkas
pemenang
pilkada masih
tersimpan di
ruang
komisioner)
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
7 05-10
Agustus
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
- 69 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2016
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Filling cabinet
ruang PPID
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 Kotak Rak depan
ruang subbag
teknis
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 Dus Filling cabinet
ruang PPID
c. KPU Kabupaten Klaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 8 05-10
Agustus
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
- 70 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
politik serta Perseorangan menggunakan :
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
2 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
(berkas
pemenang
pilkada masih
tersimpan di
ruang
komisioner)
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir : R. Subbag Tp
& Hupmas a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
- 71 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
9 05-10
Agustus
2016
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Filling cabinet
ruang PPID
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 kotak Rak depan
ruang subbag
teknis
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas
9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10 26,29-31
Agustus, 1
September
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
- 72 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
2 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
(berkas
pemenang
pilkada masih
tersimpan di
ruang
komisioner)
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
- 73 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
11 26,29-31
Agustus, 1
September
2016
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Lemari ruang
ppid (GPP)
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 bendel Gudang
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 dus Filling cabinet
ruang PPID
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas
6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 12 2, 5-8
September
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
- 74 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
2 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
(berkas
pemenang
pilkada masih
tersimpan di
ruang
komisioner)
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
- 75 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
13 2, 5-8
September
2016
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner LEMARI
RUANG PPID
(GPP)
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 Bendel GUDANG
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
5 Dus FILLING
CABINET
RUANG PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
5 Dus FILLING
CABINET
RUANG PPID
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
5 Dus FILLING
CABINET
RUANG PPID
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 14 9, 13-15
September
2016
A
Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
- 76 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
B Pencalonan
1
Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
3 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel R. Subbag Tp
& Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 R. Subbag Tp
& Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 R. Subbag Tp
& Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
- 77 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas R. Subbag Tp
& Hupmas
15 9, 13-15
September
2016
3 Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner ruang PPID
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 bendel Gudang
b. Tingkat PPK
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
26 bendel Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 2). Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 3). Lampiran Model DB1 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 R. Subbag Tp
& Hupmas 16 19, 22-25
Agustus
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
- 78 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
3 Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah
Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
1 Susunan Tim kampanye Pasangan calon 1
2 Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye 1
B Pemungutan dan Penghitungan Suara
1 Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP,
Lampiran Model C1 PPWP
2915
bendel
ditempatkan 26
Ordner di
ruang PPID
2
Jenis Formulir PPK
a. Model DA PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DA1 PPWP
c. Lampiran Model DA1 PPWP
d. Model DA 2 PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas e. Model DA3 PPWP
f. Model DA4 PPWP
g. Model DA5 PPWP
h. Model DA6 PPWP
3 Formulir di Desa : Model D PPWP, Model D1 PPWP,
Lampiran Model D1 PPWP
401
bendel
Ditempatkan 5
Ordner di
ruang PPID
4
KPU Kabupaten/Kota
a. Model DB PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DB1 PPWP
c. Lampiran Model DB1 PPWP
d. Model DB2PPWP
e. Model DB3 PPWP
f. Model DB 4 PPWP
g. Model DB5 PPWP
h. Model DB6 PPWP
C Penetapan calon Terpilih
1 Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu 1 Bendel Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
17 26,29-31
Agustus, 1
September
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
- 79 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 Eks Hardcopy (di
GPP),
3 Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah
Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
1 Susunan Tim kampanye Pasangan calon 1
2 Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye 1
B Pemungutan dan Penghitungan Suara
1 Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP,
Lampiran Model C1 PPWP
2915
bendel
di ruang PPID
2
Jenis Formulir PPK
a. Model DA PPWP 1 Bendel di ruang PPID
b. Model DA1 PPWP
c. Lampiran Model DA1 PPWP
3
KPU Kabupaten/Kota
a. Model DB PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DB1 PPWP
c. Lampiran Model DB1 PPWP
d. Model DB2PPWP
e. Model DB3 PPWP
f. Model DB 4 PPWP
g. Model DB5 PPWP
h. Model DB6 PPWP
C Penetapan calon Terpilih
1 Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu 1 Bendel Softfile &
Hardcopy di
PC Subbag TP
18 2, 5-8
September
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
1 Softfile (di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Softfile (di PC
Subbag TP &
Hupmas)
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 Eksemplar Hardcopy (di
Ruang PPID,
buku Pemilu
PPWP 2014
dalam angka
3 Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah
Pemilih secara Nasional terinci untuk setiap Kabupaten
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
- 80 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1 Susunan Tim kampanye Pasangan calon 1
2 Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye 1
B Pemungutan dan Penghitungan Suara
1 Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP,
Lampiran Model C1 PPWP
2915
bendel
di ruang PPID
2
Jenis Formulir PPK
a. Model DA PPWP 1 Bendel di ruang PPID
b. Model DA1 PPWP
c. Lampiran Model DA1 PPWP
3
KPU Kabupaten/Kota
a. Model DB PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DB1 PPWP
c. Lampiran Model DB1 PPWP
d. Model DB2PPWP
e. Model DB3 PPWP
f. Model DB 4 PPWP
g. Model DB5 PPWP
h. Model DB6 PPWP
C Penetapan calon Terpilih
1 Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu 1 Bendel Softfile
&Hardcopy di
Subbag TP &
Hupmas
19 9, 13-15
September
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4
Eksemplar
Hardcopy (Di
Ruang PPID ,
buku Pemilu
PPWP 2014
dalam angka
3 Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah
Pemilih terinci untuk setiap Kabupaten
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
1 Susunan Tim kampanye Pasangan calon 1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye 1
B Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 81 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1 Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP,
Lampiran Model C1 PPWP
2915
bendel
di ruang PPID
(GPP)
2
Jenis Formulir PPK
a. Model DA PPWP 1
Eksempla
r
Fotocopy di
ruang PPID b. Model DA1 PPWP
c. Lampiran Model DA1 PPWP
3
KPU Kabupaten/Kota
a. Model DB PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DB1 PPWP
c. Lampiran Model DB1 PPWP
d. Model DB2PPWP
e. Model DB3 PPWP
f. Model DB 4 PPWP
g. Model DB5 PPWP
g. Model DB6 PPWP
h.
C Penetapan calon Terpilih
1 Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu 1 Bendel Softfile &
Hardcopy
ruang subbag
TP & Hupmas
20 16,19-22
September
2016
A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Rekapitulasi DPS (Formulir Model A.1.3 KWK) 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 2 Rekapitulasi DPTb 1 (Formulir A.Tb1.3 KWK) 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 3 Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3,3 KWK) 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 4 Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih (Formulir
Model AA.1 KWK)
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 5 Contoh Surat Keterangan untuk memberikan suara di
TPS lain (Formulir Model A.5 KWK)
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
1. Pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah oleh partai politik/gabungan partai
politik serta Perseorangan menggunakan :
• Model seri B-KWK.KPU Partai Politik , BA
KWK.KPU Partai Politik, B KWK.KPU Partai Politik
s/d B 8 KWK.KPU Partai Politik dan BB KWK.KPU
Partai Politik s/d BB 11 KWK.KPU Partai Politik bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
didukung oleh partai Politik/Gabungan Partai
3 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas
- 82 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
• Model seri B-KWK.KPU perseorangan , BA
KWK.KPU perseorangan, B KWK.KPU Perseorangan
s/d B 8 KWK.KPU Perseorangan dan BB KWK.KPU
Perseorangan s/d BB 11 KWK.KPU Perseorangan bagi
calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari
Perseorangan
1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas
2 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Jumlah kursi dan Perolehan Suara
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
3 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
4 Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan
Nomor Urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
C Pemungutan dan Penghitungan Suara
1
Surat Suara (CONTOH)
a. Terpakai (sah) 2 Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Tidak Terpakai (rusak) 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 2
Jenis Formulir :
a. Contoh Jenis Formulir di TPS : Model C KWK,
Model C1 KWK, Lampiran Model C1 KWK, Model
C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model C 3
KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model C 6
KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model C 9
KWK, Model C 10 KWK
1 Berkas Ruang Subbag
TP & Hupmas
b. Contoh Jenis Formulir di PPK : Model D KWK,
Model DAA KWK PLANO, Model DAA KWK,
Model DA KWK, Model DA1 KWK, Model DA1
KWK PLANO, Model DA 2 KWK, Model DA3
KWK, Model DA4 KWK, Model DA5 KWK, Model
DA6 KWK, Model DA7 KWK
1 Berkas Ruang Subbag
TP & Hupmas
c. Contoh Jenis Formulir di KPU : Model DB KWK,
Model DB1 KWK, Lampiran Model DB1 KWK,
Model DB2 KWK, Model DB3 KWK, Model DB 4
KWK, Model DB5 KWK, Model DB6 KWK
1 Berkas
Ruang Subbag
TP & Hupmas
21 16,19-22
September
2016
3
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Tingkat TPS
1). Model C KWK, Model C1 KWK, Lampiran Model
C1 KWK
26 Ordner Ruang Subbag
TP & Hupmas
2). Model C1 KWK PLANO, Model C2 KWK, Model
C 3 KWK, Model C 4 KWK, Model C 5 KWK, Model
C 6 KWK, Model C 7 KWK, Model C 8 KWK, Model
C 9 KWK, Model C 10 KWK
26 bendel GUDANG
b. Tingkat PPK
- 83 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1). Model D KWK, Model DAA KWK, Model DA
KWK, Model DA1 KWK
26 bendel Filling cabinet
ruang PPID
2). Model DAA KWK PLANO, Model DA1 KWK
PLANO
3). Model DA 2 KWK, Model DA 3 KWK, Model DA
4 KWK,Model DA 5 KWK, Model DA 6 KWK,
Model DA 7 KWK
c. KPU Kabupaten
1). Model DB KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
2). Model DB1 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
3). Lampiran Model DB1 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 4). Model DB1 KWK PLANO 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 5). Model DB2 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 6). Model DB3 KWK 1 -
7). Model DB 4 KWK 1 -
8). Model DB5 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 9). Model DB6 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas 10). Model DB7 KWK 1 Ruang Subbag
TP & Hupmas A Pemutahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPR, DPD dan
DPRD menjadi Daftar Pemilih Sementara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden
1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1 Softfile (Di PC
Subbag TP &
Hupmas)
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4
Eksempla
r
Hardcopy (Di
Ruang PPI ,
3 Keputusan KPU tentang rekapitulasi mengenai jumlah
Pemilih terinci untuk setiap Kabupaten
1 Ruang Subbag
TP & Hupmas
B Pencalonan
1 Susunan Tim kampanye Pasangan calon 1 Softfile
2 Bukti nomor Rekening khusus dana kampanye 1 Softfile
B Pemungutan dan Penghitungan Suara
1 Formulir di TPS: Model C PPWP, Model C1 PPWP,
Lampiran Model C1 PPWP
2915
bendel
di ruang PPID
(GPP)
2
Jenis Formulir PPK
a. Model DA PPWP 1 Fotocopy di
- 84 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
b. Model DA1 PPWP Eksempla
r
Rak ruang
PPID (GPP) c. Lampiran Model DA1 PPWP
3
KPU Kabupaten/Kota
a. Model DB PPWP 1 Bendel Ruang Subbag
TP & Hupmas b. Model DB1 PPWP
c. Lampiran Model DB1 PPWP
d. Model DB2PPWP
e. Model DB3 PPWP
f. Model DB 4 PPWP
g. Model DB5 PPWP
h. Model DB6 PPWP
C Penetapan calon Terpilih
1 Berkas tentang Perselisihan Hasil Pemilu 1 Bendel Softfile &
Hardcopy di
Subbag TP &
Hupmas)
22 21, 25-27
Oktober
2016
1
DATA ANGGOTA DPRD PERIODE 2014-2019
- GOLKAR 1 bendel
- DEMOKRAT 1 bendel
- HANURA 1 bendel
- PDI-P 1 bendel
2
UPDATING DATA WEBSITE KPU KABUPATEN
KLATEN & PPID KPU KLATEN
dilakukan
setiap hari
3 LAPORAN TRIWULAN JULI - SEPTEMBER 2016 1
3) Layanan perkantoran (3360.994)
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilakukan
secara rutin setiap bulan meliputi langganan daya dan jasa, pembayaran
honor satpam dan pramubhakti, pemeliharaan alat-alat kantor, gedung,
dan kendaraan dinas. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional
kantor digunakan untuk pembayaran belanja pakaian dinas pegawai,
satpam, dan pramubhakti, dan pembayaran honor operasional satuan
kerja. Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Klaten adalah:
a) Penyedia jasa surat menyurat
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di KPU Kabupaten Klaten
merupakan kegiatan antar instansi yang mana pelaksanaannya
mengarah pada administrasi pelayanan internal dan eksternal yang
tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen komunikasi resmi
yang beRBentuk arsip dinamis dan statis.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional / dinas
Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta
penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Klaten.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas
dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset
kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Klaten.
c) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 85 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi
perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Klaten
yang disediakan pihak pemberi jasa.
d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk
memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan
kegiatan KPU Kabupaten Klaten untuk satu tahun anggaran berjalan
yaitu TA. 2016.
e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis
diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi
perkantoran.
Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung
program pelayanan administrasi p+erkantoran merupakan tujuan
kegiatan ini.
f) Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja.
Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja
yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut
indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan
peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi
perkantoran di KPU Kabupaten Klaten.
g) Penyediaan alat tulis Kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat
tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Klaten dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam
pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Klaten
sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan
penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.
Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran KPU Kabupaten Klaten yang memadahi. Indikator hasil
dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan
dan penerangan dalam gedung perkantoran.
j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan
perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan
administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Klaten.
k) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan
bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan
- 86 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program
kegiatan KPU Kabupaten Klaten.
4) Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU , Sekretariat KPU Provinsi, dan
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361)
5) Laporan hasil evaluasi LAKIP (3361.004)
Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2015 telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerja
sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna Provinsi
Jawa Tengah. Hasil evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa
hal yang perlu disempurnakan sebagai bahan acuan penyusunan LAKIP
tahun 2016.
6) Laporan hasil rivew laporan keuangan KPU (3361.005)
KPU Kabupaten Klaten telah menyusun Laporan Keuangan tahun 2015
dan telah mengikuti reviu atas laporan keuangan yang diselenggarakan
oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan BPKP.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses
Politik. (076.01.06)
a. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU , Advokasi, Penyelesaian
Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan
Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
1) Advokasi dan sengketa hukum (3363.010)
Dalam rangka melaksanakan program kajian produk hukum dalam
penyelenggaraan Pemilu untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas
sumber daya manusia, KPU Kabupaten Klaten menyelenggarakan
Focus Group Discussion (FGD) Regulasi Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se-Solo Raya dengan fasilitator dari KPU
Provinsi Jawa Tengah.
- 87 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Kegiatan yang
dilaksanakan untuk
mendukung
capaian kinerja
tersebut yaitu
dengan
mengadakan
Kegiatan FGD
Regulasi
Pemutakhiran
Daftar Pemilih
yang bertempat di
Aula KPU
Kabupaten Klaten dengan peserta sejumlah 30 orang pada tanggal 14
September 2016. Kajian produk hukum dalam penyelenggaraan Pemilu
untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM. FGD Regulasi
Pemutakhiran Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota se Solo Raya
dengan fasilitator dari KPU Provinsi Jawa Tengah.
2) Layanan administrasi kepemiluan (3363.011)
Program peningkatkan kemampuan pengelolaan dan pendokumentasian
produk hukum KPU Kabupaten Klaten dilakukan dengan mengikuti
Rakor Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada yang
diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
3) Penyuluhan Peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.
(3363.013)
KPU Kabupaten mengikuti Penyuluhan Peraturan perundang-undangan
Pemilu dan Pemilukada yang diselenggarakan oleh KPU dan KPU
Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan
kapasitas penyusunan keputusan KPU Kabupaten.
Pelaksanaan kegiatan dengan menghadiri undangan dalam rangka Rakor
Advokasi dan Bantuan Hukum Pemilu dan Pemilukada di Jawa Tengah
ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 12 s.d. 13 Oktober 2016
dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyusunan
Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
b. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan
Pemilih.(3364)
1) Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota (3364.004)
Pada tahun 2016, KPU Kabupaten Klaten telah melakukan beberapa
proses penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Klaten, di
antaranya:
a) PAW anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Partai Golongan
Karya atas nama Drs. H. Sunarto, M.Hum digantikan oleh Drs.
H. Sasana, yang terlaksana pada bulan Februari s.d. Maret 2016;
FGD Regulasi Pemutakhiran Data Pemilih
- 88 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
b) PAW anggota
DPRD Kabupaten Klaten dari
Partai Demokrat atas nama H.
Sri Tjahyana, SH,. M.M,
digantikan oleh Handoko Sapto
Aji, S.E, yang terlaksana pada
bulan Oktober sampai dengan
Desember 2016;
2) Dokumen Teknis
penyelenggaraan Pemilu Legislatif,
Pilpres serta Pemilukada
(3364.030)
KPU Kabupaten Klaten melakukan
pengumpulan data dan dokumen
tahapan teknis Pilkada Tahun 2015
dan mengelolanya menjadi informasi
yang dapat disampaikan kepada
publik dengan menggunakan
instrument yang telah disusun, salah
satunya melalui Evaluasi
Penyelenggaraan PILBUP Klaten
2015. Program ini dilaksanakan pada
29-30 Februari 2016 di Hotel Syariah
Solo dengan melilbatkan seluruh PPK
dan beberpa pihak terkait dan
menghadirkan Andreas Pandiangan,
M.Si., serta KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Fasilitator. Dari
berbagai evaluasi yang dilakukan memperoleh berbagai masukan, yang
akan ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Klaten sendiri, maupun sebagai
masukan sekaligus rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan
KPU RI.
3) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
(3364.033)
Dengan telah diteRBitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang KeteRBukaan Informasi Publik dan mulai berlaku dua tahun
kemudian setelah disahkan yaitu tahun 2010, maka tuntutan
keteRBukaan dalam memperoleh informasi di Indonesia semakin
mendesak. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin
teRBuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan
Negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang
untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan
keterbukaan Informasi Publik.
- 89 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
adalah asas keteRBukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam
hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara
terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi
berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Keterbukaan Informasi
Publik berkeinginan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan
partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka
Open Government Indonesia.
Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance)
dengan mengacu prinslp prlnsip akuntabilitas, meningkatkan
transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan
publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan good
governance tersebut, salah satunya dengan mengimplementasikan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya dalam
menyeragamkan implementasi UU KIP di lingkungan KPU.
Pada program ini, KPU Kabupaten Klaten menyiapkan beberapa
kegiatan guna melaksanakan sosialisasi maupun pendidikan politik
kepada masyarakat, diantaranya:
a) Penanaman Pohon Demokrasi
Program ini di lakukan sekaligus dalam rangka sosialisasi pemilu dan
pendidikan pemilih kepada masyarakat.
Giat ini dilaksanakan di Desa Bunder, Bandungan, Klaten oleh Ketua
KPU beserta keluarga besar KPU Kabupaten Klaten. Pada acara yang
juga dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Klaten – Agus Riyanto,
jajaran Polsek
Jatinom, perangkat
Desa Bandungan
Jatinom, Keluarga
Mahasiswa Klaten
serta ratusan
masyarakat
Bandungan Jatinom
dan sekitarnya ini.
- 90 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Pada KPU Kabupaten Klaten memberikan sosialisasi terkait
pentingnya menjaga demokrasi agar bisa tumbuh secara baik supaya
dapat memberikan kesejukan kepada Klaten dan masyarakat Klaten
sendiri.
b) Sosialisasi hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Klaten
2015 kepada masyarakat
Sebagai salah satu
tanggungjawab KPU sebagai
penyelenggara pemilu, adalah
memberikan sosialisasi dan
informasi kepada pemilu kepada
masyarakat. Hal ini juga yang
dilakukan KPU Kabupaten
Klaten ke kelompok-kelompok
masyarakat seperti kepada PKK, OSIS, Kelompok masyarakat dan
lain sebagainya.
c) Kelas Demokrasi
Selain sebagai sarana sosialisasi terkait proses maupun hasil
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2015, Kelas Demokrasi
juga dilakukan untuk melakukan Pendidikan Politik kepada mayarakat
– terutama generasi muda dan Pelajar/Mahasiswa.
Hal ini dirasa sangat perlu karena Pendidikan kesadaran demokrasi
sejak dini bisa dan harus
terus dilakukan oleh
berbagai kalangan,
terutama oleh
pemerintah, partai
politik, dan komponen
penyelenggara pemilu.
Selama tahun 2016,
KPU Kabupaten telah
- 91 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
melakukan beberapa kali program kelas Demokrasi, di SMK Kristen 2
Klaten dan SMK Muhammadiyah 2 Jatinom.
d) Pendataan dan pemenuhan kebutuhan PPID
Implementasi selanjutnya dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor
19/Kpts/KPU -Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU
Kabupaten Klaten. Berikut adalah Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten:
STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KPU KABUPATEN KLATEN
e) Gambaran Umum
Pelaksanaan Informasi
Publik
1) Sarana dan Prasarana
Pelayanan
Dalam rangka
memberikan pelayanan
kepada publik, PPID KPU
Kabupaten Klaten
menggunakan ruangan
TIM PERTIMBANGAN
Keterangan : : Instruksi : Koordinasi : Tanggung Jawab
PPID
TIM
PENGHUBUNG
DESK PELAYANAN
INFORMASI
PEMBINA PPID
ATASAN PPID
- 92 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di
kantor KPU Kabupaten Klaten. Fasilitas standar yang dimiliki
PPID KPU Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk
melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima
masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan
informasi publik serta fasilitas free akses internet (free wifi) bagi
masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam
upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh
KPU Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax
atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan
informasi melalui website dengan alamat
www.kpuklatenkab.go.id.
2) Sumber daya Manusia
Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten
melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU
Kabupaten Klaten. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari
secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada
pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan
layanan informasi setiap hari kerja :
a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB
(istirahat pukul 12.00-13.00), serta
b) Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00)
3) Anggaran Pelayanan
Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten
pada tahun 2015 didukung dengan anggaran yang dialokasikan
pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun 2015. Pelayanan yang
diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala
oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat
diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft
copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri
oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email
yang dimiliki pemohon.
4) Rincian Pelayanan Informasi Publik
PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi
yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan
satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan
seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi
jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi
permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu
biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana
komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID
KPU Kabupaten Klaten. Adapun rekapitulasi pelayanan informasi
publik selama 2016 adalah:
- 93 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
No. Bulan Jumlah Permohonan Informasi Pemenuhan
Pemohon Hal Nomor Surat Dipenuhi Ditolak
1. Juni - - - - -
2. Juli Mahasiswa
Unwidha
Klaten
Data Pemilih - V -
Badan Pusat
Statistik Kab.
Klaten
33102.038 V -
3. Agustus MahasiswaUI
I Yogyakarta
Data Sosialisasi - V -
Suaraanda
FM
Bahan Sosialisasi 393/RSAK/VIII/
2015
V -
Unwidha
Klaten
Permohonan
Bantuan dan Data
Sosialisasi
- V -
4. September UNISRI
Surakarta
Ijin Wawancara - V -
PD. PRSSNI Data Media anggota
PRSSNU Jateng
275.1.E/PPRSS
NI-JTG/IX/2015
V -
5. Oktober Holykip pop
punk Band
Jingle untuk
PILBUP KLATEN
2015
- V -
Iwan Kusuma DPT Pilbup Klaten
2015
- V
Sugeng DPT Pilbup Klaten
2015
- V
6. Nopember KOMPAS Data Paslon,
Perolehan Suara
PILKADA
1999,2004, 2009,
2014
1678/Litbang-
Penel/XI/2015
V -
- 94 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Pada ujung tahun 2016 ini, KPU Kabupaten Klaten mendapatkan
penghargaan untuk tata kelola layanan informasi publik terbaik se-Jawa
Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
f) Pelayanan pers dan media.
KPU Kabupaten Klaten juga menyediakan pelayanan pers dan media
sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui
Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan
Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu.
g) Penataan Ruangan Griya Pintar Pemilu
Griya Pintar Pemilu sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU
Kabupaten Klaten untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada
masyarakat. Griya Pintar
Pemilu terdapat berbagai
galeri dan informasi yang
berkaitan dengan pemilu dan
sejarah pemilu maupun
dokumen-dokumen lain
terkait pemilu. Tujuan utama
didirikan Rumah Pintar
Pemilu itu sendiri adalah,
masyarakat semakin sadar
akan pentingnya pemilu dan
memberikan suara pada
pelaksanaan pemilu, tujuan
lain sebagai ruang informasi
sekaligus pembelajaran
politik bagi masyarakat.
- 95 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui
penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas
serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di
sekolah menengah tingkat atas.
h) Rincian Penyelesaian Sengketa
Dalam masa pelayanan informasi di tahun 2015 PPID KPU
Kabupaten Klaten tidak menemukan adanya pemohon informasi yang
mengajukan keberatan dan sengketa informasi.
- 96 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
- 97 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
BAB III
REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN KLATEN
I. KERANGKA UMUM REFORMASI BIROKRASI
Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan beRBangsa dan
bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam
berbagai bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi
juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai
kebijakan publik. Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai
kebijakan publik. Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan
signifikan elemen- elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya
manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan
pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu
keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan
skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).
Namun pengalaman bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain menunjukkan
bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya
tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang
signifikan. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan
berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui.
Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan
lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera
diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif
dan efisien. Pengertian reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang
bersifat radikal dan revolusioner.
Sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah,
maka KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan
kegiatan prioritas, walaupun dapat dikatakan sedikit terlambat mengingat instansi
lain telah terlebih dahulu melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak tahun
2010. Keterlambatan dalam mengikuti program Reformasi Birokrasi ini tak lain
disebabkan karena segenap jajaran KPU fokus dalam mempersiapkan tahapan
pemilu yang dapat dikatakan sukses digelar pada tahun 2014. Akan tetapi bukan
berarti KPU tidak melaksanakan program Reformasi Birokrasi sama sekali. Sejak
tahun 2012, KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi
- 98 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi KPU antara lain dimulai dengan
menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban
Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan dan
pengembangan E-Government (E-Gov) dalam mendukung tahapan Pemilu.
Untuk penerapan e-gov misalnya yang merupakan salah satu bagian dari program
Reformasi Birokrasi, membawa cerita tersendiri mengenai suksesnya
penyelenggaraan pemilu 2014 khususnya pada saat pemilu presiden. Pada waktu
itu, penerapan e-gov dalam hal ini tampilan scan formulir C1 dapat langsung
dilihat pada situs KPU yang dapat dilihat oleh seluruh pemilih di manapun dia
berada, selama memiliki jaringan internet. Dengan Keterbukaan akses ini
membawa semangat transparansi hasil pemilu dan secara tidak langsung dapat
mengurangi potensi konflik karena kedua belah pihak yang berseteru dapat
langsung beradu data akurat yang tersedia pada situs KPU.
Untuk program lainnya, seperti program analisa jabatan serta analisa beban kerja,
membuat KPU dapat menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan
kemampuannya atau dengan kata lain the right man on the right place, on the
right time. Program ini memang tidak langsung bersentuhan dengan publik, akan
tetapi dampaknya akan dirasakan melalui peningkatan profesionalisme KPU
sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai reward KPU dalam mengikuti program
Reformasi Birokrasi, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 189 tahun 2014,
pemerintah menyetujui pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum. Seiring dengan pelaksanaan program Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU pada tahun 2015 KPU memperoleh nilai
58,72 dari hasil verifikasi lapangan Kementerian PAN dan RB. Sehingga KPU
berhak memperoleh kenaikan tunjangan kinerja sebesar 60% yang di ditandai
dengan teRBitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383) menggantikan
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Dengan tambahan
penghasilan berupa tunjangan kinerja ini, diharapkan program Reformasi
Birokrasi KPU dapat berjalan dengan lebih cepat menuju kepada Perbaikan yang
di inginkan disertai dengan peningkatan profesionalisme dari pegawai KPU .
Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, diikuti dengan teRBitnya
arahan kebijakan nasional yang baru melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 serta arahan dari Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) selaku Tim
Reformasi Birokrasi nasional melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11
Tahun 2015 Mengenai Roadmap Reformasi Birokrasi 2015–2019, maka KPU
menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015–2019 melanjutkan
Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2013–2014.
- 99 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Dalam konteks kelembagaan secara hierarkis, KPU Kabupaten Klaten menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan Roadmap Reformasi Birokrasi
KPU . Reformasi birokrasi dilakukan untuk memperbaiki kinerja agar hasilnya
nanti berdampak positif terhadap pelaksanaan kewenangan KPU sebagai
penyelenggara pemilu. Pada Reformasi Birokrasi Periode 2015–2019, merupakan
kelanjutan dari Program Reformasi Birokrasi Periode 2013–2014. Dengan kata
lain, Program Reformasi Birokrasi periode 2015–2019 merupakan periode
penguatan Program Reformasi Birokrasi yang telah berjalan.
II. PENGUATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:
1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.
Upaya ini dilakukan terhadap seluruh aspek dalam area perubahan yang
sudah berhasil diperbaiki atau sudah berjalan dengan baik. Upaya tidak hanya
dilakukan untuk menjaga agar aspek-aspek tersebut dapat terus dipertahankan
atau bahkan ditingkatkan secara terus menerus sehingga secara perlahan
menjadi melekat dalam budaya kerja aparatur;
2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.
Upaya ini dilakukan untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif
yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam area
perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai
pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan
lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya untuk
mempercepat keberhasilannya. Upaya melanjutkan secara konsisten langkah-
langkah perubahan positif sangat penting dilakukan untuk menjaga momen
reformasi birokrasi terus terjadi di setiap instansi pemerintah, sehingga
akhirnya menjadi budaya kerja aparatur;
3. Melakukan identifikasi masalah lain dan mengupayakan solusi pemecahan
masalah (problem solving).
Penyelenggaraan pemerintahan selalu akan berhadapan dengan berbagai
permasalahan. Setiap permasalahan harus dapat diselesaikan dengan cepat
agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini
harus terus dilakukan pelaksanaan reformasi birokrasi, mengidentifikasi
permasalahan, mencari solusi, melaksanakan solusi, melakukan monitoring
pelaksanaannya, melaksanakan evaluasi dan memperbaiki cara-cara
penyelesaian masalah untuk menjadi bagian dari Perbaikan berkelanjutan.
Jika hal ini terus menerus dilakukan, maka upaya-upaya Perbaikan
berkelanjutan akan menjadi budaya kerja yang melekat pada aparatur.
III. AREA PERUBAHAN
Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka KPU mengagendakan 8
(delapan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) Quick Wins, yaitu: Program
Manajemen Perubahan, Program Penguatan Pengawasan, Program Penataan
manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN), Program
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Penguatan Kelembagaan, Program
- 100 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Penguatan Tata Laksana, Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan,
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta 1 (satu) Program Quick
Wins berupa Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap). Uraian berikut
ini adalah gambaran sekilas dalam sudut pandang 8 area perubahan.
1. Manajemen Perubahan
Saat ini KPU belum memiliki satu sistem Manajemen Perubahan yang
terencana dengan baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam hal
penguatan aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen
SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, dan
pencapaian hasil. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan
oleh KPU , merumuskan rekomendasi tentang pentingnya pengembangan diri
SDM ASN, antara lain dengan pemberian reward yang sesuai dengan prestasi
dan pengabdian yang telah dilakukan untuk organisasi. Penegakan kode etik
dan peraturan disiplin SDM ASN adalah komitmen yang harus diwujudkan
bersama-sama. Penempatan SDM ASN yang sesuai dengan kompetensi dan
latar belakang pendidikan demi mendukung kinerja SDM ASN dan tujuan
organisasi.
2. Penguatan Pengawasan
Hingga saat ini, KPU memiliki hambatan terkait masih kurangnya SDM yang
melaksanakan pengawasan. Sistem pengawasan juga belum ter-integrasi
karena masih bersifat konvensional dan manual. Sehingga diperlukan
penguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem pendukungnya.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
KPU sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, meskipun belum sepenuhnya ter-
integrasi dalam satu sistem.
4. Penguatan Kelembagaan
Organisasi KPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan umum
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008.
5. Penguatan Tata Laksana
KPU masih terus mengupayakan penerapan Standard Operasional Prosedur
(SOP), ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal, Manajemen
Pemberian Layanan dan Pengaduan secara efektif. Serta meningkatkan
pemahaman terhadap penerapan e-government (E-gov). E-gov sudah
memadai dengan banyaknya aplikasi yang ada di KPU . Meskipun demikian,
aplikasi tersebut belum optimal karena teRBatasnya dukungan dan
ketersediaan data. Beberapa aplikasi yang tersedia masih tumpang tindih
- 101 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
antara satu dengan yang lainnya. Pengisian data aplikasi mengharuskan
sistem manajerial teknologi informasi yang handal. Berawal dari kebijakan
hulu hingga hilir, mulai dari sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), serta
petunjuk teknis (juknis). Aktivitas entry data ke dalam aplikasi perlu
diberlakukan reward dan punishment yang jelas dan tegas.
6. Penataan Manajemen Sumberdaya Manusia Aparat Sipil Negara (SDM ASN)
Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul karena saat ini sudah terjadi piramida
tua kuantitas pegawai. Dengan demikian suksesi SDM harus segera
dipercepat, di samping beban kerja yang harus dikelola dengan sangat baik
supaya tidak terjadi chaos. Secara umum, kebijakan nasional moratorium
pegawai, menimbulkan persoalan bagi kesinambungan penyelenggaraan
pemilu. Pada masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan
yang harus disikapi dengan hati-hati. Meskipun SDM KPU dikenal karena
mempunyai kompetensi yang baik, namun tetap terjadi kesenjangan antara
kompetensi yang saat ini dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya untuk
mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis terutama terkait
penyelenggaraan pemilu serentak.
7. Penguatan peraturan Perundang-undangan
Dalam rangka menjalankan program Penguatan Peraturan Perundang-
undangan, dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
KPU yang tumpang tindih dan tidak selaras (disharmonisasi), sehingga
hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar
lebih tertib dan kondusif serta harmonis untuk peraturan perundang-undangan
di bidang pemilu. Di samping itu juga diharapkan dapat terjadi peningkatan
efektivitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan
KPU . Target capaian dari penguatan peraturan perundang-undangan adalah
tersedianya dokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang
telah diteRBitkan serta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi
peraturan perundang-undangan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 memaksa KPU
beRBenah diri untuk menjalankan agenda besar demokrasi tersebut dengan
sebaik-baiknya. Banyak sekali standar pelayanan terkait pemilihan umum
yang belum disiapkan dan juga karena pemilihan umum ini bersifat nasional,
diperlukan upaya untuk mengajak seluruh pengguna layanan untuk turut
menyukseskan pemilu.
KPU Kabupaten Klaten sebagai bagian dari KPU RI ikut melaksanakan
program 8 (delapan) Program Reformasi Birokrasi dan 1 (Satu) Quick Wins.
IV. TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN KLATEN
- 102 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
1. Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
1
a. Siti Farida
b. M. Anshori, S.Pd.I
c. Kartika Sari H, S.E
Ketua KPU Kab. Klaten
Anggota KPU Kab. Klaten
Anggota KPU Kab. Klaten
Tim Pengarah
2
a. Joko Hadi Siswanto
b. Muhammad Ismail, S.E
c. Thomas Sunarno, S.H
Anggota KPU Kab. Klaten
Anggota KPU Kab. Klaten
Sekretaris KPU Kab. Klaten
Tim Pelaksana
3
a. Tatiek Sri Hariyatie, S.Sos
b. Wardiyem, S.E
Kasubag Umum Sekretariat KPU
Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Tim Manajemen Perubahan,
Penguatan Kelembagaan,
dan Penataan Sistem
Manajemen ASN
4
a. Dra. Wahyu Agustini, MM
b. Desnata Sandi, A.Md
Kasubag Hukum Sekretariat KPU
Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Tim Penguatan Peraturan
Perundang-undangan dan
Penguatan Pengawasan
5 a. Dra. Eka Susilawati, M.Si
b. Soni Wicaksono, S.AP
Kasubag Program & Data Sekretariat
KPU Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Tim Penguatan Tata
Laksana dan Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
6 a. Yuyun Sri Agung P, SSTP,
M.Si
b. Agus Sutanta, SIP
Kasubag TP dan Hupmas Sekretariat
KPU Kabu. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Tim Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dan Quick
Wins/PMPRB
2. Daftar Keanggotaan Tim Agen Perubahan
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
TIM
1 Thomas sunarno, SH Sekretaris KPU Kab. Klaten Ketua
2 a. Dra. Wahyu Agustini, MM
b. Desnata Sandi, A.Md
Kasubag Hukum Sekretariat KPU
Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Koordinator Perubahan di
Bagian Hukum
Anggota
3
a. Dra. Eka Susilawati, M.Si
b. Murgiyanto, S.Sos
c. Budi Sambodo, S.Sos
Kasubag Program dan Data
Sekretariat KPU Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Koordinator Perubahan di
Bagian Perencanaan,
Data dan Keuangan
Anggota
Anggota
4
a. Tatiek Sri Haryatie, S.Sos
b. Wardiyem, S
Kasubag Umum Sekretariat KPU
Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Koordinator Perubahan di
Bagian Umum, SDM dan
Logistik
Anggota
5
a. Yuyun Sri Agung P, SSTP,
M.Si
b. Agus Sutanta, SIP
Kasubag TP dan Hupmas Sekretariat
KPU Kab. Klaten
Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten
Koordinator Perubahan di
Bagian Teknis dan
Hupmas
Anggota
3. Susunan Sekretariat Tim Agen Perubahan
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1 Ika Nurmaliana Dewi, SE Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten Sekretaris Tim
2 Sony Wicaksono, SAP Staf Sekretariat KPU Kab. Klaten Anggota
- 103 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
3 Luvita Eska Pratiwi, SI.Kom Staf Sekretariat KPU Kab.Klaten Anggota
4 Hermawan Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten
Anggota
5 Sugeng Widodo Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Klaten
Anggota
V. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI DI KPU
Hasil yang diharapkan KPU dari upaya mengatasi permasalahan melalui program
dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang
lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator
keberhasilan yang ditetapkan dalam pemerintah melalui Permen PAN dan RB
Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
Birokrasi, antara lain:
1. Organisasi KPU yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja
dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja
yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar.
2. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui
pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi
dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan
masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder.
3. Berkurangnya ke-tidak sesuai-an dan kondisi over-lapping dalam hal
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU yang disharmonis
dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur KPU yang didukung
dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan
pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karier dan sistem
informasi kepegawaian yang handal.
5. Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan KPU .
6. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU .
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar
pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan
pelayanan.
8. Perubahan pola pikir dan budaya kerja KPU yang terwujud dalam
peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas
KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur
negara.
VI. PERMASALAHAN KRITIS TERKAIT 8 AREA PERUBAHAN
1. Mental Aparatur.
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang
ditunjukkan dan dipraktekkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong
terciptanya citra negatif birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit,
tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu,
mental model/perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan
- 104 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
reformasi birokrasi. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan
akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi
terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Perubahan mental aparatur
tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi juga harus didukung dengan
perubahan pada sistem lain yang memberikan batasan, aturan serta rambu-
rambu yang memberikan arahan bagi setiap birokrat agar berperilaku positif.
Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan, sistem
akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tata laksana, sistem manajemen
SDM aparatus Sipil Negara, sistem peraturan perundang- undangan dan
sistem manajemen pelayanan.
2. Pengawasan
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya
adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan
mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang
semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan.
Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui
perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
3. Akuntabilitas
Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber
yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik sering kali menjadi
pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan
kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan
outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat
penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih
berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan
segala sumber- sumber yang dipergunakannya.
4. Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan
efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hierarki
menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan
pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada
aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong
efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan
keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan
akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif
dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
5. Tata Laksana
Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tata laksana dalam instansi pemerintah juga
sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang
seharusnya dapat dilakukan secara cepat sering kali harus berjalan tanpa
proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini
kemudian mendorong terciptanya perilaku hierarkis, feodal dan kurang kreatif
pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat
diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
- 105 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
6. Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN)
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi
pemerintah menerapkan sistem manajemen SDM di instansinya masing-
masing dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional.
Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari
perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan memberikan
pengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu,
perubahan harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM
yang mampu menghasilkan pegawai-pegawai yang profesional.
7. Peraturan Perundang-undangan
Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif
aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak
selaras (disharmoni), multi-interpretasi atau sengaja dibuat tidak jelas untuk
membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini dapat
dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan
negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap
sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh
kebutuhan masyarakat.
8. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan
masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya
mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah,
berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga
profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan
penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu
mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta
peningkatan kualitas pelayanan.
VII. RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI
BIROKRASI
1. Program Manajemen Perubahan
Sebagai organisasi publik, KPU tidak lepas dari perubahan, baik dalam
lingkup internal organisasi maupun perubahan yang terjadi di luar lingkup
organisasi yang membawa dampak baik positif bahkan negatif bagi
organisasi. Bagaimana perubahan ini dapat dikelola untuk sebesar-besarnya
kemaslahatan organisasi, sehingga seburuk apapun dampak perubahan bagi
organisasi, maka organisasi mampu mengantisipasinya. Atau bahkan dari cara
pandang yang lebih positif, bagaimana organisasi mengelola perubahan
menjadi suatu yang bermanfaat bagi organisasi, dan bagaimana organisasi
mampu shaping the future bagi organisasi itu sendiri, maka KPU pun harus
mampu mengelola konsep perubahan tersebut. Demikian juga para anggota
organisasinya –yaitu seluruh SDM—harus pula mampu mengelola perubahan
ke arah yang positif.
a. Pencapaian
KPU merupakan organisasi yang sangat dinamis. Pada setiap
penyelenggaraan Pemilu, KPU harus menyesuaikan dengan peraturan
- 106 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
penyelenggaraan pemilu yang bisa jadi terus berubah dan mengalami
penyempurnaan sebelum penyelenggaraan pemilu.
Perubahan yang dilakukan di KPU adalah perubahan yang direncanakan,
artinya perubahan yang direncanakan sebaik baiknya dalam rangka
peningkatan kinerja. Semua kondisi saat ini yang kurang sesuai dengan
perkembangan lingkungan strategis, semestinya diubah (secara aktif) ke
arah yang lebih baik. KPU telah mulai melakukan menerapkan manajemen
perubahan dan manajemen pengetahuan. KPU pun telah menggulirkan
pertemuan-pertemuan untuk membahas segala sisi satu perubahan akibat
regulasi yang ditetapkan, dengan melakukan analisis risiko untuk
menetapkan derajat dan peta risiko dari masing-masing permasalahan, baik
untuk pengawasan produk, pengawasan sarana, maupun untuk menentukan
prioritas kegiatan. Dengan hal-hal ini, diharapkan dampak perubahan
akibat regulasi yang ditetapkan dapat diantisipasi, dan dikendalikan ke
arah yang lebih baik. Semua yang dilakukan memang harus dipeRBaiki
dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan lingkungan, dan
harapan stakeholder, sehingga ketika reformasi birokrasi menjadi arus
utama untuk memenangkan hati seluruh stakeholder, terutama masyarakat,
maka KPU harus siap dengan semua area perubahannya.
Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan di KPU, menyebabkan
diperlukannya kesiapan KPU untuk berubah. KPU sudah bertekad untuk
melaksanakan reformasi birokrasi secara paripurna, dan komitmen
pimpinan dan seluruh SDM KPU , dicerminkan dari komitmen kesiapan
melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk mengetahui kesiapan organisasi
untuk berubah sekaligus derajat penolakan/penerimaan untuk berubah,
KPU akan melaksanakan assessment terkait kesiapan organisasi untuk
menghadapi perubahan (organization change readiness assessment).
Untuk menyiapkan strategi manajemen perubahan juga perlu dilakukan
identifikasi stakeholder yang terkena dampak perubahan. Strategi
manajemen perubahan akan dijalankan oleh masing-masing agents of
change, yang akan diidentifikasi dan ditunjuk berdasarkan kriteria yang
sudah disusun. Penetapan agents of change oleh KPU dilakukan dengan
Keputusan KPU.
b. Kegiatan yang sudah dilakukan, output, dan manfaat program
Berikut adalah capaian dalam program manajemen perubahan dalam
sebagaimana tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi.
1) Pembentukan Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian
dari Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Klaten.
2) Keputusan KPU Nomor 180/Kpts/KPU/TAHUN 2015
Output : Keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU/Tahun 2016
Manfaat : Sebagai landasan dalam melaksanakan Manajemen
Perubahan
- 107 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
3) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Reformasi Birokrasi
kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Klaten.
Output : Dokumen Hasil sosialisasi program Reformasi Birokrasi
melalui berbagai media.
Manfaat : Seluruh jajaran KPU Kabupaten Klaten mendapatkan
informasi mengenai kegiatan Reformasi Birokrasi secara
merata.
4) Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen
Perubahan
Output : Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi dan arahan
Pimpinan terkait Kegiatan Reformasi Birokrasi
senantiasa melekat di kegiatan masing-masing su bagian
dan divisi dalam lingkup KPU Kabupaten Klaten
Manfaat : Aparatur KPU Kabupaten Klaten senantiasa
melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
5) Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkungan
KPU .
Output : laporan kegiatan sosialisasi dan internalisasi Budaya
Kerja
Manfaat : memperoleh pemahaman mengenai budaya kerja di
lingkungan KPU Kabupaten Klaten.
6) Pelaksanaan kegiatan Knowledge Sharing sebagai salah satu wadah
transfer ilmu yang ke depan akan dijadikan kegiatan rutin.
Output : Notulasi Kegiatan Knowledge Sharing
Manfaat : Pengetahuan di lingkungan organisasi dapat
didokumentasi dengan baik.
7) Proyeksi Rencana Kegiatan Reformasi Birokrasi
1. Penyempurnaan Roadmap Reformasi Birokrasi.
2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan
pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten
dan melakukan perubahan (reformasi) mental.
3. Pegembangan nilai-nilai organisasi, membangun integritas,
profesionalisme dan kemandirian di dalam setiap aparatur KPU
Kabupaten Klaten.
4. Pembentukan agen perubahan melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan (diklat).
5. Melakukan pengembangan bersama Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) berbagai
instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan
kode perilaku, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan
laporan kekayaan pegawai, penanganan gratifikasi, penegakan
disiplin, dan lainnya.
6. Internalisasi budaya kerja secara terus menerus untuk mendorong
terciptanya budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten
Klaten.
- 108 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
7. Public campaign melalui alat-alat sosialisasi perubahan mental
birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan
budaya kerja integritas.
8. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan.
9. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar
penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga.
8) Kriteria Keberhasilan
1. Meningkatnya komitmen jajaran KPU Kabupaten Klaten dalam
melakukan reformasi birokrasi;
2. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental)
birokrasi pemerintah;
3. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Program Penguatan Pengawasan
Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi Pengawasan Internal merupakan
bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk
pembenahan birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya good
governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian reformasi
birokrasi tidak akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan
peluang terhadap praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Oleh karena itu perlu pengawasan intern yang dapat memberikan peringatan
dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan baik
yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaran
individu/kelompok, meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko serta
memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintahan.
Peran pengawasan intern sangat penting guna mendorong keberhasilan tugas
dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Klaten. Pemilu yang berkualitas akan
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan
Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas
dan akuntabilitas maka dapat menjamin hak politik masyarakat.
Seiring dengan berjalannya Reformasi Birokrasi, Program dan Kegiatan
Penguatan Pengawasan pada Sekretariat Jenderal KPU diharapkan dapat
memberikan perubahan dan implikasi terhadap pengelolaan keuangan Negara
yang lebih akuntabel dan transparan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) melekat sepanjang
kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan
dengan pertanggungjawaban, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia
(SDM) serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan
mutlak. Untuk itu dalam penerapannya Sistem Pengendalian Intern harus
- 109 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.
Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di
lingkungan KPU, dilakukan kegiatan pengawasan intern oleh Aparat
Pengawasan Intern Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU. Inspektorat pada
Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Sekjen KPU.
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP terdiri dari audit, review,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa konsultansi,
pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Peran
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai konsultan dan
katalisator bertujuan untuk membantu pihak manajemen birokrasi
pemerintah dalam mempercepat proses pencapaian tujuan organisasi.
Komitmen Pimpinan KPU untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan terlihat dari opini
BPK atas Laporan Keuangan, yang saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya
diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang
memadai. Tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terletak pada
pernyataan opini atas Laporan Keuangan berdasarkan penilaian atas
penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang
dibuat oleh KPU , penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang
berdampak material terhadap laporan keuangan serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Sejak tahun 2005 – 2009, KPU mendapatkan opini BPK “Disclaimer”, dan
mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 KPU mengalami kemajuan
untuk opini atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU ) yaitu
“Qualified atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Untuk itu, diharapkan
agar kualitas Laporan Keuangan KPU terus meningkat agar dapat
memperoleh opini “Unqualified atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”
pada tahun 2014.
Terhadap temuan dan rekomendasi pada LHP BPK, maka Inspektorat KPU
segera melakukan pemutakhiran data/pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan dan pemeriksaan BPK guna mendorong penyelesaian Temuan
Hasil Pemeriksaan (THP) BPK. Meskipun diakui bahwa penatausahaan dan
pemantauan BPK dinilai belum dikelola dengan baik, hal ini disebabkan
bahwa KPU belum memiliki petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis
pemutahiran data/pemantauan data tindak lanjut.
Dalam upaya melakukan pembenahan dilakukan Perbaikan SPI di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
- 110 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2012 KPU telah meneRBitkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan SPI
selanjutnya dilaksanakan berdasarkan pedoman atau petunjuk pelaksanaan
yang ditetapkan oleh Pimpinan KPU dan membentuk Satuan Tugas
(SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi terdiri dari 2
kegiatan utama yaitu:
Kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
lingkungan KPU ;
Kegiatan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
sebagai quality assurance dan consulting.
a. Kegiatan yang sudah dilakukan
Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi maka
pengawasan internal sangat diperlukan untuk mendukung sasaran
reformasi birokrasi. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya
untuk mengawasi adanya kemungkinan penyimpangan dan
penyelewengan atas tujuan reformasi birokrasi yang akan dicapai. Pada
umumnya pengawasan dilaksanakan dengan membandingkan hasil
pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang ditetapkan. Namun demikian,
membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan kriteria yang
ditetapkan belum cukup dijadikan dasar bahwa reformasi birokrasi
dilaksanakan dengan hasil yang baik secara berkesinambungan,
pengawasan internal perlu memberikan peringatan dini dan saran best
practice pada tahap perencanaan.
Kegiatan-kegiatan penguatan pengawasan yang telah dilakukan, yaitu:
1) Melakukan pemeriksaan dalam bidang kepegawaian, perlengkapan,
dan keuangan.
2) Melakukan Pemantauan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK, BPKP
dan Inspektorat.
3) Melakukan review atas Laporan Keuangan.
4) Melakukan implementasi terkait Petunjuk Pelaksanaan SPIP.
5) Penguatan satuan kerja dan sub-bagian untuk memperoleh predikat
menuju WBK/WBBM KPU Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
6) Pelaksanaan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Klaten.
7) Penanganan pengaduan masyarakat.
b. Kriteria Keberhasilan
Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan program dan kegiatan
Penguatan Pengawasan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan
KPU Kabupaten Klaten, adalah :
1) Meningkatnya independensi KPU Kabupaten Klaten;
- 111 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2) Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal
dan masyarakat KPU Kabupaten Klaten;
3) Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
KPU ;
4) Mempertahankan/melakukan upaya memperoleh opini WTP KPU ;
5) Meningkatnya pengendalian internal KPU Kabupaten Klaten.
Kriteria program Penguatan pengawasan diharapkan dapat mewujudkan
sasaran reformasi birokrasi nasional berupa tercapainya peningkatan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas
dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2019.
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Pelaporan kinerja KPU didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pelaporan Kinerja KPU dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) KPU dimulai dari Rencana Strategis KPU 2010-2014
diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU . Dari RKT
tersebut ditetapkan kinerja di lingkungan KPU dalam kurun waktu 1 tahun
anggaran yang merupakan ikhtisar RKT yang telah disesuaikan dengan
ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP
KPU Kabupaten Klaten.
Dari dokumen LAKIP tersebut, KPU Kabupaten Klaten telah melaksanakan
kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP KPU sejak Tahun 2009
sampai pada Tahun 2013 beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP
tersebut dievaluasi untuk menilai implementasi dan pengembangan
akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam rangka
mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result
oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian
kinerja. Perolehan nilai dari LHE SAKIP KPU, memuat saran dan
rekomendasi Perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendorong
peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten
Klaten dan atau mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi
kepada hasil (result oriented government)
- 112 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
a. Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian , output dan
manfaat program
1) Perencanaan Kinerja
KPU telah mengimplementasikan perencanaan kinerja dengan
menetapkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).
Output : Dokumen Renstra, RKT Dan TAPKIN
Manfaat : Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan di KPU Kabupaten Klaten.
2) Pengukuran Kinerja
KPU telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat ukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja
utama entitas organisasi.
Output : Dokumen IKU
Manfaat : Sebagai acuan dalam implementasi SAKIP.
3) Pelaporan Kinerja
LAKIP telah disampaikan secara tepat waktu, beberapa kelemahan
yang masih dijumpai dalam penyusunan pelaporan kinerja, yaitu:
1. LAKIP tidak menyampaikan evaluasi dan analisis terhadap
pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan
membuat pembandingan tingkat capaian kinerja tahun berjalan
dan target pada periode Renstra secara memadai;
2. LAKIP belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk
memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan
organisasi dan untuk penilaian kinerja sebagai dasar pemberian
penghargaan (reward) bagi yang berkinerja tinggi dan hukuman
(punishment) bagi yang tidak berkinerja.
Output : Dokumen LAKIP
Manfaat : Sebagai gambaran akuntabilitas di KPU Kabupaten
Klaten.
4) Evaluasi Kinerja
KPU telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal
terhadap implementasi SAKIP pada unit kerja di lingkungan KPU
dalam rangka Perbaikan penerapan manajemen kinerja di lingkungan
KPU. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi
kinerja, antara lain:
1. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja intern belum sepenuhnya
selaras dengan pedoman/Juklak evaluasi akuntabilitas kinerja yang
ditetapkan Kemeterian PAN dan RB;
2. Setjen KPU tidak melakukan pemantauan kemajuan kinerja
sebagaimana diperjanjikan dalam PK dan Rencana Aksi atas
kinerja secara berkala;
3. Hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas
kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga belum dapat
dimanfaatkan untuk Perbaikan perencanaan dan manajemen
kinerja;
- 113 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
4. Evaluasi program masih fokus pada penggunaan anggaran dan
pelaksanaan program/kegiatan, belum fokus pada hasil (outcome)
yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut sehingga
belum dapat digunakan untuk Perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja KPU.
Dari peringkat nilai di Tahun 2015, pencapaian kinerja KPU masih
dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat capaian kinerja
sebagaimana disajikan dalam LAKIP KPU . Di samping itu,
peningkatan pertanggungjawaban KPU dari Laporan Keuangan dapat
ditingkatkan dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
dari BPK RI.
5) Kegiatan yang sedang dilakukan
Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi dan
mendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan tugas
fungsi KPU , maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan
sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU . Pembenahan dan
pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan dibuatnya
kebijakan tentang penerapan SAKIP secara memadai, sehingga
diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif dan
dapat diandalkan, serta menggambarkan kinerja organisasi yang
sebenarnya, tidak hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran,
melainkan juga berdasarkan keluaran yang dihasilkan.
Selanjutnya untuk mendukung pembenahan dan pengembangan sistem
akuntabilitas kinerja perlu juga membangun sistem pengumpulan data
kinerja secara memadai dan handal. Dalam rangka internalisasi
penerapan SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten Klaten juga
diperlukan adanya sosialisasi konsep dan tata laksana implementasi
SAKIP dan penyusunan Rencana Strategis sekaligus sebagai wadah
untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP
dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan KPU
demi tercapainya visi dan misi KPU. Selain itu perlu juga
dilaksanakannya bimbingan teknis, dengan harapan bahwa apabila
sasaran ini dapat dicapai maka secara kumulatif dapat memberikan
kontribusi positif bagi pencapaian sasaran implementasi SAKIP
dengan hasil penilaian minimal Baik pada tahun 2016.
Ke depan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara
terintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan
puncak untuk mengetahui tingkat kinerja pada periode tertentu secara
cepat dan akurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan
Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam
manajemen kinerja;
2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
3. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
- 114 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
6) Kriteria Keberhasilan
1. Meningkatnya kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Klaten;
2. Meningkatnya akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten
Klaten;
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem
perencanaan, penganggaran dan pelaporan di KPU Kabupaten
Klaten;
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan KPU
Kabupaten Klaten;
5. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran KPU
Kabupaten Klaten;
6. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan
kinerja KPU Kabupaten Klaten.
7. Kriteria Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja diharapkan
dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional
(outcomes) berupa tercapainya sasaran target peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7) Langkah-langkah implementasi
Dalam rangka melaksanakan pembenahan dan pengembangan sistem
akuntabilitas kinerja, perlu dibuat suatu kebijakan tentang kewajiban
untuk menetapkan Indikator Kinerja Umum (IKU), menyusun
dokumen Rencana Strategis, dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan
dokumen Penetapan Kinerja yang di dalamnya juga memuat sasaran
dan indikator kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya IKU dan dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai
tolok ukur dalam pengukuran kinerja masing-masing satuan/unit kerja
secara berkala, sekaligus sebagai alat untuk mengendalikan dan
memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran dan pengumpulan
data kinerja berdasarkan capaian masing-masing indikator kinerja dan
IKU disajikan dalam LAKIP, dengan disertai penjelasan mengenai
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan/program dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis perbandingan capaian
kinerja dari waktu ke waktu maupun secara kumulatif hingga periode
tertentu juga disajikan untuk menggambarkan perkembangan kinerja
organisasi. Selanjutnya informasi yang disajikan dalam LAKIP
dimanfaatkan sebagai masukan dalam kajian manajemen untuk
rencana Perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Tahapan pembenahan dan pengembangan SAKIP dilanjutkan dengan
membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan
handal melalui IT. Data kinerja yang dikumpulkan merupakan data
yang diperoleh dari hasil pengukuran capaian masing-masing
indikator kinerja dan IKU secara periodik (tri wulanan). Dengan
demikian pengumpulan data kinerja dapat dimanfaatkan untuk
memantau dan pengendalian kinerja secara berkala. Melalui kegiatan
- 115 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
sosialisasi implementasi SAKIP secara berkala, diharapkan para pihak
yang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP dapat lebih
memahami konsep SAKIP dan selanjutnya dapat
mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik.
4. Program Penguatan Kelembagaan
a. Evaluasi Organisasi
Setiap organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh lingkungan
internal maupun eksternal, termasuk struktur organisasi yang memiliki
tiga fungsi dasar yaitu: Pertama, bahwa struktur organisasi dimaksudkan
untuk menghasilkan output organisasi dan mencapai tujuan organisasi
(goals); Kedua, bahwa struktur organisasi dirancang untuk
meminimalkan atau mengatur pengaruh individual terhadap organisasi;
dan Ketiga, bahwa struktur organisasi adalah penataan yang di dalamnya
terdapat pelaksanaan kekuatan pengambil keputusan dan pelaksanaan
kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara
lain adalah ukuran organisasi, teknologi, lingkungan dan faktor strategi
pilihan. Berbagai pengaruh tersebut akan berdampak pada meningkatnya
kinerja organisasi atau sebaliknya. Maka dengan adanya perubahan
lingkungan tersebut, organisasi perlu dievaluasi secara
berkesinambungan.
Tahapan evaluasi organisasi merupakan tahapan yang sangat penting
dalam siklus penataan organisasi karena hasil evaluasi tersebut dapat
memberikan informasi yang berguna bagi Perbaikan organisasi. Evaluasi
dilakukan dengan melihat kembali penataan struktur organisasi
sebelumnya dan dampak yang timbul dari hasil penataan terutama tingkat
kinerja organisasi. Evaluasi organisasi dilakukan setidaknya minimal
setelah satu tahun hal tersebut agar memberikan ruang waktu bagi
organisasi bekerja. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun
1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi
Pemerintahan yang telah mengamanatkan agar setiap organisasi
pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali
dalam 1 tahun. Kegunaan lain dari evaluasi organisasi adalah untuk
mengukur sejauh mana struktur organisasi saat ini dapat mewujudkan
tujuan organisasi dan dapat mengidentifikasi penyebab berbagai
permasalahan-permasalahan yang terjadi dari berbagai unsur organisasi
dan sumber daya manusia.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada organisasi pemerintahan
sangat kompleks dan bervariasi sesuai dengan bentuk dan fungsi lembaga
pemerintahan itu sendiri, namun secara umum beberapa permasalahan
memiliki kesamaan seperti permasalahan yang ada, antara lain: adanya
tugas pokok dan fungsi yang tumpang tindih, penempatan personil tidak
sesuai dengan kemampuan, beban tugas yang tidak seimbang, dan
- 116 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
meningkatnya beban tugas serta kontrol dan pengawasan (span of
control).
Pelaksanaan evaluasi menggunakan desain deskriptif yaitu desain yang
bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena
tertentu. Dalam metode dengan desain deskriptif ini tidak melakukan
kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada karena tujuan dari desain
ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh
dan teliti sesuai dengan persoalan yang ada. Jenis data dan variabel yang
dikumpulkan berupa data kualitatif terdiri dari data sekunder, yang terdiri
dari : Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Prosedur
Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan, Hasil
evaluasi sebelumnya, dan buku-buku referensi atau literatur yang
relevan.
1) Manfaat : evaluasi organisasi KPU Kabupaten Klaten adalah:
1. Adanya kajian terhadap organisasi dan tata kerja Sekretariat dan
Komisioner;
2. Diperoleh gambaran kondisi organisasi saat ini dan bahan
masukan sebagai instrumen bagi Perbaikan organisasi dan tata
kerja Sekretariat dan Komisioner.
2) Output : Berdasarkan hasil analisis data pada uraian sebelumnya
maka dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi
organisasi sebagai berikut:
a) Struktur Organisasi
Secara umum tugas dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Klaten
cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini, namun demikian perlu
didukung adanya kejelasan dalam pelaksanaan tupoksi dan
adanya Standard Operating Prosedur (SOP) yang dituangkan
dalam bentuk formal.
b) Sumber Daya Manusia (SDM).
Secara umum sumber daya manusia di lingkungan KPU
Kabupaten Klaten dapat disimpulkan dari berbagai aspek
kebutuhan sebagai berikut sebagai berikut:
(a) Jumlah Personil masih belum sesuai kebutuhan;
(b) Kompetensi berupa pendidikan, pengalaman dan kemampuan
yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan yang
diharapkan.
c) Tata Kerja
(a) Dalam pelaksanaan tugas wewenang dan kewajiban antara
sekretariat ternyata masih menimbulkan tumpang tindih
dalam hal tanggung jawab;
(b) Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi masih terdapat tugas-
tugas yang belum tertampung dalam struktur organisasi.
d) Sarana dan Prasarana
- 117 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Secara umum prasarana pendukung dinilai masih belum
memenuhi kebutuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi KPU .
Prasarana tersebut yaitu : meja, kursi, lemari, komputer, telepon,
dan sarana transportasi. Dengan demikian perlu adanya Perbaikan
dan peningkatan terkait sarana dan prasarana tersebut.
e) Komunikasi dan Koordinasi Organisasi
Secara umum komunikasi dan koordinasi KPU dinilai cukup baik
dan tidak terdapat hambatan. hal tersebut dapat di lihat dari data
responden di antaranya sebagai berikut:
(a) Hubungan antara KPU dengan instansi terkait sudah baik;
(b) Hubungan kerja Sekretariat dengan Komisioner KPU
Kabupaten Klaten sudah baik;
(c) Hal-hal lain yang berhubungan dengan KPU Kabupaten
Klaten sudah baik.
b. Kegiatan yang sedang dilakukan:
1) Implementasi struktur kelembagaan KPU Kabupaten Klaten;
2) Penguatan kelembagaan unit pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
3) Monitoring dan evaluasi kelembagaan KPU Kabupaten Klaten;
4) Perbaikan berkelanjutan kelembagaan KPU Kabupaten Klaten.
c. Kriteria Keberhasilan
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan
fungsi KPU, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga
dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Kriteria keberhasilan
Program Penataan Dan Penguatan Organisasi ditandai dengan:
1) Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan KPU
Kabupaten Klaten;
2) Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di
dalam masing-masing unit kerja KPU maupun antar instansi
pemerintah pusat dan daerah;
3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan KPU Kabupaten Klaten;
4) Meningkatkan kinerja organisasi instansi pemerintah KPU
Kabupaten Klaten;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten.
Kriteria program Penataan dan Penguatan Organisasi diharapkan dapat
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa
tercapainya sasaran target peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi pada tahun 2015 –2019.
5. Program Penguatan Tata Laksana
a. Pencapaian
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai kedudukan dan
peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi, maka telah
dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU ,
- 118 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
antara lain melalui Penataan Tata laksana (business process). Penataan
Tata laksana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien
dan terukur pada masing-masing bagian dan divisi di lingkungan KPU
Kabupaten Klaten.
1) Kegiatan yang sudah dilakukan, output dan manfaat program
a. Sosialisasi tentang perlunya SOP sebagai dasar pelaksanaan
tugas/kegiatan.
b. Inventarisasi dan review SOP di lingkungan KPU Kabupaten
Klaten.
c. Inventarisasi dan Review Penerapan E-Gov di lingkungan KPU
Kabupaten Klaten.
d. Pengembangan E-Government:
2) Pemanfaatan aplikasi di bidang keuangan:
a. Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA);
b. Aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Permohonan
Pembayaran (SPP);
c. Sistem Pelaporan dan Monitoring Keuangan (Simonika);
d. Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP).
Output : Dokumen
Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
keuangan.
3) Pemanfaatan aplikasi di bidang umum : (2013-sekarang)
a. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN)
Output : Dokumen
Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
umum.
4) Membangun aplikasi di bidang umum : (2013-sekarang)
a. Sistem Informasi Aplikasi Persuratan (SIAP);
b. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).
Output : Aplikasi
Manfaat : Tersedianya aplikasi untuk memperlancar
pelaksanaan tupoksi.
5) Pemanfaatan aplikasi di bidang SDM : (2013-sekarang)
a. Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu
Output : Dokumen
Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
SDM.
6) Pemanfaatan aplikasi di bidang perencanaan : (2013-sekarang)
a. Aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/embaga
Output : Dokumen
Manfaat : Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
perencanaan.
7) Pemanfaatan aplikasi/instrumen untuk mendukung tahapan pemilu:
a. Sistem Informasi Pendaftaran Partai Politik (SIPOL);
- 119 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
b. Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SimPAW);
c. Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
d. Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dan DPD (SILON);
e. Instrumen Permetaan Data Pemilih;
f. Sistim Informasi Logistik (Silog)
Output : Dokumen
Manfaat : Memperlancar penyelenggaraan tahapan pemilu.
8) Kegiatan yang sedang dilakukan
a. Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi
Output : Aplikasi SIPP, dan lain-lain
Manfaat : Tersedianya aplikasi yang dapat bermanfaat.
b. Pembangunan PPID dan E-PPID
Output : Tersedianya Ruangan, Pengelola dan Laporan
Kegiatan PPID
Manfaat : Tersedianya Ruangan, Pengelola dan Laporan
Kegiatan PPID.
9) Bimbingan Teknis Teknologi Informasi
Output : Laporan kegiatan Sosialiasi
Manfaat : Tersedianya dokumen laporan Sosialisasi.
10) Kajian Pemanfaatan TI dalam Pemilu dan Pilkada
Output : Dokumen kajian Pemanfaatan TI dalam Pemilu dan
Pilkada
Manfaat : Tersedianya kajian dari pemanfaatan TI untuk
kebijakan.
b. Kegiatan yang akan dilaksanakan
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, KPU berencana melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar di bidang ketatalaksanaan dengan
menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan
kegiatan terutama dalam hal mendukung pelaksanaan pemilu. Rencana
penataan ketatalaksanaan dicapai melalui kegiatan penyusunan SOP
penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengembangan e-Government
yang sedang akan dilaksanakan sebagai berikut :
1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU Kabupaten
Klaten;
2) Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan KPU Kabupaten Klaten;
3) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan KPU .
4) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU
Kabupaten Klaten;
5) Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU Kabupaten Klaten;
6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana
KPU ;
7) Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU
Kabupaten Klaten;
- 120 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
c. Kriteria Keberhasilan
1) Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan
pemerintahan KPU Kabupaten Klaten;
2) Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di lingkungan internal
KPU Kabupaten Klaten maupun antar instansi pemerintah pusat dan
daerah;
3) Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik
internal KPU Kabupaten Klaten maupun antar instansi pemerintah
pusat dan daerah;
4) Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran KPU Kabupaten
Klaten;
5) Meningkatnya Keterbukaan informasi publik.
6) Kriteria Program Penataan Tata laksana diharapkan dapat
mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa
tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN pada tahun 2019.
6. Program Penataan Sistem Manajemen SDM ASN
a. Pencapaian
Penataan sistem manajemen aparatur merupakan satu hal paling krusial
yang harus dilakukan hampir semua institusi publik di Indonesia.
Centang perenang permasalahan terkait dengan SDM Aparatur
sedemikian rumit, yang menyebabkan perlunya penanganan
komprehensif pada seluruh lini manajemen SDM. Dalam jajaran KPU,
penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur telah dilakukan sejak awal
berdirinya. Rekrutmen telah dilakukan dengan standarisasi yang jelas,
dengan berdasar pada Pedoman Rekrutmen Pegawai. Namun saat itu,
penghitungan beban kerja belum dilakukan secara komprehensif.
Mulai tahun 2012, analisis beban kerja telah mulai dilakukan, dan dari
tahun ke tahun, analisis ini mengalami Perbaikan dari sisi kualitas
analisis. Berdasarkan analisis tersebut, komposisi SDM yang ada
sekarang, masih belum proporsional. Disparitas SDM terjadi baik pada
sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kuantitas, masalah yang timbul
karena saat ini sudah terjadi piramida tua kuantitas pegawai. Dengan
demikian suksesi SDM harus segera dipercepat, di samping beban kerja
yang harus dikelola dengan sangat baik supaya tidak terjadi chaos.
Secara umum, kebijakan nasional moratorium pegawai, sangat
membahayakan bagi kesinambungan penyelenggaraan pemilu. Pada
masanya, akan terjadi kekosongan pegawai dan atau jabatan yang harus
disikapi dengan hati-hati.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penataan manajemen SDM
Aparatur KPU dilakukan secara berkesinambungan. Namun upaya-upaya
Perbaikan tersebut perlu segera diakselerasi, mulai dari penyusunan
rencana melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen,
pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai serta peningkatan
- 121 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
kesejahteraan pegawai didukung dengan sistem administrasi pegawai
yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi.
Beberapa hal yang telah dilakukan adalah peningkatan kualitas
penyusunan rencana kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan,
penyusunan informasi jabatan, peringkat jabatan, harga jabatan,
penyusunan analisis beban kerja, peningkatan transparansi rekruitmen
yang kemudian lebih ditingkatkan lagi dengan menggunakan sistem
elektronik (e-recruitment) di tahun 2013. Hal lain yang dilakukan adalah
mulai dibangunnya sistem reward dan punishment, dengan penerapan PP
53 tahun 2010 adalah dilakukannya sosialisasi ke seluruh komponen
KPU baik di pusat maupun daerah. Ke depannya, sistem reward and
punishment akan dilakukan perubahan dengan menggunakan pendekatan
Sasaran Kinerja Perseorangan (SKP) sesuai dengan PP 46 Tahun 2012.
Sosialisasi tersebut telah diikuti dengan tindakan sanksi disiplin,
meskipun masih harus ditingkatkan intensitasnya.
Beberapa pencapaian yang telah dilakukan dalam program penataan
SDM Aparatur adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis
Kompetensi
a. Melakukan pendidikan dan latihan (diklat) berdasarkan tawaran
instansi/lembaga dan pemenuhan kebutuhan internal.
Output : Pegawai yang memiliki sertifikat diklat
Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi
pegawai.
2) Melakukan pengembangan diklat pada tingkat terampil
(pengembangan kemampuan mandiri).
Output : Pegawai yang memiliki sertifikat diklat terampil
Manfaat : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi
pegawai.
3) Pembangunan/Pengembangan Data Base Pegawai
a. Tersedianya sistem informasi administrasi kepegawaian
berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat, jabatan, dan daftar
riwayat hidup/riwayat pekerjaan.
Output : Statistik pegawai
Manfaat : Memudahkan pimpinan dalam mendapatkan
informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan
keputusan.
b. Melakukan peremajaan database pegawai.
Output : Database pegawai
Manfaat : Akurasi dan validitas data pegawai.
c. Tersedianya fitur-fitur sistem informasi kepegawaian untuk
mempercepat proses kenaikan pangkat, gaji berkala dan
inventarisir data prediksi pensiun.
Output : Tampilan sistem informasi kepegawaian
- 122 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Manfaat : Mempercepat proses kenaikan pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala (KGB), dan penghargaan Satyalancana
Karya Satya (SLKS).
d. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Output : Terpilihnya Pegawai Berprestasi
Manfaat : Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai .
e. Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT)
Pembentukan Baperjakat melakukan bahan pertimbangan arahan
dan masukan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam
mengambil keputusan di lingkungan KPU memiliki sertifikat.
Output : Berita Acara rapat Baperjakat
Manfaat : memberikan masukan kepada Pembina kepegawaian
dalam mengambil keputusan .
4) Menerima mutasi dan mengikuti Alih Status PNS di KPU Kabupaten
Klaten.
Output : Alih status kepegawaian
Manfaat : memberikan penyegaran dan pengalaman baru bagi
PNS.
b. Kegiatan yang sedang dilakukan
Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam
suatu organisasi, selain karena mempunyai rate of return tertinggi, juga
karena merupakan mesin penggerak organisasi. Oleh karena itu, peran
SDM dalam satu organisasi maka perlu dirancang sedemikian rupa
sehingga sehingga SDM KPU merupakan SDM yang profesional, loyal,
disiplin, kredibel dan inovatif. Dengan demikian perlu adanya
peningkatan kompetensi, profesionalitas dan kapabilitas human capital
KPU Kabupaten Klaten sebagai pilar utama organisasi terus ditingkatkan
melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan
berkesinambungan. Bersamaan dengan itu diciptakan lingkungan kerja
yang kondusif dan atraktif untuk melakukan inovasi dalam tugas-tugas
pengawasan, maupun tugas dalam layanan publik.
1) Pemutahiran SIPP
Output : Database kepegawaian
Parameter : Tersedianya Database Kepegawaian.
2) Pelaksanaan Pendidikan Berbasiskan Kompetensi
Output : Database kepegawaian
Parameter : Peningkatan Kompetensi Pegawai Peserta
Pendidikan.
3) Penataan administrasi kepegawaian
Output : Peta PNS di lingkungan KPU Kabupaten Klaten
Parameter : Pemetaan PNS di lingkungan KPU Kabupaten
Klaten.
4) Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai
Output : Terpilihnya Pegawai Berprestasi
Parameter : Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai .
- 123 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
c. Kegiatan yang akan dilakukan
Rencana Penataan sistem manajemen SDM Aparatur dicapai melalui
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU yang sedang dan akan
dilaksanakan yang merupakan upaya melakukan perubahan dan
pembaharuan mendasar terhadap sistem manajemen SDM Aparatur
melalui 8 kegiatan perubahan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1) Penilaian Kinerja Pegawai
1. Penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten
Klaten;
2. Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai KPU Kabupaten
Klaten;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai
KPU Kabupaten Klaten;
4. Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai KPU
Kabupaten Klaten.
2) Reward and punishment Berbasis Kinerja
1. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment
berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten;
2. Penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja
KPU Kabupaten Klaten;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan reward and punishment
berbasis kinerja KPU Kabupaten Klaten;
4. Perbaikan berkelanjutan reward and punishment berbasis
kinerja KPU Kabupaten Klaten.
3) Sistem Informasi ASN
1. Melaksanakan sistem informasi ASN KPU;
2. Penerapan kebijakan sistem informasi ASN KPU;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN KPU.
4) Sistem Kaderisasi Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU ;
2. Penerapan kebijakan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU ;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai
ASN KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan sistem kaderisasi pegawai ASN KPU .
5) Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi
1. Melaksanakan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base
profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN KPU ;
2. Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/pengembangan
data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN KPU;
3. Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/pengembangan data base
ASN KPU .
6) Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan sistem pendidikan dan pelatihan
pegawai ASN KPU;
- 124 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2. Penerapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan
pelatihan pegawai ASN KPU;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pegawai ASN KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
pegawai ASN KPU.
7) Pengendalian Kualitas Diklat
1. Melaksanakan kebijakan pengendalian kualitas diklat KPU;
2. Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat KPU;
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat
KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas diklat KPU.
8) Sistem Penggajian Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN KPU;
2. Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN KPU;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penggajian pegawai
ASN KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN KPU.
9) Sistem Pensiun Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN KPU
2. Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN KPU
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN
KPU
4. Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN KPU
10) Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN
1. Melaksanakan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN
KPU
2. Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN KPU
3. Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai
ASN KPU ASN KPU;
4. Perbaikan berkelanjutan sistem jaminan sosial pegawai ASN
KPU.
d. Kriteria Keberhasilan
Pada program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur KPU , kriteria
keberhasilan adalah:
1) Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN KPU;
2) Meningkatnya integritas SDM ASN KPU;
3) Meningkatnya netralitas SDM ASN KPU;
4) Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN KPU;
5) Meningkatnya kompetensi SDM ASN KPU;
6) Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen pegawai ASN KPU ;
7) Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan
kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon
pegawai/pejabat ASN KPU;
8) Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN KPU .
- 125 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
9) Kriteria program Penantaan Sistem Manajemen SDM Aparatur
diharapkan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional
(outcomes) berupa tercapainya sasaran target meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pada tahun 2019.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
a. Pencapaian
1) Penyusunan rancangan Keputusan KPU sebagai amanat Undang-
Undang dan Peraturan KPU.
Output : Rancangan Keputusan KPU
Parameter : sebagai capaian kinerja.
2) Rekomendasi hasil evaluasi terhadap peraturan terkait Pemilu dan
Pemilukada tahun 2015.
Output : Dokumen Evaluasi terhadap peraturan terkait
pemilu dan pemilukada
Parameter : memperjelas peraturan yang melingkupi pemilu
dan pemilukada.
3) Publikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Output : Peraturan terkait Pemilu dan Pemilukada yang
dapat diakses oleh publik.
Parameter : membuka akses informasi hukum terkat pemilu
dan pemilukada.
b. Kegiatan yang sedang dilakukan
1) Pemetaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Output : Akses JDIH
Parameter : JDIH dapat diakses oleh internal dan stakeholder.
2) Pemetaan peraturan perundangan terkait KPU
Output : Dokumen Pemetaan Undang-Undang
Parameter : Tersedianya Peta Undang-Undang terkait KPU.
3) Analisis Peraturan dan Keputusan KPU
Output : Dokumen review analisis peraturan dan
Keputusan KPU
Parameter : Tersedianya review analisis peraturan dan
Keputusan KPU.
c. Kegiatan yang akan dilakukan
1) Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan
yang sedang diberlakukan;
2) Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang
tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmoni dengan peraturan
perundang-undangan lain;
3) Memberikan masukan deregulasi untuk memangkas peraturan
perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;
4) Merumuskan masukan berbagai peraturan perundang-undangan baru
yang dipandang diperlukan;
d. Kriteria Keberhasilan
1) Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam proses
harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- 126 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
2) Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan;
3) Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan
pemerintah;
4) Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan;
5) Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.
Kriteria Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan diharapkan
dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes)
berupa tercapainya sasaran target peningkatan pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN pada tahun 2019.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pencapaian
Pencapaian di sektor pelayanan publik KPU Kabupaten Klaten
dibuktikan dengan penghargaan sebagai Badan Publik Vertikal TeRBaik
dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 Desember
2015 di Semarang.
b. Kegiatan yang sudah dilakukan, waktu pencapaian, output dan
manfaat program
1) Membangun PPID dan E-PPID
Output : Tersedianya unit kerja pengelola dan Laporan
PPID
Manfaat : Adanya kejelasan pelayanan informasi.
2) Pelayanan permintaan data dan informasi pemilu (wawancara,
data), serta pelayanan dalam bentuk kerja sama untuk sosialisasi
pemilu kepada masyarakat.
3) Pendidikan Calon Pemilih Melalui Griya Pintar Pemilu
Merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan
partisipasi pemilih dalam pemilu, upaya KPU Kabupaten Klaten
untuk meningkatkan partisipasi pemilih menemui cukup banyak
tantangan. Tantangannya antara lain rendahnya kesadaran untuk
menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan
demokrasi. Hal tersebut tidak menghalangi KPU Kabupaten Klaten
untuk terus melakukan usaha-usaha untuk melakukan pendidikan
pemilih, salah satu cara yang ditempuh oleh KPU Kabupaten Klaten
adalah dengan merintis Griya Pintar Pemilu. Langkah ini diharapkan
bisa memberikan gambaran dan informasi yang lengkap mengenai
kepemiluan bagi masyarakat Kabupaten Klaten.
Output : Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada
pemilu
Manfaat : Pembangunan kesadaran masyarakat terkait
pemilu.
4) Melaksanakan Sistem Kearsipan Dinamis
Output : Data pemilu yang terarsip dengan baik
Manfaat : Kepastian dalam layanan kearsipan kepada
stakeholder.
5) Pemberian layanan kepada stakeholder dengan berbasis TI
- 127 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
Pemberian informasi kepada stakeholder berbasis sistem teknologi
informasi merupakan sebuah hal yang terus dilaksanakan di
lingkungan KPU Kabupaten Klaten. Aplikasi-aplikasi berbasis
teknologi informasi mempercepat pelayanan informasi terkait
kepemiluan dan dapat diakses stakeholder kapan pun dan
menampilkan informasi yang dapat diakses tanpa tatap muka secara
langsung serta menghemat biaya bagi stakeholder.
Output : Informasi kepemiluan yang berbasis teknologi
informasi.
Manfaat : Meningkatnya kualitas layanan informasi kepada
masyarakat terkait pemilu.
c. Kegiatan yang sedang dilakukan
1) Pemutahiran Portal www.kpuklatenkab.go.id
Output : Tersedianya portal informasi pemilu.
Manfaat : Portal yang dapat diakses stakeholder.
2) Pelibatan Masyarakat dalam kegiatan KPU Kabupaten Klaten
Output : Kegiatan sosialisasi pemilu.
Manfaat : Tersedianya sosialisasi pemilu.
d. Kegiatan yang akan dilakukan
1) Pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
2) Replikasi pelayanan publik terbaik KPU Kabupaten Klaten;
3) Pengembangan inovasi pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
4) Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
5) Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan;
6) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
7) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif;
8) Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
9) Pengendalian kualitas pelayanan publik.
e. Kriteria Keberhasilan
1) Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses
pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Klaten ;
2) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
3) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
4) Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
5) Meningkatnya inovasi pelayanan publik KPU Kabupaten Klaten;
6) Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan
kualitas pelayanan KPU Kabupaten Klaten;
7) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik KPU
Kabupaten Klaten;
Kriteria program manajemen perubahan diharapkan dapat mewujudkan
sasaran reformasi birokrasi nasional (outcomes) berupa tercapainya
sasaran target peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2019.
- 128 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
9. Quick Wins KPU
Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk
mengawali suatu program besar dan sulit, didesain untuk mendapatkan
momentum positif di KPU dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara
konsisten berkelanjutan. Setelah melalui pertimbangan dan penilaian yang
dilakukan oleh tim reformasi birokrasi, KPU RI menetapkan 5 (lima)
program yang menjadi quick wins sampai dengan tahun 2019 yaitu yaitu
Aplikasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITap). Pelaksanaan Quick wins
diharapkan menjadi momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri
KPU untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan
berkelanjutan.
Seluruh data dan informasi pada sistem informasi tahapan pilkada (SITaP)
pada dasarnya penting, namun perlu diperhatikan ada beberapa data yang
paling banyak akan diakses dan diinginkan oleh stakeholder. Informasi
tahapan pencalonan meliputi daftar riwayat hidup, partai politik pendukung,
visi misi pasangan calon pekerjaan dan status pasangan calon, informasi hasil
pemilihan serta informasi sengketa pemilihan adalah beberapa data yang
intensitasnya cukup banyak diminta oleh publik. SITaP dapat dijadikan
sebagai sumber informasi mengenai seluruh tahapan Pilkada. Dengan adanya
SITaP, dapat dijadikan sebagai sarana bagi penyelenggara pemilu untuk
menyampaikan data dan informasi yang update mengenai pelaksanaan
tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU Kabupaten
Klaten sebagai bagian dari KPU RI ikut melaksanakan program Quick wins.
- 129 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
- 130 -
Laporan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten 2016
BAB IV
PENUTUP
Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah
melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2016 dengan baik. Dari 2 (dua)
program yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) kegiatan, 28 (dua puluh
delapan) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten
BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.2.657480/2016 tanggal 7 Desember 2015.
Semua kegiatan telah dilaksanakan, kecuali sub output yang tidak
dilaksanakan yaitu tuntutan ganti rugi, dikarenakan tidak ada hasil
rekomendasi TP TGR dari BPK.
Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat revisi DIPA berupa konversi
dana hibah sebesar Rp. 3.029.148.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
1.358.469.594,00 dan sisanya sebesar Rp. 1.670.678.406,00 telah
dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Klaten. Pada bulan
Desember terdapat revisi antar satker yang dilakuakn KPU Provinsi Jawa
Tengah sehingga pagu DIPA menjadi sebesar Rp. 5.582.676.000,00.
Sehingga realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp.5.577.904.822,00
atau 99,91%.
Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah
berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal.
Meskipun demikian masih terdapat hal–hal yang belum tercapai secara
maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan
datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.
Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi baiknya penyusunan
buku ini dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk
mewujudkan good governance.