BAB II PENDAFTARAN HAK CIPTA ARSITEKTUR YANG DIBUAT

26

BAB II

PENDAFTARAN HAK CIPTA ARSITEKTUR YANG DIBUATBERDASARKAN HUBUNGAN KERJA

A. Dasar Hukum Hak Cipta Arsitektur

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi

Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) atau yang biasa disebut secara

singkat dengan “Konvensi Berne” saja, yang mulai berlaku di tahun 1886, merupakan

ketentuan hukum internasional pertama mengatur masalah Hak Cipta antara negara-

negara berdaulat.32 Dalam konvensi ini, Hak Cipta diberikan secara otomatis kepada

si pembuat karya cipta, dan pembuat tidak harus mendaftarkan karyanya untuk

mendapatkan Hak Cipta. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam

satu media, si pencipta otomatis mendapatkan hak eksklusif Hak Cipta terhadap karya

tersebut dan juga terhadap karya derivatif atau turunannya (karya-karya lain yang

dibuat berdasarkan karya pertama), hingga si pencipta secara eksplisit menyatakan

sebaliknya atau hingga masa berlaku Hak Cipta tersebut sudah habis.33

Melalui Konvensi Berne perlindungan Hak Cipta atas arsitektur masih

berbentuk sederhana yaitu: plan, sketches, and plastics works, relatif to ...

architecture (perencanaan, sketsa dan karya-karya plastik yang berkaitan dengan

arsitektur) setelah mengalami evolusi melalui revisi-revisinya, Konvensi Berne

memberikan konsep terbaru untuk hak cipta arsitektur, yakni sebagai: works of

32 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Bandung , Alumni,2005, hal. 44

33 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Op Cit, hal. 21

26

UNIVERSITAS SUMATRA UTARA

27

architecture; ... illustrations, maps, sketches and three dimensional works relative to

architecture (karya-karya arsitektur; ... ilustrasi, peta-peta, perencanaan, sketsa-sketsa

dan karya tiga dimensi yang berhubungan dengan karya arsitektur).34

Sejarah hak cipta di Indonesia bermula pada tahun 1958, bertolak dari

nasionalisme ekonomi yang didengungkan Bung Karno. Perdana Menteri Djuanda

menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan

hukum tentang hak cipta tidak berlaku, agar para intelektual Indonesia bisa

memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti.

Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat

internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa ketentuan lama

zaman Belanda tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600

Tahun 1912 (aturan kolonial pertama yang sudah disesuaikan dengan Konvensi Bern)

berlaku lagi.35

Selanjutnya pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan

tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912,

dan sebagai gantinya menetapkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang

merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. UU itu yang kemudian

direvisi dengan UU No. 7 Tahun 1987, setelah itu dirubah dengan UU No. 12 Tahun

1997, dan terakhir diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002 (UUHC 2002) yang

34 Belinda Rosalina, Op Cit, hal. 235 Ibid, hal 22


28

berlaku hingga saat ini.36 Perlindungan terhadap arsitektur telah diberikan oleh

perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia sejak diundangkan pertama sekali dalam

UUHC 1982 dan pengaturannya masih diatur dalam UUHC 2002 sampai sekarang.

Pergantian ketentuan hukum melalui pembaruan sejumlah undang-undang

tersebut tidak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan internasional. Pada tahun

1994 Indonesia telah meratifikasi pembentukan organisasi Perdagangan Dunia

(World Trade Organization-WTO), yang mencakup pula perjanjian tentang Trade Re

lated Aspects of Intellectual Propertyrights-TRIPs (Perdagangan yang Terkait dengan

Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk UU Nomor

7 Tahun 1994. Pada tahun 1997 Indonesia meratifikasi kembali Konvensi Bern

melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Yang tidak kalah pentingnya,

Indonesia juga meratifikasi Copdiundnagnyrights Treaty (Perjanjian Hak cipta) yang

disahkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui keputusan

Presiden Nomor 19 Tahun 199737

B. Pengaturan Hak Cipta Arsitektur Menurut Undang-Undang Hak CiptaNomor 19 Tahun 2002

Masalah hak cipta Arsitektur salah satu yang tidak terlepaskan dari

pengaturan muatan materi hukum hak cipta dalam UUHC 2002. Hal ini dapat dilihat

secara lengkap dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC yang menyatakan:

Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

36 Ibid37 Ibid


29

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang

diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;

g. Arsitektur ;

h. Peta;

i. Seni batik;

j. Fotografi;

k. Sinematografi;

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya seni dari hasil

pengalihwujudan.

Yang dimaksud dengan arsitektur menurut Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Huruf

g, antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar

maket bangunan.

UUHC ini berisi 15 bab dan 78 pasal, dari sekian banyak bab dan pasal,

terdapat kata “arsitektur” sebanyak 4 (empat) buah yaitu pada:38

38Artikel non personal, 25 Januari 2008, Hak Cipta dan Karya Arsitektur,http://esubijono.wordpress.com., Internet, diakses tanggal 5 April 2012.


30

1. Bab II Pasal 12, tentang Lingkup Hak Cipta salah satu diantaranya adalah

arsitektur.

2. Bab II Pasal 15, tentang pembatasan hak cipta arsitektur.

3. Bab II Pasal 23, tentang mempertunjukkan Ciptaan arsitektur di dalam

suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog.

4. Bab III Pasal 29, tentang Masa Berlaku Hak Cipta arsitektur.

Sementara di dalam Penjelasan UUHC ini terdapat 2 (dua) kata “arsitektur”

yaitu pada:

1. Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Huruf c, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua

ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur,

biologi atau ilmu pengetahuan lain.” , dan

2. Penjelasan Pasal 12 Ayat 1, Huruf g, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar

bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan.”

Dalam UUHC Tahun 2002 tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cakupan

ruang lingkup dan tata cara perlindungannya, namun dalam penjelasan UUHC

disebutkan bahwa arsitektur meliputi: seni gambar bangunan, miniatur, dan maket

bangunan. Perlindungan ini lebih menjamin hak ekonomi dari para arsitek karena

akan tertutupnya kedua alternatif sumber peniruan baik dari gambar bangunan

maupun struktur bangunannya.


31

Dalam UUHC juga tidak ada ditentukan kriteria atau batasan-batasan dan

aspek-aspek apa sajakah yang dimiliki ciptaan arsitektur yang dapat dilindungi

sebagai pedoman dalam berpraktek bagi para arsitek, disamping itu dalam undang-

undang ini tidak disebutkan bagaimanakah kategori arsitektur yang mempunyai nilai

keaslian (originality)39

Untuk perlindungan arsitektur ini beberapa ketentuan yang perlu mendapat

pengaturan lebih lanjut secara khusus adalah mengenai ruang lingkup pengertian

arsitektur itu sendiri. Apakah pengertiannya meliputi arsitektur dua dimensi saja

(seperti rencana, gambar, dan model bangunan) atau termasuk juga arsitektur tiga

dimensi (bentuk atau struktur bagunan). Negara-negara peserta Konvensi Berne

melindungi keduanya yaitu meliputi ciptaan dua dimensi maupun ciptaan tiga

dimensi.40

Pada hak cipta arsitektur sebagaimana terhadap ciptaan lainnya juga terdiri

dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang

melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus

tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak telah dialihkan.41

39 L.K. Safrida Manik, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Ditinjau dariUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi di Kota Medan), Program PascaSarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004, hal. 103

40 Sanusi Bintang, Op Cit, hal. 9041 Departemen Kehakiman dan HAM, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia di

Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2002, hal. 266


32

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah memberikan definisi hak

ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan

dari eksploitasi ciptaannya.42

Hak ekonomi terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :43

1. Hak reproduksi (menerbitkan/memperbanyak)

2. Hak eksekusi (memainkan/mempertunjukkan)

3. Hak adaptasi (memindahkan/mengalihkan) dan

4. Hak interpretasi (menerjemahkan/mengalihbahasakan).

Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi HKI dapat berbeda-beda. Pada hak

cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek.

Abdulkadir Muhammad mengelompokkan hak ekonomi ke dalam 4 jenis yaitu : 44

1) Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan

pembuatan yang sama, hampir sama, atau meyerupai ciptaan tersebut dengan

menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk

mengalihwujudkan ciptaan.

2) Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk

lain, seperti penerjemahan dan satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan

sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.

42 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori danPraktiknya di Indonesia), Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hal. 65

43 Ibid44 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaali Intelektual, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung. Hal 115


33

3) Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau

penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apa pun dan dengan cara

sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau

disewa oleh orang lain.

4) Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan,

mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan,

seniman, peragawati.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah menggemukakan lebih banyak

lagi, ada 8 jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta, yaitu: 45

1) Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk mengadakan ciptaan.

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menggunakan istilah hak perbanyakan.

2) Hak adaptasi (adaptation right), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi

terhadap Hak Cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari sate bahasa

ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skrenario flim. Hak ini diatur

dalam Bern Convention clan Unversal Copyright Convention.

3) Hak distribusi (distribution right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada

masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, hak ini dimaksudkan dalam hak

mengumumkan.

4) Hak pertunjukan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan karya

seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan,

45 M. Djumhana dan R.Djubaedillah, Op.Cit., Hal 67-68


34

seniman, peragawati. Hak ini diatur dalam Bern Convention, Universal

Copyright convention, Rome Convention.

5) Hak penyiaran (broadcasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan

melalui transmisi dan transmisi ulang. Dalani Undang-undang Hak Cipta

Indonesia, hak ini dimaksudkan dalam hak mengumumkan. Hak penyiaran

diatur dalam Berne Convention, Universal Copyright Convention, Rome

Corvention 1961, Brussel Convention 1974.

6) Hak programa kabel (cablecasting right), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan

melalui kabel, misalnya siaran televisi melalui kabel kepada televisi

pelanggan, yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak

penyiaran. Tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.

7) Droit de suite, yaitu hak tambahan Pencipta yang bersifat Kebendaan, diatur

dalam Bern Convention Revision Brusel 1948 and Revision Stockholm 1967.

8) Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak Pencipta atas

pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam

oleh masyarakat. Hak ini berlaku di Inggris dan diatur dalam Public Lending

Right Act 1979, The Public Lending Right Schenme 1982. hak ini telah banyak

dianut oleh negara-negara lain, seperti Amerika Serikat,Belanda, Australia,

Jerman, Denmark, Swedia.

Di samping hak ekonomi, ada lagi aspek khusus yang lain pada HKI, yaitu

hak moral (moral right). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan

pribadi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Tidak dapat dipisahkan


35

dari penciptanya karena pribadi pencipta. Tidak dapat dipisahkan dari penciptanya

karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang

berkenaan dengan nama hak, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh

pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah

meninggal.46

Hak moral berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Perancis.

Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (author right) terdiri dari hak

ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang dan hak moral yang

menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Menurut Komen dan Verkade, hak

moral yang dimiliki pencipta meliputi : 47

1) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.

2) Larangan mengubah judul.

3) Larangan mengubah penentuan pencipta.

4) Larangan untuk mengadakan perubahan.

Hak moral tetap mempertahankan keaslian ciptaan meskipun hak ekonomi

dari ciptaannya telah dialihkan. Pencipta berhak untuk menolak setiap perbuatan yang

bersifat merusak atau merubah ciptaannya, karena hal tersebut akan berpengaruh

buruk terhadap nama baiknya perbuatan demikian telah melanggar hak moral

pencipta.

46 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hat 115.47 M. Djumhana dan R.Djubaedillah, Op.Cit., Hal 72


36

Berikut ini adalah hak-hak yang termasuk hak moral:48

1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap

dicantumkan pada ciptaan.

2) Hak untuk tak melakukan penambahan pada ciptaan tanpa persetujuan

pencipta, atau ahli warisnya.

3) Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan penambahan pada ciptaan

sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Hak moral diatur dalam diatur dalam UUHC dan Konvensi Berne. Ketentuan

Pasal 24 UUHC mengatur tiga esensi hak yang meliputi: hak pencipta untuk

dicantumkan namanya dalam ciptaan, hak melarang melakukan perubahan dan hak

Pencipta untuk merubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.49

Rumusan Pasal 24 UUHC selengkapnya tetulis sebagai berikut:

1. Pencipta atau ahli waris berhak untuk menunutut kepada pemegang hak cipta

supaya nama pencipta yang dicantumkan dalam ciptaanya.

2. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan

kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan

persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap

perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencatuman dan perubahan nama

atau nama samaran pencipta.

48 Ibid49 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 48


37

4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan

kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian hak moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia

terhadap karya orang lain yang sifatnya non ekonomi.50 Hak moral ini diberikan

untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap

pengakuan karya intelektualnya.

Secara umum UUHC membagi jangka waktu perlindungan hak cipta ke dalam

5 (lima) kategori yang dihitung sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptan

tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta

meninggal dunia, walaupun pada dasarnya hak tersebut sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 34 UUHC telah dilindungi sejak lahirnya suatu ciptaan.

Adapun perincian jangka waktu untuk Hak Cipta Arsitektur adalah sejak

pertama kali diumumkan, berlaku selama hidup encipta dan terus berlangsung hingga

50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan yang dimiliki

oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun

sesudahnya.

Suatu arsitektur dapat pula dihasilkan oleh pegawai atau karyawan suatu

lembaga atau perusahan.51 Pemilikan hak ciptanya diatur dalam UUHC Pasal 8

sebagai berikut :

50 M. Djumhana dan R.Djubaedillah, Op.Cit., Hal 651 Sanusi Bintang, Op Cit, hal. 94


38

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan

dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara

kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan

Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan

yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan

dinas.

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,

pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang

Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Tidak hanya arsitektur nasional saja yang dilindungi UUHC, tetapi juga hak

cipta internasional (asing). Menyangkut hak cipta asing ini pengaturannya terdapat

dalam Pasal 76 huruf c yang menentukan bahwa semua semua ciptaan bukan warga

negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia

yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia juga dilindungi, dengan ketentuan :

(i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta

dengan Negara Republik Indonesia; atau (ii) negaranya dan Negara Republik

Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama

mengenai perlindungan hak cipta.52

52Ibid, hal. 94


39

C. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta Arsitektur

Memahami perlindungan hak cipta harus diawali dengan pemahaman

terhadap konsepsi dasar hak cipta. Di dalam hak cipta dikenal beberapa pelaku yang

disebut dengan pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal ini pencipta

yang dimaksud adalah arsitek yang merupakan seseorang yang ahli dalam membuat

rancang bangun dan yang memimpin konstruksinya.53

Pencipta apabila mengekspresikan kreativitas dan imajinasinya akan

melahirkan apa yang disebut dengan Ciptaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3

UUHC, Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya

dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Suatu ciptaan yang telah

diekspresikan secara nyata akan melahirkan hak cipta. Hak cipta merupakan dasar

kepemilikan atas ciptaan yang telah diwujudkan oleh si pencipta. Pasal 1 ayat (1)

UUHC menyebutkan bahwa “hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

perundang-undangan yang berlaku”.54

53Budi Agus Riswandi, Perlindungan Data Base dalam Konteks Hukum Hak Cipta Indonesia,www.iprcentre.org/artikel/.pdf., Internet, diakses tanggal 6 April 2012.

54Ibid


40

Secara lengkap Pasal 2 ayat (1) UUHC menegaskan: “Hak Cipta merupakan

hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku”.

Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat dipertegas bahwa hak cipta pada

hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya monopoli, di mana hak itu didapat

secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan. Dalam hal ini O.K. Saidin

berpendapat bahwa “eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikan itu, sesuai

dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut”.55

Biasanya pelanggaran hak cipta arsitektur itu dapat dilakukan melalui tiga

cara, yaitu: (1) secara langsung mengcopy rencana-rencana yang dilindungi oleh hak

cipta, (2) menggunakan rencana-rencana yang dilindungi hak cipta tanpa

mengcopynya, dan (3) mengamati struktur bangunan yang dibangun dengan rencana

yang dilindungi hak cipta untuk menciptakan rencana-rencana lainnya.56

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta arsitektur jika yang ditiru itu

adalah sebuah ide (pikiran, gagasan, cita-cita) atau sebuah gaya/corak mode (style).

Peniruan teknik konstruksi pun tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, karena

hal ini sudah merupakan alat ‘tool the trade’ untuk menghasilkan suatu karya cipta

lainnya atau mengembangkan suatu karya cipta yang telah ada. Peniruan yang

55O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004 Hal. 59.

56Sanusi bintang, Op Cit, hal. 89


41

demikian sudah lazim di dunia arsitektur. Yang dilindungi oleh hak cipta bukanlah

ide, tetapi perwujudan dari ide tersebut dalam bentuk tertentu ‘expression of an idea’.

Suatu ide baru mendapatan perlindungan apabila telah dituangkan dalam bentuk

karya cipta tertentu misalnya gambar, model, rencana, atau bangunan itu sendiri.57

Disamping persyaratan di atas (melindungi ekspresi), persyaratan lainnya

supaya suatu arsitektur mendapat perlindungan hukum adalah syarat keaslian

(originality), yaitu suatu arsitektur itu benar-benar berasal dari arsitek yang

bersangkutan, bukan hasil peniruannya dari karya pihak lain. Suatu karya yang dapat

dikatakan asli, walaupun tidak khas/satu-satunya dari jenis itu (unique) karena yang

terakhir ini sulit untuk dipenuhi dan sifatnya subjektif. Karena itu, terdapat

kemungkinan dua ciptaan arsitektur yang secara kebetulan hampir sama atau sama

yang keduanya dilindungi secara terpisah, asalkan tidak adanya unsur-unsur

kesengajaan untuk melakukan peniruan.58

Berdasarkan UUHC dan studi dokumen atau penelitian terhadap hak cipta

arsitektur yang telah dilakukan, dapat diambil pendekatan ruang lingkup

perlindungan terhadap Hak Cipta Arsitektur meliputi arsitektur berbentuk dua

ataupun tiga dimensi yaitu meliputi:

1. Seni gambar bangunan, yaitu dokumen perencanaan berupa site plan, lay out

plan, denah, tampak, potongan, dan lain-lain.

57Ibid, hal. 9158Ibid


42

2. Seni gambar miniatur, dapat di ambil pendekatan sebagai gambar tiga

dimensi, misalnya gambar interior dan eksterior dalam bentuk tiga dimensi,

biasanya dibuat dengan sketsa tangan atau gambar komputer.

3. Seni gambar maket bangunan, untuk maket dirasa kurang tepat penyebutan

seni gambar karena maket adalah bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat

terbang, dsb) dalam tiga dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu,

kertas, tanah liat, dsb. Sehingga lebih tepat menyebutkan maket bangunan saja

tanpa menambahkan seni gambar.

4. Ciptaan/bentuk bangunan bangunan baik detail arsitektur maupun detail

struktur.

GAMBAR 1 - SENI GAMBAR BANGUNANSumber : Dokumentasi Pribadi


43

GAMBAR 2 - SENI GAMBAR MINIATURSumber : Dokumentasi Pribadi

GAMBAR 3 - MAKET BANGUNANSumber : Dokumentasi Pribadi


44

GAMBAR 4 - BANGUNAN GEDUNGSumber : Dokumentasi Pribadi

1. Pengertian Arsitek

Seperti halnya dokter, akuntan pengacara dan notaris, arsitek adalah profesi

yang menjual jasanya kepada masyarakat. Keberadaan arsitek diakui untuk

mengurusi, segala permasalahan mengenai rancang bangun, mulai dari penyusunan

konsep perancangan hingga pengawasan berkala sampai akhirnya menjadi sebuah

produk arsitektural. Selain itu, seorang arsitek juga mempunyai tanggung jawab

secara moral seumur hidup terhadap karya-karyanya.59

Peran arsitek di dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena arsitek

sebagai salah satu komponen masyarakat yang berperan di dalam pembentukan

peradaban kehidupan manusia. Arsitek sebagai profesi yang menciptakan ruang bagi

aktifitas dan kelangsungan hidup manusia dituntut selalu peka terhadap

59 Agung Dwiyanto, Op Cit


45

perkembangan zaman dan teknologi serta sedapat mungkin selalu membela

kepentingan masyarakat umum.60

Sebelum menjelaskan pengertian dari arsitektur, akan di jelaskan terlebih

dahulu siapa yang menghasilkan karya arsitektur. Yang menghasilkan karya

arsitektur adalah arsitek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitek adalah ahli

dalam membuat rancang bangun dan memimpin konstruksi.61

Sedangkan menurut Keputusan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen

Pekerjaan Umum Nomor 023/KPTS/CK/1992, yang disebut perencana/arsitek/

konsultan perencana/konsultan ahli adalah perorangan atau badan hukum yang

melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan karya bangunan atau

perencanaan lingkungan beserta kelengkapannya.

Dalam buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa

(Ikatan Arsitek Indonesia, IAI) disebutkan bahwa Arsitek adalah sebutan ahli yang

mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi arsitektur dan/atau yang

setara, mempunyai kompetensi yang diakui sesuai dengan ketentuan Ikatan Arsitek

Indonesia, serta melakukan praktik profesi arsitek. Selanjutnya dijelaskan Profesi

Arsitek adalah keahlian dan kemampuan penerapan dibidang perencanaan

perancangan arsitektur dan pengelolaan proses pembangunan lingkungan binaan yang

diperoleh melalui pendidikan tinggi arsitektur dan atau yang diakui oleh Organisasi

60 Hendraningsih, Peran, Kesan, dan Bentuk-bentuk Arsitektur, Bandung, Djambatan, 1985,hal 5

61 Umi Chulsum, et.al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Kashiko, Surabaya, 2006, Hal. 59


46

serta dari pengalaman penerapan pengetahuan ilmu dan seni tersebut, yang menjadi

nafkah dan ditekuni secara terus-menerus dan berkesinambungan.62

2. Pengertian Arsitektur

Tidak ada suatu seni yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita

manusia selain daripada Arsitektur, untuk musik saja seseorang harus pergi ketempat

pertunjukan musik, suatu konser atau paling harus menyetel televisi atau radio. Untuk

menikmati suatu karya sastra seseorang harus membaca dan membaca dengan tekun.

Dan untuk menikmati atau melihat lukisan harus pergi ke museum, sedangkan

arsitektur selalu ada di depan dan di sekitar kita, sepanjang tahunbahkan sepanjang

hayat. Jelas bahwa arsitek mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam

masyarakat.63

Kata arsitektur sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata arche dan

tektoon. Arche yang berarti yang asli, yang utama, yang awal; sedangkan tektoon

menunjuk pada suatu yang berdiri kokoh, tidak roboh, dan stabil.64 Didalam profesi

arsitek tergabung kedua bidang kegiatan tersebut.

Definisi arsitektur menurut kamus bahasa indonesia adalah “seni dan ilmu

merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancang suatu

62 Ikatan Arsitek Indonesia, Pedoman hubungan Kerja antara Arsitek Dengan Penggunajasa, Jakarta, IAI, 2001, hal. 9

63 Eko Budihardjo, Arsitek Bicara tentang Arsitektur Indonesia, Alumni, bandung, 1987, hal.148

64 Y.B mangunwijaya, Wastu Citra: Pengantar ke ilmu Budaya bentuk Arsitektur; Sendi-sendiFilsafatnya beserta Contoh-Contoh Praktis, jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995, hal 327.


47

konstruksi bangunan”.65 Sedangkan pengertian arsitektur dalam kalangan para arsitek

umumnya didefinisikan sebagai “seni penciptaan ruang dan bangunan untuk

memberikan wadah kepada kehidupan bersama”. Pengertian ini mempunyai arti yang

sempit dimana hanya ruang dan bangunan yang mempunyi kaedah-kaedah

arsitektural (fungsional baik, struktural benar, dan penampilan indah) yang dapat

merupakan hasil arsitektur yang baik, sedangkan yang lain “bukan arsitektur”.66

Sedangkan menurut Hasan Purbahadiwidjojo pengertian arsitektur memiliki makna

yang lebih luas meliputi pembangunan lingkungan binaan yang merupakan bagian

dari lingkungan semesta yang telah diubah oleh manusia dalam rangka menunjang

kehidupan.67

Sejarah arsitektur diawali dari adanya kebutuhan menusia akan perlindungan

dari alam, binatang, dan manusia lainnya. Tempat perlindungan ini diistilahkan dalam

bahasa Inggris sebagai shelter. Pada saat itu manusia mencari tempat perlindungan,

umumnya akan muncul suatu wujud tempat yang membuat manusia merasa

terlindungi didalamnya. Wujud tempat ini memunculkan bentuk yang memiliki

ruang, bentuk ruang memiliki unsur tiga dimensi. Disinilah mengapa vitruvius

merumuskan trinitas arsitektur yakni firmitas (kekuatan), utilitas (kegunaan) dan

venustas (keindahan) sebagai teori yang paling utama dalam merancang arsitektur.

Fimitas hadir karena keinginan akan kekokohan atau kekuatan dari tempat

65 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta, 1989

66 Eko Budiaharjo, Opcit, hal. 7567 Sanusi Bintang, Op Cit, hal. 88-89


48

berlindung, utilitas karena adanya kebutuhan akan ruang-ruang berdasarkan

fungsinya, dan venustas agar memenuhi unsur kesenangan/ keindahan pada saat

tempat berlindung itu dihuni. Pada karya arsitektur, ruang dan bentuk menjadi

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karen saling melengkapi satu sama lain.68

Suatu ruang bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar, tetapi kehadiran suatu

ruang baru dapt dirasakan apabila kita berada didalamnya. Disebabkan sifat

keruangan ini, secara logika suatu arsitektur baru dapat disebut karya arsitektur

apabila desain dalam bentuk gambar sudah diwujudkan ke dalam bentuk bangunan.69

Suatu ciptaan arsitektur tidaklah tercipta tanpa melalui suatu pemikiran.

Keselarasan adalah pertimbangan yang paling penting agar suatu karya tersebut

nyaman dihuni dan indah dilihat. Namun, pada intinya terdapat ciri-ciri visual bentuk

dari suatu karya arsitektur yang menjadi komponon-komponen pembentuk nya,

antara lain:70

a. Wujud/bentuk (form)b. Dimensi (size)c. Warna (colour)d. Teksture. Posisif. Orientasi, dang. Visual

Pengetahuan mengenai ciri visual arsitektur ini sangat diperlukan untuk

menyadari bahwa arsitektur merupakan kumpulan dari unsur-unsur diatas.

68 Belinda Rosalina, Op Cit, hal. 5669 Ibid70 Francis D.K. Ching, Architekture: form, space, and order, Canada: John Wiley&Sons, Inc.,

1996, hal 34


49

Pemenuhan peniruan dari beberapa unsur karya arsitektur lain akan menghasilkan

suatu karya arsitektur baru yang dapat serupa atau memiliki ide yang sama, tetapi

ekspresi yang berbeda. Persamaan dapat berujung pada timbulnya pelanggaran Hak

Cipta. Berapa besar persaaan yang dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran

hingga saat ini belum terumus. Namum dapat terlihat dari berapa banyak bagian pada

komposisi arsitektur yang memiliki kesamaan.71

Proses pengerjaan arsitek harus melalui beberapa tahapan dari mulai

persetujuan kerjasama antara arsitek, perusahan perencana, pengguna jasa, dan

kontraktor atau pihak lain, kemudian arsitek akan memulai memikirkan ide,

mendesain gambar, persetujuan gambar, mengoordinasikan konstruksi bangunan di

lapangan sampai pembangunan selesai.72

Dalam mendesain karya arsitektur diperlukan kelengkapan gambar-gambar

yang mendukung, terdiri atas:73

a. Gambar-gambar dua dimensi untuk gambar detail desain, gambar pelaksanaan

atau gambar kerja (memiliki skala) seperti gambar Denah lay-out plan,

siteplan, Denah, tampak, potongan, perspektif, detail struktural, detail

arsitektural, gambar mekanikal-elektrical (gambar penentuan peletakan seperti

saklar, stop kontak, titik lampu, titik AC), gambar utilitas ( perlengkapan toilet

misalnya WC, urinal, shower, perlengkapan pemadam api seperti detektor,

71 Belinda Rosalina, Op Cit, hal 6172 Wulfram I. Ervianto, Manajemen, Proyek Konstruksi, Andi, Yogyakarta, 2003, hlm 1573 Achmad Delianur, Ketua IAI Sumatera utara, wawancara, tanggal 5 Februari 2012


50

sprinkel, hidrant), gambar landskap, gambar eksterior dan interior dalam

bentuk dua dimensi;

b. Gambar tiga dimensi untuk acuan hasil akhir yang diinginkan (melihat ruang

secara vertikal dan horizontal), misalnya gambar interior dan eksterior dalam

bentuk tiga dimensi (biasanya dibuat dengan sketsa tangan atau gambar

komputer seperti scetch up, 3dmax, maupun program sejenis)

Tetapi yang terpenting dari kelengkapan gambar diatas, menurut Ketua IAI

Kota Medan yang paling penting dalam suatu hak cipta ini adalah suatu ide atau

konsep perancangan arsitektur, ketika arsitek merancang suatu bangunan ia akan

memasukkan unsur seni, ilmu pengetahuan, ide, konsep-konsepnya kedalam

rancangannya. Sehingga tidaklah tepat jika yang didaftarkan sebagai hak cipta adalah

kelengkapan gambar seperti denah, tampak, dan seterusnya. karena kelengkapan

gambar demikian contohnya denah rumah sakit, sudah ada standarnya sendiri, ruang

operasinya harus sekian, ruang perawatannya harus sekian meter persegi, demikian

juga dengan bangunan-bangunan lainnya sudah ada standar dan kebiasaan ruang dan

bentuk masing-masing. Karena arsitek bukanlah tukang gambar ataupun pelukis,

arsitek adalah orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, ketika ia mendirikan rumah

sakit ia mengetahui sedikit banyak tentang rumah sakit, ketika merancang pabrik ia

mengerti sedikit tentang pabrik, arsitek dengan ilmunya dituntut bisa merancang

berbagai bangunan, semua didapat dari pengalaman dan pembelajaran, cara berpikir

arsitek juga tidak pernah linier, proses berpikirnya eksploratif mulai dari input,

proses, maupun output. Sehingga kelengkapan gambar standar diatas tidak tepat jika


51

didaftarkan tapi hanya boleh berupa lampiran. Dalam proses perencanaan arsitektural

dikenal juga dengan konsep perancangan yang juga dituangkan dalam bentuk 2

dimensi atau gambar, bisa berbentuk sketsa tangan maupun gambar komputer, berupa

gubahan/konsep bentuk, gubahan massa, pengaruh arah angin, posisi jalan, dan

konsep lainnya, tetapi jarang dipublikasikan oleh arsitek. Konsep perancangan inilah

yang biasanya berpengaruh terhadap hasil rancangan nantinya. Yang lebih tepat di

daftarkan sebagai hak cipta ini seharusnya adalah ‘gambar konsep perancangan’ dan

kelengkaan gambar (denah, tampak, potongan, siteplan, layout, detail) bisa menjadi

lampiran saja untuk didaftarkan.74

D. Konsep/ Bentuk Perlindungan Hukum yang dapat didaftarkan bagi CiptaanArsitektur

Sebagai salah satu bentuk kepatuhan pada Konvensi Berne, Indonesia melalui

UUHC memberikan perlindungan Hak Cipta untuk arsitektur. Ruang lingkup

arsitektur yang dilindungi dalam UUHC tertera dalam Penjelasan Pasal 12 ayat 1

huruf (g) yaitu antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan

seni gambar maket bangunan. Selain itu, pada Pasal 12(c) juga disebutkan bahwa alat

peraga merupakan objek perlindungan Hak Cipta.

Pada pasal Penjelasan disebutkan Pengertian dari alat peraga itu sendiri adalah

Ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan diantaranya dengan

arsitektur.

74 Achmad Delianur, ketua IAI Wilayah Sumatera Utara, wawancara, tanggal 5 Februari 2012


52

Pengertian dari tiga dimensi sendiri menurut paul Klee sebagai mana dikutip

oleh Francis D.K. Ching dalam bukunya, adalah:75

Semua bentuk gamar berawal dari satu titik yang membuat suatu gerakan...

titik itu bergerak... dan terbentuklah suatu garis – dikenal sebagai dimensi –

pertama. Bila garis itu bergerak membentuk sebuah bidang, maka kita dapat

menentukan sebuah unsur dua-dimensi. Selama perkembangannya dari bidang

menjadi ruang, pertemuan bidang-bidang tadi melahirkan suatu badan (tiga-

dimensi) . . Sebuah ringkasan mengenai energi kinetik yang menggerakkan

sebuah titik menjadi garis, garis menjadi bidang dan bidang menjadi dimensi

ruang.

Definisi dari tiga dimensi diilustrasikan sebagai berikut:

Sekumpulan titik-titik (x ,y, z) yang membentuk luasan-luasan (face:

gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan

dengan sisi) yang digabungkan menjadi satu kesatuan.76

Sehingga seni gambar dapat berwujud bidang maupun ruang sebagaimana

didefinisikan oleh Paul Klee pada penjelasan di atas. Sebagaimana disebutkan dalam

pasal 12 ayat 1 huruf (l), ‘terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan

karya lain dari hasil pengalihwujudan’ dilindungi sebagai objek Hak Cipta.

Pengertian dari ‘pengalihwujudan’ menurut penjelasan pasal tersebut adalah

‘pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman

menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.’ Demikian

juga dapat disimpulkan suatu bangunan merupakan pengalihwujudan dari suatu

gambar arsitektur.

75 Francis D.K. Ching, Arsitektur: Bentik, Ruang, dan Tatanan, Jakarta, Erlangga, hal. 176Achmad Basuki & Nana Ramadijanti. Graftk 3 Dimensi Negeri, http:// lecturer.eepis-

its.edu/-basuki /lecture/Gtafik 3D.pdf; Internet, diakses tanggal 16 September 2012.


53

Dari penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyebutan

‘arsitektur’ sebagaimana yang disebutkan dalam UUHC adalah dalam bentuk seni

gambar atau dua dimensi. Sedangkan penyebutan ‘karya arsitektur’ setelah

pengalihwujudan dari seni gambar menjadi sebuah bangunan dengan ruang-ruang

berbentuk tiga dimensi.

Arsitektur yang berbentuk dua dimensi merupakan ‘seni gambar’ seperti yang

disebutkan dalam UUHC sehingga dapat digolongkan dan didaftarkan sebagai Hak

Cipta, namun Arsitektur yang telah berwujud tiga dimensi yang merupakan ‘karya

arsitektur’ bisa didaftarkan melalui hak cipta, paten, maupun desain industri.

1. Apakah semua bangunan dapat disebut sebagai Ciptaan Arsitektur?

Apakah semua bangunan dapat dikatakan sebagai ciptaan arsitektur? UU

No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa:

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kanstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas

dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Definisi dari undang-undang ini tidak memberikan petunjuk akan adanya

persyaratan khusus untuk disebut sebagai bangunan, suatu konstruksi dapat disebut

bangunan sepanjang memenuhi persyaratan menyatu dengan tempat kedudukannya

atau dengan arti kata lain bukan merupakan konstruksi yang tidak permanen. Struktur


54

selain bangunan seperti jembatan, bendungan, tenda, kendaraan rekreasi, rumah

mobil dan kapal tidak dikategorikan sebagai ciptaan arsitektur.77

Bagaimana dengan toko di dalam sebuah mal, apakah dapat dianggap sebagai

karya arsitektur? Belinda Rosalina dalam bukunya menyebutkan Pengadilan Amerika

dalam kasus The Yankee Candle Co. v. New England Candle Co telah membuat suatu

putusan berkaitan dengan pertanyaan ini.78

Yankee menyewa toko di dalam sebuah mal (Mal Holyone). Toko tersebut

terdiri atas ornamen-ornamen standar seperti lemari display kayu warna tua, jendela-

jendela multiplaned, ornamen-ornamen dari tembaga, pintu tipe perancis. Pemilik

Yankee memperoleh kepemilikan atas desain toko ini dari arsitek, dan langsung

mendaftarkan perencanaan arsitektur dan desain tokonya ke kantor Hak Cipta. New

England juga membuka toko yang serupa dekat Mal Enfield Square. Melihat hal ini

Yankee menggugat New England telah melakukan pelanggaran Hak Cipta. New

England membela diri dengan mengatakan bahwa toko tidak dapat disebut sebagai

karya arsitektur. Yankee berargumen bahwa tokonya lebih menyerupai struktur

tradisional dan tidak bisa disamakan seperti gazebo ataupun pergola. Pengadilan

mengatakan bahwa perlindungan Hak Cipta diperluas hingga bangunan yang bersifat

free-standing. Hal ini menyamakan toko sebagai struktur dalam struktur seperti

kantor dalam bangunan perkantoran. Hakim memutuskan bahwa New England telah

melanggar Hak Cipta karena telah memiliki akses ke gambar perencanaan Yankee,

77 Belinda Rosalina, Op Cit, hal 22778 Belinda Rosalina, Op Cit, hal 228


55

sehingga ditemukan kesamaan yang tinggi pada elemen non-utilitarian yang tidak

dapat dijelaskan kesamaannya bahwa kesamaan ini disebabkan kreasi yang

independen. Bahwa dalam kasus yankee ini dipertegas bahwa toko merupakan karya

cipta arsitektur.79

2. Bagaimana struktur yang dilindungi sebagai paten?

Pengertian paten dalam UU No. 14 tahun 2001 tentang paten, adalah hak

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang

teknologi.80 Invensi artinya ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau

proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.81

Contoh dari paten adalah penemuan akan struktur bangunan tahan ledakan.

(yang bernomor registrasi No. ID 0 012 397. No Paten: P-941368. Konsultan HKI:

DR. Cita CN. tanggal 26 Oktober 2005). Dan juga seorang arsitek bernama Rem

Koolhaas telah mendaftarkan paten atas dua temuan strukturnya yakni hyperbuilding

(Bangkok, Thailand) dan CCTV (Beijing, China) yang mematenkan pengaturan

penunjang menara agar dapat tinggi tanpa memerlukan dasar yang lebar sebagai

penunjang.

79 Ibid80 Pasal 1 (1) UU. No. 14 tahun 2001 tentang paten81 Pasal 1 (2) UU. No. 14 tahun 2001 tentang Paten


56

MacDonald dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat jenis-jenis hubungan

antara struktur dan arsitektur, yakni ornamentasi struktur, dengan menggolongkan

struktur sebagai ornamen dan struktur sebagai arsitektur.82

Pemisahan yang tegas diberikan dalam membedakan Paten dan hak Cipta

Sementara, Paten berkaitan erat dengan teknologi dan struktur sebagai ornamen, pada

posisi lain hak Cipta lebih memilih untuk melindungi struktur sebagai arsitektur yang

berkaitan dengan seni.83

Arsitektur sebagai proses dapat ditinjau dari penerapan HaKI di Indonesia.

HaKI adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu

produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara garis besar, HaKI dibagi

dalam dua bagian perlindungan, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang

mencakup Hak Paten sebagai salah satu bagiannya. Antara Hak Cipta dan Hak Paten

terdapat perbedaan mendasar yaitu mengenai materi perlindungannya.84

Hak Cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam pola pikir dan kreasi

manusia tanpa menyangkut teknologi. Selain itu juga melindungi bentuk ekspresi.

Ekspresi yang dimaksud disini seperti dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan

video. Perlindungan Hak Cipta muncul otomatis sejak produk akhir dihasilkan.

82 Angus J. MacDonald, Struktur & Arsitektur, Jakarta, Erlangga, 2002, hal 183 Belinda rosalina, Op Cit, hal 22984 Maureen Suryani, Otensitas dalam Proses Cipta Arsitektur, Jurnal Ilmiah Arsitektur

Universitas Pelita harapan, vol V, No. 1, 2008, hal. 45


57

Dalam arsitektur, yang dimaksud produk akhir dalam Hak Cipta adalah gambar dan

miniatur bangunan.85

Sementara, Hak Paten melindungi hak seorang penemu/pencipta untuk

penemuan suatu invensi teknologi baru. Invensi dapat berupa produk atau proses, atau

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, atau penyempurnaan dan

pengembangan produk atau peoses. Paten perlu untuk diajukan dan didaftarkan

terlebih dahulu sebelum menjadi hak seseorang untuk digunakan dalam keperluan

ekonomi.86

Bila Hak Cipta lebih mengarah pada perlindungan produk akhir, Hak Paten

mengarah pada perlindungan proses. Baik murni proses maupun produk yang

digunakan dalam proses untuk menciptakan produk akhir. Paten diberikan untuk

invensi yang baru (novelty), mengandung langkah inventif (inventive), dan dapat

diterapkan dalam industri (applicable).87

3. Apakah arsitektur dapat dilindungi sebagai Desain Industri?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri

menyebutkan yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang

bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan

dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan.

85 Ibid86 Ibid87 Ibid


58

Undang-Undang Desain industri memberikan perlindungan untuk jangka

waktu 10 tahun, berbeda drastis dengan UUHC 2002 yang jangka waktu

perlindungannya seumur hidup Pencipta ditambah 50 tahun. Beberapa karya

arsitektur memiliki karakteristik tertentu yang akan menimbulkan masalah apabila

diberikan perlindungan terlalu lama. Misalnya, untuk Rumah Sangat Sederhana

(RSS), desain yang dibuat tidak dapat terlalu maksimal mengingat keterbatasan

budget dalam menentukan desain. Desain sangat bergantung kepada bahan-bahan

atau material bangunan buatan pabrik yang sifatnya mass produk sehingga sangat

sulit menghindari timbulnya dugaan plagiarisme.

Untuk kasus ini RSS tersebut dapat digolongkan kepada karya arsitektur yang

dilindungi Hak Cipta karena karakteristiknya yang merupakan bangunan yang

bersifat permanen, tetapi lebih tepat dilindungi dengan Desain industri jika ditinjau

dari kemanfaatan dan jangka waktu perlindungannya.

Kapan suatu arsitektur dapat dilindungi Desain Industri? Mencontoh pada UU

Hak Cipta Australia seperti diungkapkan oleh Belinda Rosalinda dalam bukunya,

yaitu terhadap karya arsitektur yang bersifat tidak permanen atau bersifat portable

atau knockdown. Dengan arti kata lain, apabila shelter busway merupakan bangunan

yang tidak permanen dan diperbanyak seara mass produk, perlindungannya ada pada

Desain Industri.88

E. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

88 Belinda rosalina, Op Cit, hal 286


59

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi

pencipta atau pemegang Hak Cipta. Timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai

sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian,

surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan

apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap suatu ciptaan.89

Sesuai ketentuan Bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI),

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pencipta atau pemilik hak cipta

dapat pula mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI.

"Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen

HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.90

Ada dua cara atau stelsel pendaftaran dalam hak cipta, yaitu yang pertama

stelsel konstitutif, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang

telah mempunyai kekuatan. Yang kedua stelsel deklaratif, bahwa pendaftaran itu

bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja

menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak

sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkan.91

Dalam Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta di

lakukan dengan sukarela, bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang

mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran hak cipta dapat menjadikan surat pendaftaran

89 Haris Munanda & Sally Sitanggang, Op Cit, hal 2490 Ibid91 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2005. Hal. 89


60

ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di

kemudian hari mengenai ciptaan tersebut.92

Dengan tidak di daftarkannya ciptaan pada Direktorat Jendral, bukan berarti

hak cipta tidak pernah lahir. Fungsi pendaftaran hak cipta, untuk mempermudah

pembuktian kepemilikan atas ciptaan. Pendaftaran dalam Daftar umum ciptaan tidak

mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang

di daftar, hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta.93

Dari penjelasan diatas, berarti menunjukan bahwa cara pendaftaran hak cipta

dalam Undang-Undang Hak Cipta menganut cara atau stelsel deklaratif.

Pasal 37 dan Pasal 38 UUHC menentukan syarat-syarat pendaftaran ciptaan,

sebagai berikut:

1. Adanya suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra dalam

bentuk yang khas dan bersifat pribadi, serta asli (Pasal 1 angka 2 dan 3)

2. Adanya permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemohon atau

kuasanya kepada Direktorat Jenderal

3. Permohonan dibuat dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa

Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya

4. Membayar biaya permohonan

92 Ibid93 Ibid


61

5. Jika permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum

yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan harus

dilampiri salinan akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, permohonan pendaftaran hak cipta

diajukan kepada Direktorat Jendral dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam

bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan. Permohonan pendaftaran hak cipta,

dapat diajukan oleh :

1. Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau

Kuasa. (Pasal 37 ayat 1)

2. lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak

atas suatu Ciptaan. Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau

keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang

disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua. Dalam

pendaftaran tersebut, pemohon diwajibkan:

1. melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

2. melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan dua buah

yang telah dijilid dengan edisi terbaik dan apabila buku itu berisi foto

seseorang harus pula dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang

difoto atau ahli warisnya.


62

b. Jika berupa program komputer, harus disertakan dua buah disket disertai

buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.

c. Jika berupa CD/VCD/DVD, harus disertai dua keping contoh disertai

uraian ciptaannya.

d. Jika berupa alat peraga, harus disertakan satu buah disertai dengan buku

petunjuknya;

e. Jika berupa lagu, harus disertakan 10 buah contoh berupa notasi dan/atau

syair.

f. Jika berupa drama, harus disertakan dua buah naskah tertulis atau

rekamannya.

g. Jika berupa tari (koreografi), harus disertakan 10 gambar atau dua buah

rekamannya.

h. Jika berupa kisah pewayangan harus disertakan dua naskah tertulis atau

rekamannya.

i. Jika berupa pantomim, harus disertai 10 buah gambar atau dua buah

rekamannya.

j. Jika berupa karya pertunjukan harus disertai dua buah rekamannya.

k. Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya.

l. Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, seni ukir,

seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase, harus disertai 10

lembar fotonya.

m. Jika berupa karya arsitektur harus disertai satu buah gambar atsitektur.


63

n. Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya

o. jika berupa karya fotografi, harus disertai 10 lembar salinannya.

p. Jika berupa karya sinematografi, harus disettai dua buah rekamannya.

q. Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin pemilik

hak ciptanya

r. Jika berupa tafsir, saduran dan bunga trmpai, harus disertai dua buah

naskahnya.

3. Apabila pemohon adalah sebuah badan hukum harus disertakan salinan resmi

akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris.

4. Jika pemohon adalah perorangan, harus disertai fotokopi kartu tanda

penduduk; dan Bukti pembayaran biaya permohonan sebesat Rp75.000,00

atau ciptaan berupa program komputer sebesar Rp150.000,00.

5. Jika permohonan pendafaran ciptaan yang menjadi pemegang hak ciptanya

bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak

cipta tersebut.94

94 Haris Munanda & Sally Sitanggang, Op Cit, hal 24


GambarGambar 5 - Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak CiptaSumber: Kantor Depkumham Kota Medan

64

Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta


65

Gambar 6 - Bentuk formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Sumber: Kantor Depkumham Kota Medan


66

Apabila dikemudian hari, ada ciptaan yang sudah terdaftar pada Direktorat

Jendral, dan ternyata ada pihak lain yang berhak atas hak cipta tersebut, maka

menurut Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta, dapat mengajukan gugatan pembatalan

melalaui Pengadilan Niaga.

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan, dapat hapus karena :

1. Permohonan dari orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai

pencipta atau pemegang hak cipta.

2. lampau waktu, dengan mengingat jangka waktu berlakunya ciptaan tersebut.

3. adanya pembatalan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

Meskipun UUHC tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, undang-

undang mengatur secara khusus ketentuan secara khusus mengenai pendaftaran

ciptaan dari pasal 35 sampai dengan pasal 44. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur

dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:95

1. Direktoral Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dalam Daftar

Umum Ciptaan. Pendaftaran Ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk

mendapatkan Hak Cipta.

2. Pendaftaran Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti,

atau bentuk Ciptaan yang didaftar.

3. Pendaftaran Ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh

Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa (Konsultan Terdaftar).

95 Henry Soelistyo, Op Cit, hal 83


67

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan

hukum yang secara bersama-sama berhak atas Ciptaan, maka permohonan itu

harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan

kepemilikan haknya.

4. Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya

permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap, termasuk yang

diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum.

5. Dalam hal Ciptaan didaftar tidak sesuai dengan nama Pencipta atau pihak

yang berhak, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta tersebut dapat

mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

6. Kekuatan hukum suatu pendafraran Ciptaan hapus karena dinyatakan batal

oleh putusan pengadilan. Selain itu, penghapusan dapat dilakukan atas

permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta

atau Pemegang Hak Cipta. Selebihnya, pendaftaran hapus karena berakhirnya

jangka waktu perlindungan Hak Cipta.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas, pemerintah memfasilitasi

kebutuhan pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, terutama untuk memperoleh alat

bukti kepemilikan ciptaannya. Hal itu dilakukan pemerintah dengan

menyelenggarakan administrasi khusus pendaftaran ciptaan, dengan menetapkan

syarat-syarat dan biaya pendaftaran. Administrasi pendaftaran ciptaan diatur dalam


68

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 yang

diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.96

Peraturan Menteri Kehakiman tersebut hingga saat ini masih berlaku meski

UU Hak Cipta sudah diubah dan diganti dengan UU Nomor 19 Tahun 2002.

Menurut Peraturan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa

permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman R.I. melalui

Direktorat Hak Cipta. Prosedur pendaftaran caranya sederhana yaitu:

1. permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang

disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap dua;

2. pemohon wajib melampirkan:

a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;

b. contoh ciptaan arsitektur dengan ketentuan melampirkan satu buah gambar

arsitektur;

c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang

dilegalisasi notaris, apabila pemohon badan hukum;

d. fotokopi kartu tanda penduduk; dan

e. bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp75.000 atau ciptaan berupa

program komputer sebesar Rp150.000

3. dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan yang pemegang hak ciptanya

bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak

cipta tersebut.

96 Ibid


69

Berbeda dengan permintaan paten dan pendaftaran merek yang mensyaratkan

kewajiban mengajukan permintaan untuk itu guna memperoleh status dan

perlindungan hukum, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau optional.

Pendaftaran sekadar berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas

pencipta dan data lain yang relevan. Tujuannya, untuk mendapatkan catatan formal

status kepemilikan Hak Cipta. Hal ini penting, terutama untuk mendukung

pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan Hak Cipta, termasuk kebenaran

mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Demikian pula dalam pengalihan

atau pelisensian Hak Cipta. Yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan apabila

tersedia dokumen tertulis tentang ciptaan. Misalnya, sertifikat pendaftaran Hak Cipta

yang bersangkutan.97

F. Pendaftaran Hak Cipta Arsitektur di Kota Medan

Pendaftaran ciptaan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan

kepastian hak, dengan adanya pendaftaran akan di ketahui dengan tepat siapa pemilik

dari hak cipta tersebut. Dengan pendaftaran, kepemilikan atas hak cipta itu secara

umum khalayak ramai akan mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan

kebendaan atas hak cipta yang bersangkutan. Ini merupakan salah satu proses penting

dalam bidang hukum benda yang pada kenyataannya menyangkut permasalahan

97 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hal. 91


70

tentang status kepemilikannya, sehingga terjawab secara pasti dengan adanya

pendaftaran itu.98

Pendaftaran dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah

kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak Kekayaan Intelektual seseorang, oleh

pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan

permohonan pemilik/ pemegang hak, menurut syarat dan tatacara yang diatur oleh

Undang-Undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian dari status kepemilikan

dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran diterbitkan sertifikat Hak

Kekayaan Intelektual.99

Dimana kita ketahui bahwa terhadap hak cipta tidak diharuskan untuk

didaftarkan karena hukum telah melindungi ciptaan tersebut sejak ciptaan itu lahir,

walaupun tidak didaftarkan. Jadi aparat penegak hukum sulit untuk mengetahui

bahwa suatu karya arsitektur yang seharusnya dilindungi telah terjadi pelanggaran

hak cipta.100

Karena UUHC Tahun 2002 menganut sistem pendaftaran deklaratif maka

sangat sulit bagi PPNS-HAKI untuk mengetahui siapakah pemilik atas suatu karya

arsitektur. Oleh karena itu tuntutan pidana pun tidak pernah dilakukan oleh aparat

penegak hukurn. Mereka khawatir kalau mereka akan salah dalam rnelakukan

98 Jawasmer, SH. M.Kn., PPNS HaKI pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAMSumatera Utara, wawancara, 12 Desember 2012.

99Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hal. 153100Jawasmer, SH. M.Kn., PPNS HaKI pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM

Sumatera Utara, wawancara, 12 Desember 2012.


71

penyelidikan karena bisa saja orang yang telah diperiksa bahwa ia telah rnelakukan

pelanggaran hak cipta ternyata memang benar bahwa hak cipta itu miliknya.101

Dalam praktik di lapangan pendaftaran ciptaan arsitektur belum pernah

dilakukan oleh arsitek di Kota Medan. Jawasmer SH., M.Kn., PPNS dan Kepala

Bidang Pelayanan Hukum mengatakan bahwa Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM Medan belum pernah menerima pendaftaran Hak Cipta Arsitektur yang

dilakukan oleh arsitek.102

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Ketua IAI Kota Medan, menegaskan

harus ada prosedur yang lebih terbuka bagi arsitek untuk mendaftarkan hak cipta

arsitektur, karena bagaimana prosedurnya selama ini tidak jelas, bahkan hak cipta

arsitektur ternyata diatur dalam undang-undang di Indonesia juga tidak semua arsitek

mengetahuinya, kemudian bagaimana prosedurnya pun juga tidak diketahui, SOP

atau standar operasionalnya bagaimana, mula-mula harus didaftrkan kemana, dan

seterusnya.103

Walaupun, Hak Cipta tidak memiliki keharusan untuk didaftarkan, namun

agar memiliki bukti hukum yang kuat untuk dapat membuktikan bahwa karya cipta

tersebut merupakan karya seseorang, maka proses pendaftaran diperlukan, apalagi

jika karya cipta tersebut bertujuan untuk mendapat manfaat ekonomis. Sehingga

101Jawasmer, SH. M.Kn., PPNS HaKI pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAMSumatera Utara, wawancara, 12 Desember 2012.

102Jawasmer, SH. M.Kn., PPNS HaKI dan KASUBID Pelayanan Hukum umum pada KantorWilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, wawancara, 12 Desember 2012.

103 Achmad Delianur, ketua IAI Wilayah Sumatera Utara, wawancara, tanggal 5 Februari2012


72

pemilik hak tidak kehilangan hak ekonomisnya atas tindakan pelanggaran hak cipta

yang dilakukan oleh orang lain.

Fungsi pendaftaran untuk mempermudah pembuktian kepemilikan atas

ciptaan yang dimiliki seseorang apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hak

atas ciptaan dan apabila ciptaan itu tidak didaftarkan akan ditemui kesulitan dalam

pembuktian kepemilikan.

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut

didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Namun demikian pendaftaran

tersebut bukan merupakan kewajiban bagi pencipta. Pendaftaran hak cipta tidak

mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang

didaftarkan, Hal itu berguna untuk memeperkuat kedudukan hak cipta sebagai alat

bukti apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta.104

Menurut hasil penelitian, hak cipta arsitektur pada dasarnya adalah hak privat

(perdata), dalam arti pencipta atau pemegang hak cipta bebas untuk mengajukan

permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak ciptanya atau tidak. Jika

tidak dilakukan tidak akan dituntut apa-apa, tetapi akan rugi sendiri jika orang lain

atau perusahaannya tempat bekerja seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku-

aku ciptaannya. Dari uraian ini, menurut peneliti jika pendaftaran hak cipta tidak

merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan

untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak

104Jawasmer, SH. M.Kn., PPNS HaKI dan KASUBID Pelayanan Hukum umum pada KantorWilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, wawancara, 5 Desember 2012.


73

ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh Pencipta itu

sendiri, dibanding apabila tidak melakukan pendaftaran.

Berkarya itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengurus

status hukumnya, agar haknya dapat terjamin. Demikian pula, tidak ada salahnya

menikmati hasil ciptaan orang lain, selama tidak mengabaikan hak-hak pembuatnya.

Dengan adanya pendaftaran dan perlindungan, diharapkan kreativitas para arsitek

juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih

murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu kepastian hukum yang

lebih baik sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan, dan perampasan.


BAB II PENDAFTARAN HAK CIPTA ARSITEKTUR YANG DIBUAT

Documents

Transcript of BAB II PENDAFTARAN HAK CIPTA ARSITEKTUR YANG DIBUAT