BAB II PEMBAHASAN A. Kajian Pustaka A.1 Konsep ... · A.1 Konsep Perlindungan Hukum . Perlindungan...
Transcript of BAB II PEMBAHASAN A. Kajian Pustaka A.1 Konsep ... · A.1 Konsep Perlindungan Hukum . Perlindungan...
-
11
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kajian Pustaka
A.1 Konsep Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.1
Perlindungan hukum merupakan suatau hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 2
a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan
untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta
1 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.
2 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta;
magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20.
-
12
memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
b. Perlindungan hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti
denda, penjara, dan hukuman tambahan yang
diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau
telah dilakukan suatu pelanggaran.
A.2 Pengertian Akta kelahiran
Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan akta kelahiran
kita harus mengetahui dulu bahwa akta kelahiran merupakan bagian dari
suatu akta catatan sipil. Akta Catatan Sipil ialah alat bukti yang kuat atas
peristiwa ( kejadian ) untuk memperoleh kepastian hukum dari status
keperdataan seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut dan
membantu/memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan
dan pencatatan tersebut dilakukan oleh lembaga catatan sipil.3Lembaga
catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan
pendaftaran, serta pembuktian yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-
jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas
peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian.4
Berdasarkan penjelasan diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa akta
kelahiram ialah alat bukti yang dibuat oleh instansi terkait ( Dinas
Kependudukan dan catatan sipil ) yang kuat atas peristiwa kelahiran
3Djaja s. meliala, Op.Cit., h. 46.
4 I Nyoman Budijaya, Op.Cit., h. 9.
-
13
seseorang untuk memperoleh kepastian hukum dari status keperdataan
seseorang yang mengalami peristiwa hukum
pokok akta menurut Pasal 1871 KUH Perdata hal itu hanya akan berlaku
sebagai permulaan bukti tertulis. Adapun isi pasal 1871 KUH Perdata ialah :5
(1) Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti
yang yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya
sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang
dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi
akta.
(2) Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan
belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi
akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan
pembuktian dengan tulisan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendefinisikan akta
kelahiran sebagai berikut :6
akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik
warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk
pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan
hukum.
Akta kelahiran memiliki manfaat yang sangat berpengaruh
terhadap anak yaitu meliputi : menjadi bukti bahwa negara
mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warga
negara tersebut, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah
untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang
pendidikan, kesehatan, social, dan perlindungan anak,
merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri
pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat
bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya,
mencegah terjadinya pemalsuan umur, perkawinan dibawah
5 Muhammad Fauzi Syareyza, Aspek Hukum Pencatatan Akta Kelahiran anak dan kaitannya
dengan Hubungan Anak dan Orang Tuannya ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi no
16/PUU/VIII/2010 ), Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2013, h. 30-31 6 Tim KPAI,http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-
batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/, 5 juni 2013. Diakses pada tanggal 21 september
2015.
-
14
umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak,
adopsi illegal, dan eksploitasi seksual.
A.3 Pengaturan tentang Akta Kelahiran
a. Berdasarkan Uudang-undang 1945 Bagian Undang-Undang dasar 1945 yang mengatur tentang akta
kelahiran yaitu
UUD 1945 sendiri mengakui dengan jelas bagaimana
hak asasi manusia itu harus dihargai, dijunjung tinggi,
dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban
dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum
bagi pelaksanaan HAM di negara ini pun sudah
cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif
yang berlaku, UUD 1945 ( pasal 28D ), UU Nomor
39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun
2000 tentang pengadilan HAM, dan berbagai
ratifikasai penegakkan HAM yang sudah
diundangkan. Hal itu berarti,dalam undang-undang
tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk anak
sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini
kemudian dijabarkan lagi dalam Undang-Undang No.
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5, 27
dan 28; Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan pada pasal 27; serta
Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan pasal 5.7
b. Berdasarkan Convention on the Rights of the Child ( Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan
diratifikasi Indonesia ada tahun 1990 )8
7 Davit Setyawan,http: http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-
kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/, 15 Febuari 2014.
Diakses pada tanggal 9 Juli 2016 8 Ibid.
-
15
Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa
semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga
harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.
Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM)
internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan
hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak
untuk memperoleh suatu kewarganegaraan.
Kemudian Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak
atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 ayat 3.
Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan
sebagai bukti awal kewarganegaraannya, maka
Convention on the Rights of the Child (CRC) yang
secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi
acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal
7 C menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah
kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan.
Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara
menghormati hak anak atas kewarganegaraannya.
Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan
pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan
merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua
negara
c. Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum Perdata
Pencatatan kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang
dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat
dan waktu kelahiran anak, nama anak, dan nama orang tua anak secara
lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. 9
Pada dasarnya aspek hukum pencatatan kelahiran dalam usaha
perlindungan anak merupakan suatu wujud dari kekuatan suatu
9 http://www.landasanteori.com/2015/09/pencatatan-kelahiran-menurut-kuh-perdata.html,
September 2015 , diakses pada tanggal 30 April 2016
http://www.landasanteori.com/2015/09/pencatatan-kelahiran-menurut-kuh-perdata.html
-
16
pembuktian tentang status seorang anak yang baru dilahirkan.Dimana
dengan status tersebut maka diketahui siapa orang tuanya yang
memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidiknya.
Dengan demikian maka aspek hukum pelaksanaan pencatatan
dalam usaha perlindungan anak memberikan suatu keadaan bahwa
pencatatan tersebut akanmemberikan bukti kedudukan anak baik itu
statusnya, maupun juga orang tua dankeluarganya. Sehingga
pelaksanaan pencatatan tersebut dituangkan dalam suatu
bentuk akta yaitu akta kelahiran.10
Sebagaimana disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa fungsi
terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti yaitu :11
1. Kekuataan pembuktian lahir.
Yang dimaksudkan dengan kekuataan pembuktian
lahir, ialah kekuataan pembuktian yang didasarkan
atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya,
yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti
akta, dianggap (mempunyai kekuataan) seperti akta
sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil.
Kekuataan pembuktian formil didasarkan atas ada
tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di
bawah itu.Kekuataan pembuktian formil ini memberi
tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak
menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam
akta.
3. Kekuataan pembuktian materiil.
Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian
tentang materi suatu akta, kepastian tentang peristiwa
10
Muhammad Fauzi Syareyza, Op.Cit, h. 29-30. 11
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta,
1982, hal. 122
-
17
bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan
melakukan seperti yang dimuat dalam akta.
d. Berdasarkan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 pengertian akta
kelahiran tidak diatur secarta berbeda dengan pengaturan lain namun
dalam Undang-undang tersebut mengatur secara spesifiik tentang
penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak luar kawin
dan anak hasil pernikahan sah bedasarkan agama bukan negara .
Pengaturan akta dalam kasus tersebut ialah :12
Perkawinan yang dilangsungkan di depan
pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum tanpa
dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan
(dalam hal ini Kantor Urusan Agama), maka
perkawinan tersebut adalah termasuk perkawinan siri
(di bawah tangan).Meski secara agama perkawinan
tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia
perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan.
Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah
siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin
yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (
Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan). Jadi, anak yang lahir dari kawin siri
secara hukum negara tidak mempunyai hubungan
hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan
terlihat dari akta kelahiran si anak.
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf a PP No.
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan
12 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/mendapatkan-akta-kelahiran-tanpa-
surat-kawin, senin 14 Maret 2011, Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2016
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/mendapatkan-akta-kelahiran-tanpa-surat-kawinhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/mendapatkan-akta-kelahiran-tanpa-surat-kawin
-
18
siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak
bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan
kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu
(menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah
si anak).
e. Berdasarkan UU no 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan jo UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepenendudukan
Dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di
maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal ( pasal 1
butir 8,17,15,dan 24 ) bisa di simpulkan bahwa undang-undang
administrasi kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah
dokumen resmi yang berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh
seseorang.dan di terbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Pencatatan
Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang
dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.Dan instansi
pelaksana yang dimaksud adalah satuan kerja di tingkat kecamatan
yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan
menerbitkan akta.
f. Berdasarkan UU Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomer 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan
atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam Undang-undang perlindungan anak pengaturan tentang
akta kelahiran di jelaskan dalam pasal 27 sampai pasal 28 .dalam pasal
-
19
27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam
bentuk akta kelahiran yang di berikan sejak lahir.Dalam pembuatan
akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang
membantu proses kelahiran anak tersebut , apabila anak tersebut tidak
di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan
akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang
menemukan anak tersebut.Selanjutnya Dalam pasal 28 menjelaskan
pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran
tersebut, serta menjelaskan bahwa pembuatan akta kelahiran tidak di
kenakan biaya.
A.4 Syarat dan cara Pembuatan akta kelahiran
a. Berdasarkan pasal 51 sampai 66 Perpres No. 25 Tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
Berdasarkan bagian pertama pencatatan kelahiran Perpres No. 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil berisi tetntang peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah
NKRI dan pada pasal 51 ayat 2 akan ada 6 kemungkinan yang akan terjadi
terkait peristiwakelahiran, dan setiap kemungkinan tersebut di jelaskan
cara dan persyaratan yang digunakan untuk melakukan pencatatan
kelahiran .
-
20
Adapun 6 kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi dalam
kelahiran serta bagaimana cara pembuatan akta kelahirannya sebagai
berikut :
a. Jika peristiwa kelahiran terjadi ditempat domisili ibunya bagi
penduduk Warga Negara Indonesia memiliki persyaratan serta tata
cara pembuatan sebagai berikut :
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- nama dan identitas saksi kelahiran;
- KK orang tua;
- KTP orang tua; dan
- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta
nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap
dilaksanakan.
Tata cara pembuatan :
- Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahirandengan menyerahkan surat kelahiran dari
dokter/bidan/penolong kelahiran danmenunjukkan KTP ibu
atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
dalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
-
21
b. Jika peristiwa kelahiran terjadi di luar tempat domisili ibunya bagi
penduduk Warga Negara Indonesia meiliki persyaratan dan tata
cara pembuatan sebagai berikut :
Persyaratan
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- Nama dan identitas saksi kelahiran;
- KK orang tua;
- KTP orang tua; dan
- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
Tata cara pembuatan
- Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat
Keterangan Kelahirandengan menyerahkan surat kelahiran dari
dokter/bidan/penolong kelahiran danmenunjukkan KTP ibu
atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
dalam Register Akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
c. Jika peristiwa kelahiran terjadi ditempat domisili ibunya bagi
penduduk Orang Asing , di luar tempat domisili ibunya bagi
penduduk orang asing memiliki persyaratan dan tata cara
pembuatan sebagai berikut sebagai berikut
Persyaratan
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
-
22
- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang
Izin Tinggal Terbatas
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan
Tata cara pembuatan
- Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan
Kelahiran dengan menyerahkan persyaratan kepadaInstansi
Pelaksana.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
dalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
d. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan memiliki pesyaratan dan
tata cara pembuatan pencatatan kelahiran sebagai berikut :
Persyaratan
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
- KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin
Tinggal Terbatas
- Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan
Tata Cara Pembuatan
-
23
- Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran
dengan menyerahkanpersyaratan kepada Instansi Pelaksana.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
dalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran
e. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang
tuanyamemiliki tata cara pembuatan sebagai berikut :
- Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran
dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian
kepada Instansi Pelaksana.
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat
dalam Register AktaKelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran.
Selain pengaturan tentang tata cara serta persyaratan yang digunakan dalam
pembuatan akta kelahiran yang terjadi di wilayah NKRI, ada pengatauran juga
yang mengatur tentan jika terjadi kelahiran WNI yang terjadi diluar wilayah
NKRI
Berikut adalah kejadian yang mungkin terjadi dalam peristiwa kelahiran dan
terjadi diluar wilayah NKRI
a. Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang
berwenang di negara setempat.
-
24
Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan,
dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan
memenuhi syarat yaitu :
- bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
- fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
- Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis
perkawinan orang tua.
Tata cara pembuatan :
- Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan
Kelahiran denganmenyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
- Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara
Indonesia dalamDaftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan
memberikan surat bukti pencatatankelahiran dari negara
setempat.
b. Jika negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran
bagi orang asing, pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia
dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Dengan memenuhi
syarat berupa:
- Surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran
- fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua
- Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis
perkawinan orangtua.
-
25
Tata cara pembuatan
- Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan
Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan
persyaratan kepada Pejabat Konsuler.
- Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitkanKutipan Akta Kelahiran.
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data
kelahiran kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang
bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri dan
Instansi Pelaksana yang menerima data kelahiranmencatat dan
merekam ke dalam database kependudukan dan jika Warga Negara
sudah kembali ke Indonesia WNI melapor kepada Instansi
Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksanadi tempat domisili dengan
membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri.
c. Jika peristiwa kelahiran terjadi di atas kapal laut atau pesawat
terbang dalam keadaan posisi di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia diberikan SuratKeterangan Kelahiran oleh
Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang dan untuk
pembuatan pencatatan menggunakan pencatatan kelahiran di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang sudah
di jelaskan tetapi jika peristiwa kelahiran yang terjadi di dalam
wilayah Indonesia berlaku ketentuan mengenai pencatatan
-
26
kelahiran di luar tempat domisili seperti yang sudah di jelaskan
diatas.
Selain itu pencatatan kelahiran jika mengalami keterlambatan
pencatatan dari mulai waktu 60 hari sampai 1 tahun tetap bisa
melakukan pencatatan dengan menggunakan persyaratan dan tata cara
pendaftaran sama persyaratan dan pencatatan kelahiran yang terjadi di
dalam wilayah NKRI dengan persetujuan instasi terkait,
Hasil Penelitian
B.1 Gambaran Tentang Kabupaten Gunung Kidul
B.1.1 Jumlah penduduk daerah Kabupaten Gunung Kidul
Tabel 1 13
Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung kidul
NO KELOMPOK LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Diatas 18 tahun 372.258 377.590
2 Usia 0-18 tahun 116.544 109.798
JUMLAH 488.802 487.388
13
Data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan (DKB) oleh Ditjen
kependudukan dan catatan sipil Kemendagri semester 1 2015, diolah bagian kependududkan biro tata
pemerintahan Setda DIY
-
27
Berdasarkan tabel 1 bisa dilihat bahwa penduduk Kabupaten Gunung
kidul terdiri dari 488.802 penduduk laki-laki dan 487.388 penduduk
perempuan dan sudah termasuk 116.544 anak laki-laki dan 109.798 anak
perempuan.
B.1.2 Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
Tabel 2
Penduduk Berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2014
Kabupaten Gunung Kidul
NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Belum Sekolah 24.143 101.182 183.333
2 Belum Tamat SD/
Sederajat
7.240 34.741 69.318
3 Tamat SD/Sederajat 81.883 112.572 220.614
4 SLTP/Sederajat 41.638 67.068 142.210
5 SLTA/Sederajat 36.704 47.774 110.926
6 Diploma 1 dan 2 1.799 2.187 4.383
7 Diploma 3 1.776 2.453 4.936
8 Diploma 4 / Strata 1 5.317 6.008 12.781
9 Strata 2 505 210 771
10 Strata 3 72 84 175
Jumlah 201.077 374.279 149.447
Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Gunung kidul
-
28
Berdasarkan tabel 2 bisa diliahat bahwa penduduk Kabupaten Gunung
Kidul masih banyak yang belum sekolah yaitu sebanyak 183.333
penduduk yang terdiri dari 24.143 laki-laki dan 101.182 Perempuan.
B.1.3 Ekonomi
Tabel 3
Proporsi Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014
Kabupaten Gunung Kidul
NO JENIS PEKERJAAN JENIS KELAMIN JUMLAH %
L P
1 Petani/Pekebun 107.960 126.074 234.034 31,23
2 Belum/Tidak bekerja 64.859 61.797 126.656 16,90
3 Pelajar/Mahasiswa 51.825 47.159 98.984 13,21
4 Wiraswasta 44.470 21.718 66.188 8,83
5 Buruh harian Lepas 44.998 20.748 65.746 8,77
6 Mengurus Rumah Tangga 67 62.723 62.790 8,38
7 Karyawan Swasta 30.248 15.491 45.739 6,10
8 Pegawai Negri Sipil 6.594 3.981 10.575 1,41
9 Buruh Tani/Perkebunan 4.252 4.018 8.270 1,10
10 Lainnya 19.895 10.570 30.465 4,06
Jumlah 375.168 374.279 749.447 100
Sumber ; Profil Perkembanagan Kependudukan kabupaten Gunung Kidul
-
29
Berdasarkan tabel 3 bisa dilihat bahwa sebagian besar jumlah
masyarakat kabupaten gunung kidul memiliki profesi sebagai petani yaitu
dengan jumlah 234.034 penduduk atau sekitar 31,23%
B.1.4 Luas Wilayah
Kabupaten Gunung Kidul memiliki luas wilayah ±1.485.36 Km².
Yang merupakan kabupaten terluas di Daerah Istimewa Yogyakarata
sekitar 43,63% dari keseluruhan luas Daerah istimewa Yogyakarta yang
terdiri dari 18 Kacamatan, 144 Desa, 1,429 Dusun, 1542 RW, dan 6.868
RT.14
B.2 Kepemilikan Akta kelahiran .
B.2.1 Data kepemilikan akta Kelahiran oleh seluruh Penduduk Kabupaten
Gunung Kidul
Tabel 415
Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Gunung Kidul
NO PENDUDUK MEMILIKI TIDAK MEMILIKI Jumlah
penduduk Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
1 Diatas 18 tahun 237.984 266.558 134.274 111.032 749.848
14
Ibid,hal. 10 15
Data hasil konsolidasi dan pembersihan database kependudukan (DKB) oleh Ditjen
kependudukan dan catatan sipil Kemendagri semester 1 2015, diolah bagian kependududkan biro tata
pemerintahan Setda DIY
-
30
2 5-18 tahun 33.188 31.184 59.762 56.354 180.488
3 Dibawah 5 tahun 2.686 2.483 20.908 19.777 45.854
Jumlah 273.858 300.225 214.944 187.163
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk kabupaten Gunung
Kidul masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran terumata bagi yang
berumur dibawah 18 tahun, jika dibandingka anak yang memiliki akta
kelahiran sangat sedikit dibanding dengan anak yang belum memiliki akta
kelahiran.
Tabel 5
Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun Kabupaten Gunung Kidul
NO KECAMATAN BELUM
MEMILIKI
% SUDAH
MEMILIKI
% TOTAL
1 WONOSARI 5.656 26,8 15.890 73,2 21.546
2 NGLIPAR 1.389 17,81 6.707 82,19 8.096
3 PLAYEN 3.224 22,68 11.329 77,32 14.553
4 PATUK 1.539 18,54 7.026 81,46 8.565
5 PALIYAN 1.388 18,18 6.434 81,82 7.882
-
31
6 PANGGANG 1.460 22,02 5.346 77,98 6.806
7 TEPUS 1,969 28,02 5.208 71,98 7.177
8 SEMANU 4.269 33,17 8.966 66,83 13.235
9 KARANGMOJO 3.178 24,38 10.355 75,62 13.533
10 PONJONG 2.530 19,92 10.540 80,08 13.070
11 RONGKOP 910 15,3 5.194 84,7 6.104
12 SEMIN 5.148 39,16 8.173 60,84 13.321
13 NGAWEN 906 11,21 7.601 88,79 8.507
14 GEDANGSARI 4.405 44,5 5.577 55,5 9.982
15 SAPTOSARI 1.542 17,03 7.809 82,97 9.351
16 GIRISUBO 1.272 25,45 3.816 74,55 5.088
17 TANJUNGSARI 1.158 19,67 4.887 80,33 6.045
18 PURWOSARI 886 18,09 4.138 81,91 5.024
JUMLAH 42.829 24,08 134.096 75,92 177.825
Sumber : Kantor dinas kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Gunung Kidul
Berdasarkan tabel 4 jelas bahwa kacamatan Ngawen merupakan
kacamatan yang memiliki presentase terbesar anak yang sudah memiliki akta
kelahiran yaitu 88,79% anak dan kacamatan Gedangsari merupakan kacamatan
dengan jumlah presentasi terbesar anak yang belum memiliki akta kelahiran yaitu
44,5%
Berdasarkan data-data diatas, Secara Nasional target kepemilikan akta kelahiran
di daerah Kabupaten Gunung Kidul belum tercapai dimana target Nasional ialah
-
32
77% dan Kabupaten Gunung Kidul memiliki presentase kepemilikan akta
kelahiran yaitu 72%, 16
dan hal ini berbanding terbalik dengan kabupaten bantul
Provinsi Yogykarta Kabupaten Bantul bisa sampai 90% dalam usahanya
mendorong kepemilikan Akta Kelahiran ini. 17
B.2.2 Faktor Penyebab anak tidak memiliki Akta kelahiran
Jumlah data diatas bisa dilihat bahwa anak belum memliki haknya
secara utuh khususnya dalam kepemilikan akta kelahiran sebagai identitas
anak itu sendiri seperti yang dikatakan dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang
Nomer 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengatakan bahwa identitas setiap anak harus diberikan
sejak kelahirannya dan pada ayat 2 mengatakan bahwa identitas yang
dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Oleh karena itu akat
kelahiran merupakan identitas yang sanagat penting dan berpangaruh bagi
masa depan penduduk khususnya anak. Menurut Eko Subiantoro seorang
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul
dalam wawancara singkat yang di lakukan penulis mengatakan “bagian
terpenting dari suatu akta kelahiran ialah bagian yang menyebutkan status
Kewarganegaraan dari si pemilik Akta Kelahiran, karna dengan adanya status
kewarganegaaraan pasti dia akan memiliki NIK dan bayi yang baru lahir pun
16 Wawancara dengan Eko Subiantoro Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 05 April 2016 17
ECPAT Indonesia, http://ecpatindonesia.org/berita/lokakarya-peningkatan-cakupan-
kepemilikan-akta-kelahiran/, diakses Pada tangga 13 juni 2016
http://ecpatindonesia.org/berita/lokakarya-peningkatan-cakupan-kepemilikan-akta-kelahiran/http://ecpatindonesia.org/berita/lokakarya-peningkatan-cakupan-kepemilikan-akta-kelahiran/
-
33
akan memiliki NIK ( Nomer Induk Kependudukan ) , sebagai identitas anak
pertama sebagai Warga Negara Indonesia sebelum waktunya menerima KTP “
Pendapat tersebeut sudah cukup menggambarkan bahwa sejak bayi identitas
seorang anak harus sudah ada .namun masih ada beberapa hal yang menjadi
kendala tidak terpenuhinya hak tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui
wawancara dengan Eko Subiantoro selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul dan masyarakat yang belum memiliki
akta kelahiran , faktor belum memiliki akta kelahiran untuk anak di
Kabupaten Gunung Kidul ialah :
1. Faktor Pemerintah ( Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab.
Gunung Kidul )18
a. Kurang adanya sosialisai tentang Akta kelahiran
beberapa masyarakat kabupaten Gunung kidul masih
belum mengerti apa yang di maksud dengan pentingnya
akta kelahiran , dan mereka berpendapat akta kelahiran
bukan merupakan dokumen yang penting bagi seorang
anak mereka cukup hanya dengan surat tanda kelahiran
dari rumah sakit dan bidan terkait sudah bisa di jadikan
identitas bagi seorang anak , selain itu masyrakat
tersebut juga belum pernah mengetahui adanya
18
Wawancara dengan Pak Sunardi masyarakat Kacamatan Wonosari pada hari Jumat
13 april 2016
-
34
sosialisasi tentang hal tersebut, sehingga masyarakat
tidak memahami pentingnya akta kelahiran bagi anak .
namun masyarakat merasa sulit dalam
mengeluarkan putusan pengadilan dalam hal ini jika
masyarakat yang bersangkutan mengalami
keterlambatan pembuatan, keterlambatan yang
dimaksud ialah 60 hari setelah kelahiran. dalam hal
pembuatan keputusan pengadilan tersebut inilah yang
membuat masyarakat tidak membuat akta kelahiram
karna dalam membuat putusan pengadilan
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak
sedikit.
2. Faktor Masyarakat 19
a. Kurangnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan akta
kelahiran untuk anak.
Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud ialah
orang tua dari anak yang belum memiliki akta kelahiran
tersebut dan bentuk dari kurangnya kesadaran orang tua
ialah dimana orang tua hanya membuat akta jika dalam
kedaan teredesak contohnya saat anak-anak mereka
ingin bersekolah dan menikah. Karna di daerah tersebut
19 Wawancara dengan Eko Subiantoro Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 05 April 2016
-
35
akta kelahiran bukan salah satu syarat penting untuk
mendaftarkan anaknya bersekolah. Sehingga anak
mereka akan tetap bisa bersekolah tanpa adanya akta
kelahiran.
B.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam
Kepemilikan Akta Kelahiran20
Dari beberapa penyebab belum terpenuhinya akta kelahiran di daerah
kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Eko Subiantoro menagatakan bahwa
kita pemerinta memeliki beberapa kebijakan guna mempermudah Masyarakat
dalam membuat Akta kelahiran.
Kebijakan yang dimaksud ialah :
a. Pelayanan Reguler
Dalam pelayanan reguler kantor dinas kependudukan dan catatan sipil
daerah kabupaten Gunung Kidul membuka pelayan dari hari senin sampai
jumat pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore dan khusus hari jumat dari jam 9
pagi sampai jam 3 sore. Dalam pelayanan tersebut masyarakat aktif datang
kekantor Disdukcapil kabupaten gunung kidul serta menyerahkan persyaratan
dengan lengkap seperti
1. Surat lahir dari rumah sakit atau bidan terkait
2. Ktp kedua orang tua
3. Kartu keluarga
4. Surat nikah
20 Wawancara dengan Eko Subiantoro Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil
kabupaten Gunung kidul, pada tanggal 05 April 2016
-
36
5. Surat pengantar RT sampai Desa
Jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka permintaan masyarakat
akan di proses.
b. Pelayanan Jemput Bola
Dalam kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
melakukan Tindakan aktif melakukan pendataan melalui RT dan RW
setempat guna mengetahui jumlah penduduk khususnya anak yang belum
memiliki akta kelahiran, sehingga pemerintah Disdukcapil Kabupaten Gunung
Kidul bisa memproses pembuatan Akta kelahiran, berdasarkan penjelasan pak
Eko Subiantoro selaku kepala dinas DISDUKCAPIL kabupaten Gunung kidul
kebijakan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala desa biasanya
pemerintah melakukan paling banyak 2 sampai 4 kali dalam sebulan .
c. Melakukan sosialisasi
Pemerintah Disdukcapil sering melakukan sosialisasi tentang kepemilikan
akta kelahiran bagii penduduk dan anak , sosialisasi yang dilakukan biasanya
selama 2 kali dalam 1 bulan tetapi sosialisai tersebut tidak bersifat tetap,
pemerintah menggantikan sosialisasi yang tidak tetap tersebut dengan melalui
pembuatan pamlet atau berita melalui surat kabar tentang pentingnya
kepemilikan akta kelahiran khususnya anak yang disebar secara merata .
Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta selalu berusaha aktif dalam
melakukan pengembangan kepemilikan akta kelahiran khusus untuk anak agar
setiap anak bisa memiliki identitas dalam bentuk akta kelahiran dengan jelas.
-
37
B. Analisis
C.1 Analisis kepemilikan akta kelahiran sebagai hak kostitusional
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang
mencerminkan martabatnya, yang harus memeperoleh jaminan hukum, sebab
hak-hak hanya efektif apabila hak-hak itu dilindungi hukum Hak Anak adalah
bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,dan negara. Didalam
Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28A sampai 28J melindungi jelas
tentang Hak asasi manusia dan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi
Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam undang-
undang dasar ialah hak atas identitas dan status kewarganegaraan ( pasal 28D
ayat 4 ). Dengan dilindunginya hak atas kewarganegaaraan tersebut bisa
dikatakan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional, Hak
konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-
undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.
Selain Undang-undang dasar 1945 dalam Pasal 9 konvensi PBB mengenai
hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah
kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.
Selain Undang-undang dasar 1945 dan konvensi yang di lakukan PBB
Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo
Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga
-
38
mengatur tantang hak anak atas identitas dan kewarganegaraan, Pasal 27
ayat 1 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomer
35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa identitas
setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan pada ayat 2
mengatakan bahwa identitas yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam
akta kelahiran.
Berdasarkan dari beberapa peraturan hukum diatas jelas bahwa akta
kelahiran merupakan hak yan penting dan sangat beerpengaruh terhadap
anak, jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran akan mengakibatkan
hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan anak tersebut seperti
diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan
dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah
dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-
lain, dengan melihat akibat tersebut sudah seharusnya masyarakat
keluarga negara bisa menyelesaikan masalah tersebut dan meratakan
kepemilikan akta kelahiran bagi anak di seluruh Indonesia.
C.2 Analisis faktor-faktor penyebab anak belum memiliki akta kelahiran
di daerah Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan konsep
Perlindungan Hukum
C.2.1 Faktor Pemerintah
Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
-
39
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia dan Perlindungan hukum
merupakan suatau hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
berdasarkan konsep tersebut bisa dibilang bahwa pemerintah
tidak menerapkan konsep Perlindungan Hukum terhadap masyarakat
berkaitan dengan permasalahan akta kelahiran di Daerah kabupaten
gunung kidul hal ini terlihat dari beberapa program pemerintah yang
tidak terlaksana dengan baik yaitu sebagai berikut :
1. Kurangnya sosialisasi tentang akta kelahiran
Ada 2 contoh kurangnya perlindungan hukum yang dilakukan
pemerintah terhadap masyarakat khusus anak dalam
pembuatan akta kelahiran, yaitu :
Pertama berdasarkan pasal pasal 32 ayat 2 Undang-
undang Nomer 32 tahun 2006 tentang administrasi
kependudukan yang mengatakan bahwa jika pendaftaran akta
kelahiran mengalami keterlambatan 1 tahun , dilaksanakan
melalui penetapan pengadilan Negri. Hal ini lah yang membuat
anak di daerah Kabupaten gunung Kidul tidak memiliki akta
kelahiran secara menyuluruh, namun sejak adanya putusan
Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April
-
40
2013 yang menyatakan bahwa pasal 32 ayat (2) UU no 23 th
2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat Ini artinya jika mengalami
keterlambatan tidak perlu penetapan pengadilan negri sebagai
syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kelahiran .
Dan yang kedua, Undang-undang Nomer 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 52 sampai Pasal
66 Menjelaskan Tentang Hak-hak Anak dan salah satu hak
tersebut ialah hak atas identitas dan Berdasarkan Pasal 27 ayat
1 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 jo Undang-undang
Nomer 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak mengatakan bahwa identitas setiap anak harus diberikan
sejak kelahirannya dan pada ayat 2 mengatakan bahwa
identitas yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akta
kelahiran. Menurut Eko Subiantoro seorang Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul
dalam wawancara singkat yang di lakukan penulis mengatakan
“bagian terpenting dari suatu akta kelahiran ialah bagian yang
menyebutkan status Kewarganegaraan dari si pemilik Akta
Kelahiran, karna dengan adanya status kewarganegaaraan pasti
dia akan memiliki NIK dan bayi yang baru lahir pun akan
memiliki NIK ( Nomer Induk Kependudukan ) , sebagai
-
41
identitas anak pertama sebagai Warga Negara Indonesia
sebelum waktunya menerima KTP. dari contoh penjelasan
tersebut yang menyebutkan perubahan proses dari yang
masyarakat anggap sulit yaitu pembuatan penetapan
pengadilan dalam pembuatan akta kelahiran jika mengalami
keterlambatan dan tentang kegunaan akta dan undang-undang
yang berlaku masyarakat mengaku belum pernah menerima
sosialisasi mengenai hal tersebut sehingga ini berakibat pola
pikir masyarakat masih sangat minim tentang hal tersebut, dan
hal inilah yang membuat masyarakat menjadi cuek dengan akta
kelahiran
C.2.2 Tidak terealisasinya Kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Gunung Kidul ( Disdukcapil )
a. Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten
gunung kidul untuk pemenuhan hak anak untuk
memperoleh identitas dalam bentuk akta kelahiran
adalah langkah yang kurang tepat, berdasarkan pasal 28
I ayat 4 Undang-undang dasar 1945 yang mengatakan
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah “ dalam pasal tersebut jelas bahwa
seharusnya kebijakan yang harus dilakukan pemerintah
-
42
dalah hal pemenuhan hak asasi manusia ialah
kebijakan-kebijakan dimana pemerintah dituntut aktif .
Berdasarkan hasil penelitian berupa kebijakan-
kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten
gunung kidul dalam pemenuhan hak anak atas identitas
berupa akta kelahiran mencerminkan bahwa rakyat
yang dituntut aktif dalam melakukan pemenuhan hak
tersebut. Contohnya dalam kebijakan pelayanan reguler
dimana rakyat yang harus datang kepada pemerintah
untuk mengurus pembuatan akta kelahiran. Dari
kebijakan tersebut jelas bahwa penerapan pasal 28 I
ayat 4 yang mengatakan negara harus aktif dalam
pemenuhan hak asasi manusia belum dilakukan
sepenuhnya.
b. Selanjutnya adalah masih berkaitan dengan kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten gunung
kidul dalam menyelesaikan proses yang sulit dalam
pembuatan akta kelahiran, Pak sunardi seorang
masyarakat kecamatan wonosari kabupaten gunung
kidul yang memiliki anak berusia 17 tahun yang belum
memiliki akta kelahiran tidak membuatkan akta bagi
anaknya karna pengalaman beliau dalam membuatkan
akta kepada anak pertamannya yang berusia 28 tahun
-
43
mengalami proses yang sulit dan biaya yang mahal,
dalam dalam wawancara penulis pa sunardi
mengatakan dalam pembuatan akta tersebut memakan
waktu selama 8 minggu dengan biaya sekitar 500 ribu
rupiah dan biaya tersebut hanya dalam pembuatan
putusan pengadilan belum sampai keluarnya akta
kelahiran selain itu beliau mengaku tidak tau apa
rincian uang yang beliau kasih, berdasarkan informasi
ini jelas bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan
yang efektif dalam mengatasi masalah proses yang sulit
dalam pembuatan akta kelahiran karna masyrakat masih
di repotkan dalam memperoleh akta kelahiran sebagai
hak konstitusional untuk anak.
c. Yang berikutnya ialah kebijakan pemerintah dalam
memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang
pentingnya akta kelahiran guna menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran
bagi anak mereka , berdasarkan wawancara penulis
dengan Harry selaku kepala dukuh tawar sari yang
sudah menjabat selama 3 tahun , haryanto selaku ketua
RT 06 sudah menjabat selama 3 tahun , suhardi selaku
ketua RT 08 yang sudah menjabat selama 8 tahun , dan
Irianto sudah menjabat selama 2 tahun sebagai ketua
-
44
RW 18 dukuh tawarsari kacamatan wonosari kabupaten
gunung kidul mengatakan bahwa mereka selama
menjabat belum pernah sama sekali mendapatkan
sosialisai tentang pentingnya akta kelahiran dan mereka
juga belum ada menerima kebijakan-kebijakan yang
sudah dibuat oleh pemerintah kabupateng Gunung
Kidul.
Berdasarkan dari infomasi diatas jelas bahwa disini
pemerintah tidak aktif dalam melakukan pembuatan akta
kelahiran dan konsep Perlindungan hukum tidak terlihat dari
kebijakan yang dilakukan pemerintah terbukti dari masyarakat
yang mengatakan belum adanya kebijakan yang mereka terima
dari pemerintah kabupaten Gunung Kidul ( Disdukcapil ).