BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam suatu penelitian kaitan antara landasan teori dan fakta empirik sangat penting.

Menghindari kesalahan pengertian dalam pemahaman dan untuk memperoleh kesatuan

pandangan terhadap beberapa istilah, maka dalam bab II ini akan mengemukakan beberapa hal

yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian, secara rinci sebagai berikut :

2.1.Konsep Koperasi

Pengertian koperasi secara umum adalah “suatu badan yang merupakan organisasi

ekonomi dengan ciri-ciri khusus”. Menurut Entri Sulistari (2010:16) “Koperasi adalah suatu

badan kerjasama yang bergerak dibidang ekonomi, yang anggota-anggotanya adalah orang-orang

atau badan-badan hukum koperasi yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak dan

kewajiban melakukan suatu usaha atau lebih, untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.”

Menurut bab I Pasal I UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 (1)

menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran

orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Pasal 33

menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional

maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Penjelasan diatas, nampak bahwa

koperasi memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian nasional.

2.2. Jenis-Jenis Koperasi

Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan (Drs. Subandi,

M.M., 2009:35) sebagai berikut :

a. Koperasi Simpan Pinjam

Adalah Koperasi yang melayani penyediaan jasa penyimpanan uang (tabungan) dan

jasa peminjaman uang (kredit).

b. Koperasi Konsumsi

Adalah Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi

yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

c. Koperasi Produksi

Adalah Koperasiyang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang

jadi atau setengah jadi.

d. Koperasi Pemasaran

Adalah Koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam

memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka koperasi simpan pinjam dalam pemahamannya

melayani jasa penyimpanan dan peminjaman uang atau yang disebut dengan kredit. Dengan

demikian koperasi simpan pinjam tersebut dapat membantu para anggotanya dalam memasarkan

barang-barang yang dihasilkan dengan menyediakan suatu pinjaman ke pada calon nasabah yang

ada.

2.3. Koperasi Simpan Pinjam

Dalam bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

tentang Pelaksanaan Kegiataan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi disebutkan bahwa

pengertian koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan

pinjam. Sedangkan pelaksanaan simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya

( Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 ). Dengan demikian,

koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan dalam bentuk koperasi yang

melayani penyediaan jasa penyimpanan uang ( tabungan ) dan jasa penyimpanan uang ( kredit ).

Tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam sama dengan tujuan koperasi pada umumnya, yaitu

menyejahterakan anggotanya. Sedangkan dari segi mekanisme kerjanya koperasi simpan pinjam

merupakan lemabaga keuangan non bank.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam

dalam penelitian ini adalah Koperasi “ Artha Prima” yang kegiatan usahanya memberikan jasa

penyimpanan uang ( tabungan ) dan memberikan kredit bagi nasabah atau anggota yang

membutuhkan dengan syarat yang mudah.

2.4. Konsep Kredit atau Pinjaman

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah peneyediaan uang

atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atas kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kredit. Menurut asal mulanya

kata kredit berasal dari Bahasa Yunani “ credere” yang artinya kepercayaan atau kombinasi dari

Bahasa Latin “credo” yang berarti saya percaya dan yang merupakan kombinasi dari Bahasa

Sangsekerta “cred” yang berarti kepercayaan dan Bahasa Latin “do” yang berarti saya

tempatkan. Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah dia percaya kepada si

penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan disalurkannya pasti akan

dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi si penerima kredit merupakan kewajiban

untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

2.5. Unsur-Unsur Kredit

Sedangkan menurut Kasmir ( 2001: 94-95 ), pengertian kredit jika dilihat secara utuh

mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan ( berupa

uang, barang atau jasa ) akan benar- benar diterima kembali dimasa tertentu atau dimasa

yang akan datang.

b) Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c) Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah di sepakati bisa berbentuk jangka

pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d) Resiko, adanya suatu tengang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak

tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar

pula resiko nya dan sebaliknya dan reskio ini menjadi tanggungan bank.

e) Balas jasa atau bunga. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa

tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka pemberian kredit merupakan bagian dari asas

kepercayaan yang diberikan pihak koperasi kepada calon nasabah guna untuk menawarkan

pemberian kredit tersebut. Dan juga pemberian dapat dilakukan dengan langkah-langakah atau

syarat yang sudah di sepakatin bersama baik itu dari kepercayaan. Kesepakatan, jangka waktu,

resiko, dan juga balas jasa atau bunga sudah ditentukan.

2.6. Fungsi Kredit

Dalam sebuah sistem perekonomian, kredit memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi

strategis kredit ditunjukkan dalam fungsi ( Kasmir, 2001:97 ) sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya jika uang hanya di simpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu

yang berguna.

b. Meningkatkan predaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke

wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh

kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang

yang tidak berguna menjadi berguna.

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Kredit dapat dikaitkan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit

yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

e. Menimbulkan kegairahaan berusaha.

Setiap manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu

berusaha memenuhi kebutuhannya.

f. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Para usahawan yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan

usahanya.

Sebagai suatu jenis usaha, kredit mempunyai beberapa tujuan yang dapat disampaikan

antara lain sebagai berikut :

a. Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi

kesulitan pembiayaan dan meningtkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan.

b. Sedangkan bagi koperasi sendiri juga diharapkan melalui pemberian kredit akan

menghasilkan pendapatan bunga sebagai ganti harga dari pinjaman itu sendiri.

c. Semakin banyak nya kredit yang disalurkan maka peningkatan pembangunan

pemerintah di berbagai sektor semakin baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan fungsi kreditdalam

penelitian ini adalah manfaat yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam“Artha Mulia” untuk

pihak Koperasi yang bersangkutan, nasabah atau anggota dan Pemerintah.

2.7. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan koperasi untuk menutupi kerugian jika

mengingat pemimjam mengalami kemacetan atau kendala dalam proses pengembalian kredit.

Dengan menutup kredit macet dengan jaminan tersebut, maka Koperasi dengan jaminan kredit

relatif akan lebih aman.

Menuru Kasmir ( 2001:02 ) jaminan yang dapat digunakan oleh calon peminjam adalah :

1. Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti

tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan lainnya.

b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang

dijadikan jaminan seperti; sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan lainnya.

c. Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit

tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung

resikonya.

2. Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah kredit yang diberikan bukan dengan

jaminan barang tertentu. Kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek

usahanya atau pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Kredit yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam “ARTHA PRIMA” perlu

dijaga keamanannya sehingga perlu jaminan dalam pemberian kredit, untuk mengantisipasi

terjadinya kredit macet. Jaminan kredit yang diperlukan dalam pemberian kredit oleh

Koperasi Simpan Pinjam “ ARTHA PRIMA” Kota Salatiga adalah :

a. Jaminan benda berwujud, seperti kendaraan bermotor dan emas

b. Jaminan benda tidak berwujud, seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah dan BPKB.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan jaminan kredit dalam

penelitian ini adalah benda berwujud atau benda tidak berwujud yang diberikan oleh nasabah

atau anggota kepada KSP ARTHA PRIMA untuk melindungi dana yang disalurkan dari

terjadinya kredit macet.

2.8. Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Calon nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman diharuskan memenuhi

persyaratan yang harus dipenuhi, koperasi akan memberikan penilaian apakah calon nasabah

atau anggota tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kredit dengan menggunakan analisis

5C,7P dan 3R. Analisis kredit adalah fungsi untuk memberikan penilaian kredit berdasarkan

norma yang berlaku di dalam per kreditan yang sehat dibandingkan dengan fakta calon

peminjam.

Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 5C menurut Kasmir (

2001:104 ) adalah :

a. Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan di

berikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar

belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

bersifat latar belakang pribadi.

b. Capasity

Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

c. Capital

Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan ( neraca

dan laporan rugi laba ) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas,

solfadilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

d. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah,

maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik

sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta

prospek usaha yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang

baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 7P menurut Kasmir (

2001:106 ) adalah :

1. Personality

Menilai calon peminjam dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya.

2. Party

Mengklasifikasikan peminjam kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-

golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Perpose

Mengetahui tujuan calon peminjam dalam mengambil kredit.

4. Prospect

Menilai usaha calon peminjam dimasa yang akan datang menguntungkan atau

tidak.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana calon peminjam mengembalikan kredit yang

telah diambil.

6. Profitability

Menganalisis bagaimana kemampuan calon peminjam dalam mencari laba.

7. Protection

Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Penilaian pemberian kredit dengan metode analisis dengan 3R (https: shelmi.

Wordpress.com/2009/05/24/klasifikasi-kredit/) adalah :

1. Return (hasil yang dicapai)

Return disini dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh

perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh pihak KSP. Dapat pula

diartikan keuntungan yang akan diperoleh KSP apabila memberikan kredit

kepada pemohon.

2. Repayment (pembayaran kembali)

Dalam hal ini KSP harus menilai berapa lama nasabah dapat membayar

kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali

(repayment capacity), dan apakah kredit harus diangsur/dicicil/atau dilunasi

sekaligus diakhir periode.

3. Risk bearing ability (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana

nasabah mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang

tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan metode penilaian

pemberian kredit dalam penelitian ini adalah cara-cara yang digunakan oleh Koperasi Simpan

Pinjam “ARTHA PRIMA” untuk menilai calon peminjam yang mengajukan kredit, bahwa kredit

yang diberikan akan benar-benar kembali.

2.9. Konsep Sistem

Pengertian sistem menurut Drs. Ibnu Syamsi, S.U. (2004:16) adalah sekumpulan kegiatan

yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dan berproses untuk

mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut yang merupakan subsistem adalah

prosedur, antara prosedur yang satu dengan prosedur yang lain dalam satu sistem itu saling

berkaitan. Sedangkan metode ini merupakan komponen dari prosedur. Semuanya merupakan

proses yang berkaitan satu dengan lainnya menuju kearah sasaran, maksud atau tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan sistem dalam penelitian ini

adalah tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar pengajuan kredit diproses oleh

pihak koperasi sehingga pengajuan kredit bisa disetujui dan dicairkan.

2.10. Risiko Kredit

Menurut Drs. H. Masyud Ali, M.Ba, MM (2006:199) Risiko kredit adalah risiko yang

kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang

diberikan bank kepada debitur. Artinya setiap saat bila terdapat peminjam atau debitur yang tidak

melunasi kembali pinjamannya dan membayar bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya maka

koperasi sedang berhadap dengan resiko kredit.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan resiko kredit

dalam penelitian ini adalah tanggungan yang harus diterima oleh pihak koperasi karena

ketidakmampuan nasabah atau anggota dalam pengembalian kredit.

2.11. Prosedur Pemberian Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum dilakukan (Kasmir,

2001:110) sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan dilampiri berkas-berkas yang

dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai

persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam secara langsung untuk meyakinkan

apakah berkas-berkas yang diajukan telah sesuai dan lengkap.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meminjam berbagai objek yang

akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada

saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Merupakan penentuan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan Akad Kredit

Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit maka sebelum kredit dicairkan terlebih

dahulu pemohon kredit menandatangani akad kredit.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan

membuka tabungan di bank atau koperasi yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit dan dapat diambil

sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan prosedur pemberian kredit

dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dan persyaratan yang diberlakukan oleh KSP

ARTHA PRIMA dalam pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai

dengan pencairan kredit yang diminta.

2.12. Sistem Pengendalian Kredit

Sistem pengendalian kredit dalam penelitian ini adalah suatu sistem yang terdiri dari

sistem prosedur dan sistem metode digunakan oleh pihak KSP ARTHA PRIMA kota Salatiga

untuk mencegah atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan atau

telah terjadi, akibat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pokok pinjaman.

2.13. Faktor-faktor penyebab dan Pengendalian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2001:115) Faktor-faktor penyebab kredit macet antara lain:

1. Pihak koperasi

Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya

terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak debitur

sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak bermaksud

membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet.

- Adanya unsur tidak sengaja, si debitur mau membayar akan tetapi tidak

mampu. Kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Pengendalian terhadap kredit macet menurut Kasmir (2001:103) perlu dilakukan

beberapa hal, antara lain:

1. Rescheduling, yaitu dengan menggunakan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini debitur atau peminjam diberikan keringanan dalam masalah jangka

waktu kredit.

b. Memperpanjang waktu angsuran

Yaitu dengan memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.

2. Reconditioning, yaitu mengubah berbagai persyaratan yang ada dengan cara:

a. Kapitalisasi bunga yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, jadi hanya bunga yang

dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar

seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga, dengan penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih

meringankan beban masalah.

d. Pembebasan bunga

3. Restructuring, yaitu dengan menggunakan cara:

a. Menambah jumlah kredit.

b. Menambah equity yaitu dengan menyetor uang dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

5. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah tidak benar-benar

punya etikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-

hutangnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang dimaksud dengan faktor-faktor penyebab

kredit dalam penelitian ini adalah kredit macet yang disebabkan oleh kecerobohan dari pihak

koperasi itu sendiri atau dari pihak nasabah.

2.14. Pengendalian Risiko Preventiv dan Kuratif

Menurut Djojosoedarsono Soeisno (1999:57) mengendalikan secara preventif adalah

menghindari harta, orang atau kegiatan dari explosure terhadapr resiko dengan jalan:

a. Menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau menghentikan kegiatan begitu

kemudian diketahui mengandung resiko.

b. Menolak memiliki atau menolak kegiatan itu walau hanya sementara.

Menanggulangi kerugian yang sudah terjadi (kuratif) adalah usaha-usaha yang dilakukan

untuk memperkecil atau mengurangi keparahan bila suatu resiko atau kerugian memang terjadi.

2.15. Hasil Penelitian Terdahulu

Pingky Indraswari (2011) melakukan penelitian tentang pengendalian kredit modal usaha

study kasus pada BPR Kridaharta Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua

langkah tidak dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan yang kurang dari pihak bank setelah kredit dicairkan untuk memantau

perkembangan usaha debitur agar tidak terjadi penunggakan dalam pembayaran kredit.

b. Analisis kredit sebelum dicairkan, pihak bank kurang teliti menganalisis kondisi dari

debitur, sehingga adanya kesalahan pencairan kredit yang diberikan.

2.16. Kerangka Berpikir

Koperasi Simpan Pinjam ARTHA PRIMA merupakan badan usaha yang harus dikelola

secara profesional. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pengendalian

kredit, yang digunakan untuk mengantisipasi, terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet.

Sistem pengendalian kredit terdiri dari 2 komponen yaitu:

a. Prosedur

1. Pengajuan berkas-berkas

2. Penyelidikan berkas pinjaman

3. Wawancara I

4. On the spot

5. Wawancara II

6. Keputusan kredit

PROSEDUR

METODE

Sistem Pengendalian

Kredit

7. Pendapatan akad kredit atau perjanjian lainnya

8. Realisasi kredit

9. Penyaluran atau penarikan dana

b. Metode

1. Proses pengajuan kredit

2. Pengelompokkan jenis pinjaman

3. Penilaian kelayakan

4. Proses pencairan kredit

5. Pengawasan terhadap kredit

6. Pengendalian jaminan kredit

7. Analisis gejala terjadinya kredit macet

8. Pengelolaan terhadap resiko

9. Penggolongan kualitas terhadap terjadinya kredit macet

10. Menghilangkan atas kerugian yang telah terjadi

Berdasarkan data yang diperoleh penggolongan sistem pengendalian kredit sebagai berikut:

1. Baik

Sistem pengendalian baik jika prosedur (langkah-langkah dan persyaratan) yang

dilakukan KSP ARTHA PRIMA dalam pemberian kredit dan ke 10 metode pengendalian

berjalan dengan baik sehingga tidak ada nasabah yang tidak sanggup mengembalikan

pinjaman.

2. Cukup baik

Sistem pengendalian cukup baik jika prosedur (langkah-langkah dan persyaratan) yang

dilakukan KSP ARTHA PRIMA dalam pemberian kredit dan ke 10 metode pengendalian

terdapat kendala tetapi masih bisa diatasi sehingga berjalan kurang lancar.

3. Tidak baik

Sistem pengendalian tidak baik jika prosedur (langkah-langkah dan persyaratan

yang dilakukan KSP ARTHA PRIMA dalam pemberian kredit dan ke 10 metode

pengendalian terdapat kendala yang tidak bisa diatasi sehingga terjadi kredit

macet.