BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pajakrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28199/3/Chapter...

7

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani dalam R. Santoso

Brotodihardjo, S.H. (2003: 3) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

B. Konsep Dasar Perpajakan Indonesia

Beberapa pengertian dan konsep dasar perpajakan di Indonesia yang relevan

dengan topik skripsi yang akan dikaji, akan diuraikan di bawah ini.

1. Ketentuan Umum Perpajakan

a. Definisi-definisi dalam Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 pengertian-

pengertian dari beberapa hal yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan antara lain:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Universitas Sumatera Utara

8

Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim atau tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 1 ayat 10 pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau

pembayaran pajak, obyek pajak, dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan

kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (1995: 23) Fungsi SPT dapat dilihat dari Wajib Pajak,

dan pemotong/pemungut pajak sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah

akhir masa pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir

tahun pajak.

c. Kewajiban Pembukuan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembukuan

sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (1995: 27), yaitu:


9

1. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya.

2. Diselenggarakan di Indonesia. 3. Menggunakan huruf latin dan angka arab. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah atau mata uang asing yang diizinkan

oleh Menteri Keuangan. 5. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri

Keuangan. 6. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan metode accrual basis

atau cash basis. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

d. Pemeriksaan

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,

dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang

masih harus dibayar.”

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat

terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun anggaran atau tahun

pajak, dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.


10

3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

4. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Dengan diterbitkannya SKPKB tersebut maka terhadap Wajib Pajak akan

dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) dan

(3) sebagai berikut:

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

2. Jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, c, dan d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak. b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang

dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang dibayar.

c. 100% dari PPN barang dan jasa PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.

2.Undang-Undang Pajak Penghasilan

a. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 2,

yang menjadi subyek pajak adalah:

1. a. orang pribadi b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak 2. Badan 3. Bentuk Usaha Tetap

b. Obyek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2000, yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah: “ Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,


11

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam

pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang

dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

c. PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (1995: 87) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan .

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000,

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima

atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan;

c) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;

d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

e) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

d.PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (1995: 131), pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

adalah:


12

merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri, pajak, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam Pasal 23 ayat (1), tarif dan obyek pajak penghasilan Pasal 23 dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: a. Dividen b. Bunga c. Royalti d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 2. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final

atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi; 3. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

e. PPh Pasal 25/29

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.

Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak

terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun

pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1), besarnya angsuran pajak

dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap

bulan adalah:


13

sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan

Pasal 23 serta pajak penghasilann yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22; dan

b. Pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang diluar negeri yang boleh

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

C. Konsep Pengakuan Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang masih harus dibayar

perusahaan, terlebih dahulu diketahui besarnya laba perusahaan (laba akuntansi).

Laba akuntansi diperoleh dari mengurangi penghasilan dengan beban.

Pengertian penghasilan menurut Standard Akuntansi Keuangan (1995:231)

adalah: peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam

bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman

modal.

Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun

keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas

perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan,

penghasilan jasa (fee), bunga, dividen, royalty dan sewa.


14

Menurut FASB, sebagaimana dikutip oleh Smith dan Skousen (1992: 119),

pendapatan didefinisikan sebagai berikut:

Arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya (atau kombinasi dari keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.

Sedangkan menurut PSAK (1995: 06), pendapatan adalah arus masuk

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama

satu tahun periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas, yang tidak

berasal dari kontribusi penanaman modal.

2. Pengakuan Pendapatan

Dalam mengakui suatu pendapatan menurut Smith Skousen (1992: 120),

yaitu: suatu aturan pengakuan pendapatan umum yang telah berkembang

menetapkan bahwa pendapatan harus dicatat bilamana dipenuhi dua kondisi sebagai

berikut:

1) Proses laba telah selesai atau sebenarnya demikian

2) Telah terjadi suatu pertukaran.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan

barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual

telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode waktu yang


15

disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu

periode atau selama lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan

bunga, royalty dan dividen.

Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah

terutang kepada perusahaan.

Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang

perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak

komputer.

Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan

proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya

ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva

tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Menurut IAI (1995: 13) Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila

seluruh kondisi berikut dipenuhi:

a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;

b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal; d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan

transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan

transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Menurut PSAK (1995: 19), bila suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa

dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut


16

harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal

neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi

berikut ini dipenuhi :

a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi

tersebut akan diperoleh perusahaan; c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat

diukur dengan andal; d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk

menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Menurut Gunadi (1998: 135,137-139), dalam ketentuan perpajakan tidak ada

ketentuan yang mengatur secara rinci saat pengakuan penghasilan (untuk keperluan

penghitungan obyek pajak). Oleh karena akan sangat membantu untuk melihat

kebiasaan yang berlaku dalam praktek akunting komersial.

Ketentuan pajak penghasilan menyatakan pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Istilah “diterima” terlihat lebih menunjuk kepada penerimaan atau realisasi penghasilan, sedangkan istilah “diperoleh” tampaknya menunjuk kepada pengakuan (rekognisi) penghasilan. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan (yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak) berdasarkan akrual dan kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Hak untuk menerima sejumlah imbalan (uang) dari pemberian jasa (atau dari penjualan barang) sudah diakui sebagai penghasilan menurut metode akrual karena terjadi realisasi transaksi. Menurut metode kas hak untuk menerima itu belum diakui sebagai penghasilan karena belum terjadi realisasi (pembayaran) dari hak tersebut. Belum diterimanya pembayaran menimbulkan resiko kolektibilitas yang perlu ditampung dalam penentuan saat pengakuan penghasilan. Sehubungan dengan penghitungan penghasilan kena pajak, metode kas dapat dipakai untuk menggeser penghasilan dari satu tahun ke lain tahun untuk memperoleh penghematan pajak. Untuk menetralisasikan hal itu, ketentuan perpajakan menyatakan untuk keperluan perpajakan metode kas basis harus dimodifikasi sebagai berikut: 1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi

seluruh penjualan, baik yang tunai maupun bukan. Dengan kata lain, untuk penjualan dipakai metode akrual. Demikian juga dalam


17

menghitung harga pokok penjualan harus dikaitkan dengan jumlah yang terjual itu (proper matching);

2. Pengeluaran untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak-hak yang dapat diamortisasi harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui depresiasi dan amortisasi.

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan telah

penulis sebutkan di depan pada obyek pajak penghasilan. Pengertian tersebut

(penghasilan sebagai obyek pajak dalam ketentuan perpajakan) menganut konsep

basis yang luas (broad base). Untuk menjelaskan pengertian itu, UU No. 17 Tahun

2000 Pasal 4 ayat (1) memberi contoh-contoh kategori penghasilan yang merupakan

obyek pajak sebagai berikut:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. c. Laba usaha. d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang; g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. Royalty; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;


18

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. premi asuransi; o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh (2000: 267-269) juga menyebutkan yang

tidak termasuk sebagai penghasilan (obyek pajak) adalah:

a. 1)bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. warisan; c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;


19

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;

j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 1. merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Pasal 4 ayat (2) UU PPh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk

mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus di luar yang diatur dalam Pasal 4 ayat

(1) yang dikenal dengan PPh final sebagaimana dikemukakan Erly Suandy (2000:

261). Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final terdiri dari:

a. transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri 0,6% x nilai transaksi atau 0,1% x jumlah bruto untuk saham biasa.

b. Hadiah undian, 25% x jumlah bruto. c. Bunga deposito/ tabungan, jasa giro, 20% x nilai penghasilan bruto. d. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak real

estate, 2% x nilai penjualan RS dan 5% x nilai penjualan lainnya. e. Penghasilan sewa atas tanah/bangunan, orang pribadi dan badan, 10%

x nilai sewa. f. Penghasilan pelayaran dalam negeri, 1,2% x peredaran bruto. g. Pelayaran penerbangan luar negeri, 2,64% x peredaran. h. Penghasilan dan jasa konstruksi dan konsultan selain konsultan pajak

dan konsultan hukum, pajaknya sebesar 2% x nilai jasa konstruksi yang diterima, 4% x nilai jasa konsultan.

Penghasilan yang dikecualikan dari obyek pajak dan penghasilan yang pajaknya dikenakan final tidak perlu lagi dilaporkan dalam SPT PPh Badan.


20

D. Konsep Pengakuan Beban

1. Definisi Beban

Menurut Smith Skousen (1992: 122-123), bahwa beban memiliki definisi

sebagai berikut, yaitu:

Arus keluar atau penggunaan harta lainnya atau terjadinya hutang (atau kombinasi dari keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut.

Sedangkan menurut kerangka dasar penyusunan laporan keuangan yang

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK (1995: 70.b), disebutkan

bahwa “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang

mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada

penanam modal.

Dalam akuntansi ada dua istilah yang biasa dipakai untuk mengurangi

penghasilan suatu perusahaan di dalam penghitungan laba ruginya, yaitu biaya yang

biasa disebut cost dan expense yang biasa diistilahkan menjadi beban. Pada dasarnya

biaya (cost) tidaklah sama dengan beban (expense).

Yang dimaksud dengan biaya adalah suatu pengorbanan dari sumber-sumber

yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini

untuk memperoleh barang dan jasa sepanjang belum habis masa manfaatnya dalam

usaha untuk memperoleh penghasilan.

Defenisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, antara lain: penyusutan, gaji dan lain-


21

lain. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti

kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada

hakikatnya tidak berbeda dengan beban lain. Kerugian dapat timbul misalnya dari

bencana kebakaran, banjir dan juga pelepasan aktiva tidak lancar perusahaan.

2. Pengakuan Beban

Pengakuan beban menurut PSAK (1995: 94) yaitu:

Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva.

Menurut Gunadi (1998: 155-156):

Pengaitan (matching) beban dengan penghasilan merupakan masalah yang cukup rumit. Dalam praktek terdapat tiga pendekatan pengaitan biaya dengan penghasilan,yaitu (1) sebab akibat (kausalitas); (2) alokasi sitematis dan rasional; (3) pengakuan segera. Dalam praktek akuntansi komersil semua biaya termasuk kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto(net income). Tergantung dari konsep laporan penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian dapat dibedakan menjadi: 1. Konsep penghasilan inklusif dengan mengurangkan semuanya dalam

penghitungan neto. 2. Konsep penghasilan operasi sekarang dengan membebankan

keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya kepada saldo laba (ditahan) ketimbang penghasilan (tahun berjalan).

Berbeda dengan kedua konsep itu, untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selain tidak membuat garis pemisah antara hal yang biasa dan luar biasa, untuk tujuan pajak, koreksi biaya dapat dilakukan dalam tahun yang sama langsung ke rugi laba.

Secara umum, sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat

(1) huruf a (2000: 271), biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

adalah:


22

biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.

Biaya-biaya ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh

dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya,

pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan

usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

merupakan obyek pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek

pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Selain ada atau tidaknya hubungan (langsung) antara biaya atau

pengeluaran dan penghasilan menentukan dapat tidaknya biaya dikurangkan dari

penghasilan (direct matching), beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi menurut

Gunadi (1998: 156) yaitu:

1. Penghasilan yang diperoleh atau diterima sehubungan dengan biaya dimaksud harus merupakan penghasilan kena pajak

2. Kalau penghasilan itu dikenakan pajak maka pemajakan akan bersifat final atau tidak final.

Berbeda dengan akuntansi komersial untuk tujuan penghitungan penghasilan

kena pajak tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Menurut Gunadi (1998: 160) ada lima persyaratan umum agar

pengeluaran perusahaan dapat dibiayakan, antara lain yaitu:

1. biaya bukan termasuk pengeluaran yang secara eksplisit tidak diperkenankan untuk dikurangkan oleh ketentuan perpajakan

2. biaya harus dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (kena pajak)


23

3. biaya bukan untuk keperluan pribadi atau sebagai pemakaian penghasilan

4. biaya bukan merupakan pengeluaran kapital 5. jumlah biaya wajar.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh 2000 (2000: 271-272), besarnya

penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

dikurangi:

a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;

b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. kerugian karen penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia; g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan; h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri

atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan 4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak.

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat

dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa


24

manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari

1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun

merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi

dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.

Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun,

pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan

harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERWUJUD

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam

Ayat (1) Ayat (2) I. Bukan Bangunan

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25 %

12,5 % 6,25 %

5 %

50 % 25 %

12,5 % 10 %

II. Bangunan Permanen Tidak Permanen

20 tahun 10 tahun

5 % 10 %

Sumber: Undang–undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, Jakarta: CV Eko Jaya, hal 277

Sedangkan untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi

ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harta Tak Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Amortisasi berdasarkan metode

Garis Lurus Saldo Menurun

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

25 % 12,5 % 6,25 %

5 %

50 % 25 %

12,5 % 10 %

Sumber: Undang –Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000, Jakarta: CV Eko Jaya, hal 277


25

Penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk

harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun

selesainya pengerjaan harta tersebut.

Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas

penghasilan bruto (sebagaimana Pasal 6 ayat (1)) di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No.

17 Tahun 2000 (2000: 390-391) juga menyebutkan biaya-biaya yang tidak boleh

menjadi pengurang penghasilan yaitu:

a. Pembagian laba, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuka natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan; h. Pajak Penghasilan; i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.


26

E. Perencanaan Pajak Penghasilan

1. Pengertian

Menurut Mardiasmo (1996: 276), perencanaan pajak adalah salah satu fungsi

manajemen pajak yakni mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal

yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak.

Menghindari pajak (Tax avoidance) merupakan usaha pengurangan

(penghematan) pajak namun tetap mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan, seperti

memanfaatkan pengecualian, potongan/biaya yang diperkenankan dan memanfaatkan

hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Bukan sebaliknya melakukan pengurangan pajak dengan cara penggelapan

pajak (tax evasion) yaitu penghematan/pengurangan pajak dengan jalan melanggar

peraturan perpajakan, seperti memberikan data keuangan yang palsu atau

menyembunyikan data.

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Mardiasmo (1996: 277), perencanaan pajak pada prinsipnya adalah

sebagai berikut:

a. Penghematan kas keluar: perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan;

b. Mengatur aliran kas (cash flow): perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Prinsip Perencanaan Pajak

Untuk menghemat pajak yang merupakan beban bagi perusahaan dapat

dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut sebagaimana dikemukakan

Mardiasmo (1996: 277):


27

a. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.

c. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan pengggunaan tarif pajak dan potensi penghasilan.

d. Menyebar penghasilan ke beberapa tahun untuk menghindari pengenaan tarif pajak tertinggi.

4. Jenis Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2003: 116), jenis perencanaan pajak bisa

dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Perencanaan pajak domestik nasional (nasional tax planning)

b. Perencanaan pajak internasional (international tax planning).

Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang

domestik, tetapi kalau perencanaan pajak internasional disamping undang-undang

domestik juga harus memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak (tax treaty)

dari negara-negara yang terlibat.

5. Perencanaan Pajak Untuk Mengestimasikan Beban Pajak

Penyusunan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak

(penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal supaya

dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan

pajak menganut prinsip the least and the latest, yaitu membayar dalam jumlah

seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-

undang dan peraturan pajak.

6. Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan

Menurut Erly Suandy (2003:128), strategi yang dapat digunakan untuk

mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan adalah:

1. Penilaian alternatif dasar pembukuan


28

Seperti halnya akuntansi, dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah basis akrual (accrual basis) dan basis kas yang dimodifikasi (modified cash basis). Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan pada basis cash, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Basis kas yang dimodifikasi dalam rangka menghitung PPh Badan sebagai berikut:

a. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

b. Biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayar.

c. Dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya yang boleh dibebankan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.

Sebagai contoh, PT Sijabut Teing yang bergerak di bidang dagang

mengunakan metode basis kas dalam mengakui pendapatan, artinya hanya

mengakui penjualan yang telah dilunasi. Jumlah penjualan barang tahun

2002 sebesar Rp 100.000.000,00, namun yang dilunasi baru 90%.

Sehingga PT Sijabut Teing hanya membukukan penjualan sebesar Rp

90.000.000,00. Menurut UU Pajak seharusnya PT Sijabut Teing

menghitung jumlah penjualan dalam satu periode yang meliputi seluruh

penjualan baik tunai maupun bukan, yaitu sebesar Rp 100.000.000,00.

2. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan

karyawan

Peluang melakukan efisiensi PPh Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut: 1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (tax

income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin


29

memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

2. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak termasuk obyek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Misalnya, seharusnya PKP tahun 2002 PT Caraka sebesar Rp

500.000.000,00 sehingga PPh seharusnya sebesar Rp 132.500.000,00.

Namun perusahaan mengambil kebijakan untuk menaikkan penghasilan

setiap karyawannya hampir 50% dari gaji mereka. Untuk hal tersebut

perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp 150.000.000,00. Dengan

adanya kebijakan tersebut maka PKP PT Caraka menurun menjadi Rp

350.000.000,00 yang berarti pula terdapat penghematan pajak sebesar Rp

45.000.000,00. Penghematan ini tentu dialokasi untuk membiayai

kebijakan menaikkan gaji tersebut. Dengan demikian sebenarnya

perusahaan hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 105.000.000,00

(sebesar 70% dari total biaya yang diperkenankan) untuk membiayai

pelaksanaan kebijakan kenaikan gaji tersebut. Meskipun perusahaan harus

mengeluarkan lebih banyak dana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut

dibanding dana yang harus dibayar untuk pajak namun perusahaan

memperoleh manfaat yang sangat besar.

3. Pemilihan metode penilaian persediaan


30

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan

pajak terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan

perdagangan. Untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi

perekonomian yang mengalami inflasi dimana harga-harga barang

cenderung naik, maka metode rata-rata (average) akan menghasilkan

harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode

masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga Pokok Penjualan

(HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih

kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

Contoh: Jika perusahaan menggunakan metode LIFO dalam penilaian

persediaan, maka perusahaan tersebut harus mengoreksi metode penilaian

persediaan dengan menggunakan metode rata-rata (average) atau metode

FIFO dan perusahaan harus mengoreksi selisih dari jumlah koreksi

tersebut.

4. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak

berwujud

Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi atas aktiva tidak terwujud yang diakui

oleh fiskus sejak tahun 1995 terdiri dari dua metode, yaitu:

1. metode garis lurus

2. metode garis menurun

Penyusutan/amortisasi dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban

penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan penyusutan/amortisasi

dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar


31

pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Pada saat

umur ekonomis aktiva tersebut habis, maka jumlah akumulasi penyusutan/amortisasi

dari kedua metode ini sama.

Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan

digunakan terlebih dahulu seorang tax planner harus melihat kondisi dari perusahaan

yang bersangkutan. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan

kena pajak sudah mencapai tariff pajak yang tinggi/tertinggi, maka metode saldo

menurun menguntungkan tetapi sebaliknya jika kondisi perusahaan rugi maka lebih

baik memilih metode garis lurus.

5.Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak

(withholding tax)

Selain sebagai pembayar pajak, perusahaan juga sebagai pemotong pajak

terhadap pihak ketiga (withholding tax). Masalah yang seringkali timbul adalah

pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak

memotong withholding tax (misalnya PPh Pasal 23, atas jasa konsultan), maka

perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus

karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax

dimaksud ditambah denda kenaikan atas keterlambatan penyetoran sebesar 100%

dari pokok pajak.

Untuk mengatasinya maka perusahaan me-mark-up nilai transaksi supaya

nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh

Pasal 23 tersebut, maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan

sebagai biaya.


32

Contoh:

Perusahaan menggunakan jasa konsultan untuk membantu pihak manajemen.

Pihak konsultan menentukan fee sebesar Rp 100 juta neto (setelah pajak).

1. Jika perusahaan tidak me-mark-up nilai transaksi maka jumlah uang yang

dikeluarkan untuk transaksi tersebut adalah Rp 100 juta ditambah PPh Pasal 23

sebesar 6% x Rp 100 juta = Rp 6 juta sehingga jumlah uang yang dikeluarkan

adalah Rp 106 juta.

2. Jika perusahaan melakukan mark-up maka:

Nilai transaksi= 100/94 x Rp 100 juta = Rp 106.382.978

PPh Pasal 23= 6% x Rp 106.382.978 = Rp 6.382.978

Namun di sini ada penghematan pajak sebesar Rp 6.382.978 x 30% = Rp

1.914.893. Dengan demikian pembayaran neto untuk transaksi ini adalah sebesar

Rp 104.468.085 (Rp 106.382.978 – Rp 1.914.893)

6.Optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain lump-sum bulanan (PPh

Pasal 25) atas PPh Badan yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan

yang dibayar maupun yang dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final. PPh

yang dapat dikreditkan antara lain: PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang real estate, PPh Pasal 22

atas impor, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, fiskal luar negeri

karyawan (setoran a.n. karyawan q.q. perusahaan berikut NPWP perusahaan), PPh

Pasal 23 bunga dari non bank, royalty, PPh Pasal 24 dipotong di luar negeri).


33

Contoh:

Tahun 2002 data pada PT Citrawan, total pembayaran PPh Pasal 25 adalah

Rp 120.000.000,00, pembayaran PPh Pasal 22 impor sebesar Rp 20.000.000, dan

pembayaran Fiskal Luar Negeri q.q. PT Citrawan adalah Rp 10.000.000. Sedangkan

PPh yang terutang sebesar Rp 200.000.000. Sehingga pajak yang masih harus

dibayar adalah sebagai berikut:

Jumlah PPh yang terutang Rp 200.000.000

PPh yang dipotong/dipungut pihak lain Rp 20.000.000

PPh yang harus dibayar sendiri Rp 180.000.000

PPh yang dibayar sendiri:

PPh Pasal 25 Rp 120.000.000

Fiskal luar negeri Rp 10.000.000

Jumlah Rp 130.000.000

PPh yang kurang dibayar Rp 50.000.000

Artinya jika kita kurang mengoptimalkan pengkreditan pajak

penghasilan yang telah dibayar akan merugikan wajib pajak sendiri.

7. Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN

Sebaiknya perusahaan melakukan rekonsiliasi secara periodik antara rekening-

rekening yang ada di SPT PPh Badan dengan rekening yang ada di SPT PPh Pasal

21, SPT PPh Badan dengan rekening yang ada di SPT PPN, SPT PPh Pasal 21

dengan SPT PPN, jika ada perbedaan segera dapat dilakukan koreksi, hal ini untuk

menghindari pengenaan sanksi perpajakan. Equalisasi dapat dilakukan antara SPT

PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21, dan antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN.


34

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPN berkaitan dengan prosedur

pengecekan yang dilakukan oleh KPP untuk mengecek apakah jumlah omzet penjualan

dalam SPT PPh Badan dengan jumlah omzet menurut SPT PPN bulan Desember tahun

yang bersangkutan sudah sama. Perlu diperhatikan omzet penjualan antara yang

tercantum dalam SPT PPh Badan dengan SPT PPN bisa berbeda. Hal ini dikarenakan:

a. Omzet penjualan yang tercantum dalam SPT PPh Badan lebih besar dari

omzet penjualan SPT PPN karena penjualan untuk SPT PPh Badan

menggunakan asas accrual basis sehingga atas penjualan kredit, jika barang

telah diserahkan maka penjualannya sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT

PPN, penjualan kredit baru dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah

penyerahan barang.

b. Omzet penjualan yang tercantum dalam SPT PPh bisa lebih kecil dari

omzet penjualan di SPT PPN, karena uang muka atas penjualan yang

barangnya belum diserahkan sudah harus dibuat faktur pajaknya, sementara

penjualan tersebut baru dilaporkan setelah penyerahan barang.

Contoh:

Jika omzet dalam SPT PPh Badan Rp 150.000.000,00 maka dalam SPT

PPN bulan Desember tahun yang bersangkutan juga harus sama yaitu Rp

150.000.000,00.

8. Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21

Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21 adalah prosedur

pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta

biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan


35

dengan hubungan kerja, yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21. Dasar pengenaan

pajak ini terdiri dari gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan

penghasilan lain yang diberikan kepada pihak perorangan lainnya yang menjadi

obyek PPh Pasal 21, apakah jumlahnya telah sama antara yang ada dalam SPT PPh

Badan dengan SPT PPh Pasal 21.Contoh: Jika obyek PPh Pasal 21 dalam SPT PPh

Pasal 21 sebesar Rp 100.000.000,00 maka pengurang penghasilan bruto berupa gaji,

upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya juga harus berjumlah Rp

100.000.000,00.

9.Pemberian Natura di Daerah Terpencil

Pemberian natura dan kenikmatan (fringe benefit) di daerah terpencil dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan karyawan

karena bukan obyek PPh Pasal 21. Pemberian natura dan kenikmatan di daerah

terpencil, diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 tanggal 5 Juni 1995.

10. Menghindari Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib

Pajak yang:

1) SPT Lebih Bayar

2) SPT Rugi

3) Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT

4) Terdapat informasi pelanggaran

5) Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Menghindari lebih bayar dengan:

a. Mengajukan pengurangan lump sum PPh Pasal 25,


36

b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor.

11. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan

dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.


BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pajakrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28199/3/Chapter...

Documents

Transcript of BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Pajakrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28199/3/Chapter...