12

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak Politik Perempuan

Secara yuridis formal hak politik perempuan merupakan hak azasi

sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia

Tahun 1948. Pasal 1 intinya adalah bahwa semua orang dilahirkan merdeka

dan mempunyai martabat dan hak-hak yang tidak berbeda. Pasal 7

menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama

dan Pasal 21 menentukan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam

pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun melalui wakil-

wakil yang dipilih secara bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang

sama, untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya.

Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa pemerintah telah meratifikasi

konvesi tentang hak politik perempuan sebagaimana tertuang dalam UU No.

68 Tahun 1958. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa perempuan

berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status yang sama

dengan pria tanpa diskriminasi. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

Azasi Manusia khususnya Pasal 46 secara tegas memberikan jaminan

keterwakilan perempuan. Atas dasar itu semua, kiranya tidak perlu ragu

bahwa perempuan pun juga dijamin hak politiknya. Persoalannya terletak

pada perempuan sendiri mau atau tidak memanfaatkan jaminan hukum ini.

13

Memperhatikan tentang ruang politik yang sudah terbuka bagi kaum

perempuan, maka dapatlah dikatakan perempuan dapat mengimplementasikan

hak politiknya secara terbuka pula. Adanya jaminan mengenai hak politik,

memberikan dampak yang sangat positif bagi pergerakan politik kaum

perempuan. Dalam upaya merepresentasikan hak politik dalam

keterwakilannya, dalam pengambilan keputusan politik, maka yang perlu

untuk dilihat ialah konteks perempuan dan perwakilan politik. Hal ini sangat

perlu untuk dicermati guna memperhatikan lebih jauh tentang aktualisasi

perempuan dalam perwakilan politik yang mereka jalani.1

B. Pengaturan Hak Politik Perempuan

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Jaminan bagi hak berpartisipasi dalam jaringan pemerintah dan

politik di Negara Republik Indonesia, pertama-tama ditetapkan dalam

Pasal 1 ayat (2) UUD 19452. Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-

ketentuan fundamental tentang organisasi dan kebijaksanaan Pemerintah,

sedangkan GBHN merupakan Garis Besar Kebijaksanaan Pemerintah dan

Pembangunan dalam menjalankan ketatalaksanaan pembangunan untuk

1 Utami Santi Wijaya Hesti dkk, Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu

Otonomi ke Pemerdayaan, Penerbit IP4 Lappera Indonesia, Bantul, 2001, h.. 40-41.

2Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar”

14

mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam UUD. Jaminan lainnya

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:3

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum yang di

maksud dalam hal ini meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis,

hukum nasional dan hukum internasional, hukum publik dan hukum

privat yang memberi jaminan hukum bagi berbagai aspek kehidupan

rakyat. Pemerintahan yang dimaksud meliputi bidang pemerintahan

legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lain-lainnya pada tingkat

pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang memberi jaminan

hak partisipasi untuk turut menjalankan pemerintahan sepanjang

memenuhi prasaratan sebagai diatur dalam perundang-undangan.”

Sedangkan dalam pasal 28 D ayat (3) UUD 19454 telah

dikemukakan bahwa adanya persamaan hak bagi setiap warga negara

dalam pemerintahan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengisyaratkan

bahwa adanya jaminan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan untuk

berkiprah dalam dunia politik.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak

azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus

3 Sastriani Siti Hariti, Gender and Politics,Penerbit Pusat Studi Wanita Universitas

Gajah Mada dengan Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, h. 202

4 Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan”

15

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat

kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.5 Hak tersebut

meliputi juga hak politik bagi kaum perempuan yang tercantum pada pasal

46 Undang-undang HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

“Siatem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan

legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif,

harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang

ditentukan”

Di dalam pasal tersebut dicantumkan secara tegas adanya jaminan

keterwakilan perempuan dalam siatem pemilihan umum, kepartaian,

pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang

eksekutif, yudikatif. Hal tersebut mencerminkan adanya perlindungan hak

politik bagi kaum perempuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

diskriminasi.

3. Menurut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu

Kedua undang-undang ini bersifat diskriminatif karena memberikan

perlakuan khusus kepada perempuan dengan mencantumkan kuota 30%

keterwakilan perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen.

Pengaturan Hak Politik perempuan di dalam Undang-Undang Partai

Politik dan Undang-Undang PEMILU terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dan

ayat (5) sedangkan dalam Undang-Undang PEMILU terdapat pada Pasal 8

ayat (2E) dan Pasal 55.

Isi dari Pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

5Pasal 2 Undang-Undang HAM

16

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik berbunyi:

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan

perempuan.”

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik berbunyi:

“Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga

puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”

Pasal 8 ayat (2E) Undang-Undang PEMILU:

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara

pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi

Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”

Sedangkan Pasal 55 berbunyi:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

536memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan

perempuan”

4. Menurut CEDAW

CEDAW sebagai salah satu konvensi keperempuanan internasional

yang bertujuan meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan,

mengakomodir hak-hak terhadap perempuan. Hak-hak tersebut adalah hak

Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan pada Tingkat

Nasional, hak Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan

pada Tingkat Internasional, hak Persamaan dalam Hukum Nasional, Hak

Persamaan dalam Pendidikan, Persamaan dalam Hak Pekerja dan Buruh,

6Daftar bakal calon yang dimaksud dalam Pasal 53 adalah daftar bakal calon anggota

DPR dan DPD.

17

Hak atas Persamaan Kesempatan atas Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan

hak atas Jaminan Keuangan dan Sosial.

Hak politik sebagai salah satu hak perempuan yang dilindungi

dalam CEDAW adalah hak Persamaan dalam Kehidupan Politik dan

Kemasyarakatan pada Tingkat Nasional dan pada tingkat internasional.

Pengaturan mengenai hak politik perempuan dalam CEDAW diatur dalam

Pasal tujuh (7) dan Pasal delapan (8).

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah perlu untuk

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan

politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya

menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki,

hak sebagai berikut”:

a. Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan

referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan badan

yang secara umum dipilih;

b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah

dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan

melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat

pemerintahan;

c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan

perkumpulan-perkumpulan Non-Pemerintah yang berhubungan

dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.”

Pasal 7 menghendaki Negara-negara Pihak untuk melakukan dua

tahapan kegiatan, untuk menciptakan persamaan dalam kehidupan politik

dan kemasyarakatan bagi perempuan. Pertama, Negara-negara harus

menyebarluaskan hak yang telah dijamin berdasarkan Pasal 25 Kovenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan memberi jaminan terhadap

perempuan untuk memberikan suara pada setiap pemilihan umum dan

referendum. Masalah penting bagi perempuan adalah hak untuk

18

memberikan suara secara rahasia. Perempuan yang tidak diijinkan

memberikan suara secara rahasia sering dipaksa untuk memberikan suara

yang sama dengan suami mereka, dan karenanya menghalangi mereka

untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri.

Kedua, Pasal 7 mengakui bahwa walaupun hal ini penting, hak untuk

memilih saja tidaklah cukup untuk menjamin partisipasi yang nyata dan

efektif bagi perempuan dalam proses politik. Oleh sebab itu Pasal ini

menghendaki Negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai

hak untuk dipilih dalam badan-badan publik dan untuk memegang jabatan

publik lainnya dan kedudukan dalam organisasi non-pemerintah.

Kewajiban-kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan memasukkan

perempuan dalam daftar calon pemerintah, affirmative action dan kuota,

dengan menghapus pembatasan berdasarkan gender pada posisi tertentu,

meningkatkan tingkat kenaikan jabatan bagi perempuan, dan

mengembangkan program pemerintah untuk menarik lebih banyak

perempuan ke dalam peran kepemimpinan politik yang punya arti penting

(tidak sekedar nominal).

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa:

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang

tepat untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan

mewakili Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk

berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional,

atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi

apapun.”

19

Walaupun banyak keputusan-keputusan yang berpengaruh langsung

terhadap kehidupan perempuan dibuat di dalam negaranya sendiri,

kecenderungan politik, hukum dan gejala sosial didorong dan diperkuat

pada tingkat internasional. Untuk alasan ini maka pentinglah bahwa

perempuan terwakili secara memadai dalam forum internasional sebagai

anggota delegasi pemerintah dan sebagai pekerja pada organisasi

internasional. Tujuan perwakilan yang setara bagi perempuan dalam

tingkat internasional masih jauh dari kenyataan. Dalam rekomendasi

umum No 8 yang ditetapkan pada sidang ketujuh tahun 1988, Komite

Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

merekomendasikan agar dalam pelaksanaan Pasal 8 Konvensi, Negara-

negara Pihak memberlakukan tindakan khusus yang sementara misalnya

affirmative action dan diskriminasi yang positif sebagaimana dituangkan

dalam pasal 4. Negara-negara juga harus menggunakan pengaruhnya

dalam organisasi internasional untuk memastikan agar perempuan

terwakili secara setara dan memadai.

Jadi, dalam CEDAW secara jelas telah cukup diakomodir tentang

hak-hak politik perempuan, tetapi yang menjadi permasalahan kemudian

adalah negara-negara peratifikasi konvensi CEDAW tidak memberikan

perhatian khusus terhadap hak politik perempuan. Sehingga relisasi dan

perkembangan hak politik perempuan tidak berjalan dengan baik.

20

C. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang Baik

1. Pengertian Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

yang Baik7

Asas-asas pembentukan perundang-undangan adalah suatu pedoman

atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik.

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan

perundang-undangan negara, Burkhardt Krems menyebukannya dengan

istilah staatsliche Rechtssetzung, sehingga pembentukan peraturan itu

menyangkut:

1. Isi peraturan (Inhalt der Regelung)

2. Bentuk dan susunan peraturan (Form der Regelung)

3. Metode pembentukan peraturan(Metodhe der Ausarbeitung der

Regelung); dan

4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (Verfahren der

Ausarbeitung der Regelung).

7 Indrati Maria Farida, Ilmu PerUndang-Undangan, Cet. 13, Penerbit Kanisius (Anggota

IKAPI), 2007, h. 252-253.

21

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka asas bagi pembentukan

peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum

yang berkaitan dengan itu.

Selain itu Paul Scholten mengemukakan bahwa, sebuah asas hukum

(rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (Rechtsregel). Untuk

dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu

umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (of

niets of veel te vell zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui

jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin,

karena itu lebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. Dengan

perkataan lain, asas hukum bukankah hukum, namun hukum tidak akan

dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih

lanjut, adalah menjadi tugas ilmu pengetahan hukum untuk menelusuri dan

mencari asas hukum itu dalam hukum positif.

2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Negara yang Baik Menurut

I.C.van dwr Vlies8

Di dalam bukunya yang berjudul “Het wetsbegrip en beginselen

van behoorlijke regelgeving” I.C van der Vlies membagi asas-asas dalam

pembentukan peraturan negara yang baik (beginselen van behoorlijke

regelgeving) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

8 Ibid., h. 253-254.

22

Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);

2. Asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ);

3. Asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids eginsel);

4. Asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);

5. Asas kosensus (het beginsel van cosensus).

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel

van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek);

2. Asas tentang dapat dikenali (het beginsel van de kenbarheid);

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het

rechtsgelijkhidsbeginsel);

4. Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel);

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (het beginsel

van de individuele rechtsbedeling).

3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Patut

Menurut A. Hamid S. Attamimi9

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan

perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

a. Cita hukum Indonesia

9 Ibid., h. 254-257.

23

b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar

sisitim konstitusi

c. Asas-asas lainnya

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan

yang diberikan oleh:

a. Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila

dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (idee), yang berlaku sebagai

bintang pemandu).

b. Norma fundamental negara yang juga tidak melainkan Pancasila

(sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma).

(1) asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan

Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada

dalam keutamaan hukum (der Primat des Rechts);

(2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang

menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

meliputi juga:

1. Asas tujuan yang jelas;

2. Asas perlunya pengaturan;

24

3. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

4. Asas dapatnya dilaksanakan;

5. Asas dapatnya dikenali;

6. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;

7. Asas kepastian hukum;

8. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal

dan asas material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut

kedalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

1. Asas tujuan yang jelas;

2. Asas perlunya pengaturan;

3. Asas organ/lembaga yang tepat;

4. Asas materi muatan yang tpat;

5. Asas dapatnya dilaksanakan; dan

6. Asas dapat dikenali;

b. Asas-asas material, dengan perincian:

1. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma

Fundamental Negara;

2. Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;

25

3. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem

Konstitusi.

Dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan Indonesia yang patut tersebut, dapat diharapkan terciptanya

perturan perundang-undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan secara

optimal dalam pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia.

4. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik

Menurut Undang-undang No.10 Th.200410

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik seperti

di kemukakan di atas dirumuskan juga dalam Undang-undang No.10 Th.

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya

Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 5:

Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus

berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

d. Dapat dilaksanakan;

10 Ibid., h. 257-264.

26

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

f. Kejelasan rumusan; dan

g. Keterbukaan.

Asas-asas yang dimaksutkan dalam pasal 5 diberikan penjelasannya

dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang

hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa

setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut

dapat dibatalkan demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang

tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan

perundang-undangannya.

d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik

secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

27

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap

peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan

perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi,

serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan,

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan

peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan

Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dirumuskan

dalam Pasal sebagai berikut

Pasal 6

1. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a. Pengayoman;

b. Kemanusiaan;

28

c. Kebangsaan;

d. Kekeluargaan;

e. Kenusantaraan;

f. Bhineka Tunggal Ika;

g. Keadilan;

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

2. Selain asas yang dimasud ayat (1), Peraturan Perundang-undangan

tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan.

Apa yang dimaksutkan dengan asas-asas yang berlaku dalam materi

muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam

penjelasan Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka

menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

29

pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.

c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

Indonesia yang pluralisik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah materi muatan peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya

khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara

peroposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

30

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah

bahwa materi muatan peraturan perudang-undangan tidak boleh

berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang,

antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi

muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian

hukum.

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa

materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa

dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan

Perundang-undangan yang bersangkutan” antara lain:

a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tidak hukuman

tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak

bersalah;

b. Dalam Hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain

asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik.

31

Dari beberapa asas hukum yang dikemukakan oleh I.C.van dwr

Vlies, A. Hamid S. Attamimi, dan yang terdapat dalam Undang-undang

No.10 Tahun 2004 penulis hanya akan menggunakan tiga asas guna

menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu asas kejelasan

tujuan, asas kedaya gunaan dan kehasil gunaan dan asas perlakuan yang

sama di depan hukum.

D. Pengertian Affirmatif Action (Tindakan Khusus Sementara)

Pengertian awal affirmative action adalah hukum dan kebijakan yang

mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian

kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai

representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia

merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan

untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana

terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan

pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU.11

Affirmative action dapat diartikan sebagai “A policy or a program

that seeks to redress past discrimination through active measures to ensure

equal opportunity, as in education and employment.12

(Kebijakan atau

program yang berusaha untuk memperbaiki tindakan diskriminasi yang

11 http://www.institutperempuan.or.id/?p=17 , diakses tanggal 25 mei 2014.

12 http://www.answers.com/topic/affirmative-action. diakses tanggal 25 mei 2014

32

terjadi pada masa lalu melalui tindakan aktif untuk menjamin kesempatan

yang sama, seperti dalam pendidikan dan pekerjaan).

Affirmative action merupakan kebijakan khusus yang bersifat

sementara dari sekian banyak kebijakan untuk meningkatkan peran serta

perempuan dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Sebenarnya masih ada

banyak hal yang bisa dilakukan terkait kebijakan affirmative action bidang

politik, antara lain seperti yang diterangkan Pippa Norris, bahwa kebijakan

affirmative selain menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota

legislatif sebagai calon potensial, bisa juga dilakukan dengan memberikan

pelatihan khusus, dukungan pendanaan dan publikasi berimbang terhadap

calon perempuan tersebut.13

Tentu saja terminal akhir dari affirmative action

itu adalah meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan tercapainya

kesetaraan gender.

E. Tujuan Affirmatif Action

Tujuan tindakan afirmatif yang merupakan tindakan sementara adalah

mendorong jumlah perempuan lebih banyak di DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota.14

Menurut Ani Widyani,15

bahwa pada awalnya

affirmative action dirancang untuk menanggapi kondisi ekonomi kelompok-

13 Jurnal Konstitusi PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Pippa Norris dalam Masnur

Marzuki, Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi, Juni 2009 hlm. 10. 14

Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dapat

dilihat di bab 3 halaman 112

15 Widyani Ani, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan, Penerbit Buku

Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 100

33

kelompok tertentu dalam masyarakat. Tujuannya saat itu adalah untuk

memperbaiki posisi dan kedudukan ekonomi perempuan atau kelompok kulit

berwarna di Amerika sebagai dampak dari kebijakan segresasi dan

diskriminasi yang menimpa mereka.

Implikasi atas berbagai macam diskriminasi terhadap kelompok

minoritas yang terjadi selama kurun waktu yang relatif lama itu telah

menyebabkan mereka tertinggal dalam segala aspek baik di bidang ekonomi

maupun partisipasi di bidang politik. Untuk mengakselerasi dan menciptakan

kesetaraan kelompok marjinal tersebut akibat ketidakadilan yang dialaminya,

maka berbagai macam hal dilakukan. Termasuk di antaranya adalah dengan

mengeluarkan kebijakan affirmative action yaitu memberikan hak istimewa

kepada kelompok minoritas agar mampu sejajar kedudukannya dengan

kelompok-kelompok lain dalam jangka waktu tertentu sampai kesetaraan itu

tejadi.

Kebijakan diskriminatif positif yang bersifat sementara ini

dibolehkan oleh hukum sebagaimana bunyi Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

menetapkan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 4 Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang

menegaskan bahwa:

“Penggunaan langkah sementara yang dilakukan pemerintah untuk

memacu kesetaraan laki-laki dan perempuan secara de facto tidak

dianggap diskriminasi. Tetapi hal itu tidak boleh dilanggengkan

34

karena sama dengan memelihara ketidaksetaraan dan standar yang

berbeda. Langkah itu harus segera dihentikan ketika tujuan dari

kesetaraan, kesempatan dan tindakan telah tercapai”.

Secara teoritik, kebijakan afirmasi ini tidak ada yang menentangnya.

Namun dalam praktek sering muncul perdebatan terutama bila kebijakan

affirmative action itu diterjemahkan menjadi penentuan kuota tertentu.

Memang ketika berbicara affirmative action, maka persoalan yang terkait di

dalamnya adalah persoalan kuota yang di banyak negara banyak dipakai

sebagai salah satu cara untuk mengejewantahkan adanya kebijakan

affirmative action ini. Para pejuang dan pembela hak-hak perempuan

menganggap bahwa kebijakan kuota bisa menjadi salah satu alternatif yang

efektif bagi terciptanya kesetaraan kaum minoritas (perempuan) di parlemen.

Di sisi lain tidak sedikit pula kelompok-kelompok yang menentang

kebijakan kuota ini dengan alasan melanggar asas persamaan di depan hukum

(equality before the law) dan cenderung diskriminatif. Padahal, kalau

mengingat semangat awal adanya affirmative action itu adalah untuk

menciptakan kesetaraan. Sehingga, dengan adanya kuota ini justru bertolak

belakang dengan cita-cita awal affirmative action tersebut. Arbi Sanit secara

tegas mengatakan “jangan memperjuangkan demokrasi dengan semangat anti

demokrasi”.16

Bahkan Amich Alhumami menegaskan bahwa:

“kebijakan afirmatif tidak paralel dengan kuota bagi kaum

perempuan atau kelompok minoritas. Ada perbedaan

16 Jemabut Inno, Dampak Suara Terbanyak: Kuota Perempuan 30 Persen Sulit

Direalisasikan, Sinar Harapan, Selasa, 30 Desember 2008.

35

fundamental antara tujuan kebijakan afirmatif dan kuota.

Tujuan utama kebijakan afirmatif adalah pelibatan

sekelompok orang, yang semula tereksklusi dan kurang

terwakili di arena publik, tanpa pembatasan dan hanya

didasarkan kualifikasi individual. Sistem kuota adalah court

assigned to redress a pattern of discriminatory hearing.

Karena itu, kebijakan afirmatif tak bisa dijadikan dasar untuk

mengangkat seseorang yang tak memenuhi standar kualifikasi

dan tak layak menduduki posisi di lembaga publik. Kebijakan

afirmatif tidak menoleransi seseorang dengan kemampuan

minimal dan berkapasitas rendah—dengan pertimbangan

jender atau keragaman sosial budaya—guna menempati

jabatan publik”.17

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia telah

berkomitmen untuk terus mendukung terhadap upaya-upaya dalam rangka

memajukan kesetaraan jender dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam

ranah politik upaya yang dilakukan adalah memasukkan ketentuan affirmative

action dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu berbunyi “Di

dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3

(tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang

perempuan bakal calon”. Bahkan UU ini telah memberikan keistimewaan

kepada kaum hawa sejak proses pengajuan daftar bakal calon legislatif

(caleg) oleh partai politik peserta pemilu yang menganjurkan bagi setiap

Parpol untuk memenuhi 30% calegnya harus berasal dari perempuan.

Selengkapnya Pasal 53 -nya menyebutkan “Daftar bakal calon sebagaimana

17Alhumami Amich, Mitos Kebijakan Afirmatif, Kompas, Kamis, 5 Februari 2009

36

dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan”. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong

kesetaraan keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen.

F. Perlakuan Khusus Sementara adalah Hak Konstitusional yang Dijamin

UUD 1945

Perlakuan khusus sementara merupakan amanat dan mandat

konstitusional yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Pasal

28H ayat (2) menyebutkan:

"Setiap orang berhak mendapat, kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

persamaan dan keadilan".

Perlakuan khusus yang dijamin konstitusi yaitu untuk mendapatkan

kemudahan dan untuk memperoleh kesempatan sama adalah dalam rangka

mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara yang

telah mengalami diskriminasi sehingga hal tersebut dapat mempercepat

kesetaraan “de facto” antara laki-laki dan perempuan.

Atas dasar itulah para pembentuk Undang-undang membuat peraturan

khusus karena perlakuan khusus tersebut tidak melanggar Undang-Undang

1945.

G. Mengambil Tindakan Khusus Sementara untuk Mewujudkan Kesetaraan

Gender adalah Kewajiban Negara

37

Perlakuan khusus atau tindakan khusus sementara dalam rangka

mewujudkan kesetaraan jender adalah mandat Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi terhadap Wanita [Convention the Ellimination of All Forms

Discrimination Against Women) (CEDAW)]. Ratifikasi sebuah konvensi

internasional menuntut negara pihak (state parties) untuk mengintegrasikan

seluruh prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi ke dalam hukum

nasionalnya.

Pasal 3 Konvensi CEDAW mewajibkan Negara untuk menjamin

perkembangan dan kemajuan perempuan dengan tujuan untuk menjamin agar

perempuan melaksanakan dan menikmati HAM dan kebebasan-kebebasan

pokok atas dasar persamaan antar pria dan perempuan. 18

Negara mengakui adanya ketimpangan dalam hubungan antar pria dan

perempuan, karena ketertinggalan, kekurangan, atau ketidakberdayaan

perempuan sehingga perlu dilakukan upaya dan peraturan khusus agar

persamaan “de facto” lebih cepat tercapai.19

Pasal 4 (1) dan Pasal 7 merupakan dasar kewajiban negara untuk

melakukan tindakan affirmatif action dan pemberian jamian kepada

perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan Negara, sebagai instrumen

untuk mengatasi masalah ketidakadilan jender yang dialami perempuan.

18 Lapan, L. M. Gandhi, Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan

Gender, Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.153.

19 Ibid.

38

Pasal 4 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

”Pembentukan peraturan peraturan dan melakukan tindakan khusus

sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat

kesetaraan de facto antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap

sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama

sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan standar-standar

yang tidak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan dan tindakan

tersebut wajib dihentikan jika tujuan, persamaan kesempatan dan

perlakuan telah tercapai”

Sedangkan dalam Pasal 7 CEDAW mengatur sebagai berikut:

”Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai

untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan

politik dan kehidupan bermasyarakat di negaranya, khususnya menjamin

bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak”:

a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan

berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih

masyarakat;

b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan

implementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan dan

melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan;

c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-

perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan

masyarakat dan politik negara;

Dari ketentuan di atas terdapat beberapa esensi yang merupakan prinsip

dasar kewajiban negara, antara lain:20

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta

menjamin hasilnya.

2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah dan tindak

atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif

20 Irianto Sulistyowati, Perempuan & Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif

Gender, Cet, II, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, h. 89.

39

untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang

yang ada, dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil

menggunakan peluang itu.

3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan.

4. Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto.

5. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor

publik, tetapi juga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta