BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Digital (Uang Elektronik)

1. Definisi Uang

Definisi uang (nuqud) secara bahasa ada beberapa makna Al-

Naqdu yakni baik dari dirham,membedakan dirham dan

mengeluarkannya yang palsu, tunai, lawan tunda, yakni memberikan

layanan segera dalam hadits Jabir “ Naqadani al-Tsaman” yakni dia

membayarku harga tunai kemudian digunakan atas yang dibayarkan.

Sedangkan definisi uang menurut para fuqaha “apa yang digunakan

sebagai standar ukuran nilai harga dan media transaksi pertukaran. (A.

Hasan, 2005, p. 1)

2. Definisi Uang Elektronik

Menurut pengertian yang dikeluarkan Bank for International

Settlement (BIS) dalam Kajian Uang Elektronik (Basel., 1996:1)

“stored-value or prepaid products in which a record of the funds or

value available to a consumer is stored on an electronic device in the

consumer’s possession”. (produk stored-value atau prepaid dimana

sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang

dimiliki seseorang).

Menurut Veithal Rifaai (2001:1367) Uang elektronik yang

dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan

menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik

secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan

pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan

menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan

dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi

pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada

media uang elektronik tersebut.

Pengertian Uang Elektronik (electronic money) menurut

Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 adalah nilai uang yang

disimpan secara elektronik pada suatu media server atau chip yang

dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau

transfer dana. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009

Tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

dan juga perubahannya yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor.

16/8/PBI/2014, Uang Elektronik harus memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut, yaitu: (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih

dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (2) nilai uang disimpan secara

elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; (3) digunakan

sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan

penerbit uang elektronik tersebut; (4) dan nilai uang elektronik yang

disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai perbankan. Selain dari pada uang elektronik juga

terdapat Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Menurut

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012, (APMK) terdiri dari

Kartu Kredit, Kartu Debet dan/atau Kartu ATM. Peraturan Bank

Indonesia ini membuat aturan dan definisi dari Uang Elektronik (e-

money) berbeda dari pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 ini juga

menjelaskan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang,

Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (1) Uang

Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada

Penerbit (registered); dan (2) Uang Elektronik yang data identitas

Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit

(unregistered). Beberapa fasilitas yang diberikan oleh Penerbit jenis

Uang Elektronik registered sebagaimana pada Peraturan Bank

Indonesia ini, berupa (1) registrasi Pemegang; (2) Pengisisan Ulang

(top up); (3) pembayaran transaksi; (4) pembayaran tagihan; (5)

transfer dana; (6) Tarik Tunai; (7) penyaluran program bantuan

pemerintah kepada masyarakat; dan/atau (8) fasilitas lain berdasarkan

persetujuan Bank Indonesia. Sementara, fasilitas yang dapat diberikan

oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana pada

Peraturan Bank Indonesia ini, berupa (1) Pengisian Ulang (top up); (2)

pembayaran transaksi; (3) pembayaran tagihan; dan/atau (4) fasilitas

lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Peraturan Bank

Indonesia tentang Uang Elektronik ini juga menjelaskan mengenai

biaya layanan fasilitas Uang Elektronik yang dibebankan kepada

Pemegang. Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada

pemegang sebaimana terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia ini

berupa (1) biaya penggantian media Uang Elektronik untuk

penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik

yang rusak atau hilang; (2) biaya Pengisian Ulang (top up) melalui

pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan

delivery channel pihak lain; (3) biaya Tarik Tunai melalui pihak lain

yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan delivery

channel pihak lain; dan/atau (4) biaya administrasi untuk Uang

Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu terentu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini juga disebutkan bahwa

Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada

Pemegang mengenai biaya layanan fasilitas Uang Elektronik ini.

Dalam PBI ini juga melarang Penerbit menerbitkan Uang Elektronik

dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil

daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit. Nilai uang yang

disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau

ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil. Penerbit juga dilarang

untuk menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik, menahan atau

memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak, dan /atau

mengenakan biaya pengakhiran penggunaan Uang Elektronik

(redeem).

Dalam era perekonomian yang semakin menuntut efektivitas

dan efisiensi sistem perekonomian dan perbankan kini, pemerintah

semakin mendorong masyarakatnya untuk berpindah menggunakan

uang elektronik, khususnya dalam skala transaksi ritel dan mikro,

seperti yang terlihat pada iklan uang elektronik oleh Bank Indonesia.

Hal ini dikarenakan transaksi yang menggunakan uang elektornik akan

lebih mudah terdeteksi dan penerapan kebijakan moneter pemerintah

akan lebih cepat berdampak pada sistem pasar yang online.

3. Fungsi Uang Dalam Sistem Ekonomi

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang

adalah sebagai alat tukar (Medium of exchange). Ini adalah fungsi

utama uang. Dari fungsi utama ini diturunkan fungsi yang lainnya

seperti uang sebagai standard of value atau sebagai pembakuan nilai,

store of value atau sebagai penyimpan kekayaan, unit of account atau

sebagai satuan perhitungan dan standard of defferred payment atau

sebagai pembakuan bayar tangguh. Mata uang manapun niscaya akan

berfungsi seperti ini.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang

uang antara sistem kapitalis dengan sistem islam. Dalam sistem

perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah

melainkan sebagai komoditas atau dapat diperjual-belikan dengan

kelebihan baik on th spot maupun secara tangguh. Dalam ekonomi

islam apapun yang berfungsi sebagai mata uang, maka fungsinya

hanya sebagai medium of exchange. Bukan suatu komoditas yang bisa

diperjualbelikan denga kelebihan baik secara on the spot maupun

bukan. Karakteristik uang sendiri bahwa ia tidak diperlukan untuk

dikonsumsi, tidak perlu untuk dirinya sendiri melainkan diperlakukan

untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat

terpenuhi. (Nasution, 2007, p. 248).

4. Manfaat uang elektronik

Menurut tim inisiatif Bank Indonesia. Dalam perekonomian

moderen lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian

cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistim

pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya

pembayaran secara lebih cepat, efisien, dan aman. Penggunaan uang

cash sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan

masalah,terutama tingginya biaya cash handling dan rendahnya

velocity ofmoney (Bank Indonesia, 2006, p. 2).

Sistim pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup

pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan

teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat

pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrumen pembayaran

mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani

kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume

yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang

relatif lebih cepat (Bank Indonesia, 2006, p. 6).

Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila

pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran lain yang

ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan

sebagainya menjadi relatif tidak praktis dan efisien. Uang elektronik

muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen

pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses

pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada

umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada

suatu tempat tertentu yang mampu diakses cepat secara off-line, aman

dan murah. (Bank Indonesia, 2006, p. 8).

5. Jenis –jenis Uang Elektronik

Berdasarkan fasilitas yang diberikan terdapat dua jenis uang

elekronik, yaitu yang pertama uang elektronik yang data identitas

pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered) dan

yang kedua yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya

tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered). Baik

keduanya miliki fasilitas untuk pengisian ulang (top up), pembayaran

transaksi, pembayaran tagihan, maupun fasilitas lain berdasarkan

persetujuan Bank Indonesia, sementara khusu bagi yang terdaftar

mendapatkan fasilitas registrasi pemegang, transfer dana, tarik tunai,

dan penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik,

maka juga terbagi dua jenis yaitu yang pertama uang elektronik

berbasis kartu atau chip, dimana nilai dana pemegang tersimpan pada

chip yang terdapat pada kartu uang elektronik, lalu yang kedua ialay

uang elektronik berbasis server, dimana nilai dana pemegang

tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan

membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor

sandi dan nilai transaksi yang dibuthkan dan menerima nomor token

untuk melakukan transaksi.

6. Bentuk – bentuk Uang Elektronik.

a. Berdasarkan Medianya

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi

sebagai penyimpan nilai uang (monetary value) yang dibedakan atas

dua jenis :

1.) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada

media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada

media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik

yang dikelola oleh pemegang dapat berupa card-based dalam

bentuk chip yang tersimpan pada kartu atau berupa software-based

yang tersimpan pada harddisk yang terdapat pada personal

computer milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini,

maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik

dapat dilakukan secara off-line dengan mengurangi secara langsung

nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh

pemegang. (Siti hidayati, 2006, p.7).

2.) Menurut Penjelasan PBI 11/12/PBI/2009 Uang elektronik yang

nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang

dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses

oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut.

Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran

dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan

secara on-line dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada

media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang

secaralangsung

b. Berdasarkan Masa Berlaku Media UangElektronik

Uang elektronik Berdasarkan masa berlaku medianya, uang

elektronik dibedakan kedalam dua bentuk :

1.) Reloadable

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP

(2009:27). Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang

elektronik yang dapat di lakukan pengisian ulang, dengan kata lain,

apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang

elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik

tersebut dapat digunakan kembali untuk di lakukan pengisian

ulang.

2.) Disposable

Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang

elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya

sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai,

maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan

kembali untuk di lakukan pengisian ulang

c. Berdasarkan jangkauan penggunanya

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya

dibedakan ke dalam dua bentuk :

1.) Single-Purpose

Menurut Veithal Rivai. Single-purpose adalah uang

elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas

kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya

uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran

tol atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk

pembayaran transportasi umum

2.) Multi-Purpose

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari

berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang

dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi

umum, dan untuk berbelanja. (Veithal Rivai.,2001. p 1368)

7. Jenis – jenis transaksi pada Uang Elektronik

Jenis-jenis transaksi dengan menggunakan uang elektronik

secara umum meliputi

1.) Penerbitan (Issuance) dan Pengisian Ulang (Top-up atau

Loading).

2.) Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat

dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada

pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan

pengisian ulang (top up) yang dapat dilakukan dengan berbagai

cara, antara lain melalui penyetoran uang tunai, melalui

pendebitan rekening di bank, atau melalui terminal-terminal

pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh

penerbit. (Siti hidayati, 2006, p.10).

3.) Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik

pada prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam

bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan

pedagang dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan

sebelumnya. (Siti hidayati, 2006, p.11).

4.) Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas

pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang

elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi

dengan peralatan khusus oleh penerbit yang tercatat pada

media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat

dilakukan setiap saat oleh pemegang. (Siti hidayati, 2006,

p.10).

5.) Tarik Tunia Menurut Penjelasan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/12/PBI/2009. Tarik tunai adalah fasilitas penarikan

tunai atas nilai uang elektronik yang tercatat pada media uang

elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan

setiap saat oleh pemegang.

6.) Refund/Redeem Berdasarkan Penjelasan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Refund/redeem

adalah penukaran kembali nilai uang elektronik kepada

penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai

uang elekronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat

pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau

masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, maupun

yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang

elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas

transaksi jual beli barang kepada penerbit.

B. Efektifitas Penggunaan

1. Definisi Efektifitas

Ahli ekonomi mengartikan efektifitas sebagai kemampuan

organisasi menghasilkan laba sebesar-besarnya, ahli politik

mengartikan sebagai kemampuan organisasi memperoleh posisi yang

lebih kuat diantara organisasi- organisasi lain, Sedangkan karyawan

mengartikan sebagai kemampuan organisasi memberikan tingkat

kesejahteraan setinggi-tingginya kepada anggota dan lain-lain.

Menurut Etzioni, efektifitas sebagai kemampuan organisasi dalam

mencari sumber dan memanfaatkannya secara efisien dalam mencapai

tujuan tertentu.

Menurut Ananda Santoso (1995:100) Efektif adalah berhasil,

tepat guna. “ efektif adalah bekerja dengan tepat guna menghasilkan

produk dan jasa sesuai dengan permintaan masyarakat. Menurut

Suwarno Handayaningrat (1994:16) Efektifitas adalah suatu besaran

angka untuk menujukan seberapa jauh sasaran atau target tercapai

sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Efektif pada bank

syariah merupakan suatu pekerjaan yang tepat dalam menghasilkan

produk dan jasa yang diinginkan oleh nasabah. Dalam hal ini bank

syariah akan menawarkan produk keuangan digital yang akan

mempermudah transaksi dan mobilisasi keuangan. Efektifitas adalah

suatu besaran atau angka untuk menunjukan seberapa jauh sasaran atau

target tercapai.

Ditinjau dari segi pengertian efektifitas diatas, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa efektifitas adalah sejauh mana dapat

mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam : (1) Pelaksanaan tugas

pokok, (2) Kualitas produk yang dihasilkan, (3) Produktifitas, (4)

Laba, (5) Perkembangan.

Efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana

kelompok dan organisasi efektif mencapai tujuan. Efektivitas

mengandung terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi

perbuatan seseorang yang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan

akibat sebagian yang dikehendaki orang lain.

2. Pengukuran Efektifitas

Gibson dan kawan-kawan mengemukakan 5 aspek yang dapat

digunakan sebagai kritera,yaitu:

a. Produksi

Produksi ialah kemampuan Layanan Keuangan Digital

menghasilkan produk (output) yang dibutuhkan oleh lingkungan

disuatu perusahaan. Dalam hal ini mencakup jumlah (kuantitas) dan

mutu (kualitas).

b. Efisiensi

Efisiensi menunjuk pada pengukuran yang berkenaan dengan

penggunaan sumber yang langka oleh LKD. Efisiensi merupakan

perbandingan antaraoutput dan input. Efisiensi dapat dilihat dari

besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses produksi

perunit produk,besarnya biaya dan waktu yang diperlukan setiap

siswa sampai dengan lulus, dan sebagainya.

c. Kepuasan

Kepuasan menunjuk pada keberhasilan Layanan Keuangan

Digital memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh para konsumen

dan juga kepuasan bagi para pemakai barang dan jasa yang

dihasilkan.Kepuasan dapat diukur dari besar kecilnya tingkat

kemangkiran, tingkat ketidakhadiran dan semangat kerja yang

ditunjukkan anggota.

d. Kemampuan adaptasi.

Kemampuan adaptasi adalah kesanggupan Layanan Keuangan

Digital melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Semakin tinggi frekuensi tingkat ketidakpastian situasi yang

menuntut tindakan penyesuaian, semakin mudah melihat

kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi.

e. Pengembangan

Pengembangan adalah kriteria efektivitas yang menunjuk

kepada kemampuan untuk memandang jauh ke depan dan

melakukan investasi dalam rangka mempertahankan hidup dan

mengembangkan usaha. Kriteria pengembangan lebih menekankan

pada upaya organisasi dalam jangka panjang

C. Inklusi Keuangan

1. Definisi Inklusi Keuangan

Banyak pengertian mengenai keuangan inklusif yang telah

dikemukakan dalam berbagai forum, tulisan, hasil penelitian, atau

praktik dinegara lain. Beberapa diantaranya sebagai berikut :(Jaya,

2017, p. 71).

1. Sebagai proporsi individu atau perusahaan yang

menggunakan layanan jasa keuaangan yang merefleksikan

beragam layanan keuangan, mulai dari fasilitas

pembayaran, rekening tabungan, kredit, asuransi, dana

pensiun dan pasar modal.

2. Segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala

bentuk hambatan yang dihadapi masayarakat dalam

menggunakan jasa-jasa keuangan.

3. Suatu kejadian dimana seluruh masyarakat dapat

menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan

memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa

keuangan.

Dari pengertian - pengertian diatas keuangan inklusi

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Uapaya atau akses untuk mencapai suatu kondisi.

b. Adanya produk jasa atau layanan keuangan

c. Biaya yang terjangkau atau wajar dan sasaran

masayarakat.

2. Tujuan dan Manfaat Keuangan Inklusif

Sesuai laporan World Bank dan European Commission 2008,

diperkirakan ada 2,7miliar penduduk dewasa dunia yang tidak

mempunyai akses kesumber lembaga keuangan formal. Peningkatan

akses bertujuan agar masayarakat berpenghasilan rendah mendapatkan

layanan produk-produk keuangan formal sesuai program keuangan

inklusif yang bertujuan :

1. Menciptakan prouduk-produk keuangan yang terjangkau

sesuai kebutuhan mereka, seperti tabungan berbiaya

rendah, kredit berbunga rendah, serta layanan

pemabayaran yang cepat dan murah.

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat

berpenghasilan rendah yang belum memiliiki akses yang

dikenal dengan unbanked untuk mendapatkan pembiayaan

atau permodalan guna memajukan usaha.

3. Menyediakan infrastruktur sarana layanan yang mudah

melalui pemanfaatan jasa pihak ketiga dengan

menggunakan teknologi telekomunikasi.

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan

meningkatkan lapangan kerja melalui pembiayaan sektor

rill yang lebih besar dengan meningkatkan pendanaan

sebagai akibat kenaikan akses tabungan terhadap bank.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas terutama

yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki akses.

6. Meningkatkan perlindungan konsumen dan edukasi

keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan

masyarakat unbanked (Jaya, 2017, p. 75)

3. Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan

masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang

dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan

penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni: (OJK, 2012)

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan

keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban

terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Sufficient literate (75,69%), memiliki pengetahuan dan keyakinan

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan,

termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait

produk dan jasa keuangan.

3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang

lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan

terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan,

serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk

dan jasa keuangan.

Dengan hasil survey tersebut OJK bersama IJK menyusun

strategi nasional literasi keuangan indonesia (SNILK) yang di

dalamnya terdapat berbagai macam program strategis dan program

inisiatif yang bertujuan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi

keuangan.

Beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan

secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK bersama IJK. Edukasi

keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas,

training of trainer, outreach program, kuliah umum, edukasi bahari,

iklan layanan masyarakat, edu expo, bioskop keliling, wayangan dan

simolek dengan target edukasi yaitu perempuan/ibu rumah tangga,

UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, profesional,

karyawan dan pensiunan

OJK Dalam program strategi ini dicanangkan tiga pilar utama

untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan

layanan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.(www.ojk.go.id,

2014)

1. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye

nasional literasi keuangan.

2. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan.

3. Ketiga, berbicara tentang pengembangan produk dan layanan

jasa keuangan yang terjangkau.

Penerapan ketiga pilar tersebut dimaksudkan untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi

keuangan yang tinggi sehingga masyarakat dapat memilih dan

memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan

kesejahteraan sendiri menerapkan strategi nasional literasi keuangan

dengan tiga pilar Selain itu literasi keuangan tidak akan berjalan efektif

tanpa adanya sistem inklusi keuangan, yang mana inklusi keuangan

adalah dalam bahasa inggris disebutkan financial inclusion bersinonim

dengan frasa inclusive financial system, yang berarti sistem jasa

layanan keuangan yang bersifat universal, noneklusif. Inklusivitas

sistem keuangan ini sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk

menciptakan satu sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau

semua kalangan.

Financial inclusion merupakan satu skema pembiayaan

inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan

kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah. Merujuk definisi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terminologi Financial inclusion

mengacu kepada akses ke berbagai jasa keuangan, dengan biaya yang

wajar, bagi orang-orang yang dianggap tidak bankable serta mereka

yang menjalankan usaha di daerah perdesaan.

Oleh karena itu, program strategis yang telah dicanangkan

dalam Strategi Nasional Financial Inclusion dan Strategi Nasional

Financial Literacy harus menjadi komitmen yang terus menerus, agar

dapat berkelanjutan, program financial inclusion harus disesuaikan

dengan profil dan karakteristik berbagai kelompok masyarakat dan

juga harus memiliki alasan bisnis, bukan hanya menjadi program amal.

Selain itu, inisiatif dalam rangka penguatan perlindungan konsumen

juga perlu di dorong untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

dalam berhubungan dengan lembaga keuangan

D. Bank Konvensional

1. Definisi Bank Konvensional

Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku.

Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan

operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan

popular menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena

operasional dan produknya hanya memberikan pelayanan jasa-jasa

perbankan kepada masyarakat

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. (Kasmir, 2013, p. 24)

2. Pentingnya Bank

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong

pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah:

a. Pengumpul dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus

spending unit-SSU) dan penyalur kredit kepada masyarakat yang

membutuhkan dana (deficit spending unit-DSU);

b. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;

c. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman,

praktis, dan ekonomis;

d. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C

(Letter of Credit) atau kredit berdokumen;

e. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi.

3. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam pasal 2, 3, dan 4 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana

telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan:

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur

dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan

rakyat banyak.

E. Bank Syraiah

1. Definisi Bank Syariah

Secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan

yang kegiatan usahannya adalah menghimpun dana dari masyarakat

dan menyalurkan kembal dana tersebut kemasyarakat seta memberikan

jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah menyebutkan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kerdit dan bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”

“Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegaiatan usahanya.

Bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah

lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya

dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya

disesuaikan dengan prinsip syariat islam. (Muhammad, 2017, p. 5).

2. Prinsip Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

perubahan Undang-undang Nomor.7 tahun 1992 tentang perbankan

disebutkan bahwa bank syariah dalam melaksanakan kegiatan

usahanya berdasarakan prinsip syariah yang dalam menjalankan

kegiatannya memberikan jasa dalam bentuk lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syaraiah menganut prinsip-

prinsip :

a. Prinsip keadilan, prinsip keadilan ini tercermin dari imbalan atas

dasar bagi hasil dan pengembilan margin keuntungan yang telah

disepakati bersama antara bank dan nasabah bank atau akad.

b. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah

penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada

kedudukannya yang sama baik antara nasabah penyimpan dana

dan bank yang sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin

dalam bentuk hak dan kewajiban, resiko dan keuntungan yang

berimbang antara nasabah dan bank. Dalam hal ini bank sebagai

intermedary isntitution melalui skim pembiayaan yang

dimilikinya.

c. Prinsip ketentraman. Produk dan jasa bank syariah telah sesuai

dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak

adanya unsur riba serta penerapan zakat harta dan dana

kebajiakan (qardhul hasan). Dengan demikian nasabah perbankan

akan merasakan ketentraman lahir dan bathin.

d. Prinsip keterbukaan atau transparansi, dengan melalui laporan

keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah

dapat mengetahui kondisi keuangan bank dalam hal ini tingkat

kesehatan bank dan kualitas manajemen bank.

e. Prinsip menyeluruh atau unvisersalitas. Bank syariah dalam

mendukung kegaiatan operasionalnya tidak membedakan nasabah

dari suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat

dengan menerapkan prinsip islam sebagai rahmatan lil „alamin

f. Tidak ada riba

g. Laba yang wajar.

3. Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi

intermediasinya atau perantara dari pihak yang memiliki dana.

berdasarkan prinsip-prinsip islam. Peran dan fungsi perbankan syariah

antara lain sebagai berikut : (Ismail, 2014 : 43).

a. Sebagai tempat mengimpun dana dari masyarakat atau dunia

usahadalam bentuk tabungan (Mudharobah) dan giro (wadiah).

Serta menyalurkan kepada sektor riil yang membutuhkan.

b. Sebagai tempat investasi bagi duia usaha (baik dana modal

maupun dana investasi). Dengan menggunakan alat - alat yang

menggunakan prinsip syariah, seperti al-Murabahah (pembiayaan

jual-beli barang), al-Mudharobah (Pembiayaan bagi hasil), al-

musyarakah (Pembiayaan penyertaan modal) dan al-ijarah.

c. Menawarkan jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah

kontrak perwakilanatau penyewaan seperti garansi, transfer dan

L/C (letter of Credit).

d. Memberikan jasa sosialseperti pinjaman kebajikan (qardhul

hasan). Zakat dan dana sosial lainnya sesuai dengan syariat islam.

F. Literasi Keuangan

1. Definisi Literasi Keuangan

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatakan

bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan

memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana

yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa

yang akan datang OJK mengatakan bahwa hal penting dari program

literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan

kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar

rendahnya pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan

masyarakat tidak akan mudah tertipu. Terhadap investasi-investasi

bodong. (www.ojk.go.id, n.d.).

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang individu untuk

mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan pribadinya.

Sedangkan menurut Sri Lestari yang dikutip dari (Lisa Xu dan Bilal

Zia, 2012) Financial Literacy merupakan kesadaran dan pengatahuan

tentang produk-produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep

mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan

juga dapat diartikan atau dipahami sebagai pengetahuan dan

kemampuan untuk mengelola keuangan guna meningkatan

kesejahteraan.

Literasi keuangan juga merupakan perangkat penentu utama

dalam mewujudkan keuangan inklusi yang mana tahapan ini

mengandung muatan-muatan pengenalan basic knowledge dan basic

skill dalam memahami sektor keuangan. Tahap literasi ini penting

dalam sektor keuangan, tanpa bisa memahami karakteristik produk dan

profil risiko keuangan, dapat menyebabkan potensi menjadi korban

transaksi keuangan

Aktivitas yang paling penting dalam tahapan ini adalah

sosialisasi dan edukasi secara masif terkait jenis, karakter, dan profil

risiko masing-masing produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan

keuangan yang baik. Literasi tidak akan tercapai hanya dengan

membangun kesadaran terhadap sektor keuangan saja melainkan harus

ada program penunjang literasi tersebut. dalam hal ini terdapat empat

tahapan dalam literasi keuangan yaitu literasi, penetration, density,

dan delivery.

a. Literacy merupakan perangkat utama dalam mewujudkan

financial inclusion, tahapan ini mengandung muatan pengenalan

basic knowledge dan basic skill dalam memahami sektor

keuangan dengan program yang dijalankan seperti edukasi dan

kampanye nasional yang di lakukan oleh OJK (Otoritas Jasa

Keuangan) hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa

Keuangan Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan yang memberikan amanat kepada Otoritas Jasa

Keuangan untuk melakukan edukasi dan perlindungan

konsumen dan masyarakat

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melaksankan program

literasi keuangan dengan tujuan agar masyarakat bukan hanya

menjadi well literate dalam masalah keuangan, melainkan juga

menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi

kebutuhan keuangan mereka sebagai salah satu bentuk

implementasi

Edukasi dan kampanye yang dilakukan oleh OJK (Otoritas

Jasa Keuangan) dilakukan dengan menyusun program edukasi

dan kampanye nasional literasi keuangan, melaksanakan edukasi

dan kampanye nasional literasi keuangan Penetration

merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi

keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki

kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan. Kebutuhan

paling penting dalam tahap ini adalah supply side layanan

keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur

layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur

layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam

program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan

program seperti kuliah umum, training of trainer, edu expo.

b. Penetration merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan

literasi keuangan, dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki

kesadaran tentang kebutuhan layanan keuangan.34 Kebutuhan

paling penting dalam tahap ini adalah supply side layanan

keuangan, baik yang berupa produk maupun infrastruktur

layanan keuangan baik berupa produk maupun infrastruktur

layanan seperti kantor, agen, teknologi informasi. Dalam

program strategi yang di lakukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan melaksanakan

program seperti kuliah umum, training of trainer

c. Density merupakan tahap di mana kondisi masyarakat sebagai

konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah

berada dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun

jalinan kerjasama. Dalam tahap ini yang paling penting adalah

adanya desain produk dan layanan keuangan yang menarik dan

dapat diterima di pasar. KUR merupakan contoh dari segi

Density.

d. Delivery merupakan tahap dimana literasi keuangan dan

financial inclusion sudah terjadi, ditandai dengan fakta bahwa

produk dan layanan keuangan yang dapat diterima dengan baik

oleh pasar. Pada tahap ini kebutuhan yang paling penting adalah

lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi (delivery

channel) yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, dan

murah. Seperti pada program laku pandai yaitu layanan

keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

2. Indikator Literasi Keuangan

Pelaksanaan Edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan

masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang

dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan

penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

(www.ojk.go.id, n.d.)

1. Well literate (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan

keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban

terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Sufficient literate (75,69 %), memiliki pengetahuan dan

keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban

terkait produk dan jasa keuangan.

3. Less literate (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang

lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan

4. Not literate (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan

terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan,

serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk

dan jasa keuangan.

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk

dan layanan jasa keuangan. Literasi Keuangan juga memberikan

manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan

masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin

tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak

masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa

keuangan.(www.ojk.go.id, n.d.)

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan hasil survey Nasional Literasi Keuangan dan

Inklusi Keuangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat literasi

keuangan sebagai berikut: (www.ojk.go.id, n.d.)

1. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin

tinggi pula tingkat literasi keuangan orang tersebut.

2. Strata Sosial

Semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat maka akan semakin

tinggi pula tingkat literasinya.Kelompok strata sosial dikelompokan

atas dasar pengeluaran per bulan per kapita.

3. Kelompok Usia

Semakin dewasa usia kelompok masyarakat maka akan semakin

tinggi pula tingkat literasinya yang dipengaruhi oleh tingkat pola

pikir masyrakat tersebut.

4. Tujuan Literasi Keuangan

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh

golongan masyarakat, yaitu: (www.ojk.go.id, n.d.)

Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate

atau not literate menjadi well literate; Meningkatkan jumlah

pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan

jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus

memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan

kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan

yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Manfaat Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan program nasional untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat memiliki

berbagai manfaat sebagai berikut: (www.ojk.go.id, n.d.)

a. Bagi industri keuangan

1) Semakin tinggi potensi transaksi keuangan yang dilakukan

masyarakat maka potensi keuangan yang diperoleh lemabaga

jasa keuangan semakin besar.

2) Memotivasi lembaga jasa keuangan mengembangkan produk

dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi masyarakat

1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan.

2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan

dengan lebih baik.

3) Terhindar dari aktifitas investasi pada instrumen keuangan

yang tidak jelas. Dan Mendapatkan pemahaman mengenai

manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan.

c. Ekonomi makro

1) Semakin masyarakat yang well literate semakin banyak jumlah

pengguna produk dan jasa keuangan sehingga pada akhirnya

akan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

2) Semakin banyak yang menabung dan berinvestasi diharapkan

sumber dana untuk pembangunan semakin meningkat.

3) Semakin banyak orang yang memanfaatkan dana lembaga jasa

keuangan, intermediasi disektor jasa keuangan diharapkan

semakin besar.

Literasi keuangan masyarakat berdasarkan strategi nasional litersi

keuangan indonesia dibagai menjadi empat, yaitu:

Tabel 2.1

Klasifikasi Literasi Keuangan Masyarakat (OJK)

Kategori Keterangan

Well Literate

(Memahami

dengan baik)

Memiliki pemahaman dan keyakinan tentang

lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa

keuangan, serta memiliki keterampilan dalam

menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sufficient

Literate (Cukup

Memahami)

Memiliki pemahaman dan keyakinan tentang

lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan,

hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Less Literate

(Kurang

Memahami)

Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa

keuangan, produk dan jasa keuangan.

Not Literate

(Tidak

Memahami)

Tidak memiliki pemahaman dan keyakinan tentang

lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa

keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam

menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sumber : www.ojk.go.id.

6. Konsep Dasar Literasi Keuangan

Literasi keuangan (financial literacy) yang artinya melek

keuangan, menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi

Keuangan Indonesia, yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah

rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan

(knowledge), keyakinan (confidence) dan ketrampilan (skill)

konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola

keuangan yanglebih baik.1 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun

masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan

juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam

pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan

mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas

diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa

keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat

mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan

keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka

(www.ojk.go.id, 2014, p. 4). Konsep literasi keuangan syariah tidak

terlepas dari konsep dasar ekonomi islam yaitu larangan bunga (riba),

larangan ketidakpastiaan (gharar), dan larangan perjudian (maysir).

G. Persepsi Manfaat

1. Definisi Persepsi Manfaat

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya

sensasi dimana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab

keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat

didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indera penerima kita

terhadap stimulidasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adaya

itu semua, persepsi akan timbul. Menurut Stanton (2001), “ persepsi

dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan

pengalaman masa lalu, stimuli atau rangsangan-rangsangan yang kita

terima melalui lima indera”. Sedangkan menurut Hawkins dan Coney

(2005), “Persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi,

diorganisasi, dan di interpretasikan.” Persepsi kita dibentuk oleh

pertama karakteristik dari stimuli, kedua hubungan stimuli dengan

sekelilingnya, dan ketiga kondisi didalam diri kita sendiri.stimulus

adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat

mempengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang berbeda-beda

terhadap suatu objek. Oleeh karena persepsi memiliki sifat subjektif.

Perssepsi yang dibentuk oleh seseorang berbeda dipengaruhi oleh

pikiran dan lingkungan sekitar. Persepsi secara substansial bisa sangat

berbeda dengan realita.

Davis et al. (1989:320) mendefinisikan perceived usefulness

sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana user

percaya bahwa penggunaan teknologi/sistem akan meningkatkan

performa mereka dalam bekerja. Perceived usefulness (persepsi

manfaat) didefinisi sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa

penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa persepsi kemanfaatan

merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan.

Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan

menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa

sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan

menggunakannya. Davis (1989) dalam Jogiyanto (2007:152) guna

membentuk konstruk persepsi manfaat menggunakan 6 buah item

yaitu:

a. Work more quickly

b. Job performance

c. Increase Productivity

d. Effectiveness

e. Makes Job easier dan Usefull

H. Regulasi Bank Indonesia

1. Definisi Regulasi

Menurut Coghill (1999) dalam Mirfazli dan Nurdiono (2007)

regulasi pemerintah dapat dipahami sebagai bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari lingkungan perusahaan, sebab sebagai badan pembuat

peraturan(Regulatory Body) pemerintah memiliki peran signifikan

trehadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan

eksternalnya. Menurut Freeman (1984) Peran pemerintah menjadi

penting karena pemerintah juga merupakan bagian slah satu komponen

stakeholder perusahaan (Basuki dan Corry N.P., 2011: 26-27).

Regulasi merupakan sesuatu yang tidak bebas nilai karena

didalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik menarik yang

kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah

(Basuki dan Corry N.P., 2011: 29-30).

2. Regulasi Keuangan Digital

Adapun regulasi pemerintah mengenai keuangan digital yaitu:

nomor 18/ 17 /PBI/2016. Tentang perubahan kedua atas peraturan

bank indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik

(electronic money. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic

Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

65,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5001)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank

IndonesiaNomor 16/8/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 5524) diubah sebagai berikut. Ketentuan

Pasal 24D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 24D

Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya

dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank. (Penerbit berupa Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

1.) berbadan hukum Indonesia;

2.) merupakan bank umum yang memenuhi kriteria: a.) Bank

Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; atau

Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum

berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki

sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandat

penyaluran program bantuan sosial; dan memenuhi

persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

I. Kesesuaian Harga

1. Definisi Harga

Harga menurut kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan

pada suatu produk tertentu (Suntoyo, 2012). Harga merupakan satuan

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang

ditukarkan agar memperoleh hak kepemelikan atau penggunaan suatu

barang atau jasa.(Tjiptono, 2007) Harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Harga adalah

sejumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh

manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa Jadi

dapat disimpulkan definisi harga adalah sejumlah uang yang harus

dibayar oleh konsumen atau pembeliuntuk mendapatkan produk yang

ditawarkan oleh penjual.

2. Harga dalam Perspektif Islam

Dalam fiqh islam dikena dua istilah berbeda mengenai harga

suatu barang, yaitu as-saman dan as-si’r as-saman adalah patokan

harga suatu barang, sedangkan as-si’r adalah harga yang berlaku

secara aktual didalam pasar. Ulama fiqh membagi as-si’r menjadi dua

macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur

tangan pemerintah. Dalam hal ini pedagang bebas menjual barang

dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh

campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini

dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun

produsen. Kedua harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah

setelah mempertimbangkan modaldan keuntungan wajar bagi

pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil

dan daya beli masyarakat (Setiawan Budi Utomo, 2003, p. 90).

J. Minat Menggunakan

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku

seseorang untuk melakukan aktivitas yang menyebabkan seseorang

merasa tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai

sikap subyek atas dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk

memenuhi kebutuhan. Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia

diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggai terhadap sesuatu

gairah atau keinginan (W.J.S. Poerdamanta, 2006: 1181).

Minat merupakan kecenderungan yang menetap dan subyek

untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang

berkecimpung dalam suatu hal. Perasaan senang akan menimbulkan

pula minat yang diperkuat lagi oleh sikap positif yang sama

diantaranya hal-hal tersebut timbul terlebih dahulu sukar ditentukan

secara pasti (Winkel W.S., 1993: 30). Minat adalah suatu rasa lebih

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang

menyuruh (Slameto, 2010: 180).

Sedangkan menurut Andi Mappiere minat ialah suatu perangkat

mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan,

pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan

individu kepada suatu pilihan (Andi Mappiere, 1997: 62)

Minat diartikan sebagai kecenderungan untuk memberikan

perhatian dan bertindak terhadap orang, aktifitas, atau situasi yang

menjadi objek tersebut dengan disertasi perasaan senang (Abdul R.

Saleh, 2004: 264). Sedangkan menurut Djali dalam bukunya Psikologi

Pendidikan mengungkapkan bahwa minat adalah rasa lebih suka dan

rasa ketertarikan pada suatu hal aktifitas. Minat pada dasarnya

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu

diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka akan

semakin besar minatnya (Djaali, 2008: 212). Adapun faktor-faktor

yang melatar belakangi timbulnya minat yakni sebagai berikut (Djaali,

2008: 264):

a. Faktor dorongan dari dalam individu

Faktor ini merupakan rasa ingin tahu atau dorongan untuk

menghasilkan suatu yang baru dan berbeda. Dorongan ini dapat

membuat seseorang berminat belajar, membaca, menuntut ilmu

atau melakukan aktivitas lainnya.

b. Faktor motif sosial

Faktor ini dapat membangkitkan minat untuk melakukan

aktivitas tertentu, karena adanya hasrat untuk memperoleh

penghargaan dari orang lain.

c. Faktor emosional

Faktor ini berkaitan dengan minat secara emosi. Misalnya

keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan dapat

meningkatkan minat, begitupun sebaliknya.

Nasabah adalah konsumen-konsumen sebagai penyedia dana.

Sedangkan pengertian nasabah menurut kamus besar bahasa Indonesia

adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan

bank (dalam hal keuangan) (Djaslim, Saladin, 1997: 683).

Jadi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan minat

nasabah adalah daya tarik yang timbul oleh obyek tertentu yang

membuat orang merasa senang dalam mempunyai keinginan

berkecimpung atau berhubungan dengan obyek tersebut sehingga

timbul suatu keinginan. Variabel minat indikatornya adalah (Abu

Ahmadi, 1998: 151):

a. Prosedur

b. Kepercayaan

c. Kepuasan

d. Tingkat pengetahuan

e. Loyalitas.

K. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. Amin

Hidayat

(2017)

Peran Otoritas Jasa

Keuangan dalam

meningkatkan

literasi keuangan

pada masyarakat

terhadap Lembaga

Jasa Keuangan

Sama – sama

meneliti tentang

literasi

keuangan

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

mengarah

kepada Peran

OJK dalam

meningkatkan

Literasi

Keuangan pada

masyarakat

terhadap

Lemabag jasa

keuangan.

2. Ayodya

Dwi

Permadi

(2017)

Persepsi

masyarakat Desa

Pendem Berbah

terhadap penerapan

Branchless

Banking

Sama-sama

meneliti tentang

penerapan

keuangan digital

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

mengarah

kepada persepsi

tentang

penerapan

Branchless

banking

3. Khanan

aspek yuridis

keberadaan agen

dalam model

branchless banking

di sistem

perbankan

indonesia

Sama sama

meneliti

keuangan digital

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

lebih

menekankan

kepada Hukum

keberadaan agen

dalam keuangan

digital.

4. Muhamad

Sofyan

Abidin

Dampak kebijakan

e-money di

indonesia sebagai

alat pembayaran

baru

Sama–sama

meneliti tentang

kebijakan atau

regulasi

Penerapan

Keuangan

digital

(e-money)

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

menekankan

kepada dampak

dari kebijakan e-

money sebagai

alat pembayaran

baru

5. Yesi

Hendriani

Supartoyo.

branchless banking

mewujudkan

keuangan inklusif

sebagai alternatif

solusi inovatif

menanggulangi

kemiskinan: review

dan rekomendasi.

Sama – sama

meneliti tentang

inklusif

keuangan

(monetisasi)

pada perbankan

sebagai

alternatif

menanggulangi

kemiskinan.

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

menekankan

kepada Solusi

penanggulangan

Kemiskinan dari

penerapan

branchless

banking.

6.. Haikal

Ramadhan

(2016)

perlindungan

hukum terhadap

pengguna uang

elektronik dalam

melakukan

transaksi ditinjau

dari Peraturan

Bank Indonesia

No. 16/8/PBI/2014

Tentang Uang

Elektronik.

Sama – sama

meneliti tentang

Peraturan atau

Regulasi Bank

Sentral tentang

( e- money) atau

keuangan digital

Perbedaan yaitu

Penelitian ini

menekankan

kepada

Perlindungan

Hukum bagi

Pengguna e-

money di tinjau

dari PBI

No.16/PBI/2014

.

7.

.

Habsari

Candradit

ya

(2013)

Analisis

Penggunaan Uang

Elektronik.

Sama sama

meneliti tentang

monetisasi

tentang

penerapan

keuangan digital

(Flazz BCA)

Perbedaan

penelitian ini

menekankan

pada minat dan

manfaat pada

penggunaan

uang elekronik.

8.

Novia

Nengsih

(2015)

Peran perbankan

syaraiah dalam

mengimplementasi

kan keuangan

inklusif

Sama sama

meneliti tentang

penerapan

keuangan

inklusif

Perbedaan

penelitian ini

lebih

menekankan

kepada Peran

perbankan

syariah dalam

penerapan

keuangan

inklusif

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti menggunakan variabel yang sama dengan

penelitian sebelumnya sehingga adanya penelitian kali ini diposisikan

sebagai pengembangan daripada penelitian penelitian terdahulu.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat berguna baik secara ilmiah,

praktis dan akademis.

L. Kerangka Pemikran

Penerapan dan Perkembangan produk Keuangan digital di

indonesia sudah mengalami perkembangan dan kemajuan atau

kenaikan yang cukup siginfikan. namun sejauh ini penerapan

keuangan digital di indonesia masih mengalami kendala dan

keterbatasan oleh lembaga keuangan syariah. Namun dalam penerapan

keuangan digital di bank konvensional maupun syariah di indonesia.

Umumnya produk keuangan digital oleh bank syariah untuk

memudahkan atau memobilisasi keuangan masyarakat serta

memberikan rasa aman bagi masyarakat atau nasabah

Tidak dapat dipungkiri penerapan keuangan digital di indonesia

masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor. Yang menjadi faktor utama pengetahuan atau litersi keuangan

(Financial literacy) mengenai akan pentingnya Inklusi keuangan,

Faktor yang kedua adalah keinginan dalam menggunakan keuangan

digital dan kesadaran akan pentingya masa depan. Faktor yang ketiga

adalah mengenai regulasi pemerintah yang belum banyak diketahui

oleh masyarakat pengguna produk dalam penerapan Keuangan digital

salah satunya penerapan e-money.

Dalam uraian diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa

seseorang yang dikategorikan memiliki keinginan dan minat yang

bagus terhadap Penerapan keuangan digital apabila mempunyai literasi

atau pengetahuan yang baik mengenai keuangan digital, menyadari

akan pentingnya rasa aman, kesesuaian harga akan mendorong

masyarakat untuk menggunakan keuangan digital karena harga

memegang peranan penting dalam konsep pemasaran suatu produk dan

regulasi pemerintah yang baik, akan berdampak pada terciptanya

keuangan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat indonesia.

Berdasrkan klasifikasi diatas, maka dapat disusun kerangka

pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan tentang sesuatu yang

dianggap benar, selain itu juga hipotesis merupakan pernyataan dari

seorang peneliti atau dugaan peneliti yang akan ditelitinya sebagai

jawaban sementara dari suatu permasalahan berdasarkan Rumusan

masalah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis

atau hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 Minat Menggunakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Efektivitas Penggunaan Keuangan Digital.

H2 Terdapat pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Manfaat,

Regulasi Bank Indonesia, Kesesuaian Harga terhadap Minat

Menggunakan Keuangan Digital

Literasi Keuangan

Persepsi Manfaat Minat

Menggunakan

Efektivitas

Penggunaan

Regulasi BI

Kesesuaian Harga