II-1

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

Pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2012 merupakan tahap kedua RPJP

Daerah atau tahun kelima RPJMD 2008-2013 menuntut keberlanjutan, tidak hanya untuk

menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi

perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan

berdekatan dengan ibukota negara, menjadikan Jawa Barat berperan sebagai motor

penggerak pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Jawa Barat serta budaya yang berkembang dalam masyarakat, maka

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008–2013 adalah:

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Berdasarkan Visi tersebut serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi

yang akan dihadapi, dengan harapan Provinsi Jawa Barat dapat lebih mengoptimalkan

peran dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi baik secara regional, nasional,

maupun global. Adapun penjelasan dari Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

tersebut adalah:

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi

kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan

kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi,

infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.

Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu

merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses

pembangunan.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin

mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan

5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif

dan Berdaya Saing, dengan sasaran misi:

a. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara.

II-2

b. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi

anak usia sekolah.

c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan

ibu dan anak.

d. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana.

e. Meningkatnya kesetaraan gender.

f. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

g. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas

hidup dan kehidupan masyarakat.

h. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.

i. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

2. Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi

Lokal, dengan sasaran misi:

a. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal.

b. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan penyediaan

lapangan kerja.

c. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam

pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

d. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

e. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

3. Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah,

dengan sasaran misi:

a. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk

mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa.

b. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk

mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta

pengendalian daya rusak air.

c. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan

ketenagalistrikan di Jawa Barat.

d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar

pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).

e. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

4. Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan sasaran misi:

a. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta sebaran penduduk.

b. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.

II-3

c. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat.

d. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.

e. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah

lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

5. Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas

Demokrasi, dengan sasaran misi:

a. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.

b. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta

pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

c. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat

oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan.

e. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah.

f. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat.

g. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan.

h. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik.

i. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.

j. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2008-2013 dijadikan

pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Misi pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif Dan

Berdaya Saing, meliputi kebijakan:

a. Bidang Pendidikan

1) Menuntaskan Jabar Bebas Buta Aksara.

2) Mewujudkan Jabar Bebas Biaya Pendidikan Dasar dalam rangka Penuntasan

Wajar Dikdas Sembilan Tahun.

3) Mewujudkan Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah dalam Rangka Pelaksanaan

Wajar Dua Belas Tahun di seluruh Kabupaten/Kota.

4) Meningkatkan Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

5) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

6) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

7) Meningkatkan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB).

8) Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah.

9) Meningkatkan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru Serta Tenaga Kependidikan.

II-4

10) Fasilitasi Peningkatan Pemerataan dan Mutu Pendidikan Tinggi.

b. Bidang Perpustakaan

1) Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat, khususnya pada usia

sekolah.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

c. Bidang Kesehatan

1) Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin

dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak).

2) Mengembangkan sistem kesehatan.

3) Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit

menular dan tidak menular.

4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

5) Meningkatnya dan mengembangkan sapras (sarana dan prasarana)

puskesmas;

6) Meningkatnya jumlah puskesmas PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal dan

Emergency Dasar);

7) Mewujudkan Sistem Pembiayaan Kesehatan skala provinsi;

8) Menyusun kebijakan, standar pelayanan kesehatan provinsi, SPM bidang

kesehatan Provinsi, Pedoman dan Regulasi kesehatan.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian

berusaha;

2) Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan

kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

e. Bidang Sosial

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan

pemberdayaan sosial;

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial;

f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Mewujudkan pemuda Jawa Barat yang memiliki semangat dan idealisme

kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui

olahraga.

g. Bidang Ketenagakerjaan

1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja;

2) Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

II-5

h. Bidang Agama

1) Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun

antarumat beragama;

2) Mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan

agama dalam kehidupan bermasyarakat;

3) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

i. Bidang Kebudayaan

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang

relevan bagi peningkatan kemajuan Jawa Barat.

2. Misi 2, Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meliputi

kebijakan:

a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan

peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

b. Bidang Ketenagakerjaan

Perluasan kesempatan kerja.

c. Bidang Pertanian

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.

d. Bidang Pariwisata

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata untuk peningkatan daya beli

masyarakat.

e. Bidang Perdagangan

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi serta pengembangan pasar dalam dan

luar negeri.

f. Bidang Industri

Meningkatkan daya saing industri.

g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.

h. Bidang Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di

Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai

Utara dan Pantai Selatan (GAPURA).

i. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas dan keamanan pangan.

j. Bidang Kehutanan

Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.

II-6

k. Bidang Penanaman Modal

1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan

keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru;

2) Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama

investasi.

3. Misi 3, Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meliputi

kebijakan:

a. Bidang Pekerjaan Umum

1) Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan

pergerakan orang, barang, dan jasa;

2) Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk

mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian

daya rusak air;

3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

4) Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.

b. Bidang Perhubungan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan

pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

c. Bidang Perumahan

1) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;

2) Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar

permukiman.

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan

ketenagalistrikan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.

4. Misi 4, Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan

yang berkelanjutan, meliputi kebijakan:

a. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Menata database penduduk dan penyelenggaraan sistem administrasi

kependudukan;

b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Revitalisasi Program Keluarga Berencana.

c. Bidang Ketransmigrasian

Menata persebaran penduduk, baik di dalam maupun keluar wilayah provinsi.

II-7

d. Bidang Penataan Ruang

1) Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;

2) Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam

jaringan data spasial nasional;

3) Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam

pelaksanaan penataan ruang;

4) Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.

e. Bidang Kehutanan

Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.

f. Bidang Lingkungan Hidup

1) Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan

dan lahan;

2) Mengurangi resiko bencana;

3) Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung dalam rangka mewujudkan

provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan provinsi

yang bersih (Clean Province)

g. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan

pelaku usaha.

5. Misi 5, Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi, meliputi

kebijakan:

a. Bidang Perencanaan Pembangunan

1) Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling

menguntungkan;

2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang

pro publik;

3) Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem

pengawasan.

b. Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen

pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2) pemanfaatan IPTEK untuk peningkatan daya saing daerah melalui sinkronisasi

kegiatan dan kerjasama strategis perguruan tinggi/ lembaga riset bersama

mitranya dengan kegiatan pemerintah daerah secara melembaga

c. Bidang Pertanahan

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

II-8

d. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,

mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan

pengadaan secara elektronik;

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan

publik untuk mewujudkan clean government and good governance;

3) Menata sistem hukum di daerah;

4) Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;

5) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

6) Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan

unsur rakyat terlatih lainnya;

7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

e. Bidang Statistik

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan.

f. Bidang Kearsipan

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan.

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam

pembangunan;

2) Mewujudkan Desa Membangun.

h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan

bencana;

2) Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

3) Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

C. Prioritas Daerah

Kebijakan pembangunan Jawa Barat Tahun 2012 lebih menekankan pada

peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan

masyarakat, peningkatan produktivitas sumber daya manusia; pengembangan kemampuan

ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kualitas dan

kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan

peningkatan mitigasi bencana serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

II-9

Berdasarkan kebijakan tersebut ditetapkan prioritas pembangunan Tahun 2012,

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan.

2. Peningkatan kualitas kesehatan.

3. Peningkatan daya beli masyarakat.

4. Kemandirian pangan.

5. Peningkatan kinerja aparatur.

6. Pengembangan infrastruktur wilayah.

7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku.

8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup.

9. Pembangunan perdesaan.

10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tersebut, ditetapkan

tema pembangunan Tahun 2012 adalah “Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia

Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral Dan Kewilayahan Bersifat

Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang

Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”

Guna mendukung pencapaian tema pembangunan di atas melalui pendekatan 10

(sepuluh) Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral serta Kegiatan Tematik

Kewilayahan, yaitu:

1. Common Goals dan Kegiatan Tematik Sektoral

Common Goals merupakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sinergitas

lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan

pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku

pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sebagai berikut:

a. Common Goals 1, Peningkatan Kualitas Pendidikan, dengan sasaran:

1) Penyelenggaraan pendidikan formal dasar dan menengah;

2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal paket A, B dan C plus kewirausahaan;

3) Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional;

4) Penyelenggaraan pendidikan luar biasa;

5) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

6) Pengembangan infrastruktur olahraga dan pemuda.

b. Common Goals 2, Peningkatan Kualitas Kesehatan, dengan sasaran:

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada

Puskesmas dan RSUD;

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesertaan dalam program KB;

3) Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;

II-10

4) Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang;

5) Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit

menular dan tidak menular serta pningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

6) Menuju Universal coverage JPKM.

c. Common Goals 3, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dengan sasaran:

1) Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;

2) Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan

menumbuhkan investasi;

3) Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan

dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat;

4) Meningkatnya produksi dan produktiivitas komoditas unggulan daerah yang

bernilai tambah dan berdaya saing;

5) Tumbuhnya Industri Kreatif dan wirausahawan muda.

d. Common Goals 4, Kemandirian Pangan, dengan sasaran:

1) Meningkatnya ketersediaan dan kesinambungan input produksi bahan pangan;

2) Terkendalinya stock pangan dan keanekaragaman bahan pangan pada sentra

produksi;

3) Terkendalinya tingkat kerawanan pangan dan kecukupan gizi masyarakat;

4) Meningkatnya dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.

e. Common Goals 5, Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan sasaran:

1) Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance;

2) Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat;

3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban

dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam

pembangunan;

4) Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah

perbatasan;

5) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas dalam

pembangunan.

f. Common Goals 6, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dengan sasaran:

1) Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan

ekonomi;

2) Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan

kegiatan ekonomi;

3) Meningkatnya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan;

4) Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku

serta pengendali banjir dan kekeringan.

II-11

g. Common Goals 7, Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, dengan

sasaran:

1) Tersedianya energi untuk mendukung pembangunan Jawa Barat;

2) Pemenuhan kecukupan air baku untuk mendukung pembangunan Jawa Barat.

h. Common Goals 8, Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan

Hidup, dengan sasaran:

1) Meningkatkan efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana;

2) Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung dan pengendalian luasan lahan

kritis;

3) Meningkatnya kualitas lingkungan udara dan air.

i. Common Goals 9, Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:

1) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan;

2) Meningkatnya peran aparat desa dalam pembangunan

j. Common Goals 10, Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata,

dengan sasaran:

1) Terkelolanya eksplorasi dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan

lokal;

2) Terfasilitasinya Gelar Karya serta kreativitas seni dan budaya lokal;

3) Terintegrasinya sistem pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka

peningkatan kesiapan kepariwisataan di Jawa Barat.

Sedangkan kegiatan Non-Common Goals (Diferensial Goals) merupakan rencana

kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas

pembangunan. Rencana kerja Non Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan

yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi OPD.

2. Kegiatan Tematik Sektoral

Dari 10 (sepuluh) Common Goals dengan fokus dan sasaran, maka ditetapkan

40 (empat puluh) kegiatan tematik sektoral dilaksanakan untuk menangani masalah

kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat, serta menjadi

prioritas kegiatan pembangunan dalam setiap bidang pembangunan, sebagai berikut:

a) Common Goals 1, terdiri dari 6 (enam) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah Pendidikan Fokus

Pendidikan 9 Tahun di Kabupaten dan 12 Tahun untuk Kota.

II-12

Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Plus

Kewirausahaan dengan Sasaran Usia 15 Tahun Ke Atas Dan

Pendidikan Berbasis Masyarakat.

Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan

Bertaraf Internasional.

Kegiatan Tematik 4 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus.

Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi.

Kegiatan Tematik 6 : Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan

Kepemudaan.

b) Common Goals 2, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas,

Puskesmas PONED dan Pemenuhan Sumber Daya

Kesehatan.

Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Program Keluarga Berencana.

Kegiatan Tematik 3 : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak

(Gerakan Penyelamatan Masa Depan/GEMAMAPAN: gizi

buruk, Posyandu, Jamkesnas Provinsi dan Penyediaan

Fasilitas Rawat Gakin pada Rumah Sakit di 5 (lima) wilayah).

Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS, TBC,

Flu Burung dan Narkoba.

Kegiatan Tematik 5 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak

Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

c) Common Goals 3, terdiri dari 5 (lima) kegiatan tematik, yaitu:

Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja dan Perluasan

Lapangan Kerja serta Kesempatan Berusaha UMKM serta

pengentasan kemiskinan.

Kegiatan Tematik 2 : Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi.

Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan alternatif.

Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis,

agroindustri, dan industri manufaktur.

Kegiatan Tematik 5 : Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda

Kreatif.

d) Common Goals 4, terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional Tahun

2013.

Kegiatan Tematik 2 : Tercapainya 13 Juta Ton GKG dan Swasembada Protein

Hewani Tahun 2013.

II-13

Kegiatan Tematik 3 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan Pada Tahun 2013.

Kegiatan Tematik 4 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan

Irigasi) di Sentra Produksi Pangan.

e) Common Goals 5, terdiri dari 5 ( lima) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Profesionalisme Aparatur Dalam Mewujudkan Pemerintahan

Daerah yang Bersih dan Akuntabel.

Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi

Publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber

Province.

Kegiatan Tematik 3 : Penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum,

pengawalan implementasi produk hukum serta peningkatan

peran serta dalam penyusunan dan penerapan kebijakan.

Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan Wilayah

Perbatasan.

Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan

Akuntabilitas Pembangunan.

f) Common Goals 6 terdiri dari 4 (empat) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan Kemacetan

Lalu Lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjungsari,

Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak, serta Kota

Bandung dan sekitarnya

Kegiatan Tematik 2 : Penyediaan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung -

Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon,

Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan.

Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di

wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota

serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Kegiatan Tematik 4 : Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi

strategis di Jawa Barat.

g) Common Goals 7, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik, yaitu:

Kegiatan Tematik 1 : Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan

bakar kebutuhan domestik.

Kegiatan Tematik 2 : Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa

Barat.

h) Common Goals 8 , terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung,

Pantura dan Bodebek.

II-14

Kegiatan Tematik 2 : Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas

(Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir

serta Pulau Kecil melalui Jabar Green Province.

Kegiatan Tematik 3 : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah

Domestik dan Pengelolaan Sampah Regional.

i) Common Goals 9, terdiri dari 2 (dua) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Pembangunan Perdesaan dengan Menerapkan Prinsip Desa

Mandiri.

Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa.

j) Common Goals 10, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan tematik:

Kegiatan Tematik 1 : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya

serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat.

Kegiatan Tematik 2 : Gelar karya dan kreativitas seni budaya Jawa Barat.

Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan destinasi wisata dengan fokus ekowisata,

wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang

terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa Bali.

3. Kegiatan Tematik Kewilayahan

Rencana program dan kegiatan tematik kewilayahan merupakan rencana

pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap wilayah

koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP) Jawa Barat, sebagai berikut:

a) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-I Bogor:

1) Integrasi sentra pengembalaan ternak sapi potong dan domba di Kabupaten

Cianjur dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Dengan ruang lingkup kegiatan:

tumbuh kembangnya sentra peternakan sapi dan domba dalam rangka

swasembada protein hewani, mencakup pengembangan teknologi budidaya,

fasilitasi kelembagaan dan permodalan pembudidaya, pengendalian distribusi,

mutu, pengolahanh ternak serta pengembangan industri agro input peternakan.

2) Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur dengan

mempertahankan fungsi konservasi air dan tanah. Dengan ruang lingkup

kegiatan: tertatanya ODTW berbasis ekowisata yang melibatkan aktivitas

perekonomian masyarakat setempat, serta meningkatnya upaya rehabilitasi

kualitas lingkungan.

3) Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis teh, karet, bisnis kelautan

dan pertambangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam

rangka perintisan PKN Pelabuhanratu. Dengan ruang lingkup kegiatan:

mendorong tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian berbasis agribisnis,

II-15

bisnis kelautan dan pertambangan di kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya,

melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal serta memacu keterlibatan

perekonomian masyarakat sekitar.

4) Pusat pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar

regional dan internasional. Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh

kembangnya aktivitas agribisnis hulu-hilir di bidang perikanan budidaya air

tawar dan ikan hias, meliputi peningkatan teknologi budidaya, pembenihan

ikan, pengolahan basil perikanan serta pengembangan industri agro input

budidaya perikanan.

5) Pengembangan sistem agribsnis beras berkualitas (varietas pandan wangi).

Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya industri

perberasan hulu-hilir varietas unggul Pandan Wangi, meliputi: sertifikasi benih,

perluasan areal budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil.

b) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-II Purwakarta:

1) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang dan Bekasi.

Dengan ruang lingkup kegiatan: mendorong tumbuh kembangnya aktivitas

perekonomian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bekasi, Karawang dan

sekitarnya, dengan memberikan fasilitas dan inovasi kepada investor yang

menanamkan modalnya di KEK, mengusulkan kawasan Bekasi-Karawang

sebagai KEK, menyiapkan inrastruktur dan tenaga kegiatan dapat memenuhi

kesempatan menjadi KEK

2) Pengembangan Industri Manufaktur. Dengan ruang lingkup kegiatan:

mendorong tumbuh kembangnya industri manufaktur hulu hilir, berbasis industri

makanan dan minuman, dengan optimalisasi kemitraan industri inti dan IKM.

3) Pengembangan Industri Perberasan. Dengan ruang lingkup kegiatan:

mendorong tumbub kembangnya industri perberasan sebagai andalan cadangan

perberasan nasional, meliputi fasilitasi pengendalian areal budidaya (lahan

sawah), pengembangan teknologi perbenihan, intensifikasi, pengendalian hama

penyakit, pasca panen dan distribusi.

4) Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta

mangrove. Dengan ruang lingkup kegiatan: revitalisasi usaha penangkapan dan

budidaya ikan berwawasan lingkungan (bio scurity), meliputi penataan areal

budidaya terpadu tambak-mangrove (silvo fisheries), peningkatan produktivitas,

diversifikasi komoditas unggulan, pengendalian hama penyakit ikan,

pengolahan, pemasaran, fasilitasi dukungan sarana-prasarana (irigasi tambak,

tempat pelelangan ikan, cold strorage), fasilitasi kelembagaan pembudidaya dan

pembiayaan.

II-16

5) Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah). Dengan ruang

lingkup kegiatan: Optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi ODTW sejarah dan

wisata jiarah, melalui upaya destinasi dan promosi wisata yang melibatkan

perekonomian masyarakat setempat.

c) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-III Cirebon:

1) Pengembangan agribisnis mangga. Dengan ruang lingkup kegiatan:

pengembangan agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas unggulan wilayah

(mangga), meliputi pengembangan teknologi pembibitan, perluasan areal

budidaya, peremajaan tanaman, peningkatan produksi, teknologi pasca panen,

pengolahan dan pemasaran.

2) Pengembangan sistem perdagangan komoditas beras dan palawija. Dengan

ruang lingkup kegiatan: pengembangan pengolahan, pergudangan dan

pengendalian distribusi beras dalam rangka menjaga cadangan beras provinsi

dan pasokan beras nasional, serta pengembangan budidaya palawija jagung dan

kedelai) untuk menunjang pasokan industri agro.

3) Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya. Dengan

ruang lingkup kegiatan optimalisasi pemanfaatan ODTW berbasis wisata ziarah

(pilgrimage) dan cagar budaya (Keraton Cirebon).

4) Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai. Dengan ruang lingkup kegiatan

pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan di Taman Hutan Raya Ciremai

dan sekitarnya, pemberdayaan magarakat sekitar hutan, pengembangan wisata

alam hutan raya ciremai.

5) Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan. Dengan ruang

lingkup kegiatan Pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman

olahan berbahan baku lokal, dengan menjalin kemitraan antara pelaku usaha

hulu-hilir (IKM-UKM).

d) Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:

1) Pengembangan kawasan pendidikan dan riset terpadu di Jatinangor.

2) Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan

tawar di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, serta ternak sapi perah di

Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Garut; domba garut di

Kabupaten Garut dan jejaringnya, serta pengembangan sentra produksi di

kabupaten Garut dengan ruang lingkup kegiatan mendorong tumbuh

kembangnya siklus agribisnis hulu-hilir berbasis komoditas jagung yang

dikaitkan dengan kebutuhan pakan ternak unggas, serta pengembangan ternak

domba untuk mendukung terwujudkan swasembada protein hewan.

II-17

3) Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kabupaten Bandung dan

Bandung Barat. Dengan ruang lingkup kegiatan mendorong tumbuh

kembangnya aktivitas agribisnis berdasarkan potensi unggulan setempat,

mencakup peningkatan pemanfaatan. sumber daya alam, peningkatan teknologi

pembibitan/budidaya, fasilitasi pembiayaan, pasca panen dan peningkatan nilai

tambah.

4) Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota

Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya. Dengan ruang lingkup

kegiatan pengembangan industri kreatif hulu-hilir berbasis IT, craft, fashion dan

agro, dengan mendorong pemberdayaan kelompok komunitas masyarakat

kreatif termasuk pendukungan peningkatan teknologi, kelembagaan,

permodalan serta pemasarannya.

5) Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional,

agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran.

Dengan ruang lingkup kegiatan mendorong berkembangnya aktivitas

perekonomian di kawasan Pangandaran dan sekitarnya, dengan fokus

pengembangan pada sektor kepariwisataan berikut aktivitas pendukungnya,

mencakup penataan ODTW pada jalur wisata Priangan Timur ke Pangandaran,

peningkatan sarana-prasarana pendukung kepariwisataan (lapangan udara,

jalan raya, jalur kereta api wisata, terminal, perhotelan, restoran, rest area,

pasar, rumah sakit, keamanan), serta pengembangan aktivitas penunjang

kepariwisataan (agribisnis dan bisnis kelautan).