BAB II Karakteristik Regional Dan Kebijakan-ok
-
Upload
boyke-p-sirait -
Category
Documents
-
view
53 -
download
2
description
Transcript of BAB II Karakteristik Regional Dan Kebijakan-ok
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
BABBAB
IIIIKARAKTERISTIK REGONAL DAN KARAKTERISTIK REGONAL DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAHWILAYAH
2.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TATA RUANG
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
2.1.1. RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2031
A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli
Selatan
Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi
Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:
1. Peningkatan produktivitas pertanian dan sumber daya alam yang
berkelanjutan berbasis komoditas unggulan yang dikelola secara
terpadu dan ramah lingkungan.
Strategi dari kebijakan ini adalah :
a. menetapkan komoditas ungulan sesuai dengan potensi wilayah;
b. mengembangkan sistem hulu hilir pertanian untuk meningkatkan nilai
tambah dan daya saing produksi pertanian yang berorientasi pada
produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
c. meningkatkan produksi holtikultura melalui pendekatan agropolitan;
d. memanfaataaan lahan budidaya yang tidak produktif untuk usaha
peternakan;
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-1 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
e. mengembangkan kawasan tanaman pangan lahan basah dan ke
kesesuaian lahan untuk mempertahankan/memantapkan
swasembada pangan;
f. memperluas kawasan perkebunan pada areal yang memiliki
kesesuaian lahan tanaman tahunan;
g. meningkatkan usaha budidaya perikanan darat melalui peningkaan
prasarana dan sarana pendukung.
2. Pengembangan berbagai potensi sumberdaya alam berbasis konservasi
guna mensejahterakan masyarakat.
Strategi dari kebijakan ini adalah:
a. memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam untuk sumber
energi, dan bahan pertambangan batuan berdasarkan kaidah-kaidah
lingkungan;
b. memantapkan fungsi kawasan hutan melalui sosialisasi tata batas
hutan kepada masyarakat;
c. meningkatkan konservasi yang bernilai lingkungan dan sosial
ekonomi pada kawasan lindung;
d. mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan hidup
manusia terhadap kerusakan-kerusakan hutan melalui relokasi
permukiman dan kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung.
3. Perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan pemekaran
wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Strategi dari kebijakan ini adalah :
a. membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli
Selatan;
b. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pusat-pusat
pertumbuhan baru sesuai fungsi dan hirarkinya untuk pemerataan
pembangunan daerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan
mitigasi bencana.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-2 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
B. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan
1. Rencana Sistem Perkotaan
Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi pusat-
pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan simpul
pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan,
yang terdiri atas:
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli
Selatan;
b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah Kabupaten
Tapanuli Selatan;
Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang
wewenang penentuannya ada pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan,
yaitu:
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa; dan
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
tahun 2011-2031.
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah
dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
ditetapkan dengan kriteria
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-3 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa
kecamatan; dan/atau
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
Berdasarkan kriteria diatas serta memperhatikan perkembangan kawasan
perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai potensi
perkembangan yang cukup pesat serta memperhatikan arahan struktur ruang
provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara tahun 2011-2031, maka kawasan perkotaan di Kabupaten
Tapanuli Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah
Sipirok, Batangtoru, dan Pintu Padang diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal
Promosi (PKLp).
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Selatan
ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
kecamatan, kemudahan aksesisibiltas dan dukungan sarana dan prasarana yang
ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di
Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah
Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan
atau beberapa desa.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah
kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah desa-
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-4 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
desa diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-
masing desa. Lebih jelasnya, Rencana Struktur Ruang Wilayah untuk Kabupaten
Tapanuli Selatan ditunjukkan oleh Tabel II.1 dan Tabel II.2 serta Peta 2.1.
Tabel II.1 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan
PKL PPK PPLSipirok Pargarutan Sipangimbar
Arse nauliBiru
PKL PPK PPLBatang Toru Sitinjak Marancar
HutarajaSimataniari
PKLp PPK PPLPintu Padang Simarpinggan Sayurmatinggi
Situmba TT
Tabel II.2 Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2031
No KecamatanJumlah
Penduduk (jiwa)
Ibu Kota Kecamatan
Hirarki/Fungsi
Potensi Pengembangan Kecamatan
1 Sipirok 31.850 Sipirok PKL
- Perdagangan dan Jasa- Industri - Transportasi- Pariwisata- Pertambangan- Pertanian Tanaman Pangan
Lahan Basah- Pertanian Tanaman Pangan
Lahan Kering- Perkantoran- Pemerintahan kabupaten/
kecamatan- Pusat pelayanan kesehatan
2 Batang Toru 30.217 Batang Toru PKL
- Pertambangan- Pertanian Tanaman Pangan- Perkebunan- Industri- Transportasi
3 Batang Angkola 35.419 Pintu Padang PKLp
- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah
- Perkebunan- Perikanan- Perdagangan dan Jasa- Industri - Permukiman- Transportasi
4 Angkola Timur 19.066 Pargarutan PPK - Pertanian Tanaman Pangan
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-5 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
No KecamatanJumlah
Penduduk (jiwa)
Ibu Kota Kecamatan
Hirarki/Fungsi
Potensi Pengembangan Kecamatan
- Industri- Perkebunan
5 Angkola Selatan 27.540 Simarpinggan PPK
- Industri- Pariwisata- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
6 Angkola Barat 26.417 Sitinjak PPK- Pertanian Tanaman Pangan- Industri- Perkebunan
7 Sayurmatinggi 24.455 Sayurmatinggi PPL
- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering
- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah
- Perkebunan
8 Marancar 10.021 Marancar PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
9 Arse 8.503 Jonggol Julu PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
10 Saipar Dolok Hole 13.086 Sipagimbar PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
11 Aek Bilah 7.230 Biru PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
12 Muara Batang Toru 12.176 Hutaraja PPL
- Pariwisata- Pelabuhan- Perkebunan- Pertambangan- Industri- Agromerinepolitan
13 Angkola Sangkunur 19.648 Simataniari PPL
- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
Lahan Basah- Pertanian Tanaman Pangan
14 Tano Tombangan Angkola 15.618 Situmba TT PPL- Perkebunan- Pertanian Tanaman Pangan
Sumber : AnalisSumber : Analisis Sis Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011istem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011
5. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi di Kabupaten
Tapanuli Selatan terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut yang
bertujuan untuk membangun akses secara berkesinambungan (continuous
access) dan berjenjang dari satuan ruang lokal, pusat kegiatan lokal, pusat
kegiatan wilayah dengan wilayah eksternal Tapanuli Selatan.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat
A. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-6 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa di
Kabupaten Tapanuli Selatan, maka pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan saat
ini terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan jaringan jalan yang ada.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas dari dan menuju ke
Kabupaten Tapanuli Selatan.
Adapun rencana pengembangan jaringan jalan Kabupaten Tapanuli
Selatan sampai dengan tahun 2031 adalah terdiri dari rencana jaringan jalan
berdasarkan kewenangan dan berdasarkan fungsi.
1. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan kewenangan meliputi :
a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan
jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Rencana jalan bebas hambatan lintas Kota Sibolga – Kabupaten Tapanuli
Tenggah - Batang Toru.
Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi ruas:
- Batas Tapanuli Utara – Sipirok dengan panjang ruas 18,64 km
- Pal XI – Sipirok dengan panjang ruas 21,18 km
- Batas Tapanuli Tengah - Padangsidimpuan dengan panjang ruas 37,40
km
- Padangsidimpuan - Pal XI dengan panjang ruas 12,94 km
- Padangsidimpuan - Batas Mandailing Natal dengan panjang ruas
34,34 km
- Batangtoru - Rianiate - Batu Mundom dengan panjang ruas 90,00 km
Total Panjang Jalan Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 214,50
km.
Peta 2.1
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-7 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
b. Jaringan Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi
ruas :
- Pal. XI - Aek Godang dengan panjang ruas 16,00 km
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-8 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
- Sipirok – Simangambat dengan panjang ruas 31,47 km
- Simangambat – Sipangimbar dengan panjang ruas 10 km
- Simpang Tandosan - Batas Tapanuli Utara dengan panjang ruas 9,16
km
- Sipangimbar – Tolang dengan panjang ruas 30,00 km
- Tolang - Batas Padang Lawas Utara dengan panjang ruas 44,20 km
- Sipenggeng - Marancar – Sipirok dengan panjang ruas 19,50 km
- Padang Sidempuan - Aek Godang dengan panjang ruas 10,00 km
c. Jalan Kabupaten
Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar
ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,
antar pusat pengembangan lingkungan, pusat pengembangan kawasan
serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
2. Rencana pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsi. Khusus untuk
pengembangan jaringan jalan, perlu diperhatikan kriteria rencana
pengembangan sistem jaringan jalan sebagai berikut:
a. Ketentuan jaringan jalan kolektor primer sesuai dengan ketetapan pada
UU Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor : 34 tahun 2006,
yaitu
dirancang berdasarkan kecepatan rencana minimal 40 km/jam;
lebar badan jalan minimal 9 meter;
kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu-lintas harian rata-rata
(LHR);
jumlah jalan masuk dibatasi dengan jarak minimal dibatasi sedemikian
rupa sehingga ketiga ketentuan di poin paling atas dapat terpenuhi;
persimpangan sebidang pada jalan koletor primer dengan pengaturan
tertentu harus memenuhi ketentuan pada 3 poin paling atas;
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-9 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
b. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.
Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah,
sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.
Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan
wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
Jalan kolektor sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua
dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan
kawasan sekunder ketiga.
Jalan Kolektor yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: Jalan
Kolektor Primer (K-1 dan K-2) : Batas Aceh – Barus – Sibolga – Pandan –
Batangtoru – Padang Sidimpuan. Batang Toru – Batumondom –
Singkuang – Natal – Sp. Gambir – Batas Sumatera Barat (ke Airbalam).
c. Spesifikasi arteri primer sesuai ketentuan dalam UU Nomor : 38 Tahun
2004 tentang Jalan dan PP Nomor : 34 tahun 2006, yakni :
- Dirancang berdasarkan kecepatan rencana (design speed) minimal 60
km/jam;
- Lebar badan jalan minimal 11 meter;
- Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume
lalu lintas rata-rata;
- Pada lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang
alik, lalu intas lokal, dan kegiatan lokal;
- Jumlah jalan masuk dibatasi dengan jarak minimal dibatasi
sedemikian rupa sehingga ketiga ketentuan di poin paling atas dapat
terpenuhi;
- Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan
tertentu harus memenuhi ketentuan pada 3 poin paling atas;
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-10 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
- Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau
kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus
Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri
primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional,
sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala
perkotaan.
Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat
kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan wilayah.
Jalan Lintas Tengah :
Batas Aceh – Lau Pakam – Sidikalang – Panji – Tele – Dolok Sanggul -
Siborong-borong – Tarutung – Sipirok – Padangsidimpuan – Siabu –
Jembatan Merah – Ranjaubatu – batas Sumatera Barat (ke arah Lubuk
Sikaping).
Jalan Lintas Barat :
Batas Aceh – Barus – Sibolga – Pandan – Batangtoru – Batumondom –
Singkuang – Natal – Sp. Gambir – Batas Sumatera Barat.
Jalan Poros / Penghubung / Feeder / Strategis Provinsi :
Simpang Kotapinang – Gunung Tua – Padangsidimpuan – Batangtoru;
Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan
kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan
sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan
sekunder kedua.
Tarutung – Sipirok - Padangsidimpuan – Siabu – Jembatan Merah –
Ranjaubatu – Batas Sumatera Barat (ke Lubuk Sikaping)
d. Jalan Lokal
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-11 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,
dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
Jalan lokal meliputi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal
primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan
jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan.
Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah
dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat
kegiatan lingkungan.
Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan
perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan
sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
e. Jalan Lingkungan
Jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan
sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam
skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah
kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan
lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan,
perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
Jalan lingkungan primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam
kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
Jalan lingkungan sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan
perkotaan. Adapun jalan lingkungan tersebar di seluruh wilayah
Kabupaten Tapanuli Selatan.
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Tapanuli Selatan
diutamakan kepada pengembangan pelabuhan-pelabuhan pengumpan Regional
dan lokal serta pelayaran rakyat sebagai penunjang pergerakan melalui laut bagi
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-12 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
wilayah di sepanjang Pantai Barat Tapanuli Selatan yang memiliki potensi
ekonomi.
Pengembangan pelabuhan–pelabuhan dimaksud terintegrasi dengan
pengembangan sistem transportasi darat.
Pengembangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten
Tapanuli Selatan adalah :
Rencana pembangunan pelabuhan pengumpan sekunder (lokal) di
Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Desa Muara Upu Kecamatan
Muara Batang Toru. Pelabuhan ini kedepannya berfungsi sebagai
pelabuhan kargo dan penumpag lokal, untuk mendukung kawasan-
kawasan yang telah ada seperti perkebunan, hasil hutan, perikanan,
tambang emas, dan rencana pengembangan kawasan pantai barat Muara
Upu sebagai kawasan industri dan agromarinepolitan.
6. Rencana Sistem Jaringan Energi
Pembangkit Listrik
Untuk mengatasi krisis energi listrik Kabupaten Tapanuli Selatan
memanfaatkan sumber daya air yaitu memanfaatkan daerah sungai-sungai yang
potensial di Kabupaten Tapanuli Selatan, panas bumi seperti di Sipirok.
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Huta Tonga
Kecamatan Saipar Dolok Hole dengan Kapasitas 15 Kw yang mengalirkan listrik ke
120 rumah (KK) pada tahun 2009.
Jangkauan pelayanan listrik belum tersebar di seluruh wilayah kabupaten,
terutama daerah yang terisolasi dan terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipotangniari
di Kecamatan Sayurmatinggi, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru,
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara/LNG di Muara Upu dan potensi
Geothermal atau Panas Bumi yang berlokasi di Kecamatan Sipirok.
Rencana pengembangan Pembangkit listrik di Kabupaten Tapanuli
Selatan meliputi :
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-13 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
a. Pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di
wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi wilayahnya tinggi.
b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sipotangniari dengan
memanfaatkan Sungai Batang Gadis, PLTA Batang Toru memanfaatkan
Sungai Batang Toru dan PLTA Aek Bilah memanfaatkan Sungai Bilah,
Pembangunan PLTU di Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru dengan
tenaga batubara/LNG serta potensi Geothermal (panas bumi) di
Kecamatan Sipirok, diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan listrik
wilayah regional kedepannya.
Jaringan Energi
Jaringan energi yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah jaringan
energy listrik saluran transmisi SUTT (150 KV).
7. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diarahkan
untuk mencapai tujuan mewujudkan sistem telekomunikasi lokal, antar kota,
kabupaten, propinsi, nasional dan antar negara yang terjamin kehandalannya.
Pengembangan jaringan telekomunikasi diprioritaskan pada kawasan
permukiman, industri dan pariwisata. Rencana pengembangan jaringan
telekomunikasi adalah tersedianya fasilitas komunikasi untuk memenuhi
kebutuhan domestik, instansi pemerintah/swasta, industri meliputi:
Sistem jaringan prasarana telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon
Sistem jaringan telekomunikasi kabel telepon akan dikembangkan di
kawasan perkotaan yang diarahkan sesuai dengan pola jaringan jalan.
Sistem distribusi jaringan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan yang
digunakan adalah jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer
menghubungkan sentral dengan daerah-daerah lokasi, sedangkan jaringan
sekunder menghubungkan jaringan primer dengan rumah-rumah penduduk.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-14 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Prasarana telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dimanfaatkan
oleh instansi-instansi pemerintah, swasta maupun kalangan masyarakat sendiri.
Rencana kebutuhan pelayanan telepon di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah
menggunakan standar proporsi kapasitas pelayanan sambungan per 50
penduduk yaitu minimal 1 SST.
Sistem Jaringan Prasarana Telepon Nirkabel
Sistem jaringan prasarana telepon nirkabel ini berupa menara (tower)
BTS (Base Transceiver Station). Penggunaan sistem ini lebih popular
dibandingakan dengan penggunaan sistem telekomukasi telepon kabel. Namun
dalam penggunaannya bisa menyebabkan terbentuknya hutan menara di
kawasan perkotaan akibat tidak adanya pola pengaturan dalam
pembangunannya.
Untuk itu kedepannya diarahkan dengan menerapkan sistem menara
(tower) bersama, karena pembangunan menara bersama terkait dengan tingkat
kepadatan penduduk, dimana semakin banyak penduduk suatu wilayah
berbanding lurus dengan jumlah menara telekomunikasi.
Pembagian zona pembangunan menara bersama telekomukasi mengikuti
gambaran zona kepadatan penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2009 tentang Penataan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama, dimana zona tersebut dibagi dalam zona padat, zona
sedang dan zona rendah.
8. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Jaringan Sumber Daya Air meliputi sistem jaringan sarana dan prasarana
sumber daya air terdiri dari jaringan irigasi, rawa, air baku, pengendalian banjir,
pengamanan pantai dan jaringan pengairan lainnya pada setiap wilayah sungai
dan cekungan air tanah.
Prasarana Sumber Daya Air
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-15 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
a. Jaringan irigasi
Potensi produktivitas pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup
besar. Hal ini terlihat dengan luasnya Daerah Irigasi di Kabupaten Tapanuli
Selatan. Berdasarkan inventarisasi dan evaluasi Daerah Irigasi tahun 2009 di
Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 102 Daerah irigasi (DI).
b. Jaringan Air Bersih
Air bersih yang layak untuk diminum merupakan kebutuhan hakiki
masyarakat. Pada saat ini kebutuhan air minum yang memenuhi standart sehat
masih menjadi problema karena belum terlayaninya seluruh ibukota kecamatan
dengan air PDAM.
Pemenuhan Kebutuhan air bersih masih melayani beberapa kecamatan
yaitu pada Kecamatan Batang angkola, Angkola Barat, Batang Toru, Sipirok dan
Saipar Dolok Hole. Jaringan air bersih tersebut dilayani oleh Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) yang merupakan BUMD Kabupaten Tapanuli Selatan,
sedangkan daerah-daerah lainnya masih menggunakan Air tanah (sumur
dangkal), dan air tanah dalam (sumur artesis) serta air permukaan seperti sungai.
Rencana Sistem Jaringan Persampahan
Dengan bertambahnya populasi penduduk di kabupaten Tapanuli Selatan
maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang
harus dihadapi oleh wilayah ini. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang
dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak
menimbulkan masalah.
Secara umum, tingkat pelayanan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan
masih sangat terbatas, karena belum tersedianya sarana dan prasarana sistem
pengelolaan persampahan.
Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua yakni:
1. Pembuangan secara individual, yaitu masyarakat membuang sampahnya
sendiri-sendiri dengan metode dan cara yang tersendiri;
2. Membuang secara kolektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-16 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Cara pembuangan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih banyak
dilakukan secara komunal oleh masyarakat permukiman setempat. Pada fungsi-
fungsi publik seperti pasar, sampah dikumpulkan ke sebuah container bin sebagai
TPS yang akan diangkut dengan truk menuju TPA dan kemudian diangkut
kelokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di lingkungan perumahan,
sampah dikumpulan secara komunal oleh petugas setempat dengan gerobak dan
dibawa ke Transfer Depo untuk diangkut dengan truk pengangkut sampah ke
TPA. Sistem individual ditetapkan oleh sebagian penduduk dengan cara ditimbun
dan dibakar.
Utilitas sampah berdasarkan Cipta Karya diasumsikan bahwa tiap orang
akan mengeluarkan sampah sebanyak 2,5 lt/org/hari, untuk sarana umum
diasumsikan 100 lt/1.000 m2, untuk jasa komersil 500 lt/org/1.000 m2. Dari
asumsi diatas maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada
tahun 2031 sebanyak 343.174 jiwa maka diproyeksikan akan ada timbulan
sampah sebanyak 1.177.207 liter setiap harinya. Untuk lebih jelasnya produksi
sampah di setiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan lebih
diarahkan pada konsep pengolahan sampah menjadi sampah organik dan hanya
sedikit sampah yang harus dibuang ke lokasi TPA. Kondisi demikian akan
menghemat lahan pembuangan sampah di TPA dan ada dampak manfaat lain
berupa produksi pupuk organik yang besar untuk budidaya pertanian.
Kebutuhan TPS tahun 2031 diperkirakan sebanyak 398 unit sedangkan
untuk TPA sampah dibutuhkan sekitar 3 unit. TPA sampah baru dibutuhkan
untuk melayani wilayah :
PKL Sipirok
PKL Batangtoru
PKLp Pintu Padang
Konsep TPA yang dikembangkan adalah TPA regional dengan sistem
sanitary landfill yang didukung oleh manajemen persampahan yang baik.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-17 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
C. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi
(sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten):
1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
3. Kawasan Perlindungan Setempat
4. Kawasan Suaka Alam
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
6. Kawasan Lindung Geologi
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber
dayamanusia dan sumberdaya buatan.
Kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai
kawasan dengan penggunaan lahan tertentu sebagai bagian dari kegiatan
manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan menurut
karakteristiknya dalam memanfaatkan ruang, yaitu :
Kawasan pertambangan, perindustrian, permukiman, pertanian
merupakan kegiatan budidaya intensif dalam memanfaatkan ruang;
Kawasan pariwisata (yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata
alam) dapat dipandang sebagai kegiatan yang fleksibel di dalam
memanfaatkan ruang sehingga kawasannya dapat saja tumpang
tindih/terpadu pada kawasan-kawasan lain; dan
Kawasan hankam dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat khusus
dan kawasannya dapat berlokasi secara tumpang tindih/diserasikan
dengan kawasan-kawasan lainnya.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-18 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut
untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan
produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan
perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan,
kawasan pariwisata, kawasan perindustrian, kawasan permukiman dan kawasan
peruntukan budidaya lainnya. Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan
dapat dilihat pada Peta 2.2.
D. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan
Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi:
1. Kawasan Strategis Danau Siais
Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan lindung
dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais diarahkan untuk
dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu mengingat potensi yang ada,
dapat dikatakan hampir sama dengan potensi yang dimiliki Danau Toba di
Kabupaten Toba Samosir-Provinsi Sumatera Utara.
2. Kawasan Strategis Batangtoru
Kawasan strategis Batangtoru di Kecamatan Batangtoru merupakan
kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan
perkotaan. Hal ini didasarkan pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan
Industri.
Peta 2.2
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-19 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Pengembangan Kawasan Perkotaan Batangtoru dilakukan juga untuk
mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan Kecamatan Sipirok
sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi sebagai menjadi kawasan
agropolitan. Pengembangan pusat pertumbuhan industri ini dilakukan dengan
memperhatikan kawasan konservasi hutan.
3. Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak
Kawasan Agropolitan Sitinjak di Kecamatan Angkola Barat merupakan
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-20 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan
agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, durian dan buah-
buahan lainnya.
4. Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok
Kawasan Agropolitan Sipirok di Kecamatan Sipirok merupakan kawasan yang
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan
basis ekonomi sayuran dan buah-buahan pariwisata, serta sebagai kerukunan
umat beragama.
5. Kawasan Stategis Agromarine Muara Upu.
Kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan wisata.
Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki kabupaten Tapanuli
Selatan, yang terdapat sepanjang ± 35 km, yang terletak di desa Muara Upu,
Kecamatan Muara Batang Toru. Selain untuk pengembangan pariwisata di Muara
Upu sedang berkembang pembukaan perkebunan. Dan akan dibuka pelabuhan
laut yang lebih maju.
6. Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang
Kawasan Agropolitan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola
merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian lahan basah.
Untuk Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada
Peta 2.3 berikut.
Peta 2.3
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-21 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
2.2. KARAKTERISTIK REGIONAL KECAMATAN BATANGTORU
Letak Geografis Dan Batas Administrasi
Kecamatan Bantangtoru merupakan salah satu Kecamatan yang terletak
di Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis terletak pada koordinat
2053’28’’ – 0305’58’’ Lintang Utara dan 98044’27’’ – 9900’23’’ Bujur Timur.
Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Utasa dan Tapanuli tengah
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-22 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Sebelah Selatan : Kecamatan Siais
Sebelah Barat : Kecamatan Muara Bantangtoru
Sebelah Timur : Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Siais
Kecamatan Bantangtoru memiliki 23 Desa/Kelurahan, dimana Luas
wilayah Kecamatan Bantangtoru adalah 281,77 Km². Untuk lebih jelasnya,
Orientasi Kecamatan Bantangtoru dalam lingkup Kabupaten Tapanuli Selatan
dapat dilihat pada Peta 2.4 dan Peta 2.5.
Kondisi Penggunaan Lahan
Berdasarkan data penggunaan lahan yang di dapat dan dari kondisi
dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi penggunaan lahan yang
terdapat di Kecamatan batangtoru bervariasi dan didominasi oleh penggunaaan
lahan sawah, pertanian lahan kering serta perkebunan.
Kondisi Kependudukan
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin
Dari data struktur penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan
Bantangtoru, jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak bila dibandingkan dengan
jumlah penduduk perempuan. Adapun persentase perbandingan tersebut adalah
penduduk Laki-laki berjumlah 14.421 jiwa (± 49,76%) dan Perempuan berjumlah
14.562 jiwa (± 50,24%). Untuk lebih jelasnya lihat Tabel II.3.
PETA 2.4
ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-23 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-24 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
PETA 2.5
BATAS ADMINITRASI KECAMATAN BANTANGTORU
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-25 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Tabel II.3Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Desa/Kelurahan di kecamatan Bantangtoru Tahun
2011
No. Desa/KelurahanLaki-laki Perempuan Jumlah Penduduk
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
1 Hapesong Lama 532 489 1,0212 Perk. Hapesong 578 562 1,1403 Padang Lancat 761 877 1,6384 Sianggunan 435 455 8905 Huta baru 305 299 6046 Sipenggeng 462 440 9027 Hapesong Baru 1,370 1,372 2,7428 Sigala- gala 278 257 5359 Kel.Perk. Batang Toru 648 553 1,201
10 Telo 256 270 52611 Wek III Batang Toru 433 450 88312 Kel. Wek II 745 740 1,48513 Kel. Wek I 626 627 1,25314 Wek IV Batang Toru 706 686 1,39215 Napa 843 834 1,67716 Kel. Aek Pining 1,319 1,363 2,68217 Sumuran 666 731 1,39718 Batu Hula 369 371 74019 Huta Godang 915 954 1,86920 Garoga 354 383 73721 Batu Horing 1,005 949 1,95422 Aek Ngadol Nauli 460 522 98223 Sisipa 355 378 733
Jumlah 14,421 14,562 28,983Sumber : Kecamatan Batang Toru Dalam Angka 2012
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Jumlah Penduduk di Kecamatan ditinjau dari kelompok umur terdiri dari
atas kelompok umur 0 – 14 Tahun atau kelompok anak-anak yaitu berjumlah
10.113 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.168 jiwa dan perempuan
sebanyak 4.945 jiwa. Untuk usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sebanyak
17.825 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 8.841 jiwa dan perempuan
sebanyak 8.984 jiwa. Untuk usia lanjut yaitu umur 65 tahun keatas sebanyak
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-26 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
1.045 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 412 dan jumlah perempuan
sebanyak 633 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat pada Tabel II.4.
Tabel II.4Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan
Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantangtoru Tahun 2011
No Golongan UmurLaki-Laki Perempuan Jumlah
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa)
1 0 - 4 1,677 1,586 3,263 2 5 - 9 1,696 1,727 3,423 3 10 - 14 1,795 1,632 3,427 4 15 - 19 1,582 1,506 3,088 5 20 - 24 1,292 1,238 2,530 6 25 - 29 1,125 1,089 2,214 7 30 - 34 976 1,019 1,995 8 35 - 39 949 973 1,922 9 40 - 44 838 935 1,773
10 45 - 49 787 858 1,645 11 50 - 54 665 641 1,306 12 55 - 59 412 456 868 13 60 - 64 215 269 484 14 65 - 59 177 228 405 15 70 - 74 137 220 357 16 75 + 98 185 283
Jumlah 14,421 14,562 28,983 Sumber : Kecamatan Batang Toru dalam Angka Tahun 2012
Kondisi Sarana Wilayah
Fasilitas Pendidikan
Dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu daerah salah satunya
dapat dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Jumlah fasilitas
pendidikan yang ada di Bantangtoru sampai dengan tahun 2011 telah terdapat
sekitar 68 unit, yang terdiri dari TK 1 unit, SD 26 unit, SLTP 2 unit, dan SLTA/SMK
2 unit sedangkan Perguruan tinggi belum ada. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tingkat pendidikan SD adalah jumlah terbanyak di Kecamatan
Batangtoru, sedangkan yang terendah adalah tingkat pendidikan Taman Kanak-
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-27 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Kanak (TK). Jika dilihat penyebaran fasilitas pendidikan, maka seluruh wilayah
perencanaan sudah mendapatkan fasilitas pendidikan.
Fasilitas Peribadatan
Jenis fasilitas peribadatan terbanyak yang terdapat di Kecamatan
Bantangtoru adalah fasilita Mesjid dengan Jumlah 42 unit dan jumlah terbesar
kedua adalah fasilitas musholla sebanyak 39 Unit sedangkan untuk fasilitas
Gereja terdapat sebanyak 13 Unit.untuk lebih jelas mengenai jumlah fasilitas
kesehatan di kecamatan Bantangtoru dapat dilihat pada Tabel II.5.
Tabel II.5Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bantangtoru
Tahun 2011
No. Desa/Kelurahan Masjid (Unit)
Musholla (Unit)
Gereja (Unit)Vihara(Unit)
Kuil(Unit)Protestan Katholik
1 Hapesong Lama 2 1 - - - -2 Perk. Hapesong 1 2 - - - -3 Padang Lancat 3 2 2 - - -4 Sianggunan 1 2 - - - -5 Huta baru 1 2 - - - -6 Sipenggeng 2 1 - - - -7 Hapesong Baru 7 5 - - - -8 Sigala- gala 1 1 - - - -9 Kel.Perk. Bantangtoru 2 3 - - - -
10 Telo 1 1 - - - -11 Wek III Bantangtoru 1 1 1 - - -12 Kel. Wek II 1 1 - - - -13 Kel. Wek I 1 1 - - - -14 Wek IV Bantangtoru 1 1 1 - - -15 Napa 2 1 - - - -16 Kel. Aek Pining 3 3 - - - -17 Sumuran 2 4 - - - -18 Batu Hula 2 1 - - - -19 Huta Godang 2 1 5 - - -20 Garoga 2 1 - - - -21 Batu Horing - 1 3 - - -22 Aek Ngadol Nauli 2 1 1 - - -23 Sisipa 2 2 - - - -
Jumlah 42 39 13 - - -Sumber : Kecamatan Bantangtoru dalam angka Tahun 2012
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-28 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan yang sudah ada di Kecamatan Bantangtoru terdiri dari
Puskesmas sebanyak 1 unit, Pustu 3 unit, polindes 5 unit, posyandu 32 unit, dan
praktek dokter sebanyak 38 unit. untuk lebih jelasnya mengenai jumlah fasilitas
dan tenaga medis pada tiap desa/kelurahan dapat dilihat pada Tabel II.6.
Tabel II.6Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana dan Desa/Kelurahan
di Kecamatan Bantangtoru Tahun 2011
No Desa/KelurahanRumah Sakit(Unit)
Puskesmas(Unit)
Pustu(Unit)
Polindes(Unit)
Posyandu
(Unit)
Praktek Dokter/Bidan
(Unit)1 Hapesong Lama - - - 1 1 12 Perk. Hapesong - - - 1 1 23 Padang Lancat - - - - 2 34 Sianggunan - - 1 - 1 25 Huta baru - - - - 2 26 Sipenggeng - - - - 1 17 Hapesong Baru - - - - 2 28 Sigala- gala - - - 1 1 1
9 Kel.Perk. Bantangtoru - - - 2 4 4
10 Telo - - - - 1 111 Wek III Bantangtoru - - - - 1 112 Kel. Wek II - 1 - - 1 213 Kel. Wek I - - - - 1 214 Wek IV Bantangtoru - - - - 1 115 Napa - - - - 1 116 Kel. Aek Pining - - - - 1 217 Sumuran - - - - 1 118 Batu Hula - - - - 1 119 Huta Godang - - 1 - 1 120 Garoga - - - - 1 121 Batu Horing - - 1 - 1 122 Aek Ngadol Nauli - - - - 2 223 Sisipa - - - - 3 3
Jumlah 0 1 3 5 32 38Sumber : Kecamatan Bantangtoru Dalam Angka Tahun 2012
2.3. FUNGS DAN PERAN KAWASAN PERKOTAAN BATANGTORU
2.3.1. Fungsi Kawasan Perkotaan
Kota sebagai titik pertumbuhan utama didalam wilayah harus dapat
mengembangkan sistem perkotaannya sedemikian rupa sehingga mampu
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-29 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
menstimulir pertumbuhan wilayah pengaruhnya, sehingga terjalin keserasian
dan keseimbangan pertumbuhan antara kota dengan pedesaan.
Berdasarkan petimbangan di atas dan hasil kajian regional yang bersifat
makro dan kota yang bersifat mikro yang melibatkan berbagai aspek, Kawasan
Perkotaan Batangtoru diarahkan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah
dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Pusat Kegiatan Lokal
(PKL) ditetapkan dengan kriteria :
a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat
kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau
beberapa kecamatan; dan/atau
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul
transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.
2. Pusat Pemerintahan
Kawasan Perkotaan Batangtoru adalah ibukota Kecamatan Batangtoru
sehingga praktis berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan
kecamatan dan melayani pemerintahan desa yang berjumlah 33 desa dan
2 kelurahan. Kantor-kantor pemerintahan dengan lingkup kecamatan
diarahkan berlokasi di Kawasan Perkotaan Batangtoru seperti halnya
kantor-kantor lain yang sudah ada sebelumnya.
3. Pusat Fasilitas Pelayanan
Sebagai ibukota kecamatan, jenis dan jumlah fasilitas yang tersedia dan
akan disediakan lebih banyak dan lebih lengkap dibanding permukiman
lain di Kecamatan Batangtoru. Kawasan Perkotaan Batangtoru memiliki
jenis fasilitas yang berskala kecamatan kecuali rumah sakit bersalin.
Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan berskala kecamatan.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-30 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Fasilitas pendidikan menyediakan berbagai tingkat sekolah, mulai dari
Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Sekolah Menengah
Atas/SMA) yang cukup besar dan lengkap yang berskala kecamatan.
Pendidikan Perguruan Tinggi tidak diarahkan untuk Kawasan Perkotaan
Batangtoru.
4. Pintu Gerbang
Kawasan Perkotaan Batangtoru merupakan pintu gerbang menuju
kawasan pertambangan emas, dimana kedepannya akan memberikan
efek cukub besar bagi perkembangan kawasan perkotaan itu sendiri.
Memperhatikan berbagai fungsi Kawasan Perkotaan Batangtoru tersebut,
maka kawasan perkotaan ini harus mampu melayani daerah belakangnya selain
melayani wilayah kotanya sendiri. Fungsi tersebut selanjutnya dapat
memberikan arahan dan tujuan bagi perencanaan kawasan perkotaan ini dimasa
yang akan datang.
2.3.2. Peranan Kawasan Perkotaan Batangtoru
Berdasarkan fungsi kawasan perkotaan yang telah disebutkan, maka
Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat berperan dalam berbagai aspek yang
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Aspek Sosial
Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat menjadi wilayah transformasi
sosial untuk mengurangi kesenjangan gaya hidup perkotaan dengan
gaya hidup pedesaan.
Kawasan Perkotaan Batangtoru akan membantu lebih meratanya
kesejahteraan karena peranannya sebagai katalis bagi pencapaian
pertumbuhan yang menekankan pada pemerataan.
2. Aspek Kultural
Kawasan Perkotaan Batangtoru dapat berfungsi sebagai transformasi
sosial untuk menjebatani pola kehidupan perkotaan dengan
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-31 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
pedesaan, dimana hal ini merupakan andil besar dalam
melanggengkan stabilitas nasional.
Kawasan Perkotaan Batangtoru sebagai wilayah transisi antar kota
dengan desa dapat befungsi sebagai katalisator nilai-nilai sosial desa
dan gilirannya menjadi wahana proses akulturasi nilai sosial budaya.
2.4. STRATEGI DASAR PENGEMBANGAN
Strategi dasar pengembangan kawasan perkotaan dibagi atas beberapa
aspek yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu :
1. Aspek Kependudukan
a. Memperkecil ketidak merataan penyebaran penduduk untuk
menciptakan keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan
perkotaan. Usaha yang ditempuh antara lain adalah dengan cara
melakukan penyebaran fasilitas-fasilitas kota ke seluruh daerah
permukiman penduduk, baik pada permukiman yang telah ada atau
akan direncanakan;
b. Memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat
penganguran guna mencapai pemerataan pendapatan masyarakat
bagi peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan menuju
masyarakat adil dan makmur. Kebijaksanaan utama untuk mendorong
pengembangan kesempatan kerja adalah dengan meningkatkan
kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Batangtoru
maupun daerah sekitarnya.
2. Aspek Ekonomi
Kebijaksanaan dibidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Secara
umum kebijaksanaan yang dapat ditempuh adalah :
a. Pembangunan disektor perdagangan bertujuan untuk meningkatkan
produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-32 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
yang tepat dan dengan harga yang layak, seperti peningkatan fasilitas
perbelanjaan berupa pasar permanen dan kios;
b. Pengembangan disektor perkebunan dan pertambangan yang dapat
membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk dan dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Bidang Pelayanan Sosial
Kebijaksanaan yang ditempuh adalah dengan melakukan perbaikan dan
pembangunan beberapa fasilitas pelayanan sosial, disamping
peningkatan kualitas pelayanannya, untuk memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada masyarakat. Bidang–bidang yang perlu mendapat
perhatian, antara lain adalah bidang pendidikan, kesehatan, perumahan,
keagamaan dan olahraga serta rekreasi/ruang terbuka hijau.
4. Bidang Pemerintahan
Pusat kegitan pemerintahan yang akan dikembangkan di Kawasan
Perkotaan Batangtoru adalah kegiatan pemerintahan yang mempunyai
skala pelayanan kecamatan, yaitu lingkup Kecamatan Batangtoru.
Kegiatan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Kecamatan
Batangtoru yang mencakup juga dinas-dinas teknis dan instansi sektoral
tingkat kecamatan serta pemerintahan desa.
5. Bidang Perhubungan.
Pengembangn jasa transportasi pada dasarnya adalah untuk
meningkatkan pelayanan hubungan regional dan hubungan dalam
kawasan perkotaan, yaitu berupa peningkatan kualitas jalan sehingga
meningkatkan kelancaran hubungan antara bagian kawasan perkotaan,
penegasan fungsi jalan dan peningkatan kualitas jalan untuk menciptakan
struktur kawasan perkotaan yang dituju.
Didalam usaha untuk memenuhi tuntutan perkembangan kawasan
perkotaan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan fungsinya, perlu
diusahakan agar pembangunan yang dilakukan mengikuti arah dan tujuan
perkembangan kawasan perkotaan yang digariskan dengan menyusun
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-33 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
Rencana Rinci atau dikenal dengan Rencana Detail Tata Ruang yang
merupakan usaha merumuskan program-program pembangunan
kawasan perkotaan secara menyeluruh sebagai pedoman untuk
pembangunan.
Hal ini menjamin terselenggaranya proyek-proyek pembangunan
kawasan perkotaan yang terpadu menuju sarana pengembangan
kawasan perkotaan yang direncanakan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa tujuan dari Rencana Detail Tata Ruang adalah
menyusun dan merumuskan program-program pengembangan kawasan
perkotaan secara menyeluruh terpadu dalam satu kerangka
pengembangan yang berjangka dan dapat memberikan gambaran dan
arah pengembangan kawasan perkotaan yang dikehendaki sehingga
dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan kawasan perkotaan.
Sesuai dengan batasan yang dikaitkan dengan fungsi Kawasan Perkotaan
Batangtoru maka tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Batangtoru
adalah :
a. Mendorong dan mengembangkan sektor-sektor kegiatan perkotaan
yang menunjang fungsi dan peranan Kawasan Perkotaan Batangtoru
sebagai Ibukota Kecamatan Batangtoru dan pusat pemerintahan
kecamata.
b. Mendorong dan mengembangkan sektor-sektor perkotaan yang
mendukung dan memanfaatkan Kawasan Perkotaan Batangtoru
sebagai pusat koleksi distribusi bagi wilayah belakangnya.
c. Mengefisiensikan dan mengoptimalkan sektor-sektor kegiatan yang
memberikan pelayanan di Kawasan Perkotaan Batangtoru.
d. Meningkatkan sistem transportasi dan tata ruang yang optimal.
e. Pemanfaatan ruang secara optimal dengan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-34 | HALAMAN
B A N T E K P E N Y U S U N A N R E N C A N A D E T A I L T A T A R U A N G ( R D T R )D A N P E R A T U R A N Z O N A S I K A W A S A N P E R K O T A A NB A T A N G T O R U K A B U P A T E N T A P A N U L I S E L A T A N
f. Terciptanya kehidupnya dan penghidupan yang aman, tertib, lancar,
sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan daya dukung yang
lestari.
LAPORAN FAKTA DAN ANALISA BAB II-35 | HALAMAN