BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengendalian Anggaran

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan

dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan

moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik

merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari

suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja,

dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan

dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran

memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dan

beberapa periode yang akan datang (Ulum, 2008: 98).

Menurut Mardiasmo (2005: 61) anggaran merupakan pernyataan

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode yang

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu

anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan

tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi.

Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses

politik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas.

Anggaran negara menurut John F Due dalam Ulum (2008: 98)

adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan

yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan, serta

data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadai

dimasa lalu. Sedangkan anggaran pemerintah daerah menurut Halim

(2007: 36) adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Anggaran merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan

dari suatu organisasi dimasa yang akan datang. Anggaran juga

menggambarkan mengenai rencana strategis yang akan dilaksanakan

oleh organisasi pemerintah daerah berdasarkan mandat yang diberikan

oleh para stakeholeder pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian anggaran negara sebagaimana di atas,

Ulum (2008: 98-99), menyatakan anggaran negara tidak hanya dapat

diketahui besarnya rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah

untuk suatu periode dimasa depan, akan tetapi juga dapat diketahui

mengenai penerimaan dan pengeluaran negara yang sungguh-sungguh

terjadi dimasa lalu. Sehingga secara lebih terinci dapat pula dinyatakan

bahwa:

1. Anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah

yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik

kebijaksanaan pengeluaran pemerintah suatu periode dimasa depan

maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk metutup

pengeluaran tersebut.

2. Disamping mengungkapkan kebijaksanaan pemerintah untuk suatu

periode dimasa depan, dari anggaran negara dapat diketahui pula

realisasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dimasa lalu.

3. Sehingga melalui anggaran negara dapat diketahui tercapai atau

tidaknya kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah di masa yang lalu,

serta maju atau mundurnya kebijaksanaan yang hendak dicapai

pemerintah dimasa yang akan datang.

Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi

terciptanya tujuan organsiasi. Adapun aspek-aspek yang harus ada

dalam anggaran sektor publik meliput aspek perencanaan, aspek

pengendalian dan aspek akuntablitas, (Mardiasmo, 2005: 61).

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang

dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurut

Revrisond dalam Fuadi (2013) pengendalian anggaran adalah proses

untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik

dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap

pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar

pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-

pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan

dalam anggaran negara.

Revrisond dalam Fuadi (2013) menjelaskan bahwa pengedalian

keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar

pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana,

dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek

pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka

pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan

sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-

penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara,

tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Bastian (2006: 180) mengatakan faktor penentu efektifitas

pengendalian suatu anggaran dilihat dari segi anggaran adalah sebagai

berikut: 1) teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran 2)

fleksibilitas dalam fiskal, 3) tingkat pengeluaran yang diharapkan fasilitas

dalam pemberlakuan tingkat pajak, 4) batasan proses anggaran , 5) waktu

dan informasi, 6) manajemen keuangan, 7) waktu yang salah dalam

melepaskan dana, 8) biaya yang terlalu besar, 9) kurangnya fleksibilitas

dalam menggunakan dana, 10) hambatan sumber daya manusia.

Mardiasmo (2005: 64) mengatakan sebagai alat pengendalian

manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa

pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Selain itu anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan

legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan

pemborosan. Pengendalian anggaran pulik dapat dilakukan melalui empat

cara, yaitu:

1. Membandingkan kerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

2. Menghitung selisih anggaran

3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat

dikendalikan atas suatu varians.

4. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/ APBD) yang

dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci

kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang

direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat,

dan bagaimana program-program tersebut dilayani. Penyusunan dan

pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

Proses pengendalian dan penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan

(Ulum, 2008: 106), yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagain dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan

barang dan jasa publik memalui proses pemrioritasan.

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

kepada DPR/DPRD dan masayarakat luas.

Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif

(pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan

kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat dicapai

(Mardiasmo, 2004: 213). Dalam melakukan pengendalian anggaran

pemerintah daerah dan DPRD harus mengetahui dan menguasai prinsip-

prinsip pokok dalam siklus anggaran. Sebagaimana dikatakan oleh Ulum

(2008: 108), bahwa prinsip-prinsip anggaran perlu diketahui dan dikuasai

dengan baik oleh penyelenggara pemerintah. Mardiasmo (2004) dan

Ulum (2008) mengatakan pada dasarnya siklus anggaran terdiri dari

empat tahap, yaitu tahap persiapan dan penyusunan anggaran, tahap

ratifikasi, tahap implementasi dan tahap pelaporan dan evaluasi.

1. Tahap Persiapan dan penyusunan anggaran.

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran

pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait

dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum

menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan

penaksiran pendapatan secara akurat. Selain itu, haru disadari adanya

masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi

pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang

anggaran pengeluaran, (Mardiasmo, 2004: 212).

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah

terdapatnya faktor uncertainty (tingkat ketidak pastian) yang cukup

tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami

betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya

suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem

anggaran yang digunakan, (Mardiasmo, 2004: 212).

2. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap berikutnya adalah budget ratification. Tahap ini merupakan

tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup

berat. Pimpinan eksekutif (kepala Daerah) dituntut tidak hanya

memiliki managerial skill namun jiga harus mempunyai political skill,

salesmanship, dan coaltion building yang memadai. Integritas dan

kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap

ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif

harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan

argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan

bantahan-bantahan dari legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah

pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting harus

diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem

Informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer

keuangan publik dalam hal ini betanggungjawab untuk menciptakan

sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk untuk perencanaan

dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat

diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung

pengendalian anggaran.

4. Tahap Pelaporan Dan Evaluasi Anggaran.

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi

anggaran. Tahap persiapan, ratifkasi dan implementasi anggaran

terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap

pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila

pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan

sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap

pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui

banyak masalah.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber

daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya publik kepada pihak

pemberi mandat. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas

publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas

publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya

yang menajdi pemangku kepentingan. Akuntabilitas juga terkait dengan

kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa

yang telah, sedang dan telah dilakukan, (Mahmudi, 2010: 9).

Menurut Mardiasmo (2005:20) akuntabilias adalah kewajiban

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada

pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya

guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan, yang

pelaksanaannya lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterbitkan oleh

Lembaga Administrasi Negara. SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003

tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan

akuntansi kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas

adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas kinerja atau akuntabilitas manajerial adalah

pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan

organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabiitas kinerja juga berkaitan

dengan akuntablitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus

dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi

dan ketidakefektivan organisasi, (Mahmudi, 2010: 10).

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan

hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yan memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, maka semua instansi pemerintah, Badan dan Lembaga

Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing

harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena

akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan, (Pratama, 2013).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban

untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan

pengertia tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan

Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok

masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan

dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

2.1.2.2 Tujuan Dan Sasaran Akuntablitas Kinerja.

Berdasarkan Inpres No. 7 1999 disebutkan bahwa tujuan dari

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sedangkan sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

adalah sebagai berikut:

1. menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya.

2. terwujudnya transparansi instansi pemerintah

3. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional

4. terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Pratama (2013) menyatakan pelaksanaan akuntabilitas di

lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh.

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk

pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan

laporan akuntabilitas.

Adapun indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja

menurut Zyn (2011) indikator akuntabilitas kinerja dapat diukur dengan

beberapa indikator berikut:

1. Pertanggungjawaban perumusan rencana kerja keuangan, yaitu

mengajukan pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip

penganggaran, mengintegresikan pendekatan penganggaran serta,

memiliki kelengkapan dokumen dalam mengajukan anggaran.

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan,

dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan didasarkan

pada prinsip hemat, efisien dan efektif serta untuk menilai apakah

sumber pembiayaan jelas dan tepat sasaran.

3. Pertanggungjawaban evaluasi kinerja, dilakukan untuk apakah

evaluasi kinerja telah dilakukan sesuai standar dan peraturan yang

ditetapkan serta untuk menilai kehandalan laporan keuangan sebagai

bentuk pertanggungjawaban kinerja.

4. Pertanggungjawaban pelaksanaan pelaporan keuangan, indikator ini

dilakukan untuk menilai apakah informasi keuangan yang disajikan

sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan dapat dipahami

dengan baik, indikator ini juga dilakukan untuk menilai apakah

penyampaian laporan keuangan telah disampaikan tepat waktu.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Akutabilitas

Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publiK

terdiri atas beberapa dimensi. B.Guy Peters dalam Krina P (2004)

menyebutkan adanya tiga unsur-unsur akuntabilitas yaitu akuntabilitas

keuangan, akuntabilitas admnistrtif, dan akuntabilitas kebijakan publik.

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan adalah keuangan yang harus dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib

adalah bahwa keuangan harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan

adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program

dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara

membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis

merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu

pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan publik. .

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal

4 Akuntabilitas Keuangan meliputi:

a. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarkat.

b. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa

keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang

didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan.

c. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan

d. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu

dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

e. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapain

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan

masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

f. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan

masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga

yang terendah

g. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

daerah.

h. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan.

i. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.

j. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau

suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

k. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

2. Akuntabilitas Administratif

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap

kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan

secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak

pengendalian kebijakan. Pengambilan keputusan dalam organisasi-

organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila

rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih

(constituency) para pemimpin, serta para pelaksana di lapangan.

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan

masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai

mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk

membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan

penanganan yang jekas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of

law. Sedangkan Public Accountability didefinisikan sebagai adanya

pembatasan tugas yang jelas dan efisien. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 15, 16, 19, dan 21 Akuntabilitas

Administratif meliputi:

Pasal 15

a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah

dan kemampuan pendapatan daerah.

b. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada

masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

c. APBD mempunyai fungsi otoritasi, perencanaan, pengawasan,

alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 16

a. Fungsi otoritasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang

bersangkutan.

b. Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

c. Fungsi pengawasan sebagaimana dalam pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk

menilai apakah kegiatan penyelengaraan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

perekonomian.

e. Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3)

mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian daerah

Pasal 19

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan

adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

3. Akuntabilitas Kebijakan Publik

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal

239, Akuntabilitas Kebijakan meliputi:

1. Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang

kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada

standar akuntansi pemerintahan.

2. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas asset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

laporan keuangan.

3. Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat:

a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam

keuangan;

b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

4. Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf (a) juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan

kapitalisasi asset.

5. Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/ setara kas yang

dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi

pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar

imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan.

6. Kebijakan kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar

imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai asset tetap.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitan terdahulu yang dijadikan acuan dalam melakukan

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Soepardi (2010) dengan judul pengaruh perumusan dan implementasi

strategi terhadap pengendalian anggaran survei pada BUMN yang

menderita kerugian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan

dan implementasi strategi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap pengendalian anggaran, baik secara parsial maupun

simultan. Variabel implementasi strategi memiliki pengaruh yang lebih

dominan dibandingkan dengan variabel perumusan strategi terhadap

pengendalian anggaran.

2. Zeyn (2011) dengan judul pengaruh good governance dan standar

akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan

komitmen organisasi sebagai pemoderasi. Hasil penelitian

membuktikan pengendalian good governance dan standar akuntansi

pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai

pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung,

artinya komitmen organisasi yang merupakan variabel kontinjensi

sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan yang mana pemahaman

dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan

berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah yang bersih

dan berwibawa.

3. Nugroho (2011) dengan judul pengaruh ketidakpastian tugas,

efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information

terhadap kecenderungan menciptakan budgetar slack pada organisasi

sektor publik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpastian

tugas, efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information

tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan

menciptakan budgetary slack. Demikian pula dengan efektivitas

pengendalian anggaran dan job relevant information dimana kedua

faktor tersebut tidak berperan sebagai pemediasi hubungan antara

ketidakpastian tugas dan kecenderungan menciptakan budgetary

slack. Sementara itu, ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap

efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information.

4. Kusumaningrum (2010) dengan judul pengaruh kejelasan sasaran

anggaran, Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran,

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk lebih jelas tentang kajian penelitian yang relevan tersebut

dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Kajian Penelitian Terdahulu Nama Judul Variabel Simpulan

Soepardi (2009)

Pengaruh perumusan dan implementasi strategi

Terhadap pengendalian anggaran Survei pada bumn yang menderita

kerugian

Perumusan strategi, implementasi strategi dan pengendalian anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan dan implementasi strategi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengendalian anggaran, baik secara parsial maupun simultan. Variabel implementasi strategi memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel perumusan strategi terhadap pengendalian anggaran, yakni masing-masing sebesar 55,77% dan 27,41%.

Zeyn (2011)

Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan

dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi

Good Governance, Standar akuntansi

pemerintahan, akuntabilitas keuangan

dengan komitmen organisasi

Pengendalian good governance dan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Bandung sebesar 92.4% yang artinya komitmen organisasi yang merupakan variabel kontinjensi sangat mempengaruhi akuntabilitas keuangan yang mana pemahaman dan penggunaan SAP mutlak dilakukan agar laporan keuangan berkualitas dan dapat menilai kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Nugroho (2011)

Pengaruh ketidakpastian tugas, efektivitas

pengendalian Anggaran dan job relevant information

terhadap Kecenderungan menciptakan budgetar slack

Pada organisasi sektor publik

ketidakpastian tugas, efektivitas pengendalian Anggaran, job relevant

information dan budgetar slack

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpastian tugas, efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan menciptakan budgetary slack. Demikian pula dengan efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information dimana kedua faktor tersebut tidak berperan sebagai pemediasi hubungan antara ketidakpastian tugas dan kecenderungan menciptakan budgetary slack. Sementara itu, ketidakpastian tugas berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran dan job relevant information.

Kusumaningrum (2010)

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian

akuntansi dan sistem pelaporan terhadap

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi jawa

tengah

kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian

akuntansi, sistem pelaporan dan

Akuntabilitas kinerja instansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.3 Kerangka Pikir

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi

sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada

kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating

resource to unlimitied demands). Anthony dan Govindarajan (2005)

dalam Kusumanigrum (2010), mengemukakan bahwa anggaran

merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka

pendek yang efektif dalam organisasi. Dari pengertian tersebut dapat

dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak

dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Penyusunan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama

pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan

mengandung muatan politis.

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD adalah

rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahunnya

disusun secara jelas dan spesifik dan merupakan desain teknis

pelaksana, strategi untuk mencapai tujuan daerah. Anggaran yang baik

tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan

pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi

mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga

anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain

kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-

fungsi pemerintah daerah, (Suwandi, 2013).

Menurut Mardiasmo (2002) dan Suwandi (2013) salah satu alat yang

digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian

jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Nuraini (2011)

berpendapat bahwa pengelolaan pemerintah daerah yang

berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini

sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa

wujud dari penyelenggara otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber

daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata

untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam

pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang

diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas

terhadap masyarakat.

Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik digunakan untuk

meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk

memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi

informasi yang meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara

efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pikir dalam penelitan ini

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Kerangka Pikir

Pengaruh Pengendalian anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Dasar Teori: 1. Menurut Mardiasmo (2005: 61) anggaran

merupakan pernyatan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode yang tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

2. Menurut Inpres No7 tahun1999 akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penelitan Terdahulu: 1. Eddy Mulyadi Soepardi (2010) Hasil

penelitian menunjukkan bahwa perumusan dan implementasi strategi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengendalian anggara.

2. Indraswasi Kusumanigrum (2010) Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi jawa tengah

Pengendalian Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh pengendalian anggaran

terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Gorontalo