BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja...
-
Upload
nguyenliem -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja...
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1 Konsep Dasar Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah
2.1.1 Pengertian evaluasi
Evaluasi berasal dari kata evaluation(bahasa inggris). Kata tersebut diserap
kedalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan
kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”. Dalam
kamus Oxford Advanced Learner’s dictionary of Current English (AS Hornby, 1986)
seperti yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2010: 1) bahwa Evaluasi adalah to find
out, decide the amount or value yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai
atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung didalam
definisi tersebut pun menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara
hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat
dipertanggungjawabkan.Senada dengan pendapat tersebut Suchman (dalam Arikunto
dan Jabar2004:1),memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang
telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya
tujuan. Defnisi lain dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar
(2010:2), mengatakan bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian
dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam
menentukan alternatife keputusan”.
Dari pengertian-pengertian evaluasi yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwa evaluasi sifatnya lebih luas daripada pengukuran. Evaluasi
meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran hanya terbatas pada deskripsi
kuantitatif, sedagkan evaluasi selain menyangkut pengukuran tersebut berlanjut
dengan pemberian nilai (valuing) berupa keputusan-keputusan maupun nilai tingkah
laku yang diukur. Istilah pengukuran (measurement) menunjuk pada segi kuantitas
(how much), istilah penilaian menunjuk pada segi kualitas (what value), istilah
evaluasi berkenaan dengan keduanya, yaitu pengukuran dan penilaian. Evaluasi tidak
hanya menyangkut gambaran tingkah laku secara kuantitatif, tetapi juga secara
kualitatif. Dalam evaluasi terkandung makna pengukuran yang sifatnya kuantitatif
dan penilaian bersifat kualitatif.
2.1.2 Model evaluasi
Dalam menentukan apakah sebuah model tepat bagi suatu jenis program,
maka perlu dianalisis masing-masing pihak yang akan dipasangkan. Dalamhal ini
yang dipasangkan adalah program dengan jenis model evaluasi. Ada banyal model
yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun anatara satu dgn
yang liannya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan
pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang
tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak
lanjut suatu program. Beberapa ahlu evaluasi program yang dikenal sebagai penemu
model evaluasi prpgram adalah stufflebeam, Metfessel, Michael sriven, dan GGlaser.
Model-model evaluasi anatara lain yaitu:
Model Goal oriented Evaluasi, adalah model yang dikemukakan oleh tyler,
yaitu goal oriented evalution atau evaluasi yang berorentasi pada tujuan,yaitu sebuah
model evaluasi yang menekankan peninjaun pada tujuan sejak awal kegiatan dan
berlangsung secara berkesinambungan. Karena Model evaluasi yang berorientasi
pada tujuan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan
dalam bentuk pembelajaran. Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan, dilakukan secara
terus menerus dan berkesinambungan.
2.1.3 Tujuan evaluasi
Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek
evaluasinya. Menurut Wirawan (2001 : 22) tujuan dalam melaksanakan evaluasi
anatara lain : mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, menilai apakah
program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, mengukur apakah pelaksanaan
program sesuai dengan standar, evaluasi program dapat mengidebtifikasikan dan
menemukan mana dimensi program yang jalan dan mana program yan g tidak
berjalan, pengembangan staf serta memberikan masukan kepada pimpinan/manajer
program mengenai kinerja staf dalam melayani masyarakat, jika terjadi staf
kompetensinya rendah maka perlu dilakukan pengembangan dengan segera, tujuan
evaluasi lainnya adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang, akreditasi
program, mengambil keputusan mengeani program, memberikan balikan kepada
pimpinan dari staf program.
Senada dengan tujuan sebelumnya nada beberapa tujuan evaluasi juga
disebutka yaitu : (1) untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode
kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat
perhatian khusus, (2) untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien dan
ekonomis, (3) untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan
dilihat dari aspek-aspek tertentu.
Dalam organisasi pendidikan kegiatan evaluasi ini sering disama artikan
dengan supervise. Secara singkat, supervise diartikan sebagai upaya mengadakan
peninjauan untuk memberikan pembinaan, maka evaluasi program adalah langkah
awal dalam supervise, yaitu mengum
2.1.4 Prosedur Pelaksanaan Evaluasi
Melaksanakan evaluasi pendidikan hendaknya dilakukan secara sistematis dan
terstruktur. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa evaluasi pendidikan
secara garis besar melibatkan 3 unsur yaitu input, proses dan out put. Apabila
prosesdur yang dilakukan tidak bercermin pada 3 unsur tersebut makas dikhawatirkan
hasil yang digambarkan oleh hasil evaluasi tidak mampu menggambarkan gambaran
yang sesungguhnya terjadi dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah dalam
melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan secara umum adalah sebagai berikut : 1)
perencanaan (mengapa perlu evaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, tujuan
evaluasi, teknikapa yang hendak dipakai, siapa yang hendak dievaluasi, kapan,
dimana, penyusunan instrument, indikator, data apa saja yang hendak digali, 2)
pengumpulan data ( tes, observasi, kuesioner, dan sebagainya sesuai dengan tujuan,
3) verifiksi data (uji instrument, uji validitas, uji reliabilitas, 4) pengolahan data (
memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif, apakah hendak di olah
dengan statistikatau non statistik, apakah dengan parametrik atau non parametrik,
apakah dengan manual atau dengan software (misal : SAS, SPSS ), 5) penafsiran
data, ( ditafsirkan melalui berbagai teknik uji, diakhiri dengan uji hipotesis ditolak
atau diterima, jika ditolak mengapa? Jika diterima mengapa? Berapa taraf
signifikannya?) interpretasikan data tersebut secara berkesinambungan dengan tujuan
evaluasi sehingga akan tampak hubungan sebab akibat. Apabila hubungan sebab
akibat tersebut muncul maka akan lahir alternatif yang ditimbulkan oleh evaluasi itu.
2.1.5 Standar Pengukuran dan Penilaian Dalam Evaluasi Kinerja Pengawas
sekolah Dasar
Standar penilaian yang digunakan dalam evaluasi jaminan kinerja pengawas
sekolah adalah Standar Pengawas satuan pendidikan. Sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Hal ini kemudian dikembangkan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan
Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 19, ayat (3) menyatakan, ”Setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran
untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.” Pada pasal 23
ditegaskan, ”Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan
langkah tindak lanjut yang diperlukan.
2.2 Pengertian kinerja pengawas sekolah
2.2.1 Pengertian kinerja
Istilah Kinerja berasal dari kata job performane atau actual performance
(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Menurut
Mangkunegara “kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya”.
Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris work performance atau
job performance. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja
atau prestasi kerja diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh
pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Masalah
kinerja selalu mendapat perhatian dalam manajemen karena sangat berkaitan dengan
produktivitas lembaga atau organisasi. Hal ini sebagaimana pendapat Keith Davis
bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor
kemampuan (abality) dan faktor motivasi (motivation).
Dalam kamus besar Indonesia (2005:503) dikemukakan bahwa kinerja berarti
sesuatu yang di capai,kemampuan kerja,atau prestasi yang diperlihatkan . Artinya
kinerja merupakan hasil penilaian kinerja memperlihatkan tingkat pertanggung
jawaban seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Menurut Sulistiyani
(2003,223), kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.
Menurut Whitmore (1997 : 104)“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi
yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu
pameran umum ketrampikan”.
Menurut Rivai (2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah :“ merupakan
perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.
Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang capai oleh
seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan padanya.
Dari beberapa pengertian yang dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan
bahawa kinerja adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baikkualitas maupun
kuantitas yang dicapai dalam periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas
kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja pengawas satuan pendidikan juga tampak dampaknya pada
bagaimana guru menerapkan PAKEM (pembelajaran siswa yang aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan), bagaimana pemahaman guru tentang implikasi dari
implementasi MBS, penilaian portofolio dalam penilaian (Masdjudi, 2002). Selain itu
kinerja pengawas satuan pendidikan juga berkaitan dengan kiprah dan keberadaan
komite sekolah dan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.
Jadi kinerja pengawas diartikan sebagai unjuk kerja atau prestasi kerja yang
dicapai oleh pengawas yang tercermin dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
kreativitas dan aktivitasnya dalam proses kepengawasan, komitmen dalam
melaksanakan tugas, karya tulis ilmiah yang dihasilkan serta dampak kiprah terhadap
peningkatan prestasi sekolah yang menjadi binaannya.
Harapan yang demikian itu didasari adanya kenyataan pengawas dilapang
menunjukan kinerja pengawas sebagaimna dilaporkan subijanti (2003) bahwa
pelaksanaan supervise,sebagian besar pengawas satuan pendidikan tidak melakukan
supervise kelas. Namun sebaliknya,pengawas satuan pendidikancenderung
melakukan supervise dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi
proses belajar mengajar. Pelaksanaa supervise semacam ini hanya dilakukan diruang
kepala sekolah dan atau diruang KKG. Hal ini terjadi karena pengawas satuan
pendidikan tidak menguasai substansi. Selanjutnya fakta menunjukan bahwa
supervise kelas oleh pengawas satuan pendidikan kesekolah: Taman kanak-kanak
(TK) dan sekolah dasar luar biasa (SDLB) btidak pernah dilakukan. Sehinnga wajar
keberadaan pengawas satuan pendidikan kurang dipertimbangkan oleh pihak cabang
dinas pendidikan dan pendidkan kabupaten. Padahal hasil penilaian yang dibuat oleh
pengawas satuan pendidikan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya dapat
memberikan infprmasi yang dapat digunakan untuk memberikan masukan bterhadap
keseluruhan system dengan seluruh komponen yang saling terkait secara sistematis
satu degan lainnya, yaitu komponen input,proses,output dan outcome serta konteks
sekolah.
2.3 Penyusunan Program Pengawasan
Berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program pengawasan
sekolah terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan, (b) program pengawasan
semester (c) rencana kepengawasan akademik (RKA) dan (d) rencana kepengawasan
manajerial (RKM). Program pengawasan tahunan disusun dengan cakupan kegiatan
pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun waktu satu
tahun. Program pengawasan tahunan disusun dengan melibatkan sejumlah pengawas
dalam satu Kabupaten/Kota untuk setiap jenjang pendidikan. Program pengawasan
semester merupakan penjabaran program pengawasan tahunan pada masing-masing
sekolah binaan selama satu semester yang disusun oleh masing-masing pengawas.
Program pengawasan semester disusun oleh setiap pengawas sesuai kondisi obyektif
sekolah binaanya masing-masing.
Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang
akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali
kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan
berkesinambungan dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode
sebelumnya. Dalam konteks manajemen, program kerja pengawasan sekolah
mengandung makna sebagai aplikasi fungsi perencanaan dalam bidang pengawasan
sekolah.
Secara umum, program pengawasan sekolah sekurang-kurangnya memuat
komponen pokok sebagai berikut: (1)Aspek/masalah, berupa identifikasi hasil
pengawasan sebelumnya sebagai prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan,
pemantauan, penilaian). (2)Tujuan pengawasan yang hendak dicapai. (3)Indikator
keberhasilan, berupa target yang ingin dicapai. (4)Strategi/metode kerja/teknik
supervisi, seperti monitoring dan evaluasi, refleksi dan Focused Group Discussion,
metode delphi, workshop, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual,
kunjungan antar kelas, supervisi kelompok, dll). (1)Skenario kegiatan, berupa
langkah atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis yang disesuaikan dengan
jadwal dan waktu.. (2)Sumber daya yang diperlukan, dapat berupa bahan, fasilitas,
manusia. (3)Penilaian dan instrumen, jenis dan bentuk disesuaikan dengan
aspek/masalah yang akan diselesaikan. (4)Rencana tindak lanjut, dapat berupa
pemantapan, perbaikan berkelan-jutan disesuaikan dengan metode pengawas.
2.4 Prosedur Penyusunan Program Pengawas
2.4.1 Prinsip Penyusunan
Penyusunan program kerja pengawas hendaknya memperhatikan kriteria
yang disingkat dengan ”SMART” (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and
Time Bound). (1)Specific, artinya program yang disusun memiliki fokus yang jelas
dan mencakup bidang tertentu secara khusus. (2)Measureable, artinya program-
program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya.
(3)Achieveable, artinya program-program yang dirancang terjangkau untuk dicapai,
baik dari segi waktu, biaya maupun kondisi yang ada. (4)Realistics artinya program-
program benar-benar didasarkan pada data atau kondisi dan kebutuhan riil sekolah-
sekolah binaan serta tidak mengada-ada. (5)Time Bound, artiya program yang
dirancang memiliki batasan waktu pencapaian atau pelaksanaan yang jelas.
Sebagai suatu bentuk perencanaan, program pengawasan sekolah berkaitan
dengan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai
tujuan pengawasan. Dengan memperhatikan langkah pokok perencanaan (Stoner,
1992), terdapat empat tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam penyusunan
program pengawasan sekolah meliputi: (1)Menetapkan tujuan atau seperangkat
tujuan. (2)Menentukan situasi pada saat ini. (3)Mengidentifikasi pendukung dan
penghambat tujuan. (4)Mengembangkan seperangkat tindakan untuk mencapai
tujuan.
2.4.2 Isi Pokok dan Alur Penyusunan Program
Isi pokok kegiatan yang akan dituangkan dalam program kerja pengawasan
tahunan ada empat macam, yaitu: (1)Identifikasi hasil pengawasan pada tahun
sebelumnya dan kebijaksanaan di bidang pendidikan. (2)Pengolahan dan analisis
hasil dan evaluasi pengawasan tahun sebelumnya. (3)Perumusan rancangan program
pengawasan tahunan. (4)Pemantapan dan penyempurnaan rancangan program
pengawasan tahunan. Keempat hal tersebut secara skematis dapat digambarkan
sebagai berikut.
Penyusunan program pengawasan agar lebih terfokus dapat dituangkan dalam bentuk
matriks, sebelum diuraikan secara naratif. Salah satu model format adalah
sebagaimana contoh berikut ini.
2.4.3 Sistematika Program Pengawasan Sekolah
Program pengawasan tahunan pengawas sekolah merupakan hasil kerja
kelompok pada setiap jenjang di kabupaten/kota seyogyanya dituangkan dalam
bentuk dokumen yang lengkap. Sistematika program pengawasan tahunan dan
semester dapat disusun sesuai dengan contoh sistematika sebagai berikut.
2.4.4 Program Tahunan Pengawasan Sekolah
Program kerja pengawasan sekolah tahunan dapat disusun dalam bentuk
(makalah dengan sistematika penulisan dan isi pokok sebagai berikut. (1) kondisi
pendidikan yang diungkapkan dalam indikator-indikator pencapaian mutu pendidikan
di wilayah kerja Dinas Pendidikan setempat; (2) harapan tentang peningkatan mutu
pendidikan yang ingin dicapai pada satu tahun berikutnya, (3) masalah-masalah yang
mungkin timbul dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipecahkan
melalui kegiatan pengawasan sekolah. Visi dan misi, memuat rumusan tentang: (1)
visi pengawasan yang merupakan penjabaran visi Dinas Pendidikan setempat yang
relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah; (2) misi pengawasan
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengawasan; serta (3) strategi pengawasan yang
akan diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
Tujuan, berisi uraian tujuan dan sasaran spesifik yang ingin dicapai melalui
kegiatan pengawasan selama satu tahun. Tercapainya tujuan tersebut merupakan
indikator keterlaksanaan misi pengawasan dan ketercapaian visi pengawasan.
Ruang lingkup, memuat uraian tentang lingkup kegiatan pengawasan yang
dijadikan dasar dalam menyusun program kerja pengawasan selama satu tahun.
Ruang lingkup pengawasan disusun dalam skala prioritas berdasarkan latar belakang
yang telah dikemukakan sebelumnya.
Deskripsi hasil pengawasan berisi uraian tentang hasil yang telah dicapai
dalam kegiatan pengawasan tahun sebelumnya mencakup: (1) hasil penilaian, (2)
hasil pembinaan, dan (3) hasil pemantauan terhadap setiap komponen pendidikan
pada semua sekolah binaan. Deskripsi hasil pengawasan dinyatakan secara kuantitatif
ataupun kualitatif sesuai dengan sasaran program.
Permasalahan Berisi uraian tentang sejumlah masalah atau kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sekolah tahun sebelumnya meliputi masalah
dan kendala dalam melaksanakan penilaian, pembinaan, serta pemantauan. Masalah
tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai aspek-aspek yang harus dipecahkan melalui
kegiatan pengawasan pada tahun berikutnya.
Kebijakan dalam pengawasan, Berisi uraian tentang kebijakankebijakan di
bidang pendidikan baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah
daerah yang relevan dengan kegiatan pengawasan sekolah. Uraian tersebut
merupakan hasil analisis terhadap landasan (dasar hukum) serta isu-isu pendidikan
yang berkembang baik di tingkat pusat ataupun di daerah.
2.4.5. Program Semester Pengawasan Sekolah
Program pengawasan semester mencakup rincian teknis kegiatan yang akan
dilakukan pengawas sekolah pada setiap sekolah binaan. Kegiatan tersebut diarahkan
untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan pada setiap sekolah
binaannya dalam jangka pendek (selama satu semester). Untuk kepentingan praktis,
program pengawasan semester dapat disusun dalam bentuk matrik kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh pengawas pada setiap sekolah binaannya. Substansi yang
dikembangkan dalam program pengawasan semester meliputi aspek-aspek sebagai
berikut. (1)Aspek/ Identifikasi masalah yang dihadapi oleh sekolah binaan serta
upaya pemecahannya. Atau hasil dentifikasi masalah yang ditetapkan sebagai
prioritas dalam rencana pengawasan (pembinaan, pemantauan, penilaian), Atas dasar
masalahan tersebut, ditetapkan tujuan spesifik kegiatan pengawasan yang hendak
dicapai sejalan dengan visi dan misi sekolah binaan. (2)Sasaran pengawasan yaitu
komponen sistem pendidikan di sekolah yang dianggap paling penting mendapatkan
perhatian khusus berdasarkan hasil pengawasan pada tahun sebelumnya dan indikator
keberhasilan berupa target yang ingin dicapai, (3)Deskripsi strategi/metode
kerja/teknik supervisi meliputi, metode kerja/teknik yang akan digunakan, serta
langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengawasan., seperti monitoring dan evaluasi,
refleksi dan Focused Group Discussion, metode dhelpi, workshop, kunjungan kelas,
observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, supervisi kelompok,
dll), skenario kegiatan berupa langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pengawasan
atau tahapan supervisi yang sistematis dan logis. (1)Sumber daya yang diperlukan
dapat berupa bahan, fasilitas, manusia.,(2)Penilaian dan instrumen jenis dan bentuk
disesuaikan dengan aspek/masalah yang akan diselesaikan. (3)Rencana tindak lanjut
dapat berupa pemantapan, perbaikan berkelanjutan disesuaikan dengan metode
pengawasan. (4)Jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan, dapat disusun dalam format time
schedule tersendiri untuk semua sekolah binaan. Dalam upaya menghasilkan progam
yang baik, kriteria SMART dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program
kerja dengan kepanjangan sebagai berikut: (1) Specific, artinya pokok masalah yang
dijadikan program dalam penyusunan program kerja secara spesifik, jelas, dan
terfokus pada pencapaian tujuan; (2) Measureable, artinya program-program dan
kegiatan-kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya; (3) Achieveable, artinya
program-program dan kegiatan-kegiatan selain dapat diukur juga harus dapat dicapai
disesuaikan dengan berbagai kondisi di sekolah; (4) Realistics, artimya program-
program dan kegiatan-kegiatan yang dipilih realistis, tidak mengada-ada, sesuai
dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dalam pencapaian hasilnya; (5) Time Bound,
artinya jelas target waktu pencapaian dalam setiap langkah kegiatan.
2.4.6 Rencana Kepengawasan Akademik (RKA)
Rencana kepengawasan akademik merupakan penjabaran dari program
semester yang rinci dan sistematis, agar pengawasan lebih terarah dengan
menggunakan kriteria SMART dari ruang lingkup supervisi akademik dan sasarannya
adalah guru, dan dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau
lebih.
2.4.7 Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM)
Rencana kepengawasn manajerial merupakan penjabaran dari program
semester pengawasan sekolah yang rinci dan sistematis, agar pengawasan lebih
terarah dengan menggunakan kriteria SMART dari ruang lingkup supervisi
manajerial dan sasarannya adalah kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya di
sekolah, serta dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau
lebih.
Komponen-komponen dalam program tahunan, program semestre, RKA dan
RKM sekurang-kurangnya memuat: aspek/masalah, tujuan/sasaran, indikator
keberhasilan, strategi/metode verja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya
yang diperlukan, penilaian dan insrumen pengawasan dan jadwal/waktu yang
diperlukan.
2.5 Pelaksanaan Pengawasan dan Tugas Pokok Pengawas
2.5.1 Pengertian Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan
oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil
yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan
fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang
diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan
dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah
perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.
Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Satuan Pendidikan dalam
melaksanakan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan, pelaksanaan
pembinaan akademik dan administrasi, pemantauan delapan standar nasional
pendidikan, penilaian administrasi dan akademik, dan pelaporan pelaksanaan
program pengawasan.
Pengawas satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan
pendidikan yang ditetapkan yang pada kakekatnya adalah memberi bantuan
profesional kesejawatan yang dilaksanakan melalui dialog kajian masalah pendidikan
dan atau pengembangan serta implementasinya dalam upaya meningkatkan
kemampuan profesional dan komitmen guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan
lainnya di sekolah guna mempertinggi prestasi belajar peserta didik dan kinerja
sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, dan akuntabilitas
pendidikan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kepengawasan seorang
pengawas sekolah hendaknya memahami tugas pokok yang meliputi pembinaan,
pemantauan dan penilaian terhadap sekolah yang menjadi tanggung jawab binaannya
secara utuh dan keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja sekolah sebagai
upaya peningkatan mutu pendidikan. Tugas pokok tersebut diimplementasikan
kedalam bentuk supervisi, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik.
2.5.2 Tugas Pokok Pengawas Sekolah
Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah (Direktorat
Tenaga Kependidikan, 2009: 20), Tugas pokok pengawas sekolah/ madrasah
mencakup enam dimensi utama, yakni mensupervisi (supervising), memberi nasehat
(advising), memantau (monitoring), membuat laporan (reporting), mengkoordinir
(coordinating), dan memimpin (performing leadership).
2.6 Kinerja Pengawas dalam Mengevaluasi Program Kepengawasan
Evaluasi kepengawasan dalam penelitian ini mencakup kegiatan kepengawas
sekolah dalam hal:(1) penilaian terhadap program kepengawasan, (2) penyusunan
tindak lanjut atau revisi program kepengawasan dan (3) penyusunan laporan
kepengawasan.
Evaluasi pelaksanaan program kepengawasan (K3)harus memperhatikan:(1)
laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan guru yang ditunjukan dengan
empat bukti:(a) Data hasil pembinaan guru, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d)
Tindak lanjut; (2) laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan kepala sekolah yang
dibuktikan dengan empat bukti:(a) Data hasil pembinaan kepala sekolah, (b) Hasil
analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (3) laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program pemantauan delapan SNP yang ditunjukkan dengan empat bukti:(a) Data
hasil pemantauan delapan SNP, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut;
(4) laporan hasil evaluasi pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang
ditunjukkan dengan empat bukti:(a) Data hasil penilaian kinerja guru, (b) Hasil
analisis, (c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (5) laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program penilaian kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dengan empat bukti:(a)
Data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, (b) Hasil analisis, (c) Kesimpulan, (d)
Tindak lanjut; (6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi:(a) Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program pengawasan tingkat kecamatan/kabupaten/kota/provinsi, (b) Hasil analisis,
(c) Kesimpulan, (d) Tindak lanjut; (7) dokumen laporan, minimal mencakup:(a)
Pendahuluan sampai dengan metodelogi relatif sama dengan proposal penilitian (ada
penyesuaian), (b) Pembagasan tiap langkah penelitian, (c) Kesimpulan, (d)
Rekomendasi-rekomendasi; (8) dokumen laporan tahunan hasil pengawasan yang
sesuai dengan tujuh aspek sistematika dan isi:(a) Identitas (halaman judul halaman
pengesahan, kata pengantar, daftar isi), (b) Pendahuluan (latar belakang, fokus
masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup), (c) Kerangka pikir
pemecahan masalah, (d) Pendekatan dan metode pengawasan, (e) Hasil pengawasan
pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah pemantauan SNP, penilaian
kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru
dan kepala sekolah), (f) Penutup (simpulan saran dan rekomendasi), (g) Lampiran
(RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen hasil pengawasan).
2.7 Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah
2.7.1 Pentingnya Pembinaan dan Pengembangan Karir
Pengawas satuan pendidikan diangkat dengan tugas melakukan pembinaan
dan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan atau sekolah yang menjadi
binaannya. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pengawasan akademik dan
pengawasan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina
guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar
siswa yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu
dan membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan
melalui optimalisasi kinerja sekolah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan/sekolah, diperlukan kemampuan-
kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai pengawas professional. Oleh sebab
itu, kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara
bekelanjutan. Tanpa memiliki kompetensi profesional dalam hal kepengawasan, para
pengawas akan sulit meningkatkan kinerjanya sehingga langsung maupun tidak
langsung tidak akan berdampak terhadap mutu kinerja sekolah atau satuan pendidikan
yang dibinanya.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas satuan
pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan menjadi tanggung jawab
Kepala Dinas Pendidikan setempat. Pembinaan pengawas satuan pendidikan
mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karir. Pembinaan profesi diarahkan
untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat
melaksanakan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan
manajerial. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk meningkatkan
pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembinaan pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah harus
dirancang dan dikembangkan secara terpola dan bersinambungan agar kemampuan
profesional dan karir pengawas satuan pendidikan mendorong peningkatan
kinerjanya. Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan dan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Dinas Pendidikan tingkat
propinsi melalui program-program yang jelas, terarah serta dievaluasi secara
terencana. Penempatan tugas pengawas satuan pendidikan menjadi tanggung jawab
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota dengan
mempertimbangkan tipe dan kondisi geografis letak sekolah selaras dengan bidang
dan jenjang jabatan pengawas. Selanjutnya pembinaan dan pengembangan pengawas
satuan pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan agar kemampuan profesional
serta karirnya sebagai pengawas satuan pendidikan meningkat sejalan dengan prestasi
yang dicapainya. Dengan kata lain pembinaan dan pengembangan pengawas
diarahkan untuk memelihara, mempertahankan serta mempertinggi kinerjanya
sehingga berdampak pada peningkatan mutu sekolah binaannya. Pembinaan
pengawas dimaksudkan sebagai upaya yang terencana dalam memelihara dan
meningkatkan kemampuan profesi dan karirnya sehingga mempertinggi kinerjanya
sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional.
Ruang lingkup pembinaan mencakup pembinaan kualifikasi, profesi dan
pembinaan karir. Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat
meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan Sarjana (SI)
bagi yang berpendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang
berpendidikan S1. Pengembangan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi
pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik
dan kompetensi professional. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk
mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari
pengawas pratama sampai pada pengawas utama.
2.7.2 Tujuan Pembinaan
Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan
pendidikan/sekolah adalah meningkatnya kemampuan dan karir pengawas sehingga
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan
pendidikan/sekolah yang profesional. Tujuan tersebut mengaplikasikan pentingnya
pembinaan kualifikasi, kompetensi dan peningkatan karir pengawas sebagai jabatan
fungsional. Kualifikasi dan kompetensi profesional diharapkan berdampak terhadap
peningkatan kinerja dan hasil kerjanya. Sedangkan pengembangan karir diharapkan
berdampak terhadap kesejahteraannya.
Tujuan umum pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan
pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi
tujuan-tujuan yang lebih khusus agar memudahkan dalam menetapkan program
pembinaan. Adapun tujuan khusus pembinaan pengawas satuan pendidikan adalah
agar para pengawas satuan pendidikan/sekolah: (1)Mampu melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan
manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya. (2)Meningkatnya kompetensi
pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional
sehingga dapat mempertinggi kinerjanya. (3)Mampu bekerjasama dengan guru,
kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja satuan
pendidikan/sekolah binaannya. (4)Mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. (5)Berjalannya
jenjang karir jabatan pengawas melalui angka kredit jabatan fungsional. (6)Hasil yang
diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan
pendidikan/sekolah adalah diperolehnya pengawas yang profesional sehingga dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah binaannnya.
Keberhasilannya pembinaan dan pengembangan karir pengawas satuan
pendidikan/sekolah harus terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:
(1)Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan sarjana (SI) terutama
bagi pengawas yang berpendidikan Diploma. (2)Meningkatnya motivasi kerja para
pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas
profesional. (3)Meningkatnya kinerja dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh
kamjuan-kemajuan mutu pendidikan pada sekolah binaannya. (4)Meningkatnya
pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan non-material sesuai dengan
jabatan dan prestasi yang dicapainya. (5)Meningkatnya citra positif para pengawas
satuan pendidikan dikalangan stakeholder sekolah. (6)Meningkatnya kemauan
pengawas untuk studi lanjut dan atau meningkatkan pengetahuan dan
keterampilannya sebagai pengawas professional.
2.7.3 Pembinaan Kemampuan Profesioanal
Pembinaan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi pengawas baik kompetensi pribadi, kompetensi
sosial, kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Dengan meningkatnya
kompetensi pengawas diharapkan terjadi peningkatan kinerjanya sehingga berdampak
terhadap mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang dibinanya. Pembinaan
diberikan kepada para pengawas satuan pendidikan untuk semua kategori jabatan
pengawas yakni pengawas pratama, pengawas muda, pengawas madya dan pengawas
utama. Program pembinaan yang dilakukan antara lain adalah sbb :
2.7.4 Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas
Program Pendampingan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas ditujukan bagi
pengawas pratama dan atau pengawas muda kurang dari 3 tahun. Pendampingan
dilaksanakan oleh pengawas utama atau pengawas Samapta (Golongan IV/d atau
IV/e), dan bila tidak ada maka dibina oleh pengawas yang Golongannya berada
setingkat di bawahnya. Pendampingan terutama difokuskan pada pelaksanaan tugas
kepengawasan di sekolah binaannya. Melalui pendampingan diharapkan pengawas
pratama dan pengawas muda memperoleh keterampilan dan kemampuan
melaksanakan tugas pokok kepengawasan. Pendampingan pengawas dilaksanakan
dengan melaksanakan tugas kepengawasan di satuan pendidikan/sekolah binaannya
minimal satu semester.
Pengawas utama selain mengarahkan tugas-tugas pokok pengawas satuan
pendidikan yang menjadi bimbingannya juga memberikan penilaian terhadap
kemajuan dan prestasi pengawas yang didampinginya. Kelebihan dan kekurangan
pengawas bimbingannya didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama. Pengawas
pratama dan pengawas muda dilatih dan dimbimbing membuat program kerja
kepengawasan, metode dan tehnik melaksanakan program pengawasan serta menilai
keberhasilan tugas kepengawasan. Program pendampingan ini mirip dengan program
magang yang selama ini dilaksanakan. Pendamping diangkat melalui SK Kepala
Dinas Pendidikan. Tugas melaksanakan program pendampingan ini merupakan
salahsatu pelaksanaan Tupoksi Pengawas Samapta.
2.7.5 Diskusi Terprogram
Diskusi terprogram antar pengawas dilakukan secara berkala minimal dua kali
setiap semester. Diskusi dikoordinir oleh Korwas. Tujuan diskusi terprogram adalah
meningkatkan kemampuan profesional di bidang kepengawasan agar para pengawas
satuan pendidikan dapat mempertinggi kinerjanya di bidang kepengawasan. Materi
yang dibahas berkisar pada: (a) peningkatan kompetensi pengawas, (b) tugas pokok
dan fungsi pengawas, (c) kinerja dan hasil kerja pengawas, (d) penyusunan program
kerja pengawas, (e) pelaporan hasil kerja, (g) inovasi pendidikan dan
pembelajaran/bimbingan, (h) sistem evaluasi, (i) pengembangan kurikulum, (j)
manajemen sekolah, (k) administrasi sekolah dan (l) kegiatan akademik lainnya
sesuai dengan kebutuhan. Setiap pengawas bisa bertukar pikiran berdasarkan
pengalamannya masing-masing. Hasil-hasil diskusi dicatat dan didesiminasikan
kepada seluruh pengawas. Direktorat Tenaga Kependidikan dan Dinas Pendidikan
memfasilitasi dan memberikan dukungan sumberdaya untuk terselenggaranya
kegiatan diskusi terprogram. Fasilitas dan dukungan yang diberikan meliputi: (a)
dana, (b) alat tulis, dan (c) fasilitas kerja serta (d) sumberdaya lainnya yang
diperlukan.
2.7.6 Monitoring dan Evaluasi.
Pembinaan dan pengembangan kemampuan professional pengawas satuan
pendidikan/ sekolah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui
monitoring dan evaluasi secara berkala. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah
untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan/
sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sekolah yang
dibinanya.
Hasil-hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan guna melakukan
pembinaan lebih lanjut. Monitoring dan evaluasi minimal mencakup tiga komponen
yakni: (a) kegiatan yang dilakukan pengawas pada saat melakukan pembinan dan
pengawasan, (b) kinerja dan hasil kerja pengawas, (c) keberhasilan dan kemajuan
pendidikan pada sekolah binaannya.
2.8 Pembinaan profesionalisme dan standarisasi kompetensi
Mengingat beratnya tugas kepengawasan tersebut maka sudah menjadi suatu
keharusan bahwa pengawas sekolah harus menjadi seorang yang profesional dalam
bidangnya, dan untuk mencapainya diperlukan upaya untuk meningkatkan
profesionalisme pengawas ini. Selain berbagai alasan pentingnya peningkatan
profesionalisme pengawas sekolah seperti di atas maka peningkatan profesionalisme
pengawas sekolah juga harus dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan
yang semakin komplek, serta untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian
tujuan pendidikan nasional secara efisien. Dalam rangka peningkatan profesionalisme
ini maka diperlukan standarisasi kompetensi pengawas sekolah sebagai jaminan
kesamaan penguasaan kompetensi yang diperlukan dalam hal pengawasan sekolah
sehingga sekolah dapat lebih dilayani dan dibina secara efektif, efisien dan produktif.
Alasan disusunnya standar kompetensi pengawas ini terutama karena masih adanya
beberapa permasalahan dalam hal kepengawasan yaitu : (1) masih adanya keragaman
kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; (2) belum
adanya alat ukur untuk mengetahui kemampuan pengawas sekolah, dan (3) belum
adanya pembinaan pengawas sekolah yang terarah.
Tujuan disusunnya standar kompetensi pengawas sekolah adalah: (1)
Sebagai acuan untuk mengukur kemampuan dan kinerja pengawas sekolah dalam
pelaksanaan tugas kepengawasannya di sekolah; (2) pembinaan dan peningkatan
mutu pengawas sekolah; (3) peningkatan kinerja pengawas sekolah sesuai dengan
profesinya.
Standar kompetensi pengawas sekolah terdiri dari 4 komponen, yaitu : (1)
pengawasan sekolah; (2) pengembangan profesi; (3) teknis operasional; (4)
penguasaan wawasan kependidikan. Pada komponen kompetensi pengawasan sekolah
pada intinya kompetensi yang harus dikuasai adalah dalam hal menyusun program,
menilai hasil belajar dan kemampuan guru, mengumpulkan dan mengolah data
sumber daya pendidikan, pembelajaran dan lainnya. Komponen pengembangan
profesi pada intinya adalah kompetensi yang harus dimiliki dalam upaya
mengembangkan profesinya seperti menulis karya ilmiah, menyusun pedoman dan
lainnya yang mendukung program kepengawasan. Komponen teknis operasional
intinya penguasaan substansi materi pembelajaran. Untuk komponen penguasaan
wawasan kependidikan pada intinya penguasaan atas aturan, kebijakan maupun
program-program yang ada di bidang pendidikan. Untuk mengukur pencapaian
kompetensi yang sesuai standar maka akan diselenggarakan uji kompetensi bagi
pengawas, yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan atau “gap” yang terjadi
antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi nyata yang dimiliki
pengawas sekolah yang ada.
Hasil uji kompetensi pada dasarnya akan dikelompokkan pada 3 kriteria,
yaitu masih butuh peningkatan (di bawah standar), sesuai standar (minimal tercapai)
dan perlu dipertahankan (di atas/melebihi standar). Dengan 3 kriteria ini akan dapat
ditentukan treatment yang sesuai pada tiap kriteria tersebut. Jadi apabila masih belum
mencapai standar maka pengawas sekolah tersebut harus mengikuti program
peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau cara lain. Sedangkan bagi yang telah
mencapai standar maka dilanjutkan dengan program peningkatan profesi lain atau
penghargaan lain.
2.8.1 Pengembangan karir pengawas sekolah
Jabatan sebagai pengawas sekolah merupakan suatu jabatan penting dijajaran
pendidikan nasional, terlebih dalam era otonomi daerah karena dengan adanya
pengawasan maka akan lebih menjamin tercapainya standar kompetensi peserta didik
yang mengacu pada Standar Kompetensi Nasional. Untuk itu jabatan pengawas
sekolah membutuhkan kemampuan sepenuhnya atau pekerjaan yang harus dilakukan
secara all out dari seorang pegawai. Selain itu dengan mengingat tuntutan kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah maka pengangkatan seorang
pengawas dilakukan selektif dan dipilih dari personil yang memiliki kemampuan
mumpuni, bukan sekedar karena sudah mendekati masa pensiun dan tinggal sisa-sisa
tenaga. Dengan demikian jabatan pengawas sekolah merupakan jabatan karir yang
perlu ditekuni dan dikembangkan secara berkelanjutan. Karir kepengawasan sekolah
seperti diatur dalam Kepmen PAN No. 118 tahun 1996 pasal 6 mengikuti jenjang
jabatan Pengawas Sekolah Pratama, Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah
Madya dan Pengawas Sekolah Utama. Namun demikian apabila dibutuhkan
berdasarkan kepentingan dinas ataupun untuk menambah pengetahuan, pengalaman
dan pengembangan karir sendiri maka pengawas sekolah dapat dipindahkan ke
jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perudang-
undangan yang berlaku (Kepmen PAN No. 118/1996 pasal 27). Jadi alur karir
seorang pengawas sekolah bisa bersifat linier atau lurus mengikuti jenjang jabatan
pengawas sekolah atau bisa berjalan zig-zag ke jabatan struktural atau fungsional
lainnya. Seringkali alur jenjang yang tidak linier ini diperlukan untuk lebih
memotivasi kerja seorang pengawas sekolah, dengan motivasi kerja yang tinggi maka
akan diperoleh hasil kerja yang optimal pula. Mengingat alur karir yang demikian tadi
maka seorang pengawas sekolah dan pejabat struktural yang membawahinya juga
dituntut untuk memikirkan dan merancang pengembangan karir seorang pengawas
sekolah. Dengan menjadi pengawas sekolah maka seseorang tetap dapat
menunjukkan prestasinya yang akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri bagi
dirinya, bagi korpsnya maupun bagi nusa dan bangsa.
Adapun Kriteria Indicator yang di gunakan adalah sebagai berikut :
1.1 PENYUSUNAN PROGRAM PENGAWASAN
No Indikator Kriteria indicator
Kriteria evaluasi
4 3 2 1
1
Menyusun
program
pengawasan
tahunan
Ada dokumen program pengawasan
tahunan yang memenuhi enam
aspek sistematika:
1. Identitas
2. Pendahuluan
3. Identifikasi dan analisis hasil
pengawasan
Program
pengawasan
tahunan
memenuhi
enam aspek
sistematika
Program
pengawasan
tahunan
memenuhi
lima aspek
sistematika
Program
pengawasan
tahunan
memenuhi
empat aspek
sistematika
Program
pengawasan
tahunan
memenuhi
tiga aspek
sistematika
2
3
4.
Matriks
program
pembinaan
guru
Matriks
program
pembinaan
kepala
sekolah
Matriks
program
pemantauan
pelaksanaan
SNP
4. Matriks Program Pengawasan
5. Penutup
6. Lampiran
Ada matriks program pembinaan
guru yang dibuktikan dengan:
1. Materi pembinaan guru
meliputi kompetensi:
pedagogik, profesional,
kepribadian dan sosial
2. Program pembinaan guru
dilengkapi dengan RPA
3. Program pembinaan guru
mempertimbangkan hasil
penilaian kinerja guru dan
program induksi
4. Guru yang dibina memenuhi
jumlah beban kerja minimal
Ada matriks program pembinaan
kepala sekolah yang dibuktikan
dengan:
1. Materi pembinaan kepala
sekolah tentang kompotensi:
kepribadian dan sosial,
kepemimpinan pembelajaran,
pengembangan sekolah,
manajemen sumber daya,
kewirausahaan, dan supervisi
pembelajaran.
2. Program pembinaan kepala
sekolah disertai dengan RPM
3. Program pembinaan kepala
sekolah mempertimbangkan
hasil penilaian kinerja kepala
sekolah
4. Kepala sekolah yang dibina
memenuhi jumlah beban kerja
minimal
Ada matriks program pemantauan
delapan SNP yang dibuktikan
dengan:
Program pemantauan delapan SNP
terdiri dari:
1. standar isi
Matriks
program
pembinaan
guru
memenuhi
empat bukti.
Matriks
program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
empat bukti.
Matriks
program
pemantauan
SNP
memenuhi
Matriks
program
pembinaan
guru
memenuhi
tiga bukti.
Matriks
program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
tiga bukti.
Matriks
program
pemantauan
SNP
limamemen
Matriks
program
pembinaan
guru
memenuhi
dua bukti.
Matriks
program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
dua bukti.
Matriks
program
pemantauan
SNP
memenuhi
Matriks
program
pembinaan
guru
memenuhi
satu bukti.
Matriks
program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
satu bukti.
Matriks
program
pemantauan
SNP
memenuhi
5.
6.
Matriks
program
penilaian
kinerja guru
Matriks
penilaian
kinerja kepala
sekolah
2. SKL,
3. Standar Proses
4. Satandar Penilaian,
5. Standar Pengelolaan,
6.Standar Pembiayaan,
7.Standar Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
8 Standar Sarana.
Ada matriks program penilaian
kinerja guru yang dibuktikan
dengan:
1. Aspek penilaian terdiri dari
empat kompetensi (pedagogik,
profesional, kepribadian dan
sosial).
2. Program penilaian kinerja guru
dilampiri instrumen yang baku
(Permendiknas No. 35/2010).
Program penilaian kinerja guru
memenuhi beban jumlah guru
minimal.
Ada matriks program penilaian
kinerja kepala sekolah yang
dibuktikan dengan:
1. Aspek penilaian kepala
sekolah terdiri dari
kompotensi kepribadian dan
sosial, kepemimpinan
pembelajaran, pengembangan
sekolah, manajemen sumber
daya, kewirausahaan, dan
supervisi pembelajaran.
2. Program penilaian kepala
sekolah dilampiri instrumen
yang baku. (Permendiknas No.
35/2010).
Program penilaian kinerja
kepala sekolah memenuhi
jumlah kepala sekolah binaan
minimal.
tujuh aspek
Matriks
program
penilaian
kinerja
guru yang
meliputi
empat
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
100% beban
jumlah guru
minimal.
Matriks
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
yang
meliputi
enam
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
100%
jumlah
kepala
uhi aspek
Matriks
program
penilaian
kinerja
guru yang
meliputi
empat
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
75% beban
jumlah guru
minimal.
Matriks
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
yang
meliputi
enam
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
75% jumlah
kepala
sekolah
tiga aspek
Matriks
program
penilaian
kinerja
guru yang
meliputi
empat
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
25% beban
jumlah guru
minimal.
Matriks
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
yang
meliputi
enam
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
25% jumlah
kepala
sekolah
satu aspek
Matriks
program
penilaian
kinerja
guru yang
meliputi
empat
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
10% beban
jumlah guru
minimal.
Matriks
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
yang
meliputi
enam
kompetensi
dan
dilampiri
instrumen
yang baku
serta
memenuhi
10% jumlah
kepala
sekolah
7.
8.
9.
Menyusun
program
pengawasan
semesteran
Menyusun
Rencana
Pengawasan
Akademik
(RPA)/
Rencana
Pengawasan
Bimbingan
Konseling
(RPBK) dan
Rencana
Pengawasan
Manajerial
(RPM)
Membuat
rencana
penelitian
pengembanga
Ada dokumen program pengawasan
semesteran dengan sistematika dan
enam aspek deskripsi kegiatan:
1. Identitas sekolah
2. Visi dan misi
3. Identifikasi masalah
4. Deskripsi kegiatan:
tujuan
sasaran
target keberhasilan
indikator
metode kerja
jadwal
Ada dokumen RPA/RPBK dan
RPM yang berisi sepuluh aspek:
1. Sekolah/sasaran/tempat
2. Aspek pembinaan
3. Tujuan
4. Indikator keberhasilan
5. Strategi/metode/teknik
6. Skenario kegiatan
7. Sumber daya yang digunakan
8. Penilaian dan instrumen
9. Rencana tindak lanjut
10. Waktu
1 Judul
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kajian Pustaka
6. Metode Penelitian
7. Daftar Pustaka
sekolah
binaan
minimal.
Program
pengawasan
semesteran
terdiri dari
empat aspek
sistematika
dan enam
deskripsi
kegiatan.
Dokumen
RPA/RPBK
dan RPM
yang berisi
sepuluh
aspek
Membuat
rencana
penelitian
pengembang
an ada 7
identitas
binaan
minimal.
Program
pengawasan
semesteran
terdiri dari
empat aspek
sistematika
dan lima-
empat
deskripsi
kegiatan.
Dokumen
RPA/RPBK
dan RPM
yang berisi
sembilan
aspek
Membuat
rencana
penelitian
pengembang
an ada 6
identitas
binaan
minimal.
Program
pengawasan
semesteran
terdiri dari
empat aspek
sistematika
dantiga-dua
deskripsi
kegiatan.
Dokumen
RPA/RPBK
dan RPM
yang berisi
delapan
aspek
Membuat
rencana
penelitian
pengembang
an ada 5
identitas
binaan
minimal.
Program
pengawasan
semesteran
terdiri dari
empat aspek
sistematika
dan satu
deskripsi
kegiatan.
Dokumen
RPA/RPBK
dan RPM
yang berisi
tujuh aspek
Membuat
rencana
penelitian
pengembang
an ada 4
identitas
1.2 PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN
No Indikator Kriteria indicator
Kriteria evaluasi
4 3 2 1
1
2.
3
Melaksanaka
n pembinaan
guru
Melaksanaka
n pembinaan
kepala
sekolah
Memantau
pelaksanaan
delapan SNP
Ada dukumen laporan pelaksanaan
program pembinaan guru yang
ditunjukkan dengan enam bukti:
1. Surat keterangan pelaksanaan
pembinaan guru
2. Daftar hadir pembinaan guru
(memenuhi jumlah minimal
guru)
3. Jadwal pelaksanaan
pembinaan guru
4. Kesimpulan hasil pembinaan
guru
5. Tindak lanjut hasil pembinaan
guru
6. Materi pembinaan guru
meliputi kompetensi
pedagogik, profesional,
kepribadian dan social
Ada dukumen laporan pelaksanaan
program pembinaan kepala sekolah
yang memenuhi enam bukti:
1. Surat keterangan pembinaan
2. Daftar hadir pembinaan
(memenuhi jumlah beban kerja
minimal)
3. Jadwal pelaksanaan pembinaan
4. Kesimpulan hasil pembinaan
5. Tindak lanjut hasil pembinaan
6. Materi pembinaan kepala sekolah
(kompetensi kepribadian dan
sosial, kepemimpinan
pembelajaran, pengembangan
sekolah, manajemen sumber
daya, kewirausahaan, dan
supervisi pembelajaran).
Ada dukumen laporan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan delapan
SNP yang ditunjukkan dengan
enam bukti:
1. Surat keterangan pelaksanaan
pemantauan delapan SNP
Laporan
pelaksanaan
program
pembinaan
guru
memenuhi
enam bukti.
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
enam bukti.
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
ditunjukkan
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
guru
memenuhi
lima-empat
bukti.
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
lima-empat
bukti.
Laporan
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan
tujuh-
delapan
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
guru
memenuhi
tig-dua
bukti.
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
tiga-dua
bukti.
Laporan
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan
tujuh-
delapan
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
guru
memenuhi
satu bukti.
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
kepala
sekolah
memenuhi
satu bukti.
Laporan
pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan
tujuh-
delapan
4.
5
6.
Melaksanaka
n penilaian
kinerja guru
Melaksanaka
n penilaian
kinerja kepala
sekolah
Melaksanaka
n Penelitian
Pengembanga
n
2. Daftar sekolah yang dipantau
3. Instrumen yang telah diisi
4. Hasil pengolahan pemantauan
5. Kesimpulan temuan
pemantauan
6. Rekomendasi/Tindak lanjut
Ada dokumen laporan pelaksanaan
program penilaian kinerja guru yang
ditunjukkan dengan enam bukti:
1. Surat keterangan pelaksanaan
penilaian kinerja guru
2. Instrumen penilaian kinerja
yang telah diisi
3. Daftar hadir guru yang dinilai
(memenuhi beban jumlah guru
minimal)
4. Hasil pengolahan penilaian
kinerja guru
5. Kesimpulan penilaian kinerja
guru
6. Rekomendasi/Tindak lanjut
Ada dokumen laporan program
penilaian kinerja kepala sekolah
yang ditunjukkan dengan enam
bukti:
1. Surat keterangan pelaksanaan
penilaian kinerja kepala
sekolah,
2. Instrumen penilaian kinerja
yang telah diisi
3. Daftar hadir kepala sekolah
yang dinilai (memenuhi
jumlah minimal kepala
sekolah binaan)
4. Hasil pengolahan penilaian
kinerja kepala sekolah
5. Kesimpulan penilaian kinerja
kepala sekolah
6. Rekomendasi/Tindak lanjut
1. Surat Keterangan Melakukan
penelitian pengembangan
2. Melakukan pengembangan
3. Melakukan uji coba terbatas
4. Melakukan analisis uji coba
model
dengan
enam bukti
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
ditunjukkan
dengan
lima-empat
bukti
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
ditunjukkan
dengan
enam bukti
Melaksanak
an penelitian
pengembang
an yang
terdiri dari 6
indikator
SNP
ditunjukkan
lima-empat
bukti
pemantauan
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
ditunjukkan
dengan
lima-empat
bukti
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
ditunjukkan
dengan
lima-empat
bukti
Melaksanak
an penelitian
pengembang
an yang
terdiri dari
5-4 indikator
SNP
ditunjukkan
tiga-dua
bukti
pemantauan
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
ditunjukkan
dengan tiga-
dua bukti
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
ditunjukkan
dengan tiga-
dua bukti
Melaksanak
an penelitian
pengembang
an yang
terdiri dari
3-2 indikator
SNP
ditunjukkan
satu bukti
pemantauan
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
ditunjukkan
dengan satu
bukti
Laporan
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
ditunjukkan
dengan satu
bukti
Melaksanak
an penelitian
pengembang
an yang
terdiri dari 1
indikator
5. Melakukan uji coba Meluas
6. Melakukan analisis ujicoba
Meluas.
1.3 EVALUASI PROGRAM PENGAWASAN
No
Indicator Kriteria indicator
Kriteria evaluasi
4 3 2 1
1
2.
3.
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan guru
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan
kepala sekolah
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pemantauan
delapan SNP
Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan program pembinaan
guru yang ditunjukkan dengan
empat bukti:
1. Data hasil pembinaan guru
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan pembinaan kepala
sekolah yang ditunjukkan dengan
empat bukti:
1. Data hasil pembinaan kepala
sekolah
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan program pemantauan
delapan SNP yang ditunjukkan
dengan empat bukti:
1. Data hasil pemantauan
delapan SNP
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaa
n program
pembinaan
guru
memenuhi
empat
bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan
kepala
sekolah
yang
memenuhi
empat bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pemantauan
delapan SNP
memenuhi
empat bukti.
Laporan
pelaksanaa
n program
pembinaan
guru
memenuhi
tiga bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan
kepala
sekolah
yang
memenuhi
tiga bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pemantauan
delapan SNP
memenuhi
tiga bukti.
Laporan
pelaksanaan
program
pembinaan
guru
memenuhid
ua bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan
kepala
sekolah yang
memenuhi
dua bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pemantauan
delapan SNP
memenuhi
dua bukti.
Laporan
pelaksanaan
program
pembinaan
guru
memenuhi
satu bukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pembinaan
kepala
sekolah
yang
memenuhi
satubukti.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pemantauan
delapan SNP
memenuhi
satu bukti.
4.
5.
6.
7.
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja kepala
sekolah
Mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
program
pengawasn
tingkat
kabupaten/kota/
provinsi
Membuat
laporan
pengawasan
tahunan
Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan program penilaian
kinerja guru yang ditunjukkan
dengan empat bukti:
1. Data hasil penilian kinerja
guru
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan program penilaian
kinerja kepala sekolah yang
ditunjukkan dengan empat bukti:
1. Data hasil penilaian kinerja
kepala sekolah
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
1. Ada laporan hasil evaluasi
pelaksanaan
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan
4. Tindak lanjut
Ada dokumen laporan tahunan
hasil pengawasan yang sesuai
dengan tujuh aspek sistematika
dan isi:
1. Identitas (halaman judul,
halaman pengesahan, kata
pengantar, daftar isi)
2. Pendahuluan (latar belakang,
fokus masalah, tujuan dan
sasaran, tugas pokok/ruang
lingkup)
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaa
n program
penilaian
kinerja guru
memenuhi
empat
bukti.
Laporan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
memenuhi
empat bukti.
Mengevalua
si hasil
pelaksanaan
program
pengawasn
tingkat
kabupaten/k
ota/provinsi
ada 4 bukti
Laporan
pengawasan
terdiri dari
tujuh aspek
sistematika
dan isinya
lengkap.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaa
n program
penilaian
kinerja guru
memenuhi
tiga bukti.
Laporan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
memenuhi
tiga bukti.
Mengevalua
si hasil
pelaksanaan
program
pengawasn
tingkat
kabupaten/k
ota/provinsi
ada 3 bukti
Laporan
pengawasan
terdiri dari
enam-lima
aspek
sistematika
dan isinya
lengkap.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
memenuhi
dua bukti.
Laporan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
memenuhi
dua bukti.
Mengevalua
si hasil
pelaksanaan
program
pengawasn
tingkat
kabupaten/k
ota/provinsi
ada 2 bukti
Laporan
pengawasan
terdiri dari
empat-tiga
aspek
sistematika
dan isinya
lengkap.
Laporan
evaluasi
hasil
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja guru
memenuhi
satu bukti.
Laporan
hasil
evaluasi
pelaksanaan
program
penilaian
kinerja
kepala
sekolah
memenuhi
satu bukti.
Mengevalua
si hasil
pelaksanaan
program
pengawasn
tingkat
kabupaten/k
ota/provinsi
ada 1 bukti
Laporan
pengawasan
terdiri dari
dua-satu
aspek
sistematika
dan isinya
lengkap.
3. Kerangka pikir pemecahan
masalah
4. Pendekatan dan metode
pengawasan
5. Hasil pengawasan pada
sekolah binaan (pembinaan
guru dan kepala sekolah,
pemantauan SNP, penilaian
kinerja guru dan kepala
sekolah, pembimbingan dan
pelatihan profesionalisme
guru dan kepala sekolah)
6. Penutup (simpulan saran
dan rekomendasi)
Lampiran (RPA/RPM/RPBK,
jadwal, surat tugas, instrumen
hasil pengawasan)
1.4 PEMBIMBINGAN DAN PELATIHAN PROFESIONAL GURU
No Indikator Kriteria indikator
Kriteria evaluasi
4 3 2 1
1.
2.
3.
Menyusun program pembimbingan dan
pelatihan
profesional guru di MGMP/KKG /MGP
Melaksanakan
pembimbingan dan
pelatihan profesionalisme
guru di
MGMP/KKG/MGP
Mengevaluasi hasil
pelaksanaan pembimbingan dan
pelatihan guru di
MGMP/KKG/ MGP
Ada matriks program pembimbingan dan pelatihaan profesional guru di
MGMP/KKG meliputi empat aspek:
1. Penguasaan kompetensi guru 2. Pengembangan diri
3. Publikasi ilmiah
4. Karya Inovatif
Ada dokumen laporan pelaksanaan
pembimbingan dan pelatihan
profesionalisme guru di MGMP/KKG/MGP yang ditunjukkan
dengan enam bukti:
1. Surat keterangan 2. Daftar hadir guru
3. Jadwal pelaksanaan
4. Materi pembimbingan dan pelatihan (pengembangan diri, publikasi
ilmiah, karya Inovatif)
5. Kesimpulan 6. Tindak lanjut
Ada laporan hasil evaluasi pelaksanaan
program pembimbingan dan pelatihan guru di MGMP/KKG/MGP yang
ditunjukkan dengan empat bukti:
1. Data hasil pembimbingan dan pelatihan guru
2. Hasil analisis
3. Kesimpulan 4. Tindak lanjut
Matriks program
pembimbingan
dan pelatihan profesional
guru di
MGMP/KKG/MGP meliputi
empat aspek
Laporan program
pembimbingan
dan pelatihan profesionalisme
guru di
MGMP/KKG/MGP
ditunjukkan
dengan enam bukti.
Laporan hasil
evaluasi pelaksanaan
program
pembimbingan dan pelatihan
guru di
MGMP/KKG/MGP
memenuhi empat bukti.
Matriks program
pembimbingan
dan pelatihan profesional
guru di
MGMP/KKG/MGP meliputi
tiga aspek
Laporan program
pembimbingan
dan pelatihan profesionalisme
guru di
MGMP/KKG/MGP
ditunjukkan
dengan lima-empat bukti.
Laporan hasil
evaluasi pelaksanaan
program
pembimbingan dan pelatihan
guru di
MGMP/KKG/MGP
memenuhi tiga bukti.
Matriks program
pembimbingan
dan pelatihan profesional
guru di
MGMP/KKG/MGP dua
empat aspek
Laporan program
pembimbingan
dan pelatihan profesionalisme
guru di
MGMP/KKG/MGP
ditunjukkan
dengan tiga-dua bukti.
Laporan hasil
evaluasi pelaksanaan
program
pembimbingan dan pelatihan
guru di
MGMP/KKG/MGP
memenuhi tiga bukti
Matriks program
pembimbingan
dan pelatihan profesional
guru di
MGMP/KKG/MGP meliputi
satu aspek.
Laporan program
pembimbingan
dan pelatihan profesionalisme
guru di
MGMP/KKG/MGP
ditunjukkan
dengan satu bukti.
Laporan hasil
evaluasi pelaksanaan
program
pembimbingan dan pelatihan
guru di
MGMP/KKG/MGP
memenuhi satu bukti.