6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ningtyas (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyusunan Laporan

Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan

Menengah (SAK-EMKM): Studi Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan.”

Menunjukkan hasil bahwa entitas belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai

berdasarkan SAK EMKM. Hal itu dapat dilihat dari laporan keungan yang di buatkan

oleh peneliti untuk menyesuaikannnya dengan standar yang berlaku.

Amani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan SAK-EMKM

Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM: Studi Kasus di UD Dua Putri

Solehah Probolinggo.” Menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan UD Dua Putri

Solehah belum disusun sesuai SAK EMKM. Hal itu dapat dilihat dari laporan keuangan

yang masih sederhana dan belum sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Barus et al (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi SAK EMKM

(Entitas Mikro Kecil dan Menengah) pada UMKM Borneo Food Truck Samarinda

Community.” Menunjukkan hasil bahwa dari 33 UMKM yang tergabung dalam

komunitas tersebut, 10 di antaranya sudah melakukan pencatatan akuntansi baik secara

manual maupun menggunakan software akuntansi. Akan tetapi pencatatnnya pun

7

masih sederhana yang belum terlalu berfokus pada laporan keuangan yang sesuai

dengan SAK EMKM.

Hetika dan Mahmudah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dalam Menyusun Laporan Keuangan.” Menunjukkan hasil bahwa pada umumnya

pelaku UMKM hanya menggunakan pembukuan atau catatan sederhana untuk

mencatat keuangan usaha.

Prajanto dan Septiana (2018) dalam penelitiannnya yang berjudul “Implememntasi

Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM:

Studi Kasus pada UMKM Se-Kota Semarang.” Menunjukkan hasil bahwa Prospek

impelementasi SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat ini masih

sangat minim karena pengusaha masih rendah dalam memahami pembukuan sesuai

dengan SAK EMKM.

Tatik (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi SAK EMKM

(Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah) pada Laporan

Keuangan UMKM: Studi kasus pada UMKM XYZ Yogyakarta” menunjukkan hasil

bahwa entitas sudah menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan

keuangannya. Namun karena keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan laporan

keuangan yang disajikan tidak menyajikan informasi selama dua periode sebagaimana

yang diharuskan dalam SAK EMKM.

8

Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa hampir semua UMKM

belum membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Hal itu dapat dikarenakan kurangnya pemahaman entitas itu sendiri terhadap standar

akuntansi keuangan. Selain itu dapat juga dikarenakan oleh kurangnya waktu dari

entitas itu sendiri untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar

akuntansi keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat

pada objek penelitian yang dilakukan di Kota Batu. Selain lokasi objek itu sendiri,

perbedaan juga terdapat pada jumlah objek yang penulis ingin bandingkan dalam hal

penerapan SAK EMKM.

B. Tinjauan Pustaka

1. UMKM

Menurut SAK EMKM (2016), entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas

tanpa akuntabilitas public yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang

memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur

dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidak-tidaknya selama 2

tahun berturut-turut.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan

menengah, menjelaskan definisi dan kriteria masing-masing jenis usaha tersebut.

Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan:

9

a. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, dengan kriteria:

1) memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, dengan kriteria:

1) memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar,

dengan kriteria:

10

1) memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)

lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00

(lima puluh milyar rupiah).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Menurut SAK EMKM (2016), SAK EMKM ini dimaksudkan untuk digunakan

oleh entitas mikro, kecil, dan menengah yang mana SAK EMKM ini dapat digunakan

oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam Undang-undang No. 20

Tahun 2008 tentang UMKM, kecuali jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk

menyusun laporan keuangan berdaarkan SAK EMKM.

Penyusunan SAK EMKM dilatar belakangi untuk mendorong dan memfasilitasi

kebutuhan pelaporan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak

riset yang mengemukakan bahwa sebagian UMKM masih belum dapat menerapkan

Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan cermat,

karena pelaku UMKM beranggapan bahwa SAK ETAP dianggap masih terlalu

kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan UMKM.

3. Definisi Laporan keuangan SAK EMKM

Laporan keuangan yang disajikan menurut SAK EMKM memiliki tujuan yang

sama dengan laporan keuangan pada umumnya dan juga tujuan laporan keuangan

menurut SAK EMKM yaitu menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja

11

keuangan suatu entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta lpaoran keuangan khusus untuk

memenuhi kebutuhan informasi tersebut (Prajanto dan Septriana, 2018).

Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:2) menyebutkan bahwa

laporan keuangan mrupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan

arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi

keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan

harga.

4. Pengakuan dalam SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2016) pengakuan merupakan pembentukan suatu pos

dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu

unsur.

a. Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di

masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut

dapat diukur dengan andal. Sebagai contoh, bangunan yang dibangun sendiri oleh

entitas dapat diakui apabila bangunan tersebut sudah memiliki manfaat yang dapat

dirasakan.

12

b. Liabilitas

Liabitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya

yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur

secara andal. Sebagai contoh, apabila entitas memperoleh suatu aset dengan tidak

melakukan pembayaran secara langsung dan entitas telah memberikan indikasi

kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu maka hal

tesebut dapat diakui sebagai liabilitas.

c. Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomik di

masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah

terjadi dan dapat diukur secara andal. Sebagai contoh, penghasilan yang timbul

dalam aktivitas entitas yang normal. Misalnya pengahasilan yang diperoleh dari

penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty, dan sewa.

d. Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomik di

masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah

terjadi dan dapat diukur secara andal. Sebagai contoh, apabila entitas mengalami

kerugian maupun penurunan manfaat ekonomik seperi beban pokok penjualan,

upah dan penyusutan maka beban dapat diakui.

13

Entitas juga menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual.

Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan

beban ketika memnuhi definisi dan kriteria untuk masing-masing pos-pos tersebut.

5. Pengukuran dalam SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2016) pengukuran adalah proses penetapan jumlah untuk

mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. SAK

EMKM (2016) juga mengungkapkan bahwa dasar pengukuran yang digunakan adalah

biaya historis yang mana merupakan sebesar jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan untuk memperoleh asset tersebut saat perolehan, sebesar jumlah kas atau

setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk

memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal

a. Aset

Sebagai contoh, apabila entitas membeli aset berupa tanah pada tanggal 1

Januari 20X9 seharga Rp100.000.000 maka aset berupa tanah tersebut diukur

seharga perolehannya yaitu Rp100.000.000.

Tanah Rp100.000.000

Kas/Hutang Rp100.000.000

b. Liabilitas

Sebagai contoh, apabila entitas A pada tanggal 1 Januari 20X9 meminjam uang

dari entitas B sebesar Rp10.000.000 untuk masa pinjaman satu tahun kedepan

dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan

14

berikutnya. Maka liabilitas dapat diukur seharga perolehannya yaitu Rp10.000.000

dan Rp100.000

Kas Rp10.000.000

Hutang pinjaman Rp10.000.000

Beban Bunga Rp.100.000

Bunga yang masih harus di bayar Rp100.000

c. Penghasilan

Sebagai contoh, apabila entitas A pada tanggal 1 Januari 20X9 meminjamkan

uang kepada entitas B sebesar Rp10.000.000 untuk masa pinjaman satu tahun

kedepan dengan suku bunga 12% per tahun yang dibayarkan setiap tanggal 1 bulan

berikutnya. Maka penghasilan bunga dapat diukur sebesar Rp100.000 per

bulannya.

Kas/Piutang Bunga Rp100.000

Pendapatan Bunga Rp100.000

d. Beban

Sebagai contoh, apabila entitas pada tanggal 1 Februari 20X9 membayarkan

gaji pegawai secara tunai maka bebaban diukur sejumlah pengeluarannya.

Beban Gaji Rp5.000.000

Kas Rp5.000.000

15

6. Penyajian dalam SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2016), penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas

pengaruh trasaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria

pengakuan asset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Penyajian wajar laporan keuangan

menurut SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk

mencapai tujuan:

a. Relevan

Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan

keputusan. Artinya informasi yang dimaksud relevan adalah informasi yang dapat

mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengoreksi atau mengevaluasi

peristiwa-peristiwa ekonomi yang berada di dalam entitas.

b. Representasi tepat

Informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang

akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Informasi yang

dikatakan material apabila nilai atau kelalaian mencatat atau kesalahan

mencantumkan dalam informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi

pengguna atas laporan keuangan.

c. Keterbandingan

Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode

untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi

dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk

mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat

16

membandingkan laporan keuangan antar entitas maupun antar tahun sebelumnya

untuk mengoreksi atau mengevaluasi kinerja dari suatu entitas.

d. Keterpahaman

Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk

mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Menurut SAK EMKM (2016), komponen laporan keuangan SAK EMKM terdiri

dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang mencerminkan kondisi

keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan posisi keuangan menyajikan

akun-akun riil yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut:

1) Kas dan setara kas

2) Piutang

3) Persediaan

4) Asset tetap

5) Utang usaha

6) Utang bank

7) Ekuitas

17

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan menurut SAK EMKM

NAMA ENTITAS

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 20X9

Catatan 20X9 20X8

ASET

Kas dan setara kas

Kas

Giro

Deposito

Jumlah kas dan setara kas

Piutang usaha

Persediaan

Beban dibayar di muka

Aset tetap

Akumulasi penyusutan

JUMLAH ASET

3

4

5

6

7

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xx)

Xxx

LIABILITAS

Utang usaha

Utang bank

JUMLAH LIABILITAS

8

xxx

xxx

xxx

xxx

EKUITAS

Modal

Saldo laba (defisit)

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS

9

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kinerja

keungan entitas untuk satu periode atau kemampuan entitas dalam memperoleh

laba. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

18

1) Pendapatan

2) Beban keuangan

3) Beban pajak

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi menurut SAK EMKM

NAMA ENTITAS

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X9

Catatan 20X9 20X8

PENDAPATAN

Pendapatan usaha

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

10

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

BEBAN

Beban usaha

Beban lain-lain

JUMLAH BEBAN

11

xxx

xxx

(xx)

xxx

xxx

(xx)

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK xxx xxx

Beban pajak penghasilan 12 (xx) (xx)

LABA (RUGI) SETELAH PAJAK xxx xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat:

1) Suatu pernyatan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK

EMKM

2) Ikhtisar kebijakan akuntansi

19

3) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting

dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan

keuangan.

Tabel 2.3 Catatan atas Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

NAMA ENTITAS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 20X9

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1

Januari 20X7 yang dibuat oleh Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang

usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro,

kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas

berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi

Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyususnan laporan keuangan adalah biaya historis dan

menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang

digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya

angkut pebelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja

langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya

konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel

dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual

fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan

rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tatap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut

dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan

menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

20

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau

pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di

Indonesia.

20X9 20X8

3. KAS

Kas kecil Jakarta – Rupiah

4. GIRO

PT. Bank xxx – Rupiah

5. DEPOSITO

PT. Bank xxx – Rupiah

Suku bunga – Rupiah

6. PIUTANG USAHA

Toko A

Toko B

Jumlah

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Sewa

Asuransi

Lisensi dan Perizinan

Jumlah

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X9, entitas memperoleh pinjaman Kredit

Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank ABC dengan maksimum kredit

Rp.xxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir

tanggal 19 April 20X9. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan

sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah

dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

20X9 20X8

10. PENDAPATAN PENJUALAN

Penjualan

Retur penjualan

Jumlah

11. BEBAN LAIN-LAIN

Bunga pinjaman

Lain-lain

Jumlah

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

21

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan

xxx xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016

SAK EMKM (2016) juga mengaruskan entitas mengidentifikasi secara jelas setiap

laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan

informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman

informasi yang disajikan:

a. Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan

b. Tanggal akhir periode pelaporan dan periode laporan keuangan

c. Rupiah sebagai mata uang penyajian

d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.