20

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN

TEORI DAN MODEL PENELITIAN

Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu tinjauan pustaka yang

mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian

yang dilakukan. Kedua, merupakan konsep yang mengemukakan acuan-acuan

yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Ketiga, berupa tinjauan

terhadap teori yang ada yang kemudian dijadikan landasan teori. Keempat model

penelitian yang menjabarkan pola pikir penelitian.

2.1 Kajian Pustaka

Pada sub bab ini dilakukan penelusuran terhadap beberapa pustaka, seperti

hasil penelitian terdahulu dan buku atau jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang relevan

dan signifikan untuk dijadikan referensi. Hal ini menjadi penting karena dari

penelusuran pustaka tersebut didapatkan inspirasi, dapat mempertajam konsep dan

teori, serta menambah wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian

yang sedang dilakukan. Selain itu, penjelajahan pustaka juga dimaksudkan untuk

menunjukkan perbedaan substansial penelitian ini dari penelitian-penelitian

terdahulu sehingga dapat menunjukkan orisinalitasnya dan pada gilirannya

signifikan untuk dilakukan. Ada beberapa kajian pustaka yang telah ditelusuri, di

antaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian Surpa (2011) yang berjudul ”Implikasi Alih Fungsi Lahan

terhadap Eksistensi Pura Subak dan Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan

20

21

Denpasar Barat, Denpasar”. Penelitian ini dilakukan atas ketertarikan

Wayan Surpa terhadap masyarakat Hindu Bali. Dalam hal ini khususnya

masyarakat Hindu di sekitar Kota Denpasar mengenai alih fungsi lahan pertanian

yang berdampak pada diabaikannya Pura Subak dan dialihfungsikannya pura

tersebut menjadi tempat persembahyangan umum di wilayah Kecamatan

Denpasar Barat. Walaupun perubahan fungsi Pura Subak tersebut masih bersifat

positif untuk meningkatkan nilai srada masyarakat, masih terasa bukan pada

proporsi yang sebenarnya apabila dilihat dari asal mulanya bahwa pura itu

merupakan pura swagina. Aspek pawongan yang dahulu merupakan masyarakat

petani dengan budaya komunal yang didukung dengan adat istiadat yang ketat

telah berubah menjadi masyarakat industri dengan adat istiadat yang terbuka dari

pengaruh budaya luar yang dijadikan sebagai suatu perubahan ke arah kemajuan.

Menurut Surpa, kehadiran para urban yang membawa serta tradisi adat dan

budaya mereka kemudian membangun sebuah kelompok sosial budaya baru yang

kompleks.

Suputra dkk. (2012) melakukan penelitian dengan judul ”Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa

Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung”. Dalam penelitian ini

disebutkan banyak kalangan yang menganggap bahwa pertanian bisa menjadi

pilar pendukung bagi perekonomian Bali. Kendatipun demikian, pertanian Bali

juga dihadapkan dengan banyak kendala. Salah satun di antaranya adalah

mengenai penyesuaian dan penggunaan lahan. Perkembangan arus pariwisata di

Bali yang sangat besar membuat lahan pertanian menjadi tertekan. Kebijakan

22

pemerintah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor

pariwisata yang memanfaatkan lahan pertanian membuat para investor, baik

dalam maupun luar negeri, banyak memburu lahan-lahan yang produktif di bidang

pertanian berubah menjadi lahan bidang pariwisata. Penelitian Suputra dkk.

(2012) menyimpulkan terdapat empat faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan

di Subak Daksina, yaitu faktor posisi lahan, faktor keterkaitan lahan dengan

kondisi dan jumlah penduduk, faktor pemanfaatan lahan (untuk kepentingan

sendiri), dan faktor produktivitas lahan.

Suwena dkk. (2012) melakukan penelitian dengan judul “Studi tentang

Arah Perubahan Subak Muwa sebagai Akibat Perkembangan Sarana

Kepariwisataan di Kelurahan Ubud Gianyar”. Dalam penelitian ini disebutkan

pesatnya perkembangan sarana kepariwisataan yang dibangun di atas areal

persawahan Subak Muwa membawa dampak semakin menyempitnya lahan

persawahan dan terganggunya tatanan kerja lembaga subak dalam mengatur

kegiatan pertanian tradisional sesuai dengan keseimbangan konsep tri hita karana.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh bahwa kondisi Subak Muwa sesudah

perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud mengalami perubahan dari kondisi

sebelumnya. Perubahan tersebut dimulai dari perubahan lahan persawahan Subak

Muwa berupa pemanfaatan lahan persawahan di luar kegiatan pertanian yang

menimbulkan penyempitan lahan, dalam kehidupan sosial masyarakat telah

bergeser dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat subsistem dunia pasar

rasional/komersial, dan berubahnya kegiatan pertanian ke arah nonpertanian

dalam industri jasa pariwisata.

23

Selain penelitian-penelitian tersebut, peneliti juga mengkaji buku Involusi

Pertanian, Proses Pembahasan Ekologi di Indonesia (Agriculture Involution)”

tulisan Geertz (1976). Pemikiran utama dalam buku ini mengatakan bahwa

kehadiran sistem pertanian modern yang dibawa oleh pihak kolonial khususnya

Hindia Belanda ke Jawa tidak memunculkan perubahan apa pun bagi masyarakat

petani di sana. Namun, justru timbul keadaan yang involutif karena jumlah

penduduk terus bertambah. Sebelum dibahas bagaimana Geertz sampai pada

simpulan tersebut, perlu dilihat kembali asumsi-asumsi di balik pandangannya

mengenai ekologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial budaya.

Dalam pandangannya mengenai hubungan ekologi dan kebudayaan

masyarakat, secara eksplisit Geertz mengikuti konsep “inti kebudayaan” dari

Julian Steward. Salah satu pendekatan ekologi kebudayaan seperti yang

diungkapkan Julian Steward bahwa dalam meneliti suatu ekosistem perhatian

diletakkan pada “inti pola kebudayaan” (cultural core) masyarakat yang

bersangkutan, yaitu serangkaian unsur sosial, politik, kepercayaan, yang paling

nyata menentukan beragam cara masyarakatnya itu menjamin kehidupan ekonomi

dari lingkungan yang dikuasainya.

Dengan perkataan lain, tidak segala aspek kebudayaan merupakan hasil

dari hubungan manusia dengan alam. Namun, selalu ada aspek kebudayaan yang

secara fungsional dipengaruhi oleh alam. Itulah yang disebut Steward sebagai inti

kebudayaan. Memang penggunaan pendekatan ini memerlukan pencarian

terhadap aspek kebudayaan mana yang mempunyai interaksi yang kuat dengan

alam dan dapat menjadi representasi dari inti kebudayaan. Pada kasus di

24

masyarakat Jawa, ekologi yang menjadi inti budaya bukan dari dimensi, baik

udara maupun air/laut, melainkan lebih ke pertanian sawah. Pengelolaan sawah

inilah yang secara lebih lanjut dapat dilihat pengaruhnya pada organisasi sosial,

struktur desa, stratifikasi sosial, hubungan kekerabatan, dan sebagainya seperti

yang ditunjukkan oleh Geertz.

Berdasarkan uraian seluruh penelitian terdahulu, sepanjang pengetahuan

peneliti, diketahui bahwa belum ada penelitian yang menganalisis alih fungsi

lahan persawahan dan implikasinya pada kehidupan petani di Kecamatan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Penelitian ini secara spesifik mengkaji tiga

permasalahan utama.yaitu proses alih fungsi lahan, ideologi yang mendorong alih

fungsi lahan, dan implikasi yang diakibatkan oleh adanya alih fungsi lahan di

Kecamatan Denpasar Selatan. Hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan

penelitian yang lainnya, yaitu pertama dari segi objek dan lokasi yang dikaji,

penelitian ini secara spesifik membahas alih fungsi lahan khususnya di Kecamatan

Denpasar Selatan, yakni di Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Desa

Pemogan, Kecamatan Denpasar.

Hal lainnya kajian-kajian yang terkait dengan alih fungsi lahan

sebagaimana yang disebutkan di atas juga menggunakan pendekatan kualitatif,

tetapi ada aspek penting yang membedakannya, baik secara teknis maupun

perspektif yang dipakai. Selain itu, hal yang membedakan adalah pada pertanyaan

penelitian yang diajukan dalam disertasi sangat berbeda. Berkenaan dengan itu

maka paradigma yang digunakan pun berbeda. Hal lainnya adalah penelitian

untuk disertasi ini menggunakan paradigma teori kritis seperti yang dianut oleh

25

kajian budaya. Melalui teori kritis penelitian ini diharapkan mampu membongkar

berbagai aktor dan ideologi yang melatarbelakangi alih fungsi lahan di Denpasar

Selatan.

Pendekatan melalui paradigma teori kritis menimbulkan implikasi bahwa

penelitian untuk disertasi ini secara otomatis berbeda, tidak saja secara ontologis,

tetapi juga secara epistemologis, metodologis, dan aksiologis. Perbedaan ini

secara otomatis akan memunculkan hasil penelitian yang berbeda pula. Pemakaian

paradigma bukan teori kritis akan melahirkan etnografi konvensional, sedangkan

pemakaian paradigma teori kritis akan menghasilkan etnografi kritis (Barker,

2005:36--40; Widja, 2014:9--16). Penelitian ini diharapkan dapat mengakji dan

memperhatikan petani dan subak yang membentuk suatu struktur sosial dengan

berbagai struktur sosial lainnya sebagai stakeholder dengan

berbagaikemungkinan adanya permainan kekuasaan, kepentingan, dan hasrat yang

bersumberkan pada suatu ideologi tertentu sehingga bisa terjadi alih fungsi lahan.

Melalui hal tersebut diharapkan dapat dilihat fenomena alih fungsi lahan secara

holistik dan kritis.

Keberadaan kajian tersebut penting bagi penelitian ini untuk memberikan

pemahaman awal tentang fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di daerah yang

lainnya. Artinya, kajian-kajian sebelumnya bisa menjadi pedoman awal untuk

mengkaji lebih lanjut fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan

Denpasar Selatan. Dalam hal ini terlepas dari kelebihan dan kekurangan penelitian

lain yang sejenis dengan penelitian ini tentunya berkontribusi untuk memahami

permasalahan penelitian yang ada. Berdasarkan seluruh kajian tersebut maka

26

penting dilakukan penelitian dengan paradigma sosial kritis dalam mengkaji

berbagai masalah yang dihadapi oleh petani akibat alih fungsi lahan.

2.2 Konsep

Konsep merupakan suatu pemikiran, ide, atau gagasan yang menjadi objek

penelitian. Fokus dari penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk memahami

fenomena alih fungsi lahan pertanian dan implikasinya pada kehidupan petani

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dengan demikian, dalam penelitian

ini terdapat tiga satuan konsep utama yang perlu dijelaskan dan didefinisikan

secara tegas agar terhindar dari salahpengertian, kesalahpahaman, dan

salahpemaknaan. Konsep-konsep tersebut adalah lahan persawahan, alih fungsi

lahan, dan petani yang diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Lahan Persawahan

Lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan

dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air,

yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memperhatikan dari mana

diperolehnya atau status lahan tersebut (Jayadinata, 1999:36). Menurut Irawan

(2005: 71), lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan

dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air.

Menurut peneliti lahan persawahan merupakan lahan pertanian yang dibuat

dengan tujuan terutama untuk tanaman padi. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-

hari sawah sering juga ditanami secara bergiliran dengan palawija dan lain-lain.

Lahan sawah dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengairan, yaitu

27

lahan sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana) dan lahan sawah non

irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak, polder, dan sawah lainnya). Lahan sawah

irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi, yaitu saluran

pemberi terpisah dari saluran agar penyediaan dan pembagian lahan sawah yaitu

lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan),

saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah

tanpa memperhatikan dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut dan air ke

dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah.

Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai irigasi dari

irigasi setengah teknis. Lahan sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah yang

memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya dibangun

oleh PU. Lahan sawah irigasi desa/non PU adalah lahan sawah yang memperoleh

pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat

(Pakpahan,2003:101).

Lahan persawahan memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas

bercocok tanam untuk menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi

kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, lahan persawahan dapat dianggap

sebagai barang publik,, karena selain memberikan manfaat yang bersifat

individual bagi pemiliknya juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan

sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung,

manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan

dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan

sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa

28

kebersamaan, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan

urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan

fungsinya, yaitu sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan, sebagai sarana

pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati.

2.2.2 Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan berasal dari kata conversion of land use. Menurut Liber

(2009: 107), Conversion adalah perubahan. Dikaitkan dengan perubahan lahan

yang berarti perubahan dalam penggunaan lahan, maka conversion of land use

diartikan sebagai alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari suatu

fungsi lahan menjadi fungsi lahan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai

akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk

dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah mengubah

struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus-menerus. Perkembangan

struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara

besar- besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan

pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang

jumlahnya jauh lebih besar (Husein, 2005:13).

Alih fungsi lahan dapat terjadi karena berubahnya nilai lahan (rent) yang

menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat kepada manusia, Harga lahan

yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang produktif dan menguntungkan. Jika pada awalnya suatu lahan

digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, maka perubahan kegiatan yang

29

dilakukan di atas lahan tersebut akan memengaruhi nilai lahan menjadi lebih

tinggi. Menurut Nasoetion (2003: 45), pada dasarnya lahan mempunyai lima jenis

rent, yatiu sebagai berikut.

1. Rent ricardian, yatu rent yang timbul sebagai akibat adanya sifat

kualitas tanah yang berhubungan dengan penggunaan tertentu dan

ataukelangkaannya

2. Rent lokasi, yaitu rent yang timbul sebagai akibat dari lokasi suatu

tanah relatif terhadap lokasi lainnya secara praktik berhubungan dengan

aksesibilitas tanah.

3. Rent lingkungan, yaitu rent yang timbul sebagai akibat adanya fungsi

ekologis tanah di dalam suatuekosistem.

4. Rent sosial, yaitu rent yang timbul jika pemilikan penguasaan tanah

menimbulkan sejumlah (hak-hak istimewa)privileges bagi pemilik

penguasaannya.

5. Rent politik, yaitu rent yang timbul jika pemilikan-penguasaan tanah

memberikan sejumlah kekuatan politik ataupun posisi politik yang

lebih menguntungkan kepada pemilikpenguasaannya.

Lahan sebagai komoditas mempunyai nilai atau harga tersendiri yang

ditentukan berdasarkan parameter, yaitu (1) tingkat produktivitas lahan itu

sendiri, (2) lokasi atau letak lahan, dan (3) kegiatan yang berada di atasnya

(Anitasari, 2008: 33). Penentuan nilai berdasarkan parameter tersebut di atas dapat

menjadi salah satu alasan terjadinya alih fungsi lahan. Dikatakan demikian sebab

dengan terjadinya tingkat produktivitas suatu kegiatan yang dilakukan di atas

30

lahan, akan menyebabkan kecenderungan untuk melakukan alih fungsi lahan ke

bentuk lain agar produktivitasnya bertambah yang pada akhirnya akan

meningkatkan nilai lahan tersebut. Nilai lahan dapat berubah seiring dengan

perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat pengelolaannya. Hal inilah

yang menyebabkan berubahnya nilai lahan sehingga akan mendorong terjadinya

alih fungsi lahan (Sukmawati, 2009:52).

Nasoetion (2003:71) menjelaskan sebab-sebab terjadinya alih fungsi lahan

pertanian dan akibat yang ditimbulkan. Pertumbuhan penduduk, kebijakan

pemerintah, dan faktor alami merupakan penyebab alih fungsi lahan. Akibat yang

ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian adalah masalah produksi makanan,

ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Dengan demikian, akan timbul kelaparan,

kekurangan stok pangan, peningkatan biaya untuk pangan, polusi udara,

keindahan berkurang, kerusakan sumber daya alam, ketidakstabilan penduduk dan

tidak stabilnya masyarakat di daerah pedesaan.

2.2.3 Petani

Meskipun sudah menjadi kata yang sangat umum tak jarang apa yang

dimaksud dengan “petani” pun dapat menjadi suatu penyebab perdebaan yang tak

berujung. Ada dua kata dalam bahasa Inggris berkenaan dengan “petani” yang

memiliki konotasi dan atribut yang sangat berbeda, yaitu “peasant” dan

“farmer”. Secara mudahnya, “peasant” adalah gambaran dari petani yang

subsisten, sedangkan “farmer” adalah petani modern yang berusaha tani dengan

menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan

tuntutan agribisnis (Warsana, 2008:3). Jadi, perbedaan antara petani peasant

31

dengan farmer terletak pada sifat usaha tani yang dilakukan. Peasant berusaha

tani dengan bantuan keluarga dan hasilnya juga untuk keluarga. Di pihak lain

petani farmer berusaha tani dengan bantuan tenaga buruh tani dan bertujuan

mencari keuntungan. Pada penelitian ini yang dimaksud petani mengacu pada

petani dalam arti peasant.

Petani atau peasant adalah orang desa yang bercocok tanam di daerah

pedesaan, tetapi tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi. Ia mengelola

sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis yang merupakan bagian

dari masyarakat yang lebih luas dan besar (Soerjono,2003:27).

Sistem ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian

(bercocok tanam, peternakan, perikanan) yang menghasilkan pangan dengan

teknologi yang sederhana dan dengan ketentuan-ketentuan produksi yang tidak

berspesialisasi (Koentjaraningrat, 2001:36). Pengertian ini lebih menekankan pada

ciri-ciri petani, mentalitas budayanya, dan sistem perekonomian yang

menggunakan teknologisederhana.

Menurut Scott (2003:101), petani adalah seseorang yang bekerja di bidang

pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan

untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, dan lain

lain). Adapun tujuan adalah untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk

digunakan sendiri ataupun dijual kepada oranglain.

Dari rumusan pengertian petani yang dikemukakan di atas maka peneliti

berpendapat bahwa petani adalah seseorang yang pekerjaan utamanya bertani

untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya, baik yang mempunyai maupun yang

32

tidak mempunyai tanah sendiri. Arinya, mata pencaharian pokoknya adalah

mengusahakan tanah untuk pertanian.

Scott (2003: 117) membagi secara hierarkis status yang sangat konvensional

di kalangan petani, seperti petani lahan kecil, petani penyewa, dan buruh tani.

Menurut beliau, kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif dengan tambahan yang

disewa. Di pihak lain ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Jadi, ada tumpang-

tindih dalam hal pendapatan sebab kemungkinan ada petani lahan kecil yang lebih

miskin daripada buruh tani apabila ada pasaran yang lebih baik untuk tenaga kerja.

Menurut Koentjaraningrat (2001: 45), terdapat tiga golongan petani.

Pertama, petani berlahan sempit, yaitu golongan pemilik, penyewa, penggarap,

pemilik, penggarap, dan penyewa penggarap. Kedua golongan petani berlahan

luas, yaitu golongan pemilik, penyewa, penggarap. Ketiga, golongan petani

pemilik, penggarap. Kendala utama bagi usaha tani lahan luas golongan pemilik

penyewa adalah modal, sedangkan golongan pemilik penggarap adalah biaya

pupuk kandang. Harga bayangan setiap kendala atau sumber daya langka tersebut

menunjukkan bila menambah ketersediaan sumber daya tersebut satu rupiah, akan

mendatangkan pendapatan sebesar harga bayangannya (shadow price). Analisis

sensitivitas menunjukkan batasan perubahan dari harga dan biaya agar tidak

mengubah keadaan optimal.

Terkait dengan penulisan disertasi ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud

den. Adapun petani di sini adalah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak

mempunyai tanah sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan

tanah untuk pertanian.

33

2.3 Landasan Teori

Penelitian tentang alih fungsi lahan persawahan dan implikasinya pada

kehidupan petani Kecamatan Denpasar Selatan ini dianalisis dan dipahami dengan

menggunakan teori hegemoni dari Gramsci dan teori praktik dari Bourdieu. Kedua

teori ini dijadikan landasan teoretis untuk memahami dan mengidentifikasi

permasalahan alih fungsi lahan persawahan. Penggunaan kedua teori ini secara

eklektik diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan proses, ideologi, dan

implikasinya alih fungsi lahan persawahan. Penggunaan teori secara eklektik

dalam penelitian ini penting dan relevan dari perspektif kajian budaya untuk

menjelaskan alih fungsi lahan persawahan dan implikasinya terhadap kehidupan

petani Kecamatan Denpasar Selatan.

Teori-teori yang digunakan di sini juga dijelaskan dalam hubungannya

dengan objek yang diteliti sehingga semakin jelas bagaimana teori-teori tersebut

berfungsi atau digunakan sebagai “pisau analisis “untuk membedah

permasalahan- permasalahan penelitian. Dari segi makna, pemikiran Gramsci

tentang hegemoni dan Bourdieu tentang peran agensi dan struktur digunakan

untuk membedah secara kritis hegemoni dalam alih fungsi lahan persawahan.

Secara teoretis, misalnya, hegemoni kekuasaan dan hegemoni modal dapat

menjadi kekuatan mediasi (mediating force) antara kekuatan hegemoni kekuasaan

dan resistensi masyarakat dalam alih fungsi lahan persawahan. Dalam hal terakhir

ini, teori Bourdieu tentang habitus dan modal dapat menjelaskan “resistensi”

pihak petani, masyarakat, budayawan, dan para intelektual terhadap hegemonik

kekuasaan. Pemerintah sebagai representasi negara merupakan pihak yang

34

menghegemoni kesadaran masyarakat dan pelaku alih fungsi lahan pertanian,

khususnya di Kecamatan DenpasarSelatan.

2.3.1 Teori Hegemoni

Gramsci (1971) menggunakan istilah hegemoni untuk mengacu pada cara

kelompok dominan dalam masyarakat mendapat dukungan dari kelompok-

kelompok subordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral.

Gramsci menyoroti persoalan baru yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh

pemikir Marxisme. Integritas intelektual kaum filsuf merupakan persoalan yang

muncul secara orisinal dalam pengalaman politik di Italia di bawah rezim fasis

Mussolini. Dalam hubungan ini Simon (2004 : xv--xvi) menulis sebagai berikut.

”Dalam realitas sosial yang dianalisis Gramsci menunjukkan bahwa formasi sosial kapitalistik yang eksploitatif dan penindasan politik rezim fasisme Mussolini ternyata tidak secara otomatis melahirkan revolusi sosial, malah muncul gejala menguatnya “deproletarisasi”, di mana para buruh rela dan “concern” menerima penderitaan, bahkan mendukung keberadaan rezim Mussolini. Pengalaman penyerahan ideologi dan budaya kaum tertindas terhadap golongan yang menindas ini menarik perhatian Gramsci, dan reaksi intelektual atas kejadian itu, Gramsci mencetuskan teorinya tentang hegemoni. Teori ini pada dasarnya menjadi antitesis terhadap model perubahan sosial yang sangat positivistik dalam teori Marxisme saatitu”.

Hal-hal yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pemikiran Gramsci

berpengaruh besar terhadap penyadaran kritis. Beberapa pemikirannya mengenai

civil society, counter hegemony, terutama konsepnya mengenai war of position

telah mendorong munculnya gerakan tandingan terhadap hegemoni dominan.

Dalam karya terpentingnya, Prison Notebooks (1929--1933), Gramsci

mematahkan tesis utama Marxisme bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya

berakhir pada kepentingan ekonomis belaka, melainkan juga karena akar-akar

35

kebudayaan dan politis. Ideologi memegang peranan penting dalam teori

hegemoni. Sebagaimana postrukturalisme yang bermaksud menanggulangi

kelemahan strukturalisme, teori hegemoni bertujuan merevisi kelemahan konsep-

konsep Marxisme, seperti perkembangan politik dianggap sebagai akibat langsung

perkembangan ekonomi. Meskipun demikian, sesuai dengan paradigmanya,

cultural studies melangkah lebih jauh, di satu pihak dengan menempatkan

kebudayaan sebagai titik pusat pembicaraan dalam memperjuangkan

kepentingan kelompok, sedangkan di pihak lain bagaimana kebudayaan

memberikan bentuk historis pada struktur sosial.

Sebagaimana ciri-ciri aliran Marxis pada umumnya, hegemoni Gramsci

sesungguhnya mengandung ide-ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan

sosial secara radikal dan revolusioner (Ratna, 2005: 185). Pluralisme multikultural

dan budaya marginal yang menjadi isu pokok dalam cultural studies, pada

dasarnya telah terkandung dalam gagasan Gramsci. Teori hegemoni Gramsci

secara tidak langsung menolak reduksi manusia, termasuk narasi kecil, menolak

konsep-konsep yang menjunjung tinggi kebenaran mutlak, baik yang terkandung

dalam aliran Marxisme maupun nonmarxisme.

Hegemoni menurut Gramsci tidak hanya digunakan untuk menjelaskan

relasi antarkelas, tetapi juga menjelaskan relasi-relasi sosial yang lebih luas.

Konsep hegemoni tidak hanya menjelaskan dominasi politik lewat kekuatan,

tetapi yang lebih penting adalah lewat kepemimpinan intelektual dan moral.

Menurut Gramsci, dominasi kekuasaan diperjuangkan di samping lewat kekuatan

senjata, juga lewat penerimaan publik, yaitu diterimanya ide kelas berkuasa oleh

36

masyarakatluas.

Dalam upaya memperebutkan penerimaan publik, maka kekuatan bahasa

dan kekuatan simbol mempunyai peranan yang sangat penting di dalam prinsip

hegemoni. Makna (meaning) dan nilai-nilai (value) dominan yang dihasilkan

lewat berbagai media sangat kuat menentukan pembentukan proses dominasi

sosial itu sendiri (Piliang, 2009:136).

Berdasarkan pandangan para pakar yang membahas gagasan Gramsci,

misalnya, Simon (2004:21--22), Fakih (2002: 64) diketahui bahwa kelas berkuasa

selalu berkeinginan mempertahankan kekuasaannya, baik dengan cara dominasi

maupun hegemoni. Dominasi merupakan kontrol sosial eksternal

dengan menggunakan hukuman dan ganjaran, bahkan bisa juga kekerasan. Di

pihak lain hegemoni mencakup sarana kultural dan ideologis yang di dalamnya

kelompok- kelompok penguasa menjalankan atau melestarikan kekuasaannya atas

masyarakat melalui konsensus terhadap pihak-pihak yang didominasi.

Pemertahanan kekuasaan acap kali tidak bisa hanya mengandalkan dominasi,

tetapi juga harus disertai dengan hegemoni. Jika hegemoni berhasil, peluang bagi

pemertahanan kekuasaan menjadi lebih mudah.

Menurut gagasan Gramsci (dalam Sugiono, 1999:17) dalam hubungan

yang hegemonik, kelompok berkuasa mendapatkan persetujuan kelompok

subordinat atas subordinasinya. Kelompok berkuasa, yakni dalam hal ini

pemerintah kota Denpasar beserta jajarannya dan golongan masyarakat kaya tidak

ditentang oleh kelompok yang dikuasai, yakni petani di Kecamatan Denpasar

Selatan. Hal itu terjadi karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan

37

politiknya sudah diinternalisasikan sebagai kepunyaan sendiri oleh kelompok

subordinat. Dengan didapat konsensus, maka ideologi, kultur, nilai, norma, dan

politik akan terlihat semakin wajar dan terlegitimasi.

”Hegemoni satu kelompok atas kelompok lainnya dalam pengertian

Gramsci bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni harus diraih

melalui upaya politis, kultural, dan inetelektual guna menciptakan

pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Ini berarti bahwa

kelompok penguasa harus ”menguniversalkan” pandangan dan

kepentingannya serta harus memastikan bahwa pandangan dan

kepentingan itu tidak hanya bisa, tetapi juga harus menjadi pandangan

dan kepentingan kelompok subordinat” (Sugiono, 1999:41).

Pencapaian sasaran ini memerlukan berbagai cara, misalnya melalui

lembaga- lembaga masyarakat yang menentukan, baik secara langsung maupun

tidak langsung struktur-struktur kognitif dan efektif masyarakat.

Hegemoni sebagai kekuasaan berdasarkan konsensus telah memengaruhi

struktur-struktur kognitif yang dikuasai. Pihak-pihak yang dihegemoni menerima

gagasan-gagasan, nilai-nilai, dan kepemimpinan kelompok penghegemoni tidak

karena dipaksa atau dibujuk, tetapi karena memiliki alasan-alasan tertentu untuk

menerimanya. Dengan kata lain, proses hegemoni terjadi jika pihak yang dikuasai

mematuhi penguasa. Artinya, pihak yang dikuasai tidak hanya harus merasa

mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, tetapi juga

harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Hegemoni bukanlah

hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan

persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Barker,

2009: 62). Dengan demikian, hegemoni tampak mengekspresikan hal-hal yang

menjadi keinginan yang terhegemoni tersebut.

38

Dalam penelitian ini teori hegemoni digunakan untuk membedah masalah

kedua, yaitu proses terjadinya alih fungsi persawahan. Uang dan kekuasaan dapat

menghegemoni masyarakat petani untuk menjual lahan persawahan yang dimiliki

sehingga lahan persawahan tersebut beralih fungsi menjadi fungsi-fungsi lainnya.

Pada era globalisasi ini negara-negara besar memiliki kekuasaan di bidang politik,

ekonomi, dan budaya yang dominan sehingga memengaruhi perilaku masyarakat

di negara berkembang secara tidak terkendali. Pengaruhnya yang besar terutama

ditunjukkan oleh kekuatan modal yang bersumber dari dunia internasional dalam

pembangunan di bidang pariwisata yang akhirnya mempengaruhi gaya hidup

masyarakat (Ratna, 2005:185).

Abdullah (2006:17) mengatakan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat

khususnya di perkotaan memberikan dampak yang luas terutama ditinjau dari

kenyamanan hidup. Tidak semua masyarakat menikmati manfaat kapitalisme

global, tetapi hanya sebagian keci. Artinya, pihak yang mendapatkan manfaat

akan meraih keuntungan dari arus modal global. Dengan demikian, terjadi

dominasi oleh kelompok kaya terhadap kelompok miskin.

Dalam konteks alih fungsi lahan persawahan, gaya hidup masyarakat

membutuhkan biaya sehingga rela menjual sawahnya. Bagi masyarakat yang

berada pada kelas kaya, kebutuhan itu akan menghegemoni masyarakat kelas

miskin untuk melepaskan sawahnya dengan tawaran uang yang tidak sedikit.

2.3.2 Teori Praktik

Bourdieu (Ritzer dan Goodman, 2004:518) merupakan seorang sosiolog

posmodernis, konstruktivis, kontemporer, menggunakan pendekatan yang inovatif

39

dengan model kajian yang transdisipliner. Ia menggabungkan konsep-konsep

sosiologi, linguistik, dan filsafat dari Bachelar, Weber, Marx, Mauss, dan

Durkheim menjadi proyek intelektual yang kreatif dan produktif menurut

Bourdieu (Lubis, 2006: 58, 163, 164). Pendekatan Bourdieu ini disebut sebagai

sosiologi refleksif untuk menunjukkan bahwa teorinya tidak hanya merefleksikan

masyarakat, tetapi juga merefleksikan status objektif dan status subyektif dalam

suatu kerangka diskursif dan sosial.

Dengan pendekatan-pendekatan dan konsep yang transdisipliner tersebut,

teori dan metode Bourdieu disebut beraliran konstruktivisme genetis, yaitu adanya

pertimbangan historis dan ruang sosial pada kerja struktur mental individu (Ritzer

dan Goodman, 2004:518--520). Karena sifatnya kritis, metodenya sering disebut

sosiologi kritis. Peta gagasan pemikiran Bourdieu ini mewariskan konsep-konsep

penting yang sering dipinjam dalam tradisi ilmu-ilmu sosial hingga cultural

studies, seperti habitus, ranah perjuangan, kekuasaan simbolik, dan modal

budaya yang kemudian memengaruhi teori sumber daya dan komoditas. Dalam

pertalian konsep- konsep tersebut, Bourdieu menawarkan formulasi generatif

(Harker dkk,.,2005: 9-- 22) dengan rumus (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik.

Rumus ini digunakan untuk menyingkap intensitas dan orientasi individu untuk

melakukan praktik-praktik sosial. Rumus ini menggantikan relasi sederhana antara

individu dan struktur melalui relasi habitus, modal, danranah.

Pierre Bourdieu dalam teori praksis sosial mengajukan konsep habitus dan

field. Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dalam

menghadapi realitas sosial. Manusia dibekali dengan sederetan skema yang

40

terinternalisasi untuk memersepsi, mamahami, menghargai, dan mengevaluasi

realitas sosial. Habitus bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural, yakni

pengaruh sejarah yang dianggap alamiah. Habitus mendasari field diartikan

sebagai jaringan relasi antara posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial

yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. Field adalah

semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi

individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan

(Takwin,2009:114).

Berdasarkan pengertian habitus dan field serta mekanisme kerjanya pada

diri manusia, Bourdieu mengajukan konsep doxa yang pengertiannya menyerupai

ideologi. Doxa adalah sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan

terikat pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi tanpa

dipertanyakan. Dalam praktiknya, doxa tampil lewat pengetahuan-pengetahuan

yang begitu saja diterima sesuai dengan habitus dan field individu. Kehidupan

sosial tidak dapat dipahami semata-mata sebagai agregat perilaku individu.

Praksistidak dapat dipahami secara terpisah dalam pengambilan keputusan

individu atau sebagai sesuatu yang ditentukan oleh struktur supraindividual

(Takwin, 2009: 115; Jenkins, 2004:106--107)

Ada semacam aturan yang tidak terucapkan dalam setiap field yang

bekerja sebagai modus kekerasan simbolik (symbolic violence). Kekerasan dalam

bentuknya yang sangat halus dikenakan pada agen-agen sosial tanpa mengundang

resistensi karena sudah mendapat legitimasi sosial. Bahasa, makna, dan sistem

simbolik para pemilik kekuasaan ditanamkan lewat suatu mekanisme yang

41

tersembunyi dari kesadaran. Kekerasan simbolik dalam bentuk konkretnya dalam

pendidikan adalah ketika seorang guru atau dosen secara halus memaksakan

pengetahuannya untuk diterima oleh murid-muridnya. Pengetahuan-pengetahuan

yang diterima begitu saja merupakan bentuk konkret dari doxa (Takwin, 2009:

116--117).

Teori praktik dari Bourdieu seperti dipaparkan di atas menjelaskan bahwa

terjadinya alih fungsi tanah pertanian tidak lepas dari faktor habitus, yaitu

kebiasaan- kebiasaan yang terjadi sejak lama yang merupakan hasil pembelajaran

secara halus.

Uraian tentang teori-teori yang digunakan di atas memiliki kekhasan

masing- masing dalam menggambarkan cara kerja kekuasaan. Meskipun berbeda

sudut pandang dan istilah, semuanya memiliki persamaan dalam hal kekuasaan

sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok sosial untuk memengaruhi

orang atau kelompok lain melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya.

Pemikiran-pemikiran Gramsci menekankan tentang hegemoni kekuasaan dan

model sebagai sumber dan praktik kekuasaan Bourdieu tentang praktik sosial

sebagai perjuangan untuk “hidup”. Teori-teori tersebut dipandang relevan

untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan penelitian ini, yaitu tentang

alih fungsi lahan persawahan dan implikasinya terhadap kehidupan petani di

Kecamatan Denpasar Selatan.

42

2.4 Model Penelitian

Penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam model penelitian berikut

(gambar 2.1) :

Gambar 2.1 Model Penelitian

Keterangan: : hubungan saling memengaruhi

: memengaruhi

- Lahan persawahan sebagai

penghasilberas

- Keunikan Subak dalam

konsepsi tri hitakarana

- KeindahanPersawahan

- Kapitalismepariwisata

- Komersialismepariwisata - Budaya konsumen (media

dan gaya hidup)

Lahan

Persawahan

KebijakanPenataan Kawasan

(PerdaRT/RW) Industrialisasi

Alih Fungsi Lahan Persawahan danImplikasinya

pada Kehidupan Petani di

Kecamatan Denpasar Selatan

KotaDenpasar

Proses terjadinya alih

fungsi lahan

persawahan di

Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar

Ideologi yang bekerja

dalam alih fungsi lahan

persawahan di

Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar

Implikasi terjadinya

alih fungsi lahan

persawahan pada

kehidupan petani di

Kecamatan Denpasar

Selatan, Kota Denpasar

43

Berdasarkan model penelitian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa

industrialisasi telah memengaruhi kebijakan penataan kawasan. Akibatnya,

kebijakan penataan kawasan lebih berorientasi kepada kepentingan bisnis, bukan

berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dampak lebih lanjut, yaitu lahan

persawahan dan komunitas petani Kecamatan Denpasar Selatan sebagai bagian

dari kebudayaan Bali mulai tergerus oleh arus industrialisasi. Sawah yang tadinya

dapat dijadikan sumber beras di Kecamatan Denpasar Selatan banyak beralih

fungsi menjadi fungsi-fungsi penunjang industrialisasi. Wisatawan yang tadinya

terkesan dengan kebudayaan Bali, seperti keunikan subak dengan filosofis tri hita

karana dan pemandangan sawah yang indah, secara pelan, tetapi pasti Bali pada

umumnya dan Kecamatan Denpasar Selatan pada khususnya kehilangan

keindahan pariwisata berbasis pertaniaan. Akibat industrialisasi yang muncul pada

akhir abad kedua puluh menyebabkan perubahan pada masyarakat Bali termasuk

masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan. Karena Bali menjadi daerah tujuan

parwisata domestik dan internasional, maka masyarakat yang sudah terbiasa hidup

nyaman lebih mementingkan diri sendiri atau individualitas. Masyarakat juga

telah diperbudak materi yang didpicu oleh kapitalisme pariwisata. Di samping itu,

hidup yang serba praktis dan efisien dengan munculnya teknologi, khususnya

teknologi informasi, budaya media dan gaya hidup dalam budaya konsumen. Oleh

karena itu, enggan atau malah meninggalkan pertanian. Semua itu mengakibatkan

terjadinya alih fungsi lahanpersawahan.

Fenomena di atas dikaji secara kritis melalui kajian budaya dengan

berbagai konsep dan landasan teori untuk menjawab rumusan masalah sebagai

44

berikut. Pertama, bagaimana proses terjadi alih fungsi lahan persawahan di

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar? Kedua, ideologi apa yang

bekerja dalam alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan,

Kota Denpasar? Ketiga, apa implikasi terjadinya alih fungsi lahan persawahan

pada kehidupan petani di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar?