26

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Setelah menyampaikan pengantar di Bab I,

berikut dalam Bab ini, penulis menyampaikan Kajian

Pustaka. Semua data yang digunakan untuk

penyusunan Bab ini berasal dari buku-buku hukum.

A. Korporasi

1. Pengertian

Korporasi didefinisikan sebagai, bentuk

buatan yang dibuat oleh negara. Tidak tampak,

badan hukum independen (independen dari

pemilik-yang adalah, mereka yang memiliki

saham)1.

Lebih lanjut2, korporasi dapat dilihat

dari artinya sempit dan luas. Korporasi dengan

arti sempit, yaitu sebagai badan hukum,

1 Imaniyati, Neni Sri. (2013). Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.

190. 2 Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,

Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal 43

27

korporasi merupakan figur hukum yang

eksistensi dan kewenangannya untuk dapat

atau berwenang melakukan perbuatan hukum

diakui oleh hukum perdata. Maksudnya adalah

hukum perdatalah yang mengakui keberadaan

korporasi dan memberikannya “hidup” agar

dapat berwenang dalam melakukan perbuatan

hukum sebagai suatu figur hukum. Suatu

korporasi hanya “mati” secara hukum apabila

“matinya” korporasi itu diakui oleh hukum.

Perseroan Terbatas dapat dikategorikan

korporasi3. Perseroan menunjuk kepada modal

yang terdiri atas sero atau saham, sedangkan

kata “terbatas” merujuk kepada tanggung

jawab dari para pemegang saham yang tidak

lebih dari nominal saham yang dimiliki4.

Perseroan Terbatas adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal,

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

3Ibid. 4 Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. 2000. Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas. RajaGrafindo.

28

undang-undang ini serta peraturan

pelaksanaannya5.

Berbeda dengan definisi yang diberikan

oleh UU PT, definisi korporasi dalam Pasal 1 (1)

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001,

tidak hanya membatasi yang berbadan hukum

saja, melainkan yang tidak berbadan hukum

juga. Berikut isi Pasal 1 (1), “kumpulan orang

dan atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum maupun bukan

badan hukum”.

Dengan batasan seperti terbaca dalam

UU Tipikor tersebut, maka baik Korporasi yang

berbentuk badan hukum maupun tidak, dapat

dikenakan sebagai pelaku tindak pidana

korupsi. Selain tentunya person, atau orang-

perorang.

2. Teori Pembentukan Korporasi

Korporasi terjadi karena adanya

hubungan antara Prinsipal dan Agen. Prinsipal

memberikan tanggungjawab kepada agen

untuk mengurus korporasi, dikarenakan

prinsipal terlalu sibuk. Dari hal itu munculah

5 Pasal 1 (1) UU PT.

29

tanggungjawab yang diberikan oleh prisipal

kepada agen.

3. Tugas dan Fungsi Organ Korporasi

Fiduciary duty melahirkan kewajiban-

kewajiban bagi direksi untuk melakukan

tugasnya dalam batas kewenangannya yang

diberikan, agar direksi dapat dibebaskan

untuk memikul tangung gugat secara pribadi,

keterhubungan tersebut melahirkan salah

satunya ultra vires dan intra vires dengan

segala akibat hukumnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas

mengenal 3 organ, akni Direksi, RUPS, dan

Komisari. Di dalam Perseroan Terbatas, Direksi

memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam

mengurus perseroan, hal itu tertuang dalam

Pasal 1 angka 5 dalam UU Perseroan Terbatas,

yakni:

“Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar”.

Direksi memiliki wewenang untuk

mewakili perseroan, baik di dalam maupun

30

diluar pengadilan, kecuali ditentukan lain

dalam anggaran dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, organ

direksi memiliki tugas dan kewenangannya

yang diberikan oleh sendiri, atau dikenal

sebagai fiduciary duty. Fiduciary duty

(fiduciary) diartikan sebagai memegang sesuatu

dalam kepercayaan atau seseorang yang

memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk

kepentingan orang lain6.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian

Tindak Pidana Korupsi menurut

Baharuddin Lopa adalah sebagai berikut7.

“ Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara

6 Fuady, Munir. 2010. Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: Citra

Aditya Bakti, hal. 31. 7 http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html

31

adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut UU No.31 Tahun 1999 adalah Tindak

Pidana Korupsi adalah setiap orang yang

secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara,

yang dapat dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara minimal 5

tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan

denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling

banyak 1 miliar rupiah.

2. Asas Pidana

Menurut Sudarto, kesalahan

merupakan unsur utama disamping sifat

melawan hukum dari perbuatan, dan harus

dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat

dijatuhi pidana. Selanjutnya Sudarto

32

menerangkan bahwa dipidananya seseorang

tidaklah cukup apabila orang itu telah

melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi meskipun pembuatnya memenuhi

rumusan delik dalam undang – undang dan

tidak dibenarkan, akan tetapi hal tersebut

belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan

pidana. Untuk pemidanaan masih perlu

adanya syarat, bahwa orang yang melakukan

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

bersalah.

Menurut Simons8 tindak pidana adalah

”Suatu perbuatan melanggar hukum yang

berkaitan dengan kesalahan seseorang yang

mampu bertanggung jawab. Pengertian

kesalahan diatas menurut Simons adalah

kesalahan dalam arti luas, yang meliputi

sengaja dan lalai. Ternyata bahwa Simons

mencampurbaurkan antara unsur-unsur

tindak pidana (perbuatan, sifatmelawan

hukumnya perbuatan), dan

pertanggungjawaban pidana (kesengajaan,

8http://kumpulanskripsihukumlengkap.blogspot.co.id/2010/0

7/umur.html

33

kealpaan atau kelalaian dan kemampuan

bertanggungjawab).”

Asas kesalahan adalah asas yang

fundamenta; dalam hukum pidana, demikian

fundamental sehingga meresap dan menggema

dalam hampir semua ajaran dalam hukum

pidana9. Kesalahan merupakan dasar untuk

pertanggungjawaban pidana. Kesalahan

merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan

hubungan batin antara si pembuat dan

perbuatannya10. Selanjutnya disebutkan

bahwa Adanya kesalahan pada seseorang,

maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai

keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan

perbuatan merupakan apa yang sering

dikatakan sebagai kemampuan

bertanggungjawab, sedangkan relasi batin

antara si pembuat dan perbuatannya itu

merupakan kesengajaan, kealpaan, serta

alasan pemaaf. Selanjutnya disebutkan juga

bahwa untuk menentukan adanya kesalahan

seseorang harus memenuhi beberapa unsur,

yakni:

9 Muladi dan Priyatno, Dwidja. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana. Halaman 103. 10 Ibid, halaman 75.

34

a. Adanya kemampuan

bertanggungjawab pembuat.

b. Hubungan batin pembuat dan

perbuatannya.

c. Tidak adanya alasan penghapus

kesalahan.

3. Korupsi dalam Undang-Undang Tipikor

Korupsi sendiri seperti terdapat dalam

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001,

menyebutkan bahwa korupsi mencakup

perbuatan-perbuatan sebagai berikut.

a. Melawan hukum, memperkaya diri

orang/badan lain yang merugikan

keuangan /perekonomian negara (pasal

2).

b. Menyalahgunakan kewenangan karena

jabatan/kedudukan yang dapat

merugikan keuangan/kedudukan yang

dapat merugikan

keuangan/perekonomian negara (pasal

3).

c. Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6,

dan 11).

35

d. Kelompok delik penggelapan dalam

jabatan (pasal 8, 9, dan 10).

e. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal

12).

f. Delik yang berkaitan dengan

pemborongan (pasal 7).

g. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi

tercatat dalam Pasal 20, UU No. 31 Tahun

1999 Jo. No. 20 Tahun 2001. Disebutkan

dalam ayat 2, bahwa Tindak pidana Korupsi

dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam

lingkungan korporasi tersebut baik sendiri

maupun bersama-sama.

Fokus kepada Pasal 2 dan Pasal 3 dari

UU Tipikor. Berikut isi Pasal 2 (1) dan (2).

1) Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

36

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan

tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur yang ada dalam Pasal 2 tersebut

adalah: “setiap orang”, “melawan hukum”,

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi”, “merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara”. Jika memenuhi

unsur-unsur tersebut, dapat dipidana minimal

4 tahun dan maksimal 20 tahun, dikenai

denda minimal 200 juta, dan maksimal 1

milyar rupiah. Menurut penjelasan, kata

“secara melawan hukum” mencakup perbuatan

melawan hukum dalam arti formil maupun

dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan

tersebut tidak diatur dalam peraturan

perudang-undangan, namun apabila perbuatan

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam

ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa

“merugikan keuangan atau perekonomian

negara” menunjukkan bahwa tindak pidana

korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya

37

tindak pidana korupsi cukup dengan

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang

sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya

akibat.

Dalam keadaan seperti dimaksud dalam

ayat 2, adalah “pemberatan bagi pelaku tindak

pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut

dilakukan pada waktu negara dalam keadaan

bahaya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku, pada waktu terjadi bencana alam

nasional, sebagai pengulangan tindak pidana

korupsi, atau pada waktu negara dalam

keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Sedangkan isi Pasal 3, yakni:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur yang ada dalam Pasal ini, yaitu: “setiap

orang”, “menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi”,

“menyalahgunakan kewenangan”, merugikan

38

keuangan negara atau perekonomian negara”.

Berbeda dengan pidana dalam Pasal 2, Pasl 3

hanya memberikan minimal 1 tahun, dan

maksimal 2 tahun, sedangkan denda yang

dijatuhkan minimal 50 juta, dan maksimal 1

milyar rupiah.

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Korporasi

Ada 2 (dua) pandangan mengenai

pertanggungjawaban pidana, yakni pandangan

monistis dan pandangan dualistis. Menurut

Simon, suatu perbuatan yang oleh hukum

diancam dengan hukuman, bertentangan

dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang

bersalah dan orang itu danggap

bertanggungjawab atas kesalahannya11.

Sedangkan menurut pandangan dualistis,

disebutkan bahwa untuk adanya syarat-syarat

penjatuhan pidana terhadap pembuat,

diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya

perbuatan pidana.

11 Ibib, Muladi, 64.

39

Korporasi adalah subjek hukum, sama

dengan person (pribadi). Subjek hukum sendiri

ada 3 (tiga), yakni: a) Pribadi, setiap orang

merupakan subjek hukum yang memiliki hak

dan kewajiban. ; 2) Badan Hukum, dimana

Kelsen menerjemahkan badan hukum sebagai

paguyuban dari sejumlah manusia, yang

menerima hak dan kewajiban dari suatu tata

hukum; dan 3) Negara, negara dapat

diposisikan dalam kerangka korelasi hak dan

kewajiban dengan subjek hukum tertentu12.

Dengan demikian secara hukum, maka

korporasi dapat dimintakan

pertanggungjawabannya. Pihak manajemen

diberikan tanggungjawab untuk melakukan

pengurusan, namun apabila terjadi kesalahan

dalam memanajemen, maka direksi atau

pengelola tidak bisa lepas dari tanggungjawab.

Walaupun pada asasnya korporasi dapat

dipertanggungjawabkan sama dengan orang

pribadi, namun ada beberapa pengecualian,

yakni:

12 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik

Ketertiban Yang Adil, Jakarta, Grasindo, halaman 149-157.

40

1) Dalam perkara yang menurut kodratnya

tidak dapat dilakukan oleh korporasi

misalnya: bigami, perkosaan, sumpah

palsu;

2) Dalam perkara yang satu-satunya pidana

yang dapat dikenakan tidak mungkin

dikenakan kepada korporasi, misalnya

pidana penjara dan pidana mati.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 adalah korporasi sebagai subjek tindak

pidana korupsi disamping manusia sebagai

pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban

untuk melakukan tindakan hukum.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana,

sebenarnya merupakan akibat perubahan-

perubahan dalam masyarakat dalam

menyalankan aktifitas usaha. Pada masyarakat

yang masih sederhana kegiatan usaha yang

masih dijalankan secara perorangan. Namun

dalam perkembangan masyarakat yang tidak

lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk

mengadakan kerja sama dengan pihak lain

dalam menjalankan usaha. Beberapa hal yang

menjadi faktor pertimbangan untuk

41

mengadakan kerja sama, antara terhimpun

modal yang lebih banyak tergabungnya

keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih

baik dibanding suatu usaha dijalankan

sesorang diri dan mungkin pula atas

pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.

Pada awalnya, ketentuan dalam KUHP

Indonesia masih menganut bahwa delik hanya

dapat dilakukan oleh manusia13. Sedangkan

pemikiran badan hukum merupakan pengaruh

pemikiran fiction theory, Von Savigny. Hal itu

dapat terlihat dalam Memorie van Toelicting

Pasal 51 Ned. W.v.S (Pasal 59 KUHP), yang

berbunyi sebagai berikut14.

“Suatu strafbaar feit hanya dapat diwujudkan oleh

manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak

berlaku di bidang hukum pidana”.

Selanjutnya, ada usaha menjadikan

korporasi sebagai subjek hukum pidana, yakni

adanya hak dan kewajiban yang melekat.

Latarbelakangnya adalah melihat bahwa

korporasi tidak jarang memperoleh

13 Ali, Mahrus. 2016. Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII

Press. Halaman 43. 14 Hamzah, Andi. 2012. Pemberantasan Korupsi. Jakarta:

RajaGrafindo Persada. Halaman 69.

42

keuntungan dari hasil kejahatan

pengurusnya15. Berikut 3 tahapan

perkembangan korporasi sebagai subjek

hukum pidana.

Pertama, tahap ini dimulai dengan usaha-

usaha agar sifat delik yang dilakukan oleh

korporasi dibatasi pada perorangan. Kedua,

dalam tahap ini korporasi telah diakui

melakukan tindak pidana, namun

tanggungjawab pidana beralih kepada yang

memerintahkan atau kepada mereka yang

secara jelas memimpin dan melakukan

perbuatan tersebut. Ketiga, dalam tahap ini

dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan

meminta pertanggungjawaban menurut hukum

pidana.

Kriteria perbuatan tindak pidana korupsi

oleh korporasi ada dalam Pasal 20 (2) UU

Tipikor, berikut bunyinya.

Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh

orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak

dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri

maupun bersama-sama.

15 Op. Cit, Ali Mahrus.

43

Terlihat dengan jelas dua kriteria, yakni:

(1) dilakukan oleh orang-orang baik

berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain; dan (2) bertindak

dalam lingkungan korporasi tersebut baik

sendiri maupun bersama-sama.

Mardjono Reksodiputro, seperti dikutip

oleh Mahrus Ali16, menyebutkan bahwa ada 3

sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai

subjek tindak pidana, yakni: (a) Pengurus

korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah

yang bertanggungjawab; (b) Korporasi sebagai

pembuat, maka pengurus yang

bertanggungjawab; dan (c) Korporasi sebagai

pembuat dan yang bertanggungjawab. Alasan

pembenar bagi sistem ketiga adalah dalam

berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal

keuntungan yang didapat oleh korporasi dan

kerugian yang diderita masyarakat sangat

besar, sehingga tidaklah imbang manakala

pidana hanya dijatuhkan kepada pengurusnya

saja. Selain alasan tersebut, alasan lain adalah

bahwa tidak ada jaminan korporasi tidak akan

16 Ibid, halaman 47.

44

mengulangi delik itu lagi. Menurut Mardjono

Reksodiputro, penuntutan dan penjatuhan

pidana terhadap korporasi adalah perlu, hal itu

dikarenakan kerugian yang diakibatkan oleh

macam kejahatan ini sangatlah besar, baik

untuk individu, masyarakat, dan bahkan

untuk negara17.

5. Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi18.

Sutan Remy Jahdeini dalam bukunya,

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”,

merumuskan “Ajaran Gabungan”, yang

merupakan gabungan dari berbagai ajaran

pertanggungjawaban pidana korporasi.

Menurut Sutan, korporasi yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidananya,

jika memenuhi 6 (enam) unsur. Berikut adalah

keenam unsur tersebut.

a. Tindak pidana tersebut dilakukan atau

diperintahkan oleh personel korporasi yang

di dalam struktur organisasi memiliki posisi

sebagai directing mind dari korporasi. Yang

17 Reksodiputro, Mardjono. 1994. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan

Pengabdian Hukum UI, halaman 73. 18 Ibid, Sutan Remy, 117 -124.

45

dimaksud directing mind adalah personel

yang mempunyai jabatan untuk

menentukan atau tidak melakukan

perbuatan yang mengikat korporasi tanpa

harus mendapat persetujuan dari

atasannya. Sutan mendasarkan unsur ini

berdasarkan ajaran identifikasi.

b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam

rangka maksud dan tujuan korporasi.

Korporasi yang dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidananya apabila

tindak pidanan yang dilakukan atau

diperintah merupakan perbuatan intra

vires, maksudnya sesuai dengan maksud

dan tujuan korporasi. Unsur ini merupakan

adopsi ajaran intra vires.

c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau

atas perintah pemberi perintah dalam

rangka tugasnya dalam korporasi. Jika

tindak pidana dilakukan bukan berkaitan

dengan tugasnya ataupun tugas pemberi

perintah, sehingga dia tidak berwenang

mengikatkorporasi, maka korporasi tidak

dapat dimintakan pertanggungjawaban

46

pidana. Unsur ketiga ini, disebut sebagai

ajaran keterkaitan fungsi.

d. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan

maksud memberikan manfaat bagi

korporasi. Korporasi dapat dimintakan

pertanggungjawaban apabila personel yang

melakukan perbuatan itu sejak semula

memiliki tujuan/maksud agar tindak

pidanan itu memberikan manfaat bagi

korporasi. Unsur ini disebut sebagai ajaran

manfaat.

e. Pelaku atau pemberi perintah tidak

memiliki alasan pembenar atau alasan

pemaaf untuk dibebaskan dari

pertanggungjawaban pidana. Pembebanan

pertanggungjawaban pidana korporasi

terjadi karena dilakukan oleh directing mind

korporasi atau diperintah olehnya, maka

unsur tidak adanya alasan pembenar atau

pemaaf pada directing mind korporasi itu

harus terpenuhi. Unsur ini adalah unsur

ajaran legal entity.

f. Bagi tindak-tindak pidana yang

mengharuskan adanya unsur perbuatan

47

dan unsur kesalahan, kedua unsur tersebut

tidak harus terdapat pada satu orang saja.

Bisa terjadi orang yang melakukan

perbuatan, hanya menjalankan perintah

dari orang yang memiliki unsur kesalahan.

Secara gabungan, maka terpenuhilah

unsur-unsur yang dibutuhkan untuk

meminta pertanggungjawaban pidana ke

korporasinya. Unsur ini merupakan

penerapan ajaran agregasi.

Sutan memberikan catatan bahwa apabila

salah satu unsur atau syarat tidak terpenuhi,

maka manusia dianggap pelaku yang dapat

dituntut dan dijatuhi pidana, sedangkan

korporasinya bebas.

C. Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki peran sentral dalam proses

penegakan hukum. Faktor penegak hukum dalam

konteks penegakan hukum disinggung oleh

Soerjono Soekamto dalam bukunya. “Faktor-

Faktor yang mempegaruhi penegakan hukum”19.

19 Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang mempegaruhi

penegakan hukum, CV rajawali, jakarta, 1983, halaman 13.

48

Hakim memiliki tugas memberikan putusan bagi

masalah-masalah yang terjadi dalam peradilan,

demi memberikan keadilan bagi masyarakat.

1. Pengertian

Pertimbangan hukum diartikan suatu

tahapan dimana majelis hakim

mempertimbangkan fakta yang terungkap

selama persidangan berlangsung, mulai dari

gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang

dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi

syarat formil dan syarat materil, yang

mencapai batas minimal pembuktian20.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar seorang hakim dalam menetapkan

putusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan

demikian, dalam menetapkan putusannya,

pertama-tama seorang hakim bermunajat

kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu

putusan diucapkan dan ia bersumpah atas

nama Tuhan Yang Maha Esa.

Ada 3 (tiga) aspek pertimbangan hakim

dalam memberikan putusan diperadilan, yakni:

20 http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-

hukum_17.html

49

Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek

Filosofis.

Pertama, Aspek Yuridis. Aspek ini

merupakan aspek paling utama dan pertama

yang bertolak ukur kepada peraturan

perundangan yang berlaku. Hakim sebagai

aplikator peraturan perundangan wajib

memahami perturan perundangan tersebut

dengan cara mencari peraturan perundangan

yang berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani. Selain peraturan perundangan,

menurut Rusli Muhammad, pertimbangan

yuridis hakim dalam memberikan putusan

juga menyangkut: a) dakwaan jaksa penuntut

umum, b) keterangan terdakwa, c) keterangan

saksi, dan d) bukti-bukti.

Dakwaan adalah dasar hukum acara

pidana, karena berdasar itulah di persidangan

dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana

yang didakwakan dengan menyebut waktu dan

tempat tindak pidana itu dilakukan. Hakim

hanya mempetimbangkan dakwaan yang telah

dibacakan di depan sidang.

50

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP,

keterangan terdakwa dikategorikan sebagai

alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan

apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam

sidang, mengenai perbuatan yang dilakukan

atau yang diketahui, ataupun dialami sendiri.

Keterangan terdakwa sekaligus juga

merupakan jawaban atas pertanyaan hakim,

jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat

hukum.

Keterangan saksi dapat dikategorikan

sebagai alat bukti. Dengan catatan bahwa

keterangan yang disampaikan itu mengenai

sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat

sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan

di dalam sidang pengadilan dengan

mengangkat sumpah. Keterangan saksi

menjadi pertimbangan utama dan selalu

dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil

putusan.

Barang bukti disini adalah benda-benda

yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan

oleh penuntut umum di depan persidangan,

yakni meliputi:

51

1) Benda atau tagihan tersangka atau

terdakwa seluruhnya atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau

sebagai hasil tindak pidana;

2) Benda yang dipergunakan secara

langsung untuk melakukan tindak pidana

atau untuk mempersiapkan;

3) Benda yang digunakan untuk

menghalang-halangi penyidikan tindak

pidana;

4) Benda lain yang mempunyai hubungan

langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di

atas tidak termasuk alat bukti. Undang-

Undang menetapkan 5 (lima) macam, yakni

keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kedua, Aspek Filosofis. Aspek ini

berintikan kepada kebenaran dan keadilan.

Pertimbangan tidak hanya didasarkan kepada

teks peraturan-perundangan, namun mampu

52

menangkap semangat atau roh dari latar

belakang lahirnya peraturan itu sendiri21.

Sedangkan Aspek Ketiga, yaitu Aspek

Sosiologis merujuk kepada nilai-nilai budaya

yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain,

pertimbangan yang tidak bertentangan dengan

hukum yang hidup dalam masyarakat22.

Baik Aspek Filosofis dan Aspek

Sosiologis, penerapannya memerlukan

pengalaman dan pengetahuan yang luas serta

kebijaksanaan yang mampu memahami nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat yang

terabaikan. Penerapannya sulit, karena selain

tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait

dengan sistem. Menggunakan ketiga aspek

tersebut dalam pertimbangan hakim,

diharapkan mampu memenuhi keadilan dan

dapat diterima masyarakat.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori

atau pendekatan yang dapat dipergunakan

oleh hakim dalam mempertimbangkan

21 www.pta-

semarang.go.id/kepegawaian/TEKNIK%2520PEMBUATAN%252

0PUTUSAN.pdf+&cd=20&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b 22 www.pta-semarang.go.id/kepegawaian/TEKNIK%2520PEMBUATAN%2520PUTUSAN.pdf+&cd=20&hl=en&ct=clnk&client=firefox-b

53

penjatuhan putusan dalam suatu perkara,

yaitu sebagai berikut.

a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disin adalah

keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan

pihak-pihak yang tesangkut atau berkaitan dengan

perkara, yaitu antara lain seperti adanya

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat,

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan

diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai

diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim

menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang

wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau

penuntut umum dalam perkara pidana.

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam

penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh

instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa

proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara

sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini

merupakan semacam peringatan bahwa dalam

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh

semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan

hakim dalam menghadapi suatu perkara yang

harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi

perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari,

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang

hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara

54

pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban

maupun masyarakat. e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang

mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek

yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

untuk menegakkan hukum dan memberikan

keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim

terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya

haruslah mempertimbangkan segala aspek

tujuan, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai upaya untuk melindungi

masyarakat dari ancaman suatu

kejahatan yang dilakukan oleh

pelakunya;

b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan

pidana membuat pelakunya jera dan

tidak akan melakukan tindak pidana

dikemudian hari;

c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat

luas tidak melakukan tindak pidana

sebagaimana yang dilakukan oleh

pelakunya;

55

d. Mempersiapkan mental masyarakat

dalam menyikapi suatu kejahatan dan

pelaku kejahatan tersebut, sehingga

pada saatnya nanti pelaku tindak pidana

dapat diterima dalam pergaulan

masyarakat.