BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori › uploads › dokumen_dir › 33648......

Click here to load reader

  • date post

    31-Jan-2021
  • Category

    Documents

  • view

    0
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori › uploads › dokumen_dir › 33648......

  • BAB II

    KAJIAN PUSTAKA

    2.1 Landasan Teori

    2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

    Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penetapan

    dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki

    wilayah yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor

    swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan

    bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena

    kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik

    tersebut.

    Pengertian akuntansi sektor publik tidak terlepas dari pengertian

    akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian

    jasa (service activity) untuk menyediakan informasi keuangan kepada pada

    pengguna (user) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas

    tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan

    pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan suatu

    organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan pada waktu tertentu, hasil

    kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu, disertai dengan

    suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

    Menurut Bastian (2001:6) pengertian akuntansi sektor publik adalah

    mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan

    10

  • dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-

    departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan

    yayasan-yayasan sosial maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan

    swasta. Halim (2002:143) menyatakan pengertian akuntansi sektor publik

    sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif

    terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan

    keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas

    berbagai alternatif arah tindakan. Mardiasmo (2002:1-2) menjelaskan

    akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek

    untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi sektor

    publik.

    Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka akuntansi sektor publik

    dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan

    informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan,

    pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta

    penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Jadi secara umum pengertian

    akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dengan akuntansi bisnis,

    perbedaannya hanya terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan

    penggunaannya. Jenis transaksi yang dicatat dalam akuntansi sektor publik

    adalah transaksi keuangan pemerintah, sebagian akan memiliki karakteristik

    tersendiri yang membedakannya dengan akuntansi bisnis.

    2.1.2 Pengukuran Kinerja dalam Organisasi Sektor Publik

    11

  • Pengukuran kinerja dalam sektor publik sangat penting dilakukan

    untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam

    menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar

    kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi

    meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik dibelanjakan secara

    ekonomis, efisien dan efektif.

    Mardiasmo (2002:121) menjelaskan sistem pengukuran kinerja sektor

    publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik

    menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non

    finansial. Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

    1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

    2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara seimbang

    sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

    3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level

    menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

    4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual

    dan kemampuan kolektif yang rasional.

    Manfaat pengukuran kinerja adalah :

    1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai

    kinerja manajemen.

    2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

    12

  • 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

    membandingkannya dengan target kinerja serta sserta melakukan tindakan

    korektif untuk memperbaiki kinerja.

    4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara

    objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran

    kinerja yang telah disepakati.

    5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka

    memperbaiki kinerja organisasi.

    6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan telah

    terpenuhi.

    7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

    8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

    2.1.3 Penilaian Kinerja dalam Sektor Publik

    Menurut Bastian (2006:274), kinerja adalah gambaran dari pencapaian

    pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan baik secara fisik

    maupun non fisik yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab

    yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi

    organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi atau hasil yang dicapai

    oleh suatu instansi dalam periode tertentu.

    Sektor publik merupakan suatu entitas ekonomi yang memiliki

    keunikan tersendiri karena memiliki sumber daya yang tidak kecil, bahkan

    bisa dikatakan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan

    transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan tetapi berbeda dengan entitas

    13

  • ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba.

    Nordiawan (2006:1) menyebutkan bahwa sumber daya ekonomi organisasi

    sektor publik dikelola untuk tidak mencapai laba.

    Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas suatu

    organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan

    kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja

    adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam mencapai

    sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan

    sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Mulyadi,

    2001:415).

    2.1.4 Pengertian Audit Sektor Publik

    Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran

    laporan keuangan publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan

    terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor

    sektor publik juga memeriksa dan menilai sifat-sifat hemat (ekonomis)

    efisiensi serta keefektivan dari semua pekerjaan, pelayanan atau program

    yang dilakukan pemerintah.

    Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:14) pemahaman

    audit sektor publik adalah sebagai berikut :

    “Audit yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah, di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah”

    14

  • Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa audit

    sektor publik merupakan audit yang mengarah pada pemeriksaan pemerintah

    yang meliputi atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, audit ekonomi,

    efisiensi, dan efektivitas operasi organisasi.

    2.1.5 Karakteristik Audit Sektor Publik

    Bastian (2001:299) menyatakan karakteristik kualitatif audit sektor

    publik sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Audit

    sektor publik merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Karakteristik

    tersebut antara lain :

    1) Relevan pada kebutuhan pemakai. Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses

    pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik. 2) Dipahami, jelas dan akurat.

    Pemakai laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami informasi

    yang disajikan. Penyajian yang sederhana, jelas dan ringkas membantu

    pemahaman pemakai laporan keuangan. 3) Disajikan menurut periodisasi

    Periodisasi pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk membatasi

    rentang data yang diteliti. Pembatasan ini sangat dibutuhkan untuk

    memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode satu tahun. 4) Konsisten dan komparabilitas

    Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding pelaporan

    keuangan sektor publik. 5) Materialitas

    Proses audit hanya ditujukan pada transaksi yang secara materialitas

    mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga

    penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan audit,

    terutama dalam penentuan sampling.

    15

  • 2.1.6 Prosedur