BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN - kec … · Kecamatan Pundong dapat dilihat pada gambar berikut....
Transcript of BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN - kec … · Kecamatan Pundong dapat dilihat pada gambar berikut....
BAB II. GAMBARAN UMUM KECAMATAN
Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara
administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan
perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial
perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kecamatan Pundong adalah
kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian,
perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangaan wilayah yang dapat
menunjang fungsi Kecamatan Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah
di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah
dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta
Kecamatan Pundong dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.1. Peta Kecamatan Pundong
2.1. GEOGRAFIS
Kecamatan Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten
Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kecamatan Pundong mempunyai
luas wilayah 2.363,1830 ha dan secara administratif memiliki 3 desa yaitu Desa
Srihardono, Desa Panjangrejo dan Desa Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat
dalam tabel berikut.
Tabel 2.1. Luas wilayah desa dalam Kecamatan Pundong
No Desa Luas
(km2)
% terhadap luas Jumlah
kecamatan kabupaten pedukuhan RT
1. Seloharjo 11,1 46,88 2,19 16 73
2. Panjangrejo 5,71 24,11 1,13 16 75
3. Srihardono 6,87 29,01 1,36 17 103
Jumlah 23,68 49 251
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
Secara geografis, wilayah Kecamatan Pundong berbatasan dengan :
sebelah utara : Kecamatan Jetis
sebelah timur : Kecamatan Imogiri
sebelah selatan : Kecamatan Kretek
sebelah barat : Kec. Bambanglipuro
2.2. TOPOGRAFIS
Kecamatan Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada
ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat
Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kecamatan Pundong beriklim
seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas
sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Pundong adalah 30ºC
dengan suhu terendah 24ºC.
Bentangan wilayah di Kecamatan Pundong sebesar 67% berupa daerah yang
datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3%
berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan
laut (m dpl) di wilayah Kecamatan Pundong disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kecamatan Pundong
No DESA Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)
0 - 25 25 - 50 50 - 100 100 - 500 > 500
1. Seloharjo
2. Panjangrejo
3. Srihardono
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
2.3. TATAGUNA LAHAN
Penggunaan lahan di Kecamatan Pundong diklasifikasikan menjadi sawah, bu
kan sawah dan bukan pertanian. Penggunaan lahan berupa sawah terluas berada di
Desa Srihardono dan tersempit di Desa Seloharjo, sedangkan penggunaan lahan bukan
sawah dan bukan pertanian terluas berada di Desa Seloharjo.
Sebagian besar wilayah Desa Seloharjo
berupa lahan bukan sawah atau berupa tegal/kebun sedangkan lahan sawah berupa
lahan sawah tadah hujan. Hal ini karena wilayah Desa Seloharjo sebagian berupa lahan
perbukitan yang tidak ada sarana irigasi. Penggunaan lahan per desa di Kecamatan Pundong
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.3. Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Pundong
No Desa Luas lahan (ha)
Sawah Bukan sawah Bukan pertanian
1. Seloharjo 156 464 490
2. Panjangrejo 342 1 228
3. Srihardono 352 2 334
Jumlah 850 467 1.052
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
Sebagian besar sawah di Desa Panjangrejo dan Srihardono berupa sawah irigasi
semi teknis, sedangkan sawah yang berada di Desa Seloharjo berupa lahan sawah tadah
hujan. Penggunaan lahan di Kecamatan Pundong dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.4. Tataguna lahan di Kecamatan Pundong
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase
1. Permukiman/ Kampung 8.429.06 0.66
2. Sawah 80.313.48 6.31
3. Hutan Lebat 950.024.13 7.64
4. Perkebunan Sejenis 973.25 0.08
5. Kebun Campuran 20.819.13 1.64
6. Semak 92.612.37 7.28
7. Hutan Belukar 94.273.38 7.4
8. Padang Rumput 4.558.28 0.36
9. Perairan 20.823.42 1.64
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
2.4. DEMOGRAFI
2.4.1. Jumlah Penduduk
Kecamatan Pundong dihuni oleh 7.675 kepala keluarga (KK). Jumlah
keseluruhan penduduk Kecamatan Pundong adalah 32.950 orang dengan
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.898 orang dan penduduk perempuan
sebanyak 17.052 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pundong
adalah 1.394 jiwa/km2. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pundong
mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dari data monografi kecamatan
tercatat 15.366 orang atau 46,6 % penduduk Kecamatan Pundong bekerja di
sektor pertanian. Pada tahun 2011 tercatat jumlah penduduk dan jumlah
rumah tangga (RT) terbanyak di Desa Srihardono, yaitu 12.668 jiwa dan 3.694
RT sedangkan jumlah terendah di Desa Panjangrejo sebanyak 8.719 jiwa dan
2.616 RT.
Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio
penduduk di ketiga desa di wilayah Kecamatan Pundong sehingga
diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk
meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi
wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Pundong menurut data
BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.5. Jumlah penduduk di Kecamatan Pundong
No Desa
Jumlah penduduk (jiwa) Sex
rasio Laki-laki Perem
puan Jumlah
1 Seloharjo 5.133 5.320 10.453 96,48
2 Panjangrejo 4.288 4.578 8.866 93,66
3 Srihardono 6.311 6.571 12.882 96,04
Jumlah 15.732 16.469 32.201 95,52
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
2.4.2. Kepadatan
Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk
per satuan luas wilayah yang ditempati penduduk tersebut. Kepadatan
penduduk tertinggi (terpadat) berada di Desa Srihardono, sedangkan terendah
di Desa Panjangrejo. Hal ini dikarenakan masih banyak lahan yang luas dan
jumlah permukiman yang masih relatif sedikit. Kepadatan penduduk per desa
di Kecamatan Pundong dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.6. Kepadatan penduduk per desa di Kecamatan Pundong
No Desa Luas (km2) Jumlah
penduduk
Kepadatan
(jiwa / km2)
1. Seloharjo 11,10 10.453 942
2. Panjangrejo 5,71 8.866 1.552
3. Srihardono 6,87 12.882 1.875
Jumlah 23,68 32.201 1.359
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
2.4.3. Penduduk Miskin
Berdasarkan tingkat kesejahteraan, penduduk di wilayah Kecamatan
Pundong dibagi ke dalam kategori sejahtera, pra-sejahtera 1, pra-sejahtera 2
dan miskin. Tingkat kesejahteraan penduduk per desa menunjukkan sebaran
kondisi warga per pedukuhan yang ada di desa. Tingkat kesejahteraan
penduduk untuk Desa Srihardono dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.7. Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Srihardono
No Dusun
Tingkat keluarga sejahtera (KK)
Jumlah
Sejahtera Pra
Sejahtera 1
Pra
Sejahtera 2 Miskin
1. Sawahan 24 59 59 14 156
2. Candi 38 85 38 44 205
3. Monggang 23 113 119 43 298
4. Tangkil 59 43 68 69 239
5. Pundong 38 91 137 69 335
6. Baran 13 69 71 75 228
7. Piring 20 101 39 58 218
8 Ganjuran 44 86 53 43 226
9. Seyegan 58 67 58 65 248
10. Nangsri 37 45 79 41 202
11. Klisat 16 40 88 48 192
12. Tulung 37 67 54 59 217
13. Gulon 88 48 15 42 193
14. Jonggrangan 19 51 80 45 195
15. Paten 61 69 73 52 255
16. Pranti 29 68 74 57 228
17. Potrobayan 20 80 55 51 206
Jumlah 624 1.182 1.160 875 3.841
% 16,25 30,77 30,20 22,78 100
Sumber: Kecamatan pundong Dalam Angka, 2012
Tingkat kesejahteraan penduduk per pedukuhan di Desa Panjangrejo dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.8. Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Panjangrejo
No Dusun
Tingkat keluarga sejahtera (KK)
Jumlah Sejahtera
Pra
Sejahtera
1
Pra
Sejahtera
2
Miskin
1. Grudo 15 43 60 46 164
2. Jamprit 23 49 128 67 257
3. Nglembu 23 42 75 48 188
4. Tarungan 19 51 82 47 199
5. Gedangan 15 54 79 56 204
6. Badan 13 40 85 64 202
7. Panjang 20 50 98 73 241
8. Soronanggan 15 35 62 44 156
9. Gedong 10 30 71 32 143
10. Watu 15 40 62 46 163
11. Jetis 10 29 70 35 144
12. Nglorong 20 43 80 43 186
13. Semampir 15 41 95 74 213
14. Krapyak Kulon 20 40 85 50 190
15. Krapyak Wetan 20 45 101 60 226
16. Gunung Puyuh 14 56 80 26 176
Jumlah 267 688 1.316 811 3.052
Sumber: Kecamatan pundong Dalam Angka, 2012
Sedangkan tingkat kesejahteraan penduduk per pedukuhan di Desa
Seloharjo dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.9. Tingkat kesejahteraan penduduk di Desa Seloharjo
No Dusun
Tingkat keluarga sejahtera (KK)
Jumlah Sejahtera
Pra
Sejahtera
1
Pra
Sejahtera
2
Miskin
1. Jelapan 10 30 80 120
2. Poyahan
3. Ngreco 27 40 80 147
4. Biro 5 20 30 105 160
5. Blali
6. Ngentak 11 26 83 65 185
7. Kalipakem 145 57 202
8. Karangasem 27 80 115 222
9. Soka 2 65 18 168 253
10. Kalinampu 33 80 50 163
11. Pentung
12. Bobok Tempel 14 20 180 214
13. Geger 15 28 14 57 114
14. Nambangan 225 225
15. Dukuh
16. Dermojurang 4 96 52 152
Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2012
2.5. SOSIAL EKONOMI
2.5.1. Pendidikan
Pendidikan mempunyai bagian penting dalam upaya pembangunan
manusia, dengan kaitan utama untuk membangun karakter, pola pikir dan
mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tantangan ke depan yang dihadapi
bangsa adalah masyarakat global, sehingga bekal pendidikan adalah penting
adanya. Pendidikan yang ada di Kecamatan Pundong meliputi pendidikan
taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama/sederajat,
sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan serta sekolah luar
biasa. Sarana pendidikan berupa sekolah yang ada di Kecamatan Pundong
dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 2.10. Jumlah sekolah menurut status per Desa di Kecamatan Pundong
No Desa TK SD SMP/Sederajat
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 Seloharjo 0 6 2 4 0 1
2 Panjangrejo 0 7 2 2 2 0
3 Srihardono 0 11 6 4 1 0
Jumlah 0 24 10 10 3 3
No Desa SMA SMK SLB
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
1 Seloharjo 0 0 0 0 0 0
2 Panjangrejo 0 0 0 0 0 0
3 Srihardono 1 0 1 0 1 0
Jumlah 1 0 1 0 1 0
Sumber: UPT PPD, Kecamatan Pundong Dalam Angka, 2015
Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan merupakan
elemen penting dalam meningkatkan kualitas bidang pendidikan. Sarana
sekolah yang ada di Kecamatan Pundong mampu memfasilitasi pendidikan
untuk anak usia sekolah di Kecamatan Pundong. Anak usia sekolah yang
menggunakan fasilitas sekolah yang ada di Kecamatan Pundong disampaikan
pada tabel sebagai berikut.
Tabel 2.11. Jumlah murid sekolah di Kecamatan Pundong
No Tingkat sekolah
Status Sekolah
Jumlah Negeri Swasta
1. TK 0 722 722
2. SD 1.504 997 2.501
3. SMP/Sederajat 1.634 230 1.864
4. SMA 509 0 509
5. SMK 750 0 750
Jumlah 4.397 1.949 6.346
Sumber: UPT PPD, Kecamatan Pundong dalam Angka, 2015
Sarana pendidikan lain yang ada di Kecamatan Pundong adalah sekolah
luar biasa. Jumlah sekolah dan murid sekolah luar biasa disampaikan dalam
tabel berikut.
Tabel 2.12. Jumlah sekolah, murid, guru dan kelas SLB di Kecamatan
Pundong
No Desa Sekolah Murid Guru Kelas
1. Seloharjo 0 0 0 0
2. Panjangrejo 0 0 0 0
3. Srihardono 1 90 12 12
Jumlah 1 90 12 12
Sumber: Dinas Sosial, 2015
2.5.2. Kesehatan
Bidang kesehatan merupakan bidang yang penting dalam membangun
masyarakat yang sehat dan kuat secara fisik maupun mental untuk
menghadapi persaingan ke depan. Keberadaan fasilitas kesehatan yang
terjangkau dan mudah diakses menjadi faktor penunjang dalam pelayanan
kesehatan secara umum di Kecamatan Pundong. Fasilitas kesehatan yang
ada di Kecamatan Pundong dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.13. Fasilitas kesehatan menurut jenis di Kecamatan Pundong
No Desa RSU Rumah
Bersalin
Puskes-
mas
Puskes-
mas
Pembantu
Apotek
Balai
Pengo-
batan
1. Seloharjo 0 0 0 1 0 0
2. Panjangrejo 0 1 0 1 0 0
3. Srihardono 0 0 1 1 2 1
Jumlah 0 1 2 3 2 1
Sumber: Pemerintah Desa, 2015
Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Pundong juga
meliputi pelayanan kesehatan dasar yang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.14. Sarana kesehatan dasar di Kecamatan Pundong
No Desa Posyandu Bidan Tenaga
kesehatan lain Dukun bayi
1. Seloharjo 19 4 4 6
2. Panjangrejo 16 10 9 2
3. Srihardono 20 5 11 2
Jumlah 55 19 24 10
Sumber: Pemerintah Desa, 2015
2.5.3. PDRB
Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran
mengenai tingkat pendapatan masyarakat di wilayah tertentu. Dengan kata
lain, menunjukkan kegiatan ekonomi yang ada dan berjalan di wilayah
tersebut. Kecamatan Pundong pada tahun 2010 mampu menciptakan nilai
tambah atas dasar harga berlaku sebesar 250.590 juta rupiah dan atas dasar
harga konstan 2000 sebesar 110.869 juta rupiah. Pada tahun 2010 PDRB
Kecamatan Pundong menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bantul
sebesar 2,76%. Tiga sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB
Kecamatan Pundong adalah sektor pertanian menyumbang 29,53 %; sektor
jasa‐jasa menyumbang 24,02 %; dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran
bangunan menyumbang 12,11 %. PDRB Kecamatan Pundong tahun 2009 –
2010 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.15. Produk domestik regional bruto Kecamatan Pundong
No Lapangan Usaha
Dasar harga berlaku Dasar harga konstan
Tahun Tahun
2009 2010 2009 2010
1. Pertanian 68.508 74.003 35.787 36.692
2. Pertambangan dan
Penggalian
14.351 16.187 6.796 6.924
3. Industri Pengolahan 13.775 15.496 5.609 5.843
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 2.121 2.268 739 758
5. Bangunan 24.798 27.531 10.958 11.405
6. Perdagangan, Hotel dan
Restoran
28.290 30.335 14.813 15.259
7. Pengangkutan dan
Komunikasi
18.152 20.243 8.477 9.058
8. Keuangan, Persewaan dan
Perusahaan
3.882 4.346 1.700 1.767
9. Jasa-jasa 55.104 60.181 22.186 23.164
Produk Domestik Regional
Bruto (Juta Rupiah)
228.980 250.590 107.065 110.869
Penduduk pertengahan tahun
(Jiwa)
31.243 31.667 31.243 31.667
PDRB Per Kapital (Rupiah) 7.329.010 7.913.284 3.426.855 3.501.095
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2011
2.5.4. Struktur Ekonomi
Struktur ekonomi Kecamatan Pundong menurut kelompok sektor tercatat
bahwa kelompok sektor primer mampu menyumbang 35,99 %, sektor
sekunder menyumbang 18,08% dan sektor tersier menyumbang 45,93 %.
PDRB Kecamatan Pundong sebesar 250.590 juta rupiah dengan dibagi jumlah
penduduk 31.667 jiwa (tahun 2011) diperoleh pendapatan per kapita sebesar
7.913.284 rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pundong tahun 2010
mencapai 3,55 %. Tiga sektor yang tumbuh paling besar secara berurutan
adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,85 %, sektor jasa-jasa
sebesar 4,41 % dan sektor industri pengolahan sebesar 4,17 %.
Menurut hasil analisa LQ, sektor ekonomi unggulan yang menjadi sektor
basis dan berpotensial ekspor dengan LQ > 1,25 di Kecamatan Pundong pada
tahun 2010 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian dan
sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi hanya
mampu menjadi sektor basis dan belum mampu menjadi sektor dengan
potensial ekspor karena 1 < LQ < 1,25. Begitu pula dengan sektor lainnya
merupakan sektor non basis karena LQ < 1. Analisa LQ di Kecamatan
Pundong disampaikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.16. Analisa LQ per lapangan usaha di Kecamatan Pundong
No Lapangan Usaha Tahun
2009 2010
1. Pertanian 1,43 1,46
2. Pertambangan dan Penggalian 6,76 6,86
3. Industri Pengolahan 0,32 0,32
4. Lirik, Gas dan Air Bersih 0,77 0,76
5. Bangunan 0,89 0,90
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,69 0,69
7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,15 1,18
8. Keuangan, Persewaan dan Perusahaan 0,26 0,26
9. Jasa-jasa 1,62 1,61
Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) 1,00 1,00
Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2011
2.6. KONDISI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, Kecamatan Pundong memiliki
rencana pola pemanfaatan ruang yang terdiri dari rencana pengembangan kawasan
budidaya, rencana penyediaan fasilitas dan rencana kawasan lindung. Permukiman
di Kecamatan Pundong menurut blok sensus disampaikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.17. Jumlah Blok Sensus per Desa di Kecamatan Pundong
No Desa
Jumlah blok sensus Jumlah penduduk
Biasa Khusus Persiapan Laki-laki Perem-
puan Jumlah
1. Seloharjo 35 0 3 5.133 5.320 10.453
2. Panjangrejo 36 3 5 4.288 4.578 8.866
3. Srihardono 44 0 3 6.311 6.571 12.882
Kecamatan 115 3 11 15,732 16.469 32.201
Sumber: Estimasi hasil sensus penduduk-BPS Kabupaten Bantul, 2014
Untuk kondisi perumahan dan tingkat kepadatan hunian yang ada di Kecamatan
Pundong disampaikan dalam tabel berikut.
Tabel 2.18. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pundong
No Desa Luas
(km2)
Jumlah
Penduduk (jiwa)
Kepadatan
penduduk (jiwa/km2)
1. Seloharjo 11,10 10.453 942
2. Panjangrejo 5,71 8.866 1.552
3. Srihardono 6,87 12.882 1.875
Kecamatan 23,68 32.201 1.359
Sumber: Estimasi hasil sensus penduduk-BPS Kabupaten Bantul, 2014
2.7. KONDISI INFRASTRUKTUR
2.7.1. Jalan
Dalam rangka upaya pengembangan suatu wilayah, transportasi
merupakan salah satu aspek yang memegang peran penting untuk
mempermudah interaksi antar wilayah. Interaksi ini menjadi faktor penting
dalam berbagai kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung
terlibat, utamanya dalam arus perpindahan barang dan jasa, dimana dengan
semakin mudah bentuk interaksi tersebut maka Kecamatan Pundong akan
memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dalam konstelasi regional.
Transportasi sangat erat kaitannya dengan ekonomi dalam upaya
membuka isolasi wilayah, menunjang arus perputaran barang dan jasa
sehingga wilayah yang memiliki transportasi baik dapat meningkatkan
perkembangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang
menunjang dalam bidang transportasi adalah ketersediaan sarana jalan yang
baik dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Jalan yang ada di Kecamatan
Pundong terbagi dalam jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan
lingkungan.
2.7.2. Jalan Lingkungan
Kecamatan Pundong memiliki jaringan jalan dengan status jalan provinsi,
jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan. Kondisi jalan per desa di
Kecamatan Pundong dijelaskan sebagai berikut.
a. Desa Seloharjo
Status jalan yang ada di Desa Seloharjo terdiri dari jalan kabupaten dan
jalan desa. Jenis jalan berupa jalan aspal, makadam, cor blok dan jalan
tanah. Sebagian besar pedukuhan dilalui jalan aspal dengan status jalan
kabupaten kecuali Pedukuhan Surotopo, Geger dan Dermojurang. Adanya
jalan kabupaten ini mempermudah akses transportasi antar wilayah.
Sedangkan jenis jalan makadam terdapat di Pedukuhan Geger. Untuk jenis
jaringan cor blok jumlahnya sangat banyak tersebar di seluruh pedukuhan
mulai dari Pedukuhan Jelapan sampai dengan Dukuh.
b. Desa Panjangrejo
Status jalan yang ada di Desa Panjangrejo terdiri dari jalan provinsi,
jalan kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jenis jalan berupa jalan
aspal, makadam, cor blok dan jalan tanah. Hampir seluruh pedukuhan
dilalui jalan aspal dengan status jalan kabupaten, kecuali Grudo,
Soronanggan, Watu, Semampir, Krapyak Kulon dan Gedangan. Adanya
jalan kabupaten ini mempermudah akses transportasi antar wilayah.
Sedangkan jenis jalan makadam banyak ditemui dan terdapat hampir di
setiap pedukuhan. Untuk jenis jaringan cor blok jumlahnya masih sedikit,
hanya terdapat di beberapa pedukuhan yaitu Grudo, Jamprit, Nglembu,
Panjang, Soronanggan dan Jetis. Jalan tanah masih sangat banyak karena
jumlah penduduk yang berada di daerah terpencil sedikit sehingga belum
ada upaya perbaikan/pengaspalan menuju daerah tersebut.
c. Desa Srihardono
Status jalan yang ada di desa Srihardono terdiri dari jalan provinsi, jalan
kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan. Jalan provinsi melintasi
wilayah 2 pedukuhan di pedukuhan Sawahan dan pedukuhan Candi, yaitu
Jalan Parangtritis. Jalan kabupaten di Desa Srihardono menghubungkan
antara Desa Srihardono dan desa lainnya seperti Desa Patalan
(Kecamatan Jetis) dan Desa Panjangrejo. Pedukuhan yang dilalui oleh
jalan kabupaten antara lain pedukuhan Tangkil, Pundong, Piring, Klisat,
Nangsri, Sayegan dan Ganjuran. Jalan desa yang ada menghubungkan
antar pedukuhan dan seluruh pedukuhan sudah terkoneksi menjadi
sebuah sistem jaringan jalan desa. Jalan lingkungan adalah jalan‐jalan
yang berada lingkungan pemukiman. Sebagian besar jalan pada
pedukuhan di Desa Srihardono jenis konstruksi jalannya sudah beraspal,
selain cor beton dan sebagian lainnya masih berupa jalan tanah.
2.7.3. Drainase
Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami
atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat.
Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang
atau mengalihkan air. Tingkat pelayanan saluran drainase Kecamatan
Pundong belum optimal dan terbatas, terlihat dari kondisi saluran drainase
yang mengalami sedimentasi lumpur maupun tanah, banyaknya sampah
maupun alang-alang menyebabkan saluran drainase tersumbat dan masih
terdapatnya daerah rawan genangan dan banjir.
Rencana pengembangan sistem drainase yang diupayakan untuk
mengurangi masalah drainase Kecamatan Pundong ialah:
a. Penataan dan pembangunan saluran drainase yang memadai. Tindakan
yang dapat dilakukan ialah:
Pemanfaatan dan pengembangan sistem drainase dengan
konstruksi sisi saluran drainase berupa turap dan atau semenisasi.
Pembangunan dan atau pelebaran saluran drainase tersier di
wilayah yang kapasitas saluran run off nya kecil dan atau belum
optimal.
Peningkatan dimensi saluran dan pembersihan saluran dari
sampah.
b. Minimalisir jumlah titik banjir/genangan, tindakan yang dapat dilakukan
untuk implementasi kebijakan ini ialah:
Pengembangan saluran drainase terhirarki dan optimalisasi
drainase yang sudah ada. Konsep pengembangan saluran drainase
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.19. Konsep pengembangan saluran drainase
Kecamatan Pundong
Saluran drainase Alternatif buangan Contoh
Primer Sungai Kali Opak
Sekunder Sungai Kali Winongo Kecil
Tersier Saluran tersier di
lingkungan
perumahan/permukiman
Selokan, parit
Sumber: Hasil analisis, 2014
Pengelolaan DAS secara optimal dan pengadaan kisi-kisi penyaring
sampah pada saluran drainase tersier (gorong-gorong) untuk
menyaring sampah. Hal ini diupayakan untuk meminimalisir
terjadinya genangan yang disebabkan oleh penumpukkan sampah,
yang sebagian besar terdapat di saluran drainase pinggir jalan dan
sekitar kawasan permukiman.
Pemeliharaan dan pengerukan saluran drainase untuk
meminimalisir terjadinya genangan.
Pemeliharaan sisi Kali Opak melalui pengecekan kondisi turap,
sebagai upaya antisipasi terjadinya genangan/banjir akibat
peningkatan debit air sungai.
c. Pengembangan sistem drainase yang terhirarki melalui pembagian fungsi
pelayanan saluran drainase primer, saluran sekunder alami/buatan dan
saluran drainase tersier yang juga disesuaikan dengan kondisi kontur
kawasan perencanaan. Insentif yang dapat dilakukan ialah:
Mempertahankan fungsi pelayanan sistem drainase terhirarki, yaitu:
Pelayanan saluan drainase primer: Kali Opak
Saluran sekunder: Kali Winongo Kecil
Saluran drainase tersier: saluran drainase di sepanjang jalan
non arteri primer
Perlu dilakukan penataan kegiatan di sepanjang saluran drainase
untuk menjaga kualitas saluran drainase kota.
d. Pengembangan saluran drainase kota perlu juga didukung dengan
kerjasama, manajemen dan koordinasi lintas sektoral. Lebih jelasnya ialah
sebagai berikut:
Pengembangan saluran drainase membutuhkan kerjasama dengan
masyarakat berupa peningkatan kesadaran pentingnya menjaga
saluran drainase.
Pengembangan saluran drainase perlu didukung data Master Plan
Drainase, data hidrologi dan topografi.
Operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi saluran & perubahan saluran
irigasi, normalisasi sungai, manajemen DS, perluasan daerah
pelayanan, peningkatan manajemen persampahan, koordinasi
lintas sektoral dan pengembangan saluran drainase di kanan kiri
jalan.
Pembangunan jembatan sungai harus memperhatikan fluktuasi
muka air sungai.
2.7.4. Air Minum
Sumber air minum yang banyak digunakan penduduk Kecamatan Pundong
adalah air tanah. Layanan instalasi air bersih perpipaan, baik dari PDAM
maupun Sistem Air Minum Perdesaan, belum mampu menjangkau dan
memenuhi kebutuhan semua penduduk di Kecamatan Pundong. Guna
mengantisipasi pengembangan air bersih ke depan maka perlu diperhitungkan
kebutuhan instalasi dan jumlah sambungan rumah serta jumlah penduduk
yang harus dilayani. Perkiraan jumlah perduduk pada tahun 2030 sebanyak
8.520 KK atau 34.081 jiwa. Dalam analisa kebutuhan akan air bersih
diasumsikan bahwa yang menjadi pelanggan fasilitas air bersih PDAM tahun
2030 sebesar 25 % dari jumlah penduduk sedangkan sisanya diarahkan untuk
menggunakan air tanah dari sumber yang terlindungi/higienis.
Guna memenuhi rencana pengembangan prasarana air bersih sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan air bersih pada masa sekarang dan masa
mendatang, maka rencana pengembangan yang diusulkan ialah:
a. Pengendalian pengambilan sumber air tanah, agar jumlah debit yang
digunakan dapat disesuaikan dengan kapasitas pelayanan sumber air.
Penyediaan air bersih perpipaan oleh PDAM atau UPT-Air Bersih yang
dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan air tanah. Prinsip ini
digunakan jika air pemukaan sudah tidak memungkinkan atau memadai
lagi untuk digunakan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Pengadaan sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan
mengurangi pengambilan air tanah secara besar-besaran, dengan
memperhatikan dan mempertahankan daya tampung sumur resapan
yang ada.
Mengembangkan sumber air baku (air permukaan maupun air tanah)
kawasan perencanaan melalui strategi:
Mempertahankan sumber air baku kawasan perencanaan.
Pengendalian pencemaran air permukaan maupun air tanah.
b. Peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan, melalui tindakan:
Pengembangan sumber air baku baru.
Menawarkan peluang investasi kepada investor lokal maupun regional.
c. Antisipasi dan pengendalian kehilangan air (water loss) sistem perpipaan
melalui monitoring meteran air.
d. Antisipasi perkembangan kebutuhan pelayanan air bersih, melalui strategi:
Antisipasi jumlah kebutuhan air berupa pemanfaatan sumber air baku
baru.
Pengolahan air limbah non black water menggunakan teknologi,
sehingga dapat digunakan lagi.
Pengembangan penyediaan air bersih sistem perpipaan sebagai upaya
untuk penghematan debit air yang digunakan.
Pembangunan sumur resapan pada kawasan permukiman.
e. Rencana pengembangan sistem pelayanan air bersih.
Pelestarian sumber air, pengembangan dan peningkatan kapasitas
sumber air baku baru.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, melalui insentif strategi:
industri harus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan
pelayanan air bersih melalui penyediaan sistem perpipaan.
2.7.5. Air Limbah
Air limbah merupakan air kotor hasil kegiatan rumah tangga dan juga
mencakup kegiatan ekonomi berikut industri didalamnya. Beberapa program
yang ada di Kecamatan Pundong terkait pengelolaan air limbah adalah
Program SPBM-USRI, Sanimas dan Ipal Komunal. Rencana pengembangan
pelayanan pengelolaan air kotor sampai dengan tahun 2030 didasarkan pada
prediksi volume air kotor yang dihasilkan. Berdasarkan perhitungan dengan
menggunakan asumsi prediksi air kotor minimal orang per hari sebanyak 30
liter/orang/hari, maka sampai tahun 2030 prediksi volume air kotor domestik
disampaikan pada tabel berikut.
Tabel 2.20. Perkiraan jumlah air kotor penduduk berdasarkan asumsi
minimal di Kecamatan Pundong
No Desa Penduduk
2010
Liter /
hari
Penduduk
2015
Liter /
hari
Penduduk
2020
Liter /
hari
1. Srihardono 12.292 10.448 12.633 10.738 12.883 10.950
2. Panjangrejo 10.251 8.713 10.703 9.097 11.088 9.382
3. Seloharjo 10.177 8.650 10.578 8.991 10.874 9.242
Jumlah 32.720 27.811 33.914 28.26 34.795 29.574
No Desa Penduduk
2025
Liter /
hari
Penduduk
2030
Liter /
hari
1. Srihardono 13.137 11.166 13.397 11.387
2. Panjangrejo 11.384 9.676 11.740 9.979
3. Seloharjo 11.178 9.501 11.491 9.767
Jumlah 35.699 30.343 36.628 31.133
Sumber: Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kecamatan Pundong, 2014
Pengembangan sistem pengelolan air kotor terpisah dengan sistem
drainase belum optimal sampai dengan saat ini. Hal ini terlihat dari pola
pembuangan air kotor yang masih menggunakan sistem drainase primer dan
sekunder. Rencana pengembangan prasarana air kotor sebagai upaya
meningkatkan pelayanan sanitasi lingkungan yang tentunya akan
berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat mencakup
pengembangan sistem pengelolaan air kotor setempat (on-site system),
melalui strategi:
Penyediaan tangki septik/cubluk di setiap rumah yang disesuaikan oleh
masyarakat dengan standar pelayanan pengosongan lumpur tinja 5
(lima) tahun sekali.
Penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam
penyediaan sarana sanitasi di tempat tinggalnya masing-masing.
Perlu dilakukan monitoring oleh pemerintah mulai dari unit satuan kerja
terkecil untuk mencegah pencemaran saluran air, terutama
pencemaran oleh air kotor domestik.
Pengembangan pengelolaan air kotor dengan Sanitasi Berbasis
Masyarakat atau SANIMAS, terutama di pusat kota atau pusat-pusat
permukiman untuk antisipasi perkembangan kota dan meminimalkan
pencemaran lingkungan.
2.7.6. Persampahan
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya
suatu proses. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Pundong
sampai dengan tahun 2009 baru sebatas mencakup pengelolaan sampah
pasar. Perkiraan jumlah total timbulan sampah dengan menggunakan asumsi
produksi sampah 2 liter/orang/hari sampai tahun 2030 di Kecamatan Pundong
disampaikan pada tabel berikut.
Tabel 2.21. Perkiraan jumlah timbulan sampah di Kecamatan Pundong
No Desa Penduduk
2010
Liter /
hari
Penduduk
2015
Liter /
hari
Penduduk
2020
Liter /
hari
1. Srihardono 12.292 24.584 12.633 25.266 12.883 25.766
2. Panjangrejo 10.251 20.502 10.703 21.406 11.088 22.076
3. Seloharjo 10.177 20.354 10.578 21.156 10.874 20.758
Jumlah 32.720 64.440 33.914 67.828 34.795 69.590
No Desa Penduduk
2025
Liter /
hari
Penduduk
2030
Liter /
hari
1. Srihardono 13.137 26.274 13.397 26.794
2. Panjangrejo 11.384 22.778 11.740 23.580
3. Seloharjo 11.178 22.356 11.491 22.982
Jumlah 35.699 71.398 36.628 73.338
Sumber: Rencana Sistem Jaringan Utilitas Kecamatan Pundong, 2014
Rencana pola pengembangan prasarana persampahan dalam upaya
mengantisipasi jumlah timbulan sampah di Kecamatan Pundong adalah:
a. Pengembangan pengelolaan persampahan perdesaan, melalui tindakan:
Kampanye konsep 3R (re-use, recycling, reduce).
Pengembangan pengelolaan persampahan sistem setempat selaras
lingkungan, seperti intensifikasi pengembangan kompos dari sampah
organik rumah tangga dan limbah peternakan.
b. Peningkatan pelayanan persampahan perkotaan, melalui tindakan:
Pengembangan unit tempat pembuangan sampah berupa tong sampah
individual, tempat pembuangan sampah sementara (TPST), Lokasi
Daur Ulang dan Komposting Sampah (LDUKS), armada angkutan
sampah yang mengangkut sampah dari unit rumah, TPS, LDUKS dan
kemudian mengangkut residu sampah ke TPA.
Kampanye konsep 3R (re-use, recycling, reduce).
Peran aktif masyarakat dalam pemilahan sampah organik dan non
organik mulai dari unit lingkungan perumahan.
Pengembangan konsep pengomposan sampah sebagai salah satu
upaya minimasi sampah dari sumbernya.
BAB III. IDENTIFIKASI DAN PENENTUAN KAWASAN PISEW
3.1. BERDASAR RTRW KECAMATAN (POTENSI DESA–DESA DALAM
KECAMATAN)
Rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan perencanaan mencakup rencana
struktur tata ruang dan rencana pola tata ruang di Kecamatan Pundong Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta per 20 tahun (2010 – 2030), yang berisi:
rencana struktur kawasan perencanaan, rencana pola pemanfaatan ruang kawasan
perencanaan, rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan dan rencana penataan
bangunan dan lingkungan (amplop ruang). Mengacu pada RPJMD Kabupaten
Bantul Tahun 2006 – 2010, strategi pokok yang terkait dengan upaya memacu
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi diimplementasikan melalui langkah-
langkah yang meliputi:
a. Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan
potensi wilayah secara optimal.
b. Melakukan penataan sistem kelembagaan pemerintah yang responsif dalam
pengembangan usaha terutama sebagai katalisator pengembangan usaha
kecil dan menengah serta sebagai mitra/partner usaha besar.
c. Meningkatkan investasi untuk penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan
ekonomi.
d. Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan
menghadapi peluang dan tantangan era globalisasi.
e. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam yang
tak terbaharui (unrenewable resources) ke Sumber Daya Alam terbaharui
(renewable resources).
Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan
kawasan perencanaan adalah kegiatan perekonomian sektor pertanian (tanaman
pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan darat), industri kerajinan dan
pengolahan hasil pertanian serta pengembangan industri kreatif di masyarakat.
Sektor pertanian didominasi oleh pertaniah sawah dengan komoditas tanaman
pangan pokok, sedangkan sektor peternakan yang banyak dibudidayakan
masyarakat adalah peternakan besar seperti sapi dan kambing. Sektor pariwisata
memiliki potensi untuk pengembangan kawasan yang dapat diintegrasikan dengan
industri kreatif gerabah, mebelair dan kuliner agar semakin memberi manfaat bagi
masyarakat setempat. Pengembangan dan pengelolaan obyek pariwisata yang ada
perlu memperhatikan undang-undang kepariwisataan yang baru, yaitu UU No. 10
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya pelibatan masyarakat setempat
dan sektor swasta. Konsep pengembangan kepariwisataan yang potensial
dikembangkan di kawasan perencanaan Kecamatan Pundong adalah:
a. Wisata budaya, modal dasar bagi pengembangan jenis wisata ini telah dimiliki
Kecamatan Pundong yakni kesenian gejog lesung dan nini thowok.
b. Wisata kerajinan, gerabah dan keramik serta mebelair.
c. Wisata alam dan peninggalan sejarah, Goa Jepang dan Mata Air Surocolo dan
perbukitan saujana lahan pertanian.
d. Wisata desa dengan memanfaatkan scenic view dataran alluvial Kali Opak dan
keunikan tata cara keseharian alam perdesaan.
Konsep kepariwisataan yang dikemas dalam kegiatan perencanaan adalah
rencana pengemasan antar wisata yang ada di wilayah Kecamatan Pundong
menjadi sebuah paket wisata yang lengkap, menyeluruh, saling terkait dan
mendukung serta memberi nilai/daya ungkit yang besar terhadap perekonomian
masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat kegiatan Program PISEW.
Keberadaan wisata alam dan peninggalan sejarah Surocolo Goa Jepang di Desa
Seloharjo, industri kerajinan gerabah dan keramik di Desa Panjangrejo serta industri
kuliner andalan berupa mie des di Desa Srihardono menjadi produk andalan
setempat yang dimasukkan dalam Program Poduk Andalan Setempat/One Village
One Product (OVOP) sebagai program unggulan dari Pemerintah Kecamatan
Pundong.
3.2. BERDASAR INDEKS PEMBANGUNAN DESA (IPD)
Indeks Pembangunan Desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk
menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit
analisis berupa DESA. Pengukuran IPD bersifat village specific yang dibangun dari
2 (dua) sumber daya yaitu :
1. Data hasil pendataan Potensi Desa tahun 2014 yang dilaksanakan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan April 2014 dan digunakan sebagai
rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks;
2. Data wilayah Administrasi Pemerintahan menurut Permendagri RI Nomor
39 Tahun 2015 yang digunakan sebagai rujukan standar terkait jumlah
Desa teregristrasi di Indonesia.
Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan
bahwa Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat dan berperan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan berdasarkan UUD RI Tahun 1945, perlu dilindungi dan diberdayakan
agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Atas dasar amanat tersebut
maka Desa berdasarkan IPD diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu: Desa
Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.
3.2.1. Kerangka Konseptual
Tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa perlu diukur
menggunakan beberapa ukuran yang secara fungsional saling terkait untuk
menggambarkan konsep tersebut secara komprehensif. Beberapa dimensi
disusun untuk mencakup sekaligus beberapa variabel dan indikator. Antar
dimensi diharapkan bersifat saling melengkapi untuk menggambarkan tingkat
kemajuan pembangunan di setiap desa. Dalam penyusunan dimensi, variabel
dan indikator penyusunan IPD, ada beberapa prinsip dasar yakni :
1. Data dasar yang digunakan dalam penyusunan variabel dan indikator
penyusun IPD adalah Data Potensi Desa 2014 yang bersumber dari
Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Data kondisi desa yang menjadi indikator IPD adalah Data Potensi
Desa 2014 yang dapat diperbandingkan antar desa satu dengan yang
lainnya. Beberapa data dasar yang ada di Potensi Desa 2014
merupakan data yang tidak dapat diperbandingkan.
3. Beberapa dimensi merupakan bagian dari dimensi yang lainnya,
namun karena kekhususannya, maka disebutkan dalam dimensi
tersendiri.
4. Aspek ketimpangan indikator antara daerah yang dinilai sangat maju
dan sangat tertinggal semaksimal mungkin diminimalisir dengan
menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA).
5. Basis teori dalam penentuan dimensi dalam IPD bersumber dari
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
3.2.2. Dimensi dan Variabel
Dimensi dan variabel pengukuran IPD didasarkan pada sintesa terhadap
data potensi desa (2014) dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam
pasal 74 UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa paling tidak ada 4 aspek
yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa yakni: (1) kebutuhan dasar; (2)
pelayanan dasar; (3) lingkungan; dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa. Dalam bagian penjelasan, kebutuhan dasar didefinisikan sebagai upaya
kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sedangkan dalam pasal 78 UU No.
6 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi: (1)
kesejahteraan masyarakat; (2) kualitas hidup; (3) prasarana; (4)
pengembangan ekonomi lokal; dan (5) pemanfaatan sumberdaya alam secara
berkelanjutan.
Hasil sintesis tersebut membagi dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan
kesesuaian atas ketersediaan data/variabel sebagai berikut:
1. Pelayanan dasar
Variabel ini mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian
kebutuhan dasar, khusus untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi infrastruktur
Variabel ini mewakili kebutuhan dasar, sarana dan prasarana,
pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam
secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas
(transportasi).
3. Aksesibilitas/transportasi
Variabel ini dipisahkan tersendiri dengan pertimbangan sarana dan
prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan
desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi di dalam dan antar
desa.
4. Pelayanan umum
Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek
pemberdayaan masyarakat. Pelayanan umum merupakan upaya
pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi
sosial, perlindungan lingkungan dan sebagainya.
5. Penyelenggaraan pemerintah
Variabel ini mewakili indikasi kinerja Pemerintahan Desa, merupakan
bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara
pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah.
Indeks Pembangunan Desa dan klasifikasi per desa di Kecamatan Pundong
Kabupaten Bantul disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.1. Indeks Pembangunan Desa per desa di Kecamatan Pundong
No Kecamatan Desa IPD Klasifikasi
1. PUNDONG
Panjangrejo 69.67 Berkembang
Seloharjo 68.22 Berkembang
Srihardono 77.92 Mandiri
Sumber: Bappeda Bantul, 2016
Berdasarkan data IPD diatas, Kecamatan Pundong di tahun 2016 memiliki
Desa Panjangrejo dan Seloharjo dengan klasifikasi Desa Berkembang. Sedangkan
Desa Srihardono memiliki klasifikasi Desa Mandiri. Di tahun 2016 tidak ada Desa
Tertinggal di Kecamatan Pundong. Desa-desa dengan klasifikasi Berkembang dan
Mandiri masuk menjadi kriteria sasaran penerima dalam Program PISEW.
3.3. BERDASAR INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dinyatakan secara normatif dalam
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka
dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan desa
tersebut. Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan status kemajuan dan
kemandirian Desa yang dijelaskan dengan klasifikasi, dimana klasifikasi ini
diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat
ini. Penentuan klasifikasi Desa menurut IDM berdasarkan dimensi dan indikator
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 3.2. Indeks Desa Membangun, Dimensi dan Indikatornya
NO INDEKS DESA
MEMBANGUN DIMENSI INDIKATOR
1. Ketahanan
Sosial
Kesehatan 1 Pelayanan
Kesehatan
1 Waktu Tempuh
ke prasarana
kesehatan < 30
menit
2 Tersedia tenaga
kesehatan bidan
3 Tersedia tenaga
kesehatan dokter
4 Tersedia tenaga
kesehatan lain
2 Keberdaya
an
Masyarakat
untuk
Kesehatan
5 Akses ke
poskesdes,
polindes dan
posyandu
6 Tingkat aktivitas
posyandu
3 Jaminan
Kesehatan
7 Tingkat
kepesertaan
BPJS
Pendidikan 4 Akses
Pendidikan
Dasar dan
Menengah
8 Akses ke
Pendidikan Dasar
SD/MI <3 KM
9 Akses ke
SMP/MTS < 6 km
10 Akses ke
SMU/SMK < 6 km
5 Akses
Pendidikan
Non Formal
11 Kegiatan
pemberantasan
buta aksara
12 Kegiatan PAUD
13 Kegiatan
PKBM/Paket ABC
14 Akses ke pusat
keterampilan/
kursus
6 Akses ke
Pengetahu
an
15 Taman Bacaan
Masyarakat atau
Perpustakaan
Desa
Modal
Sosial
7 Memiliki
Solidaritas
Sosial
16 Kebiasaan gotong
royong di desa
17 Keberadaan
ruang publik
terbuka bagi
warga yang tidak
berbayar
18 Ketersediaan
fasilitas atau
lapangan
olahraga
19 Terdapat
kelompok
kegiatan olahraga
8 Memiliki
Toleransi
20 Warga desa
terdiri dari
beberapa suku
atau etnis
21 Warga desa
berkomunikasi
sehari-hari
menggunakan
bahasa yang
berbeda
22 Terdapat
keragaman
agama di Desa
9 Rasa Aman
Penduduk
23 Warga desa
membangun
pemeliharaan
poskamling
lingkungan
24 Partisipasi warga
mengadakan
siskamling
25 Tingkat
kriminalitas yang
terjadi di Desa
26 Tingkat konflik
yang terjadi di
Desa
27 Upaya
penyelesaian
konflik yang
terjadi di Desa
10 Kesejahter
aan Sosial
28 Terdapat akses
ke Sekolah Luar
Biasa
29 Terdapat
Penyandang
Kesejahteraan
Sosial (Anak
Jalanan, Pekerja
Seks Komersial
dan Pengemis)
30 Terdapat
Penduduk yang
bunuh diri
Permukima
n
11 Akses ke
Air Bersih
dan Air
Minum
Layak
31 Mayoritas
penduduk desa
memiliki sumber
air minum yang
layak.
32 Akses Penduduk
desa memiliki air
untuk mandi dan
mencuci
12 Akses ke
Sanitasi
33 Mayoritas
penduduk desa
memiliki Jamban.
34 Terdapat tempat
pembuangan
sampah.
13 Akses ke
Listrik
35 Jumlah keluarga
yang telah
memiliki aliran
listrik.
14 Akses
Informasi
dan
Komunikasi
36 Penduduk desa
memiliki telepon
selular dan sinyal
yang kuat.
37 Terdapat siaran
televisi lokal,
nasional dan
asing
38 Terdapat akses
internet
2 Ketahanan
Ekonomi
Ekonomi 15 Keragaman
Produksi
Masyarakat
Desa
39 Terdapat lebih
dari satu jenis
kegiatan ekonomi
penduduk
16 Tersedia
Pusat
Pelayanan
Perdagang
an
40 Akses penduduk
ke pusat
perdagangan
(pertokoan, pasar
permanen dan
semi permanen)
41 Terdapat sektor
perdagangan di
permukiman
(warung dan
minimarket)
42 Terdapat usaha
kedai makanan,
restoran, hotel
dan penginapan
17 Akses
Distribusi/
Logistik
43 Terdapat kantor
pos dan jasa
logistik
18 Akses ke
Lembaga
Keuangan
dan
Perkreditan
44 Tersedianya
lembaga
perbankan umum
(Pemerintah dan
Swasta)
45 Tersedianya BPR
46 Akses penduduk
ke kredit
19 Lembaga
Ekonomi
47 Tersedianya
lembaga ekonomi
rakyat (koperasi)
20 Keterbuka-
an Wilayah
48 Terdapat moda
transportasi
umum
(Transportasi
Angkutan Umum,
trayek reguler dan
jam operasi
Angkutan Umum)
49 Jalan yang dapat
dilalui oleh
kendaraan
bermotor roda
empat atau lebih
(sepanjang tahun
kecuali musim
hujan, kecuali
saat tertentu)
50 Kualitas Jalan
Desa (Jalan
terluas di desa
dengan aspal,
kerikil, dan tanah)
3 Ketahanan
Ekologi
Ekologi 21 Kualitas
Lingkungan
51 Ada atau tidak
adanya
pencemaran air,
tanah dan udara
52 Terdapat sungai
yg terkena limbah
22 Potensi
rawan
bencana
dan
tanggap
bencana
53 Kejadian
Bencana Alam
(banjir, tanah
longsong,
kebakaran hutan)
54 Upaya/Tindakan
terhadap potensi
bencana alam
(Tanggap
bencana, jalur
evakuasi,
peringatan dini
dan ketersediaan
peralatan
penanganan
bencana)
Sumber: Data Sekunder, 2016
Berdasarkan Indeks Desa Membangun, status desa diklasifikasikan menjadi 5
(lima) klasifikasi sebagai berikut:
1. Desa Mandiri
Disebut juga dengan Desa Sembada, adalah Desa Maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan
ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa Maju
Disebut juga Desa Pra-Sembada, adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.
3. Desa Berkembang
Disebut juga Desa Madya, adalah Desa potensial menjadi Desa Maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi
belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4. Desa Tertinggal
Disebut juga Desa Pra-Madya, adalah Desa yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
kualitas hidup manusia dan mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
5. Desa Sangat Tertinggal
Disebut juga Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan
karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial
sehingga tidak berkemampuan mengelola sumber daya sosial, ekonomi
dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Berdasarkan data IDM yang diperoleh dari Bappeda Bantul, Desa Panjangrejo
dan Seloharjo diklasifikasikan sebagai Desa Maju dengan IDM sebesar 0,7877 dan
0,7638. Sedangkan Desa Srihardono diklasifikasikan sebagai Desa Mandiri dengan
nilai IDM sebesar 0,8156. Indeks Desa Membangun per desa di Kecamatan
Pundong disampaikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.3. IDM per desa di Kecamatan Pundong Tahun 2016
No Kecamatan Desa IDM Klasifikasi
1. Pundong Panjangrejo 0.7877 Maju
Seloharjo 0.7638 Maju
Srihardono 0.8156 Mandiri
Sumber: Bappeda Bantul, 2016
3.4. PENENTUAN DESA-DESA BERKEMBANG SEBAGAI DESA PUSAT
PERTUMBUHAN DAN DESA-DESA TERTINGGAL SEBAGAI DESA
PENYANGGA
Lokasi pelaksanaan kegiatan Program PISEW adalah kawasan permukiman di
kecamatan yang ditetapkan oleh Menteri PUPR berdasarkan potensi kriteria
sebagai berikut:
1. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat
pertumbuhan,
2. Merupakan kebijakan Pemerintah yang dapat mempercepat pengembangan
ekonomi kawasan dan/atau menciptakan lapangan kerja,
3. Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,
4. Merupakan usulan Pemerintah Daerah.
Ruang lingkup kegiatan Program PISEW 2016 adalah kawasan di tingkat
wilayah Kecamatan Sasaran Program PISEW. Konsep kawasan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Pasal 1 Ketentuan
Umum UUPR 26/2007).
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman) .
Kawasan Prioritas Program PISEW adalah kawasan yang terdiri dari satu desa
berkembang yang merupakan desa sentra produksi ataupun desa pengumpul
bahan baku, dengan didukung desa penyangga dalam satu kecamatan. Penentuan
lokasi kawasan prioritas berdasarkan potensi dilakukan oleh Tim Pelaksana
Kabupaten bersama Pemerintah Kecamatan (Camat) dengan difasilitasi oleh
Fasilitator Masyarakat. Konsep pemilihan dan penetapan lokasi dalam Program
PISEW dijelaskan pada gambar berikut.
Gambar 3.1. Konsep pemilihan dan penetapan lokasi
Tahapan identifikasi pusat dan penyangga kawasan dimulai dengan kegiatan
mempersiapkan Tim, pengumpulan dokumen, penentuan waktu dan tempat serta
pelaksanaan identifikasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penentuan
kawasan prioritas berdasarkan potensi sasaran Program PISEW adalah:
1. Pengumpulan dokumen pendukung
Melakukan pengumpulan dokumen yang ada di desa dalam kecamatan dan
kabupaten guna mengetahui rencana pembangunan, potensi masing-masing
desa dan kecamatan serta kesesuaian dengan RTRW. Kegiatan yang
dilakukan adalah mengumpulkan dan menginventarisasi dokumen
pendukung sebagai berikut:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR),
b. Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM),
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten,
d. Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2JM),
e. Dokumen terkait dengan pembangunan kawasan.
2. Identifikasi pusat kawasan
Setelah melakukan kajian terhadap dokumen pendukung tersebut,
diperoleh data desa-desa berkembang sebagai pusat kawasan atau pusat
pertumbuhan. Selanjutnya akan dikoordinasi dan dikonsolidasikan dengan
Pemerintah Kecamatan untuk menentukan desa-desa yang memenuhi
kriteria dan persyaratan sebagai pusat kawasan. Berdasarkan hasil kajian
dan konsolidasi di tingkat kecamatan, ada kemungkinan muncul lebih dari
satu desa sebagai desa berkembang yang berpotensi sebagai pusat
kawasan.
: Desa Mandiri
: Desa Berkembang*,
Sentra Produksi
: Desa Berkembang*,
Pengumpul Bahan Baku
: Desa Tertinggal**
1
3
2
4
KAB/
KOTA
3
4
4
4
4
4
REGIONAL /
GLOBAL
Kecamatan Legenda:
1
2
3
4
*2 dan 3 (Desa Berkembang), termasuk kawasan permukiman didalamnya ditangani oleh Kementerian PUPR
3. Identifikasi penyangga kawasan
Tahapan identifikasi penyangga kawasan dapat dilakukan jika kawasan
sudah diperoleh. Dengan kemungkinan ada lebih dari satu pusat kawasan,
maka Tim Pelaksana Kabupaten bersama Pemerintah Kecamatan
melakukan delineasi kawasan dengan penyangga kawasan. dari hasil
delineasi tersebut, ada kemungkinan dalam satu kecamatan terdapat lebih
dari satu kawasan.
4. Penetapan kawasan prioritas berdasarkan potensi dalam Program PISEW
Berdasarkan hasil penentuan kawasan, dapat dilakukan penetapan
kawasan berdasarkan prioritas dan keselarasan terhadap Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten, kawasan yang sesuai tujuan kegiatan Program
PISEW serta dokumen hasil Musrenbang Kecamatan.
Selanjutnya hasil penetapan kawasan Program PISEW dibuat berita acara yang
diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Alur penetapan kawasan prioritas
Program PISEW dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 3.2. Alur penetapan kawasan Program PISEW
Hasil dari kegiatan tahapan identifikasi kawasan menjadi pokok pembahasan
utama kegiatan pengembangan sosial ekonomi wilayah dalam Program PISEW
Kecamatan Pundong. Pengembangan kawasan direncanakan untuk pembangunan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang akan dirangkum dalam sebuah matrik
penanganan kawasan PISEW.
PENGKAJIAN
DOKUMEN
Pengumpulan
dokumen-dokumen
Pembangunan
Kesepahaman Definisi Pusat
dan Penyangga Kawasan
(Ciri-ciri dan Kriteria)
Identifikasi Pusat dan
Penyangga Kawasan
Terpilih
Pusat-pusat dan Penyangga Kawasan
Penetapan
Pusat dan Penyangga Kawasan
PEMBUATAN
DELINIASI
KAWASAN
PENETAPAN
KAWASAN
Penentuan Prioritas
dengan indikator
Berikut merupakan analisis prioritas kawasan sebagai bentuk hasil dari
pertemuan Identifikasi serta penentuan pusat dan penyangga kawasan yang telah
dilakukan di Kecamatan Pundong.
3.4.1. Analisis Prioritas Pusat Kawasan
Kecamatan : Pundong
Kabupaten : Bantul
Provinsi : D.I. Yogyakarta
Daftar Kawasan : 1. Kawasan wisata alam Surocolo Goa Jepang
2. Kawasan industri kerajinan gerabah dan keramik
3. Kawasan industri olahan pangan mie des
1. Desa Seloharjo sebagai Pusat Kawasan
No Aspek Penilaian
Nilai
Sangat
mendukung
(ada)
Mendukung
(ada)
Tidak
mendukung
(tidak ada)
(3) (2) (1)
1. Arahan RTRW
2. Arahan RPJM
Kabupaten
3. Arahan RPJI2M
4. Arahan Indeks
Pembangunan Desa
5. Arahan Indeks Desa
Membangun
6. Arahan Kawasan
Strategis Kabupaten
7. Potensi Unggulan
Skor 21
Catatan : arahan dari Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun yang
dimaksudkan Desa Pusat Pertumbuhan dikategorikan sebagai Desa Berkembang
3.4.2. Analisis Prioritas Desa Penyangga
Kecamatan : Pundong
Kabupaten : Bantul
Provinsi : D.I. Yogyakarta
Daftar usulan desa penyangga: 1. Desa Panjangrejo
2. Desa Srihardono
1. Desa Panjangrejo sebagai Desa Penyangga
No Aspek Penilaian
Nilai
Sangat
mendukung
(ada)
Mendukung
(ada)
Tidak
mendukung
(tidak ada)
(3) (2) (1)
1. Arahan RTRW
2. Arahan RPJM
Kabupaten
3. Arahan RPJI2M
4. Arahan Indeks
Pembangunan Desa
5. Arahan Indeks Desa
Membangun
6. Arahan Kawasan
Strategis Kabupaten
7. Potensi Unggulan
Skor 20
2. Desa Srihardono sebagai Desa Penyangga
No Aspek Penilaian
Nilai
Sangat
mendukung
(ada)
Mendukung
(ada)
Tidak
mendukung
(tidak ada)
(3) (2) (1)
1. Arahan RTRW
2. Arahan RPJM
Kabupaten
3. Arahan RPJI2M
4. Arahan Indeks
Pembangunan Desa
5. Arahan Indeks Desa
Membangun
6. Arahan Kawasan
Strategis Kabupaten
7. Potensi Unggulan
Skor 19
Tahapan identifikasi serta penentuan pusat dan penyangga kawasan Program
PISEW 2016 di Kecamatan Pundong telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal
12 Mei 2016 di Gedung Pertemuan Kecamatan Pundong. Dokumen berita acara
kegiatan terlampir.
3.5. PENETAPAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN DAN DESA-DESA PENYANGGA
Kewenangan penentuan desa sebagai pusat dan penyangga berada di Tim
Pelaksana Kabupaten. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa dan Indeks
Desa Membangun dari Bappeda Kabupaten Bantul tahun 2016 menunjukkan sudah
tidak ada lagi desa dengan kriteria Desa Tertinggal di Kecamatan Pundong
Kabupaten Bantul. Desa Seloharjo dan Panjangrejo memiliki kriteria Desa
Berkembang/Maju dan Desa Srihardono memiliki kriteria Desa Mandiri/Mandiri.
Keberadaan desa dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
menjadi bahasan penting dalam tujuan pembangunan dan pengembangan
kawasan di tingkat kecamatan. Setiap desa di Kecamatan Pundong memiliki
kawasan potensial sosial ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Desa pusat
pertumbuhan adalah desa berkembang dengan sentra produksi, yang diharapkan
dengan adanya Program PISEW menghasilkan daya ungkit terbesar dalam upaya
pengembangan sosial ekonomi wilayah di kawasan tersebut. Sedangkan desa
penyangga adalah desa pendukung dalam kaitan upaya pengembangan sosial
ekonomi wilayah.
Setiap desa di Kecamatan Pundong memiliki produk andalan setempat dengan
beberapa dusun didalamnya menjadi area pendukung untuk kegiatan dalam
menghasilkan produk tersebut. Desa penyangga dalam kegiatan PISEW
didasarkan pada keberadaan Program Produk Andalan Setempat (PAS)/One
Village One Product (OVOP), sebagai program unggulan daerah. Area pendukung
kegiatan sosial ekonomi yang berada di masing-masing desa disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 3.4. Area pendukung kegiatan sosial ekonomi per desa di Kecamatan
Pundong
No Desa Potensi Kawasan Area pendukung
(dusun)
1. Seloharjo Wisata alam Surocolo
Goa Jepang
Ngreco, Poyahan, Ngepung
2. Panjangrejo Industri kerajinan
gerabah dan keramik
Jetis, Watu, Nglorong, Semampir,
Gunung Puyuh
3. Srihardono Industri olahan pangan
berbahan baku tapioka
(mie des)
Tulung, Klisat, Nangsri, Seyegan
Sumber: Data Primer, 2016
Berdasarkan pembahasan di tingkat Tim Pelaksana Kabupaten PISEW 2016
Kabupaten Bantul, maka disepakati bahwa pusat pertumbuhan dan penyangga
untuk Kecamatan Pundong adalah untuk mendukung Program Produk Andalan
Setempat (PAS) atau One Village One Product (OVOP), sebagai program unggulan
daerah.
Berdasarkan hasil rapat pertemuan kecamatan ke – 1 Kecamatan Pundong,
yaitu kegiatan musyawarah hasil sinkronisasi kajian dan inventarisasi program di
Kecamatan dan Desa di dalam Kawasan yang dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 10 Juni 2016 di Gedung Pertemuan Kecamatan Pundong, disepakati
bersama bahwa 3 desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Pundong
memiliki kawasan dengan produk andalan setempat, yang disajikan dalam tabel
berikut.
Tabel 3.5. Penetapan desa-desa Kawasan Sasaran PISEW 2016
No Nama Desa Status
1. Seloharjo Pusat Kawasan
2. Panjangrejo Penyangga Kawasan
3. Srihardono Penyangga Kawasan
Sumber: Rapat Kecamatan ke – 1 Kecamatan Pundong, PISEW 2016
3.6. PENETAPAN KAWASAN PISEW TERPILIH (PETA DAN DELINEASI)
Ruang lingkup Program PISEW adalah tingkat kecamatan dengan titik berat
pengembangan kawasan, bukan perdesaan. Kawasan sasaran Program PISEW
adalah kawasan yang terdiri dari satu desa berkembang yang merupakan desa
sentra produksi atau pun desa pengumpul bahan baku dengan didukung oleh desa
penyangga dalam satu kecamatan. Pelaksanaan penentuan lokasi kawasan
berdasarkan potensi dan prioritas dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten dan
Pemerintah Kecamatan (Camat). Kawasan yang menjadi usulan dalam kegiatan
PISEW sesuai dengan hasil pertemuan kecamatan ke – 1 Kecamatan Pundong
adalah kawasan industri olahan pangan berbahan baku tapioka di Desa Srihardono,
kawasan industri kerajinan gerabah dan keramik di Desa Panjangrejo dan kawasan
wisata alam Surocolo Goa Jepang di Desa Seloharjo.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan bersama oleh Tim TPK, Pokja
Kecamatan dan Forum Kecamatan serta difasilitasi Fasilitator Masyarakat, maka
disepakati bahwa Program PISEW 2016 di Kecamatan Pundong adalah
pembangunan kawasan pariwisata. Kawasan yang menjadi sasaran dalam
Program PISEW 2016 di Kecamatan Pundong disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 3.6. Peta Dasar dan Kawasan Program PISEW Kecamatan Pundong
No Uraian Keterangan
1. Peta Dasar Kecamatan
2. Desa Pusat Kawasan dan Desa
Penyangga Kawasan
3. Gambar tapak kawasan
4. Peta Kawasan Program PISEW
2016