BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA...
Transcript of BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA...
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
dibentuk berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pem-
bentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa
Tengah.
Atas dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016 Bab II
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan uru-
san pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Un-
tuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan
pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, pengawasan, bina usaha dan
pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan,
pengawasan, bina usaha dan pemasaran, restrukturisasi dan pembiayaan;
d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada
seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut
pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 tahun 2016, susunan
organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas membawahkan :
a. Sekretariat;
b. Bidang Kelembagaan;
c. Bidang Pengawasan;
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran;
e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan;
f. UPT Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
10
Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian se-
bagai berikut :
a. Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
2. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :
a) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;
c) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;
d) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan
tata laksana di lingkungan Dinas;
e) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern
pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
f) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
danpelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat terdiri atas :
a) Subbagian Progam yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang program, dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
b) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian.
c) Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas,
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di umum dan kepega-
waian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
b. Bidang Kelembagaan.
1. Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang organisasi dan tatalaksana
2. Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang organisasi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
11
3. Bidang Kelembagaan terdiri atas :
a) Seksi organisasi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang organisasi, dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.
b) Seksi Tata Laksana yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan bidang tata laksana, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
c. Bidang Pengawasan.
1. Bidang Pengawasan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang pengawasan dan penilaian kesehatan.
2. Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pengawasan terdiri atas :
a) Seksi Pengawasan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
b) Seksi Penilaian Kesehatan yang mempunyai tugas, melakukan penyia-
pan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan ke-
bijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian kesehatan, dipim-
pin oleh seorang Kepala Seksi.
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran.
1. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidangproduksi dan pemasaran.
2. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri atas :
a) Seksi Produksi yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang produksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Seksi Pemasaran yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
12
evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
e. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan.
1. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha dan pembiayaan.
2. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan; dan
c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan terdiri atas :
a) Seksi Restrukturisasi Usaha yang mempunyai tugas, melakukan peny-
iapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan ke-
bijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang restrukturisasi usaha,
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
b) Seksi Pembiayaan yang mempunyai tugas, melakukan penyiapan ba-
han perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan, dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.
f. UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat Balai Pelatihan Koperasi
UKM yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan
Koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok
dimaksud, UPT Balatkop UKM menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan Koperasi dan usaha
mikro kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai
Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
4. Seksi Penyelenggara
5. Kelompok Jabatan Fungsional
13
Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Koperasi UKM.
Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
1. Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan.
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan
pengembangan pelatihan Koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah.
4. Seksi Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan Koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah.
5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
8. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
10. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun struktur lengkap organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Provinsi Jawa Tengah dan UPT Balatkop UKM ditampilkan dalam gambar 2.1.
dan gambar 2.2.
14
GAMBAR 2.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
GAMBAR 2.2.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN UKM
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH
(PERGUB No 102/2016 tanggal 27 Desember 2016)
KEPALA BALAI
SUB BAG TATA
USAHA
SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SEKSI
PENYELENGGARA
15
2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
JAWA TENGAH
1. Sumber Daya Pegawai
Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 117 orang terdiri dari :
Pegawai Negeri Sipil : 116 orang
Pekerja Harian Lepas : 1 orang
Tabel 2.1.
Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan
BIDANG GOL I GOL II GOL III GOL IV
JUMLAH L P L P L P L P
Sekretariat 1 0 3 0 12 14 4 1 35
Kelembagaan 1 0 1 0 5 4 1 1 13
Pengawasan 0 0 2 0 3 3 0 4 12
Bina Usaha &
Pemasaran
0 0 2 0 7 3 3 1 16
Restrukturisasi &
Pembiayaan
0 0 1 0 8 5 2 1 17
Balatkop 4 0 2 0 6 7 1 1 21
Diperbantukan KPU
Jateng
0 0 0 0 0 0 1 1 2
JUMLAH 6 0 11 0 41 36 12 10 116
Tabel 2.2.
Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan
BIDANG SD SMP SMA DIII S1 S2
JUMLAH L P L P L P L P L P L P
Sekretariat 0 0 2 0 2 0 2 0 7 12 7 3 35
Kelembagaan 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 3 2 13
Pengawasan 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 12
Bina Usaha &
Pemasaran
0 0 0 0 2 0 3 0 1 3 6 1 16
Restrukturisasi
& Pembiayaan
0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 4 2 17
Balatkop 1 1 0 0 6 1 0 0 4 4 2 2 21
Diperbantukan
KPU Jateng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
JUMLAH 2 1 2 0 15 1 5 0 22 29 24 15 116
Tabel 2.3.
Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin
ESSELON LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Esselon II - 1 orang 1 orang
Esselon III 3 orang 3 orang 6 orang
Esselon IV 7 orang 6 orang 13 orang
JUMLAH 10 orang 10 orang 20 orang
16
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
memperoleh alokasi 1 (satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPT
Balatkop Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk
mendukung pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi
masyarakat Koperasi dan UKM. Selain itu untuk meningkatkan kenyamanan
dan mendukung pelayanan perkantoran, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Tengah menggunakan jasa dari penyedia jasa
(outsourcing) untuk tenaga kebersihan sebanyak 26 orang, pramutaman
sebanyak 1 orang serta tenaga keamanan sebanyak 21 orang.
2. Aset Tetap
Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.4.
Tabel 2.4.
Tanah dan Gedung Yang Dimiliki
NO URAIAN LUAS
1
Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari
a. Tanah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
3.243 M2
b. Tanah UPTD Balatkop 1 5.500 M2
c. Tanah UMKM Center 2.617 M2
d. Tanah UPTD Balatkop 2 2.320 M2
e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas
927 M2
f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas 480 M2
2 Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari
a. Bangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
1.486 M2
b. Bangunan Balatkop 3.367 M2
c. Bangunan UMKM Center 2.990 M2
d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas
654 M2
e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas 120 M2
3. Aset Bergerak
Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.5.
Tabel 2.5.
Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki
NO URAIAN JUMLAH
1
Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 13
(tiga belas) unit terdiri dari :
a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)
1 unit
b. Toyota Innova Tahun 2014 (H 275) 1 unit
c. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR) 1 unit
d. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 1 unit
17
NO URAIAN JUMLAH
GR)
e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)
1 unit
f. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)
1 unit
g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG) 1 unit
h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG) 1 unit
i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR) 1 unit
j. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ) 1 unit
k. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR) 1 unit
l. Suzuki APV 1500 GL Tahun 2014 (H 9525 FZ) 1 unit
m. Pick Up Tahun 2015 (H 9579 VG) 1 unit
n. Toyota Innova 2.0 Tahun 2017 (H 9528 FG) 1 unit
o. Toyota Innova Reborn Tahun 2017 (H 9528 FG) 1 unit
2 Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 8
(delapan) unit terdiri dari
a. Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
8 unit
4. Aset Lainnya
Selain aset tetap dan aset bergerak, guna memperlancar pelaksanaan
tugas dan pelayanan bagi masyarakat Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki berbagai aset
pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam Buku Aset Dinas.
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN ME-
NENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Di sektor pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah
Koperasi di Jawa Tengah selama periode 2013 – 2018 mengalami pertumbuhan
positif. Pada 2013 jumlah Koperasi sebanyak 27.215 unit dan meningkat 1.245
unit (4,57%) menjadi 28.460 unit pada 2016 dan menurun di tahun 2017 men-
jadi 25.906 unit karena adanya pembubaran Koperasi Tidak Aktif dan kembali
meningkat di tahun 2018 menjadi 26.371 unit.
Pertumbuhan koperasi yang positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan
Koperasi Aktif di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan dari tahun 2013
yang berjumlah 21.832 unit meningkat 1.444 unit menjadi 23.276 unit di tahun
2016 dan menurun di tahun 2017 menjadi 21.455 unit dan kembali meningkat di
tahun 2018 menjadi 21.758 unit.
Hal itu juga ditunjang dengan kondisi Koperasi Tidak Aktif di Jawa Ten-
gah yang semakin berkurang/menurun dimana tahun 2013 berjumlah 5.383
unit berkurang menjadi 5.184 unit di tahun 2016 dan semakin berkurang di ta-
hun 2018 menjadi 4.613 unit. Berikut disajikan perkembangan jumlah Koperasi,
Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif dalam gambar 2.3.
18
27.215 27.784 28.227 28.46025.906
26.371
21.832 22.563 23.059 23.27621.455
21.758
5.383 5.221 5.168 5.184 4.4514.613
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
JumlahKoperasi
KoperasiAktif
KoperasiTidak Aktif
PERKEMBANGAN KOPERASI DI JAWA TENGAH
6.471.9287.042.617
7.808.9788.058.547 8.221.627 8.417.323
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI
Gambar 2.3.
Perkembangan Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif, dan Koperasi Tidak Aktif (Unit)
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Pertumbuhan jumlah Koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah ang-gota Koperasi, dimana semula 6.471.928 orang pada tahun 2013, menjadi 8.417.323 orang pada akhir tahun 2018, meningkat 30,06%, atau bertambah
sebanyak 1.945.395 orang. Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah ang-gota Koperasi di Jawa Tengah.
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
19
119.657135.856
138.444153.495
168.352
191.518
4.345 4.677 4.873 5.407 5.553 5.803
115.312
131.179 133.571148.088
162.799
185.715
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
JumlahTenagaKerja
Manajer
Karyawan
PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KERJA KOPERASI
Peningkatan jumlah Koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja, terutama pa-
da sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja
Koperasi baru sebanyak 119.657 orang, maka per Desember 2018 Koperasi
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 191.518 orang, meningkat 60,06% atau
71.861 orang. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh
Koperasi pada gambar 2.5.
Gambar 2.5.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Koperasi (Orang)
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang
cukup signifikan. Apabila aset Koperasi pada 2013 baru sebesar Rp. 33,50
trilyun maka tahun 2018 telah tumbuh menjadi Rp. 75,22 trilyun, meningkat
sebesar Rp. 41,72 trilyun atau 124,5 %. Demikian juga omzet Koperasi juga men-
galami pertumbuhan yang baik, bila pada 2013 baru sebesar Rp. 37,48 trilyun,
maka pada Desember 2018 menjadi Rp. 70,69 trilyun atau tumbuh sebesar
Rp.33,21 trilyun atau 88,61%. Gambar 2.6. menyajikan perkembangan omzet
dan asset Koperasi di Jawa Tengah.
Gambar 2.6. Perkembangan Aset dan Omzet Koperasi (Trilyun Rupiah)
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov.Jateng
20
90.339 99.681
108.937 115.751
133.679
143.738
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERKEMBANGAN DATA UMKM BINAAN JAWA TENGAH
Sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan. Pada
2013 jumlah UMKM sebanyak 90.339 unit dan meningkat sebanyak 53.399 unit
(59,11%) menjadi 143.738 unit pada akhir 2018, dengan penyerapan tenaga kerja
pada 2013 sebesar 480.508 orang menjadi 1.043.320 orang atau meningkat
562.812 orang (117,13%). Aset UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan,
pada 2013 Aset UMKM sebesar Rp. 9,634 trilyun dan pada 2018 sebesar
Rp.29,824 trilyun atau meningkat Rp. 20,19 trilyun (209,57%), dengan omset ta-
hun 2013 yang semula Rp. 20,345 trilyun menjadi Rp. 55,691 trilyun pada 2018,
atau meningkat sebanyak Rp 35,346 trilyun (173,73%). Berikut disajikan
perkembangan UMKM binaan pada gambar 2.7.
Gambar 2.7. Perkembangan UMKM Binaan (Unit)
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
21
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018
No
Indikator Kinerja
Sesuai target dan
Fungsi Perangkat Dae-
rah
Target
NSPK
Target
IKK
Target
Indi-
kator
Lainya
Target Renstra Perangkat Daerah Ta-
hun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Indikator Kinerja RPJMD
1 Persentase Kop Aktif ter-hadap Jml Kop
- - - 80,71 81,05 81,45 81,90 82,50 81,20 81,69 81,78 82,81 82,50 100,61 100,79 100,41 101,11 100,00
2 Persentase Kop Sehat ter-hadap KSP
- - - 15,70 16,20 17,15 18,30 19,86 15,96 16,71 18,80 19,86 20,38 101,66 103,15 109,62 108,52 104,51
3 Jumlah Produk OVOP - - - 105 140 175 210 245 105 140 175 210 245 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Indikator Kinerja OPD
4 Persentase Kop Provinsi Berkualitas
- - - 32,75 43 52 61 71 40,41 43,73 52,13 61,69 71,50 123,39 101,70 100,25 101,13 100,70
5 Persentase UMKM yg telah mengakses kredit
- - - 22 24 25 25,5 25,8 29,63 29,18 29,46 30,43 40,77 134,68 121,58 117,84 119,33 158,02
6 Jangkauan pemasaran
produk KUMKM
- - - 7 Prov 10
Prov, 1 LN
13
Prov, 2 LN
16
Prov, 3 LN
19
Prov, 4 LN
7 Prov 10
Prov, 1 LN
15
Prov, 4 LN
20
Prov, 6 LN
26
Prov, 8 LN
100,00 100,00 126,67 136,84 147,83
7 Jml SDM KUMKM yg di-latih
- - - 12.950 14.175 15.625 17.375 19.575 13.140 14.175 15.625 17.375 19.600 101,47 100,00 100,00 100,00 100,13
22
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2013 – 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
memiliki 3 (tiga) indikator kinerja RPJMD dan 4 (empat) indikator kinerja OPD
dimana hingga TW 4 Tahun 2018 terdapat 3 (tiga) indikator yang jauh
melampauhi target yaitu :
(1) Persentase UMKM yang telah mengakses kredit dari target 25,8 % real-
isasi 32,95 % atau rasio capaian 127,71%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Di-
nas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dalam pem-
berian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi 83,87 Trilyun Rupiah
bagi 353.949 debitur dan Kredit Mitra Jateng 25 yang terealisasi 315,74 Milyar
Rupiah bagi 16.430 debitur di Jawa Tengah;
(2) Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM dari target 19 Provinsi dan 4
Luar Negeri, realisasi 26 Provinsi dan 8 Luar Negeri atau rasio capaian 147,82 % .
Hal ini disebabkan oleh kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah yang sangat selektif untuk mengikuti pameran-pameran
berskala internasional maupun regional sehingga mengakibatkan transaksi anta-
ra Koperasi dan UKM Jawa Tengah dengan pembeli dari berbagai negara;
(3) Jumlah produk OVOP dari target 245 produk, realisasi 245 produk atau
rasio capaian 100% yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Empat (4) indikator lainnya juga telah memenuhi target dengan rasio ca-
paian 100 %. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2013 –
2018 per TW 4 Tahun 2018 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah dalam tabel 2.6.
23
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2018
Uraian
Anggaran Pada Tahun ke (Rp.000) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke
(Rp.000)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Pada Tahun ke (%)
Rata-Rata Per-
tumbuhan (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ang-garan
Real-isasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Pendapatan
469,05
0
579,70
0
615,00
0
730,00
0
750,00
0
486,71
5
586,79
7
618,69
0
732,01
5
753.62
4 103.77
101.
22
100.
60
100.
28
100,4
8 12,78 11,82
Belanja Tidak Lang-
sung
16,601
,651
20,407
,516
20,507
,124
18,393
,643
18,033
,295
15,483
,971
19,838
,268
19,931
,167
18,140
,116
17.948
.818 93.27
97.2
1
97.1
9
98.6
2 97,79 2,79 4,64
Belanja Langsung 44,77
4,279
38,90
9,991
42,04
9,625
33,13
0,033
56,07
3,000
43,44
3,513
37,31
0,016
40,96
3,197
31,33
2,521
55.89
9.930 97.03
95.8
9
97.4
2
94.5
7 93,98 10,75 12,64
Program Pelayanan
Administrasi Per-
kantoran
5,192,
182
5,919,
728
4,784,
010
5,051,
000
5,906,
500
5,065,
265
5,713,
226
4,725,
302
4,912,
597
5.452.
999 97.56
96.5
1
98.7
7
97.2
6 94,51 4,34 2,62
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
6,076,597
3,832,368
2,819,080
1,634,000
2,306,500
6,018,788
3,757,056
2,742,706
1,615,498
4.004.861
99.05 98.0
3 97.2
9 98.8
7 98,93 (16,06) 35,56
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
105,750
50,760 - - - 103,37
8 49,304 - - - 97.76
97.13
0.00 0.00 0.00 (52,00) (52,31)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
97,750
110,00
0
65,000
50,000
150,00
0
97,318
108,19
5
58,278
44,652
147.57
7
99.56 98.36
89.66
89.30
98,38
37,14 43,04
24
Uraian
Anggaran Pada Tahun ke (Rp.000) Realisasi Anggaran Pada Tahun ke
(Rp.000) Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Pada Tahun ke (%) Rata-Rata Per-tumbuhan (%)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ang-
garan
Real-
isasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Program Pendidikan
Non Formal dan In-formal
2,500,
000
1,250,
000
2,400,
000 - -
2,459,
738
1,223,
640
2,381,
101 - -
98.39 97.8
9
99.2
1
0.00 0.00
21,00 22,17
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan per-
empuan dan anak.
815,000
105,000
250,000
-
-
764,135
97,500
237,900
-
-
93.76 92.8
6
95.1
6
0.00 0.00
25,49 28,38
Program Penguatan
Kapasitas Kelem-
bagaan Koperasi dan
UMKM.
4,087,
000
3,583,
902
3,610,
000
6,564,
033
10,875
,000
4,006,
876
3,410,
659
3,543,
348
6,296,
223
10.639
.469
98.04 95.1
7
98.1
5
95.9
2
97,83
33,98 33,92
Program Peningkatan
Produktivitas Pemasa-
ran dan Jaringan Usaha
8,250,
000
1,428,
826
1,696,
000
3,025,
000
5,770,
000
7,920,
948
1,417,
467
1,676,
112
2,728,
726
6.197.
422
96.01 99.2
1
98.8
3
90.2
1
91,50
26,28 31,52
Program Peningkatan
Kualitas SDM KUMKM
3,070,000
2,886,864
15,650,535
5,575,000
11,000,000
3,026,924
2,744,226
15,190,855
5,520,751
10.945.658
98.60 95.0
6
97.0
6
99.0
3
92,76
117,27 119,71
Program Pengem-
bangan Produk Unggulan Daerah ber-
basis Sumber Daya
Lokal
12,530,000
18,453,655
9,825,000
9,531,000
18,065,000
11,955,346
17,516,495
9,470,614
8,747,725
16.563.660
95.41 94.9
2
96.3
9
91.7
8
91,69
21,77 20,57
Program Pengem-
bangan Akses Per-
modalan dan Efektivi-
tas Pembiayaan
2,050,
000
1,288,
888
950,00
0
1,700,
000
2,000,
000
2,024,
797
1,272,
248
936,98
1
1,466,
349
1.948.
281
98.77 98.7
1
98.6
3
86.2
6
97,41
8,29 6,45
25
Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UKM di Jawa Tengah selama
periode 2013 – 2018 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan ra-
ta-rata pertumbuhan 12,64 % untuk belanja langsung terhadap 9 program pela-
yanan dan 4,64 % untuk belanja tidak langsung serta 11,82% untuk pendapatan
atas retribusi pelayanan pendidikan dan pemakaian kekayaan daerah. Hal ini
dilandasi prioritas pembangunan Jawa Tengah yang dititikberatkan pada sektor
infrastruktur selama tahun 2014 – 2015. Diharapkan dengan pembangunan in-
frastruktur secara masif, akan mendorong peningkatan kualitas sarana prasara-
na perekonomian dalam mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM di Ja-
wa Tengah. Alokasi anggaran APBD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Tengah periode 2013 – 2018 ditampilkan dalam tabel 2.7.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Pada periode RPJMD 2018 – 2023, seiring kondisi dinamis dari situasi
ekonomi global saat ini, kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UMKM
menghadapi berbagai tantangan. Hasil analisis lingkungan strategis pem-
berdayaan Koperasi dan UMKM periode 2018 – 2023 di Jawa Tengah dapat
dilihat pada Gambar 2.8 Matrik SWOT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
26
Gambar 2.8.
Matrik SWOT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Jawa Tengah 2018 – 2023
STRENGHT OPPORTUNITY Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM
melalui peraturan perundang-undangan.
Kewenangan mengkoordinasikan lembaga-
lembaga yang memiliki program pem-
berdayaan KUMKM (OPD Teknis, PT, BUMN/D/S dll).
Ketersediaaan pendamping KUMKM.
Ketersediaan system teknologi informasi
KUMKM.
Tersedianya pusat layanan bagi KUMKM (Balatkop, PLUT, UMKM Centre).
Banyaknya KUMKM di Jateng (Data BPS
2016, 4,13 jt UMKM dan 29.415 Kop).
Kemampuan Koperasi menyerap tenaga
kerja sebanyak 153 ribu.
Beragam produk UMKM.
Banyak hasil riset dan teknologi
produksi yang dapat dimanfaatkan
KUMKM.
Teknologi Informasi dan kesepakatan
pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
Pembangunan infrastruktur secara
massif memudahkan pergerakan arus
barang dan jasa.
Banyaknya program akses pembiayaan murah.
Sumberdaya alam yang melimpah.
Sumber daya stakeholder
(BUMN/BUMD/Swasta) yang belum di-
optimalkan.
WEAKNESS THREAT Disharmoni peraturan perundangan yang
menimbulkan kesenjangan antara ke-bijakan dengan implementasi.
Regulasi yang mengatur Koperasi dan
UMKM kurang komprehensif, kurang men-
dukung, serta kurang menguatkan
Koperasi UMKM dan peran Pemerintah.
Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki pemberdayaan
KUMKM.
Keterbatasan anggaran, sarpras, kuntitas
serta kualitas SDM PNS pembina KUMKM.
Keterbatasan kualitas serta kuantitas tena-ga pendamping.
Ketergantungan pada penyedia teknologi
(SDM, Teknologi, Sarpras).
Azas, prinsip dan nilai Koperasi mulai dia-
baikan dalam praktek berkoperasi.
Lambatnya regenerasi didalam Koperasi. Lemahnya akses pembiayaan, teknologi,
produksi, pemasaran, SDM UMKM.
Kurangnya kemandirian pelaku UMKM.
Ketersediaan informasi kebutuhan
pasar. Tidak sinkronnya kebijakan antara
pusat dan Provinsi/Kab/Kota.
Model pembangunan yang mengejar per-
tumbuhan dan semakin berorientasi pa-
da sistem ekonomi kapitalistik.
Tekanan pasar dan investasi telah membuat Koperasi mengikutinya meski
hal itu bertentangan dengan azas, nilai
dan prinsip.
Kesepakatan pasar bebas meningkatkan
kompetensi bagi KUMKM. Ego sektoral dari Pemerintah dan stake-
holder.
Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan Koperasi
dan UMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk men-
dukung pengembangan Koperasi dan UMKM, diantaranya adalah UU No.25/1992
tentang Perkoperasian, UU No.20/2008 tentang UMKM, UU No.1/2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, PP No.17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU
No.20/2008, maupun Paket Kebijakan Ekonomi 3, 4, 7, 10, 11, dan 12 yang
memberikan kemudahan usaha serta insentif bagi UMKM. Selain itu, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung
pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yaitu :
1. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
2. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan
Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur No.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
27
5. Peraturan Gubernur No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Daerah No.13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/06544 tanggal 31 Maret 2011
tentang Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok Usaha
Bersama dengan memfasilitasi Pembentukan Koperasi.
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No.518/15158 tanggal 5 Agustus 2011
tentang Penanganan Koperasi tidak aktif secara komprehensif dengan
Kabupaten/Kota
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No.518/17567 tanggal 21 September
2011 tentang Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa Tengah di
setiap Kabupaten/Kota
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No.518/016736/2013 tanggal 25 Sep-
tember 2013 tentang Pengembangan Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi
Kerakyatan.
Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan kepastian
hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan
UMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan
Koperasi dan UMKM.
Seiring dengan meningkatnya semangat proteksionisme dari negara tujuan
utama ekspor Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kebijakan BREXIT dan Ameri-
can First, maka tantangan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan se-
makin kompleks. Hambatan perdagangan seperti pengenaan tarif dan bea bagi
produk Koperasi dan UMKM Jawa Tengah tentunya menurunkan daya saing
produk kita dalam memasuki pasar mereka, untuk itu kita perlu terus men-
dorong reformasi kebijakan dalam hal penyediaan infrastruktur serta dukungan
logistik kita sehingga semakin efisien dalam mendukung pergerakan arus barang
dan jasa serta mampu mengkompensasi atas pengenaan tarif dan bea masuk ter-
sebut.
Sementara beberapa kelemahan Koperasi dan UKM yang masih harus men-
jadi perhatian pada periode RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :
1. Pengetahuan masyarakat tentang Koperasi relatif terbatas sehingga
mempengaruhi persepsi Koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipan-
dang sebagai lembaga pranata sosial saja dan bukan sebagai organisasi
ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
2. Keterbatasan kapasitas SDM pengurus/pengelola KUKM di Jawa Tengah.
3. Jumlah aparatur pembina KUKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasi-
tas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pem-
binaan dan pengawasan juga kurang memadai.
4. Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki pem-
berdayaan KUKM.
5. Keterbatasan kualitas serta kuantitas tenaga pendamping.
6. Ketergantungan pada penyedia teknologi (SDM, Teknologi, Sarpras).
7. Azas, prinsip dan nilai Koperasi mulai diabaikan dalam praktek berkoperasi.
8. Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
28
29
30