BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN … · 2018-11-16 · RKPD Kabupaten Sleman Tahun...
Transcript of BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN … · 2018-11-16 · RKPD Kabupaten Sleman Tahun...
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Wilayah
1) Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi
Secara geografis wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai
11013’00” sampai dengan 11033’00” Bujur Timur dan 734’51”
sampai dengan 747’30” Lintang Selatan. Di sebelah utara, wilayah
Kabupaten Sleman berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan
Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, di sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, di
sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kota
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul,
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau
574,82 km2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km2. Jarak terjauh utara-selatan
wilayah Kabupaten Sleman 32 km, sedangkan jarak terjauh timur-
barat 35 km. Dalam perspektif mata burung, wilayah Kabupaten
Sleman berbentuk segitiga dengan alas di sisi selatan dan puncak
di sisi utara.
Secara administratif, Kabupaten Sleman terdiri atas 17
wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 Padukuhan. Kecamatan
dengan wilayah paling luas adalah Cangkringan (4.799 ha), dan
yang paling sempit adalah Berbah (2.299 ha). Kecamatan dengan
padukuhan terbanyak adalah Tempel (98 padukuhan), sedangkan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 2
kecamatan dengan padukuhan paling sedikit adalah Turi (54
padukuhan). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Tempel (8
desa), sedangkan Kecamatan dengan desa paling sedikit adalah
Depok (3 desa). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten
Sleman dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman
No Kecamatan Banyaknya
Luas (Ha) Desa Padukuhan
1 Moyudan 4 65 2.762
2 Minggir 5 68 2.727
3 Seyegan 5 67 2.663
4 Godean 7 77 2.684
5 Gamping 5 59 2.925
6 Mlati 5 74 2.852
7 Depok 3 58 3.555
8 Berbah 4 58 2.299
9 Prambanan 6 68 4.135
10 Kalasan 4 80 3.584
11 Ngemplak 5 82 3.571
12 Ngaglik 6 87 3.852
13 Sleman 5 83 3.132
14 Tempel 8 98 3.249
15 Turi 4 54 4.309
16 Pakem 5 61 4.384
17 Cangkringan 5 73 4.799
Jumlah 86 1.212 57.482 Sumber: Sleman Dalam Angka, BPS Sleman 2016
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 3
Sumber: Perda no.12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman.
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sleman
2) Topografi
Keadaan tanah Kabupaten Sleman di bagian selatan relatif
datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan
Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke
utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng gunung
Merapi relatif terjal.
Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara 100
meter sampai dengan 2.500 meter di atas permukaan laut (m dpl).
Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian
<100 meter, 100-499 meter, 500-999 meter, dan >1.000 meter dpl.
Ketinggian <100 m dpl seluas 6.203 ha, atau 10,79% dari luas
wilayah, terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean,
Gamping, Berbah, dan Prambanan.
Ketinggian 100-499 m dpl seluas 43.246 ha, atau 75,32% dari
luas wilayah, terdapat di 17 kecamatan. Ketinggian 500-999 m dpl
meliputi luas 6.538 ha, atau 11,38% dari luas wilayah, ditemui di
Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian
>1.000 m dpl seluas 1.495 ha, atau 2,60% dari luas wilayah,
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 4
terdapat di Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Ketinggian
wilayah di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah Kabupaten Sleman
No Kecamatan <100
m dpl (ha)
100-499 m dpl (ha)
500-999 m dpl (ha)
>1.000 m dpl (ha)
Jumlah (Ha)
1. Moyudan 2.407 355 - - 2.762 2. Minggir 357 2.370 - - 2.727 3. Godean 209 2.475 - - 2.684 4. Seyegan - 2.663 - - 2.663 5. Tempel - 3.172 77 - 3.249 6. Gamping 1.348 1.577 - - 2.925 7. Mlati - 2.852 - - 2.852 8. Sleman - 3.132 - - 3.132 9. Turi - 2.076 2.155 78 4.309
10. Pakem - 1.664 1.498 1.222 4.384 11. Ngaglik - 3.852 - - 3.852 12. Depok - 3.555 - - 3.555 13. Kalasan - 3.584 - - 3.584 14. Berbah 1.447 852 - - 2.299 15. Prambanan 435 3.700 - - 4.135 16. Ngemplak - 3.571 - - 3.571 17. Cangkringan - 1.796 2.808 195 4.799
Jumlah 6.203 43.246 6.538 1.495 57.482
Prosentase 10,79 75,32 11,38 2,60 100 Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, 2016
3) Geologi
Kondisi geologi di Kabupaten Sleman didominasi dari
keberadaan gunung Merapi. Formasi geologi dibedakan menjadi
endapan vulkanik, sedimen, dan batuan terobosan, dengan
endapan vulkanik mewakili lebih dari 90% luas wilayah.
Material vulkanik gunung Merapi yang berfungsi sebagai
lapisan pembawa air tanah (akifer) yang sudah terurai menjadi
material pasir vulkanik, yang sebagian besar merupakan bagian
dari endapan vulkanik Merapi muda. Material vulkanik Merapi
muda ini dibedakan menjadi 2 unit formasi geologi yaitu formasi
Sleman (lebih di dominasi oleh endapan piroklastik halus dan tufa)
di bagian bawah dan formasi Yogyakarta (lebih di dominasi oleh
pasir vulkanik berbutir kasar hingga pasir berkerikil) di bagian
atas. Formasi Yogyakarta dan formasi Sleman ini berfungsi sebagai
lapisan pembawa air utama yang sangat potensial dan membentuk
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 5
satu sistem akifer yang di sebut Sistem Akifer Merapi (SAM).
Sistem akifer tersebut menerus dari utara ke selatan dan secara
administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman, Kota
Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Selain formasi geologi
tersebut diatas terdapat formasi batu gamping muda yaitu Formasi
Sentolo di Kecamatan Gamping dan Formasi Semilir di Kecamatan
Prambanan.
Jenis tanah di Kabupaten Sleman terbagi menjadi litosol,
regosol, grumusol, dan mediteran. Sebagian besar di wilayah
Sleman didominasi jenis tanah regosol sebesar 49.262 ha
(85,69%), mediteran 3.851 ha (6,69%), litosol 2.317 ha (4,03%),
dan grumusol 1.746 ha (3,03%), jenis tanah di Kabupaten Sleman
selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Sleman
No. Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah
(Ha) Litosol Regosol Grumusol Mediteran
1. Moyudan - 584 808 1.370 2.762
2. Minggir - 558 606 1.563 2.727
3. Seyegan - 2.187 8 468 2.663
4. Godean - 2.018 216 450 2.684
5. Gamping - 2.817 108 - 2.925
6. Mlati - 2.582 - - 2.852
7. Depok - 3.555 - - 3.555
8. Berbah - 2.299 - - 2.299
9. Prambanan 2.155 1.980 - - 4.135
10. Kalasan 162 3.422 - - 3.584
11. Ngemplak - 3.571 - - 3.571
12. Ngaglik - 3.852 - - 3.852
13. Sleman - 3.132 - - 3.132
14. Tempel - 3.249 - - 3.249
15. Turi - 4.309 - - 4.309
16. Pakem - 4.348 - - 4.348
17. Cangkringan - 4.799 - - 4.799
Jumlah 2.317 49.262 1.746 3.851 57.176
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 6
No. Kecamatan Jenis Tanah (Ha) Jumlah
(Ha) Litosol Regosol Grumusol Mediteran
Prosentase 4,03 85,69 3,03 6,69 99,44
Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah, 2016
4) Hidrologi
Air tanah Merapi yang mengalir di bawah permukaan secara
rembesan bergerak menuju daerah yang lebih rendah terpotong
oleh topografi, rekahan atau patahan maka akan muncul mata air.
Di Kabupaten Sleman terdapat 4 jalur mata air (springbelt) yaitu:
jalur mata air Bebeng, jalur mata air Sleman-Cangkringan, jalur
mata air Ngaglik dan jalur mata air Yogyakarta. Mata air ini telah
banyak dimanfaatkan untuk sumber air bersih maupun irigasi.
Di Kabupaten Sleman terdapat 182 sumber mata air yang
terukur debitnya mulai dari 1 s/d 400 lt/detik, yang airnya
mengalir ke sungai-sungai utama yaitu Sungai Boyong, Kuning,
Gendol, dan Krasak. Di samping itu terdapat anak-anak sungai
yang mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudera
Indonesia.
5) Klimatologi
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG) Yogyakarta, kondisi iklim di sebagian besar
wilayah Kabupaten Sleman termasuk tropis basah, hari hujan
terbanyak dalam satu bulan 24 hari.
Kecepatan angin maksimum 10,8 m/s dan minimum 0,00
m/s, rata-rata kelembaban nisbi udara tertinggi 100% dan
terendah 19,9%. Temperatur udara tertinggi 34,4°C dan terendah
16,4°C.
Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa iklim di
wilayah Kabupaten Sleman pada umumnya cocok untuk
pengembangan sektor pertanian.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 7
6) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kabupaten Sleman secara garis besar
dapat dibagi sebagai fungsi sawah, tegalan, dan pekarangan.
Perkembangan penggunaan lahan selama 8 tahun terakhir
menunjukkan luas dan jenis lahan sawah turun, rata-rata per
tahun sebesar 0,04%, luas pekarangan naik 0,06%, dan luas
tegalan turun 0,02% dari total luas wilayah Kabupaten Sleman.
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman
Tahun 2009 – 2016
No Tahun Penggunaan Lahan (Ha.)
Sawah Tegal Pekarangan
1 2009 24.889 5.104 18.909
2 2010 24.796 5.094 19.012
3 2011 24.749 5.047 19.107
4 2012 24.665 5.036 19.201
5 2013 24.600 5.025 19.278
6 2014 24.543 5.018 19.340
7 2015 24.486 5.014 19.402
8 2016 24.440 4.998 19.463
Sumber: Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah, 2016.
Dari data diatas menyatakan bahwa alih fungsi lahan yang
terjadi mengakibatkan semakin sempitnya luas lahan sawah dan
tegalan dari tahun ke tahun. Hal ini memacu Pemerintah
Kabupaten Sleman untuk mencari terobosan agar alih fungsi lahan
dapat lebih dikendalikan. Diantara program-program yang akan
dilakukan adalah menetapkan lahan pertanian berkelanjutan,
memperketat perizinan penggunaan lahan, dan penyiapan perda
rencana detail tata ruang. Salah satu alternatif program atau
kegiatan yang menjadi unggulan adalah pengembangan desa
wisata diharapkan menjadi daya tarik masyarakat Sleman agar
mereka tetap mempertahankan wilayahnya tetapi mengasilkan
pendapatan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 8
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sleman Tahun 2011-
2031 disebutkan bahwa Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten
Sleman meliputi beberapa kawasan antara lain :
1) Kawasan peruntukan pertanian; meliputi kawasan pertanian lahan
basah (21.113 hektar) dan kawasan pertanian lahan kering (9.117
hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.
2) Kawasan peruntukan pertambangan;
Batu kapur di Kecamatan Gamping;
Breksi batuapung di Kecamatan Prambanan, dan Berbah;
Andesit di Kecamatan Tempel, Pakem, Turi, Cangkringan,
Godean, Seyegan, dan Prambanan;
Tanah liat di Kecamatan Tempel, Godean, Seyegan, Sleman,
Gamping, Prambanan, dan Berbah;
Pasir dan kerikil di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten
Sleman.
3) Kawasan peruntukan industri; meliputi lahan seluas 299 hektar di
Kecamatan Gamping, Berbah, dan Kalasan. (industri non-polutan)
4) Kawasan permukiman; meliputi kawasan permukiman perdesaan
(10.232 hektar) dan kawasan permukiman perkotaan (12.590
hektar) yang tersebar di 17 kecamatan.
5) Kawasan peruntukan pariwisata; meliputi tema wisata alam, tema
wisata budaya, tema wisata perkotaan dan tema wisata pertanian.
6) Kawasan hutan; kawasan hutan rakyat (3.171 hektar) di
Kecamatan Gamping, Seyegan, Prambanan, Turi, Pakem dan
Cangkringan.
7) Kawasan pertahanan dan keamanan; meliputi :
Kompi C Batalyon Infanteri 403 dan Kompi Panser 2 Batalyon
Kavaleri 2 di Kecamatan Gamping;
Batalyon Infanteri 403 di Kecamatan Depok; dan
Bandar Udara Adisutjipto dan Pangkalan Udara TNI AU
Adisutjipto di Kecamatan Depok dan Berbah.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 9
c. Wilayah Rawan Bencana Alam dan Risiko Bencana
Wilayah kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Sleman
terdiri dari:
1) Kawasan rawan bencana di dalam RTRW terdiri dari:
a. kawasan rawan tanah longsor; dan
b. kawasan rawan kekeringan.
2) Kawasan rawan tanah longsor seluas kurang lebih 3.303 ha
(tiga ribu tiga ratus tiga hektar) meliputi:
a. Kecamatan Gamping; dan
b. Kecamatan Prambanan.
3) Kawasan rawan kekeringan seluas ±1.969 ha (seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan
Prambanan.
Berdasarkan hasil kajian, potensi bencana yang mengancam
Kabupaten Sleman dapat digolongkan pada tiga kategori, yaitu:
bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jenis bencana
tersebut antara lain:
1) Erupsi Gunungapi Merapi
2) Aliran/Banjir Lahar
3) Gempa Bumi
4) Gerakan Tanah
5) Angin Puting Beliung
6) Kebakaran
7) Kekeringan
Melihat bencana dan kejadian bencana yang sudah terjadi di
Kabupaten Sleman, penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat
kabupaten maupun masyarakat dalam pengurangan resiko bencana
dan penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sangat
diperlukan. Penetapan desa dan sekolah siaga bencana, penambahan
early warning system, pelatihan masyarakat dan penambahan pos
pemadam kebakaran adalah kegiatan yang akan menjadi prioritas.
d. Kawasan Lindung Geologi
1. Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
a. Kawasan rawan bencana gunungapi;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 10
b. Kawasan rawan gempa bumi.
2. Kawasan Rawan Bencana Gunungapi meliputi:
a. Area terdampak langsung letusan Merapi 2010 seluas ±
1.578 ha meliputi Kecamatan Ngemplak, Pakem, dan
Cangkringan;
b. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas ± 3.302 ha
meliputi Kecamatan Ngemplak, Turi, Pakem, dan
Cangkringan;
c. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas ± 3.279 ha
meliputi Kecamatan Ngemplak, Tempel, Turi, Pakem, dan
Cangkringan;
d. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas 1.357 ha
meliputi Kecamatan Mlati, Depok, Berbah, Prambanan,
Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Tempel, Pakem, dan
Cangkringan.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi seluas kurang lebih 13.782 ha
tersebar di seluruh kecamatan.
e. Demografi
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2012 tercatat sebanyak
1.136.602 jiwa. Pada tahun akhir tahun 2013 terjadi penurunan
jumlah penduduk dari tahun 2012 sebanyak 77.219 orang atau 0,93%
yaitu dari 1.136.602 orang pada tahun 2012 menjadi 1.047.325 orang
pada tahun 2013. Jumlah penduduk akhir tahun 2013 turun
dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:
470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data yang dapat
digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota yang telah diolah
dan dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penerbitan data dimaksud pada tanggal 30 Juni untuk semester I dan
31 Desember untuk semester II. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah
penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 1.075.126 jiwa. Berdasarkan
data semester II Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Sleman
tercatat sebesar 1.079.210 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 11
Tabel 2.5 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2011-2016 di Kabupaten Sleman
No Tahun Laki-laki Perempuan
Jumlah Jiwa % Jiwa %
1 2011 560.146 49,70 566.742 50,30 1.126.888
2 2012 564.978 49,71 571.624 50,29 1.136.602
3 2013 521.444 49,79 525.881 50,21 1.047.325
4 2014 539.731 50,78 523.071 49,22 1.062.802
5 2015 538.074 50,05 537.052 49,95 1.075.126
6 2016 542,510 50,23 536,700 49,77 1,079,210
Sumber : Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil, 2017
Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tersebut diatas belum
termasuk mahasiswa yang belajar di sejumlah perguruan tinggi yang
ada di Sleman. Banyaknya mahasiswa pada perguruan tinggi yang ada
di Sleman, senyatanya menambah jumlah orang yang ada di Sleman
yang tentu saja akan menambah kepadatan pada wilayah tertentu.
Dari data penduduk terlihat, jumlah penduduk menurut jenis
kelamin di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa jumlah penduduk
perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki dapat
dikatakan hampir seimbang. Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki
dan perempuan ini menuntut perlakuan yang sama kepada jenis
keduanya untuk mencapai Indeks Pembangunan Gender yang sudah
ditargetkan.
Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk
pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu kepadatan
penduduk geografis menunjukkan persebaran penduduk pada setiap
bagian wilayah di suatu daerah. Kepadatan penduduk pada setiap
kecamatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 12
Tabel 2.6 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016
No Kecamatan Luas Wilayah
(Km2) Jumlah Penduduk
(Orang)*) Kepadatan Penduduk
(Orang/Km2)
1 Moyudan 27,62 33.800 1.224
2 Minggir 27,27 33.288 1.221
3 Seyegan 26,63 50.666 1.903
4 Godean 26,84 70.117 2.612
5 Gamping 29,25 100.967 3.452
6 Mlati 28,52 90.874 3.186
7 Depok 35,55 123.144 3.464
8 Berbah 22,99 56.287 2.448
9 Prambanan 41,35 53.507 1.294
10 Kalasan 35,84 82.975 2.315
11 Ngemplak 35,71 60.325 1.689
12 Ngaglik 38,52 95.509 2.479
13 Sleman 31,32 68.924 2.201
14 Tempel 32,49 53.892 1.659
15 Turi 43,09 36.744 853
16 Pakem 43,84 37.163 848
17 Cangkringan 47,99 31.028 647
Jumlah 574,82 1.079.210 1.877 Sumber : Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil, 2017
Sumber : Dinas Kependudukan dan Cataan Sipil, 2017
Gambar 2.2. Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2016
Dari data diatas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di
Kabupaten Sleman yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 13
ada di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan perkotaan yaitu
Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping. Kepadatan rendah terjadi di
wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Gunung Api Merapi yaitu
Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Kepadatan penduduk yang
heterogen menimbulkan munculnya berbagai aspek permasalahan yang
berbeda yang berakibat pada kebijakan pengembangan wilayah yang
berbeda pula.
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman jika dilihat dari 5
tahun terakhir rata-rata sebesar 1,23 %. Laju pertumbuhan penduduk
terus menurun, sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Namun demikian, pertumbuhan ini relatif tinggi, hal ini disebabkan
fungsi Kabupaten Sleman sebagai penyangga Kota Yogyakarta, sebagai
daerah tujuan untuk melanjutkan pendidikan, dan daerah
pengembangan pemukiman/perumahan, sehingga pertumbuhan
penduduk yang terjadi lebih banyak didorong oleh faktor migrasi
penduduk bukan oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Masih relatif
tingginya pertumbuhan penduduk di kabupaten Sleman menjadi beban
dan tanggung jawab pemerintah daerah menyediakan infrastruktur
yang memadahi untuk layanan permukiman.
Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 - 2016 di Kabupaten Sleman
No. Jenis Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th) 1,31 1,26 1,21 1,19 1,16
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017
Jumlah kepala keluarga mengalami kenaikan dari 348.781 KK pada
tahun 2015 menjadi 366.698 KK pada tahun 2016. Rata-rata jumlah
jiwa setiap rumah tangga sebanyak 2,94 jiwa per rumah tangga.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 14
Tabel 2.8 Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa Dalam Keluarga
Tahun 2012-2016 di Kabupaten Sleman
No. Jenis Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Banyaknya Kepala Keluarga (KK)
315.445 324.241 369.534 348.781 366.698
2. Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (orang)
3,60 3,26 2,88 3,05 2,94
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2017
Berdasarkan struktur umur penduduk laki-laki Tahun 2013,
komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 22,32%,
penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,47% dan penduduk usia diatas
60 tahun sebesar 12,21%. Pada tahun 2014 komposisi penduduk laki-
laki usia 14 tahun ke bawah mencapai 19,5%, penduduk usia 15-59
tahun sebesar 66,25%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 14,25%.
Selanjutnya pada tahun 2015 komposisi penduduk laki-laki usia 14
tahun ke bawah mencapai 22,08%, penduduk usia 15-59 tahun
sebesar 64,50%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 13,42%. Untuk
tahun 2016 komposisi penduduk laki-laki usia 14 tahun ke bawah
mencapai 21,97%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,11%, dan
usia diatas 60 tahun sebesar 13,92%. Selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 2.9 Penduduk Laki-laki Berdasarkan Umur
Tahun 2012-2016 Kelompok
Umur 2012 2013 2014 2015 2016
0-4 32.323 34.229 28.049 34.829 35.707
5-9 38.153 40.319 37.709 41.144 41.943
10-14 40.741 41.830 39.490 42.825 41.530
15-19 37.838 38.839 37.017 40.193 41.034
20-24 37.271 37.821 35.865 36.125 36.170
25-29 45.912 37.356 36.796 34.980 34.620
30-34 57.220 44.832 47.308 43.247 41.105
35-39 51.762 43.204 46.896 45.373 44.827
40-44 49.619 42.325 45.919 42.709 43.029
45-49 41.009 37.868 42.317 41.257 41.640
50-54 33.830 31.827 35.284 33.227 35.171
55-59 27.655 27.310 30.170 29.944 30.229
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 15
Kelompok
Umur 2012 2013 2014 2015 2016
60+ 71.645 63.684 76.911 72.221 75.505
JUMLAH 564.978 521.444 539.731 538.074 542.510
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2017
Berdasarkan struktur umur penduduk perempuan Tahun 2013,
komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 20,81%,
penduduk usia 15-59 tahun sebesar 65,51% dan penduduk usia diatas
60 tahun sebesar 13,68%. Berdasarkan struktur umur penduduk
perempuan Tahun 2014, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah
mencapai 18,37%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 66,62% dan
penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 15,01%. Berdasarkan struktur
umur penduduk perempuan Tahun 2015, komposisi penduduk usia 14
tahun kebawah mencapai 20,95%, penduduk usia 15-59 tahun sebesar
64,34% dan penduduk usia diatas 60 tahun sebesar 14,71%. Untuk
tahun 2016 komposisi penduduk perempuan usia 14 tahun ke bawah
mencapai 21,08 %, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,06 %, dan
usia diatas 60 tahun sebesar 14,87 %.
Tabel 2.10
Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Tahun 2012-2016
Kelompok Umur
2012 2013 2014 2015 2016
0-4 32.575 32.950 26.122 33.479 34.208
5-9 35.704 37.686 34.262 39.047 39.825
10-14 37.964 38.797 35.697 39.979 39.081
15-19 35.146 36.010 34.365 37.564 38.354
20-24 36.643 36.636 35.142 35.122 35.276
25-29 46.868 38.124 37.727 35.540 35.390
30-34 56.102 45.073 46.294 43.480 41.117
35-39 51.799 43.720 45.265 44.369 43.552
40-44 49.655 42.736 43.324 41.903 41.968
45-49 41.342 39.454 40.944 41.157 40.879
50-54 35.771 34.178 35.775 34.916 35.996
55-59 28.202 28.563 29.615 31.497 31.264
60+ 83.853 71.954 78.539 78.999 79.790
JUMLAH 571.624 525.881 523.071 537.052 536.700
Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil, 2017
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 16
Berdasarkan data struktur penduduk, nampak bahwa penduduk
kelompok umur 0-4 tahun mengalami penurunan yang signifikan
sedangkan jumlah penduduk yang berumur diatas 60 tahun mengalami
peningkatan yang siginifikan, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
Tabel 2.11
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2011-2016 Kabupaten Sleman
Tahun
Penduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan (%)
0-14
tahun
15-64
tahun
≥ 65
tahun
Muda
(Anak)
Tua
(Lansia)
Total
2011 216.008 795.512 115.368 28 15 43
2012 231.798 781.207 123.597 30 16 46
2013 225.760 725.097 96.461 31 13 44
2014 201.329 749.805 111.667 27 15 42
2015 231.303 737.483 106.340 31 14 45
2016 232.294 691.621 155.295 31 15 46
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Berdasarkan data Tahun 2016 dapat dilihat bahwa rasio
ketergantungan total adalah sebesar 46%, artinya setiap 100 orang
yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan
sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif
lagi. Rasio sebesar 46% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan
penduduk muda sebesar 31%, dan rasio ketergantungan penduduk tua
sebesar 15%. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) 46 ini masuk
kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh bonus demografi yang akan
menjadi usia produktf di tahun 2025. Disisi yang lain pada tahun 2025
akan terjadi pergeseran usia ketergantungan penduduk tua yang
semakin tinggi. Banyaknya usia produktif ini membawa konsekuensi
dalam menyediakan lapangan kerja, menumbuhkan jiwa wirausaha
maupun fasilitasi pengembangan usaha. Di sisi yang lain banyaknya
lanjut usia di kabupaten Sleman menjadi kewajiban pula bagi
pemerintah daerah menyediakan fasilitas ramah lansia misalnya
pemberdayaan posyandu lansia, rumah sakit lansia.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 17
Terkait dengan peningkatan pelayanan administrasi
kependudukan, capaian kinerja di bidang kependudukan adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.12
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Tahun 2016 Kabupaten Sleman
Indikator Target Realisasi Capaian Cakupan Penerbitan Kartu
Keluarga (KK)
100% 100% 100,00%
Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
elektronik
99,23% 95,97% 96,71%
Cakupan penerbitan Kutipan Akte Kelahiran
88,00% 86,77% 98,60
Cakupan penerbitan Akte
Ke-matian
56% 61,89% 110,51%
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan
masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan
olahraga.
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama lima tahun
terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan angka realisasi yang
diambil dari tahun dasar 2010 adalah tahun 2012 sebesar 5,79%,
tahun 2013 sebesar 5,89%, tahun 2014 sebesar 5,41%, tahun 2015
sebesar 5,31%, dan pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 5,25%.
Sektor yang pesat pertumbuhannya adalah sektor jasa, hal ini
menunjukkan adanya pergeseran sifat wilayah, yaitu kearah perkotaan.
Namun disisi lain mayoriyas mata pencaharian penduduk Kabupaten
Sleman sebagai petani, dengan sifat yang mengarah perkotaan dengan
menimbulkan dampak yaitu berkurangnya luas lahan pertanian setiap
tahunnya. Hal inilah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh
Kabupaten Sleman, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman masih
harus bekerja keras dalam meningkatkan sektor pertanian dan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 18
perikanan serta industri pengolahan, karena sektor inilah yang akan
memberikan imbas yang luas bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman
selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.13
Pertumbuhan Sektor dan PDRB Harga Konstan Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
Kategori Uraian
2012 2013 2014 2015 2016*)
% % % % %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5,86 2,74 -4,76 2,37 1,12
B Pertambangan dan Penggalian
1,50 2,28 1,01 0,17 0,43
C Industri Pengolahan -2,12 6,01 2,04 2,03 4,42
D Pengadaan Listrik dan Gas 9,82 6,71 0,46 -1,61 15,27
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4,24 1,17 4,02 3,02 2,40
F Konstruksi 6,08 4,74 6,14 4,28 4,77
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7,76 5,27 6,45 6,43 6,26
H Transportasi dan Pergudangan
8,50 9,03 5,40 4,41 7,39
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6,79 7,12 6,02 6,38 5,98
J Informasi dan Komunikasi 10,05 8,45 7,25 5,69 8,19
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,66 13,17 11,13 8,49 5,27
L Real Estate 8,86 5,00 8,37 6,75 5,52
M,N Jasa Perusahaan 8,30 3,37 9,03 7,13 3,55
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
7,09 4,96 6,60 5,20 5,89
P Jasa Pendidikan 5,05 4,21 8,57 7,88 3,98
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
10,08 7,94 8,01 7,65 4,47
R,S,T,U Jasa lainnya 5,90 4,92 5,80 8,19 5,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,79 5,89 5,41 5,31 5,25
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2016, *)proyeksi
Pada tahun 2016 sektor yang memberikan kontribusi terbesar
dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010)
adalah industri pengolahan yaitu sebesar 12,65%, dan yang paling
rendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur
Ulang yaitu sebesar 0,05%. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 19
konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama
5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.14
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan 2010 Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
Kategori Uraian/Sektor 2012 2013 2014 2015 2016*)
(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.011.265,1 8,40 2.066.440,3 8,15 1.968.070,7 7,36 2.014.728,9 7,15 2.025.845,0 6,51
B Pertambangan dan Penggalian
111.615,1 0,47 114.158,6 0,45 115.316,4 0,43 115.517,4 0,41 116.010,7 0,37
C Industri Pengolahan
3.247.733,5 13,56 3.442.811,3 13,57 3.513.098,4 13,14 3.584.504,3 12,73 3.740.820,5 12,65
D Pengadaan Listrik dan Gas
30.687,6 0,13 32.747,5 0,13 32.897,8 0,12 32.369,2 0,11 39.685,0 0,13
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
12.402,5 0,05 12.547,3 0,05 13.051,2 0,05 13.445,4 0,05 13.768,0 0,05
F Konstruksi
2.689.103,6 11,22 2.816.446,0 11,10 2.989.378,7 11,18 3.117.439,5 11,07 3.255.739,8 11,01
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.788.177,8 7,46 1.882.435,0 7,42 2.003.871,3 7,49 2.132.734,9 7,57 2.266.178,9 7,66
H Transportasi dan Pergudangan
1.486.851,7 6,21 1.621.175,8 6,39 1.708.682,4 6,39 1.783.984,4 6,34 1.906.605,9 6,45
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2.273.315,2 9,49 2.435.074,3 9,60 2.581.614,6 9,65 2.746.288,4 9,75 2.902.107,7 9,81
J Informasi dan Komunikasi
2.370.708,0 9,90 2.571.044,5 10,14 2.757.450,5 10,31 2.914.483 10,35 3.146.691,0 10,64
K Jasa Keuangan dan Asuransi
630.611,7 2,63 713.637,0 2,81 793.030,1 2,97 860.349,4 3,06 889.891,3 2,86
L Real Estate 1.923.376,6 8,03 2.019.632,4 7,96 2.188.665,9 8,18 2.336.477,3 8,30 2.462.400,1 7,91
M,N Jasa Perusahaan
457.275,9 1,91 472.690,1 1,86 515.392,4 1,93 552.150,3 1,96 571.731,6 1,84
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.446.081,9 6,04 1.517.840,3 5,98 1.618.043,2 6,05 1.702.107,9
6,04 1.802.366,0 5,79
P Jasa Pendidikan 2.370.403,3 9,89 2.470.132,9 9,74 2.681.853,4 10,03 2.893.218,8 10,27 3.008.341,9 9,66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
550.302,6 2,30 593.989,7 2,34 641.582,9 2,40 690.675,4 2,45 721.549,5 2,32
R,S,T,U Jasa lainnya 557.200,8 2,33 584.611,3 2,30 618.537,2 2,31 669.199,2 2,38 704.252,1 2,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
23.957.112,8 100,0 25.367.414,2 100,0 26.740.537,1 100,0 28.159.673,7 100,0 29.573.895,0 100,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS
23.957.112,8 25.367.414,2 26.740.537,1 28.159.673,7 29.573.895,0
Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2016, *)proyeksi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 20
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016 sektor yang
memberikan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan yaitu
sebesar 13,36%, dan yang paling rendah adalah Pengadaan Air,
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%.
Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi
sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.15 PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha
ADH Berlaku 2010 Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
Kategori Uraian/Sektor 2012 2013 2014 2015 2016*)
(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2.290.986,4 8,90 2.534.773,3 8,96 2.574.199,3 8,35 2.855.879,0 8,46 2.983.069,20 8,06
B Pertambangan dan Penggalian
116.627,4 0,45 122.599,9 0,43 137.850,2 0,45 147.413,2 0,44 152.576,60 0,41
C Industri Pengolahan
3.564.850,8 13,85 4.021.392,5 14,21 4.310.924,1 13,99 4.539.798,3 13,45 4.943.591,40 13,36
D Pengadaan Listrik dan Gas
25.229,9 0,10 24.296,8 0,09 24.641,2 0,08 25.325,8 0,08 38.680,50 0,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
13.270,2 0,05 14.052,2 0,05 16.069,8 0,05 17.198,3 0,05 17.992,70 0,05
F Konstruksi 2.892.462,5 11,24 3.109.586,7 10,99 3.339.673,5 10,84 3.631.128,5 10,76 3.960.104,00 10,71
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1.935.808,7 7,52 2.103.955,9 7,44 2.292.696,9 7,44 2.507.164,1 7,43 2.883.199,60 7,79
H Transportasi dan Pergudangan
1.638.557,6 6,37 1.929.376,7 6,82 2.164.299,8 7,02 2.379.991,0 7,05 2.691.431,90 7,28
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2.495.259,2 9,70 2.796.604,3 9,88 3.086.048,1 10,02 3.458.076,4 10,24 3.803.368,40 10,28
J Informasi dan Komunikasi
2.343.189,4 9,11 2.470.222,7 8,73 2.612.761,5 8,48 2.731.066,7 8,09 2.961.884,70 8,01
K Jasa Keuangan dan Asuransi
726.674,2 2,82 860.246,4 3,04 993.408,7 3,22 1.115.223,3 3,37 1.205.541,80 3,26
L Real Estate 2.014.600,3 7,83 2.129.836,5 7,53 2.383.940,9 7,74 2.629.348,2 7,93 2.923.612,00 7,90
M,N Jasa Perusahaan
460.136,2 1,79 470.231,8 1,66 528.106,6 1,71 578.396,9 1,75 618.775,80 1,67
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1.594.237,3 6,20 1.796.460,4 6,35 2.021.715,0 6,56 2.251.056,6 6,79 2.520.298,80 6,81
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 21
Kategori Uraian/Sektor 2012 2013 2014 2015 2016*)
(juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) % (juta Rp) %
P Jasa Pendidikan
2.459.108,3 9,56 2.644.487,8 9,35 2.943.821,9 9,55 3.346.591,6 10,10 3.576.688,40 9,67
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
590.589,7 2,30 646.475,9 2,28 701.977,8 2,28 791.283,7 2,39 868.505,40 2,35
R,S,T,U Jasa lainnya 570.660,8 2,22 620.762,9 2,19 680.848,8 2,21 751.294,1 2,27 842.093,90 2,28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
25.732.248,9 100,0 28.295.362,8 100,0 30.812.984,1 100,0 33.756.235,6 100,0 36.991.415,10 100,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS
25.732.248,9 28.295.362,8 30.812.984,1 33.756.235,6 36.991.415,10
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2016, *)proyeksi
Berdasarkan data diatas, industri pengolahan memiliki kontribusi
terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Hal ini menujukkan
pertumbuhan produksi dari sektor UMKM kita memberikan kontribusi
yang tinggi dalam pembentukan PDRB. Yang harus dilakukan adalah
mengupayakan agar industri pengolahan ini terus tumbuh
mengimbangi pertumbuhan sektor kontruksi dan jasa. Selain itu,
sektor pertanian, pertumbuhan dan kontribusinya dibawah industri
pengolahan, perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian masih
sangat diperlukan mengingat sektor ini cukup strategis terutama
terkait dengan ketahanan pangan daerah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun
terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2013 pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,89%, kemudian berturut-turut menurun pada tahun
2014 sebesar 5,41%, tahun 2015 sebesar 5,31%, dan pada tahun 2016
diprediksikan sebesar 5,25%. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit
diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 22
Sumber : BPS Tahun 2016
Gambar 2.3. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional
PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 5 tahun
terkahir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 sebesar
Rp27,17 juta, pada tahun 2016 sebesar Rp41,13 juta pada tahun 2016.
PDRB perkapita menurut harga konstan (hk) juga cenderung
mengalami kenaikan antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Angka pada tahun 2012 sebesar Rp25,30 juta, pada tahun 2016
sebesar Rp32,88 juta. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah
sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.16 PDRB Per Kapita Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No PDRB
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016*)
1. Hb 27,17 32,42 34,79 37,67 41,13
2. Hk 25,30 29,06 30,19 31,43 32,88
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2016, *)proyeksi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 23
b. Laju Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mengalami
kenaikan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 4,21% menjadi
4,87% pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.17
Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Sleman
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata
Inflasi (%) 4,06 6,92 5,85 4,21 4,87 5,18
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2016
c. Indeks Gini
Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan
masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin
lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan
semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi
pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok
ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain
dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria
kesenjangan/ketimpangan adalah G<0,30 berarti ketimpangan rendah,
0,30≤G≤0,50 berarti ketimpangan sedang dan G>0,50 berarti
ketimpangan tinggi.
Selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa angka Indeks Gini
di Kabupaten Sleman semakin meningkat yang berarti bahwa
pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun 2010-2012
lebih tidak merata, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada
pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada Tahun 2013,
angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin mengecil yang berarti
bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman
semakin mengecil atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin
merata. Namun pada tahun 2014 dan 2015 angka indeks gini
meningkat yang berarti ketimpangan semakin melebar. Untuk tahun
2016 target angka indeks gini sebesar 0,40. Angka Indeks Gini tahun
2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 24
Tabel 2.18 Indeks Gini Tahun 2010-2016 Kabupaten Sleman
No. Tahun Indeks Gini
1 2010 0,37
2 2011 0,41
3 2012 0,44
4 2013 0,38
5 2014 0,41
6 2015 0,45
7 2016*) 0,40
Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2016, *)target
Semakin meningkatnya angka indeks gini di kabupaten Sleman ini
menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus
meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan
di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk
mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten
Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya
faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan diatas rata-rata
penghasilan masyarakat golongan rendah.
d. Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah (Indeks Williamson)
Analisis ketimpangan wilayah di Kabupaten Sleman dipengaruhi
oleh empat (4) variabel yang berpengaruh positif terhadap ketimpangan
antar wilayah di Kabupaten Sleman yaitu, jumlah penduduk, jumlah
toko modern, jumlah hotel berbintang, dan tingkat pengangguran.
Berpengaruh positif berarti bahwa peningkatan pada variabel tersebut
akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman.
Tingkat ketimpangan antar wilayah (Indeks Williamson) di
Kabupaten Sleman dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
cenderung meningkat, yaitu sebesar 0,41 pada tahun 2010 menjadi
0,49 pada tahun 2014. Terdapat dua kecamatan yang mempunyai
Indeks Williamson terbesar, yaitu Kecamatan Sleman sebesar 0,40 dan
Kecamatan Gamping sebesar 0,12. Berdasarkan hasil kajian yang
dilakukan Tahun 2014, indeks williamson atau ketimpangan antar
wilayah (kecamatan) di kabupaten Sleman menunjukan bahwa tertinggi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 25
ada di kecamatan Sleman sebesar 0,400 dan terendah di kecamatan
Minggir sebesar 0,003, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 2.19
Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014 Rerata
Moyudan 0.0083 0.0044 0.0012 0.0007 0.0042 0.0038
Minggir 0.0012 0.0015 0.0008 0.0032 0.0078 0.0029
Seyegan 0.0411 0.0445 0.0464 0.0467 0.0471 0.0452
Godean 0.0424 0.0461 0.0463 0.0465 0.0472 0.0457
Gamping 0.1104 0.1109 0.1148 0.1194 0.1244 0.1160
Mlati 0.0654 0.0653 0.0695 0.0745 0.0780 0.0705
Depok 0.0145 0.0017 0.0059 0.0154 0.0460 0.0167
Berbah 0.0396 0.0409 0.0438 0.0495 0.0564 0.0460
Prambanan 0.0065 0.0083 0.0099 0.0135 0.0177 0.0112
Kalasan 0.0324 0.0347 0.0367 0.0410 0.0451 0.0380
Ngemplak 0.0409 0.0433 0.0444 0.0470 0.0493 0.0450
Ngaglik 0.0932 0.0968 0.1010 0.1097 0.1169 0.1035
Sleman 0.3606 0.3859 0.4041 0.4170 0.4341 0.4004
Tempel 0.0053 0.0094 0.0136 0.0159 0.0150 0.0118
Turi 0.0218 0.0125 0.0134 0.0151 0.0140 0.0153
Pakem 0.0605 0.0644 0.0688 0.0706 0.0501 0.0629
Cangkringan 0.0399 0.0412 0.0432 0.0441 0.0443 0.0426
Kabupaten Sleman 0.4112 0.4358 0.4562 0.4735 0.4932 0.45398
ketimpangan rendah
ketimpangan tinggi
Sumber: Hasil analisis
Variabel yang memiliki pengaruh negatif dari analisis ketimpangan
wilayah di Kabupaten Sleman diantaranya yaitu jumlah pasar
tradisional, jumlah industri, jumlah lembaga keuangan, jumlah hotel
dan penginapan, jumlah embung, luas lahan sawah, luas lahan
produktif, produktivitas lahan, produksi padi, jumlah koperasi aktif,
nilai investasi, jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan jumlah
tenaga kerja sektor industri berpengaruh negatif terhadap
ketimpangan. Berpengaruh negatif yang berarti bahwa peningkatan
pada variabel tersebut akan menurunkan ketimpangan antar wilayah di
Kabupaten Sleman.
Selanjutnya, hasil estimasi variabel determinan ketimpangan antar
wilayah di kabupaten Sleman di ketahui yang menjadi penyebab utama
(berpengaruh positif) terhadap ketimpangan adalah hotel berbintang,
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 26
keberadaan toko modern,jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan
produktifitas lahan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 2.20
Hasil Estimasi Variabel Determinan Ketimpangan Antarwilayah di Kabupaten Sleman
No. VARIABEL KOEFISIEN PENGARUH
1 Penduduk 0.00024 Positif
2 Toko Modern 0.000513 Positif
3 Pasar -0.017507 Negatif
4 Jumlah Industri -2.80E-05 Negatif
5 Lembaga Keuangan -0.00068 Negatif
6 Hotel & Penginapan -0.001274 Negatif
7 Hotel Berbintang 0.00217 Positif
8 Jumlah Embung -0.005818 Negatif
9 Lahan Sawah -4.40E-05 Negatif
10 Lahan Produktif -8.85E-06 Negatif
11 Produktifitas Lahan -0.005281 Negatif
12 Tingkat Pengangguran 6.98E-05 Positif
13 Koperasi -0.000294 Negatif
14 Investasi -0.001335 Negatif
15 Puskesmas dan RS -0.00067 Negatif
16 Jumlah Sekolah -8.74E-05 Negatif
17 ODTW -0.005978 Negatif
18 TK Sektor Industri -3.68E-06 Negatif
Sumber: Hasil analisis
Berdasarkan hasil analisis untuk mengurangi ketimpangan antar
wilayah di Kabupaten Sleman, yaitu dengan pengendalian jumlah
penduduk, peningkatan kualitas penduduk untuk mengurangi tingkat
pengangguran, penegakan Perda Toko Modern yang disertai dengan
revitalisasi pasar tradisional, pembatasan hotel berbintang disertai
pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal (desa wisata),
dan peningkatan produktifitas lahan.
Dari hasil determinan ketimpangan antar wilayah di atas, hal yang
paling penting untuk dilakukan intervensi adalah pembentukan
koperasi yang bersinergi dengan UMKM untuk meningkatkan daya
saing terhadap toko modern, pengembangan sektor pariwisata,
inplementasi LP2B, dan mengawal pelaksanaan grand design
kependudukan pelatihan tenaga kerja sesuai permintaan pasar.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 27
e. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen
utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen
kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan
pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-
rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari
konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga
indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten
Sleman pada tahun 2015 sebesar 81,20 dan diharapkan ditahun 2016
sebesar 82,15. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Sleman terus
mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Sleman menempati peringkat kedua tertinggi di DIY
setelah Kota Yogyakarta. Nilai IPM Kabupaten Sleman termasuk dalam
kategori sangat tinggi (IPM>80). Nilai tersebut masuk dalam kategori
sangat tinggi.
Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016*)
Indikator Penyusunan IPM 1. Angka Harapan Hidup (tahun) 74,46 74,47 74,47 74,47 74,60
2. Harapan Lama Sekolah (tahun) 15,48 15,52 15,64 15,65 16,08
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 10,03 10,03 10,28 10,30 10,64
4. Pengeluaran Perkapita Riil Sehari Disesuaikan 13.916 14.085 14.170 14.562 14.921
Indeks IPM
1. Indeks Kesehatan 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
2. Indeks Pengetahuan 0,76 0,77 0,78 0,78 0,80
3. Indeks Harapan Lama Sekolah 0,86 0,86 0,87 0,88 0,89
4. Indeks Rata-rata Lama Sekolah 0,67 0,67 0,69 0,69 0,71
5. Indeks Pengeluaran 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82
IPM 80,10 80,26 80,73 81,20 82,15 Sumber: BPS Kabupaten Sleman, 2016 *) Proyeksi
Jika dilihat dari komponen pembentuk Indek Pembangunan
Manusia diatas, yang perlu mendapatkan perhatian adalah rata rata
lama sekolah di kabupaten Sleman sebesar 10,64. Artinya rata rata
penduduk di Kabupaten Sleman bersekolah sampai kelas 1 atau 2
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 28
SLTA atau pendidikan menengah tidak dapat diselesaikan. Untuk itu
angka ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten
Sleman untuk terus meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat
agar semakin tinggi dengan berbagai intervensi program dan kegiatan
di urusan pendidikan.
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan
terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, pertanahan dan
ketenagakerjaan.
a. Pendidikan
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang
pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka
partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama
sekolah, harapan lama sekolah.
1) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi
penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK
merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya
serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang
pendidikan.
Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun
2012 sebesar 116,51%. Sedangkan pada tahun 2013 APK SD/MI
mencapai 114,77%. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor: 470/135/SJ tanggal 23 Februari 2013 bahwa data
yang dapat digunakan adalah data penduduk kabupaten/kota
yang telah diolah dan dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh
Kementerian Dalam Negeri, maka penghitungan APK mengalami
perubahan, karena pada tahun-tahun sebelumnya jumlah
penduduk berdasarkan data dari BPS. Pada tahun 2014 APK
SD/MI mengalami kenaikan menjadi 116,78%. Sedangkan pada
tahun 2015 APK SD/MI Kabupaten Sleman mencapai 116,81%
dan pada tahun 2016 APK SD/MI Kabupaten Sleman meningkat
lagi menjadi 116,90%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 29
Sementara itu APK SMP/M.Ts pada tahun 2012 mencapai
113,70%. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa APK SMP/M.Ts
sebesar 108,93% dan naik pada tahun 2014 menjadi 111,41%.
Sedangkan pada tahun 2015 APK SMP/M.Ts mencapai 111,70%
dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 111,71%.
Untuk APK SMA/MA/SMK pada tahun 2012 mencapai 77,69%.
Pada tahun 2013 SMA/MA/SMK sebesar 79,00% dan pada tahun
2014 APK SMA/MA/SMK menjadi 86,39% atau meningkat sebesar
7,39% dari tahun 2013. Sedangkan APK SMA/MA/SMK Sleman
pada tahun 2015 sebesar 87,37% dan kembali meningkat di tahun
2016 menjadi sebesar 87,45%.
2) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah
penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini
merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap
jenjang pendidikan.
Pada jenjang SD/MI APM pada tahun 2012 mencapai 100,87%.
Pada tahun 2013 APM SD/MI di Sleman sebesar 99,96% dan
tahun 2014 sebesar 102,07%. Sedangkan APM SD/MI di Sleman
pada tahun 2015 sebesar 103,20% dan sebesar 103,96 di tahun
2016.
Untuk APM tingkat SMP/M.Ts pada tahun 2012 sebesar 81,84%.
Adapun untuk APM SMP/M.Ts pada tahun 2013 sebesar 81,24%
dan tahun 2014 menjadi 81,63%. Sedangkan pada tahun 2015
APM SMP/M.Ts sebesar 83,96% dan terus meningkat di tahun
2016 mencapai 85,11%.
APM SMA/MA/SMK pada tahun 2012 mencapai 55,11% dan
meningkat pada tahun 2013 APM SMA/MA/SMK menjadi sebesar
55,16% dan tahun 2014 menjadi 57,73%. Sedangkan APM
SMA/MA/SMK pada tahun 2015 mencapai 58,95% dan sebesar
60,30 di tahun 2016. Data selengkapnya AMH, Rata-rata lama
sekolah, APK, APM Kabupaten Sleman tahun 2012-2016
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 30
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 APK SD/MI 116,51 114,77 116,78 116,81 116,90
2 APK SMP/MTs 113,70 108,93 111,41 111,70 111,71
3 APK SMA/MA/SMK
77,69 79,00 86,39 87,37 87,45
4 APM SD/MI 100,87 99,96 102,07 103,20 103,96
5 APM SMP/MTs 81,84 81,24 81,63 83,96 85,11
6 APM SMA/MA/SMK
55,11 55,16 57,73 58,95 60,30
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
Dari data perkembangan pendidikan di atas, intervensi harus
dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan
angka partisipasi sekolah untuk jenjang SMA/SMK/MA menjelang
diberlakukannya wajib belajar 12 tahun.
3) Angka rata-rata lama sekolah
Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran
akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan
sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan
individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran
akumulasi modal manusia suatu daerah.
Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 rata-rata lama
sekolah sebesar 10,03 tahun. Dan pada tahun 2015 rata-rata lama
sekolah mengalami peningkatan menjadi 10,28 tahun dan kembali
meningkat di tahun 2016 menjadi 10,37 tahun. Walaupun setiap
tahun mengalami kenaikan, tetap saja menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten Sleman untuk meningkat rata-rata lama
sekolah paling tidak sebesar 12 tahun.
5) Harapan Lama Sekolah
Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa
mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap
bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 31
penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur
yang sama saat ini.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk
berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui
kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang
ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun)
yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
Pada tahun 2012 angka HLS adalah 15,48 artinya bahwa
penduduk Sleman pada tahun 2012 memiliki harapan lama
sekolah mencapai 15,48 tahun atau setingkat dengan jenjang D2.
Pada tahun 2013 meningkat menjadi 15,52 tahun. Sedangkan
pada tahun 2014 mencapai 15,64 tahun dan pada tahun 2015
menjadi 15,77 tahun. Sedangkan untuk tahun 2016 meningkat
menjadi 15,81 tahun. Untuk data rata-rata lama sekolah pada
tahun 2016 masih sekitar 10,37 tahun.
Tabel 2.23 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Angka Harapan Lama Sekolah 15,48 15,52 15,64 15,77 15,81
2 Rata-rata Lama Sekolah 10,03 10,03 10,28 10,30 10,37
Sumber : BPS, 2016
b. Kesehatan
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada
tahun 2015 dan tahun 2016 telah mampu mendukung upaya
peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan
kesehatan adalah sebagai berikut:
1) Angka Usia Harapan Hidup
Rata-rata usia harapan hidup dengan cara perhitungan baru
tahun 2015 sebesar 74,57. Sedangkan untuk angka usia harapan
hidup pada tahun 2016 mengalami penurunan 0,01 yaitu sebesar
74,56.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 32
2) Angka Kematian Bayi
Angka kematian bayi 3,45 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015
mengalami peningkatan menjadi 3,67 per 1.000 kelahiran hidup
pada tahun 2016.
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan
Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2015 sebesar 27,67
per 100.000 kelahiran hidup mengalami peningkatan cukup besar
menjadi 56,58 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.
4) Balita Gizi Buruk
Persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2015 mencapai
0,40%, mengalami peningkatan menjadi 0,46% pada tahun 2016.
5) Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2015 sebesar
99,98% dan tidak mengalami perubahan di tahun 2016 sudah
lebih baik dari target nasional 95%.
6) Cakupan Penggunaan Air Bersih
Cakupan penggunaan air bersih pada tahun 2015 sebesar 100%
dan pada tahun 2016 tetap sebesar 100%. Penggunaan air bersih
tidak hanya meliputi pelayanan air bersih dari PDAM tetapi juga
melalui SPAMDES dan sumur terlindungi.
7) Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga
Cakupan penggunaan jamban keluarga di Kabupaten Sleman pada
tahun 2014 sebesar 92,94%, tahun 2015 sebesar 94,26%, dan
tahun 2016 sebesar 99,47%. Hasil pencapaian ini sudah di atas
capaian tingkat Propinsi yaitu sebesar 82,88%, dan di atas capaian
target Nasional yaitu sebesar 72%.
8) Cakupan Penggunaan SPAL
Cakupan penggunaan SPAL tahun 2015 yaitu sebesar 78,99% dan
meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 84,75%. Cakupan
penggunaan SPAL ini sudah diatas target Nasional yaitu 65%.
Pencapaian ini dikarenakan adanya kegiatan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM) yang sudah terselenggara di 86 Desa
(100%) sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya tentang capaian
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 33
indikator kesehatan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 2.24
Indikator Kesehatan Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Capaian Kabupaten Sleman
2012 2013 2014 2015 2016
1 Usia harapan hidup rata-rata 74,46 74,47 74,47 74,57 74,57*)
2 Angka Kematian Bayi/1.000 KH 4,70 4,6 4,65 3,45 3,67
3 Angka Kematian Ibu
Melahirkan/100.000 KH
81,88 63,70 83,29 27,67 56,58
4 Persentase Balita Gizi Buruk 0,45 0,37 0,44 0,40 0,46
5 Universal Child Immunization/UCI (%) 100 100 100 100 100
6 Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan (%)
100 100 100 100 100
7 Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (%) 99,86 99,90 99,99 99,98 99,98
8 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%) 83,82 85,47 86,78 88,99 87,27
9 Cakupan penggunaan Air Bersih (%) 95,14 98,33 99,29 100 100
10 Cakupan penggunaan Jamban Keluarga (%)
75,11 81,65 92,94 94,26 99,47
11 Cakupan penggunaan SPAL (%) 59,62 70,93 77,46 78,99 84,75
Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan, 2016; *) proyeksi
Capaian di sektor kesehatan ini dilihat dari rata-rata sudah
melebihi angka capaian ditingkat provinsi maupun nasional. Meskipun
begitu upaya peningkatan kualitas kesehatan terus ditingkatkan dari
sisi sumberdaya manusia dan prasarana termasuk standarisasi
pelayanan dan akerditasi untuk puskesmas dan RSUD.
c. Ketenagakerjaan
Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh
produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi
mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka
pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2016 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Gambaran
ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman Tahun 2016 tercatat sebanyak
852.884 orang penduduk usia kerja yang terdiri dari angkatan kerja
sebanyak 590.443 orang dan 262.441 orang bukan angkatan kerja.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja
dengan penduduk usia kerja yaitu 69,23%, sedangkan tingkat
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 34
pengangguran terbuka sebesar 5,82%. Selengkapnya dapat dilihat
seperti tabel berikut ini:
Tabel 2.25
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1. Penduduk Usia Kerja 939.463 875.102 861.472 829.355 852.884
2. Angkatan Kerja 560.378 541.921 560.772 569.584 590.443
- Bekerja 522.622 506.862 526.171 534.725 556.083
- Penganggur Terbuka 37.754 35.059 34.601 34.859 34.360
3. Bukan Angkatan Kerja 379.087 333.181 300.700 259.771 262.441
4. TPAK (%) 59,65 61,93 65,09 68,68 69,23
5. Tingkat pengangguran terbuka
6,74 6,47 6,17 6,12 5,82
Sumber: Dinas Tenagakerja dan Sosial, 2016
Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja
dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif sehingga daya
serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan
lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja pada
periode 2012-2016 cukup fluktuatif. Sektor pertanian mengalami
penurunan, sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor
keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami
kenaikan. Gambaran penduduk bekerja menurut lapangan usaha pada
tahun 2012-2016 seperti pada tabel 2.25
Pada tahun 2016, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman
bekerja di sektor pertanian serta jasa-jasa yang masing-masing
menyerap 127.205 orang (22,88%) dan 118.350 orang (21,28%). Sektor
lainnya yang relatif besar menyerap tenaga kerja adalah sektor
Perdagangan dan Hotel dan Keuangan dan Jasa Perusahaan yang
masing-masing menyerap 83.252 orang (14,97%) dan 73.722 orang
(13,26%). Selengkapnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 35
Tabel 2.26 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2016 Kabupaten Sleman
No Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016
1. Pertanian 159.037 129.249 123.981 123.073 127.205
2. Pertambangan/ Penggalian
11.972 9.599 9.648 9.913 11.515
3. Industri Pengolahan 48.130 52.181 55.765 54.662 57.327
4. Listrik, Air, dan Gas 8.847 9.363 10.817 11.809 11.943
5. Bangunan 50.879 43.246 43.895 46.802 48.029
6. Perdagangan dan
Hotel 75.797 78.602 80.031 76.531 83.252
7. Angkutan dan
Komunikasi 18.260 21.180 23.688 23.193 24.740
8. Keuangan dan Jasa
Perusahaan 32.648 46.541 58.557 72.485 73.722
9. Jasa-jasa 117.052 116.901 119.789 116.256 118.350
Jumlah 522.622 506.862 526.171 534.724 556.083
Sumber: Dinas Tenagakerja dan Sosial, 2016
d. Kemiskinan
Persentase penduduk miskin di kabupaten Sleman dari tahun ke
tahun semakin menurun. Penurunan ini di dukung dengan telah adanya
basis data terpadu (SIM Kemiskinan) dan semakin sinerginya
pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar SKPD. Terlebih
dengan ditetapkannya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan
Kemiskinan, telah ada panduan bagi stakeholder dalam mengambil
peran dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Penurunan
persentase penduduk miskin dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.27
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Sleman
2012 2013 2014 2015 2016
15,85(%) 13,89(%) 11,85(%) 11,36(%) 10,64(%)
Sumber : Badan KBPMPP, 2016
Distribusi jumlah dan persentase KK untuk masing-masing
kecamatan adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 36
Tabel 2.28 Distribusi Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016 Per Kecamatan
Kabupaten Sleman
No Kecamatan KK Miskin %
1. Gamping 2.769 9.13
2. Godean 2.756 11.66
3. Moyudan 1.641 13.099
4. Minggir 2.270 18.37
5. Seyegan 3.3.81 18.82
6. Mlati 2.868 9.72
7. Depok 1.304 3.18
8. Berbah 1.895 9.59
9. Prambanan 3.010 15.87
10. Kalasan 2.526 8.55
11. Ngemplak 1.498 7.46
12. Ngaglik 1.812 5.85
13. Sleman 3.365 14.13
14. Tempel 3.165 16.90
15. Turi 1.939 15.75
16. Pakem 955 7.31
17. Cangkringan 1.719 15.39
Dari data di atas, terlihat lima besar kecamatan dengan jumlah KK
miskin tertinggi ada di Kecamatan Seyegan, Sleman, Tempel,
Prambanan, dan Mlati. Kecamatan inilah yang memerlukan intervensi
program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengentaskan
kemiskinan.
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga
Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan
terhadap indikator kebudayaan dan olahraga:
a. Kebudayaan
Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan
kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 37
berbudaya dan beradab. Kabupaten Sleman yang terdiri dari 17
kecamatan dan 86 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian
yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus
sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.
Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta
gedung kesenian yang ada di Kabupaten Sleman, sebagaimana tabel
berikut ini:
Tabel 2.29 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2012-2016
Kabupaten Sleman
No. Capaian Pembangunan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah grup kesenian 1.125 1.353 1.353 1.346 1.350
2 Jumlah gedung kesenian 8 10 10 12 12
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten
Sleman pada tahun 2011 memiliki kelompok kesenian sejumlah 893
kelompok kesenian yang tersebar di 17 Kecamatan dan 86 desa. Pada
tahun 2012 jumlahnya bertambah menjadi 1.125 kelompok. Dan pada
tahun 2013 bertambah lagi menjadi 1.353 kelompok. Pada tahun 2014
jumlah grup kesenian di Sleman jumlahnya tetap sama tidak ada
perubahan dengan tahun 2013, yakni sebanyak 1.353 grup. Sedangkan
pada tahun 2015 jumlah grup kesenian yang ada di Sleman mencapai
1.346 grup. Untuk tahun 2016 ini jumlah grup kesenian meningkat
sekitar empat (4) group atau berjumlah total 1.350 grup. Adapun untuk
gedung kesenian tahun 2016 ini tetap berjumlah 12 gedung. Hal ini
menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian tetap terpelihara
dengan baik di masyarakat untuk mendukung desa wisata yang ada di
Kabupaten Sleman.
Pemerintah Kabupaten Sleman memliki potensi budaya tangible
dan intangible yang variatif berupa candi dan situs, rumah tradisional,
tempat bersejarah, monumen, museum, upacara adat, desa budaya
dan berbagai macam kesenian. Selain itu di kabupaten Sleman juga
marak dengan berbagai aktivitas budaya dan kesenian, demikian juga
dengan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis.
Potensi Budaya di Kabupaten Sleman tergambarkan pada tabel
berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 38
Tabel 2.30 Potensi Budaya dan kesenian Tahun 2012-2016
Kabupaten Sleman
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Candi 70 70 70 70 70
2 Situs 116 116 116 117 117
3 Rumah Tradisional 414 414 414 414 414
4 Wisata sejarah 11 11 11 11 11
5 Monumen/tetenger 33 33 33 33 33
6 Museum 10 10 13 13 13
7 Upacara Adat 10 10 10 10 10
8 Tradisi Budaya 32 36 50 55 55
9 Desa Budaya 6 6 10 14 14
9 Jenis Kesenian 1.278 1.353 1.353 1.346 1.346
10 Gedung kesenian 8 8 10 12 12
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016.
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa di
Kabupaten Sleman marak dengan berbagai aktivitas budaya dan
kesenian. Partisipasi masyarakat cukup dinamis. Namun demikian hal
tersebut belum diikuti dengan fasilitas gedung kesenian yang memadai.
Dengan jumlah penduduk sebesar 1.079.053 jiwa pada tahun 2016
Kabupaten Sleman baru memiliki fasilitas gedung kesenian sebanyak
12 gedung kesenian.
Gedung kesenian di Kabupaten Sleman adalah Balai Budaya
Minomartani, Balai Budaya Sinduharjo Ngaglik, Pusat Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Seni Budaya Klidon,
Gedung Kesenian Sleman, Gedung Kesenian Universitas Negeri
Yogyakarta, Panggung Trimurti dan Panggung Rorojonggrang
Prambanan, Gedung Kesenian Hardjo Sumantri, Ndalem Notoprajan
Rejodani, Panggung Terbuka Kaliurang, Gedung Serba Guna Sleman,
Pendopo Ambarukmo, Gedung MMTC, Gedung RRI Nusantara II
Yogyakarta.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 39
b. Olahraga
Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk
mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta
berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar
tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal “Men
Sana In Corporesano” yang artinya adalah “Didalam tubuh yang sehat
terdapat jiwa yang kuat”. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka
salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas
adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah
klub olahraga serta data gedung olahraga yang ada di Kabupaten
Sleman sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 2.31 Perkembangan Olahraga Tahun 2012-2016
di Kabupaten Sleman
No. Capaian Pembangunan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah klub olahraga 74 97 138 215 264
2 Jumlah gedung olahraga 52 52 71 N/A 102
Sumber: Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga, 2016
Berdasarkan data diatas jumlah klub olahraga pada tahun 2014
sebanyak 138 klub yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten
Sleman yang terdiri dari 7 cabang olahraga yaitu: Sepak Bola, Bulu
Tangkis, Bola Volli, Tenis Meja, Sepak Takraw, Bola Basket, dan Futsal.
Dari cabang olahraga tersebut tersedia prasarana dan sarana berupa
gedung olahraga indoor baik yang dimiliki perseorangan, dusun, desa,
pemerintah daerah, maupun lembaga pendidikan. Sesuai pendataan
yang dilakukan pada tahun 2014 jumlah gedung olahraga sebanyak 71
gedung. Sedangkan data jumlah cabang olahraga pada tahun 2015
terdapat peningkatan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebanyak 23
cabang olahraga, dengan jumlah klub olahraga sebanyak 215 klub.
Pada tahun 2016 ini terjadi peningkatan jumlah klub olahraga yaitu
sebesar 264 klub, dengan difasilitasi 102 gedung olah raga.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan
wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari SKPD
Kabupaten Sleman.
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Konkuren
2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib
a. Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1. Urusan Wajib Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam
pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi
pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun
pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak
pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan
kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan
penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi
kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan
inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup,
menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada
akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara
keseluruhan.
Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang
sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya
tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator
pendidikan sebagai berikut:
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.
Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di
lingkup kabupaten dapat disajikan sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 41
Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 APS SD/MI 115,42 111,77 104,43 115,34 115,13
2 APS SMP/MTs 110,81 110,52 103,19 114,84 115,53
3 APS SMA/MA/SMK 76,66 56,76 58,99 62,12 64,45
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016.
Dengan melihat tabel di atas maka dapat dikatakan APS untuk
SD/MI pada tahun 2012 sebesar 115,42% dan pada tahun 2013
mencapai 111,77%. Sedangkan pada tahun 2014 APS SD/MI sebesar
104,43% kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 115,34%.
Sedangkan pada tahun 2016 APS SD/MI mencapai 115,13%. Hal ini
menunjukkan jumlah murid di tingkat jenjang SD/MI melebihi
mumlah anak yang ada pada usia 7 – 12 tahun. Hal ini dimungkinkan
ada anak usia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang
bersekolah SD/MI.
Begitu pula yang terjadi untuk jenjang SMP/M.Ts APS pada tahun
2012 mencapai 110,81% dan mencapai 110,81% pada tahun 2013.
Sedangkan pada tahun 2014 APS SMP/MTs di Sleman mencapai
sebesar 103,19%, bertambah menjadi 114,84 % pada tahun 2015 dan
kembali meningkat mencapai 115,53 di tahun 2016.
Untuk jenjang SMA/MA/SMK besarnya APS pada tahun 2012
mencapai 76,66% dan pada tahun 2013 mencapai 56,76%. Pada tahun
2014 APS SMA/MA/SMK sebesar 58,99% meningkat menjadi 62,12%
pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi
64,45%.
Walaupun angka partisipasi sekolah disemua jenjang mengalami
peningkatan, masih menjadi pekerjaan rumah untuk terus
meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMK,
dengan terus menekan angka putus sekolah dan pemberian dana
jaminan pemeliharaan pendidikan daerah.
Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu
per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 42
kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk
melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk
memenuhi pelayanan pendidikan, maka dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.33
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio SD/MI 67 66 65 57 65
2 Rasio SMP/MTs 35 34 34 28 33
3 Rasio SMA/MA/SMK 25 25 26 27 26
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa pada tahun
2011 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI mencapai 67. Demikian
juga pada tahun 2012 mencapai sebesar 67. Pada tahun 2013 rasio
ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah
SD/MI mengalami penurunan menjadi 66. Dan turun lagi menjadi 65
pada tahun 2014. Perbedaan angka ini terjadi karena adanya
peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebesar 9,94%
sedangkan peningkatan jumlah gedung sekolah hanya 0,76%, sehingga
menyebabkan penurunan pada rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI
pada tahun 2015 sebesar 57, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi
65.
Rasio gedung sekolah SMP/MTs dan penduduk usia sekolah
SMP/MTs pada tahun 2011 adalah sebesar 33 setiap 10.000 penduduk
usia SMP, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 35. Pada tahun
2014 Rasio gedung sekolah SMP/MTs mencapai 34, tahun 2015
menjadi 28, dan pada tahun 2016 menjadi 33.
Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebesar 25 dan pada tahun 2012 juga
sebesar 25. Pada tahun 2014 Rasio gedung sekolah dan jumlah
penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK menjadi 26 mengalami
perubahan dari tahun 2013 yaitu sebesar 25. Hal ini terjadi karena
jumlah sekolah bertambah 1,75%, sedangkan jumlah penduduk usia
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 43
sekolah menengah mengalami penurunan sebesar 3,52%. Pada tahun
2015 Rasio gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah
SMA/MA/SMK sebesar 27, dan rasio tersebut turun menjadi 26 pada
tahun 2016.
Rasio Guru/Murid
Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru
terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia
cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan
melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan
guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang
ada di Kabupaten Sleman, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal
murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Sleman
dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid
Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No Jenjang Pendidikan 2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio SD/MI 15 15 15 15 15
2 Rasio SMP/MTs 12 12 13 13 13
3 Rasio SMA/MA/SMK 9 9 9 9 10
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rasio guru dan murid
SD/MI tidak berubah, yakni sebesar 15. Berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1
(satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.
Pada tahun 2011 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 12
dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2013. Pada tahun 2014
hingga tahun 2016 rasio guru dan murid SMP/M.Ts sebesar 13.
Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam
Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah, maka 1 (satu) orang guru SMP/MTs
mengajar 32 siswa. Jenjang SMA/MA/SMK rasio guru/murid sebesar 9
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 44
pada tahun 2011 masih tetap sama hingga tahun 2015 dan meningkat
di tahun 2016 menjadi 10.
Jika melihat data di atas, sesuai persyaratan yang diatur dalam
Standar nasional Pendidikan, rasio guru/murid dapat terpenuhi bukan
dari Guru PNS tetapi oleh tenaga pengajar dari GTT (Guru Tidak tetap).
Banyaknya GTT disebabkan oleh tidak seimbangnya rekruitmen guru
kelas dibandingkan dengan guru kelas yang pension. Untuk itu yang
perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah
bagaimana memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada GTT ini.
Perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.35 Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Uraian Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1. Taman Kanak-kanak
a. Jumlah sekolah 535 539 545 553 559
- Negeri 5 5 5 5 5
- Swasta 530 534 540 548 554
b. Jumlah guru 2.300 2.324 2.324 2.297 2.265
- Negeri 49 49 48 48 49
- Swasta 2.251 2.275 2.276 2.249 2.216
c. Jumlah tenaga non guru 441 399 404 394 447
- Negeri 17 18 17 17 17
- Swasta 424 381 387 377 436
d. Jumlah siswa 27.740 29.362 30.184 30.788 31.635
- Negeri 515 474 560 580 559
- Swasta 27.225 28.888 29.624 30.208 31.076
2. Sekolah Dasar/MI
a. Jumlah sekolah 574 527 531 533 534
- Negeri 329 379 379 379 379
- Swasta 145 148 152 154 155
b. Jumlah guru 6.250 6.159 6.040 6.113 6.093
- Negeri 4.340 4.199 4026 4016 3.980
- Swasta 1.910 1.960 2014 2097 2.113
c. Jumlah tenaga non guru 1.163 1.206 1.291 1.331 1.445
- Negeri 785 820 866 884 991
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 45
No Uraian Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
- Swasta 378 386 425 447 454
d. Jumlah siswa 89.886 91.338 92.859 94.200 94.614
- Negeri 64.982 64.192 64.169 64.084 63.782
- Swasta 24.904 27.146 28.690 30.116 30.832
3. SMP/MTS
a. Jumlah sekolah 129 132 133 134 137
- Negeri 64 64 64 65 65
- Swasta 65 68 69 69 72
b. Jumlah guru 3.359 3.303 3.350 3.401 3.382
- Negeri 2.012 1.939 1892 1.870 1.825
- Swasta 1.347 1.364 1.458 1.531 1.557
c. Jumlah tenaga non guru 1.001 974 957 1.002 1.011
- Negeri 684 663 633 660 650
- Swasta 317 311 324 342 361
d. Jumlah siswa 40.730 41.352 44.257 45.014 45.434
- Negeri 27.780 27.708 27.703 28.158 28.232
- Swasta 12.950 13.644 16.554 16.856 17.202
4. SMA/MA
a. Jumlah sekolah 58 56 58 61 61
- Negeri 22 22 22 22 22
- Swasta 36 34 36 39 39
b. Jumlah guru 1.688 1.631 1.676 1.763 1.754
- Negeri 875 853 847 851 851
- Swasta 813 778 829 912 903
c. Jumlah tenaga non guru 572 537 543 535 530
- Negeri 345 331 326 317 329
- Swasta 227 206 217 218 201
d. Jumlah siswa 14.936 14.912 15.565 16.347 17.269
- Negeri 10.120 10.135 10.241 10.668 11.057
- Swasta 4.816 4.777 5.324 5.679 6.212
5. SMK
a. Jumlah sekolah 54 58 58 57 57
- Negeri 8 8 8 8 8
- Swasta 46 50 50 49 49
b. Jumlah guru 1.973 2.043 2.104 2.121 2.116
- Negeri 610 613 612 622 620
- Swasta 1.363 1.430 1.492 1.499 1.496
c. Jumlah tenaga non guru 569 589 606 596 590
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 46
No Uraian Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
- Negeri 192 203 206 208 201
- Swasta 377 386 400 388 389
d. Jumlah siswa 19.592 20.072 20.294 21.088 21.604
- Negeri 6.981 7.222 7.654 8.085 8.066
- Swasta 12.611 12.850 12.640 13.003 13.538
6. Kondisi Bangunan Sekolah
a. Jumlah Ruang SD 3.664 3.721 3.863 3.852 3.828
- Baik 2.711 3.007 3.077 3.273 3.317
- Rusak Ringan 659 585 678 494 450
- Rusak Berat 294 129 108 85 61
b. Jumlah Ruang SLTP 1.241 1.362 1.443 1.534 1.544
- Baik 1.125 1.232 1345 1.429 1.440
- Rusak Ringan 72 98 68 77 76
- Rusak Berat 44 32 30 28 28
c. Jumlah Ruang SLTA 1.229 1.282 1291 1.404 1.416
- Baik 1.122 1170 1180 1.343 1.335
- Rusak Ringan 105 103 106 53 74
- Rusak Berat 2 9 5 8 7
B Pendidikan Luar Sekolah
1. Lembaga Pendidikan Kursus
a. Jumlah lembaga 116 132 135 114 117
b. Jumlah tutor 474 528 532 346 358
c. Jumlah warga belajar 2.519 2.640 2.720 3.204 3.344
2. Sanggar kegiatan belajar
a. Jumlah kegiatan 4 7 9 16 N/A
b. Jumlah pamong belajar 10 9 9 10 N/A
3. Kelompok Belajar
a. Kejar Paket B setara SMP
- Jumlah tutor 178 108 83 48 60
- Jumlah kelompok 33 43 22 8 8
- Jumlah warga belajar 825 360 300 170 200
b. Kejar Paket C setara SMA
- Jumlah tutor 91 101 165 45 143
- Jumlah kelompok 20 17 21 5 8
4. Satuan PAUD Sejenis
a. Jumlah tutor 1.684 1.766 1.240 1148 1.191
b. Jumlah kelompok 327 573 573 290 296
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 47
No Uraian Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
c. Jumlah warga belajar 10.790 20.683 20468 11208 10.517
5. Play Group (Kelompok Bermain)
a. Jumlah tutor 925 862 1.052 1.081 1.129
b. Jumlah kelompok 212 224 231 243 245
c. Jumlah warga belajar 6.474 6.596 7.262 6.843 6.935
6. TPA
a. Jumlah tutor 408 410 460 464 511
b. Jumlah kelompok 78 88 82 87 90
c. Jumlah warga belajar 2.075 2.028 2.876 2.512 2.622
C Hasil Pelayanan Publik
1. Angka Partisipasi Kasar (%)
a. SD 116,51 114,77 116,78 116,81 116,90
b. SMP 113,70 108,93 111,41 111,70 111,71
c. SMU/SMK 77,69 79,00 86,39 87,37 87,45
2. Angka Partisipasi Murni (%)
a. SD 100,81 99,96 102,07 103,20 103,96
b. SMP 81,84 81,24 81,63 83,96 85,11
c. SMU/SMK 55,11 55.16 57,73 58,95 60,36
3. Anak Putus Sekolah
a. SD 36 29 42 29 8
b. SMP 30 14 18 14 8
c. SMU/SMK 73 41 54 48 38
4. Rasio Siswa:Sekolah
a. TK 53,30 55 55 56 56
b. SD 173,16 173 174,88 177 177,59
c. SMP 317,46 313 332,76 336 231,18
d. SMU/SMK 311,64 307 309,13 317 329,43
5. Rasio Siswa: Guru
a. TK 12,40 13 13 13 13
b. SD 14,52 15 15 15 15
c. SMP 12,19 12 13 13 13
d. SMU/SMK 9,45 9 9 9 10
6. Rasio Siswa: Kelas
a. SD 24,46 24 24,40 24 24
b. SMP 31,38 30 30,21 30 30
c. SMU/SMK 24,15 27 25,82 26 27
7. Rata-rata Nilai Hasil Belajar
a. UAN SD 7,70 7,76 7,55 49,62 61,67
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 48
No Uraian Data Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
b. UAN SMP 6,76 7,22 6,54 49,99 60,36
c. UAN SMA 6,16 6,87 5,76 5,49 50,31
d. UAN SMK 6,99 7,02 6,61 6.86 63,13
8.
Rata-rata nilai Hasil Belajar program
Kesetaraan
a. UAN Paket A Setara SD 6,09 6,00 - - 55,79
b. UAN Paket B Setara SMP 6,4 6,20 5,71 33,41 52,33
c. UAN Paket C Setara SMA 6,6 6,30 5,05 46,69 46,11
9. Rata-rata Kelulusan (%)
a. SD 99,26 98,94 98,56 99,47 97,88
b. SMP 98,37 93,74 96,88 99,36 97,09
c. SMU/SMK 95,94 95,46 99,64 95,02 96,55
10. Prosentase guru yang layak mengajar
a. TK 46,26 61,14 66,88 69,05 71,52
b. SD 67,44 75.48 82,22 85,38 87,71
c. SMP 84,52 85.89 87,85 87,53 90,18
d. SMU/SMK 90,33 91.26 91,64 92,04 94,38
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
2. Urusan wajib Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua
lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah,
murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai
derajad kesehatan yang lebih baik.
Pelayanan di RSUD Sleman juga telah memenuhi standar ISO
9001:2000/ISO 9001:2008. Pencapaian indikator pelayanan RSUD
tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed
Occupancy Rate (BOR) mencapai 66,36%, kondisi ini belum efisien
karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70%-85%.
2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2016 mencapai 54,74
kali.
3) Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi
ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 2,48
hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 49
pasien masih kurang ideal yaitu sesuai standard Departemen
Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 5,075
hari pada tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan
rumah sakit terhadap pasien cukup memadai, karena sesuai
dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka
kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2016
mencapai 21,83‰ pasien, mengalami kenaikan sebesar 1,32‰
pasien dari tahun 2015 yang menunjuk angka 20,51‰ pasien.
Walaupun angka kematian pasien ketika dirawat di RS mengalami
kenaikan, masih merupakan angka realisasi yang aman, selama
tidak melebihi 25%.
6) Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka
kematian pasien pasca rawat inap di rumah sakit mencapai
34,59% pasien pada tahun 2015, mengalami kenaikan tahun
2016 menjadi 34,80%.
7) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per-1.000 pasien
keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per-1.000 pasien keluar.
Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD
Sleman pada parameter angka kematian, masih dibawah target
nasional cukup jauh. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari
aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.
Pencapaian Kinerja Pelayanan di RSUD Prambanan tahun 2016
adalah sebagai berikut :
1) Angka tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit/Bed
Occupancy Rate (BOR) mencapai 60,36%. Kondisi ini belum efisien
karena BOR dikatakan baik jika realisasinya 70% - 85%,
2) Frekuensi pemakaian (Bed Turn Over) tahun 2016 mencapai
73,74% per tahun, kondisi pelayanan pemakaian tempat tersebut
masih dibawah standar nasional yaitu 75 kali per tahun.
3) Pada tahun 2016 rata-rata tempat tidur dalam kondisi tidak terisi
ke kondisi terisi berikutnya (Turn Over Interval) mencapai 1,91
hari. Hal ini memperlihatkan kondisi pelayanan kamar pada
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 50
pasien masih kurang ideal karena sesuai standar Departemen
Kesehatan 6 jam sampai dengan 3 hari.
4) Rata-rata lama perawatan pasien (Length of Stay) mencapai 2,91
hari pada tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan
rumah sakit terhadap pasien masih belum memadai, karena
sesuai dengan standar nasional lama perawatan 3 - 6 hari.
5) Angka kematian bersih (Net Death Rate) yang menunjukkan angka
kematian pasien ketika dirawat di rumah sakit pada tahun 2016
sebesar 8,65%, masih merupakan angka realisasi yang aman,
selama tidak melebihi 25%, Angka kematian kasar (Gross Death
Rate) merupakan angka kematian pasien pasca rawat inap di
rumah sakit pada tahun 2016 sebesar 21,62%.
6) Target nasional untuk NDR maksimal 25 orang per 1.000 pasien
keluar RS; sedangkan GDR 40 orang per 1.000 pasien keluar.
Apabila dikomparasikan dengan target nasional, realisasi RSUD
pada parameter angka kematian, sangat baik masih dibawah, jauh
dari target nasional. Hal ini berarti kinerja pelayanan dilihat dari
aspek angka kematian pasien masih dapat dinilai baik.
Gambaran indikator capaian urusan kesehatan dapat dilihat
seperti tabel berikut :
Tabel 2.36 Capaian Indikator KesehatanTahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio posyandu persatuan balita 35 41,08 40,89 40,89 40,58
2 Rasio puskesmas persatuan Penduduk
Rasio pustu per satuan penduduk
44.292
15.595
42,375
14.921
42.487
15.394
42.487
15.394
43.163
15.638
3 Rasio RS per satuan penduduk 42.588 40.756 37.935 37.935 38.537
4 Rasio dokter per satuan penduduk 1.401 1.416 2.365 2.365 2.575
5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk
960 969 3.096 3.096 3.233
6 Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
(%)
99,86 99,9 99.99 99.99 99,98
7 CakupanDesa/kelurahanUniversal Child Immunization (UCI) (%)
100 100 100 100 100
8 Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100 100
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 51
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
mendapat perawatan (%)
9 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC BTA (%)
55,83 86,87 100 100 100
10 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit DBD (%)
100 100 100 100 100
11 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin (%)
100 100 100 100 100
12 Cakupan kunjungan bayi (%) 88,94 96,06 92,57 92,57 99,95
13 Jumlah Puskesmas (bh) 25 25 25 25 25
14 Jumlah pembantu Puskesmas
(bh)
71 70 69 69 69
Sumber : Dinas Kesehatan, 2016.
Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam
pembangunan manusia. Derajad kesehatan masyarakat yang baik akan
merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena
itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran
penting dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Semakin
mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia,
maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Upaya
kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Sleman diharapkan semakin
meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO dan akreditasi
terhadap 25 Puskesmas serta dengan terus mendorong peningkatan
tipe RSUD milik pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Sleman dapat
dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang
jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sleman yang berubah
pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun
2014 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 0,516
dan pada tahun 2015 mencapai angka 0,5426. Terdapat kenaikan
kondisi jalan baik karena telah dilakukan banyak perbaikan. Namun
untuk tahun 2016 mengalami sedikit penurunan di angka 0,5207.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 52
Indikator kedua adalah rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan
irigasi pada tahun 2014 menunjukan jumlah angka 1:8.244 pada tahun
2015 menjadi 1:3.080 meningkat karena adanya rehabilitasi dan
pembangunan saluran irigasi, dan penurunan jumlah lahan pertanian
budidaya. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang
saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan pertanian budidaya (Ha).
Sampai dengan tahun 2014 panjang saluran irigasi 2.698,34 km yang
terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 419,966 km, irigasi
skunder 317,480 km, dan tersier sepanjang 1.960,894 km, dan luas
lahan pertanian budidaya seluas 22.233 Ha.
Indikator ketiga adalah rasio tempat ibadah per satuan penduduk.
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sleman
tercatat 1:312 pada tahun 2014, tetap pada tahun 2015 menjadi
1:312.
Indikator keempat adalah rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk yang mencapai angka 286.08 pada awal tahun 2014,
sedangkan pada tahun 2015 masih sama di angka 286,08.
Indikator kelima adalah rasio tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk. Pada tahun 2014 didapat angka sebesar 1,052
dari hasil penghitungan TPS dengan kapasitas 1.201 m3 dibagi jumlah
penduduk eksisting dikalikan 1.000. untuk tahun 2015 masih sama
yaitu di angka 1,052. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami
penurunan sebesar di angka 0,31.
Indikator keenam adalah panjang jalan yang dilalui roda 4, dimana
angka tersebut mencapai 0,00270 km pada tahun 2014, 2015 dan 2016
masih sama, yaitu untuk jalan nasional, jalan propinsi, jalan
kabupaten, dan jalan desa.
Indikator ketujuh adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi
baik (>40 Km/jam) dimana pada tahun 2015 mencapai prosentase
sebesar 51,59%, untuk tahun 2016 mencapai prosentase sebesar
52,07%, didapat dari hasil panjang jalan baik dan bisa dilalui
kendaraan dengan kecepatan >40 Km/jam dibagi seluruh panjang jalan
kabupaten yang ada.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 53
Indikator selanjutnya adalah drainase dalam kondisi baik, di
Kabupaten Sleman pada tahun 2014 sebesar 44,94%, dan pada tahun
2015 meningkat menjadi 48,76%. Untuk tahun 2016 tidak mengalami
peningkatan nilainya sama yaitu sebesar 48,76%.
Untuk lingkungan permukiman dianggap sebagai kawasan
permukiman yang ada di Kabupaten Sleman. Luas kawasan
permukiman di Kabupaten Sleman adalah sebesar 33,65% pada tahun
2016, didapat dari perhitungan luas kawasan permukiman seluas
19.340 ha dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sleman
sebesar 57.482 ha. Berikut tabel yang menggambarkan indikator
bidang pekerjaan umum.
Tabel 2.37 Indikator Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Proporsi panjang jaringan
jalan dalam kondisi baik
0,363 0,541 0,516 0,5426 0,5207
2 Rasio Jaringan Irigasi 1:8.787 1:8.703 1:8,244 1:3.080*) N/A
3 Rasio tempat ibadah per
satuan penduduk
1:303 1:279 1:312 1:312 N/A
4 Rasio tempat pemakaman
umum per satuan
penduduk
283,572 286,142 286,08 286,08 N/A
5 Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan penduduk
0,918 1,282 1,052 1,052 0,31
6 Panjang jalan dilalui Roda
4 (km)
0,0030 0,0015 0,0027 0,0027 0,0027
7 Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik (>40
Km/jam) (%)
36,32% 54,06% 51,59% 51,59% 52,07%
8 Drainase dalam kondisi
baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
43,89 44,64 44,94 48,76 48,76
9 Kawasan Pemukiman (%) 40,574 39,700 33,65 33,65 33,65
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2016 *) irigasi tersier menjadi kewenangan desa
Luas RTH hanya dihitung dari RTH Perkotaan dengan
pertimbangan pernah dilakukan studi tentang RTH kawasan perkotaan.
Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas
seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Sleman sehingga didapatkan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 54
rasio RTH 55,36%. Adapun luas RTH diambil dari laporan RTH wilayah
perkotaan yang merupakan luas lahan tidak terbangun.
Rasio IMB dihitung berdasarkan pelayanan IMB yang sudah
diberikan baik IMB tetap, IMB sementara maupun IMB pemutihan.
Pada tahun tertentu dibanding dengan 5 bangunan pada tahun
tertentu yang dihitung dari bangunan-bangunan rumah, fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, fasilitas
transportasi, fasilitas pengairan, persampahan, fasilitas peternakan,
stasiun bahan bakar, fasilitas pariwisata dan industri/pergudangan.
Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.38 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2012-2015 Kabupaten Sleman
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014
2015
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
(%)
54,96 54,71 54,41 54,17
2. Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan (%) 13,22 46,58 47,01
42,78
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BLH 2015 Ket *) : Angka perhitungan dengan luasan kawasan perkotaan berdasarkan Perda 23/1994 **) Luasan RTH
4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan
diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga
pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, dan rumah layak huni.
Indikator-indikator selain rumah layak huni diukur berdasarkan
jumlah pengguna.
Indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Sleman
pada tahun 2014 adalah sebesar 98.33%, pada tahun 2015 mencapai
98,40%. Untuk tahun 2016 sebesar 53, 84%, penurunan ini sebagai
akibat perbedaan perhitungan, dimana pada tahun 2016 rumah tangga
pengguna air bersih dihitung rumah tangga yang sudah teraliri air
PDAM, sedangkan sebelumnya sumur termasuk dalam perhitungan.
Untuk indikator rumah tangga pengguna listrik mencapai 99% pada
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 55
tahun 2014, dan pada tahun 2015 angka sementara menunjukkan
kenaikan menjadi 99,96% dan pada tahun 2016 mencapai 98,68%.
Untuk indikator rumah tangga bersanitasi pada tahun 2014 angka
yang tercatat sebesar 88,27%, pada tahun 2015 angka sementara
menunjukkan kenaikan menjadi 88,90%. Sedangkan tahun 2016 data
belum diidentifikasi. Indikator rumah layak huni dihitung berdasarkan
jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah
seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga
didapatkan angka sebesar 93,64% pada tahun 2014, pada tahun 2015
mengalami kenaikan menjadi 94,42%, dan tahun 2016 naik menjadi
99,61%. Indikator urusan perumahan Kabupaten Sleman tahun 2012-
2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.39 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rumah tangga pengguna air bersih
(%) 95,40 98,30 98,33 98,40 53,84*)
2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 95,00 95,60 99,00 99,96 98,68**)
3 Rumah tangga ber-sanitasi (%) 74,28 81,65 88,27 88,90 N/A
4 Rumah layak huni (%) 91,24 91,73 93,64 94,42 99,61
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2016 *) **) Jumlah Rumah Teraliri Listrik/Jumlah Rumah = 401.024 buah/406.400 buah.
5. Urusan wajib Ketenteraman, ketertiban umum, dan
pelindungan masyarakat
Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh
kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja.
Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan
Pemerintah Kabupaten Sleman juga koordinasi dengan BIN, Intel
Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda
(Komunitas Intelijen Daerah).
Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara
kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi,
memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi
pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 56
lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman
menjadi berkah yang besar untuk Indonesia juga untuk Kabupaten
Sleman dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur
dengan banyaknya perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah
Kabupaten Sleman. Konflik berbau SARA, aksi terorisme dan
separatisme berpotensi menjadi komoditas politik. Deteksi dini atas
potensi kerawanan harus dilakukan.
Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui
pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan
OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun
tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu
masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan
pemerintah meningkat. Pencapaian upaya yang telah dilakukan
tersebut seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 2.40 Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik
Tahun 2011-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP(kali)
4 4 2 2 3 3
2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)
3 4 12 2 2 12
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa, 2016
Dalam hal pelaksanaan kewenangan penanganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) daerah Kabupaten,
dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas
Kabupaten Sleman. Berikut rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan
anggota Linmas di Kabupaten Sleman, yaitu:
Tabel 2.41 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000
penduduk tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk (%)
0,686 0,736 0,736 1,4 1,32
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 57
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
2 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk (%)
60,60 59,40 58,67 54,72 59,20
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja , 2016
Apabila dilihat dari rasio dan jumlah anggota Satuan Polisi
Pamong Praja di bandingkan dengan jumlah peduduk Kabupaten
Sleman terdapat kekurangan personil anggota dari idealnya antara 250
s/d 400 orang, kenyataannya sekarang baru terdapat 143 orang,
jumlah satpol PP ini sudah termasuk satpol PP di Kecamatan dan
Banpol 10 orang direkrut melalui outsourching. Rasio jumlah polisi
pamong praja per 10.000 penduduk dapat dihitung dengan
membandingkan jumlah satpol PP (143 orang) dibagi dengan jumlah
penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.079.053 orang dikali 100,
dihasilkan angka 1,32.
Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk mengalami
peningkatan dari 54,72 di tahun 2015 menjadi 59,20 di tahun 2016.
Hal ini dikarenakan ada perekrukan anggota Linmas baru di tahun
2016.
Pelanggaran Perda dari tahun 2013 hingga 2015 menurun,namun
pada tahun 2016 jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah
mengalami peningkatan menjadi 594, dari jumlah pelanggaran tersebut
yang melakukan sidang di tempat sebanyak 5 kali sebanyak 221
pelanggar, sedangkan yang sampai ke sidang di Pengadilan Negeri
sebanyak 21 kali sebanyak 125 pelanggar.
Tabel 2.42 Data Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Uraian Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Pelanggaran 590 608 584 533 594
2 Pelanggaran Sidang ditempat 163 173 169 177 221
3 Pelanggaran Sidang di PN 109 97 129 124 125
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja , 2016
Berkaitan dengan PPNS, jumlah PPNS di Kabupaten Sleman
berjumlah 44 orang. Terdiri dari 5 orang di Kantor Satuan Polisi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 58
Pamong Praja dan 39 orang lainnya tersebar di beberapa SKPD di
Kabupaten Sleman. PPNS yang berada di SKPD banyak yang sudah
menempati jabatan struktural sehingga dalam menjalankan tugas
sebagai PPNS tidak aktif karena kesibukan tugas sebagai pejabat
struktural. Pembinaan setiap tahun yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja berupa coaching clinic dan pemberdayaan gugus tugas
PPNS.
Dalam hal perlindungan masyarakat, Kabupaten Sleman termasuk
daerah yang rawan bencana karena terdapat Gunung Merapi dan
berada di patahan sesar opak. Deskripsi macam potensi bencana di
Kabupaten Sleman yaitu :
1. Erupsi Gunungapi Merapi;
2. Aliran/banjir lahar;
3. Gempa bumi;
4. Gerakan tanah;
5. Angin puting beliung;
6. Kebakaran;
7. Kekeringan.
Sedangkan data kejadian bencana di Kabupaten Sleman adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.43 Data Jumlah Kejadian dan Korban Bencana
Tahun 2012 – 2016 Kabupaten Sleman
NO URAIAN DATA Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Daerah Rawan Bencana (desa) 86 86 86 86 86
2 Jumlah Gladi Lapang
Penanggulangan bencana 7 8 13 16 29
3 Penanggulangan Bencana:
- erupsi - 1 1 - -
- gempa bumi - - 2 - -
- banjir 1 - 3 6 7
- banjir lahar hujan 9 3 3 - 2
- tanah longsor 5 5 9 12 85
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 59
NO URAIAN DATA Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
-angin ribut 17 23 22 50 74
- petir - 2 - 5 9
-kekeringan 5 - - 1 -
-kebakaran - - - 1 88
4 Jumlah korban jiwa akibat bencana
- erupsi - - 1 - -
- gempa bumi - - - - -
- banjir - - 3 - -
- tanah longsor - 1 - - -
-angin ribut 1 - 1 3 -
- petir - - - - -
-Kekeringan - - - - -
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016
Berkaitan dengan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman telah menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2013
Tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa program dan kegiatan
yang mendukung berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah
peta resiko bencana, sosialisasi daerah rawan bencana, operasional dan
pemeliharaan EWS (lahar banjir), Pembentukan dan operasional Tim
SAR dan Komunitas Peduli Bencana.
8. Urusan wajib Sosial
Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan
sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah
tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.
Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan,
subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan,
penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia
rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada
tabel berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 60
Tabel 2.44 Indikator Urusan Sosial
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Jumlah
2012 2013 2014 2015 2016
1 Sarana sosial: a. Panti Sosial - Panti Asuhan Anak - Panti Jompo/Lansia - Panti Rehabilitasi - Panti disabilitas b. Rumah Singgah
25 1 4 8 2
25 1 4 8 2
25 1 4 9 2
27 1 4 9 2
29 1 4 9 2
2 PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)
(68,36%) (69,31%) (78,94%) (79,36%) (82,35%)
3 Anak Jalanan 91* 19* 35* 34* 58
Sumber: DinasTenaga Kerja dan Sosial, 2016 * Sumber : Dinsos DIY
Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka PMKS,
khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik
secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan
membuahkan hasil yang maksimal. Terlihat adanya peningkatan dari
tahun 2015 ke 2016 pada sarana sosial yang berupa Panti Asuhan
Anak dari 27 buah panti menjadi 29 buah panti. Untuk PMKS tahun
2015 hingga tahun 2016 juga terjadi peningkatan yaitu dari 79,36%
menjadi 82,35%. Untuk jumlah anak jalanan terjadi peningkatan yang
terjadi pada tahun 2015 sebesar 34 menjadi 58 pada tahun 2016.
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
1. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih
menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja
(penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja,
serta rendahnya produktivitas kerja.
Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya
pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun
perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 61
untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran
kinerja pemerintah.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara
banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja.
TPAK pada tahun 2014 sebesar 65,09% dan meningkat menjadi 68,68%
pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 nilai TPAK sebesar 69,23%.
Pencari kerja yang ditempatkan adalah angka dari jumlah tenaga
kerja yang ditempatkan baik melalui AKAL, AKAD maupun AKAN. Dari
pencari kerja terdaftar, pencari kerja yang ditempatkan menunjukan
angka 97,58% di tahun 2014, 89,80% di tahun 2015, dan 91,40% pada
tahun 2016. Pengangguran merupakan indikator bahwa terjadi
kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan
pertambahan angkatan kerja. Untuk angka tingkat pengangguran
terbuka masih menunjukan angka yang cukup tinggi yaitu 6,17% di
tahun 2014, 6,12% di tahun 2015, dan 5,82% pada tahun 2016.
Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun
2014, 2015 dan 2016 sudah mencapai angka 100%. Jumlah
perusahaan bertambah yaitu 1.264 perusahaan di tahun 2014 menjadi
1.324 perusahaan di tahun 2015. Angka penyelesaian perselisihan
pengusaha dengan pekerja di tahun 2016 sebesar 100% yaitu dari 25
kasus dapat terselesaikan semua.
Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun
2012-2016 secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut :
Tabel 2.45 Indikator Ketenagakerjaan
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Tingkat partisipasi angkatan kerja
(%) 59,64 61,93 65,09 68,68 69,23
2 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 62,58 26,77 97,58 94,52 91,40
3 Tingkat pengangguran terbuka (%) 6,74 6,47 6,17 6,12 5,82
4 Keselamatan dan perlindungan/ K3
(%) 100 100 100 100 100
5 Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%)
92,00 91,43 95,65 100 100
Sumber : Dinas Nakersos Kabupaten Sleman, 2016.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 62
2. Urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan
kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak. Namun demikian, kesenjangan gender masih
terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek
psikososio-kultural yang masih menganggap derajad laki-laki lebih
tinggi dari pada perempuan.
Adapun capaian indikator pemberdayaan dan perlindungan anak
tahun 2012-2016 dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 2.46 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan 55,70 56,31 57,02 57,02 59,08*)
2 Rasio KDRT 0,0312 0,043 0,03 0,046 0,043
3 Persentase angkatan kerja
perempuan 57,23 55,57 45,12 42,78 49,83
4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
132 142 331 539 499
Sumber: Badan KB,PM, PP, 2016 *) Data BKD
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
menunjukkan peningkatan, membuktikan bahwa tidak ada peran
perempuan di lembaga pemintahan semakin menguat yang disebabkan
oleh kapasitas dan kemampuan perempuan. Pengaduan terhadap
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus mengalir, hal ini
disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan
KDRT. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman terus mengoptimalkan
kinerja UPT P2TPA dalam menangani kasus-kasus KDRT dan
perlindungan terhadap perempuan dan anak.
3. Urusan Wajib Pangan
Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya
berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi
pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 63
pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga
meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung
ketahanan pangan.
Jika dibandingkan dengan tahun 2014, ketersediaan pangan pada
tahun tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,12%. Hal ini
disebabkan adanya kenaikan produktivitas sebesar 6,74% dari 60,19
kw/ha pada tahun 2014 menjadi 64,25 kw/ha pada tahun 2015,
pendampingan ditingkat petani dan penurunan serangan Organisme
Pengganggu Tanaman (OPT). Namun ketersediaan pangan mengalami
penurunan di tahun 2016 dikarenakan penurunan produksi pertanian
yang disebabkan oleh pergeseran musim dan meningkatnya organism
penganggu tanaman. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 2.47 Perkembangan Ketersediaan Pangan
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Ketersediaan pangan
utama (beras) (ton) 197.073,00 194.573,21 198.702,06 200.934,92 153.536,78
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2016.
4. Urusan Wajib Pertanahan
Dalam bidang pertanahan, jumlah sertifikat yang dikeluarkan di
Kabupaten Sleman meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2012
sejumlah 505.093 bidang, data sertifikat tanah tahun 2013 sejumlah
483.183, sedangkan data sertifikat tanah tahun 2014 sejumlah
560.597. Berdasarkan data sertifikat tanah tahun 2015 sejumlah
512.516 dan pada tahun 2016 sejumlah 528.599.
Untuk penyelesaian izin pemanfaatan ruang dibagi menjadi Izin
Lokasi, Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Penggunaan Pemanfaatan
Tanah. Izin Lokasi di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya
mengalami perubahan, tahun 2014 sejumlah 16 izin dan tahun 2015
sejumlah 14 izin, tahun 2016 sebanyak 6 izin. Izin Pemanfaatan Tanah
di wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan,
tahun 2014 sejumlah 269 izin, tahun 2015 sejumlah 359 izin dan
tahun 2016 sebanyak 358 izin. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah di
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 64
wilayah Kabupaten Sleman tiap tahunnya mengalami perubahan,
tahun 2014 sejumlah 276 izin, tahun 2015 sejumlah 492 izin, dan
tahun 2016 sebanyak 348 izin. Data jumlah sertifikat dan ijin lokasi
tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada tabel:
Tabel 2.48
Jumlah Sertifikat dan Izin Pemanfaatan Ruang Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah sertifikat tanah
(buah)
505.093 483.183 560.597 512.516 528.599
2 Penyelesaian izin lokasi
(buah)
20 12 16 14 6
3 Izin Pemanfaatan Tanah
(buah)
343 326 269 359 358
4 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (buah)
222 384 276 492 348
Sumber : Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah dan BPMPPT, 2016
5. Urusan wajib Lingkungan Hidup
Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan
dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut
kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan
pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan
bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan,
penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas
lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara
masyarakat dan peran pemerintahan.
Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu
agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui serta mencari subtitusi dari sumber daya
alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai contoh, kita dapat
memiliki kualitas tanah yang baik sehingga kualitas air juga membaik.
Salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut
adalah melalui pengelolaan sampah. Pemerintah menyadari bahwa
permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional. Perlu
adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan
terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu dalam pengelolaan sampah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 65
diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah serta peran
masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif
yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.
Dalam Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengelolaan sampah di Kabupaten
Sleman dilakukan oleh orang pribadi maupun lembaga pengelola
sampah sesuai kewenangannya. Pengelolaan sampah ini meliputi
pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang berupa
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah.
Jumlah timbulan sampah meningkat seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk. Pada tahun 2014,
timbulan sampah sebesar 1.445,72 m3/hari dari wilayah perkotaan,
pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.879 m3/hari se-Kabupaten
Sleman. Untuk tahun 2016 jumlah timbunan sampah sebesar 2.735
m3/hari dari wilayah perkotaan. Dari timbulan sampah tersebut, tidak
semua sampah dibuang ke TPST, tetapi dilakukan program
pengurangan sampah baik dengan TPST Kiprah, Waste Refinerring,
LDUS maupun kelompok mandiri. Pada tahun 2014, pengurangan
sampah sebesar 247,35 m3/hari, pada tahun 2015 meningkat menjadi
300,50 m3/hari. Sedangkan pada tahun 2016, pengurangan sampah
sebesar 247.35 m3/hari. Akibat program pengurangan sampah, jumlah
sampah yang ditangani berkurang.
Pelayanan pengangkutan sampah tahun 2015 memiliki armada 39
dumptruck dan 4 unit armroll yang mempunyai kapasitas total sebesar
657,60 m3/hari. Pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup telah menjangkau seluruh wilayah di 17 kecamatan
dengan 29 dumptruck dan 5 unit armroll yang mempunyai kapasitas
sebesar 8 m3/hari untuk dumptruck, dan 5,5 m3/sekali angkut untuk
armroll. Hal ini meningkatkan prosentase cakupan layanan penanganan
sampah dari 33,51% pada tahun 2014 menjadi 39,97% pada tahun
2015, dan 46,83 % pada tahun 2016.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 66
Sedangkan jumlah transfer depo ada 11 buah, TPS besar 6 buah
dan TPS kecil 203 buah dengan kapasitas masing-masing 70 m3, 25 m3
dan 1,385 m3. Sehingga rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk mengalami penurunan dari 1.052 pada tahun 2014
menjadi 1,051 pada tahun 2015. Untuk tahun 2016 ini meningkat
menjadi 1,098. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah TPS tidak
sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk Tahun 2016
Jumlah transfer depo ada 13 buah, TPS besar 23 buah dan TPS kecil
249 buah dengan kapasitas masing-masing 50,20m3 dan 6m3.
Sedangkan untuk luasan Ruang Terbuka Hijau yang terdata oleh
Pemkab. Sleman pada tahun 2016 ini seluas 883,28 Ha.
Pengelolaan air limbah yang dilakukan dengan Sistem Tepusat dan
Sistem Setempat/Komunal. Sampai dengan periode tahun 2016, untuk
Sistem Terpusat yang bermuara di IPAL Sewon telah terbangun
sambungan rumah sebanyak 2.867 unit dengan jumlah penerima
manfaat 14.335 jiwa, Jaringan Pipa servis 95.590 m, Pipa lateral
30.366 m, Pipa induk 17.646 m dan Pipa penggelontor 10.054 m. Pada
tahun 2015, telah terbangun sambungan rumah 2.380 unit dengan
jumlah penerima manfaat 11.980 jiwa, jaringan servis 17.821 m, pipa
lateral 7.325 m, pipa induk 11.000 m dan pipa penggelontor 1.500 m.
Untuk program sanitasi di Kabupaten Sleman telah dibangun 101 unit
IPAL komunal dengan jumlah penerima manfaat 42.300 jiwa. Pada
tahun 2016 melalui beberapa program sanitasi, Kabupaten Sleman
telah membangun 122 unit, sambungan rumah sebanyak 7.930 unit
IPAL komunal dengan jumlah penerima manfaat 39.650 jiwa.
Selain melalui pembangunan fisik, Kabupaten Sleman juga
melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap
pembangunan yang berdampak pada lingkungan melalui pengaduan
kasus lingkungan. Jenis pengaduan meliputi pencemaran udara berupa
bau yang ditimbulkan dari peternakan maupun limbah kegiatan,
pencemaran air, debu, pengaduan kebisingan serta gangguan lalu
lintas. Badan Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menangani
pengaduan kasus lingkungan tersebut melalui koordinasi dengan
instansi terkait, Camat, Kepala Dukuh dan tokoh masyarakat setempat
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 67
yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan
untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan yang
dilakukan. Dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dari jumlah kasus
yang masuk semuanya ditindaklanjuti.
Tabel 2.49
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Persentase penanganan sampah 35,08% 30,78% 33,51% 39,97 % 46,83 %
2 Rasio Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
0,918 1,282 1,052 1,051 1,098
3 Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100 % 100 %
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Badan Lingkungan Hidup, 2016. Keterangan: Untuk indikator penanganan sampah dan TPS ada perbedaan dasar perhitungan, yaitu:
- Data Tahun 2016 berdasarkan/mengacu seluruh wilayah Kabupaten Sleman (17 kecamatan).
- Data Tahun 2012-2015 hanya berdasarkan/mengacu pada wilayah perkotaan (5 kecamatan).
6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2015
ke tahun 2016 mengalami penurunan, khususnya untuk pelayanan
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini ditunjukkan dengan rasio
kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP pada
tahun 2015 sebesar 97,19% menurun menjadi 96,34% pada tahun
2016 yang disebabkan penduduk yang sudah melakukan perekaman
KTP elektronik pertama kali yang menjadi kewenangan Pusat banyak
yang belum jadi, sehingga pihak Pemerintah Daerah menerbitkan Surat
Keterangan Pengganti KTP Elektronik.
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, pada tahun 2016
adalah 52,95. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015
yang sebesar 49,80. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya
peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.
Angka rasio kependudukan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada
tabel berikut.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 68
Tabel 2.50 Angka Rasio Kependudukan Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016*)
1 Rasio penduduk ber-KTP per
satuan penduduk 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96
2 Rasio bayi berakte kelahiran 100 89 89,2 89,04 77,96
3 Rasio pasangan berakte nikah 100 100 100 100 100
4 Kepemilikan KTP 97 97,79 97,72 97,19 96,34
5 Kepemilikan akta kelahiran per
1000 penduduk 42,06 47,21 47,06 49,80 52,95
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2016 *) Sejak Oktober 2016 terjadi kekosongan blanko e-KTP, sementara delegasi blanko menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kewenangan daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan
Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan
penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat
desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama
sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata
kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan
tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan
kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk
memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang
tidak sedikit kepada pemerintah Desa.
Tabel 2.51
Jenis Dana yang diterima oleh Desa Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman (dalam ribuan)
Jenis Dana 2012 2013 2014 2015 2016
1. Alokasi Dana Desa
(ADD) Bantuan
Keuangan Khusus
7.551.268,3 14.018.569,4 15.145.426 72.250.220.900 101.613.020.568,20
2. Dana Desa - - - 28.075.179.400 63.014.717.000
3. Bagi Hasil Pajak dan
retribusi Daerah Kabupaten
10.426.252,1 16.179.750 19.137.126 37.135.750.729 45.669.174.497,76
Sumber: Bagian Pemerintahan Desa, 2016
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 69
Mulai tahun anggaran 2015 pemerintah memberikan dana desa
kepada pemerintah desa dan besaran Alokasi Dana Desa yang diterima
Desa semakin besar dengan perbedaan asal ADD menjadi minimal 10%
dari DAU dikurangi DAK. Besarnya dana yang diterima oleh desa
tersebut memungkinkan juga desa akan mengembangkan wilayahnya
baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
khususnya dalam hal pemberdayaan desa.
Dengan dana yang besar ini pula Pemerintah Desa diharapkan
menjadi desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta
bertanggung jawab. Desa juga harus memiliki perencanaan
pembangunan sebagai strategi mengelola program dan keuangan untuk
pemberdayaan masayarakat, mulai dari RPJMDes, RKPD sampai
dengan APBDes. Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama BPD
benar-benar harus dapat menjadi mitra sejati dalam hal
penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Selain pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, tidak kalah penting
adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan
kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kebijakan
strategis desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa.
Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang meliputi LPMD,
PKK, Karang Taruna, RT dan RW dalam perencanaan desa merupakan
bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan Posyandu, lebih mendorong peran peran
masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak hanya dalam hal
perencanaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa ini juga diharapkan juga
membantu program pemberdayaan masyarakat Desa baik yang
dilaksanakan oleh Desa, maupun tugas pembantuan dari kabupaten,
provinsi maupun nasional.
8. Urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan
sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar
berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 70
produktif di wilayah masing-masing. Rata-rata jumlah jiwa pada tahun
2016 mengalami penurunan menjadi 2,99, sedangkan pada tahun 2015
sebesar 3,05. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 sebanyak
126.127 dan 123.500 tahun 2016. Peserta KB Pria sebanyak 9.842
tahun 2015 dan 2016 sebanyak 10.220. Pasangan Usia Subur
sebanyak 155.900 tahun 2016 dan 159.366 tahun 2015. Persentase
Peserta KB aktif dengan PUS (Prevalensi) sebesar 79,14% tahun 2015
dan 79,22 tahun 2016. Sedangkan Usaha Peningkatan Pendapatan
keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 801 tahun 2015 dan 810 pada
tahun 2016. Perkembangan tahun 2012 sampai 2016 capaian indikator
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.52 Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014
2015
2016
1 Rata-rata jumlah jiwa
per keluarga 3,60 3,26 2,88 3,05 2,99
2 Cakupan peserta KB aktif
120.561 121.536 121.901 126.127 123.500
3 Peserta KB Pria 8.952 9.349 9.815 9.842 10.220
4 Pasangan Usia Subur
(PUS) 152.392 153.238 154.137 159.366 155.900
5 % Peserta KB Aktif
dengan PUS (Prevalensi) 79,11 79,31 79,09 79,14 79,22
6
Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS)
854 860 865 801 810
Sumber: Badan KB,PM, PP, 2016
Cakupan peserta KB aktif atau prevalensi mengalami kenaikan.
Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk ber KB semakin
meningkat. KB pria juga mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa
kesadaran kaum pria untuk ber KB semakin meningkat. Kelompok
Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) semakin
meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut mampu
meningkatkan perekonomian para anggotanya.
9. Urusan wajib perhubungan
Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2
maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 71
dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang
angkutan umum selama empat tahun mengalami penurunan sebagai
dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi
yang cukup pesat, namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan
sedikit, dari 4.011.122 penumpang pada tahun 2015 menjadi
4.265.321 penumpang pada tahun 2016.
Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka
jumlah uji kir angkutan umum dan angkutan barang selama periode
empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Jumlah angkutan
umum dan angkutan barang yang diuji kir di Dinas Perhubungan,
Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman tahun 2015 sebanyak
20.277 buah kendaraan menurun menjadi 20.005 buah kendaraan
pada tahun 2016. Tarif biaya pengujian kelayakan angkutan umum
selama dua tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yakni sebesar
Rp30.000,00 untuk Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB)
JBB<5.000, Rp37.500,00 untuk JBB 5.000-10.000 dan Rp 45.000,00
untuk JBB>10.000. Dalam kondisi normal, waktu pengerjaan uji kir
rata-rata 15 menit per kendaraan.
Dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di
wilayah Kabupaten Sleman, Dinas Hubkominfo setiap tahun selalu
melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dilakukan
dengan maksud agar supaya keselamatan dan kenyamanan para
pengguna jalan dapat terlayani secara optimal. Jumlah pemasangan
rambu setiap tahunnya bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan.
Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 sebanyak 300 unit. Adapun Indikator
urusan perhubungan tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 72
Tabel 2.53 Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2016
10. Urusan wajib komunikasi dan informatika
Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong
munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan
tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana
komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk
pameran.
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk di Kabupaten Sleman
untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,00012, menurun jika
dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,00015. Angka rasio warnet/wartel
tahun 2015 yang menurun karena kebutuhan akan akses internet saat
ini sudah sangat mudah, antara lain melalui free hotspot dan modem
GSM/CDMA dengan biaya relatif murah.
Data perkembangan selama empat tahun terakhir dapat dilihat
pada tabel berikut :
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah arus penumpang angkutan
umum
4.463.688 4.254.314 4.068.315 4.011.122 4.265.321
2 Rasio ijin trayek 290 285 287 288 268
3 Jumlah uji kir
angkutan umum (bh) 18.784 19.020 19.523 20.277 20.005
4 Jumlah Terminal Bis
(bh) 5 5 5 5 5
5 Angkutan darat (%) 0,0208 0,0209 0,08168 0,036 0,0198
6 Kepemilikan KIR
angkutan umum (bh) 1.873 1.787 3.323 3.137 3.178
7 Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)
15 menit 15 menit 15 menit 15-30 menit
15-30 menit
8
Biaya pengujian
kelayakan
angkutan
umum
JBB<5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
JBB 5.000-
10.000 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500
JBB>10.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
9 Pemasangan Rambu-
rambu (unit) 285 149 300 300 300
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 73
Tabel 2.54 Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah Surat Kabar Nasional
Jumlah Surat Kabar Lokal 17 7
17 7
17 7
4 5
4 5
2 Jumlah penyiaran : Radio Nasional (jaringan ke daerah) Radio Lokal TV lokal TV Nasional
5 21 5
11
5 21 5
11
5 21 5
11
2 7 4
11
- 38 20
-
3 Website milik pemerintah daerah
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit (55 subdomai
n)
1 unit (56 subdomain
)
4 Pameran /expo yang diikuti oleh SKPD Pemerintah Daerah Sleman sebagai partisipan berdasar tingkatan event : - Skala Event tingkat
lokal/daerah/Kabupaten - Skala Event tingkat
Regional - Skala Event tingkat Nasional
- Skala Event tingkat Internasional
10
4 12
4
10
4 12
4
9
3 7
4
5 5
4
8
3 15
5
Sumber : Dinas Hubkominfo dan Bagian Humas Setda, Bagian Perekonomian, 2016
11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Salah satu usaha pengembangan ekonomi di Kabupaten Sleman
adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan sampai lapisan
bawah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun
kelompok usaha masyarakat.
Jumlah koperasi pada tahun 2015 sebanyak 641 buah meningkat
menjadi 656 buah pada tahun 2016. Jumlah koperasi aktif juga
meningkat dari 593 pada tahun 2015 menjadi 627 pada tahun 2016.
Jumlah anggota semakin meningkat dari 275.246 orang pada tahun
2015 menjadi 281.027 orang pada tahun 2016.
Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari
jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari
Rp349.125.732.000,00 pada tahun 2015 menjadi
Rp379.655.383.000,00 pada tahun 2016. Jumlah volume usaha
sebesar Rp1.078.024.018.269,00 pada tahun 2015 meningkat menjadi
Rp1.173.672.884.000,00 pada tahun 2016. Sisa Hasil Usaha (SHU)
sebesar Rp29.365.038.000,00 pada tahun 2015 meningkat menjadi
Rp32.264.431.000,00 pada tahun 2016.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 74
Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Sleman tahun 2012-
2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.55
Perkembangan Koperasi Tahun 2012-2016 di Kabupaten Sleman
Koperasi dan PKM
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1) Jumlah
koperasi 617 623 630 641 656
2) Kondisi Koperasi
- Koperasi
aktif 554 562 573 593 627
- Koperasi
Tidak aktif 54 50 50 48 29
3) Jumlah
anggota koperasi
240.522 263.874 275.198 275.246 281.027
4) Jumlah
Modal
Sendiri
(000)
211.178.095 255.382.800 282.739.536 349.125.732 379.655.383
Volume
Usaha (000) 819.373.452 972.774.539 1.071.650.408 1.078.024.018 1.173.672.884
SHU (000) 18.927.502 22.145.886 23.845.773 29.365.038 32.264.431
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 2016
12. Urusan wajib penanaman modal
Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran
yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Dampak/efek pengganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari
aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan
ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada
berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang
banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya
dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun
lintas sektor.
Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2012
hingga 2016 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari
jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya
cenderung fluktuatif setiap tahunya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim
investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan
penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2016
meliputi investasi PMA 66 unit dengan nilai investasi US$233,58,
investasi PMDN 60 unit dengan nilai investasi Rp3.370.880,00 juta
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 75
sedangkan Non fasilitas unit usahanya menjadi 35.628 dengan nilai
investasi Rp5.353.299,00 juta. Naiknya total nilai investasi penanaman
modal berdampak pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga
kerja yang terserap oleh PMA pada tahun 2015 sebanyak 8.479 orang
meningkat menjadi sebanyak 8.951 orang pada tahun 2016, PMDN
pada tahun 2015 sebanyak 11.913 orang menjadi sebanyak 12.986
orang pada tahun 2016, dan non fasilitas pada tahun 2015 sebanyak
282.872 orang menjadi 292.585 orang pada tahun 2016.
Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun
2012-2016 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.56 Perkembangan Penanaman Modal
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Unit Usaha
(orang)
PMA 42 44 45 57 66
PMDN 32 40 45 51 60
Non fasilitas 32,452 33.341 33.671 34.548 35.628
2 Nilai Investasi
PMA (juta US$) 233,56 206,79 231,96 233,54 233,58
PMDN (juta Rp) 1.083.065 1.868.199 1.945.866 3.159.444 3.370.880
Non fasilitas (juta Rp) 3.489.552 3.787.620 3.895.422 4.756.616 5.353.299
3 Daya serap Tenaga Kerja
(orang)
PMA 7.200 7.292 7.492 8.479 8.951
PMDN 9.771 9.782 9.922 11.913 12.986
Non fasilitas 259.396 266.489 268.779 282.872 292.585
4 Rasio daya serap tenaga
kerja (orang)
PMA 171 166 166 146 140
PMDN 305 244 220 201 225
Non fasilitas 8 8 8 8 8
5 Kenaikan/penurunan
realisasi PMA, PMDN dan
Non fasilitas(%)
PMA 26,12 -11,46 12,17 0,68 0,02
PMDN 30,90 72,49 4,16 62,37 0,69
Non fasilitas 13,77 8,54 2,85 22,11 12,54
Sumber : BPMPPT Kab. Sleman, 2016
13. Urusan wajib kepemudaan dan olahraga
Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM,
sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan.
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang
diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 76
Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama
dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-
peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda
pada tahun 2016 yaitu 31 buah.
Kegiatan kepemudaan dan olahraga adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk
menfasilitasi kegiatan di masyarakat maupun di sekolah. Pada tahun
2012 jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 12
kegiatan dan pada tahun 2013 sebanyak 7 kegiatan. Sedangkan pada
tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan kepemudaan antara
lain: Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan, Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan,
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, Pemberian Penyuluhan Bahaya
Narkoba Bagi Pemuda, dan Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya
Narkoba Bagi siswa. Pada tahun 2015 dan 2016 kegiatan kepemudaan
yang dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan.
Untuk kegiatan olahraga pada tahun 2012 sebanyak 10 kegiatan.
Sedangkan pada tahun 2013 dilaksanakan 4 kegiatan olahraga dan
pada tahun 2014 ada sejumlah 3 kegiatan antara lain: Pelaksanaan
identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, penyelenggaraan
kompetensi olahraga dan pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga. Untuk tahun 2015 kegiatan olahraga yang
diselenggarakan sebanyak 5 kegiatan, dan pada tahun 2016 meningkat
menjadi 9 kegiatan.
Data lapangan olahraga yang tercantum dalam tabel adalah
lapangan olahraga yang ada di sekolah maupun yang ada di
masyarakat yang sifatnya out door, khususnya untuk lapangan
sepakbola, bulutangkis, lapangan voli, tenis meja, sepak takraw,
basket, dan lapangan futsal. Pada tahun 2011 di Sleman terdapat 194
lapangan olahraga dan bertambah menjadi 375 lapangan olahraga di
tahun 2012. Untuk tahun 2013 lapangan lapangan olahraga yang ada
di Sleman sebanyak 375 dan pada tahun 2014 ada 313 lapangan. Pada
tahun 2015 di Sleman terdapat 587 lapangan olahraga, sedangkan
tahun 2016 terdapat 674 lapangan. Data tentang perkembangan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 77
pemuda dan olahraga tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.57
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016
No Uraian
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah organisasi pemuda 95 95 29 31 31
2 Jumlah organisasi olahraga 34 34 35 38 38
3 Jumlah kegiatan kepemudaan 12 7 6 7 7
4 Jumlah kegiatan olahraga 10 4 3 5 9
5 Lapangan olahraga 375 375 313 587 674
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2016
14. Urusan wajib statistik
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa
perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena
itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang
berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, data dan
informasi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan
masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan
lainnya.
Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang
beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan
informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara
bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam upaya pemenuhan
data statistik daerah, pemerintah Kabupaten Sleman bekerjasama
dengan Badan Pusat Statistik Sleman. Tahun 2016, produk statistik
daerah diantaranya adalah; buku Sleman Dalam Angka, buku PDRB
kabupaten, buku indikator kesejahteraan rakyat, buku indeks
pembangunan gender, buku inflasi, buku penduduk pertengahan, buku
statistik harga bangunan, buku IPM, Buku Statistik Industri, Buku
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 78
Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Sistem Informasi Pembangunan
Daerah.
15. Urusan Wajib Persandian
Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang
tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan
urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan
persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan
informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.
16. Urusan Wajib Kebudayaan
Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor
penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari
peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan
sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator
pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah
ini.
Tabel 2.58 Perkembangan Seni Budaya
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Uraian
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) 9 5 11 11 12
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 141 147 148 153 153
3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan 170 679 737 780 800
Sumber: Dinas Kebudayan dan Pariwisata, 2016
Pada tahun 2013 penyelenggaraan festival seni budaya ada 5
macam yaitu: Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar Seni
Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit
Nusantara. Sedangkan pada tahun 2014 diselenggarakan sebanyak 11
festival, yaitu Festival Sendratari, Festival Ketoprak, Festival Gelar Seni
Pertunjukan, Festival Parade Tari Daerah, dan Festival Prajurit
Nusantara, Festival Ketoprak, Festival Jathilan, Festival Langen Carito,
Festival Ketoprak Lesung, Festival Musik Kelompok, Festival Kesenian
Tradisional Kerakyatan. Demikian juga pada tahun 2016
diselenggarakan 12 macam festival.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 79
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya khusus gamelan pada
tahun 2013 sebanyak 147 set gamelan dan pada tahun 2014 ada 148
set gamelan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Jumlah
gamelan bertambah 1 set karena Pemerintah Kabupaten Sleman
memberikan gamelan untuk jathilan untuk 1 kecamatan. Data yang
dimaksud adalah milik masyarakat, termasuk gamelan untuk
karawitan maupun jathilan. Pada tahun 2015 jumlah gamelan
bertambah 5 set sehingga jumlahnya menjadi 153 set. Pada tahun 2016
tidak ada penambahan jumlah gamelan, sehingga jumlahnya tetap 153
set.
Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
pada tahun 2013 telah diadakan penataan dengan lebih baik sehingga
terlihat data secara lebih rinci, jumlahnya berubah secara signifikan
yaitu menjadi 679 buah dengan rincian sebagai berikut: situs 172
buah, struktur 4 (Goa Sentonoharjo, Goa di Kompleks Ratu Boko, Goa
di Kawasan Kaliurang dan Selokan Van der Wijk Banyurejo Tempel)
serta Kawasan 3 tempat (Kawasan Kraton Ratu Boko, Kawasan
Prambanan, dan Kawasan Ambarketawang), bangunan 76 buah, rumah
tradisional sebanyak 414 buah dan museum sejumlah 10 buah.
Sedangkan untuk tahun 2014 ada 737 karena ada tambahan 58 untuk
bangunan.
Pada tahun 2015 menjadi 788 dengan rincian situs sebanyak 163,
bangunan 177, rumah tradisional 414, struktur 17, kawasan 3 dan
museum 14. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 800 buah.
17. Urusan Wajib Perpustakaan
Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis
dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan
diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Guna
menunjang peningkatan minat baca masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Sleman menambah jumlah perpustakaan maupun
menambah jumlah koleksi pustaka.
Banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada
masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Jumlah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 80
perpustakaan sampai dengan tahun 2015 sebanyak 859 unit dan
dilengkapi dengan 4 armada perpustakaan keliling. Peningkatan
pelayanan perpustakaan dilakukan dengan menambah jumlah
jam/hari buka perpustakaan (hari sabtu tetap buka) dan mengikutkan
petugas dalam kursus/bintek terkait dengan pustaka untuk
meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Jumlah pengunjung
perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 543.520 orang mengalami
kenaikan menjadi sebanyak 612.137 pada tahun 2016. Koleksi buku
yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 59.855 pada tahun
2014, sebanyak 62.670 tahun 2015, dan pada tahun 2016 sebanyak
65.835 buku. Buku yang paling banyak di perpustakaan daerah adalah
buku non fiksi yaitu sebanyak 39.986 tahun 2016, 37.872 tahun 2015,
36.644 tahun 2014. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dan
koleksi buku seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.59 Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
(orang)
102.710 108.875 580.219 543.520 612.137
2 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah 54.114 56.421 59.855 62.670 65.835
Fiksi (eksemplar) 14.402 15.338 17.411 18.960 19.959
Non Fiksi (eksemplar) 34.541 35.618 36.644 37.872 39.986
Majalah (eksemplar) 2.924 3.156 3.389 2.411 3.389
Referensi (eksemplar) 2.107 2.309 2.411 3.617 2.501
Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah, 2016
Keterangan: jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 merupakan gabungan jumlah
pengunjung perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan
elektronik keliling, 18 lokasi perpustakaan desa dan masyarakat, serta
perpustakaan sekolah
18. Urusan wajib kearsipan
Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis
bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip
inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui
pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 81
Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara
lain monitoring, lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.
Penanganan arsip menjadi kebutuhan yang amat penting dalam
upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu
ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan
melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.
Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.60 Pengelolaan Kearsipan Tahun 2012-2016
Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Prosentase nilai rata-rata
pengelolaan arsip SKPD(%) 66,67 67 66,3 68,52 73,45
2 Peningkatan SDM pengelola
kearsipan (orang) 26 26 10 16 15
3 Persentase SKPD menerapkan
arsip secara baik (%) 60,87 60,42 62,50 68,08 80,11
Sumber : Kantor Arsip Daerah, 2016
Persentase SKPD yang mengelola arsip kategori baik mengalami
peningkatan dari 62,50% pada tahun 2014 menjadi 68,08% pada tahun
2015, sedangkan untuk tahun 2016 meningkat menjadi 73,45 %. Hal
ini menunjukkan bahwa SKPD sudah makin peduli tentang pengelolaan
arsip. Persentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD mengalami
kenaikan dari 66,3% pada tahun 2014 menjadi 68,52% pada tahun
2015, dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 80,11 %.
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Urusan Pilihan Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sleman pada tahun
2016 sebesar 5.323.685 orang mengalami kenaikan kenaikan sebesar
2,44% dari tahun 2015 sebesar 5.196.816 orang. Perkembangan
jumlah wisatawan sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 82
Tabel 2.61 Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Kunjungan
wisatawan
(orang)
3.418.254 3.613.577 4.132.933 5.196.816 5.323.685
2 Kontribusi sektor
pariwisata
terhadap PDRB Hb (%)
9,70 9,88 9,95 10,07 10,34
Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2016
Pada tahun 2016 sub sektor penyumbang terhadap PAD
Pariwisata terbanyak yaitu dari sektor Pajak Hotel sebesar
Rp67.278.001.146,89, sedangkan sub sektor terendah yaitu dari sektor
retribusi jasa usaha sebesar Rp11.759.040.485,00.
Tabel 2.62 Data PAD Sektor Pariwisata Tahun 2012-2016
No Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
1 Pajak Hotel 32.216.986.820 41.502.758.586 49.800.597.181 52.305.963.907 67.278.001.146,89
2 Pajak Restoran 16.758.882.196 21.044.463.951 27.979.616.224 39.132.497.134 51.190.737.213,24
3 Pajak Hiburan 3.804.493.162 4.910.550.640 5.652.846.661 8.688.347.301 13.503.081.110,38
4 Retribusi Jasa Umum 8.802.463.187 10.950.122.022 11.489.559.605 12.943.268.440 12.139.450.504,00
5 Retribusi Jasa Usaha 6.174.553.032 7.184.427.643 8.414.596.963 9.663.694.950 11.759.040.485,00
Sumber : BPS Kab. Sleman, 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2016
Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sleman terdiri dari wisata
alam, wisata candi, wisata museum, kegiatan luar atau even dan desa
wisata. Kabupaten Sleman memiliki Desa Wisata sebanyak 39 desa
wisata lainnya. Perkembangan potensi wisata terlihat sebagai berikut:
Tabel 2.63
Potensi Obyek Wisata Di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2016
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Wisata Alam (jenis) 4 4 4 4 4
2 Wisata Candi 12 12 12 12 12
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 83
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
3 Wisata Museum 10 10 13 13 14
4 Kegiatan luar (event) - 5 5 5 5
5 Kategori Desa Wisata 38 38 38 38 39
Sumber: - BPS Kab. Sleman, 2016 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2016
Pada tahun 2014 Berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi
No.1157K/40/BGL/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 telah ditetapkan 9
situs Geoheritage sebagai cagar alam Geologi di DIY. Tiga diantaranya
berada di wilayah Kabupaten Sleman, yaituLava Bantal di Kecamatan
Berbah, Endapan Abu Vulkanik Purba Candi Ijo di Kecamatan
Prambanan dan Monumen Batu Gamping Eosen di Kecamatan
Gamping.
Ketiga Kawasan Geoheritage tersebut selama ini belum
mendapatkan perhatian bahkan cenderung masih terabaikan. Kondisi
Lava Bantal di Kecamatan Berbah Sleman pada saat ini masih
memprihatinkan dikarenakan sungai yang memiliki nilai kesesejarahan
yang panjang ini sering dipakai untuk membuang sampah secara
sembarangan. Begitu pula situs Geoheritage endapan abu vulkanik
purba Candi Ijo di Kecamatan Prambanan semakin berkurang karena
terus ditambang secara liar untuk dijadikan batu hias.
Melihat keprihatinan tersebut maka perlu dilakukan upaya
strategis untuk konservasi, pengamanan dan pemanfaatan warisan
geologi tersebut agar bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai
destinasi Geopark. Selain itu apabila potensi tersebut dikemas dengan
baik dan terkonsep maka tidak menutup kemungkinan dapat
dikembangkan menjadi destinasi wisata minat khusus yang handal.
Dari berbagai destinasi wisata di Kabupaten Sleman,pada tahun
2015 kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di obyek wisata candi
mencapai 42,6% baik untuk kunjungan wisatawan nusantara maupun
wisatawan asing. Jumlah terendah terjadi di obyek desa wisata yang
hanya mencapai 4,29%. Kondisi jumlah kunjungan wisatawan di lokasi
obyek wisata di Sleman digambarkan sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 84
Tabel 2.64 Data Wisatawan Kabupaten Sleman
Tahun 2012-2016
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Sleman, 2016
Obyek wisata Candi yang memiliki kunjungan teringgi adalah
candi Prambanan. Keberadaan 12 candi yang lain yang juga memiliki
keindahan dan spesifkasi yang berbeda dengan candi Prambanan perlu
pengelolaan kawasan yang lebih baik, sehingga mampu menjadi daya
tarik wisata yang baru.
Wisata alam di kabupaten Sleman menjadi daya tarik kedua para
wisatawan. Jumlah pengunjung wisata alam sebanyak 29,8% dari total
wisatawan. Obyek yang memiliki kunjungan tertinggi adalah Kaliurang
dengan jumlah pengunjung 70,7%, disusul oleh volcano tour dengan
pengunjung 13,1%.
Keberadaan Museum merupakan daya tarik ketiga wisatawan.
Monumen Jogja Kembali memiliki jumlah pengunjung tertinggi
mencapai 51,9%, namun seluruh pengunjungnya adalah wisatawan
nusantara. Museum Gunung Merapi merupakan obyek favorit
wisatawan setelah Monumen Jogja Kembali dengan jumlah 21,62% dan
jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara juga tertinggi setelah
Museum Ullen Sentalu.
Potensi wisata luar ruang atau event di Kabupaten Sleman juga
sangat diminati wisatawan terutama mancanegara. Jumlah kunjungan
wisman di obyek ini merupakan rangking kedua setelah candi. Upacara
adat dan pentas ramayana menjadi obyek favorit potensi ini.
Keberadaan obyek wisata desa wisata sebagai salah satu destinasi
baru memiliki jumlah pengunjung wisman dan wisnu sebanyak 4,3%
dari total wisatawan. Oyek ini cukup prospektif untuk dikembangkan.
URAIAN
TAHUN
2012 2013 2014 2015 2016
Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman Wisnus Wisman
REALISASI 3.076.676 341.578 3.310.781 302.798 3.820.575 312.358 4.936.929 259.887 5.075.315 248.370
JUMLAH REALISASI
3.418.254 3.613.577 4.132.933 5.196.816 5.323.685
(%) (Nus-Manc) 90,01% 9,99% 91,62% 8,38% 92,44% 7,56% 95,00% 5,00% 95,33% 4,67%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 85
Kabupaten Sleman saat ini memiliki 39 desa wisata yang tersebar
di 15 kecamatan yang dari tahun 2015 diklasifikasikan berdasarkan
pemanfaatan potensi, SDM, kunjungan wisatawan, fasilitas, modal,
pemasaran, infrastruktur dan masyarakatnya. Dari beberapa indikator
tersebut desa wisata diklasifikasikan menjadi tumbuh, berkembang dan
mandiri.
Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya pengembangan
pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran wisata melalui
pembuatan materi promosi dan pengelolaan website.
2. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui
gebyar ODTW, Jelajah Wisata, Java Summer Camp dan Pelangi
Budaya Bumi Merapi.
3. Promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui
pameran di Sleman, Jakarta, Jawa Barat dan di luar jawa, Travel
dialog di Jawa Tengah, Jawa barat, jawa Timur dan luar Jawa,
Jumpa pers, Talkshow di radio dan TV, penulisan artikel dan
promosi melalui famtrip.
4. Pengembangan statistik kepariwisataan melalui profil desa
wisata, penyusunan buku statistik kebudayaan dan pariwisata
dan penyusunan direktori hotel.
5. Pelatihan pemandu wisata terpadu.
6. Pengembangan destinasi pariwisata melalui pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata, pengembangan, sosialisasi dan
penerapan serta pengawasan standarisasi.
7. Pengembangan Museum Gunungapi Merapi.
8. Koordinasi pembangunan obyek pariwisata.
9. Pengembangan kemitraan melalui; pengembangan SDM bidang
kebudayaan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga lain,
pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata
dan budaya.
10. Perencanaan pembangunan ekonomi melalui kajian standarisasi
usaha dan FS art center dan TIC.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 86
2. Urusan Pilihan Pertanian
Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri,
berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan
produksi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk memantapkan
ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian,
perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan
kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
yang lestari.
Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor
pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk
organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Pada tahun
2016 produktifitas padi sebesar 59,07 kw/ha, menurun jika
dibandingkan tahun 2015. Peningkatan produktivitas ini disebabkan
karena adanya peningkatan penerapan teknologi dalam budidaya
melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT)
yang meliputi pengolahan tanah sempurna, penggunaan benih unggul,
pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, tata tanam
tajarwo dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), tata
pengelolaan air irigasi sesuai kebutuhan tanaman. Perkembangan
indikator pertanian tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
Tabel 2.65 Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman (ADHB)
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016*)
1
Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar
(kuintal/ha)
67,56 62,72 60,19 64,25 59,07
2 Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB (%)
8,90 8,96 8,35 8,46 8,26
1.Pertanianan, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian 8,42 8,46 8,35 8,29 7,75
a.Tanaman Pangan 2,70 2,48 2,27 2,07 2,16
b.Tanaman Hortikultura Semusim 0,55 0,55 0,55 0,55 0,42
c.Perkebunan Semusim 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
d.Tanaman Hortikultura Tahunan dan 3,18 3,53 3,58 3,68 3,29
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 87
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016*)
Lainnya
e.Perkebunan Tahunan 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07
f.Peternakan 1,67 1,60 1,67 1,66 1,58
g.Jasa Pertanian dan Perburuan 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16
2.Kehutanan dan Penebangan Kayu 0,20 0,19 0,19 0,18 0,19
3.Perikanan 0,29 0,31 0,33 0,35 0,32
3 Cakupan bina kelompok petani
(kelompok)
TPH 1.174 1.174 1.268 1.375 1.339
Ikan 507 507 530 571 571
Ternak 737 751 788 742 846
kebun 144 144 152 152 175
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2016
Keterangan: *) angka sangat sementara
3. Urusan Pilihan Kehutanan
Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten
sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Kabupaten Sleman tidak
memiliki taman hutan rakyat.
4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang
dilakukan di kolam selama lima tahun terakhir cenderung meningkat.
Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan
konsiumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai
melalui pembinaan kelompok perikanan.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan jumlah
produksi ikan konsumsi pada tahun 2016 dari tahun 2015 mencapai
0,87%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan luas kolam dan
produktivitas kolam, peningkatan produktivitas alat tangkap perairan
umum, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidayaan
ikan serta inovasi yang dilakukan oleh petani seperti mina padi, ugadi
dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari jumlah produksi
perikanan, di tahun 2016 mencapai 42.875,20 ton meningkat dari
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 88
tahun 2015 yang hanya mencapai 36.627 ton. Capaian indikator
urusan perikanan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.66
Indikator Urusan Perikanan Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016*)
1 Produksi perikanan (ton)
21.899,20 25.883,79 31.120,50 36.627,00 42.875,20
2 Ketersediaan ikan konsumsi kg/kapita/tahun
28,65 29,79 30,41 31,24 32,11
3 Cakupan bina kelompok nelayan
507 507 530 571 580
4 Produksi perikanan
kelompok nelayan (benih) (ekor)
908.012.110 947.330.900 994.616.500 1.021.216.850 1.075.700.400
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 2016 *) angka sementara
5. Urusan Pilihan Perdagangan
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2016
mengalami penurunan dari 7,43%, di tahun menjadi 7,42%. Nilai
ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Sleman tahun 2016 menurun
jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ekspor bersih
perdagangan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang
mempengaruhi permintaan produk ekspor dari Kabupaten Sleman.
Jumlah usaha informal (PKL) di Kabupaten Sleman tahun 2014
sebanyak 1.488 turun menjadi 1.307 pada tahun 2015. Pada tahun
2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1.050.
Kontribusi dan nilai ekspor sektor perdagangan dan cakupan bina
usaha informal dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.67 Kontribusi Terhadap PDRB dan Nilai Ekspor Sektor Perdagangan
Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Kontribusi
sektor
Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)
7,52 7,44 7,44 7,43 7,42
2 Ekspor Bersih Perdagangan (US$)
37.039.270 27.068.084 33.657.979 39.963.928,57 33.488.303,36**)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 89
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
3 Cakupan bina usaha informal (PKL)
991 1.137 1.488 1.307 1.050
Sumber: - BPS Kabupaten. Sleman, 2016 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2016
- Dinas Pasar, 2016 - * angka sementara - **) Angka turun, nilai eksport berdasarkan data yang meminta surat keterangan asal dari DIY
dan ada tujuh (7) perusahaan eksportir yang keluar dari Kabupaten Sleman.
6. Urusan Pilihan Perindustrian
Jumlah industri di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan di
tahun 2016 sebesar 1,60%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga
mengalami kenaikan sebesar 1,59% di tahun 2016 dibanding tahun
2015.
Pendampingan dan pemberdayaan industri kecil merupakan
prioritas pembangunan di tahun 2018. Diharapkan dengan adanya
pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri
kecil dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada kelompok
masyarakat yang berpengahasilan rendah, sehingga dapat menurunkan
indeks gini yang semakin tinggi di Kabupaten Sleman. Data
perkembangan indikator perindustrian tahun 2012-2016 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 2.68 Indikator Urusan Perindustrian
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB Hb (%) 13,62 13,90 13,37 12,82 13,28*)
2 Pertumbuhan Industri (%) 1,74 0,89 0,68 1,83 1,60
3 Jumlah industri kecil &
rumah tangga (buah) 15.707 15.841 15,944 16.230 16.488*)
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman, 2016 *) angka sementara
7. Urusan Pilihan Transmigrasi
Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar
pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima
dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 90
mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui
trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.
Pemerintah Kabupaten Sleman mulai memberangkatkan
transmigrasi pada tahun 2007. Transmigrasi swakarsa hanya sampai
pada tahun 2010, dikarenakan fasilitas yang diperoleh calon
transmigran tidak lebih baik dari transmigrasi umum meskipun calon
transmigran sudah membayar sendiri. Jika dilihat dari Persentase
Transmigrasi Umum pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi
sebesar 25,00%, dan meningkat di tahun 2016 menjadi 80,00%. Animo
calon transmigran cukup besar, namun karena ketidaksiapan daerah
penempatan dan terbatasnya kuota penempatan dari pemerintah pusat
serta calon lokasi penempatan belum siap oleh pemerintah daerah
setempat menjadi kendala dalam pencapaian pemberangkatan calon
transmigran yang sudah mendaftar dan terseleksi.
Persentase transmigran umum tahun 2012-2016 dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.69
Persentase Transmigran umum Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Transmigran umum (%) 61,53 33,33 52,38 25,00 80,00
Sumber : Dinas Nakersos Kab. Sleman 2016
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator
kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Sleman
selama tahun 2012-2016 mengalami kenaikan sebesar 10,71% per
tahun. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita selama tahun
2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp.2.311.314,00.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 91
Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara
lain disebabkan oleh meningkatnya konsumsi barang dan jasa. Selain
itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan
ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku
konsumsi masyarakat.
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2012-2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.70 Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2012–2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1
Pengeluaran
konsumsi rumah tangga
(ADHB)(Rp)
16.086.604 18.623.236 20.578.292 22.536.678 25.331.860
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2016
2. Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (term of trade) antara
barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor
produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP
berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga
barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi
petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik
dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan
jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak
berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani
naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus.
Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan
pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani
sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP
merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan
tingkat kesejahteraan petani.
Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:
NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya
naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 92
petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian
tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat
kesejahteraan petani sebelumnya.
NTP=100, berarti petani mengalami impas/breakeven.
Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase
kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat
kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang
produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan
harga barang konsumsinya. S Tingkat kesejahteraan petani pada
suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat
kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.
Dalam kurun waktu empat tahun, sejak tahun 2012-2016
perkembangan rata-rata NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten
Sleman dapat dilihat pada tabel dibawah. Pada tahun 2012 rata-rata
NTP subsektor tanaman pangan Kabupaten Sleman sebesar 96.96,
kemudian naik menjadi 111,93 pada tahun 2013. Pada tahun 2014
rata-rata NTP subsektor tanaman pangan mengalami sedikit
penurunan menjadi 109,41, dan periode 2015 rata-rata NTP subsektor
tanaman pangan sebesar 111,46 dan ditahun 2016 sebesar 108,06.
Tabel 2.71 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Tahun 2012–2016 Kabupaten Sleman Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
96,96 111,93 109,41 111,46 108,06
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Sleman, 2016
Pada tahun 2016 Nilai Tukar Petani mengalami penurunan yang
disebabkan oleh kenaikan biaya produksi petani. Pada jenis pakan
peternakan dan perikanan serta kenaikan harga obat organisme
pengganggu tanaman.
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur
direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi
pembangunan di Kabupaten Sleman. Sarana dan prasarana wilayah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 93
pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya
kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu
wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan
kegiatan. Fasilitas sarana prasarana wilayah tersebut diantaranya :
1. Perhubungan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun
semakin menurun, artinya bahwa dengan panjang jalan tetap jumlah
kendaraan semakin bertambah sehingga kepadatan kendaraan semakin
bertambah.
Pertumbuhan jumlah orang/barang yang melalui terminal dari
tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini
disebabkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Rasio
panjang jalan dan jumlah orang yang melalui terminal tahun 2012-
2016 dapat dilihat tabel berikut:
Tabel 2.72 Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Orang/Barang Pengguna Terminal
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Rasio panjang jalan
per jumlah
kendaraan(km/kend)
0,1301
km/kend
0,1290
km/kend
0,1232
km/kend
0,006443
km/kend
0,007333
km/kend
2 Jumlah
orang/barang melalui terminal per
tahun
4.463.688 4.254.314 4.068.315 3.882.326 4.132.663
Sumber : Dinas Hubkominfo, 2016
2. Sarana Perekonomian
Jumlah restoran di Kabupaten Sleman lebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah rumah makan. Pada tahun 2015 persentase jumlah
restoran sebesar 36,37%, berkurang menjadi 23,03% pada tahun 2016.
Sementara itu persentase jumlah rumah makan meningkat dari 63,63%
pada tahun 2015 menjadi 76,97% pada tahun 2016.
Persentase jumlah penginapan di Kabupaten Sleman terbesar pada
tahun 2015 adalah hotel berbintang sebesar 42,31% dan terendah
pondok wisata sebesar 26,92%. Sedangkan pada tahun 2016
prosentase jumlah penginapan terbesar adalah hotel melati sebesar
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 94
47,16% dan yang terendah adalah hotel berbintang yaitu sebesar
7,45%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.73 Persentase Jumlah Restoran dan Hotel Menurut Jenis
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jenis dan jumlah
restoran - restoran (%)
- rumah makan (%)
21,30 78,70
20,54 79,46
20,06 79,94
36,37 63,63
23,03 76,97
2 Jenis dan Jumlah hotel
- hotel berbintang (%)
- hotel melati (%)
- pondok wisata (%)
5,61
34,39
60,00
6,22
34,45
59,33
7,67
32,79
59,53
42,31
30,77
26,92
7,45
47,16
45,39 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016
3. Jaringan Listrik
Energi listrik sudah menjadi kebutuhan setiap orang dan
pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam
menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman. Data
rasio elektrifikasi per Desember 2014 sebesar 99% dan pada tahun
2015 sebesar 99,96% dan pada tahun 2016 sebesar 98,68%.
4. Ketersediaan Air Baku
Sumber air baku yang digunakan Kabupaten Sleman adalah mata
air, sumur dangkal, sumur dalam dan air permukaan dengan tingkat
pemanfaatan yang sudah maksimal.Untuk menjamin ketersediaan air
baku, SPAM Kabupaten Sleman melakukan beberapa upaya, yaitu:
a. Melakukan penghijauan pada daerah tangkapan air di daerah
hilir sekitar Gunung Merapi.
b. Mengupayakan penambahan kapasitas sumber air dari Embung
Kembangarum, Embung Argomulyo, Embung Tambakboyo, air
permukaan Sungai Bedog dan Sungai Denggung dari Balai Besar
SDA Wilayah Sungai Progo Opak Serayu
c. Menyiapkan tindak lanjut atas kesepakatan bersama mengenai
pengembangan SPAM di kawasan Regional Kartamantul dengan
membuat draft perjanjian kerjasama dalam penyediaan air
minum di kawasan SPAM Regional Kartamantul, mengambil
sumber air baku dari sungai Progo dengan kapasitas yang
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 95
direncanakan 700 liter/detik. Kegiatan Pengembangan SPAM
Regional Kartamantul dilaksanakan secara multi years.
Ada 2 (dua) sistem yang terbangun dalam pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Kartamantul diantaranya :
a. Sistem SPAM Bantar kapasitas yang direncanakan sebesar 400
liter/detik (sudah mulai dibangun in-take oleh BBWS).
b. Sistem SPAM Kebonagung Kapasitas yang direncanakan sebesar
300 liter/detik (masih dalam perencanaan).
c. Mengusulkan pada pemerintah pusat melalui BBWSSO agar
pembangunan long storage Karangtalun segera direalisasikan.
Tabel 2.74 Pelanggan PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2016
No Kecamatan Sosial HU RT
Instansi
Niaga
Industri Jumlah
A1 A2 A3 B Kecil Besar Kecil Besar
1 Moyudan 3 3 566 294 - 17 8 2 - - - 893
2 Minggir 21 3 1.904 6 - 2 6 1 - - - 1.943
3 Sayegan - - 3 - - - - - - - - 3
4 Godean 11 6 613 625 - 145 15 2 - - - 1.417
5 Gamping 32 12 3.799 417 84 20 21 14 - - - 4.399
6 Mlati 39 15 2.476 1.296 16 82 18 6 4 - - 3.952
7 Depok 34 - 2.661 .608 8 336 17 15 45 - - 4.724
8 Berbah 1 - 42 - - - 1 - - - - 44
9 Prambanan 13 1 521 23 - 27 3 - - - - 588
10 Kalasan 24 20 1.575 826 - 47 5 - - - - 2.497
11 Ngemplak 24 18 1.500 764 - 2 16
-
-
-
- 2.324
12 Ngaglik 57 4 2.899 1.903 129 22 4 6 5
-
- 5.029
13 Sleman 12 2 1.059 522 23 70 54 2
-
- 1.744
14 Tempel 6 8 336 5
- 1 5
-
-
-
-
361
15 Turi 1
- 157 74
-
-
-
-
-
-
- 232
16 Pakem 4 6 433 14
- 3 17 7
-
-
484
17 Cangkringan 2 1 70
-
-
- 2
-
-
-
-
75
18 Tegal Karang Waru
1
- 42
-
-
-
-
-
-
-
- 43
Jumlah 285 99 20.656 8.377 260 774 192 55 54 - - 30.752
Sumber: PDAM Tahun 2016
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 96
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi
1. Keamanan dan Ketertiban
Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan
salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan
proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas dan
jumlah demo serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan
diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Sleman.
Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif
merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten
Sleman, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat
maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah
daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-
undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan
birokrasi. Kondisi iklim investasi dapat dilihat pada tabel :
Tabel 2.75 Indikator Iklim Investasi
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Angka kriminalitas 13,76 17,53 15,81 15,81 16,55
2 Jumlah demo (kali) 15 81 75 18 10
3 Jumlah dan macam
pajak dan retribusi
daerah
39 27 27 28 28
4 Jumlah Perda yang
mendukung iklim
usaha
7 7 7 7 7
Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2016
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rasio tingkat kriminalitas
di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sebesar 16,55. Dari data
tersebut, kriminalitas ternyata semakin meningkat di kabupaten
Sleman, hal ini memerlukan kepedulian semua pihakdalam rangka
mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di kabupaten
Sleman. Hal tersebut ditambah lagi adanya fenomena “klitih” yang
bukan lagi dalam taraf kenakalan remaja, namun sudah sampai dalam
tingkat kriminalitas.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 97
2. Perizinan
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014
tentang Kewenangan Penyelenggaran Perizinan yang diselenggarakan
oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMPPT) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi:
A. BPMPPT
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
(SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat;
3. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan
Lingkungan (RTB);
4. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada
Camat;
5. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat;
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
7. Izin Usaha Industri;
8. Tanda Daftar Industri;
9. Izin Perluasan Industri;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Tanda Daftar Perusahaan;
12. Tanda Daftar Gudang;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Izin Usaha Toko Modern;
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
16. Izin Prinsip Penanaman Modal;
17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
19. Izin Usaha Penanaman Modal;
20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger);
22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman
Modal.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 98
B. Organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan
perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPMPPT
b. Badan Lingkungan Hidup (BLH).
Perizinan yang ada di instansi ini, adalah:
Izin Lingkungan
Izin Pembuangan Air Limbah;
Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun;
Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
Izin Penebangan Pohon; dan
Izin Sambungan Rumah Air Limbah.
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Sertifikat Laik Fungsi;
Pendaftaran Bangunan Gedung;
Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; dan
Izin Penutupan Saluran Drainase.
d. Dinas Kesehatan
Izin Apotek;
Izin Optik;
Izin Toko Obat;
Izin Toko Alat Kesehatan;
Izin Laboratorium Klinik;
Izin Klinik Pratama;
Izin Klinik Utama;
Izin Rumah Sakit;
Izin Praktik Dokter Umum;
Izin Praktik Dokter Gigi;
Izin Praktik Dokter Spesialis;
Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
Izin Bidan;
Izin Perawat;
Izin Perawat Gigi;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 99
Izin Tenaga Kefarmasian;
Izin Fisioterapis;
Izin Radiografer;
Izin Refraksionis Optisien;
Izin Okupasi Terapis;
Izin Terapis Wicara; dan
Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
e. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Izin Dokter Hewan Praktik;
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;
Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
Izin Klinik Hewan;
Izin Rumah Sakit Hewan;
Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; dan
Izin Pusat Kesehatan Hewan.
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Izin Usaha Angkutan;
Izin Pengelolaan Perparkiran; dan
Izin Trayek.
g. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga; dan Kerja
Asing.
h. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral
o Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
o Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
o Izin Pertambangan Rakyat;
o Izin Pemakaian Air Tanah;
o Izin Pengusahaan Air Tanah;
o Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
o Izin Juru Bor;
o Izin Sempadan Saluran Irigasi;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 100
o Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi
Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi);
o Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin
Memindah Saluran);
o Izin Pemakaian Air untuk Irigasi;
o Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi; dan
o Izin Prinsip Alokasi Air.
Sampai dengan Tahun 2016 ini Kabupaten Sleman telah
mengeluarkan perizinan seperti yang tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2.76 Perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman
sampai dengan 2016
DINAS JENIS KEGIATAN BERKAS MASUK
SK JADI
BERKAS MASUK
SK JADI
DINAS
KESEHATAN 1 Izin Bidan 86 85 47 49
2 Izin Apotek 77 79 61 52
3 Izin Toko Obat 1 1 4 3
4 Izin Optik 7 2 - 6
5 Izin Laboratorium Klinik
6 - -
6 Izin Rumah Sakit 8 7 1 -
7 Izin Perawat - -
8
Izin Praktek Dokter
Umum 240 356 385 473
9 Izin Praktek Dokter Gigi 85 95 198 173
10
Izin Praktek Dokter
Spesialis 183 74 356 293
11 Izin Praktek Dokter Gigi
Spesialis 31 4 36 37
12 Izin Klinik Pratama 12 11 20 10
13 Izin Klinik Utama 4 1 - 3
14 Izin Fisioterapis
- -
15 Izin Dokter Hewan
16 Izin Pelayanan Jasa
Medik Veteriner
17 Izin Tenaga Kes Hewan
Bukan Dokter Hewan sbg
Paramedik Veteriner
18 Izin Tenaga Kesehatan
Hewan WNA
JUMLAH 734 721 1108 1099
Bid Perizinan Gangguan,
19 Izin Gangguan 562 498 593 514
Usaha dan Jasa
BPMPPT
JUMLAH 562 498 676 561
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 101
DINAS JENIS KEGIATAN BERKAS
MASUK
SK
JADI
BERKAS
MASUK
SK
JADI
Bid Perizinan
Gangguan,
20 Izin Usaha Pondok
Wisata 12 6 8 20
Usaha dan Jasa
BPMPPT
21 Izin Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum 1 5 -
-
Izin Usaha Balai
Pertemuan 1 1 - -
-
Izin Usaha Barber
Shop - -
- Izin Usaha Bazaar
- -
-
Izin Usaha
Bioskop/Teather 3 1 2 1
- Izin Usaha Bowling
- -
-
Izin Usaha Dunia Fantasi
- -
-
Izin Usaha Fasilitas
Wisata Tirta/
Rekeasi Air
1 - -
-
Izin Usaha Fitnes /
Pijat 12 9 6 5
-
Izin Usaha Karaoke
/ Café 19 13 16 16
-
Izin Usaha Kolam Pemancingan
- -
-
Izin Usaha Kolam
Renang 2
- -
-
Izin Usaha Padang
Golf
-
Izin Usaha
Panggung Terbuka 1 1 1 1
-
Izin Usaha
Panggung Tertutup 1 1 1 1
-
Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran
2 2 9 3
-
Izin Usaha
Pemandian Alam - -
-
Izin Usaha
Permainan dan
Ketangkasan
4
2 2
-
Izin Usaha
Pertunjukan
Temporer
-
Izin Usaha Salon
Rias 18 19 20 19
-
Izin Usaha Sarana
Olahraga 2 2 1 1
-
Izin Usaha Taman
Rekreasi 1 2 1 1
-
Izin Usaha Taman
Satwa - -
22
Izin Usaha Hotel dengan
Tanda Bunga Melati 14 13 7 13
23
Izin Usaha Rumah Makan
32 26 24 21
24 Izin Usaha Restoran 15 5 26 23
25
Izin Usaha Perkemahan
Wisata - -
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 102
DINAS JENIS KEGIATAN BERKAS
MASUK
SK
JADI
BERKAS
MASUK
SK
JADI
26
Izin Usaha Jasa
Informasi Wisata 3 4 - 1
27
Izin Usaha Penginapan
Remaja - 6
28 Izin Mandala Wisata
29
Izin Usaha Kawasan
Pariwisata
30
Izin Jasa Biro
Perjalanan Wisata 45 41 33 36
31 Izin Jasa Agen
Perjalanan Wisata
- 1
32
Izin Jasa Pramuwisata dan Usaha jasa
Pramuwisata
- -
33
Izin Usaha Penyed
Akomodasi Khus Hotel
Berbintang
11 10 9 1
34
Izin Usaha Penyedia
Angkutan Wisata
35
Izin Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan
Pameran/Mice
8 8 2 9
JUMLAH
206 166 173 181
Bid Perizinan
Pertanahan 36
Izin Perubahan
Penggunaan Tanah 536 492 116 342
BPMPPT 37 Izin Konsolidasi Tanah
- -
38 Izin Pemanfaatan Tanah 562 359 556 358
39 Izin Lokasi 13 14 94
JUMLAH 1111 865 1044 952
Bid Perizinan
Bangunan
40 Izin Mendirikan
Bangunan 2061 2999 3062 3104
BPMPPT 41 Izin Reklame 124 32 84 125
42 Izin Mendirikan Menara
Telekomunikasi Seluler 37 60 36 45
43 Rencana Tata Letak
Bangunan dan Lingkungan
231 156 276 241
45
Ket. Persyaratan Tata
Bangunan dan
Lingkungan (SKTBL)
2717 1778 2924 2765
JUMLAH 5170 5025 6382 6280
Bid Perizinan
Gangguan, 46
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) 643 611 861 892
Usaha dan Jasa
BPMPPT 47
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) 833 790 943 938
48
Tanda Daftar Gudang
(TDG) 15 13 18 18
49
Tanda Daftar Industri
(TDI) 35 24 27 21
50
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
16 17 12 12
51
Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan (IUPP) - -
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 103
DINAS JENIS KEGIATAN BERKAS
MASUK
SK
JADI
BERKAS
MASUK
SK
JADI
52
Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol - -
53 Izin Usaha Industri (IUI) 19 22 17 12
54 Izin Perluasan Industri
JUMLAH 1561 1477 1878 1903
Bid Penanaman
Modal 55
Izin Prinsip Penanaman
Modal 4 4 9
BPMPPT 56
Izin Prinsip Perubahan
Penanaman Modal 1 1 -
57
Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal -
58
Izin Usaha Penanaman Modal
-
59
Izin Usaha Perluasan
Penanaman Modal -
60
Izin Usaha
Penggabungan/Merger -
61
Izin Usaha Perubahan
Penanaman Modal -
JUMLAH 5 5 - 9
DISHUBKONINFO 62 Izin Usaha Angkutan
1 -
63 Izin Trayek 6 6 3 5
64
Izin Pengelolaan
Perparkiran
JUMLAH 6 6 4 5
JUMLAH BERKAS JUMLAH TOTAL 9.355 8.763 11.265 10.990
Sumber: BPMPPT, 2016
Berdasarkan data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) sampai dengan tahun 2015 ini jumlah
berkas permohonan izin ada sebanyak 9.355 buah, dan yang sudah
keluar Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah sebanyak 8.763 buah. Dari
data tersebut ada sebanyak 599 berkas yang belum selesai dan belum
keluar SK dari Kepala Daerah tentang status permohonan izin tersebut.
Sedangkan pada tahun 2016 berkas permohonan izin ada sebanyak
11.265 buah, dan yang sudah keluar SK Kepala Daerah sebanyak
10.990 buah.
3. Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal menjadi aktivitas investasi yang sangat penting
bagi pertumbungan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas penanaman
modal ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Dampak/efek pengganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari
aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 104
ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada
berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang
banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya
dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun
lintas sektor.
Jika dilihat dari daya saing daerah, Kabupaten Sleman memiliki
daya tarik tersendiri bagi penanam modal baik luar maupun dalam
negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah pertumbuhan investor
yang penanamkan modal di Kabupaten Sleman ini dari tahun ke tahun
terus meningkat. Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun
waktu 2012 hingga 2016 terus menunjukkan perkembangan, jika
dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai
investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunya. Hal ini menunjukkan
bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif.
Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan
tahun 2016 meliputi investasi PMA 66 unit dengan nilai investasi
US$233,58, investasi PMDN 60 unit dengan nilai investasi Rp3.370.880
juta sedangkan Non fasilitas unit usahanya menjadi 35.628 dengan
nilai investasi Rp5.353.299 juta. Jika dibandingkan dengan tahun
2016, realisasi nilai investasi PMA pada tahun 2015 sedikit mengalami
kenaikan. Naiknya total nilai investasi penanaman modal berdampak
pada naiknya penyerapan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang terserap
oleh PMA pada tahun 2014 sebanyak 7.492 orang meningkat menjadi
sebanyak 8.479 orang pada tahun 2015, dan 8.951 orang pada tahun
2016. PMDN pada tahun 2014 sebanyak 9.922 orang menjadi sebanyak
11.913 orang pada tahun 2015, dan 12.986 orang di tahun 2016.
Untuk non fasilitas pada tahun 2014 sebanyak 268.779 orang menjadi
282.872 orang pada tahun 2015 dan 292.585 orang di tahun 2016.
Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2012-
2016 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 105
Tabel 2.77 Perkembangan Penanaman Modal
Tahun 2012-2016 Kabupaten Sleman
No Indikator Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah Unit Usaha
(orang)
PMA 42 44 45 57 66
PMDN 32 40 45 51 60
Non fasilitas 32,452 33.341 33.671 34.548 35.628
2 Nilai Investasi
PMA (juta US$) 233,56 206,79 231,96 233,54 233,58
PMDN (juta Rp) 1.083.065 1.868.199 1.945.866 3.159.444 3.370.880
Non fasilitas (juta Rp) 3.489.552 3.787.620 3.895.422 4.756.616 5.353.299
3 Daya serap Tenaga
Kerja (orang)
PMA 7.200 7.292 7.492 8.479 8.951
PMDN 9.771 9.782 9.922 11.913 12.986
Non fasilitas 259.396 266.489 268.779 282.872 292.585
4 Rasio daya serap
tenaga kerja (orang)
PMA 171 166 166 146 140
PMDN 305 244 220 201 225
Non fasilitas 8 8 8 8 8
5 Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN
dan Non fasilitas(%)
PMA 26,12 11,46 12,7 0,68 0,02
PMDN 30,90 72,49 4,16 62,37 6,69
Non fasilitas 13,77 8,54 2,85 22,11 12,59
Sumber : BPMPPT Kab. Sleman, 2016.
4. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah menjadi pilar pokok pendapatan
daerah sejak keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Untuk Kabupaten Sleman pajak
daerah yang dipungut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak
reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak mineral
bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan. Sedangkan untuk jenis retribusi daerah, di
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 106
Kabupaten Sleman terbagi menjadi tiga (3) jenis retribusi, yaitu
retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Adapun realisasi pendapatan daerah dari pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten Sleman tahun 2012-2016 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.78
Realisasi Pendapatan Daerah Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2012 s.d Tahun 2016
No
Jenis Pajak
Realisasi (Rp)
2012 2013 2014 2015 2016
1 Pajak Hotel 32.216.986.820 41.502.758.586 49.800.597.181 52.305.963.907 67.278.001.146,89
2 Pajak Restoran 16.758.882.196 21.044.463.951 27.979.616.224 39.132.497.134 51.190.737.213,24
3 Pajak Hiburan 3.804.493.162 4.910.550.640 5.652.846.661 8.688.347.301 13.503.081.110,38
4 Pajak Reklame 11.340.140.023 12.152.054.610 11.367.611.231 9.245.264.673 9.393.637.030,76
5 Pajak Penerangan Jalan 41.545.531.319 49.413.858.615 60.121.472.627 70.792.410.428 78.405.985.505,00
6 Pajak Parkir 856.018.282 1.046.226.931 1.265.723.054 1.659.044.300 3.111.294.730,00
7 Pajak Air Tanah 1.872.954.478 2.026.756.685 2.042.167.036 2.291.706.278 2.406.673.094,70
8
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.020.160.325 9.319.498.650 12.205.938.250 5.803.326.075 4.860.191.276,25
9
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan - 57.609.592.471 59.617.670.782 63.111.572.726 67.891.906.085,00
10
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 61.420.703.546 82.359.380.085 95.980.352.191 120.107.635.248 112.415.067.167,34
11 Retribusi Jasa Umum 8.802.463.187 10.950.122.022 11.489.559.605 12.943.268.440 12.139.450.504,00
12 Retribusi Jasa Usaha 6.174.553.032 7.184.427.643 8.414.596.963 9.663.694.950 11.759.040.485,00
13 Retribusi Perizinan Tertentu 19.057.953.568 29.867.130.066 22.620.925.827 17.264.781.530 18.831.257.400,65
Jumlah 211.870.839.938 329.386.820.954 368.559.077.632 413.009.512.991 453.186.322.749,21
Sumber: Dispenda, Kabupaten Sleman, 2016.
Berdasarkan tabel diatas, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan di Kabupaten Sleman mulai 1
Januari 2013. Penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah pada
tahun 2012 s/d 2016 mengalami peningkatan sebesar 113,8%.
Kenaikan pajak dan retribusi daerah akan terus diupayaka, dengan
berbagai jenis ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan serta
kemudahan layanan pajak dan daerah.
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia
Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat
perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena
di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 107
bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja
di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya.
Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga
kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu,
semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas
penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif,
sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun
ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi.
Indikator yang menggambarkan ketergantungan penduduk non
produktif terhadap kelompok usia produktif adalah rasio
ketergantungan. Kondisi yang timpang dengan kecenderungan
besarnya kelompok usia non produktif akan menyebabkan tekanan di
bidang ekonomi dan sosial.
Rasio ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk
Kabupaten Sleman tahun 2015 mencapai angka 45, ini berarti bahwa
setiap 100 orang yang berusia produktif menanggung 45 orang usia
belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 keatas)
demikian juga di Tahun 2016 total rasio ketergantungan masih berkisar
pada angka 46 berarti setiap 100 orang berusia produktif menanggung
46 usia belum produktif dan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat
dilihat pada tabel :
Tabel 2.79 Angka Beban Tanggungan Penduduk Tahun 2011-2016 Kabupaten Sleman
Tahun
Penduduk Kelompok Umur Rasio Ketergantungan (%)
0-14
tahun
15-64
tahun
≥ 65
tahun
Anak Lansia Total
2011 216.008 795.512 115.368 28 15 43
2012 231.798 781.207 123.597 30 16 46
2013 225.760 725.097 96.461 31 13 44
2014 201.329 749.805 111.667 27 15 42
2015 231.303 737.483 106.340 31 14 45
2016 232.294 691.621 155.295 31 15 46
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
Disamping itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat
dilihat dari tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel dibawah ini, dapat
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 108
dilihat bahwa kualitas SDM di Kabupaten Sleman sampai dengan
semester I tahun 2016 ini didominasi penduduk dengan lulusan SLTA
yaitu berjumlah 338.934 Orang. Tabel dibawah ini juga
menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Sleman yang
berpendidikan Strata III (S3) mencapai 1.743 orang, Strata II (S2)
berjumlah 10.983 orang dan Strata I (S1) berjumlah sekitar 95.002
orang. Keadaan ini didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana
pendidikan dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi yang ada di
Kabupaten Sleeman. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 2.80 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
di Kabupaten Sleman Tahun 2016 Semester II
No Kecamatan Belum
Sekolah
Belum Tamat
SD
Tamat SD
SLTP SLTA D1/D2 D3 S1 S2 S3
1 GAMPING 18.489 10.377 15.400 13.217 29.084 903 3.219 9.111 1.033 134
2 GODEAN 11.835 7.345 10.608 9.444 21.689 654 2.034 5.823 602 83
3 MOYUDAN 4.907 3.504 4.866 3.810 11.733 535 1.049 3.204 176 16
4 MINGGIR 5.572 4.252 5.133 4.059 10.146 426 989 2.572 123 16
5 SEYEGAN 8.554 5.819 8.667 7.301 16.179 375 1.078 2.518 163 12
6 MLATI 15.033 10.235 12.281 12.065 27.555 836 2.908 8.683 1.104 174
7 DEPOK 20.010 10.724 10.946 12.240 38.903 1.552 6.159 19.022 3.068 520
8 BERBAH 9.043 6.350 8.335 8.160 18.248 498 1.502 3.781 339 31
9 PRAMBANAN 10.706 4.829 9.463 7.676 17.498 196 854 2.134 142 9
10 KALASAN 13.304 8.934 10.541 11.737 26.216 769 2.847 7.564 919 144
11 NGEMPLAK 10.234 6.521 6.853 7.392 19.714 458 1.957 6.133 896 167
12 NGAGLIK 16.247 9.463 10.589 10.701 28.631 880 4.009 12.608 1.930 451
13 SLEMAN 11.515 7.323 9.420 10.126 22.405 605 2.054 5.024 406 46
14 TEMPEL 9.333 6.579 8.594 8.598 16.362 477 1.161 2.614 166 8
15 TURI 6.032 4.085 5.910 5.365 11.935 348 830 2.123 107 9
16 PAKEM 5.750 4.116 5.445 4.685 12.449 396 1.265 2.834 207 16
17 CANGKRINGAN 4.997 3.494 6.416 4.500 9.314 250 537 1.429 89 2
JUMLAH 181.561 113.950 149.467 141.076 338.061 10.158 34.452 97.177 11.470 1.838
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 109
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016-2021 Tahun I (2016) dan
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2016
Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan merupakan
siklus yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena hasil
evaluasi dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan
rencana yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Dalam
siklus pembangunan daerah, selain terdapat dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu 20 tahun,
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dengan jangka waktunya 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dengan jangka waktunya 1 (satu) tahun. Evaluasi
dilakukan sesuai masa berlaku dokumen tersebut, yakni untuk
evaluasi RPJMD paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima)
tahun, sedangkan evaluasi RKPD dilaksanakan setiap tahun yaitu
evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten.
Evaluasi terhadap RPJMD dimaksudkan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan
target yang ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten Sleman dapat dicapai untuk mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sleman.
Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten mencakup prioritas dan
sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil
pelaksanaan RKPD Kabupaten. Evaluasi RKPD pada dasarnya
dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan
kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten dapat dicapai dalam
rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten. Penilaian digunakan untuk mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja
program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD
kabupaten/kota; dan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 110
b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD
kabupaten/kota.
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016-2021 Tahun I (2016)
Visi Kabupaten Sleman 2016-2021 yang ditetapkan di dalam
RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan
Terintegrasinya Sistem E- Goverment Menuju Smart Regency Pada
Tahun 2021”. Adapun misi dalam rangka mewujudkan visi tersebut,
ada 5 yakni:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-
govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi
masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibiltas
dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan
kemiskinan.
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan
sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan
kenyamanan.
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender
yang proporsional.
Selanjutnya setiap misi mempunyai sasaran sebagai berikut.
Tabel 2.81
MISI DAN SASARAN RPJMD KAB. SLEMAN 2016-2021
MISI SASARAN
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas
birokrasi yang responfis dan penerapan e-govt yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 111
MISI SASARAN
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan
menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan
3. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan,
aksesibiltas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian
Meningkatnya Kesempatan Kerja
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian
Menurunnya Kemiskinan
4. Memantapkan dan meningkatkan kualitas
pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang,
lingkungan hidup dan kenyamanan.
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam
Pengurangan Resiko Bencana
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang
proporsional.
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat
Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Sumber: Bappeda, 2016
Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021
tahun I ini dilakukan dengan menganalisis 15 (lima belas) sasaran
tersebut di atas, yang mana pada masing-masing sasaran meliputi
indikator sasaran, target, realisasi dan capaian kinerja yang ditetapkan
dalam RPJMD. Untuk skala nilai peringkat kinerja dalam RPJMD
digunakan Tabel IV-C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 sebagai berikut.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 112
Tabel 2.82
Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA
KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA
1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah Sumber: Bappeda, 2017
Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap kelima belas sasaran di atas
disajikan sebagai berikut:
Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Daerah
Sasaran ini memiliki 2 indikator kinerja sasaran yakni predikat
LAKIP kabupaten dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
(LKD). Dari dua indikator kinerja sasaran tersebut, predikat LAKIP
kabupaten dari target A realisasinya adalah BB sehingga tidak tercapai.
Tingkat capaian kinerjanya adalah 97,36 dengan predikat sangat tinggi.
Sedangkan opini BPK terhadap LKD realisasinya masih menunggu hasil
resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Tabel 2.83
Capaian Sasaran 1 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Predikat LAKIP
Kabupaten
A
(> 80)
BB
(77,89)
97,36%
2. Opini BPK
terhadap LKD
WTP WTP*) 100%
Rata-rata capaian kinerja (%) 98,68%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sumber: Bappeda, 2017 *) Proyeksi
Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Sasaran ini mempunyai satu indikator kinerja yakni persentase
Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dari target
30%, terealisasi 34,32%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 113
mencapai 114,40%, dengan predikat sangat tinggi dan berada di atas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sasaran ini dengan
indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.84
Capaian Sasaran 2 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Persentase PAD terhadap
pendapatan daerah/%
30 34,32 114,40%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 114,40%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan
Masyarakat. Target IKM tahun 2016 adalah 78,67 dan terealisasi 79,36,
sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 100,87%. Selengkapnya
sebagai berikut ini.
Tabel 2.85 Capaian Sasaran 3: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Indeks Kepuasan Masyarakat/nilai
78,67 79,36 100,87%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,87%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sumber : Bappeda 2017
Dengan demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian telah
memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 114
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indikator kinerja pada sasaran ini adalah Usia Harapan Hidup.
Target UHH pada tahun 2016 adalah 74,47 tahun dan telah terealisasi
74,57 tahun.
Tabel 2.86
Capaian Sasaran 4 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Usia Harapan
Hidup/ Tahun
74,47 74,57*) 100,13%
Rata-rata Capaian kinerja (%) 100,13%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi Sumber: Bappeda, 2017 *) Proyeksi
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian
kinerjanya adalah 100,13% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
Dengan demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran
tersebut telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal
kelulusan penilaian kinerja.
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas
Pendidikan
Sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja yaitu Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD, APK dan APM jenjang SD/MI, APK dan
APM jenjang SMP/MTs, APK dan APM jenjang SMA/SMK/MA, Harapan
lama sekolah, Rata-rata lama sekolah serta nilai rata-rata ujian SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Capaian pada masing-masing indikator
tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.87 Capaian Sasaran 5 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan Anak Usia Dini/%
78,20 78,20 100,00%
2. Angka Partisipasi Kasar
(APK) dan Angka
APK:
SD/MI
APK:
SD/MI
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 115
Partisipasi Murni (APM)
jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/%
≥ 100%
SMP/MTs 100%
SMA/SMK
/ MA
86,45%
APM SD/MI
≤ 100% SMP/MTs 83,97%
SMA/SMK/
MA 58,96%
116,90%
SMP/MTs 111,71% SMA/SM
K/ MA
87,46%
APM SD/MI
103,96% SMP/MTs 85,11%
SMA/SMK/
MA 60,36%
116,90%
111,71%
101,16%
103,96%
101,35%
102,37%
3. Harapan lama sekolah/
tahun
15,71 15,77 100,38%
4. Rata-rata lama sekolah/
tahun
10,33 10,30 99,70%
5. Nilai rata-rata Ujian
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
SD/MI:
236,17 SMP/MTs: 261,65
SMA/MA: 335,25
SMK: 252,93
SD/MI:
236,16 SMP/MTs:
261,17 SMA/MA:
365,17 SMK: 257,94
99,99%
99,81%
108,92%
101,98%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 103,71%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian kinerja
adalah 103,71% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dengan
demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran tersebut telah
mencapai target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.
Sasaran 6: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
Indikator kinerja pada sasaran ini adalah pertumbuhan ekonomi
dan Indeks Gini. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi tercapai
5,31% dan Indeks Gini 0,45. Selengkapnya capaian pada tahun 2016
tersaji pada tabel berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 116
Tabel 2.88 Capaian Sasaran 6 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Pertumbuhan ekonomi/%
5,4 5,31* 98,33%
2. Indeks Gini/Indeks
≤ 0,40 0,45 87,50%
Rata-rata Capaian Kinerja 92,91%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Pada sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi, indikator
kinerjanya tidak dapat dicapai disebabkan antara lain, ada beberapa
sub sektor di sektor pertanian, sektor industri dan sektor pengadaan
listrik dan gas mengalami sedikit penurunan produksi. Begitu pula
indikator sasaran indeks Gini juga tidak dapat memenuhi target,
diduga disebabkan oleh kecepatan pertumbuhan pendapatan kelompok
masyarakat berpenghasilan menengah lebih cepat dibandingkan
dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah,
sehingga gap antara kelompok pendapatan rendah dengan kelompok
pendapatan tinggi semakin lebar.
Dalam hal capaian kinerja, rata-rata capaian kinerja adalah 92,91%
predikat kinerja sangat tinggi. Dengan demikian, pencapaian/realisasi
kinerja capaian sasaran tersebut telah berada di atas persyaratan
minimal kelulusan penilaian kinerja namun tidak mencapai target yang
telah ditentukan.
Sasaran 7: Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata,
Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian
Sasaran ini terdiri dari beberapa indikator kinerja sebagaimana
terlihat dalam tabel berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 117
Tabel 2.89. Capaian Sasaran 7 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Lama tinggal wisatawan/hari
Wisnus 1,63
Wisman 2,00
Wisnus 1,67
Wisman 2,05
102,45%
102,50%
2. Jumlah kunjungan wisatawan/orang
4.117.000 Orang
5.323.685 orang
129,30%
3. Nilai ekspor/US$ 42.000.000 33.488.303,36 79,73%
4. Persentase peningkatan produksi
pertanian dan perikanan/%
3,26 (2,21) (65,00)%
5. Nilai Tukar Petani/nilai
111,65 108,23 96,93%
6. Persentase peningkatan nilai produksi
industri/%
2,7% 2,79% 103,33%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 78,46%
Predikat Kinerja Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian kinerja
adalah 78,46% dengan predikat kinerja tinggi. Dengan demikian,
pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran tersebut telah mencapai
target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
kinerja. Namun demikian dari 6 indikator sasaran yang ada, 3 indikator
kinerja sasaran tidak mencapai target yakni nilai ekspor, persentase
peningkatan produksi pertanian dan perikanan, serta persentase nilai
tukar petani (NTP).
Sasaran 8 :Meningkatnya Kesempatan Kerja
Indikator kinerja sasaran ini adalah tingkat pengangguran terbuka,
dimana target pada tahun 2016 adalah 6%. Realisasinya sebesar
5,82%, sehingga tingkat capaian kinerja adalah sangat tinggi, karena
bernilai 103%. Hal tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 118
Tabel 2.90 Capaian Sasaran 8 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Tingkat Pengangguran
Terbuka/%
6,00 5,82 103,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 103,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan hasil tersebut di atas, pencapaian/realisasi kinerja
capaian sasaran tersebut telah mencapai target dan berada di atas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
Sasaran 9: Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perekonomian
Sasaran ini terdiri dari dua indikator kinerja yaitu persentase
prasarana dan sarana perkonomian yang berkualitas dan persentase
jalan dan jembatan dalam kondisi mantab. Indikator kinerja, target,
dan realisasi serta tingkat capaian terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.91
Capaian Sasaran 9 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Persentase
prasarana dan sarana perekonomian
yang berkualitas/%
65,99 67,97 103,00%
2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi
mantap
65,25 73,14 112,09%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 107,55%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sumber: Bappeda, 2017
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 119
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian kinerja
adalah 107,55% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dengan
demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran tersebut telah
mencapai target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.
Sasaran 10: Menurunnya Kemiskinan
Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Persentase KK miskin.
Pada tahun 2016 ditargetkan 10,69% dan terealisasi 10,64%. Dengan
demikian capaian kinerja adalah 100,46%.
Tabel 2.92 Capaian Sasaran 10 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator
Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
1. Persentase KK miskin/%
10,69 10,64 100,46%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,46%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, sasaran ini rata-rata
capaian kinerja adalah 100,46% dengan predikat kinerja sangat tinggi.
Dengan demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran
tersebut telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal
kelulusan penilaian kinerja.
Sasaran 11: Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Dalam
Pengurangan Resiko Bencana.
Sasaran ini terdiri dari 1 indikator kinerja yakni jumlah lembaga
tangguh bencana dengan target 21 desa dan 36 sekolah. Dari target
tersebut realisasi jumlah lembaga tangguh bencana adalah 24 desa dan
40 sekolah sehingga tingkat capaian kinerjanya adalah 112,70%
dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dengan demikian,
pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada
di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Selanjutnya,
capaian sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 120
Tabel 2.93 Capaian Sasaran 11 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No
Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Jumlah lembaga
tangguh bencana/ Desa
dan sekolah
21 desa dan 36
sekolah
24 desa dan 40
sekolah
114,28% dan
111,11%
Rata-rata capaian kinerja (%) 112,70%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sumber: Bappeda, 2017
.
Sasaran 12 :Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran ini terdiri dari 3 indikator kinerja yakni Indeks
Pencemaran Air Sungai dengan target nilai 42, Indeks Pencemaran
Udara dengan target nilai 40,00 dan Indeks Tutupan Hutan dengan
target nilai 32,25. Dari target tersebut pada tahun 2016 diperoleh
perhitungan bahwa Indeks Pencemaran Air Sungai mencapai 42, Indeks
Pencemaran Udara sebesar 87,07 dan Indeks Tutupan Hutan adalah
33,95. Target yang tercapai adalah indikator Indeks Pencemaran Air
Sungai dan Indeks Tutupan Hutan, sedangkan Indeks Pencemaran
Udara tidak tercapai, karena angkanya sebesar 87,07, yang berarti
kualitas udara lebih buruk daripada yang ditargetkan. Selanjutnya
capaian sasaran ini berdasarkan indikator kinerjanya dapat dilihat
sebagai berikut:
Tabel 2.94
Capaian Sasaran 12 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. IPA=Indeks
Pencemaran Air Sungai/nilai
42,00 42,00 100,00%
2. IPU=Indeks Pencemaran Udara/nilai
40,00 87,07 45,94%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 121
No Indikator
Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat
Capaian Kinerja
3. ITH=Indeks
Tutupan Hutan/nilai
32,25 33,95 105,27%
Rata-rata capaian kinerja (%) 83,73%
Predikat Kinerja Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
Sasaran 13: Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan
Anak
Sasaran ini terdiri dari satu indikator kinerja. Indikator, target,
realisasi dan capaian kinerja tersaji dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.95 Capaian Sasaran 13 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Persentase penurunan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak/%
1% 7,4% 740,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 740,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian kinerja
adalah 740,00% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dengan
demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran tersebut telah
mencapai target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.
Sasaran 14 Meningkatnya Kerukunan Masyarakat
Indikator kinerja sasaran ini adalah jumlah konflik SARA.
Pencapaiannya disajikan pada tabel di bawah ini.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 122
Tabel 2.96 Capaian Sasaran 14 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian Kinerja
1. Jumlah konflik sara/
kasus
≤ 5 kasus
0 200%
Rata-rata capaian kinerja (%) 200%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sumber: Bappeda, 2017
Berdasarkan indikator kinerja sasaran, rata-rata capaian kinerja
adalah 200,00% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Dengan
demikian, pencapaian/realisasi kinerja capaian sasaran tersebut telah
mencapai target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan
penilaian kinerja.
Sasaran 15: Meningkatnya Apresiasi dan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Sasaran ini mempunyai indikator kinerja tunggal, yakni persentase
warisan budaya. Pada tahun 2016 ditargetkan 23,80% dan terealisasi
23,87%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,29%. dengan predikat
kinerja sangat tinggi. Dengan demikian, pencapaian/realisasi kinerja
capaian sasaran tersebut telah mencapai target dan berada di atas
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Selengkapnya tersaji
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.97 Capaian Sasaran 15 RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021
Tahun I (2016) Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja/Satuan
Target Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja
1. Persentase
pelestarian warisan budaya/%
23,80 23,87 100,29%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,29%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Sumber: Bappeda, 2017
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 123
2.2.2. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2016.
Di dalam RKPD 2016 disebutkan bahwa Kabupaten Sleman pada
tahun 2016 mempunyai 9 (sembilan) prioritas pembangunan yang
dijabarkan menjadi 18 (delapan belas) sasaran. Selengkapnya, prioritas
dan sasaran pembangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.98
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2016
NO Prioritas Sasaran
1 Meningkatkan
ketentraman, dan ketertiban
1. Meningkatnya perlindungan terhadap
perempuan dan anak
2. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban umum
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat
dalam mitigasi bencana
2 Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif serta kualitas pelayanan publik
4. Kategori hasil evaluasi pelaksanaan
reformasi birokrasi
5. Meningkatnya Kapasitas Aparatur
3 Pemerataan pembangunan sampai ke
tingkat desa
6. Menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi
7. Mengembangkan energi alternatif
4 Memperkuat penegakan hukum
8. Kesesuaian pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dengan undang-undang yang mengaturnya
9. Meningkatnya kinerja PPNS
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat
10. Meningkatnya IPM dan IPG
11. Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
6 Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional
12. MeningkatnyaPertumbuhanekonomi
13. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 124
NO Prioritas Sasaran
14. Meningkatnya prasarana dan sarana
perekonomian
7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan Menggerakan sektor-
sektor strategis ekonomi Lokal
15. Meningkatnya kontribusi sektor-sektor ekonomi lokal
8
Meningkatkan kualitas pendidikan karakter
16. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter
dalam Pendidikan
9 Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan
lokal
17. Meningkatnya kerukunan masyarakat
18. Meningkatnya apresiasi dan peran
serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Sumber: Bappeda, 2016
Jumlah anggaran untuk melaksanakan 9 prioritas pembangunan
di Kabupaten Sleman mencapai Rp1.188.716.472.210,00 atau 96,63%
dari Rp1.230.058.754.280,00 yang dianggarkan di RKPD dimana
serapan anggaran oleh seluruh SKPD hingga Bulan Desember 2016
(triwulan IV) mencapai Rp1.079.674.757.520,00 atau sekitar 90,83%
terhadap APBD dan 87,77% terhadap RKPD. Capaian ini tergolong
sangat tinggi dibandingkan dengan APBD dan tinggi bila dibandingkan
dengan RKPD. Sedangkan untuk realisasi kinerjanya juga masuk ke
dalam kategori sangat tinggi yaitu mencapai 99,76 pada posisi kisaran
91% ≤ 100%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 125
Gambar 2.4 Grafik Jumlah Program Pembangunan Tahun 2016 Per Prioritas Pembangunan
Sumber: Bappeda, 2016
Di dalam RKPD 2016 terdapat 203 program. Dalam pelaksanaan
RKPD 2016, jumlah program terbanyak ada pada prioritas (5)
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, prioritas (2) meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, prioritas (7)
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi lokal dan prioritas (6) meningkatkan produk dan
produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 126
Gambar 2.5 Grafik Perbandingan Jumlah Anggaran APBD dan RKPD
Tahun 2016 Per Prioritas Pembangunan Sumber: Bappeda, 2016
Dari grafik di atas tampak bahwa dari usulan RKPD maupun
dalam pelaksanaan APBD, alokasi anggaran paling besar adalah untuk
melaksanakan prioritas (5) meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
prioritas (2) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
efektif, dan prioritas (6) Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional. Sementara itu prioritas (1)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, prioritas (3) Pemerataan
pembangunan sampai ke tingkat desa, prioritas (4) Memperkuat
penegakan hukum, prioritas (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi Lokal; dan
prioritas (9) Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat
kebudayaan lokal memperoleh pagu anggaran lebih sedikit ( kelima
prioritas total hanya 10%) dibandingkan dengan prioritas lainnya.
Prioritas (2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan efektif dan kualitas pelayanan publik, prioritas (5) Meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, prioritas (6) Meningkatkan produk dan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 127
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional merupakan
prioritas yang mendapatkan alokasi dana dalam APBD cukup besar,
dengan total anggaran dari ke 3 prioritas tersebut masing-masing lebih
dari 20% dan mencapai 82% dari total APBD yang ada.
Prioritas (2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih
dan efektif dan kualitas pelayanan publik merupakan prioritas yang
berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh
seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten Sleman. Oleh
karena itu, prioritas ini memiliki jumlah anggaran yang cukup besar
dan didukung dengan jumlah program/kegiatan yang sangat banyak.
Dibandingkan dengan prioritas lainnya, prioritas (3) Pemerataan
Pembangunan Sampai ke Tingkat Desa memiliki tingkat serapan
anggaran paling tinggi (94,89%). Sampai dengan triwulan IV ( bulan
Desember 2016) serapan anggaran seluruh prioritas mencapai
90,83%.
Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2016 di
Kabupaten Sleman antara lain adalah :
1. Peraturan perundang-undangan tersedia
2. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan tepat waktu
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari
tim pelaksana
6. Pemberian kewenangan oleh Bupati terhadap Penyelenggaraan
Perizinan di kecamatan.
7. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Minimal
8. SOP Pelayanan
9. Tersedia media komunikasi dan informasi
Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD sampai
dengan triwulan IV di Kabupaten Sleman antara lain :
a. Berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur ketentuan
penerima hibah dan penerima hibah perorangan tidak
diperkenankan untuk kelompok yang belum berbadan hukum.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 128
b. Frekwensi Perubahan Peraturan Pusat yang sangat tinggi
c. Kegiatan bersifat antisipasi untuk pendampingan kegiatan di pusat
d. Perkiraan harga melebihi SHBJ
e. Kegiatan bersifat antisipasi untuk penjagaan konflik
f. Pedoman kegiatan dan peraturan pelaksana belum turun
g. Tidak tersedianya barang yang dibutuhkan dalam E-Katalog
h. Gagal lelang
i. Tidak adanya kegiatan penerimaa CPNS
j. Dobel penganggaran pada uang transport dan BBM
Secara ringkas, Evaluasi RKPD 2016 sampai dengan Tri Wulan IV
dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 129
No Prioritas Sasaran Anggaran Anggaran Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Realisasi Jml Jml SKPD
RKPD APBD Capaian Capaian Capaian Capaian S/d Triwulan % (APBD) % (RKPD) Capaian Prog. Keg. Pengampu
Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Terakhir Rp.(000) Kinerja
1 Meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
-Meningkatnya perlindungan
terhadap perempuan dan anak
29.903.598,03 29.296.644,23 1.723.070,40 5,88% 5,76% 17,62% 4.206.220,82 14,36% 14,07% 26,51% 4.280.603,16 14,61% 14,31% 22,86% 15.453.172,25 52,75% 51,68% 31,42% 25.663.066,63 87,60% 85,82% 98,41% 16 DPUP, BAPPEDA,
DISHUBKOMINFO, BKBPMPP,
DISNAKER
-Meningkatnya kenyamanan dan
ketertiban umum
BPBD, SATPOL PP, KESBANG,
Din. PASAR, 17 Kecamatan
-Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam mitigasi
bencana
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi
298.870.986,42 282.026.446,44 25.868.896,87 9,17% 8,66% 20,39% 52.157.878,72 18,49% 17,45% 27,03% 51.983.833,41 18,43% 17,39% 24,36% 111.186.636,21 39,42% 37,20% 28,53% 241.197.245,21 85,52% 80,70% 100,32% 40 47 SKPD
Meningkatnya kapasitas
aparatur
meningkatnya penerapan e-gov
3 Pemerataan
pembangunan sampai
ke tingkat desa
Menurunnya ketimpangan sosial
dan ekonom
16.668.754,89 10.804.429,54 722.209 6,68% 4,33% 13,88% 3.471.231,57 32,13% 20,82% 32,46% 2.309.438,78 21,37% 13,85% 29,29% 3.749.765,38 34,71% 22,50% 23,20% 10.252.644,78 94,89% 61,51% 98,84% 10 DISNAKER, SETDA,
DISPERINDAGKOP, Din.
PASAR, BKBPMPP, Din.
BUDPAR, Din. SDAEM
Mengembangkan energi
alternatif
Kecamatan
4 Memperkuat
penegakan hukum
Kesesuaian pembentukan
peraturan perundang-undangan
daerah dengan undang-undang
yang mengaturnya
30.763.308,98 29.458.159,58 4.432.918,22 15,05% 14,41% 14,33% 5.531.266,49 18,78% 17,98% 33,67% 5.651.346,59 19,18% 18,37% 23,69% 7.020.271,80 23,83% 22,82% 26,98% 22.635.803,12 76,84% 73,58% 98,67% 6 Dinkes, Dishubkominfo, BLH,
DISNAKER, DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPBD, SATPOL
PP, KESBANG,
Meningkatnya kinerja PPNS SETDA, SETWAN, KORPRI,
Din. SDAEM, KEC.
5 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat
433.196.949,10 430.279.057,02 35.800.462 8,32% 8,26% 14,29% 85.076.750,81 19,77% 19,64% 29,00% 70.903.254,18 16,48% 16,37% 23,27% 208.010.523,00 48,34% 48,02% 32,60% 399.790.990,11 92,91% 92,29% 99,16% 46 Dinkes, RSUD,
DISPERINDAGKOP, SETDA,
DPUP, BAPPEDA, BLH, Din.
SDAEM, DISBUDPAR
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Din. SDAEM
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Total
Tabel 3.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Tri Wulan IV Kab. Sleman Tahun 2016
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Tabel 2.99. Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 130
No Prioritas Sasaran Anggaran Anggaran Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Realisasi Jml Jml SKPD
RKPD APBD Capaian Capaian Capaian Capaian S/d Triwulan % (APBD) % (RKPD) Capaian Prog. Keg. Pengampu
Rp (000) Rp (000) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Rp (000) % (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Terakhir Rp.(000) Kinerja
6 Meningkatkan produk
dan produktivitas
rakyat dan daya saing
di pasar internasional
Meningkat-nya Pertumbuhan
ekonomi
274.812.210,11 267.179.985,75 2.602.677 0,97% 0,95% 12,86% 38.408.060,01 14,38% 13,98% 24,47% 70.044.237,31 26,22% 25,49% 27,00% 142.454.858,99 53,32% 51,84% 35,74% 253.509.833,01 94,88% 92,25% 100,07% 30 DPUP, Dinas SDAEM,
BAPPEDA, DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, SETDA, DPKAD,
Din. PASAR, DISNAKER,
BPMPPT, BKBPMPP, BPMPPT,
DISBUDPAR, SETDA
Meningkat-
nya daya
saing
ekonomi
daerah
Meningkat-
nya
prasarana
dan sarana
perekonomi-
an
7 Mewujudkan
kemandirian ekonomi
dengan menggerakan
sektor-sektor strategis
ekonomi Lokal
Meningkatnya kontribusi sektor-
sektor ekonomi lokal
36.077.969,32 33.116.462,22 1.332.354,95 4,02% 3,69% 11,46% 8.878.206,22 26,81% 24,61% 34,11% 10.253.882,42 30,96% 28,42% 26,64% 10.091.689,75 30,47% 27,97% 27,79% 30.556.133,34 92,27% 84,69% 100,00% 31 DIPERTA, BKBPMPP,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPMPPT
8 Meningkatkan
kualitas pendidikan
karakter
Mengintegrasikan nilai-nilai
karakter dalam pendidikan
93.667.677,30 90.927.382,30 2.393.826,25 2,63% 2,56% 17,60% 27.741.864,98 30,51% 29,62% 26,24% 17.035.603,99 18,74% 18,19% 30,48% 34.196.783,93 37,61% 36,51% 25,48% 81.368.079,15 89,49% 86,87% 99,80% 22 DIKPORA, SETDA, BKD,
BKBPMPP, DPUP, DISNAKER,
SETDA, KORPRI, BKBPMPP,
KPD
9 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat dengan
mengangkat
kebudayaan lokal
Meningkatnya kerukunan
masyarakat
16.097.300,15 15.627.905,15 506.888,75 3,24% 3,15% 12,70% 5.835.407,98 37,34% 36,25% 29,47% 4.392.533,20 28,11% 27,29% 34,40% 3.966.132,25 25,38% 24,64% 22,03% 14.700.962,18 94,07% 91,33% 98,60% 7 DISBUDPAR, KPD, KESBANG,
SETDA, KECAMATAN
Meningkatnya apresiasi dan
peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan pelestarian
budaya
Jumlah Anggaran Program Prioritas 1.230.058.754,28 1.188.716.472,21 75.383.303,33 6,34% 6,13% 15,02% 231.306.887,60 19,46% 18,80% 29,22% 236.854.733,04 19,93% 19,26% 26,89% 536.129.833,55 45,10% 43,59% 28,20% 1.079.674.757,52 90,83% 87,77% 99,76% 208
Sangat Sangat
Tinggi Tinggi Tinggi
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
TotalTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 131
Hasil Evaluasi dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan
kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.
a. Urusan Wajib Pendidikan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebe
sar Rp95.986.413.905,00 realisasi Rp86.236.415.577,00 atau 92,01%.
Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar
Rp7.443.640.000,00 realisasi Rp7.090.670.210,00 atau sebesar 95,26%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran
sebesar Rp1.817.990.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.755.276.294,00 atau 96,55%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran
sebesar Rp292.215.255,00 realisasi Rp284.209.550,00 atau 97,26%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar Rp403.383.625,00 realisasi
Rp373.325.625,00 atau 92,55%.
5) Program Pendidikan Anak Usia Dini anggaran sebesar
Rp3.817.764.025,00 realisasi Rp 3.303.345.320,00 atau 86,53%.
6) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun angaran sebesar
Rp32.703.312.475,00 realisasi Rp30.927.434.484,00 atau 94,57%.
7) Program Pendidikan Menengah anggaran sebesar Rp7.146.651.725,00
realisasi Rp6.799.588.752,00 atau 95,14%.
8) Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal anggaran
sebesar Rp1.487.918.800,00 realisasi Rp1.376.981.125,00 atau
92,54%.
9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
anggaran sebesar Rp29.665.036.975,00 realisasi
Rp24.181.945.807,00 atau 81,52%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 132
10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan anggaran sebesar
Rp9.138.403.800,00 realisasi Rp8.291.675.735,00 atau 90,73%.
11) Program Pengembangan Kreatifitas Siswa dan Guru anggaran sebesar
Rp2.070.097.225,00 realisasi Rp1.851.962.675,00 atau 89,46%.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan
wajib pendidikan serta solusi yang telah diupayakan adalah sebagai
berikut:
1) Pada jenjang SD kekurangan guru kelas SD Negeri sejumlah 544
orang. Pada jenjang SMP khususnya guru mata pelajaran juga
beberapa mengalami kekurangan yaitu untuk guru mata pelajaran
Agama Islam kurang 8 orang, PKN kurang 8 orang, Bahasa Inggris
kurang 5 orang, IPS kurang 14 orang, Pendidikan Jasmani kurang 15
orang, Bimbingan Konseling kurang 19 orang, Bahasa Jawa kurang
13 orang dan TIK kurang 14 orang. Sementara di sisi lain mata
pelajaran tertentu justru kelebihan guru. Untuk solusinya bagi guru
mata pelajaran yang kelebihan jumlahnya maka untuk mendapatkan
jam mengajar sesuai dengan ketentuan seminggu 24 jam, para guru
tersebut mengajar di sekolah swasta atau sekolah lainnya. Bagi mata
pelajaran yang kekurangan guru, maka satu-satunya jalan adalah
dengan tetap mengoptimalkan keberadaan GTT. Solusinya antara lain
mengoptimalkan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) dan telah
dianggarkan bantuan sebesar Rp250.000,00/orang/bulan.
2) Kurangnya jumlah tenaga kependidikan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan. Hingga
saat ini untuk sekolah SD Negeri baru memiliki tenaga kependidikan
3 orang sementara jumlah SD Negeri di Kabupaten Sleman ada 377
sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP baru tersedia 192 orang
tenaga kependidikan sehingga masih kurang 229 orang, agar sesuai
dengan jumlah rombongan belajar yang ada. Solusi dari
permasalahan ini maka masing-masing sekolah mengangkat PTT
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 133
untuk membantu kelancaran pelayanan pendidikan di masing-
masing sekolah. Untuk itu maka Pemerintah Daerah telah
mengalokasikan anggaran RP200.000/bulan bagi PTT.
3) Kekurangan pengawas dan penilik yang menyebabkan kurangnya
supervisi dan kepengawasan di sekolah. Berdasarkan regulasi bahwa
untuk Pengawas SD rasionya adalah 1:10 artinya 1 pengawas
mengampu 10 Satuan Pendidikan. Saat ini Dikpora memiliki 17
pengawas SD dan memiliki 10 pengawas TK. Jika ingin ideal maka
sesungguhnya Dikpora masih kekurangan pengawas TK sebanyak 26
dan pengawas SD 18 orang. Sedangkan untuk Pengawas SMP
rasionya adalah 1 Pengawas Mata Pelajaran akan mengawasi 40-60
guru mata pelajaran Kondisi saat ini yang kekurangan pengawas
adalah untuk mata pelajaran IPA kurang 1 pengawas, Pendidikan
Jasmani kurang 2 pengawas, BK kurang 2 pengawas, Seni Budaya
kurang 1 pengawas. Untuk mata pelajaran lainnya sudah mencukupi.
Untuk mengatasi kekurangan pengawas ini maka solusinya dengan
mengoptimalkan pengawas yang sudah ada.
b. Urusan Wajib Kesehatan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan
sebesar Rp371.793.127.444,00 realisasi Rp350.004.579.804,00 atau
87,22%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah
sebagai berikut:
1. Program Administrasi perkantoran anggaran sebesar
Rp2.194.940.025,00 realisasi Rp1.921.482.296,00 atau 87,54%;
2. Program Peningkatan sarana prasarana aparatur anggaran sebesar
Rp1.542.446.675,00 realisasi Rp1.265.430.284,00 atau 82,04%;
3. Program peningkatan kapasitas SDM anggaran Rp551.643.400,00
terealisasi Rp463.315.000,00 atau 83,99%;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 134
4. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan, laporan
capaian kinerja dan keuangan anggaran Rp195.905.500,00 realisasi
Rp186.819.500,00 atau 95,36% ;
5. Program obat dan pembekalan masyarakat anggaran
Rp5.779.020.250,00 realisasi Rp5.507.488.983,00 atau 95.30%;
6. Program upaya kesehatan masyarakat anggaran
Rp149.296.801.125,00 realisasi Rp143.505.937.228,00 atau 96,12%;
7. Program pengawasan obat dan makanan Rp509.768.500,00 realisasi
Rp393.700.000,00 atau sebesar 77,23%;
8. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat anggaran
Rp1.317.288.000,00 realisasi Rp1.315.035.200,00 atau sebesar
86,16%;
9. Program perbaikan gizi masyarakat anggaran Rp1.891.345.450,00
realisasi Rp1.771.125.300,00 atau sebesar 93,64%;
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat anggaran
Rp104.020.950,00 realisasi Rp101.400.950,00 atau sebesar 97,48%;
11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular anggaran
Rp2.448.943.800,00 realisasi Rp2.143.552.421,00 atau sebesar 87,21%;
12. Program Standarisasi pelayanan kesehatan anggaran
Rp1.096.706.000,00 realisasi Rp470.650.271,00 atau sebesar 42,91%;
13. Program pengadaan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru paru dan rumah sakit mata anggaran
Rp53.060.813.341,00 realisasi Rp53.214.289.389,00 atau sebesar 98,40%;
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita anggaran
Rp88,569.900,00 realisasi Rp82.809.590,00 atatu sebesar 93,50% ;
15. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia anggaran
Rp34.457.500,00 realisasi Rp33.657.500,00 atau sebesar 97,68%;
16. Program peningkatan kesehatan makanan anggaran Rp23.791.500,00
realisasi Rp18.152.800,00 atau 76,30%;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 135
17. Program peningkatan pelayanan kesehatan anggaran
Rp151.656.665.528,00 realisasi Rp138.789.733.892,00 atau
91,52%.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelengaraan urusan wajib
Kesehatan dan upaya solusinya adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya penyakit degeneratif pada usia lansia, solusi yang
dilakukan adalah dengan melakukan promosi dan informasi sadar
hidup sehat melalui media informasi (iklan layanan masyarakat) dan
kegiatan penyuluhan pola hidup sehat serta sosialisasi pemanfaatan
sarana prasarana kesehatan;
2) Masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman .
Solusi yang ditempuh adalah membentuk Desa Bebas Narkoba,
Satgas Anti Narkoba dan deklarasi desa bebas narkoba bekerja sama
dengan Karang Taruna yang meliputi Lumbungrejo, Tridadi,
Margoagung, Condongcatur, Sardonoharjo, Sendangtirto,
Tirtomartani, Sendangsari dan Sumberadi, dan SMP/MTS dan
SMA/SMK. Kegiatan meliputi penyuluhan dari Polres, Puskesmas
dan pendampingan, pembentukan satgas anti narkoba di desa-desa
dan pembentukan Desa Bebas Narkoba, serta screening
penyalahgunaan napza dengan promosi bahaya penggunaan napza
melalui radio, leaflet, banner;
3) Masih adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten
Sleman dan endemis nasional. Hal ini terjadi karena sebagian besar
wilayah Kabupaten Sleman merupakan daerah endemis. Solusi yang
dilaksanakan dengan melakukan fogging focus, pembinaan
pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) DBD mandiri, melakukan
gerakan 3 M Plus yaitu (menguras, menutup, mengubur dan
menghindari gigitan nyamuk) dengan ikanisasi dan pemberian
Larvasida seperti abate, membentuk Tim Pokjanal DBD-PSN dengan
gerakan jumat bersih, Pemantauan Jentik Berkala (PJB) kecamatan-
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 136
kecematan endemis tinggi (Kalasan, Depok, Gamping, Godean, dan
Mlati) sosialisasi PHBS, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat, dan bekerjasama dengan
Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menggunakan nyamuk Aedes
aegypti yang sudah mengandung bakteri Wolbachia untuk
menghambat perkembangan replikasi virus Dengue pada nyamuk
tersebut;
4) Jumlah jenis ketenagaan/keahlian tertentu, sarana dan prasarana
bidang kesehatan belum sesuai dengan permenkes Nomor 56 tahun
2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang meliputi
dokter sub spesialis jantung, paru, bedah syaraf, bedah vaskuler,
patologi anantomi, forensik, sarana medis penunjang media yang
belum membantu dalam penegakan diagnosa. Solusi untuk
menyelesaikan SDM di rumah sakit yaitu bekerja sama dengan
lembaga pendidikan (UGM), RSUP Sardjito untuk mengisi kebutuhan
tenaga teknis tertentu walaupun sifatnya sementara dan
mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti
program spesialis/sub spesialis yang dibutuhkan.
c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum
sebesar Rp222.122.996.827,00 realisasi Rp207.774.292.012,00 atau
93,54%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp1.300.340.825,00 realisasi Rp1.091.789.340,00 atau 83,96%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
sebesar Rp3.335.230.000,00 realisasi Rp2.965.652.356,00 atau
88,92%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp98.835.875,00 realisasi Rp87.736.300,00 atau 88,77%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 137
4) Program Peningkatan Pengembangan, Sistem Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp352.022.525,00
realisasi Rp325.467.685,00 atau 92,46%.
5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar
Rp47.833.752.500,00 realisasi Rp46.084.778.600,00 atau 96,34%.
6) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, anggaran
sebesar Rp15.680.104.500,00 realisasi Rp14.839.799.860,00 atau
94,64%.
7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran
sebesar Rp50.420.405.932,00 realisasi Rp47.752.708.141,00 atau
94,71%.
8) Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan
Jembatan, anggaran sebesar Rp443.040.000,00 realisasi
Rp422.414.000,00 atau 95,34%.
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,
anggaran sebesar Rp5.957.475.000,00 realisasi Rp5.625.314.000,00
atau 94,42%.
10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya, anggaran sebesar 39.848.271.945,00
realisasi 37.547.954.568,00 atau 94,23%.
11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, anggaran sebesar
Rp729.766.000,00 realisasi Rp456.841.500,00 atau 62,60%.
Prosentase penyerapan anggaran kecil karena tidak terlaksananya
pembelian mesin penggerak produksi pompa air.
12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau
dan sumber daya air lainnya, anggaran sebesar Rp7.770.754.125,00
realisasi Rp6.866.682.025,00 atau 88,37%.
13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah, anggaran sebesar 12.893.508.400,00 realisasi
Rp12.248.647.897,00 atau 95,00%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 138
14) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, anggaran sebesar
Rp7.709.447.150,00 realisasi Rp7.096.725.100,00 atau 92,05%.
15) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah,
anggaran sebesar Rp27.286.659.450,00 realisasi
Rp23.996.409.350,00 atau 87,94%.
16) Program Pembinaan Jasa Konstruksi, anggaran sebesar
Rp463.382.600,00 realisasi Rp365.371.290,00 atau 78,85%.
Prosentase penyerapan anggaran kecil karena alokasi perjalanan
dinas yang tidak dicairkan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib
Pekerjaan Umum adalah
1. Kondisi jalan rusak masih 12,54% dikarenakan jalan rusak akibat
curah hujan tinggi dan berkepanjangan selama tahun 2016.
Solusinya perbaikan dan pembangunan secara intensif jalan beserta
sarana pendukung lainnya, termasuk sistem drainase jalan yang
lebih baik.
2. Belum semua bangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel.
Solusinya dengan sosialisasi dan mewajibkan pendirian bangunan
untuk kepentingan umum harus memfasilitasi kaum difabel.
d. Urusan Wajib Perumahan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar
Rp19.924.757.100,00 realisasi Rp17.779.914.115,00 atau 89,24%. Secara
rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar
Rp15.841.929.100,00 realisasi Rp14.062.716.300,00 atau 88,77%.
2) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, anggaran
sebesar Rp1.080.000.000,00 realisasi Rp923.125.200,00 atau
85,47%.
3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar
Rp3.002.828.000,00 realisasi Rp2.794.072.615,00 atau 93,05%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 139
Permasalahan yang dijumpai didalam penyelenggaraan urusan
perumahan beserta solusi yang diambil adalah sebagai berikut:
1) Masih terdapat kawasan kumuh 0,282%, solusinya menyusun RPP
(Rencana Penataan Permukiman) dan DTPL (Dokumen Teknis
Penataan Lingkungan) serta dilanjutkan pembangunan secara
bertahap dengan berkerja sama dengan Pemerintah Daerah DIY dan
Pemerintah Pusat.
2) Masih terdapatnya Rumah Tidak Layak Huni, solusinya
meningkatkan bantuan bedah rumah dengan bekerja sama dengan
pemerintah pusat namun juga dengan pihak swasta.
e. Urusan Wajib Penataan Ruang
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang
sebesar Rp2.578.072.000,00, realisasi Rp2.398.897.070,00 atau 93,05%.
Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai
berikut:
1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar
Rp1.132.327.500,00, realisasi Rp989.326.545,00 atau 87,37%.
2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaransebesar
Rp1.445.744.500,00, realisasi Rp1.409.570.525,00 atau 97,50%.
Permasalahan yang masih ditemukan di dalam penyelenggaraan
urusan Penataan Ruang adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam pembangunan yang sesuai tata ruang. Solusinya dengan
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan tata ruang
wilayah serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah
sesuai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR).
f. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan
pembangunan sebesar Rp10.226.763.081,00 realisasi Rp9.364.122.421,00
atau 91,56%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program
adalah sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 140
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp901.939.490,00 realisasi Rp839.280.182,00 atau 93,05%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
sebesar Rp823.795.900,00 realisasi Rp746.144.230,00 atau 90,57%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran
sebesar Rp137.124.500,00 realisasi Rp119.178.000,00 atau 88,86%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp107.569.625,00
realisasi Rp98.291.475,00 atau 91,37%
5) Program Pengembangan data/informasi, anggaran sebesar
Rp481.841.750,00 realisasi Rp434.231.928,00 atau 90,12%
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar
Rp5.316.469.871,00 realisasi Rp4.953.415.975,00 atau 93,17%
7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar
Rp1.581.126.625,00 realisasi Rp1.380.813.113,00 atau 87,33%
8) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran sebesar
Rp636.639.900,00 realisasi Rp585.338.850,00 atau 91,94%
9) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
anggaran sebesar Rp136.372.000,00 realisasi Rp121.042.628,00 atau
88,76%
10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,
anggaran sebesar Rp106.883.420,00 realisasi Rp86.386.040,00 atau
sebesar 80,82%
Permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan wajib
Perencanaan Pembangunan dan solusi yang diupayakan adalah:
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mangatur
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang
terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses
perencanaan selesai, berdampak pada hasil perencanaan di daerah.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 141
Solusi yang dilakukan adalah konsultasi dan koordinasi dengan
Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat.
2. Perencanaan di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sleman Tahun 2016, belum dapat ditangkap dengan baik
dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 dikarenakan perubahan
yang terjadi di tahun berjalan.
g. Urusan Wajib Perhubungan
Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp4.044.589.000,00 realisasi Rp3.550.350.729,00 atau 87,78%,
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar
Rp1.138.830.000,00 realisasi Rp1.078.243.379,00 atau 94,68%,
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp96.570.000,00 realisasi Rp55.078.000,00 atau 57,03%,
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp147.812.050,00 realisasi
Rp121.556.000,00 atau 82,24%,
5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, anggaran
sebesar Rp6.403.489.625,00 realisasi Rp5.921.161.525,00 atau
92,47%,
6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.887.651.500,00 realisasi
Rp2.271.449.670,00 atau 78,66%,
7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar
Rp387.890.455,00 realisasi Rp378.610.850,00 atau 97,61%
8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan anggaran sebesar
Rp1.061.031.350,00 realisasi Rp1.042.482.550 atau 98,25%,
9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran sebesar
Rp2.478.956.500,00 realisasi Rp2.074.726.475,00 atau 83,69%,
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 142
10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,
anggaran sebesar Rp1.107.378.750,00 realisasi Rp936.591.755,00
atau 84,58%
Masalah yang ditemukan dalam urusan wajib Perhubungan adalah
masih kurangnya sarana LPJU yang merata di jalan-jalan yang rawan
kecelakaan, solusi yang ditempuh adalah mengupayakan sarana LPJU
secara bertahap.
h. Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup
sebesar Rp20.433.554.775,00 realisasi Rp18.617.853.674,00 atau 91,11%.
Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai
berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp800.920.550,00 realisasi Rp738.574.798,00 atau 92,22%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
sebesar Rp2.496.857.800,00 realisasi Rp1.828.009.798,00 atau
73,21%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp48.356.000,00 realisasi Rp39.426.000,00 atau 81,53%.
4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp179.782.000,00
realisasi Rp144.478.400,00 atau 80,36%.
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, anggaran
sebesar Rp6.752.303.875,00 realisasi Rp6.020.045.515,00 atau
89,16%.
6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup, anggaran sebesar Rp2.168.167.400,00 realisasi
Rp2.091.021.720,00 96,44%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 143
7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran
sebesar Rp2.529.885.750,00 realisasi Rp2.435.981.426,00 atau
96,29%.
8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp293.429.900,00
realisasi Rp285.765.410,00 atau 97,39%.
9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar
Rp78.950.000,00 realisasi Rp77.725.000,00 atau 98,45%.
10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar
Rp5.084.901.500,00 realisasi Rp4.956.825.607,00 atau 97,48%.
Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dan solusinya terkait
penyelenggaraan urusan wajib Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
1) Penilaian dokumen lingkungan masih lambat, karena belum
terbentuknya Komisi Penilai Amdal di tingkat kabupaten, solusinya
perlu koordinasi yang lebih intensif untuk meminta rekomendasi
AMDAL di tingkat provinsi dan segera membentuk Komisi Penilai
Amdal di tingkat kabupaten;
2) Adanya timbunan sampah tidak pada tempatnya, karena kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan benar,
solusi yang dilakukan adalah menggalakkan sosialisasi gerakan
pengelolaan sampah mandiri di masyarakat dan penambahan sarana
dan prasarana persampahan;
3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman kategori
waspada (<50), karena kondisi air sungai banyak tercemar dengan
Bakteri Coli, solusinya dengan sosialisasi yang intensif tentang
pengelolaan limbah dan pembangunan IPAL terutama limbah rumah
tangga dan limbah ternak;
4) Belum semua rumah tangga mempunyai sanitasi yang layak (5,66%),
solusinya pengembangan sambungan rumah dengan IPAL regional,
pembangunan IPAL komunal dan perbaikan jamban rumah tangga.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 144
i. Urusan Wajib Pertanahan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar
Rp3.714.795.038,00 realisasi Rp3.248.325.802,00 atau 87,44%. Secara
rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp413.240.320,00 dengan realisasi sebesar Rp344.781.068,00 atau
83,43%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
sebesar Rp215.940.000,00 realisasi Rp124.748.850,00 atau 57,77%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran
sebesar Rp21.662.000’00 realisasi Rp20.197.500,00 atau 93,24%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Sistem
Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar
Rp117.744.600,00 realisasi Rp103.381.000,00 atau 87,80%.
5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah, anggaran sebesar Rp1.912.099.850,00 realisasi
Rp1.696.031.468,00 atau 88,70%
6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar
Rp462.760.850,00 realisasi Rp418.645.175,00 atau 90,47%
7) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, anggaran sebesar
Rp571.347.418,00 realisasi Rp540.540.741,00 atau 94,61%
Permasalahan yang dihadapi di dalam penyelenggaraan urusan wajib
Pertanahan adalah tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Solusi
yang dilakukan adalah melalui sosialisasi terus menerus terkait regulasi
dan meningkatkan fungsi kontrol diantaranya dengan memperketat
rekomendasi ijin yang diberikan.
j. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan
catatan sipil sebesar Rp5.654.510.188,00 dengan realisasi sebesar
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 145
Rp5.247.867.966,00 atau 92,81%. Secara rinci anggaran dan realisasi
masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran
sebesar Rp1.460.430.288,00 realisasi Rp1.332.418.461,00 atau
91,23%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
anggaran sebesar Rp280.608.000,00 realisasi Rp226.221.700,00 atau
80,62%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan
anggaran Rp19.472.000,00 realisasi Rp17.743.000,00 atau 91,12%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp95.650.500,00 realisasi
Rp95.418.000,00 atau 99,76%.
5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran
Rp3.798.349.000,00 realisasi Rp3.576.066.805,00 atau 94,15%.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil dan solusi yang telah diupayakan:
1. Masih banyak penduduk dengan status tinggal sementara
(khususnya mahasiswa) yang belum memproses SKTS. Solusi yang
dilakukan dengan peningkatan koordinasi dengan lembaga perguruan
tinggi;
2. Kurangnya kesiapan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan KTP
elektronik khususnya penyediaan blangko KTP. Solusi yang
dilakukan dengan pemberian surat keterangan kepada masyarakat.
k. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.816.688.301,00 realisasi
Rp3.588.594.188,00 atau 94,02%. Secara rinci anggaran dan realisasi
masing-masing program sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 146
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan, anggaran sebesar Rp741.443.425,00 realisasi
Rp717.070.450,00 atau 96,71%.
2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan
Anak, anggaran sebesar Rp2.356.985.975,00 realisasi
Rp2.208.618.045,00 atau 93,71%.
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
anggaran sebesar Rp311.182.450,00 realisasi Rp288.717.375,00 atau
92,78%.
4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan, anggaran sebesar Rp407.076.451,00 realisasi
Rp374.188.318,00 atau 91,92%.
Terkait penyelenggaraan urusan wajib Pemberdayaan Peremuan dan
Perlindungan Anak, masih dijumpai permasalahan berupa kasus tindak
kekerasan dalam rumah tangga, yang mana pada tahun 2016 terdapat 356
kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap
perempuan dan anak, namun sudah mengalami penurunan sebesar 183
kasus atau 33,95% dibandingkan tahun 2015 sebesar 539 kasus. Solusi
yang dilakukan adalah mengintensifkan sosialisasi tentang Undang-Undang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang
Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi
perlindungan anak dan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan Kabupaten
Layak Anak, penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak dan
perempuan serta penanganan terhadap bayi terlantar melalui UPT Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
l. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp6.019.047.950,00 realisasi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 147
Rp5.157.937.421,00 atau 85,69%. Secara rinci anggaran dan realisasi
masing-masing program adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp.1.092.208.850,00 realisasi Rp.758.981.079,00 atau 69,49%.
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, anggaran sebesar
Rp.971.800.000,00 realisasi Rp.925.515.296,00 atau 95,24%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp.54.319.825,00 realisasi Rp.53.974.825,00 atau 99,36%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem, Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp.232.576.175,00 realisasi
Rp.229.084.300,00 atau 98,50%.
5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp.1.457.206.575,00
realisasi Rp1.364.588.221,00 atau 93,64%.
6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, anggaran sebesar
Rp.198.175.475,00 realisasi Rp185.449.600,00 atau 93,58%.
7) Program Pelayanan Kontrasepsi, anggaran sebesar
Rp.248.769.000,00 realisasi Rp87.065.975,00 atau 35%.
8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR
yang Mandiri, anggaran sebesar Rp1.109.555.475,00 realisasi
Rp.933.593.750,00 atau 84,14%.
9) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja, anggaran sebesar Rp.348.191.850,00
realisasi Rp332.162.650,00 atau 95,40%.
10) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk
HIV/AIDS, anggaran sebesar Rp150.407.850,00 realisasi
Rp146.898.350,00 atau 97,67%.
11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga,
anggaran sebesar Rp45.535.875,00 realisasi Rp40.036.375,00 atau
87,92%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 148
12) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU,
anggaran sebesar Rp110.301.000,00 realisasi Rp100.587.000,00 atau
91,19%
Permasalahan yang ditemukan terkait penyelenggaraan urusan wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan upaya solusinya adalah:
1. Masih terdapat 972 pernikahan dini atau 0,62% pasangan usia subur
yang istrinya berusia di bawah 20 tahun dari 155.900 pasangan usia
subur). Salah satu solusi yang telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Sleman melalui aktivitas pembinaan remaja, penguatan
dan peningkatan kualitas kegiatan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera
(BKB, BKL, BKR), PIK R/M dan UPPKS dalam mewujudkan norma
keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
2. Masih terdapat penderita HIV AIDS (868 kasus HIV dan 352 kasus
AIDS) dan penyakit seksual menular. Solusi yang dilakukan dengan
meningkatkan pembinaan melalui BKB, BKL dan konseling PIKR
serta penyuluhan pernikahan.
m. Urusan Wajib Sosial
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan urusan sosial
adalah Rp.2.646.314.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.380.715.830,00
atau sebesar 89,96%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-
masing program adalah sebagai berikut:
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
anggaran sebesar Rp627.432.400,00, realisasi Rp602.023.300,00
atau sebesar 95,95%.
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial anggaran
sebesar Rp1.067.728.250,00 realisasi Rp869.460.930,00 atau sebesar
81,43%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 149
3) Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan penanganan
penyelesaian bayi/anak terlantar, anggaran sebesar Rp39.346.750,00
realisasi Rp38.645.000,00 atau sebesar 98,22%.
4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, anggaran
sebesar Rp340.341.500,00, realisasi Rp324.250.200,00 atau sebesar
95,27%.
5) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan kegiatan
pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial anggaran sebesar
Rp36.637.000,00, realisasi Rp32.357.500,00 atau sebesar 88,32%.
6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat anggaran sebesar Rp534.829.000,00
realisasi Rp513.978.900,00 atau sebesar 96,10%.
Dalam penyelenggraan urusan wajib Sosial masih ditemukan
permasalahan, dan diupayakan solusinya sebagai berikut:
1. Data kependudukan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang NIK nya ganda. Solusinya yaitu
dilakukan penelusuran data kepesertaan BPJS PBI-JKN, selanjutnya
membuat rekomendasi usulan perubahan data NIK kepesertaan PBI-
JKN kepada BPJS yang disesuaikan dengan data Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan
Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program
jaminan dan perlindungan sosial secara nasional belum optimal.
Solusinya yaitu koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk
pendampingan program uji coba SLRT dan MPM di kabupaten
Sleman hingga tahun 2019, pemutakhiran data kemiskinan penerima
jaminan dan perlindungan sosial dengan memanfaatkan hasil
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015, dan penataan tata
ruang pelayanan aduan masyarakat.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 150
n. Urusan Wajib Tenaga Kerja
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan
sebesar Rp9.613.946.828,00 dengan realisasi Rp8.762.590.406,00 atau
sebesar 91,14% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program
adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar
Rp1.135.266.500,00 dengan realisasi sebesar Rp987.122.358,00 atau
sebesar 86,95%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur anggaran
sebesar Rp718.337.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp559.284.248,00 atau sebesar 77,86%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran
sebesar Rp81.177.500,00 realisasi sebesar Rp80.036.000,00 atau
sebesar 98,59%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan anggaran sebesarRp60.760.500,00 dengan
realisasi sebesar Rp56.270.000,00 atau sebesar 92,61%
5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,
anggaran sebesar Rp5.634.158.500,00 dengan realisasi sebesar
Rp5.262.884.600,00 atau sebesar93,41%
6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran sebesar
Rp891.103.000,00 dengan realisasi sebesar Rp854.682.600,00 atau
95,91%.
7) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp1.093.143.828,00 dengan
realisasi sebesar Rp962.310.600,00 atau sebesar 88,03%.
Permasalahan yang ditemukan beserta upaya solusinya terkait
dengan penyelenggaraan urusan wajib Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:
1. Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi (34.360 orang
angkatan kerja yang tidak bekerja), dan perluasan lapangan kerja
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 151
yang belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Solusi
yang dilakukan adalah dengan mempermudah, membuka akses dan
menyebarluaskan informasi peluang/bursa kerja.
2. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan
pasar. Solusi yang dilakukan adalah menambah pelatihan kerja bagi
calon tenaga.
o. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha
kecil, dan menengah sebesar Rp3.796.279.500,00 dengan realisasi sebesar
Rp3.306.448.893,00 atau 87,10%. Secara rinci anggaran dan realisasi
masing-masing program adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp813.751.000,00 realisasi sebesar Rp745.168.465,00 atau sebesar
91,57%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp549.210.000,00 realisasi sebesar
Rp416.684.224,00 atau sebesar 75.87%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp61.901.800,00 realisasi sebesar Rp57.663.400,00 atau
sebesar 93,15%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp61.946.000,00 realisasi
sebesar Rp61.534.700,00 atau sebesar 99,34%.
5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
anggaran sebesar Rp75.551.000,00 realisasi sebesar
Rp51.056.500,00 atau sebesar 67,58%.
6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp608.616.500,00
realisasi sebesar Rp513.410.625,00 atau sebesar 84,36%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 152
7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, anggaran sebesar Rp1.166.825.700,00
realisasi sebesar Rp1.027.543.419,00 atau sebesar 88,06%.
8) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, anggaran
sebesar Rp458.477.500,00 realisasi sebesarRp433.387.560,00 atau
sebesar 94,53%.
Permasalahan dan Solusi terkait dengan urusan Koperasi dan UKM
adalah Masih terdapat koperasi yang tidak aktif, solusinya dilakukan
pembinaan secara intensif.
p. Urusan Wajib Penanaman Modal
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal
sebesar Rp2.962.094.725,00, realisasi Rp2.544.281.024,00 atau 85,89%.
Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp
1.113.581.300 realisasi Rp 910.626.604,00 atau 81,77%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran
sebesar Rp 839.683.000,00 realisasi sebesar Rp 650.953.665,00
atau 77,52%.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur , anggaran
sebesar Rp 55.663.000,00 realisasi sebesar Rp 49.630.815,00atau
89,16%.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan , anggaran sebesar Rp 55.976.500,00 realisasi
sebesar Rp 53.267.300,00 atau 95,16%.
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi anggaran
sebesar Rp 724.974.000,00 realisasi Rp 711.909.140,00 atau
98,20%.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi, anggaran sebesar Rp
172.216.925,00 realisasi sebesar Rp167.893.500,00 atau 97,49%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 153
Terkait penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, permasalahan
yang dihadapi adalah bahwa investasi di Kabupaten Sleman yang tercatat
oleh Pemerintah Daerah hanya sedikit. Selama tahun 2016 hanya tercatat 6
(enam) Izin persetujuan investasi yang dikeluarkan oleh Pemkab Sleman.
Hal ini terjadi karena kewenangan perizinan di Tingkat Kabupaten hanya
menangani investasi PMDN. Untuk PMA (walaupun potensinya banyak)
masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Solusi yang dilakukan
adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada para investor untuk
dapat segera mengurus perizinan yang diperlukannya. Selain itu prosedur
perizinan dibuat lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan.
q. Urusan Wajib Kebudayaan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan urusan kebudayaan
adalah Rp8.585.818.275,00 terealisasi Rp7.766.312.031,00 atau sebesar
90,46%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah
sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar
Rp1.346.590.400,00, realisasi Rp1.190.417.866,00 atau sebesar
88,40%.
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur anggaran
sebesar Rp626.749.000,00, realisasi Rp418.226.215,00 atau sebesar
66,73%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran
sebesar Rp58.768.075,00, realisasi Rp45.642.000,00 atau sebesar
77,66%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,
Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran sebesar
Rp109.924.200,00 realisasi Rp94.851.400,00 atau sebesar 86,29%.
5) Program Pengembangan Nilai Budaya anggaran sebesar
Rp598.196.100,00, realisasi Rp586.424.100,00 atau sebesar 98,03%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 154
6) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya anggaran sebesar
Rp2.159.148.500,00 realisasi Rp1.898.373.950,00 atau sebesar
87,92%
7) Program Pengelolaan Keragaman Budaya anggaran sebesar
Rp3.346.545.000,00 realisasi Rp3.215.981.500,00 atau sebesar 96,10%.
8) Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya
anggaran sebesar Rp339.897.000,00 realisasi Rp316.395.000,00 atau
sebesar 93,09%.
Permasalahan yang ditemukan terkait penyelenggaraan Urusan Wajib
Kebudayaan adalah mulai lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional
dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat sebagai akibat perkembangan
zaman. Nilai sosial budaya kesopanan, nafas budaya ketimuran, adat
gotong royong, kerjasama dan penghormatan kepada tradisi luhur nenek
moyang yang menjadi jatidiri masyarakat Jawa mulai terdesak oleh nilai-
nilai kekinian utamanya pada sikap dan perilaku generasi muda. Solusi
yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dalam bidang kesenian dan
memperbanyak event-event budaya tradisi.
r. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan
olahraga sebesar Rp3.383.287.700,00 dengan realisasi sebesar
Rp3.185.549.400,00 atau sebesar 94,16%. Secara rinci anggaran dan
realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, anggaran
sebesar Rp202.443.450,00 realisasi Rp185.548.700,00 atau 92,15%.
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar
Rp345.983.450,00 realisasi Rp289.806.850,00 atau 83,76%.
3. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda, anggaran sebesar Rp78.727.500,00
realisasi Rp75.627.500,00 atau 99,87%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 155
4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran
sebesar Rp634.740.500,00 realisasi Rp615.807.600,00 atau 97,02%
5. Program Pengembangan Kebijakan dan ManajemenOlahraga,
anggaran sebesarRp77.096.900,00 realisasi Rp75.642.375,00 atau
98,11%
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, anggaran
sebesar Rp1.833.395.900,00 realisasi Rp1.732.127.225,00 atau 94,48
%
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, anggaran
Rp213.900.000,00 realisasi Rp209.989.150,00 atau 98,17%
Di dalam penyelenggaraan urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga
masih ditemukan hambatan, namun telah diupayakan solusinya, sebagai
berikut:
1) Masih terjadinya beberapa kasus kenakalan pelajar dan remaja
(vandalisme, penyalahgunaan narkoba, dan tawuran) yang disinyalir
akibat pengaruh media sosial yang kurang terkontrol. Solusi yang
dilakukan dengan meningkatkan peran satuan tugas anti vandalisme
di 17 kecamatan, sosialisasi melalui sekolah terkait bahaya
penyalahgunaan narkoba, pendampingan siswa oleh guru,
pembinaan karakter siswa lintas sektor, dan pembentukan forum
pengurus OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Sleman, serta peran
aparat (kepolisian/TNI) untuk ikut membantu membina generasi
muda.
2) Belum optiimalnya penanganan olahraga di masyarakat. Solusi yang
dilakukan meningkatkan peran pemerintah dalam pembinaan dengan
pembentukan OPD bidang pemuda dan olahraga, serta koordinasi
intensif dengan KONI untuk pembinaan.
s. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp15.898.859.200,00 dan terealisasi
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 156
sebesar Rp13.674.903.213,00 atau 86,01%. Secara rinci anggaran dan
realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp1.919.835.050,00 dan terealisasi sebesar Rp1.738.490.554,00 atau
90,55%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
Rp1.778.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.362.753.948,00 atau
76,64%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran
Rp517.371.850,00dan terealisasi sebesar Rp.495.531.700,00 atau
95,78%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran Rp215.727.100,00 dan
terealisasi sebesar Rp206.634.900,00 atau 95,79%.
5) Program Pemeliharaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dengan anggaran sebesar Rp1.037.379.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp973.975.400,00 atau 93,89%.
6) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.934.853.925,00 dan
terealisasi Rp1.221.420.800,00 atau 63,13%.
7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
dengan anggaran sebesar Rp132.633.800,00 terealisasi sebesar
Rp118.240.000,00 atau 89,15%
8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan bencana Alam dengan
anggaran sebesar Rp6.627.536.125,00 dan terealisasi sebesar
Rp6.151.032.511,00 atau 92,81%.
9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
dengan anggaran sebesar Rp1.735.321.350,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.406.823.400,00 atau 81,07%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 157
Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan
wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan upaya solusinya
adalah:
1. Kabupaten Sleman memiliki 7 (tujuh) tipe kerawanan bencana, yaitu
erupsi Gunungapi Merapi, banjir lahar, tanah longsor, kekeringan,
gempa bumi, angin kencang, dan kebakaran. Pada tahun 2016
beberapa kategori bencana yang terjadi dapat tertangani dengan baik.
Namun demikian karena bencana terjadi dalam waktu yang
berdekatan, penanganannya sedikit terkendala waktu. Solusi yang
dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kesiapan masyarakat
untuk tanggap dan tangguh menghadpai bencana melalui
pembentukan “Mitra BPBD”, yaitu Desa Tangguh Bencana, Sekolah
Siaga Bencana, Unit Operasional Penaggulangan Bencana, Unit
Pelaksana Penanggulangan Bencana, Forum Komunitas Relawan, dan
Tim Reaksi Cepat BPBD.
2. Masih terdapat kasus dan potensi konflik berbasis Suku Agama dan
Ras (SARA). Solusi yang ditempuh, Pemerintah Kabupaten Sleman
berupaya meningkatkan peran serta forum-forum seperti Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOMPIMDA).
t. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian sebesar Rp208.254.118.646,00, realisasi
Rp172.305.150.804,00 atau 82,74%. Secara rinci anggaran dan realisasi
masing-masing program adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar
Rp57.322.571.068,00 realisasi Rp48.473.188.072,00 atau 84,56%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 158
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran
sebesar Rp11.008.620.220,00 realisasi Rp9.532.344.546,00 atau
86,59%.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran
sebesar Rp1.496.796.450,00 realisasi Rp1.245.344.900,00 atau
83,20%.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan anggaran sebesar Rp1.328.988.435,00
realisasi Rp1.276.423.700,00 atau 96,04%.
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
anggaran sebesar Rp25.085.276.700,00 realisasi
Rp18.776.357.806,00 atau 74,85%.
6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah anggaran sebesar Rp1.352.666.970,00 realisasi
Rp1.172.855.228,00 atau 86,71%.
7. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah anggaran sebesar Rp57.820.802.577,00 realisasi
Rp43.635.601.627,00 atau 75,47%.
8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
anggaran sebesar Rp327.425.550,00 realisasi Rp316.267.600,00
atau 96,59%.
9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH anggaran sebesar Rp2.564.073.600,00
realisasi Rp2.132.000.381,00 atau 83,15%.
10. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan anggaran sebesar Rp86.678.000,00 realisasi
Rp73.771.000,00 atau 85,11%.
11. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan anggaran sebesar Rp39.696.000,00 realisasi
Rp30.855.275,00 atau 77,73%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 159
12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar
Rp2.436.011,150,00 realisasi Rp2.135.913,329,00 atau 87,68%.
13. Program Pendidikan Kedinasan anggaran sebesar Rp38.035.000,00
realisasi Rp35.852.900,00 atau 94,26%.
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah
daerah anggaran sebesar Rp811.321.500,00 realisasi
Rp779.678.537,00 atau 96,10%.
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur anggaran sebesar
Rp3.236.347.825,00 realisasi Rp2.723.870.604,00 atau 84,16%.
16. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan anggaran
sebesar Rp954.387.725,00 realisasi Rp802.062.525,00 atau 84,04%.
17. Program pengembangan kualitas kebijakan publik anggaran sebesar
Rp1.690.337.862,00 realisasi Rp1.547.377.275,00 atau 91,54%.
18. Program peningkatan kualitas pelayanan publik anggaran sebesar
Rp7.943.981.712,00 realisasi Rp7.396.792.509,00 atau 93,11%.
19. Program peningkatan administrasi pemerintahan anggaran sebesar
Rp1.836.898.405,00 realisasi Rp1.579.575.434,00 atau 85,99%.
20. Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek anggaran sebesar
Rp327.548.000,00 realisasi Rp322.025.825,00 atau 98,31%.
21. Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum anggaran
sebesar Rp812.319.850,00 realisasi Rp650.410.185,00 atau 80,07%.
22. Program penegakan hukum anggaran sebesar Rp913.366.875,00
realisasi Rp864.776.700,00 atau 94,68%.
23. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah anggaran sebesar
Rp17.188.430.473,00 realisasi Rp15.809.329.653,00 atau 91,98%.
24. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal anggaran sebesar Rp1.868.083.975,00 realisasi
Rp1.747.280.450,00 atau 93,53%.
25. Program Kerjasama Pembangunan anggaran sebesar
Rp496.213.475,00 realisasi Rp482.987.875,00 atau 97,33%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 160
26. Program pengembangan wawasan kebangsaan anggaran sebesar
Rp8.137.453.150,00 realisasi Rp7.725.136.584,00 atau 94,93%.
27. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan anggaran sebesar
Rp83.120.700,00 realisasi Rp78.419.234,00 atau 94,34%.
28. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan anggaran
sebesar Rp464.370.375,00 realisasi Rp424.568.650,00 atau 91,43%.
29. Program pendidikan politik masyarakat kebangsaan anggaran sebesar
Rp582.295.025,00 realisasi Rp534.082.400,00 atau 91,72%.
Permasalahan dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah Kurangnya sumberdaya
pegawai di sebagian besar SKPD akibat masih berlakunya moratorium
penerimaan CPNS. Solusi yang ditempuh antara lain melalui penataan,
pemerataan dan optimalisasi sumberdaya pegawai yang ada. Selain itu juga
dilakukan rekruitmen pegawai dengan sistem outsourcing (alih daya) dan
pengangkatan Pegawai Harian Lepas (PHL).
u. Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan
pangan tahun 2016 sebesar Rp4.422.821.300,00 dengan realisasi
Rp4.148.915.630,00 atau 93,81%. Anggaran program Peningkatan
Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan sebesar Rp4.422.821.300,00
dengan realisasi Rp4.148.915.630,00 atau 93,81%.
Didalam penyelenggaraan urusan wajib Ketahanan Pangan masih
ditemukan masalah berupa masih adanya desa rawan pangan yaitu masih
terdapat 3 desa (Desa Lumbungrejo, Desa Wonokerto dan Desa Glagaharjo)
dari keseluruhan 86 Desa di wilayah Kabupaten Sleman yang tergolong
kategori Desa Waspada Rawan Pangan dan Gizi (Peta kuning – Resiko
Ringan), lebih disebabkan pada angka indikator akses pangan (presentase
jumlah KK miskin pada tahun 2016). Solusi yang dilakukan adalah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 161
melakukan percepatan pelaksanaan intervensi yang difokuskan pada
peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan jumlah KK miskin.
v. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp9.267.978.385,00
dan terealisasi sebesar Rp8.883.544.930,00 atau 95,85%. Secara rinci
anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan anggaran
sebesar Rp1.202.787.375,00 dan terealisasi sebesar
Rp1.141.248.750,00 atau 94,88%.
2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan anggaran
sebesar Rp450.875.500,00 dan terealisasi sebesar Rp420.283.300,00
atau 93,21%.
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa anggaran sebesar Rp6.398.982.660,00 dan terealisasi sebesar
Rp6.210.339.550,00 atau 97,05%.
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa anggaran
sebesar Rp.969.350.250,00 dan terealisasi sebesar Rp872.344.750,00
atau 89,99%.
5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan anggaran
sebesar Rp.259.437.500,00 dan terealisasi sebesar Rp238.328.580,00
atau 91,86%.
Permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta solusinya adalah:
1. Pengisian perangkat desa selain Dukuh sejak tahun 2014 belum
dapat dilaksanakan karena masih menunggu penetapan Peraturan
Daerah terkait perangkat desa yang sesuai Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 162
sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat berjalan dengan baik.
2. Belum terakomodirnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam
APBDes masing-masing desa secara proporsional sesuai dengan
kewenangan desa yang dimilikinya. Selain itu masih banyak usulan
kegiatan yang mengarah ke pembangunan yang hanya bersifat fisik.
Solusi yang dilakukan dengan terus memberikan pemahaman dan
penjelasan kepada pemerintah desa dalam penyusunan RKPDes dan
APBDes agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
memperhatikan aspek prioritas dan proporsionalitas.
w. Urusan Wajib Statistik
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan statistik melalui
Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah sebesar
Rp2.080.599.550,00 dan realisasi sebesar Rp2.012.094.727,00 atau
sebesar 96,71%.
Dalam penyelenggaraan urusan wajib Statistik masih ditemukan
kendala tentang keterlambatan penyajian data yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik karena pelaksanaan survey ekonomi oleh Badan Pusat
Statistik sebagai dasar penghitungan data statistik baru selesai pada Bulan
Juni, sehingga proses penyajian data statistik mengalami keterlambatan
dan hasil data statistik baru dapat diperoleh pada akhir tahun. Solusi yang
dilakukan adalah menggunakan data paling mutakhir yang bisa dijangkau.
x. Urusan Wajib Kearsipan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan adalah
sebesar sebesar Rp4.820.489.485,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.520.981.873,00 atau 93,79%, yaitu:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran
Rp622.838.675,00 realisasi Rp553.841.349,00 atau 88,92%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
anggaran Rp274.600.450,00 realisasi Rp268.727.950,00 atau 97,86%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 163
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan
anggaran Rp50.970.175,00 realisasi Rp44.690.175,00 atau 87,68%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp67.589.910,00 realisasi
Rp67.589.910,00 atau 100%
5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, dengan anggaran
Rp295.206.375,00 realisasi Rp279.249.075,00 atau 94,59%
6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
dengan anggaran Rp2.966.053.025,00 realisasi Rp2.781.466.739,00
atau 93,78%
7) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan, dengan anggaran Rp169.795,000,00 realisasi
Rp169.610.000,00 atau 99,89%
8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dengan anggaran
Rp373.435.875,00 realisasi Rp355.806.675,00 atau 95,28%
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib
Kearsipan adalah masih belum memadaianya kualitas dan kuantitas SDM
di bidang kearsipan dan masih terbatasnya sarana dan prasarana. Solusi
yang dilakukan dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, dan
mengoptimalkan teknologi informasi dalam pengelolaan, serta melakukan
sinergi dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan
informatika sebesar Rp13.474.588.222,00 realisasi Rp12.392.498.917,00
atau 91,97%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program
sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
anggaran Rp7.371.141.967,00 terealisasi Rp6.804.821.727,00 atau
92,32%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 164
2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi,
anggaran sebesar Rp97.016.825,00 terealisasi Rp93.370.070,00 atau
96,24%.
3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi, anggaran sebesar Rp63.403.975,00 terealisasi
Rp60.503.775,00 atau 95,43%.
4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa anggaran
Rp2.412.290.060,00 terealisasi Rp2.091.646.420,00 atau 86,71%.
5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, anggaran
3.530.735.395,00 terealisasi 3.342.156.925,00 atau 94,66%.
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan
Informasi adalah bahwa belum semua Sistem informasi manajemen (SIM)
terintegrasi, solusi yang dilakukan adalah mengelaborasi semua SIM yang
ada untuk diintegrasikan melalui gerakan smart regency pada semua
lapisan aparatur sesuai dengan visi dan misi Bupati Sleman.
z. Urusan Wajib Perpustakaan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan
adalah sebesar Rp2.047.180.775,00, dengan realisasi keuangan sebesar
Rp1.967.969.038,00 atau 96,13%, yaitu:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran
Rp270.605.300,00 realisasi Rp255.897.988,00 atau 94,57%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
anggaran Rp356.510.000,00 realisasi Rp311.886.000,00 atau
87,48%.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan
anggaran Rp20.051.750,00 realisasi Rp18.907.750,00 atau 94,29%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp35.512.000,00 realisasi
Rp35.280.300,00 atau 99,35%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 165
5) Program Pengembangan Budaya Baca dengan anggaran
Rp789.105.250,00 realisasi Rp778.671.600,00 atau 98,68%.
6) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan dengan
anggaran Rp.575.396.475,00 realisasi Rp567.325.400,00 atau 98,60
Di dalam penyelenggaraan urusan wajib Perpustakaan masih
ditemukan permasalahan, dan telah diupayakan solusinya sebagai berikut:
1) Prasarana dan sarana layanan informasi belum dapat memenuhi
standar perpustakaan, solusi yang dilaksanakan adalah
mengoptimalkan prasarana dan sarana yang ada untuk melayani
masyarakat di bidang perpustakaan dan informasi.
2) Koleksi perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,
solusi yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan koleksi
yang ada dan bekerja sama dengan lembaga yang bergerak di bidang
perpustakaan dan informasi.
aa. Urusan Pilihan Pertanian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pertanian sebesar
Rp25.533.814.218,00 realisasi Rp23.536.734.025,00 atau 94,58%. Secara
rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran
Rp1.669.507.250,00 dengan realisasi Rp1.556.034.773,00 atau
93,20%
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
Rp1.753.063.750,00 dengan realisasi Rp 1.620.625.105,00 atau
92,45%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur anggaran
Rp202.007.500,00 dengan realisasi Rp 184.340.500,00 atau 91,25%
4) Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, anggaran Rp 160.847.000,00 dengan realisasi
Rp 159.506.000,00 atau 99,17%
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 166
5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, anggaran
Rp1.477.411.500,00 dengan realisasi Rp1.423.811.275,00 atau
96,37%
6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan, anggaran Rp860.104.525,00 dengan realisasi
Rp836.997.555,00 atau 97,31%
7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
anggaran Rp2.370.790.850,00 dengan realisasi Rp2.284.158.270,00
atau 96,35%.
8) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, anggaran
Rp13.316.992.000,00 dengan realisasi Rp11.995.908.055,00 atau
90,08%.
9) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Lapangan, anggaran Rp1.437.559.850,00 dengan realisasi
Rp1.428.622.150,00 atau 99,38%
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, anggaran
Rp1.233.663.993,00 dengan realisasi Rp1.045.982.400,00 atau
84,79%.
11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, anggaran
Rp110.668.000,00 dengan realisasi Rp110.539.742,00 atau 99,88%
12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan,
anggaran Rp190.200.500,00 dengan realisasi Rp180.382.500,00 atau
94,84%
13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, anggaran
Rp750.997.500,00 dengan realisasi Rp709.825.700,00 atau 94,52%.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan
Pertanian dan upaya solusinya :
1. Tingginya harga pakan ternak pabrikan. Solusi yang dilakukan
dengan membentuk kelompok ternak pakan mandiri yaitu: Andhini
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 167
Gotro II di Tempel, Sido Rukun di Berbah, Ternak Andhini Mulyo di
Berbah.
2. Kurang optimalnya pemasaran produk. Solusi yang dilakukan dengan
menjalin kerja sama dengan pelaku usaha untuk menggunakan
produk lokal dan memperluas jejaring pasar berupa temu bisnis,
temu usaha, kerja sama dengan Pemerintah Kota Pangkal Pinang
untuk suplai pasokan komoditas cabe.
3. Kurangnya ketrampilan pelaku usaha pertanian. Solusi yang
dilakukan dengan pendampingan dan pembinaan.
bb. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perikanan sebesar
Rp3.505.484.500,00 realisasi Rp3.294.465.930,00 atau 97,20%. Secara
rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, anggaran sebesar
Rp2.882.179.000,00 realisasi Rp2.679.017.530,00 atau 92,95%.
2) Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan, anggaran
sebesar Rp135.753.500,00 realisasi Rp134.656.900,00 atau 99,19%
3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan, anggaran sebesar Rp339.313.500,00 realisasi
Rp336.114.000,00 atau 99,06%.
4) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar, anggaran sebesar Rp148.238.500,00 realisasi
Rp144.677.500,00 atau 97,60%.
Permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan
pilihan perikanan adalah tingginya harga pakan pabrikan. Solusi yang telah
dilakukan adalah dengan pengembangan kelompok pakan ikan mandiri
dengan bahan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada
pakan pabrikan, yaitu kelompok tani ikan:
1) Astropakanik;
2) Mina Lestari Mandiri;
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 168
3) Mina Tirta;
4) Mori Discus;
5) Sido Mulyo;
6) Mina Mulyo;
7) Asosiasi Gurami Sejahtera;
8) Mina Bulak Niten; dan
9) Mina Tunas Baru.
cc. Urusan Pilihan Kehutanan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kehutanan sebesar
Rp1.340.263.750,00 realisasi Rp1.262.982.500,00 atau 95,06%. Secara
rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, anggaran
Rp224.862.000,00 dengan realisasi Rp213.527.000,00 atau 94,96%.
2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, anggaran
Rp1.057.781.750,00 dengan realisasi Rp993.990.500,00 atau
93,97%.
3) Program perencanaan dan pengembangan hutan, anggaran
Rp57.620.000,00 dengan realisasi Rp55.465.000,00 atau 96,26%,
Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Kehutanan, ditemukan
permasalahan adanya luasan lahan kritis yang meningkat sebagai akibat
aktivitas penambangan rakyat di wilayah Kecamatan Turi, Pakem, dan
Cangkringan. Solusi yang dilakukan dengan pembinaan penanganan lahan
kritis dan sumberdaya air berbasis kelompok masyarakat yaitu: Bumi
Lestari di Berbah, Muji Lestari di Ngaglik, Maju Jaya di Tempel, Ngudi
Mulyo 2 di Ngemplak, Giri manunggal di Seyegan, Mekar di Pakem, Redi
Rejeki di Cangkringan, Tangkisan Baru di Cangkringan, dan Rukun di
Gamping.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 169
dd. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Urusan energi dan sumber daya mineral anggaran sebesar
Rp717.447.500,00 terealisasi sebesar Rp690.072.845,00 atau 96,23%.
Secara rinci anggaran masing-masing program sebagai berikut:
1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan,
anggaran sebesar Rp112.002.750,00 terealisasi sebesar
RP111.338.045,00 atau 99,41%.
2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan, anggaran sebesar Rp99.182.250,00
terealisasi sebesar Rp97.007.050,00 atau 97,81%.
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan, anggaran
Rp190.332.200,00 terealisasi sebesar Rp168.596.400,00 atau
88,58%.
4) Program Pengembangan Energi Terbarukan, anggaran sebesar
Rp315.930.300,00 terealisasi sebesar Rp313.131.350,00 atau
99,11%.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan ESDM
adalah adanya beberapa aktivitas pengambilan mineral MBLB (Mineral
Bukan Logam dan Batuan) yang menyimpang dan merusak lingkungan.
Solusi yang dilakukan adalah menertibkan aktivitas pengambilan MBLB
dengan melibatkan instansi lintas sektor.
ee. Urusan Pariwisata
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pariwisata sebesar
Rp5.551.317.220,00 realisasi Rp5.083.160.885,00 atau 90,17%. Secara
rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai
berikut:
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, anggaran sebesar
Rp1.929.552.000,00 terealisasi Rp1.781.147.100,00 atau 92,31%.
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, anggaran sebesar
Rp2.607.980.880,00 terealisasi Rp2.419.522.154,00 atau 92,77%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 170
3) Program Pengembangan Kemitraan, anggaran sebesar
Rp668.829.390,00 terealisasi Rp571.498.631,00 atau 85,45%.
4) Program Pengembangan Desa Wisata, anggaran sebesar
Rp344.954.950,00 terealisasi Rp310.993.000,00 atau90,15%.
Permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan
Pariwisata dan upaya solusinya:
1. Belum optimalnya inovasi dalam pengembangan daya tarik di
destinasi wisata. Solusi yang dilakukan meningkatkan daya tarik di
destinasi wisata dan kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Ketersediaan sarana prasarana di obyek wisata, dan promosi wisata.
Solusi yang dilakukan dengan perbaikan dan menambah sarana
prasarana pariwisata dan promosi wisata.
ff. Urusan Perindustrian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perindustrian
sebesar Rp1.044.236.000,00 realisasi Rp863.936.750,00 atau 85,67%.
Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai
berikut:
1) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, anggaran
sebesar Rp475.343.000,00 realisasi Rp372.450.900,00 atau 78,35%.
Belum optimalnya pencapaian realisasi keuangan disebabkan adanya
regulasi yang melarang pemberian bantuan alat kepada kelompok
yang belum berbadan hukum.
2) Program pengembangan industri kecil dan menengah, anggaran
sebesar Rp307.014.000,00 realisasi Rp250.359.250,00 atau 81,55%
dikarenakan efisiensi anggaran.
3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri, anggaran
Rp220.376.000,00 realisasi Rp 203.604.100,00 atau 92,39%.
4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, anggaran
Rp41.503.000,00 realisasi Rp37.522.500,00 atau 90,41%.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 171
Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian dan
upaya penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
1) Ketergantungan bahan baku dari luar daerah bagi industri tertentu.
Solusi yang dilakukan adalah pengembangan bahan baku industri
lokal, penggunaan bahan baku substitusi dan mendatangkan dari
daerah lain.
2) Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang berdaya saing, baik
dari sisi desain, kreasi, maupun kualitas. Solusi yang dilakukan
adalah melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pebisnis
yang bergerak di bidang industri kreatif, disamping itu juga
meningkatkan kualitas produk dengan inovasi teknologi serta
sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3) Pemasaran produk UMKM kurang optimal. Solusi yang dilakukan
adalah melakukan kerja sama dengan pelaku usaha untuk
berkomitmen menggunakan produk lokal hasil UMKM Kabupaten
Sleman, pengembangan pemasaran produk melalui sistem on line
antara lain Sleman Mall dan pemasaran produksi lokal di toko
modern dan outlet produk lokal di pusat perbelanjaan.
4) Kurangnya ketrampilan pelaku UMKM. Solusi yang dilakukan adalah
pelatihan dan pendampingan pelaku usaha.
gg. Urusan Perdagangan
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perdagangan
sebesar Rp72.726.111.798,00 realisasi Rp70.132.466.813,00 atau 91,79%.
Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai
berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar
Rp2.316.881.498,00 realisasi Rp2.259.915.322,00 atau 97,54%.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran
sebesar Rp 973.904.000,00 realisasi Rp 736.840.607,00 atau 75,66%.
Belum optimalnya pencapaian realisasi keuangan disebabkan
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 172
perbedaan harga pembelian BBM antara standar harga dengan
realisasi.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur, anggaran
sebesar Rp56.837.000,00 realisasi Rp 54.929.500,00 atau 96,64%.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp60.582.000,00 realisasi
Rp 60.564.000,00 atau 99,97%.
5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
anggaran sebesar Rp 1.261.891.850,00 realisasi Rp 1.041.178.825,00
atau 82,51%. Belum optimalnya pencapaian realisasi keuangan
disebabkan adanya sisa anggaran pengadaan peralatan tera dan tera
ulang (peralatan metrologi legal).
6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, anggaran sebesar
Rp 846.032.850,00 realisasi Rp 743.866.700,00 atau 87,92%.
7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, anggaran
sebesar Rp 1.529.653.500,00 realisasi Rp 1.461.923.371,00 atau
95,57%.
8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, anggaran
sebesar Rp 762.979.000,00 realisasi Rp 685.748.300,00 atau 89,88%.
9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi, anggaran
sebesar Rp 64.093.901.700,00 realisasi Rp 62.305.153.588,00 atau
97,21%.
10) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar, anggaran sebesar
Rp 823.448.400,00 realisasi Rp 782.346.600,00 atau 95,01%.
Beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan urusan Perdagangan
dan upaya solusinya adalah:
1) Masih terdapat toko modern (jejaring) yang belum memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Solusi yang dilakukan
adalah pemberian teguran dan surat peringatan serta pemberian
sanksi penutupan toko.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 173
2) Hasil pemantauan peredaran barang di lapangan masih dijumpai
adanya penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk olahan
pangan yang beredar dan berasal dari luar Kabupaten Sleman. Solusi
yang dilakukan adalah lebih mengoptimalkan kegiatan pemantauan
dan pengawasan bahan berbahaya pada produk olahan pangan serta
lebih mengefektifkan kinerja Tim Pengawas Terpadu Penyalahgunaan
Bahan Berbahaya pada Pangan (SK Bupati No. 063/KDH/A/2014)
serta meningkatkan koordinasi antar daerah.
3) Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Sleman tidak mampu
secara optimal mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan
pedagang serta tuntutan pengunjung yang membutuhkan akses yang
praktis dan nyaman dalam berbelanja. Solusi yang dilakukan adalah
dengan pembangunan pasar, rehabilitasi pasar tradisional,
pemeliharaan bangunan pasar, serta melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada pedagang pasar.
hh. Urusan Ketransmigrasian
Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi
melalui program transmigrasi regional sebesar Rp667.190.900,00 realisasi
Rp515.567.650,00 atau 77,27%. Belum optimalnya pencapaian realisasi
keuangan disebabkan pemberangkatan calon transmigran yang
direncanakan sejumlah 40 KK, terealisasi 25 KK.
Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan
Ketransmigrasian adalah belum siapnya daerah tujuan transmigrasi dan
terbatasnya kuota penempatan dari kementerian menyebabkan tidak dapat
diberangkatkannya semua calon transmigran terseleksi. Solusi yang
dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, serta Pemerintah Daerah tujuan transmigrasi.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 174
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan antara lain didefinisikan sebagai adanya gap antara
target dan capaian atau antara harapan dan kenyataan. Permasalahan
pembangunan daerah yang dimaksudkan dalam sub bab ini adalah
permasalahan yang muncul terkait dengan prioritas pembangunan daerah
tahun 2016. Pada RKPD 2016 disebutkan ada 9 (sembilan) prioritas
pembangunan daerah, yaitu (1) meningkatkan ketenteraman dan
ketertiban; (2) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan
efektif dan kualitas pelayanan publik; (3) memperkuat penegakan hukum;
(4) pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa; (5) meningkatkan
kualitas hidup masyarakat; (6) meningkatkan produk dan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis lokal;
(8) meningkatkan kualitas pendidikan karakter; (9) meningkatkan
kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal.
Hasil–hasil pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2016
sebagaimana tersebut di atas, beserta beberapa permasalahan yang
dihadapi satu per satu disajikan sebagai berikut.
1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban
Terdapat 3 (tiga) sasaran dari meningkatkan ketenteraman dan
ketertiban yakni (a) meningkatnya perlindungan terhadap perempuan
dan anak, (b) meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, (c)
persentase tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, kenyamanan
dan keindahan serta (d) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam
mitigasi bencana. Pada tahun 2016 penanganan perlindungan
perempuan dan anak mencapai 100% artinya semua aduan tentang
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani. Hal
ini disebabkan oleh semakin optimalnya peran UPT P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten
Sleman.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 175
Kenyamanan dan ketertiban diindikasikan oleh lamanya waktu tunda
ruas jalan pada jam sibuk juga. Waktu tunda pada ruas jalan pada
jam sibuk pada tahun 2016 meningkat menjadi lebih lama
dibandingkan pada tahun sebelumnya, dikarenakan bertambahnya
jumlah kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Sleman dan DIY,
sedangkan ruas jalan tidak mengalami pelebaran badan jalan.
Penyelesaian kasus pelanggaran K3 pada tahun 2016 mencapai 100%
dari keseluruhan kasus yang ada. Meningkatnya kapasitas
masyarakat dalam mitigasi bencana diindikasikan dengan jumlah
masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana. Pada tahun 2016,
terdapat 24 Desa Tangguh Bencana dan 40 Sekolah Tangguh
bencana, capaian ini melebihi target yang ditetapkan dimana target
tahun 2016 Desa Tangguh Bencana 21 desa dan Sekolah Tangguh
Bencana 36 sekolah. Di Sektor kebencanaan, pada tahun 2016,
persentase kasus kekebakaran dapat tertangani sesuai dengan
standart satuan Wilayah Manajemen kebakaran mencapai 84,62%.
Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan upaya
meningkatkan ketenteraman dan ketertiban adalah :
- Waktu tunda pada jam sibuk yang semakin panjang
- Terdapatnya gangguan keamanan dan ketertiban
- Terdapat ancaman bencana alam termasuk bencana alam akibat
kondisi cuaca yang ekstrim.
- Belum tersedianya angkutan umum (mass transportation) yang
memadai.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan
kualitas pelayanan publik
Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas ini adalah kategori hasil
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang diindikasikan oleh (a)
perolehan nilai pada akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP), (b)
persentase SKPD yang menerapkan standar opersional prosedur
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 176
(SOP); (c) Persentase SPM yang mencapai target nasional, (d) Jumlah
desa yang melaksanakan siklus tahunan desa tepat waktu, (e)
Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan WBK (Wilayah Bebas
Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yan Bersih dan Melayani); (f)
Opini BPK terhadap LKD, (g) Persentase deviasi realisasi PAD
terhadap target, (h) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran yang
kedua adalah menigkatnya kapasitas aparatur.
Perolehan nilai pada akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP), tahun
2016 adalah BB+(77,89). Pada tahun 2015, terdapat 30% unit
pelayanan yang memiliki Standart Pelayanan. Opini BPK terhadap
LKD pada tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
sedangkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 sebesar
34,32% dari pendapatan daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat pada
tahun 2016 sebesar 79,36. Sedangkan di sektor aparatur, pada
tahun 2015 terdapat 89% jabatan diisi oleh pegawai sesuai dengan
kompetensi.
Permasalahan yang masih ditemukan di dalam upaya meningkatkan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas
pelayanan publik :
- Kekurangan jumlah PNS pada fungsional umum karena jumlah
PNS pensiun tidak diimbangi dengan pengadaan PNS baru.
- Layanan pemerintah daerah belum memenuhi ekspektasi
masyarakat
- Indeks Reformasi Birokrasi yang masih perlu ditingkatkan
- Pelaksanaan siklus tahunan desa belum tepat waktu.
3. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa
Sasaran daerah pada prioritas ini meliputi (a) menurunnya
ketimpangan sosial dan ekonomi yang diukur melalui Indeks Gini
Ratio, persentase KK miskin dan jumlah lembaga sosial yang aktif, (b)
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 177
mengembangkan energi alternatif yang diukur dengan jumlah energi
alternatif yang terbangun.
Indeks Gini Ratio adalah suatu indikator yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar pemeratan pendapatan diantara
penduduk. Semakin mendekati angka 1 (satu), berarti semakin
timpang sedangkan semakin mendekati angka 0 (nol) berarti semakin
merata pendapatan diantara penduduk pada suatu wilayah. Pada
tahun 2016, Indeks Gini Ratio sebesar 0,45, yang mana artinya
terdapat ketimpangan pendapatan di antara penduduk Sleman dan
ketimpangan itu lebih besar daripada tahun sebelumnya.
Data dari Badan KBPMPP, proporsi penduduk miskin di Kabupaten
Sleman pada tahun 2015 masih cukup besar yaitu 11,36%.
Kemiskinan paling banyak terjadi di Kecamatan Sleman, Tempel dan
Seyegan dan paling sedikit di Kecamatan Pakem. Dari KK miskin yang
ada, 13,81% diantaranya kepala keluarganya tidak bekerja dan
14,32% bekerja di bidang pertanian. Pada Tahun 2016, proporsi
penduduk miskin turun menjadi 10,64%.
Permasalahan yang ditemukan dalam upaya pemerataan
pembangunan sampai ke tingkat desa adalah:
- Kemiskinan masih cukup tinggi.
- Indeks Gini yang semakin meningkat
- Pemberdayaan lembaga sosial yang belum optimal
4. Memperkuat penegakan hukum
Terdapat dua sasaran daerah yang ingin dicapai, yaitu (a) kesesuaian
pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dengan
undang-undang yang mengaturnya yang mana indikasinya adalah
persentase pembentukan Perda Kabupaten yang tepat asas, (b)
meningkatnya kinerja PPNS dengan indikator persentase pelanggaran
perda yang diselesaikan.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 178
Capaian pada tahun 2016, 100% Perda yang disusun tepat azas,
sedangkan pelanggaran Perda sebanyak 594 meningkat dari tahun
2015 sebanyak 533 kasus. Dari Pelanggaran yang ada ini 100% dapat
diselesaikan sesuai dengan kewenangan masing masing aparat
penegak Perda.
Namun demikian, prioritas ini masih mempuyai permasalahan yaitu:
- Tingginya pelanggaran perda.
- Terbatasnya PPNS
- Belum adanya aturan yang rinci tentang prosedur
penertiban/pengendalian Perda
- Kurangnya sinergi dan koordinasi aparat dalam penegakkan perda
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
Sasaran daerah dari prioritas ini adalah (a) meningkatnya IPM dan
IPG dengan indikatornya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks
Pembangunan Gender, (b) meningkatnya kualitas lingkungan hidup
yang diindikasikan oleh rasio layanan pengelolaan sampah,
persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup, persentase RTH yang
dikelola, peningkatan jumlah sekolah dan pondok pesantren
berbudaya lingkungan serta luasan alih fungsi lahan.
Indikator pertama dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat
adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka IPM Kabupaten
Sleman pada tahun 2015 sebesar 81,20 Indeks Pembangunan Gender
(IPG), komponennya sama dengan komponen IPM namun dipilah
secara jenis kelamin lai-laki dan perempuan. Pada tahun 2015 IPG
Kabupaten Sleman mencapai 96,08.
Pada aspek pengelolaan lingkungan,Rasio pengelolaan sampah pada
2015 mencapai 6,5, sedangkan sampah yang tertangani pada 2015
adalah 26%. Rasio RTH yang dikelola sebesar 20,03%, jumlah sekolah
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 179
dan pesantren berbudaya lingkungan pada 2015 sebesar 33 sekolah
dan 15 pondok pesantren.
Terkait dengan Luasan alih fungsi lahan, pada 2015 sebesar 61,5 Ha
masih di bawah target atau masih di bawah 100 hektar per tahun.
Permasalahan yang masih ditemukan terkait dengan prioritas
meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah:
- Masih rendahnya angka partisipasi sekolah untuk jenjang
SMA/SMK/MA.
- Masih adanya angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi
- Semakin meningkatnya penyakit tidak menular
- Pengolahan limbah cair oleh hotel dan rumah sakit yang belum
optimal.
- Maraknya pembuangan sampah liar akibat pelayanan
pembuangan sampah belum menjangkau semua wilayah
kabupaten Sleman.
- Perubahan alih fungsi lahan yang sangat cepat.
- Kualitas udara yang semakin memburuk akibat polusi udara.
- Kebutuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang semakin
mendesak.
6. Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di
pasar internasional
Sasaran daerah atas prioritas ini adalah (a) meningkatnya
pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh pertumbuhan
ekonomi, (b) meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang diukur
melalui lama tinggal wisatawan, nilai ekspor, tingkat pengangguran
terbuka, (c) meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian
diukur dengan persentase sarana prasarana perekonomian kondisi
baik, persentase jalan dan jembatan kondisi baik.
Pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2015 sebesar 5,31%, dengan
pertumbuhan tinggi pada sektor jasa-jasa (diatas 7%), sementara
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 180
sektor yang kontribusinya tinggi dalam pembentukan PDRB
Kabupaten Sleman ialah sektor industri pengolahan, sektor
konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor
jasa pendidikan, sektor real estate serta sektor pertanian. Meskipun
sektor pertanian tidak lagi menjadi kontributor utama dalam
pembentukan PDRB Kabupaten Sleman, namun pada tahun 2015
masih dapat menyerap tenaga kerja sebesar 13,80 dari keseluruhan
jenis lapangan pekerjaan.
Pada tahun 2015, lama tinggal wisatawan nusantara 1,62 hari
danwisaatawan manca negara 1,99 hari. Nilai eksport pada tahun
2015 sebesar 41,000,000 US$. Tingkat pengangguran terbuka pada
2016 mencapai 5,82%. Persentase prasarana dan sarana
perekonomian kondisi baik sebesar 63% dan persentase jalan dan
jembatan kondisi baik 65,18%.
Beberapa permasalahan terkait dengan upaya meningkatkan produk
dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
adalah :
- Masih adanya angka pengangguran
- Sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja, kurang diminati
oleh tenaga kerja usia muda.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pariwisata
didestinasi wisata.
- Budidaya pengembangan bahan baku UMKM Sleman belum
optimal, sehingga banyak UMKM yang bahan bakunya masih
tergantung kepada daerah di luar Sleman.
- Belum semua produk UMKM terstandarisasi.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis lokal.
Prioritas ini mempunyai sasaran meningkatnya kontribusi sektor-
sektor ekonomi lokal. Indikator yang digunakan adalah persentase
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 181
desa wisata kategori mandiri, persentase Nilai Tukar Petani dan
persentase peningkatan nilai produksi industri.
Pada tahun 2015, jumlah desa wisata kategori mandiri sebanyak 6
desa wisata dari jumlah keseluruhan 31 desa wisata. Nilai tukar
petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani
dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani
merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan
perhitungan NTP dilakukan oleh BPS. Pada tahun 2015 NTP
Kabupaten Sleman adalah 111,54 sedangkan di tahun 2016 sebesar
108,06. Menurunnya NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga produk
pertanian lebih kecil dibandingkan kenaikan harga kebutuhan rumah
tangga, kebutuhan biaya produksi (termasuk biaya pengendalian
organisme penganggu tanaman) dan kenaikan penambahan barang
modal untuk usaha taninya.
Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam upaya
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi lokal :
- Belum optimalnya kerjasama antar pelaku usaha ekonomi lokal
sejenis dan tidak sejenis dari hulu hingga hilir sehingga belum
tumbuh klaster-klaster pengembangan ekonomi lokal.
- Pendampingan yang dilakukan oleh swasta, pemerintah,
perguruan tinggi dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi
lokal belum dilakukan secara berkelanjutan.
- Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha
ekonomi lokal, terkait dengan proses produksi maupun
manajemen perusahaan.
- Belum optimalnya promosi atas hasil kegiatan usaha ekonomi
lokal.
- Belum optimalnya manajemen pengelolaan desa wisata.
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 182
8. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter
Sasaran yang ingin dicapai oleh daerah dengan prioritas ini adalah
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pendidikan, diukur
keberhasilannya melalui (a) persentase guru layak mengajar, (b)
meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia
Dini, (c) APK dan APM jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, (d)
persentase penanganan anak berhadapan dengan hukum, (e)
meningkatnya ormas kepemudaan yang aktif, (f) persentase prestasi
olah raga.
Terkait dengan Angka Partisipasi Sekolah, untuk tingkat pendidikan
dasar, sudah mencapai angka lebih dari 100%,sedangkan untuk
pendidikan menengah masih dibawah angka 65%. Persentase guru
layak mengajar untuk jenjang PAUD masih di bawah 70% dan di
jenjang pendidikan dasar masih dibawah 90%. Pada tahun 2016,
terdapat 47 kasus anak berhadapan dengan hukum. Terkait bidang
olah raga, dari keseluruhan kompetisi olah raga yang diikuti 73%
menghasilkan prestasi.
Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pembangunan
karakter:
- Berkurangnya tokoh panutan di masyarakat yang bisa memberi
suri tauladan kepada generasi muda.
- Partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah belum
optial.
- Meningkatkan kasus kenakalan remaja.
- Prestasi olah raga belumoptimal
9. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat
kebudayaan lokal
Sasaran daerah yang ingin dicapai adalah (a) meningkatnya
kerukunan masyarakat dengan indikasi jumlah kasus SARA dan (b)
meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2018 II - 183
pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator persentase
pelestarian warisan budaya dan persentase pelestarian cagar budaya.
Pada tahun 2015 terjadi konflik SARA sebanyak 2 kali. Di bidang
kebudayaan, persentase pelestarian budaya pada tahun 2015 sebesar
23,77%.
Menggejala di masyarakat bahwa kebersamaan dan
kegotongroyongan semakin hari semakin berkurang, sehingga
gesekan sosial menjadi lebih mudah terjadi di kalangan masyarakat.
Permasalahan yang masih ditemukan :
- Potensi konflik SARA yang semakin meningkat
- Pembinaan kebudayaan selama ini masih bertitik berat kepada
hasil budaya yang bersifat kesenian, sementara pembinaan
budaya yang berupa nilai-nilai luhur belum optimal dilaksanakan
- Minimnya pemahaman dan kecintaan anak anak dan kaum muda
pada budaya lokal
- Terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal