BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
-
Upload
dr-mukti-fajar-ndshmhum -
Category
Documents
-
view
302 -
download
5
Transcript of BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
1/23
BAB IIDUALISME PENELITIAN HUKUM
Telah diketahui bersama bahwa perbedaan pemahaman para ahli
mengenai eksistensi dari ilmu hukum menimbulkan perdebatan yang
berkepanjangan. Perdebatan itu didasari oleh perbedaan menganai batasan
definisi hukum itu sendiri, mazhab yang dianut, sejarah perkembangannya,
hingga pengkategorian ilmu hukum termasuk dalam ilmu sosial atau berdiri
sendiri sebagai ilmu hukum.
Para penganut faham positivisme (kaum legisme formal) selalu
mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mendasarkan pada sistem
norma yang eksklusif (paham normatif). Hukum sebagai sistem norma
berlaku universal dan tidak terkait dengan kondisi sosial di sekitarnya.
Hukum diperuntukan hanya untuk memberikan justifikasi tentang benar atau
salah atas suatu duduk perkara atau kasus hukum yang terjadi. Hukum
hanya berfungsi teknis untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum oleh
para juris ataupun lawyer di dalam pergaulan masyarakat. Proses berpikir
yang digunakan para Juris atau lawyer selalu menggunakan logika deduktif,
yaitu berangkat pada norma hukum sebagai premis mayor dan melihat
duduk perkara sebagai premis minor.Sementara para ahli yuridis sosiologis maupun para sosioloog
beranggapan bahwa hukum tidak bisa lepas dari keberadaannya di
masyarakat (paham empiris). Hukum mengalami proses interaksi dengan
masyarakat secara empiris materialis (nyata) pada proses penciptaan
maupun ketika diterapkan dalam masyarakat. Selain itu, hukum bisa pula
dimaknai sebagai gejala sosial dalam bentuk perilaku masyarakat yang ajeg
dan berulang-ulang.
Sebelum dibahas lebih lanjut secara detil, alangkah baiknya, guna
memudahkan pemahaman, maka disepakati saja bahwa kedua pendapat di
atas adalah benar semuanya. Bahwa terjadinya perbedaan tersebut timbul
disebabkan karena sisi pandang yang berbeda. Kebenaran tersebut bisa
dilihat manfaatnya bahwa masing-masing cara pandang para ahli dengan
aliran yang dianut memberikan kontribusi bagi pembangunan dan
perkembangan ilmu hukum, termasuk bagi para penstudi atau praktisi
hukum.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
2/23
23
Namun demikian harus pula disadari bahwa, hal ini berakibat juga
pada persoalan metode penelitiannya, bahan atau data yang digunakan, alat-
alat dalam penelitian, dan teori yang digunakan, hingga proses analisisnya.
Tetapi untuk memudahkan dalam mempelajari, maka harus dipahami
masing-masing secara komprehensif. Ini bisa diibaratkan ketika orang akan
memasak makanan.
Memasak nasi goreng memerlukan bahan seperti nasi, minyak, telur
dan cabe sementara memasak soup ayam membutuhkan bahan air (kuah),
potongan daging ayam dan sayuran wortel, loncang, kol. Begitu pula alat-alat
yang digunakan juga berbeda, memasak nasi goreng memerlukan
penggorengan (wajan) sementara memasak soup ayam memerlukan panci.
Tahap-tahap memasukan bahan ke dalam ramuan masakan untuk nasi
goreng dan soup ayam juga berbeda. Jika prosedur yang berbeda ini
dilanggar maka akan tersaji masakan yang tidak jelas rasanya dan pasti tidak
enak. Pernahkan membayangkan nasi goreng di masak dalam panci dengan
menggunakan air yang banyak? Apa jadinya jika orang memasak soup ayam
menggunakan penggorengan dengan cabe dan minyak sawit? Bisa saja orang
tetap ngotot bahwa itu bisa saja dilakukan, namun prosedur yang dipaksakan
tersebut jelas akan menyajikan masakan yang tidak jelas nama dan rasanya.Begitu pula dengan penelitian yang mendasarkan pada paham
normatif akan berbeda dengan yang empiris. Bahan, teori, alat dan proses
analisisnya masing-masing mempunyai ketentuan menu sendiri-sendiri.
Tetapi orang harus yakin bahwa jika prosedur dan tata caranya diikuti secara
konsiten maka akan tersaji hasil penelitian yang enak dan lezat untuk
dinikmati. Akhirnya, secara dikotomi tidak bisa mengatakan bahwa nasi
goreng itu lebih enak dari soup ayam atau normatif itu lebih baik dari
empiris, masing-masing punya cita rasa dan memberikan kelezatan yang
tidak bisa dibandingkan satu dan lainnya.
A. Penelitian Hukum NormatifPenelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan
hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang
dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan
perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
3/23
24
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif
adalah:
... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum , prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatifdilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep barusebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 1.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji2 memberikan pendapat
penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup
:
a.Penelitian terhadap asas-asas hokum, yaitu penelitiian terhadapunsur-unsur hukum baik unsur ideal (normwissenschaft /
sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum
melalui filsafat hukum dan unsur real (tatsachenwissenschaft /
seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu
(tertulis).
b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakanidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek
hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan
perundangan.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitumeneliti keserasian hukum positif (peraturan perundagan) agar
tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan
(stufenbau theory).
d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umummengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di
satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif(peraturan perundagan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya
hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).
1
Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Kencana., hlm. 35.2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif , Suatu
Tinjauan Singkat, RajaGrafindo , hlm. 15.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
4/23
25
Sementara itu Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah
penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu
penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas
dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.3
Penelitian hukum doktrinal tersebut oleh beliau dibagi menjadi 3
bagian, yaitu:
a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkansebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin
hukum alam.
b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkansebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin
positivisme
c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepkansebagai keputusan hakim in concreto menurut doktrin realisme
1. Objek penelitian hukum normatifPenelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum
sebagai sistem norma yang digunakan untuk memeberikan
justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehinggapenelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat
kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem
kaidah atau aturan.4 Sehingga peneilitian hukum normatif adalah
penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau
aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneiliti kaidah atau
aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan
suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud
untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu
apakah susatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana
sebaiknya peristiwa itu menurut hukum .
Sehingga apabila orang akan melakukan penelitian hukum
normatif, maka ia akan memulai dari suatu peristiwa hukum dan
selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma, seperti
peraturan perundangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin
3 Sutandyo Wigyosubroto, Op.cit, hlm. 147-160.4 Ranuhandoko, 2003, Terminologi Hukum, Jakarta, Grafika. hlm. 419.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
5/23
26
hukum yang diajarkan para ahli untuk mencari konstruksi hukum
maupun hubungan hukumnya.
Misalkan orang tertarik pada fenomena otonomi daerah,
fenomena ini akan diuraikan satu persatu berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan yang ada (UU Otonomi Daerah). Ternyata
banyak hal bisa didapatkan mengenai persoalan hukum dari aturan
perundagan mengenai peristiwa tersebut. Dari tata cara pemilihan
pemerintah daerah melalui PILKADAL, fungsi pengawasan DPRD
terhadap Pemerintah Daerah, Penganggaran Daerah, retribusi
daerah dan sebagainya. Persoalan di atas tinggal ditentukan secara
spesifik mana yang akan dibahas lebih lanjut. Apakah aturan
tentang penganggaran daerah misalnya, telah sesuai dengan
ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Apakah tata cara
pengwasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah telah mampu
mewujudkan prinsip good governance dan sebagainya.
Peneitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi
hukum, asas hukum dan kaidah peraturan saja. Tidak sampai pada
perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut. Sehingga
tidak perlu mengkaji apakah anggota DPRD menjalankan ketentuantentang fungsi pengawasan kepada pemerintah daerah dengan
baik atau tidak. Di samping itu juga tidak perlu meneliti dengan
seksama tentang perilaku para politisi dalam mengikuti PILKADAL.
Contoh lainnya, apabila oang tertarik dengan investasi asing
di Indonesia cukup mengakaji mengenai segala ketentuan tentang
fenomena tersebut. Segala aturan perundangan dari proses
perijinan, pengiriman masuknya peralatan, pembuatan kontrak
karya, kontrak tenaga kerja asing dan lokal, hingga pembutan
perusahaan joint venture. Apakah semua ketentuan dan kontrak
tersebut telah sesuai dengan prinsip dan asas hukum serta
peraturan perundangan yang ada baik secara vertikal ataupun
horisontal? Orang tidak perlu meneliti perilaku dari para tenaga
kerja asing ketika bekerja di Indonesia atau mempertanyakan
mengenai perilaku para investor asing yang seringkali angkuh
dalam proses negosiasi pembuatanjoint venture agreementdenganpengusaha Indonesia. Juga tidak perlu meneliti mengenai perilaku
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
6/23
27
investor asing yang suka menyuap para birokrat dalam proses
mengurus perijinan.
Penelitian hukum normative menempatkan sistem norma
sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai
objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang
berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia
bertingkah-laku. Unsur-unsur tersebut adalah :
a. Norma dasar (basic norm)b. Asas-asas hukumc. Kitab Undang Undang atau Perundang-undangand. Doktrin atau ajaran hukume. Dokumen Perjanjian (kontrak)f. Keputusan Pengadilang. Keputusan Birokrasih. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan
mempunyai kekuatan mengikat
Penelitian hukum normatif akan menkaji objek tersbut dan
dikaji dari sistematika berdasar ketaatan pada struktur hukumsecara hierarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam
bentuk justifikasi (preskriptif) terhadap sebuah peristiwa hukum.
Beberapa contoh berikut ini mungkin bisa menjelaskan diskripsi di
atas:
a. Misalnya akan meneliti mengenai hubungan buruh dan majikandalam hukum ketenagakerjaan, maka bisa diamati hubungan
hukum yang dibuat dalam perjanjian kerja tersebut, apakah
didasarkan pada sebuah kontrak kerja yang benar menurut
ketentuan perundangan yang ada?, atau apakah peraturan
perundangan yang mengatur ketenagakerjaan telah sesuai
dengan asas-asas hukum ketenagakerjaan seperti no work no
pay, dan apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan nilai-
nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila sebagai
norma dasar sistem hukum di Indonesia?
b. Jika mengamati Perda sebuah Kabupaten yang mengaturtentang pungutan dan retribusi misalnya, apakah Perda tersebut
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
7/23
28
tidak bertentang dengan peraturan perundangan di atasnya
seperti Keputusan Menteri, Instruksi Presiden dan Undang-
undang yang terkait dengan pungutan dan atau kewenangan
daerah?
c. Dalam Hukum perusahaan misalnya, Apakah kontrak kerjasamayang dibuat antara satu perusahaan dengan perusahaan lain
sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian serta tidak
melanggar keputusan direksi dan Putusan Rapat Umum
Pemegang Saham atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga perusahaan serta peraturan perundagan yang terkait?
d. Dapat juga diamati apakah mahalnya biaya sekolah yangditetapkan oleh Keputusan Rektor sebuah Perguruan Tinggi
sudah sesuai dengan hak atas pendidikan bagi warga negara
dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional?
e. Dalam sebuah penelitian yang mengkaji tentang apakah prinsipuntuk kepentingan umum dari fungsi sosial atas tanah dalam
rumusan peraturan perundangan tidak melanggar asas
kepastian hukum dalam perlindungan hak milik perseorangan?
f.
Dalam dunia peradilan misalnya, apakah putusan hakim dalamkasus mega korupsi sudah sesuai dengan nilai keadilan
berdasarkan Undang Undang Anti Korupsi dan Kitab Undang
Undang Hukum Pidana?
Objek Kajian dari penelitian hukum normatif selalu
bersumber dari sistem norma yang seluruh bahannya dianggap
telah tersedia, sehingga tidak perlu untuk mencari informasi
tambahan yang bukan dari sumber tersebut. Hal ini perlu dijadikan
pedoman untuk dijadikan batasan yang jelas.
Hal yang seringkali bisa menimbulkan kesalahan bagi peneliti
ketika melakukan penelitian adalah mencampuradukan antara
norma dengan perilaku. Intinya penelitian hukum normatif
berhenti pada penelitian mengenai sistem norma saja dan tidak
mengkaji mengenai perilaku seseorang atau lembaga dalam
melaksanakan atau menjalankan norma tersebut.
Skema Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
8/23
29
2. Hasil dan Manfaat Penelitian Hukum NormatifBeberapa hasil dan manfaat dari penelitian hukum normatif
adalah :
a. Menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalamsebuah peristiwa hukum
b. Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatuperistiwa hukum. Apakah salah ,benar atau apa yang sebaiknya
menurut hukum
c. Meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem normaterhadap , norma dasar, asas-asas,doktrin, kontrak serta
peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan
diberlakukan
3. Bahan Hukum dalam Penelitian Hukum NormatifDalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan
dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari
jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.
Beberapa ahli berbeda pendapat dalam penggunaan kata untuk
memberikan peristilahan terhadap materi tersebut. Soerjono Soekanto
menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan yang didalamnya mengandung bahan hukum, sementara Peter Mahmud tidak
aturan perundanganmengenai suatu
peristiwa hukum
Undang
aturan perundanganyang dibawahnya
aturan yang
sederajad
Dokumen
Kontrak
Basic Norm
Asas asas
DoktrinHukum
Putusan
Pengadilan
UUD 1945
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
9/23
30
menggunakan istilah data, namun langsung mengatakan sebagai
bahan hukum. Pemilihan peristilahan ini bukannya tanpa alasan,
menurut beliau memang harus dibedakan antara bahan dengan data,
yaitu:
a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yangdisebut material. Sementara data lebih bersifat informasi. Dalam
penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai
seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari
sistem norma tersebut. Sedangkan data adalah informasi yang
harus dicari ke luar dari sistem
b. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatifdokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara
penelitian kepustakaan (temasuk wawancara dengan
narasumber), sementara data digunakan untuk sesuatu yang
informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus
dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata.
Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam
berbagai macam tingkatan, yaitu:5
a.Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atasperaturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan
dan dokumen resmi negara
b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas bukuatau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip- prinsip
dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin),
hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia
hukum. Wawancara dengan nara sumber seorang ahli hukum
untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena
bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder. Namun
demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogyanya
tidak terlibat dengan kejadian tersebut agar komentar yang
diberikan menjadi obyektif.
c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atasbuku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit., hlm. 141169.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
10/23
31
seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan
tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.
Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses
analisis hukumnya. Misalnya dalam penelitian mengenai
hukum perusahaan, akan lebih baik orang juga belajar
mengenai buku manajemen perusahaan, standarisasi laporan
keuangan dan program kepemimpinan.
Baberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier,
yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia.
Tetapi sangat dianjurkan untuk sebaiknya menggunakan
istilah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum
seperti di atas, karena lebih jelas perbedaan atas kualitas dan
muatannya.
B. Penelitian Hukum EmpirisUntuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya
dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum
yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup
dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan darikeadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan
lembaga hukum tersebut. Seperti halnya, seorang dokter yang baik
diharapkan tidak hanya mampu bekerja untuk menyembuhkan pasien dari
serangan penyakit, namun sekaligus bisa memberi nasehat bagi pasien
untuk menjaga keseimbangan makanan serta kebersihan lingkungan
hidupnya agar tidak terjangkit penyakit lagi.
Begitu pula seorang penstudi dan praktisi hukum, pada saat tertentu
diharapkan mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang
salah dan mana yang benar (atau apa yang seyogyanya) terhadap suatu
kasus. Ahli hukum secara teknis dan praktis diharapkan mampu membuat
surat gugatan, memberikan pendapat hukum secara analitis, membuat
kontrak dan memberikan rujukan mengenai peraturan perundangan yang
terkait dalam suatu persoalan hukum. Namun di sisi lain, ahli hukum harus
mampu memberikan penjelasan mengenai proses penegakan hukum yang
sering kali berjalan lambat, atau mengapa masyarakat tidak menaati hukum
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
11/23
32
serta menjelaskan hubungan antara banyaknya pengangguran dengan
tingkat kriminalitas di masyarakat.
Perihal ini memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sudut
pandang normatif saja, ahli hukum sebaiknya juga memahami kondisi dan
situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu
penstudi dan praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara
sosiologis empiris. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa untuk mampu
memahami hukum lalulintas tidak bisa hanya membaca undang-undang
laluintas saja, tapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang
terjadi di jalan raya 6
Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap
hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks
sosial. Selain itu juga akan memudahkan bagi para penstudi hukum untuk
mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi
masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para
legislator dalam merumuskan peraturan perundangan agar bisa melindungi
kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan perkembangan jaman.
Banyak kritikan pedas dari kaum positivis yang mengatakan bahwa
mempelajari hukum secara sosiologis empiris hanya akan membuang-buangwaktu saja, sebab ilmu tersebut tidak bisa digunakan untuk kepentingan
praktis penyelesaian kasus hukum yang dihadapi. Argumentasi ini memang
betul dan tak terbantahkan. Tetapi perlu diingat kalau saja para legislator
dalam merumuskan peraturan perundangan tidak disertai pertimbangan
sosiologis maka produk perundangan yang dihasilkan tidak bisa bekerja
secara maksimal di dalam masyarakat, atau ketika ahli hukum merumuskan
draft kontrak tanpa melihat kenyataan di lapangan tentang kepentingan
para pihak sebagai faktor yang perlu dijadikan pertimbangan, maka niscaya
kontrak tersebut akan banyak diselewengkan pada waktu diberlakukan.
Bagi hakim yang memeriksa perkara tanpa mempertimbangkan faktor
sosiologis dalam putusannya, maka putusan terebut akan jauh dari rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat para ahli hukum yang
berpandangan positivis normatif maupun para ahli hukum yang mengusung
6 Satjipto Raharjo,2006, Sisi lain dari hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas.
hlm. 96.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
12/23
33
paham sosiologis empiris, agar melihat sisi positif dari masing-masing aliran
untuk kemudian diambil manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum.
Begitu pula dengan para penstudi dan praktisi hukum agar mencoba
menerapkan kedua faham tersebut secara proposional dan melakukan
penelitian dengan kedua macam aliran tersebut untuk mendapatkan
pemahaman hukum yang utuh.
1. Tipe Penelitian Hukum Empiris
Secara umum kalau dibaca dalam buku-buku hukum yang
ditulis para ahli hukum empiris, tidak begitu tampak adanya tipe-tipe
penelitian di dalamnya. Tetapi kalau dipelajari lebih dalam, maka
sesungguhnya ada dua tipe penelitian hukum empiris,7 yaitu (1)
Penelitian hukum yuridis sosiologis dan (2) Penelitian sosiologi
tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa
konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang
digunakan serta metode penelitian yang diterapkan
Perbedaaan penelitian yurudis empiris (Sociological
Jurisprudence) dan Penelitian sosiologi tentang hukum (Sociology of
Law) adalah:Pertama: Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut
penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab sociological
jurisprudence. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif
(peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem
norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana
reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di
dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai
penelitian bekerjanya hukum (law in action) yang mendasarkan pada
doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa law is not
just been logic but experience atau dari Roscou Pound tentang law
as a tool of social engineering dan bukan seperti pandangan para
positivis bahwa hukum adalah Law as it is written in books yang
melihat hukum hanya pada aturan sistem norma perundang-
undangan saja. Misalnya, jika pada penelitian normatif mengkaji dan
7 Peristilahan ini dipilih oleh penulis untuk memeberikan pembatasan antara
penelitian hukum yang sociological jurisprudence dan sociology of law
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
13/23
34
mencari jawaban tentang suatu kasus hukum berdasarkan aturan
perundangan apa yang terkait. Kasus pencurian selalu akan dikaitkan
dengan Pasal 3 KUHP, ganti kerugian dalam wanprestasi akan
merujuk Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab Pemerintah Daerah
akan dikaitkan dengan undang-undang otonomi Daerah, tidak
membayar pajak akan dicari sanksinya dalam undang-undang
perpajakan dan hak warga negara akan dicari rumusannya dalam
Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah
mengakaji tentang apa yang ada disebalik yang tampak dari
penerapan peraturan perundangan (something behind the law ).
Misalnya meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalulintas,
menjelaskan mengapa para pelaku bisnis enggan membayar pajak,
peran pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip good
governance atau mencari jawaban mengapa para pelaku bisnis tidak
menyelesaikan sengketa perdagangan melalui pengadilan.
Sutandyo dalam hal ini masih mengatakan bahwa penelitian
yuridis sosiologis masuk dalam kategori penelitian hukum doktrinal
tentang hukum in concreto dan penelitian hukum normatif disebutpenelitian hukum in abstracto.8
Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum,
mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang
berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengkonstruksikan
hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan
perundangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum
dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, dan
terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.9
Pernahkan kita melihat peraturan perundagan yang mengatur
bahwa seorang anak harus hormat dan patuh pada orang tua? atau
ketentuan mengenai para pedagang sapi di pasar hewan Yogyakarta
akan melakukan transaksi setiap lima hari sekali pada tempat yang
sama? Pernahkah diperhatikan bahwa pemilihan ketua suku badui
8 Baca Sutandyo Wigyosubroto, Op cit., hlm. 1471699
Untuk lebih memahami secara lengkap silahkan baca buku buku sosiologihukum yang ditulis Surjono Sukanto, Satjipto Raharjo, Adam Podgorecki, Alvis S
Johnson, Ronny Hanitiyo dan lain lain.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
14/23
35
dilaksanakan secara demokratis ? Perilaku perilaku masayrakat inilah
yang dikonstruksikan oleh para sosiolog sebagai hukum yang hidup
(living Law). Sepintas lalu fenomena ini dapat dikategorikan sebagai
hukum adat. Pendapat ini memang tidak keliru, tetapi akan lebih baik
dikatakan sebagai hukum kebiasaan, sebab akan memberi
pemahaman yang lebih luas dan tidak di persepsikan pada perilaku
masyarakat tradisionil saja, juga berlaku bagi semua perilaku dalam
masyarakat modern.
Kedua: Cara yang pandang yang berbeda terhadap hukum
antara penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence)
dengan penelitian sosiologi tentang hukum (sociologi of law)
disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda. Penelitian
hukum sosiologis berdasar pijak pada ilmu hukum sementara
penelitian sosiologi tentang hukum berdasar pijak ilmu sosiologi.
Aliran sociological jurisprudence tetap menempatkan system norma
peraturan perundangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat)
sebagai objek kajiannya sedangkan aliran sociology of law
menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.
Konsepsi hukum yang berbeda tersebut berakibat padaperbedaaan teori-teori yang digunakan dalam proses analisis.
Penelitian hukum sosiologis menggunakan teori-teori bekerjanya
hukum dalam masyarakat seperti: teori efektivitas hukum atau teori
hukum dan pembangunan yang banyak dikaji oleh para penggagas
faham realisme, sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum
menggunakan teori-teori ilmu sosial seperti ; teori konflik;teori
structural; teori peran dan lainnya yang memang dikaji oleh para ahli
sosiologi bukan ahli hukum .
Perbandingan penelitan hukum sosiologisdengan penelitian sosiologi tentang hukum
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
15/23
36
2.
Obje
k
Kaji
an
Pen
eliti
an
Huk
um
Emp
iris
S
epert
i telah diuraikan sedikit di atas, bahwa dalam penelitian hukum empiristerdapat dua tipe atau model yang bisa dilakukan. Model tersebut juga
akan menempatkan objek kajian yang berbeda pula. Walaupun kedua
model penelitian ini mengkaji mengenai perliku masyarakat, namun ada
karakterisrik yang berbeda satu dengan lainnya. Kedua objek kajian
dari penelitian hukum empiris akan dipaparkan dalam uraian berikut ini
:
a. Penelitian Hukum Yuridis SosiologisPenelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis
sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.
Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat
berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu mucul
sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah
ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku
Penelitian Yuridis Sosiologis(Sociological Jurisprudence)
Penelitian Sosiologi tentanghukum (Sociology of Law)
Berbasis pada ilmu hukum Isu penelitian yang diajukan
selalu terkait dengan systemnorma atau peraturanperundangan ketika berinteraksidalam masyarakat (law inaction)
Menggunakan teori teoribekerjanya hukum dalammasyarakat untuk melakukanproses analisis . contoh : teoriefektifitas hukum, hukum danpembangunan dsb
Pendekatana yang digunakanbisa kualitatif maupunkuantitatif
Berbasis pada ilmu social Isu penelitian adalah melihat
hukum sebagai perilaku socialyang ajeg dan terlembagakan.Hukum diposisikan sebagaisesuatu yang hidup dalammasyarakat (living law)
Menggunakan teori teori ilmusocial dalam proses analisis.Contoh : teori structuralfungsional , teori konflik dsb.
Banana, pendekatan yangdigunakan adalah kualitatif
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
16/23
37
masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi
pembentukan sebuah ketentuan hukum positif10
Berikiut ini adalah beberapa contoh mengenai objek kajian
penelitian yuridis empiris :
1) Misalkan akan mengamati hukum pertanahan tentangpendaftaran tanah. Kita bisa mulai dari aturan perundangan
yang mengatur pertanahan dan selanjutnya kita amati
bagaimana perilaku kesadaran masyarakat dalam hal
pendaftaran tanah (atau sebaliknya). Apakah ada persoalan
dalam sosialisasi sehingga masyarakat tidak menaati
peraturan tersebut, atau prosedur yang terlalu berbelit-belit
sehingga masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya, atau
mahalnya biaya pendaftaran ? .
2) Jika ingin mengamati perilaku hakim berdasarkan jeniskelamin misalnya, apakah ada perbedaaan dalam
pengambilan putusan antara hakim laki-laki dan perempuan
untuk kasus-kasus perkosaan dan kejahatan seksual lainnya.
3) Atau jika mengamati produk perundang-undangan yangdibuat oleh anggota legislatif, apakah ada hubungannyaantara ketentuan yang dibuat dengan keberadaan partai
partai yang dominan di dalamnya?
4) Hal lain yang bisa dikaji adalah mengenai pengaruh tingkatpendidikan dan ketaatan hukum masyarakat dalam
membayar pajak misalnya dan sebagainnya
Penelitian yuridis sosiologis bisa pula digunakan untuk meneliti
efektifitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Beberapa ahli dalam
buku-buku sosiologi hukum mencoba menjelaskan mengenai efektifias
hukum sebagai bentuk interaksi anatar aturan perundagan (atau sistem
norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk
pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor
faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungannya.
10
Hukum positif dalam berbagai bentuknya tersebut adalah sama dengan yangdimaksud dalam keterangan mengenai sistem norma pada bab penelitian hukum
normatif.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
17/23
38
Dicoba merumuskan beberapa aspek sosial secara umum dan aspek
hukum secara khusus yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika
berinteraksi dengan peraturan perundangan.
Aspek-aspek sosial secara umum11:
a. Aspek politikb. Aspek ekonomic. Aspek agama dan budayad. Aspek pendidikane. Aspek genderf. Aspek demografig. Aspek lingkunganAspek Hukum secara khusus 12
a. Tekstual peraturan perundanganb. Nilai dan kepentingan masyarakat yang diaturc. Prosedur pelaksanaan peraturanPenelitian hukum yuridis sosiologis biasanya dianalisis secara
diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan
dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti
halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah seuatu peristiwa itusalah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta
secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa
dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.
Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap
fakta-fakta secara mendalam berdasar karateristik ilmiah dari individu
atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik
fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang
mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai
pembuktian kebenaran 13
Contoh sederhana untuk membedakan kedua metode di atas
misalnya dalam kasus kesadaran hukum masyarakat pelaku Usaha kecil
11 Baca buku dan tulisan para ahli sosiologi hukum seperti Satjipto Raharjo,Ronny Hanitiyo, Surjono Sukanto dll
12 Antony Allot, 1981, The Effectiveness of Law ,Valparaiso University of Law
Review Volume 15 Number 213
Anslem Strauss, 2003,Dasar dasar Penelitian kualitatif, Pustaka Pelajar hlm4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kasus, Makalah Diskusi, Bandng,
Yayasan AKATIGA.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
18/23
39
menegah terhadap Hak Atas Kekayaan Intelatual (Cipta, Paten, Desain
Industri dn Merk);
Dalam analisis dengan pendekatan atau metode kualitatif yang
perlu diungkap dan dipaparkan adalah: mengapa masyarakat pelaku UKM
tidak mendaftarkan merek, paten atau desain industrinya? Aspek-aspek
sosial apa saja yang mempengaruhinya? Apakah prosedur dari
pendaftaran mahal dan rumit yang menjadi sebab? atau mungkin
sosialisasi dari undang-undang yang tidak bisa dipahami masyarakat
dengan baik?
Sementara dalam pendekatan kuantitatif hanya perlu mengetahui
berapa banyak masyarakat pelaku UKM yang mendaftarkan dan yang
tidak mendaftarkan, atau perbandingan berapa banyak merek dagang
yang didaftarkan oleh pelaku UKM di Perkotaan dan di Pedesaan . Bisa
pula meneliti statistik pelaku UKM yang setuju untuk diturunkannya harga
pendaftaran paten dan yang tidak setuju.
Hasil dan Manfaat Penelitian yuridis Sosiologis
Hasil dari penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah
memberikan sumbangsih yang besar sekali namun setidaknya bisadisampaikan beberapa hal berikut ini :
a. Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi parapembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana
seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundagan dibuat
agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat.
b. Mengetahui hambatan-hamabatan mengenai prosedur dan tatacara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus
melaksanakannya supaya bisa dilakukan perbaikan yang lebih
efektif dalam pemgembangan sistem hukum
c. Mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadapperilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan
berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.
Skema Objek kajian dalam penelitian yuridis sosiologis
(Sociological Jurisprudence)
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
19/23
40
b. Penelitian Sosiologi Tentang Hukum
Setelah dipahami mengenai penelitian yuridis sosiologis,
maka bersama-sama akan membahas mengenai penelitian sosiologitentang hukum. Pada hakikatnya kedua penelitian tersebut
mempunyai objek kajian yang sama yaitu perilaku masyarakat.
Kalau penelitian yuridis sosiologis mengamati objek kajian tentang
perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan sistem norma,
sedangkan penelitian sosiologi tentang hukum ini mengamati
bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat.
Hukum dalam konteks ini diberi makna dan konsepsi yang
berbeda dengan hukum seperti halnya yang telah orang ketahui
dan orang awam pahami. Hukum yang selama ini dikonsepsikan
sebagai sistem norma berbeda dengan hukum menurut para
pengamat sosiologi. Hukum menurut mazhab ini dikonsepsikan
sebagai perilaku masyarakat yang ajeg dan terlembagakan serta
mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan
tunduk kepada hukum tersebut. Perbedaan ini yang membuat
objek kajian dari keduanya juga berbeda.
Proses legislasi
Peraturan
perundangan
Putusanpengadilan
Perilaku Masyarakat
Kontrak
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
20/23
41
Panelitian sosiologi tentang hukum mengamati apa yang
menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah
dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan
dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan
gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-
kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh
masyarakat tersebut. Nilai dan kepentingan merupakan cerminan
keyakinan atau ideologi yang dianut masyarakat dalam segala
aspek kehidupannya seperti aspek polotik, ekonomi, sosial, budaya
dan agama yang memberi warna serta karateristik bagi kehidupan
mereka.
Misalkan kita mengamati aktivitas ekonomi dari masyarakat
Jogja khususnya para pedagang hewan ternak. Hal yang menarik
adalah mengapa mereka selalu menjual dagangnya hanya setiap
lima hari sekali di pasar yang sama? Perilaku masyarakat dalam
aspek sosial masyarakat jawa yaitu mereka tidak akan bepergian
atau mengadakan acara pada hari selasa ( Selasa dibaca Seloso
kependekan dari selo ning menungso: waktu sepi manusia). Begitu
pula dengan kebiasaan masyarakat dalam menyelasaikan konfliksosial melalui musyawarah yang dihadiri tidak hanya para pengurus
formal namun jaga para tokoh informal yang dihormati seperti kyai
atau cerdik pandai. Bagaimana proses musyawarah itu dilakukan
dan peran tokoh formal dan informal dalam merumusakan
keputusannya?, serta apakah keputusan tadi mengikat dan ditaati
oleh masyarakat dengan baik? Juga ketika mengamati kelompok
masyarakat santri. Bagaimana keyakinan agama mereka
berpengaruh pada sikap politik?, dan bagaimana pula peran kyai
yang menjadi panutan bagi masayarakat dalam menetukan partai
politik tertentu serta seberapa besar kekuatan mengikat dari
petuah kyai terhadap para santrinya?
Skema
Objek kajian Penelitian sosiologi tentang hukum
(sociology of law)
Aspek Politik Aspek Ekonomi
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
21/23
42
Penelitian sosiologi tentang hukum seringkali dilakukan dengan
analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pendekatan
kuatitatif jarang digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan
kualitatif ini digunakan untuk mengungkap apa yang ada di balik perilaku
masyarakat yang tampak untuk memahami hukum yang hidup di
dalamnya.
Hasil dari penelitian Sosiologi tentang hukum
Beberapa hal yang bisa dijadikan manfaat dari hasil penelitian
sosiologi tentang hukum terhadap pengembangan ilmu hukum adalah:
a. Memahami apa yang dimaksud hukum dalam suatumasyarakat dan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang
masyarakat melakukan dan menaatinya.
b. Mengetahui struktur dan kekuatan sosial yang ada dalammasyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib.
c. Mengungkap nilai nilai serta aspek sosial apa saja yangmelatarbelakangi dalam hal masyarakat menciptakan hukum
dan menaatinya
3. Data dalam penelitian hukum empiris
Penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis ataupunpenelitian sosiologi tentang hukum, kedua duanya menggunakan data
Aspek Agamadan Budaya
Aspek SosialLainnya
HUKUM :
Perilaku sosial yang ajeg danterlembagakan dan
terlegitimasi secara sosial
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
22/23
43
primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder atau
kepustakaan.
Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis ,
menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta
sosial yang terkait dengan bekerjan hukum yang nyata dihadapi oleh
penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberpa cara
yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui quesioner.
Obersvasi terlibat langsung biasanya digunakan untuk
mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan penggalian
fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun
justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik persitiwa
nyata tersebut. Ukuran-ukuran tidak dibuat oleh peneliti, tetapi
diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Misalnya,
bagaimana menjelaskan banyaknya kasus masyarakat tidak menaati
peraturan lalu lintas atau peraturan tentang pertanahan? dan mengapa
penegakan hukum menganai hak cipta tidak bisa berjalan dengan baik,
sehingga masih banyak terjadi kasus pembajakan? Fakta-fakta ini perlu
dikaji secara lebih dalam dengan menggali apa yang melatarbelakangi
munculnya persoalan-persoalan di atas. Jelas ini bukan sekedarpersoalan mengenai undang-undangnya, tetapi lebih pada perilaku
masyrakat yang didasarkan pada nilai-nilai atau kepentingan yang ada,
tumbuh berkembang bersama masyarakat.
Sementara cara quesioner biasanya digunakan untuk mengetahui
data secara kuantitatif. Misalnya jumlah kejahatan, banyaknya
pengangguran dikaitkan dengan tingkat pendidikan. Kriteria atau
ukuran-ukuran ditentukan oleh si peneliti, dan masyarakat sebagai
responden tinggal menentukan pilihan-pilihan yang sudah tersedia
dalam lembar pertanyaan. Kebenaran data dari cara quesioner ini
merupakan kebenaran kuatitatif, sehingga yang menjadi persoalan
adalah mengenai validitas dan realiabilitas dari pengukuran yang
dibuat. Untuk lebih jelasnya mengenai tata cara dan cara penerapan
teknis pencarian data dalam penelitian hukum sosiologis akan dibahas
dalam bab tersendiri.
-
7/16/2019 BAB II Dualisme Penelitian Hukum.pdf
23/23
44
Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data
awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis.
Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku,
hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun
dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil
penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan
analisis. Pencarian data sekunder dilakukan melaui studi dokumen atau
studi kepustakaan. Persoalan yang muncul dalam penggunaan data
sekunder yaitu mengenai keterkaitan data dengan permasalahan yang
diajukan dalam penenelitian. Menengenai hal ini akan dibahas dalam
bab selanjutnya.
C. Pertanyaan-pertanyaan
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif?
2. Jelaskan obyek penelitian hukum normatif?
3. Sebutkan unsur-unsur obyek penelitian hukum normatif?
4. Jelaskan manfaat penelitian hukum normatif
5. Jelaskan bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif?
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris?
7. Jelaskan tipe-tipe penelitian hukm empiris?
8. Jelaskan obyek penelitian hukum empiris?
9. Jelaskan manfaat penelitian hukum empiris?
10. Apakah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris
dapat dilaksanakan bersama-sama?