BAB II Desa Kota
-
Upload
atun-marsha -
Category
Documents
-
view
59 -
download
0
description
Transcript of BAB II Desa Kota
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Desa
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sekelompok
masyarakat yang bersifat agraris, sosialis dan berhak mengatur rumah
tangga sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, masyarakat desa
dibagi ke dalam beberapa tingkat mulai dari kepala desa, kepala dusun,
ketua RW, ketua RT dan kepala keluarga. Jabatan di desa merupakan
sebuah kehormatan dan pemilik jabatan akan dihormati dengan baik.
Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah
aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah
desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah
kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan
kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung
{Banten, Jawa Barat} atau dusun {Yogyakarta} atau banjar (Bali) atau
jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun
di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, Hukum Tua di Sulawesi
Utara.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut
dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah
nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut
dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa
7
dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat
istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan
penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat
setempat.
Pengertian Desa menurut para ahli
1. R.Bintarto. (1977)
Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh
unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat
dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
2. Sutarjo Kartohadikusumo (1965)
Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat
yang berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri merupakan
pemerintahan terendah di bawah camat.
3. William Ogburn dan MF Nimkoff
Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah
terbatas.
4. S.D. Misra
Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah
pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 –
1.000 are.”
5. Paul H Landis
Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari
2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :
8
a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra
ribuan jiwa
b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap
kebiasaan
c. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang
sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam,
kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah
bersifat sambilan.
6. UU no. 22 tahun 1999
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan
berada di daerah Kabupaten
7. UU no. 5 tahun 1979
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
9
8. Saniyanti Nurmuharimah
Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang emmiliki
sistem pemerintahan sendiri
9. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejulah keluarga
yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh
seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar
kota yang merupakan kesatuan
10. PP No 72 Tahun 2005
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas -
batas wilayah dan memiliki kewenangan untu mengatur serta
mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
11.Bambang Utoyo
Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata
pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan
merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa
bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan
Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun
dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya
menjadi kelurahan.
10
Kewenangan desa adalah:
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada
berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung
dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri
atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat
Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan
pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa
adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa
jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan
Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon
Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:
11
1. Bertakwa kepada Tuhan YME
2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan
kepada NKRI, serta Pemerintah
3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
4. Berusia paling rendah 25 tahun
5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
6. Penduduk desa setempat
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 tahun
8. Tidak dicabut hak pilihnya
9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2
kali masa jabatan
10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat
desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas
nama Bupati/Walikota.
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk
desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat
desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan
masyarakatnya.
12
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua
Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD
adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa
jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi
kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah
daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.
Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa,
hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa,
bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong
13
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
3. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan;
5. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa
dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah
perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD
menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
Desa dapat diklasifikasikan menurut:
1. Menurut aktivitasnya
a. Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama
penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunanan.
b. Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama
penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.
c. Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama
penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.
2. Menurut tingkat perkembangannya
a. Desa Swadaya
Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi
dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:
14
1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
2) Penduduknya jarang.
3) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
4) Bersifat tertutup.
5) Masyarakat memegang teguh adat.
6) Teknologi masih rendah.
7) Sarana dan prasarana sangat kurang.
8) Hubungan antarmanusia sangat erat.
9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
b. Desa Swakarya
Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa
swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya
adalah:
1) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
2) Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi
3) Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya
jauh dari pusat perekonomian.
4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu
lintas dan prasarana lain.
5) Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
c. Desa Swasembada
Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah
mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya
15
alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan
regional. Ciri-ciri desa swasembada
1) kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
2) penduduknya padat-padat.
3) tidak terikat dengan adat istiadat
4) telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju
dari desa lain.
5) partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu:
1. Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan
fauna
2. Potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga
sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan
baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi
daerah lain maupun bagi kota.
Fungsi desa adalah sebagai berikut:
1. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
2. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
3. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
4. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan
Negara Republik Indonesia
16
Ciri-ciri Masyarakat Desa
1. Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan
kehidupan keagamaan di desa.
2. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa
harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah
manusia perorangan atau individu.
3. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan
mempunyai batas-batas yang nyata.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga
lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.
5. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor
kepentingan daripada faktor pribadi.
6. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat
mengejar kebutuhan individu.
7. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota,
sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.
8. Memiliki mata pencaharian khas negara agraris. Mereka
menggantungkan hidup dalam bercocok tanam di bidang pangan,
perkebunan, peternakan dan perhutanan. Sawah dan ladang
adalah salah satu pusat kehidupan sehari-hari masyarakat desa.
9. Memiliki ketergantungan dan kepedulian terhadap kondisi
lingkungan tempat tinggal. Masyarakat desa sangat dekat dengan
17
alam sehingga segala tindakan mereka memperhatikan efek yang
ditimbulkan terhadap alam.
10. Pola bercocok tanam yang dijalankan tergantung kepada musim.
Hanya sedikit masyarakat desa yang menggunakan sistem
pengairan dengan bantuan mesin, misalnya dengan sumur bor.
11. Setiap warga desa mempunyai ikatan sosial yang tinggi. Setiap
orang merasa memiliki hubungan kekerabatan atau sedarah.
Mereka juga mengenal satu sama lain secara tatap muka dan
personal.
12. Masyarakata desa pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang
rendah, yaitu hanya sampai pada pendidikan dasar. Sebagian kecil
masyarakat desa memilih melanjutkan pendidikan tinggi ke kota.
13. Tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat desa
pada umumnya bersifat irasional atau didasarkan oleh mitos dan
keyakinan. Mitos diturunkan oleh leluhur desa dan berkembang ke
anak turun mereka.
14. Memiliki ketertarikan yang besar terhadap kehidupan beragama
sesuai aliran kepercayaan mereka. Pemimpin agama adalah tokoh
yang dihormati oleh masyarakat setara dengan jabatan politis.
15. Mempunyai budaya gotong royong dalam menyelesaikan masalah
yang menyangkut kepentingan individu maupun kepentingan
masyarakat. Gotong royong menjadi pembeda masyarakat desa
dan kota.
18
Proses sosialisasi masyarakat desa pada umumnya berjalan
lambat. Hal ini disebabkan karena mereka malu untuk bertanya dan
tumbuhnya sikap curiga terhadap munculnya hal-hal yang baru. Oleh
karena itu, proses transfer informasi pada masyarakat desa akan
berjalan lebih efektif melalui pendekatan personal setiap individu.
Setiap desa memiliki perbedaan adat istiadat dan kebiasaan sehingga
memerlukan cara yang berbeda dalam menyampaikan komunikasi.
Pola persebaran desa di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu:
1. Pola Memanjang (linier).
Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:
a. Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terdapat di sebelah
kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak
terdapat di dataran rendah.
b. Pola yang mengikuti sungai. Pola desa ini bentuknya
memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di
daerah pedalaman.
c. Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak terdapat di
Pulau Jawa dan Sumatera karena penduduknya mendekati
fasilitas transportasi.
d. Pola yang mengikuti pantai. Pada umumnya, pola desa seperti
ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai
yang landai.
19
Maksud dari pola memanjang atau linier adalah untuk mendekati
prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sehingga
memudahkan untuk bepergian ke tempat lain jika ada keperluan. Di
samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang dan jasa.
2. Pola Desa Menyebar
Pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau
dataran tinggi yang berelief kasar. Pemukiman penduduk
membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar.
3. Pola Desa Tersebar
Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan
tanah tidak merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst
atau daerah berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk.
Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah
satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan
dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan
kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa
bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
20
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa
menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang
telah ada.
Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan
memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang
berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai
negeri sipil.
Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya
menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang
sangat urgen,
Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan,
yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan
ditetapkan dengan peraturan desa.
Mayarakat Desa pada umumya memiliki pola dalam mengatur
lokasi tempat tinggal. Yang dijadikan parameter bagi warga Desa
antara lain, yaitu kemudahan, keamanan dan norma tertentu yang
bersifat budaya dan ruhuniah. masyarakat Desa memang identik
dengan alam dimana unsure-unsur mistik masih sangat melekat
dengan kehidupannya. Berbeda dengan Desa yang sudah maju, tata
ruang desa pada masyarakat ini sudah rapi, asri dan indah dipandang
21
mata. Umumnya setiap rumah tangga memiliki perkarangan atau kebun
yang sangat luas.
Pada umumnya, pola lokasi pedesaan yang ada di Indonesia
menganut pola Konsentris atau memusat. Dimana ada tempat tinggal
kepala dusun sebagai pusatnya. Seiring bertambahnya jumlah
penduduk, banyak masyarakat yang mendirikan dusun-dusun disebelah
dusun induk dan akhirnya terbentuklah sebuah Desa dengan beberapa
dusun. Dimana setiap dusun dipimpin oleh kepala Dusun dan seluru
Dusun tersebut dipimpin oleh kepala kampong atau desa.
Yang membedakan masyarakat Desa dengan Kota secara
dikotomis adalah peranan dalam kehidupan bermasyarakat,
ketersediaan lapangan pekerjaan serta komposisi sosial. Secara
sederhana, ciri masyarakat Desa adalah bersifat kekeluargaan dan
Paternalistik.
Sebagai masyarakat keluarga terlihat karena saling mengenal
dengan baik antara yang satu dengan yang lain, memiliki keintiman
yang tinggi didalam warganya, memiliki rasa persaudaraan dan
persekutuan yang tinggi, memiliki jalinan emosional yang kuat
dikalangan warganya dan saling membantu, tolong menolong atas
dasar kekeluargaan. Sebagai masyarakat paternalistik, terlihat dengan
adanya kepasrahan dalam menerima keputusan orang tua. Hal ini juga
terdapat dalam kehidupan keagamaan dan pemerintahan.
22
Masyarakat desa dikenal sebagai masyarakat yang kuat. Hal ini
dikerenakan beberapa factor seperti factor sejarah dimana kekejaman
penjajah menjadikan masyarakat Desa terbiasa dengan tekanan dan
kerasnya kehidupan. Selain itu, factor alam juga memberikan warna
yang khas bagi masyarakat desam dimana mereka harus bisa
mempertahankan hidupnya.
Selain sistem hukum, dalam pengawasan perilaku
masyarakatnya, di Desa memiliki beberapa cara, antara lain:
“Memberikan pujian atau Celaan” bagi yang bersifat positif dan negative
sebagai imbalannya. “Saling mengingatkan dalam keluarga” ketika
seseorang berprilaku menyimpang serta “Kontrol sosial oleh para
sesepuh Desa, orang tua atau pemimpin desa”. System control di Desa
tercermin dalam norma, baik norma hokum, adapt istiadat, custom,
folkways, mores, public opinion serta occupation.
Tidak hanya diperkotaan, dalam sebuah masyarakat pedesaan
juga terdapat strata-strata sosial (tingkatan-tingkatan sosial) baik dari
segi seharah desa, dari segi agama, pemilikan dan penggarapan tabag,
pemetintahan dan lain-lain. Strata sosial terdapat dimana-mana baik
masyarakat yang sederhana mapun masyarakat yang sudah maju
dikota besar maupun didesa terpencil.
Masyarakat desa memiliki pranata sosial dalam arti sebuah pola
aktivitas yang terbentuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pranata sosial ini diwujudkan dalam lembaga primer seperti lembaga
23
keluarga yang lahur dari dorongan seksual, lembaga perekonomian
sebagai perwujudan usaha untuk mengolah barang-barang produksi,
lembaga keagamaan yang berkaitan dengan hal-hal ghaib, Yang Maha
Kuasa serta lembaga pemerintahan.
Pada masa kini lembaga-lembaga yang telah diuraikan diatas
sedang mengalami tansisi karena pengaruh dari urbanisasi dan
industrialisasi. Masyarakat transisi ini sedang mengalami kekacauan
norma dimana disatu sisi kita harus mengikuti norma yang ada, namun
pada sisi lain kita juga harus tunduk dan mengikuti norma yang baru
Menurut UU No. 5 Tahun 1979, struktur Pemerintahan Desa terdiri
dari Kepala desa, Lembaga Musyawarah Desa, Perangkata-perangkat
desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun.
Tanggapan: Dilihat dari sejarahnya, masyarakat desa merupakan
masyarakat yang kuat secara lahir dan batin dibandingkan dengan
masyarakat kota. Namun hal tersebut tidak terwujud dari eksistensi
mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Beda dengan masyarakat
kota, masyarakat desa terkurung dalam suatu system pengendalian
sosial yang kuat karena sifat keintiman dan emosional sehingga kita
lebih sering melihat masyarakat kota dalam suatu even-even besar.
Istilah yang tepat untuk meyatakan itu semuanya adalah kaum mayor
yang sedang dijajah oleh kaum minor. Bagaimana tidak, Negara
Indosesia didominasi oleh masyarakat desa, namun dikendalikan oleh
masyarakat kota. Seolah-olah masyarakat kota adalah pemimpin
24
bangsa yang selalu menjadi prioritas utama. Paradigma tersebut tidak
terlepas dari karakter masyarakat desa yang menganut system
kekeluargaan dan paternalistic tadi. Sebenarnya paradigma semacam
itu dapat kita ubah dengan melibatkan peran masyarakat desa dalam
memberikan suara serta mengutamakan dan lebih memperhatikan
masyarakat desa. tersebut
Problema yang terjadi di suatu masyarakat desa antara lain, yaitu:
1. Masih rendahnya tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan
masyarakat, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab-sebab
kemiskinan masyarakat desa pada umumnya antara lain, yaitu
mentalitas si miskin itu sendiri, minimnya keterampilan yang dimiliki,
ketidakmampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang
disediakan dan peningkatan jumlah penduduk yang relative
berlebihan.
2. Masalah lingkungan yang berkaitan dengan sosila budaya
masyarakat setempat. Adanya pembagian pendapatan yang tidak
merata, korupsi dan komersialisasi jabatan adalah contoh masalah
lingkungan sosial budaya, selain itu ada juga petani yang
berpindah-pindah, berhuma, membabat hutan dengan semena-
mena dan lain-lain. Moderenisasi desa dengan memasukkan
persepsi kualitas hidup kota desa akan mengakibatkan banyak
masalah. Karena biasanya dalam memerangi kemiskinan desa,
tidak memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tradisional,
25
kearifan local dan tdak mengaplikasikan dan menggunakan ilmu
tersebut secara krisis sebaga dasar pembangunan desa.
3. Adanya Interaksi Desa-Kota yang dikhawatirkan akan merusak
ekologi desa karena akan ada kecendrungan kota akan
mengeksploitasi desa. selain itu, akan ada perubahan kebudayaan
sehingga berakibat menipisnya kebudayaan asli bahkan hilang
sama sekali.
Sedangkan untuk faktor-faktor penyebab masalah yang ada di
desa dijelaskan dalam tulisan mengenai Faktor Penyebab Masalah di
Desa.
Banyak factor desa tertinggal yang dijadikan tolak ukur suatu desa
dalam kategori desa tertinggal. Factor itu adalah ketersedian jalan
utama desa, lapangan usaha dan mayoritas penduduk, fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi, kepadatan
penduduk per km2, sumber air minum, sumber bahan baker,
presentase penggunaan listrik dan presentase pertania. Dengan
demikian desa tertinggal lebih mengalami ketertinggalan dari factor
infrastruktur.
38,6 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Sekitar
65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di Pedesaan (sumber
BPS: 2008). Rendahnya akses terhadap pelayananan prasarana dasar
seperti jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya,
merupakan salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan. Untuk
26
mengurangi pertumbuhan kemiskinan, dan meningkatkan
kesejahteraan serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
miskin pedesaan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah
pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal
Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya,
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di
bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural
Infratructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai
2011 dan RIS-PNPM Mandiri yang dimulai pada tahun 2009 sampai
2011.
Rural Infrastructure Support Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri atau yang dikenal dengan RIS-PNPM Mandiri,
merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah
payung PNPM Mandiri. Program ini berupaya untuk menciptakan dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai
permasalahan yang terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya
sebagai upaya peningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat.
27
RIS PNPM Mandiri dilaksanakan dengan beberapa penguatan
dari pelaksanaan program RIS PNPM Mandiri sebelumnya.
RIS-PNPM Mandiri merupakan program berbasis pemberdayaan
yang bantuannya meliputi memfasilitasi dan memobilisasi masyarakat
dalam melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan, menyusun
perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desanya.
Lokasi RIS PNPM Mandiri terfokus di empat provinsi yaitu Jambi,
Lampung, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan sasaran lokasi
mengikuti ketetapan SK Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat dengan rincian siklus
Dalam pelaksanaan RIS PNPM Mandiri akan terus ditingkatkan,
terutama dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan peran stekholder dalam pelaksanaan program. Hal-hal
tersebut dilakukan melalui:
1. Peningkatan kepekaan dan kesadaran di semua tingkatan melalui
pelaksanaan Public Awareness Campaign (PAC) yang optimal;
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara melalui pelatihan yang akan
diintegrasikan ke dalam system penyelenggaraan program dan
dikelola oleh Tim Desain Pelatihan dan Manajemen atau National
Training Design and Management Team (NTDMT);
3. Pemantauan kinerja yang akan dilakukan secara berjenjang dari
tingkat pusat, propinsi, kabupaten, sampai ke tingkat terendah di
desa;
28
4. Peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam
pelaksanaan program khususnya peran serta perempuan dan
masyarakat kelompok miskin, terutama dalam proses pengambilan
keputusan;
5. Penilaian kinerja yang dikaitkan dengan sistem, penghargaan, dan
sanksi bagi penyelenggara program, dari tingkat propinsi,
kabupaten, sampai tingkat desa berdasarkan kinerja dalam
pelaksanaan program; dan
6. Penguatan mekanisme serta implementasi penanganan
pengaduan.
Unsur-unsur Desa
1. Daerah tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang
merupakan lingkungan geografis,
2. Penduduk, jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran
penduduk dan mata pencaharian penduduk,
3. Tata Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga
desa termasuk seluk beluk kehidupan masyarakat desa,
4. Kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaannya.
Karakteristik masyarakat desa menurut Scott J.C. (1989),
menyatakan bahwa petani terutama di pedesaan pada dasarnya
menginginkan kedamaian dan hubungan patron-klien paternalistik yang
memberi jaminan dan keamanan social (social security). Petani jarang
tampil mengambil suatu keputusan yang berisiko, karena petani akan
29
memikirkan keamanan terlebih dahulu (safety first). Kondisi ini tidak
dapat dipertahankan dengan masuknya pasar dan komersialisasi yang
telah menggantikan hubungan patron-klien menjadi hubungan
ekonomis (upah/majikan-buruh).
Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah ekonomi, daerah
pedesaan telah menemukan sendiri berbagai mekanisme sosial
ekonominya yang dikenal sebagai gotong-royong (social exchange).
Gotong royong menjadi etos subsistensi (subsistence ethics) yang
melahirkan norma-norma moral, seperti adanya norma resiprokal atau
timbal balik dalam menikmati bantual sosial.
Priyotamtomo (2001) mendeskripsikan bahwa sosiologi pedesaan
merupakan suatu studi yang melukiskan hubungan manusia di dalam
dan antar kelompok yang ada di lingkungan pedesaan. Pengertian
“pedesaan” mencakup wilayah yang disebut “rural” dibedakan dengan
“urban”. Secara lengkap pedesaan diartikan sebagai kawasan tempat
tinggal dan kerja yang secara jelas dapat dipisahkan dari kawasan yang
lain yang disebut “kota”. Masyarakat pedesaan sering disebut sebagai
“rural community” sedang masyarakat perkotaan disebut sebagai
“urban community”. Pembedaan tersebut didasari oleh perbedaan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Soekanto dalam
Yulianti dan Purnomo (2003) menyatakan bahwa perbedaan
masyarakat pedesaan dan perkotaan dapat dilihat antara lain dari
kehidupan kegamaan, individualime, pembagian kerja, macam
30
pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan
sosial lainnya.
Sosiologi pedesaan adalah sosiologi tentang struktur dan proses-
proses sosial yang terjadi di pedesaan. Bidang kajian ini menekankan
pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain
mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola
perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sosiologi pedesaan juga mencakup hubungan manusia didalamnya
sebagai individu dan antara kelompok-kelompok yang ada di
lingkungan pedesaan. Maksud mempelajari sosiologi pedesaan adalah
untuk mengumpulkan keterangan mengenai masyarakat pedesaan dan
hubungan-hubungannya yang melukiskan tentang tingkah laku, sikap,
perasaan, motif, dan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan
pedesaan itu. Hasil dari pengkajian dari sosiologi pedesaan dapat
dipergunakan sebagai penyedia dan pensuplai data dan informasi-
informasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya-upaya pengembangan
masyarakat pedesaan. Misalnya untuk suksesnya kegiatan penyuluhan
pertanian.
Ruang lingkup bidang kajian sosiologi pedesaan menekankan
pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya yang antara lain
mencakup struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola
perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut Ulrich P. (1993) Sosiologi Pedesaan (Rural Sociology) sering
31
disamakan dengan Sosiologi Pertanian (Agricultural Sociology), karena
menurut Rahardjo (1999) pertanian memang masih merupakan
karakteristik pokok dari umumnya desa-desa di Indonesia. Dilihat dari
eksistensinya, desa merupakan fenomena yang muncul dengan mulai
dikenalnya cocok tanam. Dengan mengingat pentingnya faktor
pertanian bagi keberadaan desa, maka dapat dipahami bahwa
kebanyakan ruang lingkup dan objek sosiologi pedesaan masih selalu
berkisar pada aspek pertanian, aktivitas serta dinamikanya.
Ruang lingkup kajian sosiologi tersebut jika dirincikan menjadi
beberapa hal, misalnya antara lain:
1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang
berhubungan dengan produksi, distribusi,dan penggunaan sumber-
sumber kekayaan alam;
2. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian,
berkaitan dengan apa yang dialami warganya;
3. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis,
misalnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang
tercatat, dan sebagainya.
Sosiologi menggabungkan data dari berbagai ilmu pengetahuan
sebagai dasar penelitiannya. Dengan demikian sosiologi dapat
dihubungkan dengan kejadian sejarah, sepanjang kejadian itu
memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup
kelompok-kelompok, atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah
32
dari kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara dapat
dipelajari dengan mengungkapkan latar belakang terbentuknya suatu
negara, faktor-faktor, prinsip-prinsip suatu negara sampai perjalanan
negara di masa yang akan datang. Sosiologi mempertumbuhkan
semua lingkungan dan kebiasaan manusia, sepanjang kenyataan yang
ada dalam kehidupan manusia dan dapat memengaruhi pengalaman
yang dirasakan manusia, serta proses dalam kelompoknya. Selama
kelompok itu ada, maka selama itu pula akan terlihat bentuk-bentuk,
cara-cara, standar, mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat
kelompok tersebut. Semua faktor tersebut dapat memengaruhi
hubungan antara manusia dan berpengaruh terhadap analisis sosiologi.
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kota
Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik
ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata
ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan
warganya secara mandiri.
Pengertian "kota" sebagaimana yang diterapkan di Indonesia
mencakup pengertian "town" dan "city" dalam bahasa Inggris. Selain
itu, terdapat pula kapitonim "Kota" yang merupakan satuan administrasi
negara di bawah provinsi.
33
Pengertian kota menurut para ahli
1. Max Weber berpendapar bahwa “suatu tempat adalah kota apabila
penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan
ekonominya di pasar lokal. Barang-barang itu harus dihasilkan oleh
penduduk dari pedalaman dan dijualbelikan di pasar itu. Jadi
menurut Max Weber, ciri kota adalah adanya pasar, dan sebagai
benteng, serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri,
dan bersifat kosmopolitan.
2. Cristaller dengan “central place theory”-nya menyatakan kota
berfungsi menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah
lingkungannya. Jadi menurut teori ini, kota diartikan sebagai pusat
pelayanan. Sebagai pusat tergantung kepada seberapa jauh
daerah-daerah sekitar kota memanfaatkan penyediaan jasa-jasa
kota itu. Dari pandangan ini kemudian kota-kota tersusun dalam
suatu hirarki berbagai jenis.
3. Sjoberg berpendapat bahwa , sebagai titik awal gejala kota adalah
timbulnya golongan literati (golongan intelegensia kuno seperti
pujangga, sastrawan dan ahli-ahli keagamaan), atau berbagai
kelompok spesialis yang berpendidikan dan nonagraris, sehingga
muncul pembagian kerja tertentu. Pembagian kerja ini merupakan
cir-kota.
4. Wirth, mendifinisikan kota sebagai “pemukiman yang relatif besar,
padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen
34
kedudukan sosialnya. Akibatnya hubungan sosialnya menjadi
longgar acuh dan tidak pribadi (impersonal relation)
5. Karl Marx dan F.Engels memandang kota sebagai “persekutuan
yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak
alat-alat produksi dan alat –alat yang diperlukan agar anggota
masing-masing dapat mempertahankan diri”. Perbedaan antara
kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar
antara kegiatan rohani dan materi.
6. Harris dan Ullman , berpendapat bahwa kota merupakan pusat
pemukiman dan pemabfaatan bumi oleh manusia. Kota-kota
sekaligus merupakan paradoks. Pertumbuhannya yang cepat dan
luasnya kota-kota menunjukkan keunggulan dalam mengeksploitasi
bumi, tetapi di pihak lain juga berakibta munculnya lingkungan yang
miskin bagi manusia. Yang perlu diperhatikan, menurut Harris dan
Ullman adalah bagaimana membangun kota di masa depan agar
keuntungan dari konsentrasi pemikiman tidak mendatangkan
kerugian atau paling tidak kerugian dapat diperkecil.
7. Menurut ahli geografi indonesia yakni Prof.Bintarto, (1984:36)
sebagai berikut :kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan
kehidupan manusia yang ditandai dengan strata sosial ekonomi
yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula
diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-
unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemutusan
35
penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah
belakangnya.”
8. Menurut Arnold Tonybee, sebuahkota tidak hanya merupakan
pemukiman khusus tetapi merupakan suatu kekomplekan yang
khusus dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya
masing-masing.
Kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung
berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status
hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka bukan
pemukiman.
Kota yang telah berkembang maju mempunyai peranan dan fungsi
yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut :
1. Sebagai pusat produksi (production centre). Contoh: Surabaya,
Gresik, Bontang
2. Sebagai pusat perdagangan (centre of trade and commerce).
Contoh: Jakarta, Bandung, Hong Kong, Singapura
3. Sebagai pusat pemerintahan (political capital). Contoh: Jakarta
(ibukota Indonesia), Washington DC (ibukota Amerika Serikat),
Canberra (ibukota Australia)
4. Sebagai pusat kebudayaan (culture centre). Contoh: Yogyakarta
dan Surakarta
36
Ciri fisik kota meliputi hal sebagai berikut:
1. Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan
2. Tersedianya tempat-tempat untuk parkir
3. Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga
Ciri kehidupan kota adalah sebagai berikut:
1. Adanya pelapisan sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat
penghasilan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.
2. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara
warganya.
3. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah
dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi
kehidupan.
4. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu.
5. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan
berprinsip ekonomi.
6. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap
perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap
pengaruh luar.
7. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu sedangkan
sifat solidaritas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi.
37
Teori-teori yang melandasi struktur ruang kota yang paling dikenal
yaitu:
1. Teori Konsentris (Burgess, 1925)
Gambar. Teori Konsentris
Teori ini menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau
Central Business District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya
tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat
kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan
zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. DPK
atau CBD tersebut terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, bagian
paling inti atau RBD (Retail Business District) dengan kegiatan
dominan pertokoan, perkantoran dan jasa; kedua, bagian di luarnya
atau WBD (Wholesale Business District) yang ditempati oleh
bangunan dengan peruntukan kegiatan ekonomi skala besar,
seperti pasar, pergudangan (warehouse), dan gedung
penyimpanan barang supaya tahan lama (storage buildings).
38
a. Zona pusat daerah kegiatan (Central Business District), yang
merupakan pusat pertokoan besar, gedung perkantoran yang
bertingkat, bank, museum, hotel, restoran dan sebagainya.
b. Zona peralihan atau zona transisi, merupakan daerah kegiatan.
Penduduk zona ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal
maupun sosial ekonomi. Daerah ini sering ditemui kawasan
permukiman kumuh yang disebut slum karena zona ini dihuni
penduduk miskin. Namun demikian sebenarnya zona ini
merupakan zona pengembangan industri sekaligus
menghubungkan antara pusat kota dengan daerah di luarnya.
c. Zona permukiman kelas proletar, perumahannya sedikit lebih
baik karena dihuni oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil
atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya
rumah-rumah kecil yang kurang menarik dan rumah-rumah
susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar. Burgess
menamakan daerah ini yaitu working men's homes.
d. Zona permukiman kelas menengah (residential zone),
merupakan kompleks perumahan para karyawan kelas
menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya
lebih baik dibandingkan kelas proletar.
e. Wilayah tempat tinggal masyarakat berpenghasilan tinggi.
Ditandai dengan adanya kawasan elit, perumahan dan halaman
39
yang luas. Sebagian penduduk merupakan kaum eksekutif,
pengusaha besar, dan pejabat tinggi.
f. Zona penglaju (commuters), merupakan daerah yang yang
memasuki daerah belakang (hinterland) atau merupakan batas
desa-kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di
pinggiran.
2. Teori Sektoral (Hoyt, 1939)
Gambar. Teori Sektoral
Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD memiliki
pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh Teori
Konsentris.
a. Sektor pusat kegiatan bisnis yang terdiri atas bangunan-
bangunan kontor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat
perbelanjaan.
b. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan.
c. Sektor kaum buruh atau kaum murba, yaitu kawasan
permukiman kaum buruh.
40
d. Sektor permukiman kaum menengah atau sektor madya wisma.
e. Sektor permukiman adi wisma, yaitu kawasan tempat tinggal
golongan atas yang terdiri dari para eksekutif dan pejabat.
3. Teori Inti Berganda (Harris dan Ullman, 1945)
Gambar. Teori Inti Berganda
Teori ini menyatakan bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota
yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi
sebagai salah satu growing points. Zona ini menampung sebagian
besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di
dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti retailing,
distrik khusus perbankan, teater dan lain-lain. Namun, ada
perbedaan dengan dua teori yang disebutkan di atas, yaitu bahwa
pada Teori Pusat Berganda terdapat banyak DPK atau CBD dan
letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak selalu berbentuk
bundar.
a. Pusat kota atau Central Business District (CBD).
41
b. Kawasan niaga dan industri ringan.
c. Kawasan murbawisma atau permukiman kaum buruh.
d. Kawasan madyawisma atau permukiman kaum pekerja
menengah.
e. Kawasan adiwisma atau permukiman kaum kaya.
f. Pusat industri berat.
g. Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran.
h. Upakota, untuk kawasan mudyawisma dan adiwisma.
i. Upakota (sub-urban) kawasan industri
4. Teori Ketinggian Bangunan (Bergel, 1955).
Teori ini menyatakan bahwa perkembangan struktur kota
dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD
secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang
tinggi, aksesibilitas sangat tinggi dan ada kecenderungan
membangun struktur perkotaan secara vertikal. Dalam hal ini, maka
di DPK atau CBD paling sesuai dengan kegiatan perdagangan
(retail activities), karena semakin tinggi aksesibilitas suatu ruang
maka ruang tersebut akan ditempati oleh fungsi yang paling kuat
ekonominya.
5. Teori Konsektoral (Griffin dan Ford, 1980)
Teori Konsektoral dilandasi oleh struktur ruang kota di
Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD
merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan dan lapangan
42
pekerjaan. Di daerah ini terjadi proses perubahan yang cepat
sehingga mengancam nilai historis dari daerah tersebut. Pada
daerah – daerah yang berbatasan dengan DPK atau CBD di kota-
kota Amerika Latin masih banyak tempat yang digunakan untuk
kegiatan ekonomi, antara lain pasar lokal, daerah-daerah pertokoan
untuk golongan ekonomi lemah dan sebagian lain dipergunakan
untuk tempat tinggal sementara para imigran.
6. Teori Historis (Alonso, 1964)
DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala
fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri
dan aksesibilitas yang tinggi.
7. Teori Poros (Babcock, 1960)
Menitikberatkan pada peranan transportasi dalam
mempengaruhi struktur keruangan kota. Asumsinya adalah
mobilitas fungsi-fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang
sama dan topografi kota seragam. Faktor utama yang
mempengaruhi mobilitas adalah poros transportasi yang
menghubungkan CBD dengan daerah bagian luarnya.Aksesibilitas
memperhatikan biaya waktu dalam sistem transportasi yang ada.
Sepanjang poros transportasi akan mengalami perkembangan lebih
besar dibanding zona di antaranya. Zona yang tidak terlayani
dengan fasilitas transportasi yang cepat.
43
Salah satu fungsi kota sebagai tempat melangsungkan kehidupan
manusia adalah fungsi ekonomi. Menurut Williams dan Brunn (1993),
ekonomi memainkan peran yang besar dalam perkembangan kota.
Banyak para profesi dibidang kajian perkotaan telah membicarakan
konsep ekonomi. Konsep ini adalah pendekatan paling sederhana
untuk mengamati sumber potensial yang mempengaruhi pertumbuhan
kota.
Fungsi dasar ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam penyediaan kebutuhan hidup masyarakat dan kegiatan ekonomi
diluar batas kawasanny. Fungsi dasar merupakan faktor kunci untuk
memacu pertumbuhan penduduk, pekerjaan, dan pendapatan
masyarakat. Dari kegiatan ekonomi dasar digunakan untuk kegiatan
ekonomi nondasar seperti hasil-hasil pabrik semen dan baja digunakan
untuk pembangunan gedung dan rumah. Hasil olahan pertanian,
perkebunan, dan perikanan dari pabrik makanan dan minuman
dielaborasi direstoran-restoran dan warung.
Anthony D. King (1990) mengemukakan teori ekonomi lainnya
yang menekankan kepada tenaga kerja dan keterkaitannya pada
pertumbuhan dan perubahan kota. Menurut pendapatnya keadaan
pasar dunia mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap kota.
Dalam hipotesanya tentang pengaruh kekuatan kebijakan ekonomi
adalah sebagai pendekatan sejarah, dimana masalahnya adalah
44
berdasarkan pada perubahan kota didalam hubungannya dengan
pengelompokan tenaga kerja melalui proses yang logis.
Beberapa pendapat mengenai pembentukan struktur fisik kota
timbul dari beberapa pendidik bidang perkotaan berdasarkan hubungan
antara kegiatan masyarakat dengan waktu perkembangan ekonomi.
Sejumlah akademisi dalam studi perkotaan memperdebatkan bahwa
investasi pada bangunan dalam kota adalah berkaitan dengan siklus
kegiatan ekonomi. Kota memproduksi dan mereproduksi kembali unsur-
unsur fisik dalam berbagai cara. Pertumbuhan kota tergantung pada
fluktuasi ekonomi khusunya siklus dan investasi.
Dari kondisi ekonomi dapat dilihat dengan pembangunan fisik di
kawasan perkotaan. Masa resesi meninggalkan rangka-rangka gedung
yang belum selesai yang kemudian akan dilanjutkan kembali setelah
kondisi ekonomi membaik.
Peran siklus pembangunan dalam perwujudan struktur fisik kota
adalah penting setiap siklus pembangunan memiliki ciri pertumbuhan
dalam komposisi tata guna tanah dan keadaan budaya dari
masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Golledge dan Stimson
(1997), fluktuasi pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan penemuan
teknologi. Keduanya menyatakan pertumbuhan teknologi telah
mempengaruhi sifat-sifat dasar produksi, distribusi, dan organisasi
kegiatan ekonomi di kota. Pada masa krisis ekonomi kegiatan industri
dibidang kontruksi, seperti pembangunan gedung perkotaan
45
/perkantoran, properti serta pembelanjaan menurun. Keadaan ini
memperlambat pengisian ruang kota, penggunaan tanah serta
perubahan bentuk kawasan kota. Sebaliknya dimasa ekonomi baik
terjadi pelonjakan kegiatan pembangunan properti yang memberi
dampak peningkatan pengisian ruang-ruang kota.
Didalam kota, terdapat berbagai suku bangsa, keahlian, jenis
pekerjaan, dan tingkatan pendapatan. Sifat-sifat dan karateristik sosial
memberi pengaruh pandangan mereka terhadap lingkungan hidupnya.
Kota merupakan suatu mimbar pertemuan bagi interaksi yang kompleks
antar perorangan dan antar masyarakat untuk berbagai tujuan yang
berbeda, termasuk tempat tinggal, pekerjaan, dan tujuan. Status sosial
ekonomi seperti kesukuan, umur, tingkat pendapatan menentukan
dimana kelompok masyarakat bertempat tinggal dan bekerja, juga jenis
kebudayaan dan kegiatan hiburan dimana mereka terlibat.
Dijelaskan oleh Henri Lefebure bahwa setiap masyarakat
membentuk suatu ruang yang jelas mempertemukan persyaratan yang
berkaitan bagi produksi ekonomi dan produksi sosial dari suatu kota.
Adapun Dolores Hayden (1995) mengatakan bahwa produksi ekonomi
dan produksi sosial keduanya membentuk ruang kota secara
bersamaan. Keduanya saling berkaitan secara serentak melalui
kegiatan manusia didalam menyediakan kebutuhannya.
Kehidupan masyarakat yang beragam yang diwujudkan dalam
kegiatan politik, ekonomi, khususnya hubungan sosial dan budaya
46
diantara anggota kelompok serta antara suatu kelompok dengan
kelompok masyarakat lainnya. Hubungan kedua aspek kehidupan
tersebut membutuhkan ruang pergerakan yang senantiasa berkembang
dari waktu kewaktu sehingga mempengaruhi kondisi kota yang
dihuninya.
Persamaan dan perbedaan daripada ruang-ruang sosial yang
diciptakan berdasarkan aspek kehidupan masyarakat membentuk suatu
kota yang beraneka ragam. Dengan demikian, kota merupakan hasil
dari kumpulan ruang-ruang sosial yang dibentuk oleh pola kehidupan
masyarakat yang beraneka ragam yang senantiasa berkembang dan
dicirikan oleh suatu karateristik sumber alam yang tersedia. Keadaan
sosial dan budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat akan
membentuk struktur suatu kota.
Sejalan dengan perkembangan waktu, suatu kota akan merubah
akibat pergerakan masyarakat yang hadir pada kota tersebut dan
membawa kebudayaan sosial dimana massyarakat itu berasal. Berawal
dari produksi dan reproduksi ruang ekonomi dan sosial dalam suatu
desa kemudian berkembang menjadi kota kecil. Kota melalui perjalanan
waktu pada akhirnya menjadi suatu kota besar. Dan kota besar
berkembang mengikuti peradaban yang dianut oleh masyarakatnya
menjadi kota kotemporer yang dipenuhi dengan pemukiman penduduk,
jalan raya, pertokoan, kawasan industri, taman dan ruang-ruang publik
lainnya.
47
Kegiatan penyediaan prasarana kota apabila ditinjau dari tahapan
perencanaan termasuk ke dalam tahapan aplikasi rencana. Masalah
pokok aplikasi perencanaan tata ruang kota dalam penyediaan
prasarana adalah sebagai berikut :
1. Rencana tata ruang belum berfungsi secara efektif sebagai dasar
pengembangan prasarana kota. Artinya, banyak kegiatan
pembangunan prasarana kota yang tidak mengacu rencana tata
ruang yang ada.
2. Pertambahan prasarana kota yang dibangun terlalu sedikit
sehingga tidak memadai dengan pertumbuhan kota. Biasanya
akibat keterbatasan dana pembangunan, antara permintaan
(supply) dan penawaran (demand) prasarana yang tidak seimbang.
3. Perkembangan jaringan prasarana terpaksa mengikuti
pertumbuhan kota yang terlanjur ada yang mungkin tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.
Permasalahan yang terjadi tersebut di sebabkan oleh beberapa
hal yaitu sebagai berikut :
1. Koordinasi antar program dari setiap sektor yang belum berjalan
dengan baik;
2. Pemahaman terhadap rencana tata ruang di kalangan aparat
pemerintah dan masyarakat masih sangat kurang;
3. Dana yang tersedia masih terbatas atau tidak tepat waktu;
48
4. Kewenangan penyediaan prasarana di batasi oleh batas
administrasi daerah. Apabila di daerah perbatasan kabupaten/kota
tidak terjadi koordinasi atau kerjasama maka daerah perbatasan
tersebut bermasalah di dalam penyediaan prasarana.
Masalah lanjutan yang disebabkan oleh buruknya penyediaan
prasarana, khususnya prasarana jalan, adalah terjadinya kondisi
transportasi kota yang jelek. Masalah transportasi tersebut meliputi :
1. Kemacetan lalu lintas;
2. Kesemrawutan lalu lintas, campur aduk antara :
a. Transportasi lokal dan transportasi antar regional;
b. Kendaraan yang memiliki tingkat kecepatan rendah dengan
kendaraan yang dapat melaju cepat;
c. Kendaraan tradisional / tidak bermesin dengan kendaraan
bermesin;
d. Pejalan kaki (pedestrian) dengan PKL (pedagang kaki lima)
di trotoar (perampasan hak pejalan kaki oleh pedagang kaki
lima).
3. Polusi udara dari knalpot kendaraan - kendaraan berusia uzur;
4. Kendaraan umum (angkutan kota, bus serta kereta api) yang tidak
nyaman dan tidak tepat waktu;
5. Perencanaan transportasi yang tidak dapat mencapai sasaran.
Akibat itu semua menimbulkan biaya sosial yang tinggi bagi
masyarakat sehingga merupakan pemborosan yang sebenarnya tidak
49
perlu terjadi. Untuk memecahkan masalah ini diperlukan teknik
komprehensif antara sistem transportasi dan penggunaan lahan. Salah
satu tekniknya disebut dengan sebutan Transportation Demand
Management (TDM).
Masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik
dengan sifat yang individual, matrealistis, penuh kemewahan,di kelilingi
gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkantoran yang mewah, dan
pabrik-pabrik yang besar.
Asumsi kita tentang kota adalah tempat kesuksesan seseorang.
Masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan
komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya
berbeda dengan masyarakat pedesaan.
Akan tetapi kenyataannya di perkotaan juga masih banyak
terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal,
misalnya tukang becak, tukang sapu jalanan, pemulung sampai
pengemis. Dan bila kita telusuri masih banyak juga terdapat
perkampungan-perkampungan kumuh tidak layak huni.
Secara sosiologis penekanannya pada kesatuan masyarakat
industri, bisnis, dan wirausaha lainnya dalam struktur yang lebih
kompleks.
Secara fisik kota dinampakkan dengan adanya gedung-gedung
yang menjulang tinggi, hiruk pikuknya kendaraan , pabrik, kemacetan,
50
kesibukan warga masyarakatnya, persaingan yang tinggi, polusinya,
dan sebagainya.
Masyarakat di perkotaan secara sosial kehidupannya cendrung
heterogen,individual,persaingan yang tinggi yang sering kali
menimbulkan pertentangan atau konflik. Munculnya sebuah asumsi
yang menyatakan bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah
tertipu,cekatan dalam berpikir,dan bertindak, dan mudah menerima
perubahan , itu tidak selamanya benar, karena secara implisit dibalik
semua itu masih ada masyarakatnya yang hidup di bawah standar
kehidupan sosial. Dan tidak selamanya pula masyarakat kota dikatakan
sebagai masyarakat yang modern. Karena yang di maksud sebagai
masyarakat yang modern dalam bahasan ini adalah kelompok
masyarakat yang berada di daerah keramaian dan lebih mudah
mengalami perubahan atau pengaruh dari kehidupan masyarakt
perkotaan. Sedangkan dewasa ini masih ada masyarakatnya yang
tertinggal , termasuk masalah informasi dan tekhnologi.
Untuk memahami secara rinci mengenai kehidupan masyarakat
perkotaan adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan umum dan orientasi terhadap alam,
Bagi masyarakat kota cendrung mengabaikan kepercayaan
yang berkaitan dengan kekuatan alam serta pola hidupnya lebih
mendasarkan pada rasionalnya.
51
Dan bila dilihat dari mata pencahariannya masyarakat kota
tidak bergantung pada kekuatan alam, melainkan bergantung pada
tingkat kemampuannya (capablelitas) untuk bersaing dalam dunia
usaha. Gejala alam itu bisa dipahami secara ilmiah dan secara
rasional dapat dikendalikan.
2. Pekerjaan atau mata pencaharian,
Kebanyakan masyarakatnya bergantung pada pola industri
(kapitalis)
Bentuk mata pencaharian yang primer seperti sebagai
pengusaha, pedagang, dan buruh industri. Namun ada sekelompok
masyarakat yang bekerja pada sektor informal misalnya pemulung,
pengemis dan pengamen. Selain yang disebutkan di atas termasuk
bentuk mata pencaharian sekunder.
3. Ukuran komunitas,
Umumnya masyarakat perkotaan lebih heterogen
dibandingkan masyarakat pedesaan. Karena mayoritas
masyarakatnya berasal dari sosiokultural yang berbeda-beda , dan
masing-masing dari mereka mempunyai tujuan yang bermacam-
macam pula.dantaranya ada yang mencari pekerjaan atau ada
yang menempuh pendidikan. Jumlah penduduknya masih relatif
besar.
4. Kepadatan penduduk,
52
Tingkat kepadatan di kota lebih tinggi bila dibandingkan di
desa, hal ini disebabkan oleh kebanyakan penduduk di daerah
perkotaan awalnya dari berbagai daerah.
5. Homogenitas dan heterogenitas,
Dalam struktur masyarakat perkotaan yang sering sekali
nampak adalah heterogenitas dalam ciri-ciri sosial, psikologis,
agama, dan kepercayaan, adat istiadat dan perilakunya. Dengan
demikian struktur masyarakat perkotaan sering mengalami
interseksi sosial, mobilitas sosial, dan dinamika sosial.
6. Diferensiasi sosial
Di daerah perkotaan , diferensiasi sosial relatif tinggi, sebab
tingkat perbedaan agama, adat istiadat, bahasa, dan sosiokultural
yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai daerah, cukup
tinggi.
7. Pelapisan sosial
Lapisan sosialnya lebih didominasi oleh perbedaan status dan
peranan di dalam struktur masyarakatnya. Di dalam struktur
masyarakat modern lebih menghargai prestasi daripada keturunan.
8. Mobilitas sosial
Mobilitas pada masyarakat perkotaan lebih dinamis daripada
masyarakat pedesaan. Kenyataan itu adalah sebuah kewajaran
sebab perputaran uang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan
daripada di pedesaan.
53
9. Interaksi sosial
Dalam interaksi pada masyarakat perkotaan lebih kita kenal
dengan yang namanya gesseslchaft yaitu kelompok patembayan.
Yang mana ada hubungan timbal balik dalam bentuk perjanjian-
perjanjian tertentu yang orientasinya adalah keuntungan atau
pamrih. Sehingga hubungan yang terjadi hanya seperlunya saja.
10. Pengawasan sosial
Dikarenakan masyarakatnya yang kurang saling mengenal
satu sama lain dan juga luasnya wilayah kultural perkotaan di
tambah lagi keheterigenitasan masyarakatnya yang membuat
sistem pengawasan sosial perilaku antar anggota masyarakatnya
makin sulit terkontrol.
11. Pola kepemimpinan
Kepemimpinanya didasarkan pada pertanggung jawaban
secara rasional atas dasar moral dan hukum. Dengan demikian
hubungan antar pemimpin dan warga masyarakatnya berorientasi
pada hubungan formalitas.
12.Standar kehidupan
Standar kehidupannya di ukur dari barang-barang yang
dianggap punya nilai (harta benda). Mereka lebih mengenal
deposito atau tabungan. Karena menurut mereka menyimpan uang
dalam bentuk deposito dianggap lebih praktis dan mudah.
Ditambah lagi kepemilikan barang-barang mewah lainnya.
54
13. Kesetiakawanan sosial
Ikatan solidaritas sosial dan kesetiakawanan lebih renggang.
Artinya , pola hubungan untung rugi lebih dominan daripada
kepentingan solidaritas dan kesetiakawanan.
14. Nilai dan sistem nilai
Nilai dan sistem nilai di dalam struktur masyarakat perkotaan
lebih bersifat formal, didasarkan pada aturan-aturan yang resmi
seperti hukum dan perundang-undangan.
Dalam konteks ruang kota merupakan suatu sistem yang tidak
berdiri sendiri, karena secara internal kota merupakan satu kesatuan
sistem kegiatan fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal
kota dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Kota ditinjau dari aspek fisik merupakan kawasan terbangun yang
terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi , yang meluas dari
pusatnya hingga ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang
dominan oleh struktur binaan.
Kota di tinjau dari aspek sosial merupakan konsentrasi penduduk
yang membentuk satu komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja.
Kota ditinjau dari aspek ekonomi memiliki fungsi sebagai
penghasil produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan
penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri.
55
Di indonesia kawasan perkotaan di bedakan berdasarkan strata
administrasinya yakni :
1. Kawasan perkotaan berstatus administratif daerah kota
2. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah
kabupaten
3. Kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan
yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan ,
dan
4. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih
daerah yang berbatasan.
C. Sumber Daya Alam
Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu
yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak
hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan
mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi,
gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.
Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia,
serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi
sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara
signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.Sumber daya alam
mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi
56
sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara
seperti Indonesia, Brazil, Kongo, Sierra Leone, Maroko, dan berbagai
negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau nonhayati
yang sangat berlimpah.[3][4][5][6] Sebagai contoh, negara di kawasan
Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga dari
yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa
fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan
sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan
ekonomi di negara-negara tersebut.
Indonesia, salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam
hayati dan nonhayati terbesar di dunia.
Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat
digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat
diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam
yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi
berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin,
dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun
jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunannya harus tetap
dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.
SDA tak dapat diperbaharui adalah SDA yang jumlahnya terbatas
karena penggunaanya lebih cepat daripada proses pembentukannya
dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Minyak bumi,
emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya pada umumnya
57
memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali
terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas., minyak bumi dan gas
alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang
hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan
perairan. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaaan tahun ini
kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi
berbagai jenis bahan tambang tersebut.
Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua
makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang untuk hidup
pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut daya dukung lingkungan.
Keberadaan sumber daya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga
daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh
karena itu, pemanfaatanya harus dijaga agar terus berkesinambungan
dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Pemeliharaan dan
pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang
rasional antara lain sebagai berikut:
1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan
hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.
2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi
(campuran).
3. Mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang
lebih efisien serta dapat didaur ulang.
58
4. Melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam.
Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi
kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya
keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia dan
hal ini, berdasarkan Protokol Nagoya, akan menjadi tulang punggung
perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (green economy).
Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian akses
dan pembagian keuntungan secara adil dan merata antara pihak
pengelola dengan negara pemilik sumber daya alam hayati, serta
memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan
sumber daya alam tersebut. Kekayaan alam di Indonesia yang
melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Dilihat dari sisi astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis
yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis
tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat.
2. Dilihat dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan
lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang
kaya akan mineral.
3. Daerah perairan di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai
jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai
jenis sumber mineral.
Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan
adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat
59
ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17%
dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut.
Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman
perkebunannya, seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan
bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi
produksinya di dunia.
Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan
hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai
penghasil berbagai jenis bahan tambang, seperti petroleum, timah, gas
alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di
samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik
digunakan untuk berbagai jenis tanaman.Wilayah perairan yang
mencapai 7,9 juta km2 juga menyediakan potensi alam yang sangat
besar.
Sumber daya alam dan tingkat perekonomian suatu negara
memiliki kaitan yang erat, dimana kekayaan sumber daya alam secara
teoritis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi,
pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena
negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya
seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah.
Kasus ini dalam bidang ekonomi sering pula disebut Dutch disease. Hal
ini disebabkan negara yang cenderung memiliki sumber pendapatan
besar dari hasil bumi memiliki kestabilan ekonomi sosial yang lebih
60
rendah daripada negara-negara yang bergerak di sektor industri dan
jasa. Di samping itu, negara yang kaya akan sumber daya alam juga
cenderung tidak memiliki teknologi yang memadai dalam mengolahnya.
Korupsi, perang saudara, lemahnya pemerintahan dan demokrasi juga
menjadi faktor penghambat dari perkembangan perekonomian negara-
negara terebut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pembenahan
sistem pemerintahan, pengalihan investasi dan penyokongan ekonomi
ke bidang industri lain, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas
dalam pemberdayaan sumber daya alam. Contoh negara yang telah
berhasil mengatasi hal tersebut dan menjadikan kekayaan alam
sebagai pemicu pertumbuhan negara adalah Norwegia dan Botswana.
Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan
kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan
SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan nonhayati.
1. Sumber daya alam hayati
Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang hidup
a. Tumbuhan
Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat
beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan
untuk menghasilkan oksigen dan pati melalui proses
fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan merupakan produsen
atau penyusun dasar rantai makanan. Eksploitasi tumbuhan
yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan
61
kepunahan dan hal ini akan berdampak pada rusaknya rantai
makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu
faktor dari rantai makanan akan berakibat punahnya konsumen
tingkat di atasnya. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia
diantaranya:
1) Bahan makanan: padi, jagung,gandum,tebu
2) Bahan bangungan: kayu jati, kayu mahoni
3) Bahan bakar (biosolar): kelapa sawit
4) Obat: jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa
5) Pupuk kompos.
b. Pertanian dan perkebunan
Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian
besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang
pertanian atau bercocok tanam.Data statistik pada tahun 2001
menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang
agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini
memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha yang telah siap tanam,
dimana sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa.
Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan
komoditi ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran,
cabai, ubi, dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal
dengan hasil perkebunannya, antara lain karet (bahan baku
ban), kelapa sawit (bahan baku minyak goreng), tembakau
62
(bahan baku obat dan rokok), kapas (bahan baku tekstil), kopi
(bahan minuman), dan tebu (bahan baku gula pasir).
c. Hewan, peternakan, dan perikanan
Sumber dayaa alam hewan dapat berupa hewan liar
maupun hewan yang sudah dibudidayakan.Pemanfaatannya
dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, seperti
kerbau dan kuda atau sebagai sumber bahan pangan, seperti
unggas dan sapi.Untuk menjaga keberlanjutannya, terutama
untuk satwa langka, pelestarian secara in situ dan ex situ
terkadang harus dilaksanakan. Pelestarian in situ adalah
pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, sedangkan
pelestarian ex situ adalah pelestarian dengan memindahkan
hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain Untuk
memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem
peternakan, dan juga perikanan, untuk lebih memberdayakan
sumber daya hewan.
2. Sumber daya alam nonhayati
Sumber daya alam nonhayatiiIalah sumber daya alam yang
dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan
secara terus-menerus, contohnya: air, angin, sinar matahari, dan
hasil tambang.
63
a. Air
Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk
hidup dan bumi sendiri didominasi oleh wilayah perairan.Dari
total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin
(wilayah laut, samudra, dll.) dan hanya 3% yang merupakan air
tawar (wilayah sungai, danau, dll.). Seiring dengan pertumbuhan
populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan
domestik dan energi, terus meningkat.
Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri
minuman, penambangan, dan aset rekreasi. Di bidang energi,
teknologi penggunaan air sebagai sumber listrik sebagai
pengganti dari minyak bumi telah dan akan terus berkembang
karena selain terbaharukan, energi yang dihasilkan dari air
cenderung tidak berpolusi dan hal ini akan mengurangi efek
rumah kaca.
b. Angin
Pada era ini, penggunaan minyak bumi, batu bara, dan
berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan
dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin.Angin
mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang
pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter
di daerah dataran tinggi. Selain sumbernya yang terbaharukan
dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih
64
dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada
umumnya. Beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin
angin sebagai sumber energi alternatif adalah Belanda dan
Inggris.
c. Tanah
Tanah termasuk salah satu sumber daya alam nonhayati
yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan
sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk
hidup.Pertumbuhan tanaman pertanian dan perkebunan secara
langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah
Tanah tersusun atas beberapa komponen, seperti udara, air,
mineral, dan senyawa organik.Pengelolaan sumber daya
nonhayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya
pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan
yang ada sekarang ini.
d. Hasil tambang
Sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam
fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar
infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun
sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki
nilai ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber
daya alam tersebut.Beberapa negara, seperti Indonesia dan
Arab, memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor
65
ini.Jumlahnya sangat terbatas, oleh karena itu penggunaannya
harus dilakukan secara efisein. Beberapa contoh bahan tambang
dan pemanfaatannya:
1) Minyak Bumi
a) Avtur untuk bahan bakar pesawat terbang;
b) Bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor;
c) Minyak Tanah untuk bahan baku lampu minyak;
d) Solar untuk bahan bakar kendaraan diesel;
e) LNG (Liquid Natural Gas) untuk bahan bakar kompor gas;
f) Oli ialah bahan untuk pelumas mesin;
g) Vaselin ialah salep untuk bahan obat;
h) Parafin untuk bahan pembuat lilin; dan
i) Aspal untuk bahan pembuat jalan (dihasilkan di Pulau
Buton)
2) Batu Bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah
tangga.
3) Biji Besi Untuk peralatan rumah tangga, pertanian dan lain-lain
4) Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-
kuningan, lunak dan mudah ditempa.
5) Bauksit Sebagai bahan dasar pembuatan alumunium.
6) Emas dan Perak untuk perhiasan
7) Marmer Untuk bahan bangunan rumah atau gedung
66
8) Belerang Untuk bahan obat penyakit kulit dan korek api
9) Yodium Untuk obat dan peramu garam dapur beryodium
10) Nikel Untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat.
11) Gas Alam Untuk bahan bakar kompor gas
12) Mangaan Untuk pembuatan pembuatan besi baja
13) Grafit Bermanfaat untuk membuat pensil, dan bahan pembuatan
baterai
D. Sumber Daya Alam Terhadap Ketertarikan Investor
Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses
pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut
terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk
memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat
dilakukan yaitu :
1. Mobilisasi (Community mobilization)
2. Partisipasi Masyarakat (Community participation)
3. Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community development)
Ketiga pendekatan ini, tentunya akan diarahkan pada dua tujuan
pemberdayaan, yaitu :
1. Melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan,
yang dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, yang
dikenal sebagai pemberdayaan politik masyarakat.
67
Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pada intinya, konsep ini bertujuan dalam memandirikan
masyarakat serta mengembangkan potensi - potensi yang dimiliki oleh
masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima hasil tetapi ikut
aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.
Untuk mewujudkan "masyarakat yang berdaya" diperlukan
strategi-strategi yang tepat dalam melaksanakan hal tersebut, misalnya
memperkuat daya saing, melindungi masyarakat serta melindungi
masyarakat agar tidak menjadi bertambah lemah. Strategi
pemberdayaan masyarakat lainnya dapat berupa program - program
pembangunan seperti program pembangunan desa.
Pemberdayaan Ekonomi dan Politik Masyarakat
Untuk ekonomi, ciri dari konsep pembangunan ekonomi yang saat ini
sedang dikembangkan, yaitu paradigma yang berciri : people centered,
participatory, empowering and sustainable.
Sedangkan untuk politik, merupakan bentuk pemberdayaan yang
lebih mengarah pada proses memperkuat posisi masyarakat dalam
struktur kekuasaan. Jika berbicara mengenai struktur kekuasaan, maka
pemberdayaan masyarakat ini akan memasuki lembaga legislatif,
lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Lebih di terfokus pada wilayah
pesisir dan pulau - pulau kecil, dimana isu pokok permasalahan yang
melatarbelakangi adanya memberdayakan masyarakat pesisir adalah
68
masalah lingkungan pesisir, konflik sosial nelayan - nelayan di pesisir
serta masalah dana dan program-program pemberdayaan.
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berbeda dengan yang lainnya,
dalam konteks ini berguna dalam pengembangan potensi yang ada
dalam masyarakat desa agar bisa lebih mandiri dalam ikut serta dalam
kegiatan pembangunan yang berlangsung.
Pada lembaga legislatif, pemberdayaan masyarakat dapat
dilakukan oleh partai-partai politik melalui suatu pendidikan politik
secara langsung maupun tidak langsung.
Selain itu dunia pendidikan sudah saatnya bukan hanya tempat
meningkatkan ilmu dan pengatahuan anak didiknya, tetapi juga menjadi
tempat menumbuhkan dan mengembangkan sikap demokratis, sikap
mandiri, dalam menata kehidupan dan karier pekerjaan.
Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung
melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan
pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan
bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-
dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
Tujuan pembanguan pedesaan jangka pendek adalah untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
69
Tujuan pembanguan pedesaan secara spasial adalah terciptanya
kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras,
serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui
pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan
masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju
dan sejahtera.
Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:
1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan
lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
5. Perkuatan kelembagaan.
Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan
masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan
prioritas masyarakat pedesaan.
Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:
1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi
pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia
(SDM).
70
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan
pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan
perkotaan (inter rural-urban relationship).
Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan pninsip-prinsip
yaitu:
1. transaparansi (keterbukaan),
2. partisipatif,
3. dapat dinikmati mayarakat,
4. dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan
5. berkelanjutan (sustainable).
Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat
dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk
seluruh lapisan masyarakat. Pembanguan itu pada dasarnya adalah
dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan
masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan)
pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan
merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan
lebih mdah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih
tinggi.
Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara
multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat
kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta
71
melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secana serasi
dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.
Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:
Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di
setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan
berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan
tersebut yaitu
1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
3. stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor,
temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara
saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan
berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan
sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.
Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas,
memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan
seefisien mungkin.
Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan
deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan
diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan
72
antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian
hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara
suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena
pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-
sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi hanya
pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan
kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat
tumbuh secara serasi dan saling menunjang.
Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat
diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan
sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi
penyiapan tenaga kerja.
Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari
pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan
kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di
negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar
penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.
Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-
negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap
negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan
masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk,
kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya. Program
73
dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut
bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan
kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.
Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka
dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling
sedikit empat jenis strategi, yaitu
1. Strategi pertumbuhan,
2. Strategi kesejahteraan,
3. Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyanakat,
4. Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.
Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai
peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan
pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian,
permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan
partisipasi masyarakat pedesaan.
Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk
memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan
melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan
sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan
pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi,
perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi,
penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.
74
Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan
yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan
masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat
sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and
assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan
teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan
di pedesaan.
Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya
masing-masing. Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu
semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan
yang miskin. Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan
ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah.
Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit
untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas
karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif.
Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan
yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan,
kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam
proses pembangunan pedesaan. Secara konsepsional terdapat tiga
prinsip yang membedakannya dengan strategi lain, yaitu:
Pertama, Persamaan, keadilan, pemerataan dan partisipasi
masyarakat merupakan tujuan yang eksplisit dan strategi terpadu ini.
Oleh karena itu pemerintahan desa yang berwenang harus:
75
1. memahami dinamika sosial masyarakat setempat,
2. memecahkan masalah yang dihadapinya, dan
3. memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam
melakukan intervensi sosial.
Kedua, Perlunya perubahan-perubahan yang mendasar, baik
dalam kesepakatan maupun dalam gaya dan cara kerja, karena itu
pemerintahan desa harus memiliki komitmen yang kuat untuk: (a)
menentukan arah, strategi, dan proses menuju terwujudnya tujuan dan
sasaran pembangunan, (b) memelihara integritas masyarakat
pedesaan yang didukung oleh local leadership (kepemimpinan lokal).
Ketiga, Perlunya keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi
sosial secara terpadu, untuk meningkatkan keterkaitan antara
organisasi formal dan organisasi informal.
Strategi terpadu dan menyeluruh pembangunan masyarakat desa
menggunakan pendekatan, yakni:
1. Tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan
dan partisipasi aktif masyarakat desa.
2. Sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan
untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan
kompleks.
76
4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik
permanen maupun adhoc di semua tingkatan, fungsi, kebutuhan
dan mekanismenya.
5. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal,
informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesiniambungan
melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang
persuasif dan edukatif.
6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat
pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi,
penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan
dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus
menerus.
7. Indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan
masalah pedesaan yang strategis (yaitu aspek kependudukan dar
berbagai kegiatan yang dilakukan) yang diarahkan kepada
perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan
partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya.
Dalam pembangunan pedesaan, perencanaan ekonomi dan sosial
adalah merupakan prasyarat. Suatu desa dianalisis sebagai suatu
sistem ekonomi dan sosial terbuka yang berhubungan dengan desa-
desa lain melalui arus perpindahan faktor produksi, pertukaran
komoditas dan informasi serta mobilitas penduduk. Merupakan
persoalkan yang penting pula yaitu bagaimaria mengukur peningkatan
77
dalam kegiatan ekonomi dan sosial, peningkatan produksi, sumberdaya
pembangunan, pendapatan perkapita, perbaikan sistem transportasi.
Beberapa indikator dalam pembangunan ekonomi pedesaan
dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Perkapita
Salah satu konsep penting dalam pembangunan ekonomi
pedesaan adalah nilai seluruh produksi (PDRB) dalam suatu desa
(atau Produksi Domestik Regional Bruto untuk tingkat kabupaten).
Nilai seluruh produksi ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari
seluruh kegiatan ekonomi, yang dihitung dengan pendekatan arus
barang dan jasa akhir, tetapi dapat pula dihitung dengan
menjumlahkan biaya atau penghasilan yang diperlukan untuk
memproduksi output. Nilai seluruh produksi dikurangi pajak tak
langsung netto dan penyusutan maka diperoleh pendapatan
pedesaan, jika dibagi dengan jumlah penduduk desa menjadi sama
dengan Pendapatan Pedesaan per kapita.
Timbul kekecewaan terhadap Nilai Seluruh Produksi (PDRB)
sebagai tolok ukur kesejahteraan ekonomi, pertama, karena PDRB
mencakup juga banyak elemen yang memberikan sumbangan yang
tidak jelas terhadap kesejahteraan perorangan, dan kedua, karena
elemen pokok dan kesejahteraan itu justru diabaikan. Untuk
78
menyempurnakan tolok ukur ekonomi yang lebih tepat, maka perlu
dilakukan koreksi positif dan negatif yang harus ditambahkan atau
dikurangkan pada PDRB.
Koreksi positif, yaitu waktu luang. misalnya seseorang menjadi
lebih kaya dan sejahtera maka seseorang akan memutuskan untuk
bekerja dalam waktu yang Iebih singkat seminggunya, dengan
barapan memperoleh kepuasan psikis dan tambahan waktu luang
tersebut. Kepuasan waktu luang ini berarti nilai produksi barang
dan jasa dalam perhitungan PDRB mungkin akan turun walaupun
tingkat kesejahteraan meningkat. Koreksi positif lainnya yakni
perekonomian informal, pada dewasa ini kegiatannya meningkat
sangat tajam. Umumnya nilai produksi tersebut tidak ditambahkan
pada Nilai Seluruh Produksi (PDRB).
Koreksi negatif, kerusakan lingkungan itu sangat merugikan,
pisalya kerusakan lahan atau tanah longsor karena galian batu kali,
polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh pabrik semen,
semuanya ini perugikan untuk menghasilkan rumah nyaman. Kalau
biaya yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam Nilai
Seluruh Produksi,maka biaya ekonomi tersebut harus dikeluarkan
(dikurangkan) dan nilai PDRB.
2. Ketimpangan Pendapatan
Analisis ketimpangan dimulai dengan pertanyaan tentang
berapa persen dan total pendapatan yang diterima oleh 20 persen
79
populasi yang berpendapatan terendah, 50 persen terendah dan
Seterusnya. Dalam keadaan ekstrim dimana pendapatan dengan
mutlak didistnibusikan secara adil, 40 persen populasi terbawah
akan menerima 40 persen dan total pendapatan, dan 40 persen
populasi Sedang (tengah) akan menerima 40 persen dan total
pendapatan, dan 20 persen populasi teratas akan menerima 40
persen total pendapatan.
Dalam kenyataannya, tingkat ketimpangan aktual
memperlihatkan bahwa 20 persen populasi terbawah hanya
menerima sekitar 5 persen dan total pendapatan, dan 20 persen
kedua, ketiga, keempat masing-masing menerima sekitar 10
persen, 17,5 persen dan 25 persen dan total pendapatan,
sedangkan 20 persen kelima (teratas) menikmati sektar 42,5
persen dari total pendapatan. Gambaran ini memperlihatkan tingkat
ketimpangan aktual yang tajam.
Di negara-negara berkembang pada umumnya menunjukkan
ketimpangan yang tinggi. Umumnya di masyarakat pedesaan
tingkat ketimpangan pendapatannya tidak terlalu tajam, karena
sebagian besar penduduknya relatif masih miskin dan masih relatif
homogen.
3. Perubahan Struktur Perekonomian
Mendasarkan hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan
bahwa suatu peningkatan dalam pendapatan per kapita akan diikuti
80
oleh suatu penurunan dalam proporsi sumberdaya yang
dimanfaatkan dalam sektor pertanian (sektor primer), dan suatu
peningkatan dalam industri manufaktur (sektor sekunder), dan
kemudian dalam industri jasa (sektor tersier).
Menurunnya sumbangan (peranan) sektor pertanian dan
meningkatnya sektor industri mencerminkan perubahan struktur
perekonomian yang semakin seimbang dan makin kokoh, dimana
terdapat kemampuan dan kekuatan yang maju yang didukung oleh
pertanian yang tangguh.
Umumnya, strutkur perekonomian daerah pedesaan masih
berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian
masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih
sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan
memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya
mekanisasi sistem pertanian, penggunaan bibit/benih unggul, dan
sarana produksi lainnya yang lebth baik, telah menunjukkan
perkembangan yang menjanjikan. Prospek pembangunan daerah
pedesaan cukup menggembirakan pada masa depan. Orientasi
pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran:
a. penguatan ketahanan pangan
b. menunjang pengembangan kegiatan sektor industri dan
mendorong ekspor
81
c. memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan yang
diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan
berurbanisasi ke kota-kota besar
d. mengembangkan kerjasama (keterkaitan) antar daerah
pedesaan untuk memperkokoh struktur perekonomian
pedesaan (penguatan sektor industri yang makin berkembang
ditopang oleh sektor pertanian yang bertambah mantap dalam
rangka mengurangi ketimpangan di dalam dan antar pedesaan).
Meskipun orientasi sasaran pembangunan pedesaan cukup
positif, namun masih dihadapi kendala yang cukup berat, yaitu
dalam permasalahan dan tantangan, terutama dalam hal
kemiskinan, keterbatasan prasarana dan sarana pembangunan,
keterbatasan akses kepada modal usaha dan pasar, arus
urbanisasi dan pedesaan ke perkotaan yang semakin besar
4. Pertumbuhan Kesempatan Kerja
Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan
suatu masalah mendesak dalam pembangunan pedesaan karena
mencakup secara langsung upaya pencapaian Trilogi
Pembangunan, yaitu
a. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
b. pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan
c. terciptanya stabilitas yang dinamis.
82
Perluasan lapangan kerja dapat menyerap pertambahan
angkatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.
Konsep dampak tetesan ke bawah (trickling down effect) yang
diintroduksikan oleh Hirschman memberikan harapan bahwa
dengan perkembangan kota akan mendorong pembangunan
daerah perkotaan dan pedesaan itu sangat penting. Tetapi dibantah
oleh konsep Myrdal yaitu back-wash effect, akan terjadi
pengurasan daerah pedesaan, sebagian penduduknya akan
meninggalkan desanya, pergi ke kota untuk mencari lapangan kerja
(suplai tenaga kerja). Berbagai kegiatan sektor produktif di daerah
perkotaan meningkat dan meluas, merupakan permintaan tenaga
kerja yang potensial.
5. Tingkat Ketersediaan dan Penyebaran “Kemudahan”
“Kemudahan” yang dimaksud adalah kemudahan bagi
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
(misalnya: pangan, sandang, papan, pelayanan pendidikan,
kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan
sebagainya), maupun kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan
usaha (misalnya memperoleh bahan baku, bahan penolong,
pemasaran dan perbankan). Tingkat kemudahan sudah mencakup
pengertian aksesibilitas. Kemudahan dengan ciri-ciri seperti itu
lebih banyak terdapat di kota-kota daripada di daerah-daerah
pedesaan. Di perkotaan tingkat kemudahan tinggi, maka orang
83
akan datang ke kota membawa pengalaman serta modalnya.
Dengan bertambahnya kegiatan usaha di kota, maka tingkat
kemudahanpun meningkat dan daya tariknya juga makin
bertambah kuat. Tingkat kemudahan dicerminkan oleh tingkat
ketersediaan fasilitas pelayanan.
Poernomosidi Hadjisarosa berpendapat bahwa kriteria yang
dipilih untuk menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah
(wilayah) adalah tingkat kemudahan, karena pemakaian kriteria
pendapatan daerah (per kapita) teryata tidak mudah untuk mencari
kaitannya dengan mekanisme pengembangan wilayah, selain
daripada itu pendapatan belum memberikan gambaran yang
memadai tentang kebutuhan sebenarnya dari masyarakat,
pendapatan yang tinggi belum berarti suatu kemudahan bagi
masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya. Contoh, Kalimantan
Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat PDRB perkapita
tertinggi di Indonesia, tetapi kebutuhan memperoleh jasa dokter
bedah otak terpaksa harus ke Jakarta atau Surabaya.
Sebelum melakukan investasi, ada 5 pertimbangan yang harus
kita ketahui, yaitu:
1. Tujuan Investasi
Tujuan investasi yang utama adalah bahwa setiap orang
mengharapkan sesuatu yang lebih layak di masa depan dari
84
investasi yang dilakukannya. Dengan kata lain, mengharapkan
keuntungan dari investasinya.
Tujuan investasi yang kedua adalah untuk mengurangi
tekanan inflasi.
Dari tahun 1980 hingga tahun 2007, terjadi inflasi terhadap
ekonomi. Jika kita tidak menginvestasikan uang/dana kita, maka
nilai uang kita akan semakin kecil. Di masa depan, kita tidak akan
mendapatkan barang sebanyak yang bisa didapatkan dahulu atau
saat ini. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, setiap orang
berharap dan menginginkan hal yang lebih baik dari inflasi yang
tengah berjalan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada 2 tujuan utama dalam
berinvestasi, yaitu:
a. Mendapatkan keuntungan di masa depan
b. Mengantisipasi tekanan inflasi
Contoh:
Jika suku bunga bank adalah 5 % per tahun dan angka inflasi 8,5 %,
maka, secara jumlah, uang kita akan bertambah berdasarkan suku
bunga. Tetapi, secara nilai atau daya beli uang, uang kita
mengalami penurunan secara kasar sekitar 3,5 %. Oleh karena itu,
untuk mengantisipainya, kita harus melakukan investasi dengan
tingkat suku bunga lebih dari 8,5 % atau minimal sama dengan
tingkat inflasi.
85
2. Jangka Waktu Investasi
Jika berbicara jangka waktu investasi, maka hanya ada 2,
yaitu panjang dan pendek.
Jangka waktu investasi erat hubungannya dengan tujuan
investasi. Jika kita ingin mempersiapkan investasi untuk membeli
mobil tahun depan, maka kita bisa berinvestasi pada instrumen
investasi jangka pendek. Sedangkan jika ingin mempersiapkan
pensiun, maka kita dapat melakukan investasi pada instrumen
envestasi jangka panjang.
Jangka waktu juga berhubungan erat sekali dengan risiko
investasi. Jika kita ingin berinvestasi pada deposito (instrumen
investasi jangka pendek), maka, kita akan mendapatkan hasil yang
pasti pada saat jatuh tempo dengan risiko yang relatif kecil, dan
mendapatkan keuntungan yang juga kecil.
Sedangkan jika kita ingin berinvestasi di saham (instrumen
investasi jangka panjang), maka keuntungan atau kerugian bisa
terjadi jika hanya melihat pada waktu jangka investasi yang relatif
pendek. Sedangkan jika kita lakukan dalam jangka waktu yang
86
relatif panjang, maka hal ini dapat menekan fluktuasi yang muncul
pada jangka pendek.
Berinvestasi dalam jangka pendek, bisa menggunakan
instrumen investasi seperti: Deposito atau Sertifikat Bank Indonesia
(SBI). Karena, kedua instrumen investasi ini dapat memberikan
kepastian investasi dalam jangka waktu yang relatif pendek (kurang
dari 3 tahun) dengan hasil berupa bunga.
Sebaliknya, jika mengharapkan hasil investasi yang lebih
besar, maka kita bisa menggunakan instrumen investasi jangka
panjang. Seperti: Saham dan Properti (minimal 5 tahun).
Obligasi merupakan investasi yang juga sesuai untuk
kebutuhan jangka menengah kita, karena memberikan kupon
secara berkala.
Setelah kita memahami manfaat dari masing-masing jenis
investasi, pilihlah yang paling sesuai dengan jangka waktu
kebutuhan keuangan kita. Selain itu, kita harus mempertimbangkan
kriteria-kriteria lainnya sehingga kita mantap untuk melakukan
investasi.
3. Risiko
“Apakah kita mengetahui besok Dollar akan naik atau turun,
minggu depan akan naik atau turun, bulan depan Dollar akan naik
atau turun?”
87
Artinya, kita tidak mengetahui apakah kita akan untung atau
rugi pada saat melakukan investasi. Kadang bisa rugi, kadang bisa
untung. Ini yang dimaksud dengan hubungan risiko dengan
pendapatan tidak tetap, atau tidak dapat ditetapkan apakah akan
memperoleh keuntungan atau akan merugi.
Jika ingin mendapatkan keuntungan besar, harus siap dengan
risiko yang besar pula. Dan jika hanya ingin risiko yang kecil, maka
keuntungannya juga akan kecil. Konsep ini lebih dikenal dengan
istilah high risk, high return dan low risk, low return.
4. Likuiditas
Likuiditas artinya kemudahan untuk diubah menjadi tunai atau
juga mudah diuangkan.
Likuiditas harus disesuaikan dengan tujuan investasi. Jika
tujuan investasi adalah mempersiapkan pensiun, maka tida perlu
melakukan investasi yang terlalu likuid. Sedangkan jika kita
memerlukannya untuk bulan depan atau tahun depan, maka dapat
kita lakukan investasi jangka pendek yang relatif lebih likuid.
Aktiva finansial adalah aktiva yang lebih likuid dibandingkan
dengan aktiva riil. Contoh: sertifikat deposito lebih mudah diuangkan
daripada investasi properti. Mengapa demikian? Karena, nilai aktiva
finansial lebih mudah diukur sesuai dengan nilai yang tertera pada
portofolio/surat berharga tersebut. Sedangkan nilai pada aktiva riil
akan lebih sulit diukur, karena, orang akan menilai/melakukan
88
penawaran terhadap aktiva riil yang dijual. Sehingga, akan terjadi
tawar menawar untuk menentukan nilai atau harga yang pantas.
5. Pajak
Kebijakan dalam melakukan investasi diatur oleh pemerintah,
termasuk dalam hal pajak. Hasil investasi akan dikenakan pajak
pada HASIL INVESTASI, bukan pada pokoknya. Besar pajak
investasi di Indonesia kurang lebih berkisar 20%.
Melakukan perhitungan atau melihat besar kecilnya pajak
sebelum melakukan investasi adalah hal yang bijaksana. Artinya,
seorang investor sebaiknya memikirkan terlebih dahulu, berapa
besar keuntungan yang bisa didapat dari hasil investasinya,
dibandingkan dengan pajak yang akan dikenakan pada hasil
investasinya tersebut. Perhitungan ini akan membantu para investor
untuk dapat mengalokasikan dengan tepat instrumen investasi dan
pilihan waktu investasi yang akan diambil. Sehingga, dapat
ditentukan hasil investasi bersih setelah pajak.
Sebagai negara yang dikaruniani kekayaan alam yang melimpah,
Indonesia memang membutuhkan hasil ekstraksi dari sumber daya
daya alam tersebut dalam membangun ekonominya. Secara teoritis,
hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan
telah lama menjadi perdebatan yang cukup krusial.
Teori ekonomi tradisional menyebutkan adanya trade-off antara
pembangunan ekonomi dan kesinambungan sumberdaya
89
alam/lingkungan hidup. Pertanyaan-pertanyaan mengenai mengenai
trade-off antara pembangunan ekonomi dan konservasi sumber daya
alam (SDA) juga semakin mengemuka terutama di negara-negara
berkembang di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang
umumnya masih mengandalkan potensi sumber daya alam (SDA)
seperti hutan dan pertambangan bahan-bahan mineral sebagai sumber
pendapatan ekonomi (Lee et al, 2005).
Upaya menyeimbangkan kepentingan untuk pembangunan
ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang tak mudah
dalam praktik. Feiock dan Stream (2001) menyebutkan bahwa banyak
pemimpin di dunia dihadapkan pada pilihan yang rumit antara menjaga
kelestarian lingkungan dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
Namun demikian, Feiock dan Stream (2001) dalam studinya
mengenai dampak kebijakan lingkungan terhadap investasi swasta di
50 negara bagian di AS dalam kurun 1983-1994 menyebutkan bahwa
tingkat investasi swasta dan pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan
dengan regulasi lingkungan yang dapat mengurangi ketidakpastian.
Hasil kesimpulan studi mereka juga menyebutkan, konflik
kepentingan antara bisnis dan kepentingan lingkungan memang tak
bisa dihindari. Beberapa unsur tertentu dari regulasi lingkungan
mungkin akan menciptakan disentif bagi kegiatan ekonomi, namun
secara umum kebijakan lingkungan yang dibarengi dengan reformasi
90
kelembagaan pada institusi yang berwenang dalam mengawasi
kelestarian lingkungan hidup justru akan mendorong investasi dan
mempercepat pembangunan ekonomi. Tentunya investasi yang
dimaksud tidak hanya bersifat mengeruk SDA tanpa kendali, namun
harus memberikan manfaat bagi pengembangan modal fisik dan insani
sekaligus tetap memperhatikan kaidah kesinambungan SDA dalam
jangka panjang.
Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam juga akan
menimbulkan biaya yang jauh lebih besar ketimbang dari manfaat
ekonomi yang bisa kita ambil ketika "mother nature fights back" dalam
bentuk bencana alam dan dampak kerusakan lingkungan terhadap
kelangsungan kehidupan manusia. Apalagi saat ini kita telah mulai
merasakan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dengan
semakin tidak jelasnya batasan antara musim penghujan dan musim
kemarau.
Kita bisa lihat akibat perubahan iklim dengan semakin seringnya
terdengar berita gagal panen petani atau rusaknya tanaman mereka
akibat iklim yang semakin tak menentu. Dampak dari perubahan iklim
akibat kurang bijaksananya kita dalam mengeksploitasi SDA (misalnya
pembabatan hutan yang tak terkendali) dan manajemen pengelolaan
lingkungan hidup yang tidak memperhatikan kaidah kesinambungan
(sustainability) tentunya akan sangat berpengaruh dalam mempercepat
kehancuran alam tempat kita berpijak.
91
Jika alam sudah tak bersahabat dan bencana semakin sering
tejadi, maka hal ini pun akan berdampak terhadap kita utamanya
masyarakat yang masih hidup di bawah ambang batas kemiskinan di
pedesaan dan kawasan terpencil yang masih menggantungkan
hidupnya kepada pertanian. Selain itu, eksploitasi SDA yang kurang
bijaksana akan menyebabkan hilangnya ecosystem service seperti
udara bersih dan segar, air bersih, dan keseimbangan ekosistem yang
turut menopang keberlanjutan kehidupan manusia.
Upaya konservasi sumber daya alam selama ini nampaknya
tenggelam di tengah gemuruh upaya eksploitasi besar-besaran yang
tidak terkendali demi kepentingan sesaat. Pun kita bisa lihat bahwa
utilisasi dari sumber daya alam yang kita miliki tidak sepenuhnya bisa
dinikmati oleh rakyat dalam bentuk kemakmuran sebagaimana yang
diamanahkan oleh konstitusi kita. SDA kita banyak dieksploitasi untuk
kemudian diekspor ke negara lain dengan harga yang sangat murah
karena kita tidak pernah menghitung biaya kerusakan alam yang
diakibatkannya. Hasil dari pendapatan akan penjualan kekayaan alam
kita pun tidak kemudian otomatis diinvestasikan untuk memperkuat
akumulasi modal fisik dan modal manusia Indonesia. Kita bisa lihat
bahwa kualitas Human Development Index kita masih rendah
dibandingkan negara yang tidak memiliki kekayaan alam seperti yang
dimiliki Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
92
Hampir sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari
pemanfaatan kekayaan kita tidak sepenuhnya berhasil
ditransformasikan ke dalam bentuk penguatan akumulasi modal baik
yang bersifat fisik maupun insani. Untuk itu, seyogianya kita sudah
harus mulai berpikir bagaimana memanfaatkan SDA yang kita miliki
dengan bijaksana dan berkesinambungan dan melakukan upaya
konservasi yang sungguh-sungguh sebagai bentuk investasi jangka
panjang.
Terkait dengan harmonisasi antara kepentingan ekonomi dan
kelestarian lingkungan, ada baiknya kita mencermati pesan dari
Profesor Herman E Daly (2007), seorang guru besar di bidang
ecological economics di University of Maryland yang patut kita camkan
dan laksanakan terkait dalam hal pengelolaan SDA yakni pertama,
membatasi pengunaan SDA yang menghasilkan limbah untuk tidak
melewati ambang batas kemampuan biologis ekosistem dalam
menyerapnya. Kedua, dalam mengeksploitasi SDA seyogianya tidak
melampaui batas kemampuan ekosistem dalam meregenerasi SDA
tersebut, dan, ketiga, dalam mengonsumsi SDA yang tak terbarukan,
hendaknya jangan melampaui kecepatan dari pengembangan subsitusi
sumber daya yang terbarukan.
Indonesia terkenal dengan sebutan zamrud khatulistiwa, mutu
manikam, dan masih banyak lagi jukukan-julukan untuk sebuah Negara
yang kaya akan sumberdaya alamnya, lihat saja barang
93
tambangnya,emas,perak,alumunium,biji besi, material pasir untuk
pembuatan jalan, lain lagi jika dilihat dari dalam lautnya ada sumber
minyak bumi yang bisa dijadikan bahan bakar untuk kendaraan
bermesin dan bermotor. Masih ada lagi sumber daya yang berlimpah
ruah bagi kesejahteraan Rakyat, contoh kecil garam nya di daerah jawa
timur sebagai kota pengekspor garam terbesar, lalu
ikan,mutiara,kerang yang bisa di olah menjadi makanan dan barang-
barang aksesoris dan pernak-pernik yang indah dan lucu bisa
dipasarkan.
Mutu manikam, Zamrud khatulistiwa sangat aneh sebutan ini jika
Rakyat pribumi nya masih ada yang miskin, kelaparan,biaya mahal dan
sembako mahal ini jelas tidak bisa didiamkan begitu saja ini sudah
menyangkut HAM( Hak Asasi Manusia) untuk hidup baik dan sejahtera,
jika ditelaah dan diperhatikan apa ada yang salah dengan sisitem
Pemerintahan dan struktur kelembagaan Negara Indonesia yang
katanya sebuah Negara maritim-bahari tapi kok masih ada bahkan
banyak di pelososk-pelosok daerah warga pribumi yang tidak terjamah
dan terperhatikan oleh Pemerintah Indonesia.ini momok dan masalah
terbesar di Negara ini karena Negara yang kaya akan Sumberdaya
Alam nya masih tidak mampu mengatasi dan mengentaskan
kemiskinan dan kelaparan serta permasalahan kesehatan, Ekonomi
yang miring sebelah serta tidak merata.
94
Ekonomi dan Pasar bebas serta arus Globalisasi akhir-akhir ini
bisa mengancam kedaulatan Negara, dan kesejahteraan Rakyat
dengan bersumber Ekonomi Kapitalis jika tidak adil, ibaratnya yang
kaya makin kaya dan yang miskin tambah miskin. Globalisasi Ekonomi
sebagai suatu reaksi bisnis dan perdagangan dapatlah kita melihat dai
setiap sudut perkotaan ada Brand-brand luar negeri terpajang dengan
polesan-polesan yang begitu aduhai dan menarik menggoda uang
dikantong untuk dikeluarkan.Dalam pasar Ekonomi kita anggap sebagai
suatu keniscayaan, ketika Industri-industri besar dunia melakukan
relokasi Produksi ke suatu Negara,pertimbangan Ekonomi jelas
menjadi latar belakang utamanya.Adalah suatu fakta bahwa Modal
tertarik untuk menuju ke arah Negara-negara dan kawasan dengan
tingkat pengembalian finansial tertinggi dan dipandang paling aman
(michael P.Todaro 1995:527).Sumber daya alam dan buruh murah
menjadi keunggulan komparatif hingga saat ini tak lekang
dibahas,Globalisasi Ekonomi membuka lapangan pekerjaan dan
kesempatan mencetak pendapatan pada skala Internasional atas dasar
simbiosis saling yang menguntungkan. Negara-negara luar saling
berlomba menggunakan Investasi guna menghidupkan perekonomian
Negara mereka.
Sayangnya ketersediaan buruh murah dan melimpahnya
Sumberdaya alam sebagai suatu keunggulan komparatif adalah suatu
keajaiban yang sulit dijaga di Indonesia pengembangan kapasitas
95
Produksi melalui suatu proses yang kompleks dan memakan
waktu.Tekhnik Produksi tersebut pada akhirnya dapat menjadi suatu
komoditas tersendiri yang bisa dilisensikan kepada Negara-negara lain
yang membutuhkannya. Contoh Globalisasi Ekonomi yaitu di daerah
Papua, disana terdapat Tambang emas terbesar Freeport tepatnya di
Timika lihat betapa nestapa nya para pekerja disana yang asli Pribumi
mereka menuntut sebuah arti keadilan yang begitu sulit dipenuhi oleh
para Investor Asing yang dengan enaknya mengeruk hasil Sumberdaya
alam Negeri Indonesia.Para Buruh murah itu seharusnya di beri rasa
keadilan dan kesejahteraan oleh para Investor Asing yang menanam
Modal nya di Tanah air Indonesia, sebab mereka para Buruh murah itu
adalah warga asli Pribumi.
Jelas sudah Negara Indonesia menjadi surga bagi para Investor
Asing, karena di beri kebebasan berInvest melalui Globalisasi, masih
banyak kita jumpai sektor perekonomian Negara Indonesia
sebagiannya di setir dan dikendarai oleh kepentingan-kepentingan
pribadi suatu kelompok tertentu. Tetapi janganlah kita berputus asa
untuk memfilterisasi Globalisasi yang notabene-nya mengancam rasa
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.kita semua berharap, harapan
akan selalu ada untuk menuju Negara Indonesia yang adil dan baik di
segala bidang dan infrastrukturnya di masa sekarang dan masa yang
akan datang sehingga Warga Negara Indonesia bisa merasakan
kehidupan yang aman,adil dan sejahtera.
96
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar atas kekayaan
alamnya, dan indonesia bisa menjadi negara adidaya energi jika
memanfaatkan dan mengelola dengan baik dan benar. Membuat,
Mendirikan, Mengembangkan Perusahaan yang mengelola berbagai
sumber daya energi seperti mengolah energi geothermal (panas bumi),
minyak bumi, batu bara, energi panas matahari, dan lain sebaginya.
Dari itu semua bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang
sangat makmur, rakyatnya pun sejahtera, pemerataan pembangunan
akan tersebar secara merata. Ini dapat dibuktikan juga dengan
banyaknya tawaran masuk yang berasal dari luar negeri yang ingin
melakukan investasi yang datang dari negara-negara tetangga seperti
Jepang, Australia, dan negara lainnya. Dalam artikel yang dilansir oleh
VOA Indonesia di website resminya yang berjudul “Pemerintah
Tawarkan Proyek Investasi Senilai Rp 460T” disebutkan bahwa
pemerintah akan menawarkan 58 proyek investasi senilai Rp 460 triliun
ke pihak swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi hingga ke
daerah-daerah. Untuk program yang ditawarkan pun beraneka ragam,
yang keseluruhan program tersebut pastinya pemerintah ingin
melakukan perbaikan diberbagai bidang sampai dengan segi
infrastruktur. Untuk itu apabila Indonesia mulai gencar melakukan
promosi program pemanfaatan pengembangan sumberdaya energi
pastinya para investor dari luar negeri akan lebih banyak berdatangan
97
dan bisa membantu proses pembagunan dri berbagai daerah menjadi
lebih cepat.
Sudah mulai saatnya bagi pemerintah untuk lebih mengutamakan
hasil dari investasi yang didapat dari perusahaan baik yang berasal dari
dalam negeri ataupun luar negeri dimanfaatkan dan diterima oleh
rakyat Indonesia. Ini bisa kita ketahui adalah nagara Indonesia
melakukan pengiriman gas kepada negara tetangga yang digunakan
untuk berbgai kepentingan yang salah satunya berfungsi untuk
pembangkit tenaga listrik, tapi yang kita ketahui wilayah yang masih
masuk di dalam negara Indonesia yaitu pulau di pulau Batam dan juga
pulau Bintan yang notanbennya dekat dengan negara yang di kirimin
gas dari Indonesia malahan tidak bisa menikmati listrik dengan
maksimal. Ini tentu saya membuat saya dan juga mungkin rekan-rekan
lainnya menjadi prihatin, bagaimana bisa pemerintah lebih
mengutamakan penghasilan yang masuk dari investor luar negeri
berupa pajak pengelolaan gas, dan yang lainnya, namun menomor
duakan rakyatnya. Seharusnya pemerintah harus lebih mengutamakan
sumber energi untuk kemakmuran rakyatnya.
Adalah sebuah fenomena bahwa sumberdaya alam yang tersedia
di bumi saat ini telah menyusut secara signifikan. Penyusutan
menyangkut pada ketersediaannya sendiri ataupun yang menyangkut
pada kualitas sumberdaya alam itu akibat dari degradasi yang terjadi.
98
Kita tahu bahwa sumberdaya alam merupakan inti dari kegiatan
umat manusia terutama ekonomi. Tak ada yang dapat dilakukan oleh
umat manusia tanpa tersedianya sumberdaya alam. Keberadaannya
merupakan syarat mutlak bagi semua aktifitas di muka bumi ini apakah
itu di daerah perkotaan atau perdesaan, apakah disektor pertanian atau
industri dan jasa atau pada kehidupan sosial lainnya.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa ada sumberdaya
alam tidak mengandung arti apa-apa. Pengetahuan dan teknologi
hanya sebagai alat bagaimana agar sumberdaya alam dapat
dipergunakan secara efisien dan efektif dan hanya untuk
memperlambat penyusutan yang terjadi atas sumberdaya alam akibat
dipakai oleh umat manusia. Namun untuk menciptakan sumberdaya
alam itu sendiri tidak akan pernah terjadi. Sumberdaya alam
merupakan berkah yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia
untuk dipelihara dan dimanfaatkan karena tidak ada sumberdaya alam
pengganti.
Untuk masa mendatang umat manusia akan kembali ke masa
sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang yaitu terjadinya
perang memperebutkan sumberdaya alam. Mulanya dulu (beberapa
abad lalu) terjadi perang memperebutkan sumberdaya alam. Kemudian
perang ini mereda setelah munculnya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi karena ilmu pengetahuan teknologi mampu menciptakan
efisiensi dan produktifitas manusia dalam berproduksi dan mampu
99
menciptakan barang pengganti (konsumsi) sebagai kebutuhan
manusia.
Kemudian diperkuat dengan kemajuan dalam hubungan
diplomatik antar negara sehingga dunia terhindar dari peperangan pisik.
Saat ini keadaannya berubah. Sekarang kembali kepada masa
perebutan sumberdaya alam itu karena kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi kalah cepat berkembang jika dibandingkan dengan
pertumbuhan kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Ilmu
pengetahuan dan teknologi hanya mampu mengatasi kebutuhan
manusia dalam jangka pendek.
Perang memperebutkan kembali sumberdaya alam sangat
dimungkinkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa
menciptakan sumberdaya alam sementara pertumbuhan penduduk
menuntut permintaan sumberdaya alam yang semakin besar. Saat ini
kecenderungan kearah itu telah terlihat. Berbagai peperangan dan
konflik perbatasan (darat maupun laut) tidak terlepas dari cara untuk
memperebutkan sumberdaya alam yang dibalut dengan mashalat
politik sebagai pemicunya. Peperangan Timur Tengah, konflik
perbatasan di laut China Selatan antara China dengan negara
tetangganya, konflik perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan
Singapura ataupun antara Thailand dengan Kamboja adalah contoh
awal perang memperebutkan sumberdaya alam masa mendatang.
100
Semuanya ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia dan
dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan penanaman
modal asing di Indonesia. Makna yang dapat kita tarik adalah bahwa
dunia saat ini terancam dengan keterbatasan sumberdaya alam
sementara kebutuhannya semakin meningkat.
Disamping itu sumberdaya alam itu sendiri tidak dapat diciptakan
oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan negara
negara di dunia masa mendatang tidak hanya ditentukan oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga ditentukan oleh
kepemilikan negara itu akan sumberdaya alam. Tanpa sumberdaya
alam tak ada yang dapat dilakukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Hendaknya hal ini dijadikan pedoman oleh pemerintah Indonesia
yang memiliki banyak sumbedaya alam pada kebijakan ekonomi dikala
mengundang para investor luar negeri datang melakukan investasi di
Indonesia. Ada kesan bahwa pemerintah terlalu mengobral
sumberdaya alamnya kepada investor asing. Sepertinya sumberdaya
alam dilepas sebagaimana kita melepas burung pipit dari sangkarnya.
Sumberdaya alam bukan burung pipit yang tidak punya nilai tetapi ia
adalah burung emas yang bernilai ekonomi tinggi. Sumberdaya alam
pertambangan dan lahan pertanian adalah dua hal yang sedang
diperlukan oleh negara negara dunia karena kepemilikan mereka yang
sudah menipis. Tanpa diundangpun mereka akan datang untuk
101
mendapatkan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia. Oleh sebab itu
Indonesia harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas akan
sumberdaya alamnya dan harus perpegang pada kepentingan bangsa
masa depan.
Indonesia memang memerlukan kehadiran investor asing bagi
membangun perekonomian nasional. Tapi hendaknya investor itu
diarahkan pada pembangunan industri manufaktur yang berteknologi
menengah ataupun tinggi yang bahan bakunya dari dalam negeri
Indonesia dan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Jadi tidak
dengan memberikan konsesi sumberdaya alam kepada investor asing
dalam bilangan puluhan tahun dan kemungkinan kembali ke Indonesia
juga diragukan. Di Indonesia saat ini banyak wilayah Indonesia yang
secara de jure merupakan bahagian NKRI tetapi secara de facto
merupakan milik asing. Hal seperti ini harus dihindarkan agar bangsa
ini nantinya tidak menjadi penonton bagi megahnya investor asing
menikmati sumberdaya alam Indonesia. Contoh contoh kecil atas hal ini
telah terjadi dibeberapa wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa
ketidak puasan rakyat atas pemerintahan yang berjalan.
Mengobral sumberdaya alam yang dilakukan pemerintah saat ini
didasarkan pada azas manfaat. Mereka berpedoman hanya pada azas
manfaat. Sementara belum dipakai berikan dulu kepada investor asing
supaya ia bermanfaat. Tidak ada upaya pemerintah bagaimana agar
sumberdaya alam itu dapat cepat dikelola oleh bangsa Indonesia
102
sendiri. Pemerintah lupa ada sumberdaya alam yang tidak dapat
diperbaharui (nonrenewable) seperti pertambangan. Apalah gunanya
konsesi itu dikembalikan nantinya kalau yang tinggal hanya puing puing
yang tidak bernilai ekonomi.
Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap
pembangunan bagi negara sedang berkembang seperti negara
Indonesia dapat diperinci menjadi lima hal yaitu :
1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh
negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat
investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan
perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
3. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana
maupun transformasi struktural.
4. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah
perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di
masa selanjutnya lebih produktif.
5. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu
memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis,
adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat
mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik,
industri kimia dasar dan sebagainya.
103
Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang
enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi
sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka
lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat
mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Adanya
pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru,
pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru,
akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan
kerja. Sehingga tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang
dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang
diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi
mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga
meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan
keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing
cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja tenaga kerja Negara
tujuan penanaman modal dan pendapatan nasional.
Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang
berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan
ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan
modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik.
Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-
sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga
tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat
104
untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem
neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat
sektor usaha negara dan swasta domestic dari negara tuan rumah atau
yang sering disebut host country.
Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan
mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara
berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial
Organization Theory of Vertical Organization. The Product Cyrcle
Theory yang dikembangkan oleh Raymond Vermon ini menyatakan
bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase :
Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan
proses dan ketiga fase standardisasi. Dalam setiap fase tersebut
sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif
(Comparative advantage). The Industrial Organization Theory of
Vertical Integration merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan
pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara
vertikal.
Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk
melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup
biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang
diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik
dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa
kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian
105
teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya
monopoli.
Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara
vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di
beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi
utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya
produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu
motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi
perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri
ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah
merintangi persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli
dapat dipertahankan. Motif utama modal internasional baik yang
bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment)
maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang
lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakkan yang lebih
menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. Untuk menarik arus
modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa
faktor : Iklim investasi yang kondusif dan Prospek pengembangan di
negara penerima modal.
Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal
asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke
106
negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara
berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
a. Tingkat perkembangan ekonomi Negara penerima modal.
b. Stabilitas politik yang memadai.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor.
d. Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat
pendapatan per kapita yang tinggi.
Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya
indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan karena tidak
kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini.
Apabila ditinjau dari Undang-Undang Penanaman Modal, sudah
dapat dikatakan bahwa Undang-undang tersebut mencakup semua
aspek penting, seperti pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan
kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sector-sektor yang dapat
dimasuki investor. Hal tersebut diupayakan secara maksimal agar
terjad peningkatan investasi di Indonesia dari sisi pemerintah dan
kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor.
Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Penanaman
Modal, diantaranya adalah pada bab I pasal 1 Nomer 10 terkait
pelayanan terpadu satu pintu. Yang artinya bahwa system pelayanan
tersebut diharapkan dapat mengakomodasi keinginan
investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien,
mudah, dan cepat. Sehingga bagi manca Negara yang ingin
107
berinvestasi disebuah wilayah Indonesia, tidak perlu lagi menunggu
dengan waktu yang lama untuk memperoleh izin berinvestasi di
Indonesia, bahkan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pajak maupun
pungutan lain akibat panjangnya jalur birokrasi.
Kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha
bagi penanam modal yang terdapat dalam pasal 4 Nomer 2b, belum
sepenuhnya terlaksana. Hasil studi LPEM-FEUI (2001) menunjukkan
bahwa masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi
di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi
yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah
yang tidak jelas atau muncul tiba-tiba, juga kondisi keamanan, social
dan politik Indonesia. Bahkan, World Economic Forum (2007),
menunjukkan dari 131 negara, Indonesia berada dalam urutan ke-93
mengenai perlindungan bisnis.
Kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, juga menjadi
penghambat. Karena izin investasi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu
yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan izin-izin
lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
kegiatan usaha dan menentukan untung-ruginya suatu usaha. Misalnya
di sector perhotelan, jumlah izin yang diperlukan mencapai 37 buah,
karena setiap bagian dari hotel harus memiliki izin khusus dari
departemen yang terkait. Kondisi perizinan penanaman modal yang
rumit ini, seringkali membuat para penanam modal membatalkan
108
niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Meskipun pelayanan terpadu
satu pintu sudah diterapkan.
Hasil survey World Economic Forum (WEF) tahun 2007
menunjukkan, bahwa 8.5% dari jumlah pengusaha di Indonesia yang
menjadi responden mengatakan bahwa permasalahan utama mereka
adalah peraturan ketenagakerjaan yang restriktif, 10.7% mengeluhkan
ketidakstabilan kebijakan, dan 16.1% mempermasalahkan birokrasi
yang tidak efisien.
Khusus masalah birokrasi, yang tercerminkan oleh antara lain
prosedur administrasi dalam mengurus investasi seperti perizinan,
peraturan atau persyaratan lainnya yang berbelit-belit dan langkah
prosedurnya yang tidak jelas. Hal ini merupakan masalah klasik yang
membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Sehingga
permalahan ini menjadi kendala tertinggi penanaman modal asing di
Indonesia. Masalah ini bukan hanya membuat banyak waktu yang
terbuang, tetapi besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha
atau calon investor. Diantara Negara-negara ASEAN, hasil survey WEF
menunjukkan Indonesia berada pada posisi ke-3 setelah Singapura
dengan birokrasi yang paling efisien atau biaya birokrasi paling murah
(tidak hanya di ASEAN tetapi juga dunia menurut versi WEF) dan
Malaysia.
Sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat
mengeluarkan keppres khusus mengenai penanaman modal karena
109
banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin
membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses
pemgurusan izin usaha. Terkait masalah birokrasi yang berbelit-belit,
kemudian diperparah dengan banyaknya peraturan pemerintah atau
keputusan presiden tidak dapat berjalan efektif karena adanya tarik-
menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal
di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah baik
ditingkat provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan dalam bidang
penanaman modal. Hal itulah yang mendasari munculnya keppres
tersebut.
Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha
dilakukan oleh BKPM untuk pemerintah pusat dan BKPMD untuk
pemerintah daerah. Namun setelah otonomi daerah, terjadi
ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi, juga terjadi
tarik-menarik antara kegiatan BKPM dengan BKPMD serta instansi-
instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi.
Sejak penerapan otonomi daerah hingga kini banyak pemberitaan di
media massa yang menunjukkan bahwa disejumlah daerah
kewenangan penanaman modal digabung dengan dinas perindustrian
dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah
yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman
modal.
110
Banyak kabupaten/kota bahkan yang sangat serius dalam
menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk
kantor pelayanan satu atap. Di Jepara dan Yogyakarta misalnya,
menurut majalah Swasembada (2004), dengan system satu atap ini
surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari
hingga 1 minggu. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang
belum mapu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga
masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal
penanaman modal.
Hasil survey LPEM-FEUI tahun 2001 menunjukkan bahwa
menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru
apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama
dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang
diperlukan untuk mengurus izin usaha baru adalah antar 1-3 bulan
(44%), dan antara 3-6 bulan (21.5%).
Dari realita tersebut, ada baiknya pemerintah pusat membantu
sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan
proses perizinan penanaman modal di daerah. Alaupun ada seumlah
daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat
pelayanan satu atap, namun masih banyak lagi daerah yang bahkan
sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap.
Juga di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari
lembaga-lembaga pemerintah, ditambah lagi tidak ada keseriusan dari
111
Bupati, sangat sulit diharapkan daerah-daerah tersebut dapat
membangun pelayanan satu atap.
Undang-undang penanaman modal juga mengatur mengenai
penyelesaian sengketa penanaman modal. Aturan tersebut terdapat
dalam bab XV pasal 32. Pasal tersebut berbunyi:
1. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara
pemerintah dengan penenam modal, para pihak terlebih dahulu
menyelesaikan sengketa tersebut melalui mufakat.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat
dilakukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa
atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara
pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak
dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase
berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian
sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa
tersebut akan dilakukan di pengadilan.
4. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase
internasional yang harus disepakati oleh para pihak.
112
Kompetensi absolute arbitrase untuk menyelesakan suatu perkara
bergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak. Ada
dua bentuk perjanjian arbitrase, yakni factum de compromitendo dan
akta kompronis.
Di dalam factum de compromitendo, para pihak yang membuat
kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul
melalui forum arbitrase. Perjanjian arbitrase ini melekat pada suatu
perjanjian yang dibuat para pihak, seperti perjanjian usaha patungan
dan keagenan. Oleh karena ia merupakan bagian dari suatu perjanjian
tertentu, maka ia disebut sebagai klausul arbitrase.
Pada saat mereka mengikatkan diri dan menyetujui klausul
arbitrase sama sekali belum terjadi sengketa atau perselisihan. Klausul
arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin
timbul pada waktu yang akan dating. Jadi, sebelum terjadi perselisihan
para pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan
perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase.
Bentuk perjanjian yang kedua adalah akta kompronis atau
compromise settlement (perdamaian yang dicapai di luar pengadilan).
Akta kompronis ini dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak.
Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah
berjalan, kemudian timbul perselisihan. Sebelumnya, baik dalam
perjanjian yang bersangkutan ataupun akta tersendiri, tidak diadakan
perjanjian arbitrase. Dalam kasus seperti ini, apabilapara pihak
113
menghendaki agar perselisihan diselesailkan malalui forum arbitrase,
mereka dapat membuat perjanjian untuk itu.
Dewasa ini sudah ada pengaturan yang tegas berkaitan dengan
kompetensi absolute arbitrase. Pengaturan tersebut terdapat dalam
Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang ini arbitrase di
Indonesia memiliki kedudukan dan kewenangan yang semakin jelas
dan kuat.
Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa
pengadilan negeri tidak berhak untuk mengadili sengketa para pihak
yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Dengan demikian, pengadilan tidak berwenang untuk mencampuri
suatu sengketa bilamana dicantumkan sebuah klausul arbitrase dalam
suatu kontrak. Tujuan arbitrase sebagai alternative bagi penyelesaian
sengketa melalui pengadilan akan menjadi sia-sia manakala pengadilan
masih bersedia memeriksa sengketa yang sejak semula disepakati
diselesaikan melalui arbitrase.
Larangan campur tangan pengadilan itu hanya untuk menegaskan
bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang independen. Sehingga
pengadilan wajib untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun
arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari
pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan erat diantara
114
keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan dan bergantung pada
pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase
Banyak persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
ditampilkan dan disiskusikan, tetapi satu hal yang menjadi benang
merah dari semua presentasi dan bahan diskusi dari Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ternyata dari semua pemakalah dan
diskusi yang berkembang topik yang paling hangat bukanlah persoalan
dampak Lingkungan dan SDA melainkan sebuah pertanyaan yang
mengusik "MP3EI diprogramkan untuk siapa?"
Master Plan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi (MP3EI)
dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia SBY 1,5 tahun yang lalu
tepatnya bulan Mei 2011. MP3EI membagi wilayah Indonesia kedalam
6 koridor, dan Kalimantan masuk kedalam koridor 3 sebagai pusat
Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi
Nasional dengan pusat kegiatan ekonomi utama yaitu Pontianak,
Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda.
MP3EI didesain dengan 8 kegiatan ekonomi utama dan 33 proyek
dimana 7 proyek diantaranya di Kalimantan dan 4 dari 7 proyek
tersebut berlokasi di Kalimantan Timur. Dari 33 proyek tersebut
berdasarkan laporan Bappenas, baru 4 proyek yang telah dalam
transaksi, 5 proyek dalam proses ditenderkan, 15 proyek dalam
kategori prioritas, dan 9 proyek masih dikategorikan sebagai proyek
potensial. Dari 4 proyek MP3EI di Kaltim semuanya masih dalam
115
kategori potensial, artinya belum ada kejelasan pendanaan dan
pembiayaan. Proyek MP3EI Kaltim seperti jalan toll dan Maloy masih
dikategorikan oleh pemerintah pusat sebagai proyek potensial. Dari
tahapan proyek potensial menuju pada proyek siap ditenderkan
memerlukan proses yang cukup panjang, dengan demikian
pembangunan jalan toll dan Pelabuhan Maloy kiranya masih jauh dari
harapan untuk dapat dinikmati oleh rakyat Kaltim.
Dari 33 proyek dengan nilai prakiraan investasi sebesar Rp.327,8
trilliun tersebut oleh berbagai fihak, seperti mengemuka dari pemaparan
dari wakil Koridor 1,3,4 dan 6 sangat bersifat "eksploitatif" terhadap
sumber daya alam, proyek-proyek tersebut dirancang sedemikian rupa
untuk mempercepat atau mengakselerasi aliran sumber daya keluar
dari wilayah produksi seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua. Naamun bagaimana skenario pemerintah untuk mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin masiv serta bagaimana
memaksimalkan keuntungan bagi daerah penghasil belum memperoleh
perhatian yang seimbang.
Bagaimana persoalan ini mengemuka? Karena salah satu target
MP3EI adalah meningkatkan koneksivitas antar koridor dan inter
koridor melalui pembangunan sarana transportasi darat, laut dan udara
melalui pengembangan-pengembangan pelabuhan, bandara, dan rel
kereta api serta jalan darat.
116
Rencana rel kereta api baru diberbagai wilayah pedalaman seperti
Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ternyata dirancang terutama
untuk memudahkan aliran hasil tambang keluar dari daerah pedalaman
menuju wilayah pelabuhan terminal diwilayah pantai. Bagaimana jalur
kereta api baru tersebut dipergunakan menjadi alat mobilitas
masyarakat tidak menjadi tujuan pembangunan rel itu sendiri.
Demikian juga pembangunan jalan darat sebagai sarana untuk
memudahkan pengangkutan hasil bumi lainnya seperti Sawit atau CPO
atau produksi bahan galian lain namun pengentasan dan pembenahan
jalan-jalan negara sebagai jalan yang menjadi publik kalah dalam
MP3EI dibandingkan dengan pembangunan jalan-jalan baru yg
bertujuan untuk mempercepat aliran SDA keluar.
117