BAB II A. 1. - digilib.unila.ac.iddigilib.unila.ac.id/15705/16/BAB II.pdf · BAB II TINJAUAN...
Transcript of BAB II A. 1. - digilib.unila.ac.iddigilib.unila.ac.id/15705/16/BAB II.pdf · BAB II TINJAUAN...
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Electronic Government
1. Pengertian Electronic Government
E-Government merupakan kependekan dari Electronic Government. E-
Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang
berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan
administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian
sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi,
karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government
merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang
berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan
publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Menurut Indrajit (2002:36) E-government merupakan suatu mekanisme interaksi
baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang
berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama
internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-Government
adalah penyelenggaraan kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk
meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.
Dimana pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang
8
dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk,
pengusaha, maupun instansi lain).
Indrajit (2002:1) mengatakan, berbeda dengan defenisi E-Commerce maupun E-
Business yang cenderung universal, E-Government sering digambarkan atau
dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau
komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
a. Walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip –
prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki
skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi
dari ruang lingkup E-Government pun menjadi beraneka ragam;
b. Spektrum implementasi aplikasi E-Government sangatlah lebar mengingat
sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah
negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai
jenis interaksi dan transaksi;
c. Pengertian dan penerapan E-Government di sebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari
negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat
ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi
ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses
pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan
prioritas pengembangan bangsa.
9
Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:18) mengatakan bahwa aplikasi
teknologi E-Government adalah respon terhadap perubahan lingkungan strategik
yang menuntut adanya perubahan administrasi publik yang lebih efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel. Secara perlahan namun tidak menghilangkan batas-
batas negara dan peradaban bangsa yang sebelumnya bersifat homogen dan
monopolistik bergeser kearah sesuatu yang heterogen dan demokratis.
Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government merupakan
bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan
teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi E-
Government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan
antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan
masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi
yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem
jaringan komunikasi.
Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator
keberhasilan E-Government, yaitu :
1. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2. Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3. Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dan
pelayanan publik.
4. Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan
komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan
masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.
10
Selain itu, untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-government
diarahkan untuk mencapai empat tujuan menurut Inpres RI No.3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas
serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak
dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan
internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-
lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat
agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan
efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga
pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
Dalam Jurnal Administrasi Negara (2006:19) dijelaskan bahwa E-government
merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi
dalam rangka mencapai beberapa tujuan dan kebutuhan akan :
1. Meningkatkan efisiensi dan cost-efectiveness dari pemerintah;
2. Memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;
3. Menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas;
11
4. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan
transparan kepada masyarakat.
Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep
e-Government bagi suatu negara, antara lain:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan trasnparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat
menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai
perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
Sedangkan menurut Tjahjanto dalam Salam (2004:254), manfaat terpenting dari
implementasi e-Government adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih
bertanggung jawab (accountable) bagi warganya. Selain itu, akan lebih banyak
masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan
12
efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas
sumber daya, proses dan teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang
lebih baik.
2. Tipe-Tipe Relasi E-Government
Tipe-tipe relasi e-Government menurut Indrajit (2002:41) adalah sebagai berikut:
a. Government to Citizen/Government to Customer (G2C)
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum, yaitu
dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio
teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyaraka. Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya
aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat
dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai
kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Government to Citizen adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu
arah oleh pemerintah ke masyarakat. Memungkinkan pertukaran informasi
dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah contohnya G2C : pajak
online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi
(kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi Pengarah), layanan
imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana.
13
b. Government to Business (G2B)
Government to Business adalah transaksi-transaksi elektronik dimana
pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan
bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran
produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih
efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik.
Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah sistem E-
Procurement. Manfaatnya adalah :
a. Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi
berbasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke
pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;
b. Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah
pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat
biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan
pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi Term of
Reference (TOR), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu
sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;
c. Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga
pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat
dilakukan secara efisien jika konsep semacam E-Procurement diterapkan
(menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para supplier-
nya);
d. Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi
dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek
14
regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait;
dan lain sebagainya.
c. Government to Government (G2G)
Government to Goverment adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran
informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis
data terintegrasi. Contoh : konsultasi secara online, blogging untuk kalangan
legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara
terpadu. Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah
yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan E-Government ini dapat
memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:
1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan
interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk
keperluan aktivitas sehari-hari;
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-
sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;
15
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan
dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
d. Government to Employees (G2E)
Aplikasi ini diperuntukan untuk meningkatkan kinera dan kesejahteraan para
pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi
sebagai pelayan masyarakat. Contohnya sistem asuransi kesehatan dan
pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan
lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotek, dan lain-lain)
dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan
lain-lain).
3. Pengembangan E-Governmment
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan
penyelenggaraan kepemerintahaan yang berbasis (menggunakan) elektronik
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien.
Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalisasikan
pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan
pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi,
pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan, yaitu:
16
a. Tingkat 1 – Persiapan
- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada
setiap lembaga.
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik
b. Tingkat 2 – Pematangan
- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
c. Tingkat 3 – Pemantapan
- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik
- Pembuatan inteperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
d. Tingkat 4 – Pemanfaatan
- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to
Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to
Consumers (G3C).
4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government
Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government, dengan mempertimbangkan kondisi saat
ini, pencapaian tujuan strategis e-governmet perlu dilaksanakan melalui enam
strategi yang berkaitan erat yaitu sebagai berikut:
a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta
terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan
peningkatan kualitas jaringan koomunikasi keseluruh wilayah Negara.
Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik
17
yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi
pemerintah.
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat
mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin
dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interopabilitas
pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi
dan prosedur yang berkaitan dengan manejeman dokumen dan informasi
elektronik.
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah
adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan
strategis e-government.
e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Baik pemerintah
maupun masyarakat.
f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang
realistis dan terukur dalam pengembangan e-government, dapat
dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu: persiapan, pematangan,
pemantapan dan pemanfaatan.
B. Pengadaan Barang/jasa
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa
Menurut Sutedi (2012:7) Pengertian pengadaan barang/jasa yaitu mencakup
penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan,
penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses adminis-trasi
18
dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa
konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Menurut Keputusan
Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
barang/Jasa, Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara
swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa merupakan
kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubuhan Kedua Atas Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh barang/jasa.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan
jasa merupakan salah satu tahapan siklus proyek yang diperlukan oleh instansi
pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
19
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua
pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak.
2. Jenis-jenis Pengadaan Barang/jasa
Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubuhan Kedua Atas Peraturan Presiden
No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan
jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan
Penyedia Jasa dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Pengadaan Barang/Jasa Umum
Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. Pengadaan Barang/Jasa Terbatas
Adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan
jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.
3. Pemilihan Langsung
Metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang
bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pengadaan Langsung
Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa
melalui Pengadaan Barang/Jasa/Seleksi/Penunjukan Langsung.
5. Penunjukan Langsung
Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung
1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
20
3. Siklus Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
Siklus pengadaan barang/jasa adalah tata-urut proses pengadaan barang dan jasa
yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai penyerahan kepada yang
berwenang.
Gambar 2.1Siklus Pengadaan Barang/Jasa
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
Perencanaan
Pengadaan Persiapan ManajemenKontrak
Akuisisi Serah terima Asset
Sumber: Presentasi LKPP, 2012
Dari gambar 2.1 dapat dijabarkan siklus pengadaan barang dan jasa sebagai
berikut:
1. Tahap Perencanaan Pengadaan meliputi:
a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa
b. Perencanaan paket dan biaya pengadaan barang/jasa
c. Perencanaan organisasi pengadaan barang/jasa
d. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
2. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa meliputi:
a. Perencanaan pemilihan penyedia
b. Penyusunan dokumen pemilihan penyedia dan HPS
c. Pengumuman
d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen
e. Penjelasan
21
f. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran
g. Evaluasi dokumen penawaran
h. Penetapan pemenang
i. Sanggahan
j. Penerbitan SPPBJ
k. Pembuatan kontrak
3. Tahap Manajemen Kontrak
a. Persiapan pelaksanaan kontrak
b. Pengelolaan program manajemen mutu/ resiko
c. Pengendalian kontrak
d. Penilaian prestasi
e. Pengelolaan jaminan
f. Penyelesaian perselisihan
g. Pengelolaan jaminan
h. Penyelesaian perselisihan
i. Penanganan kegagalan teknis
j. Pengakhiran kontrak
k. Penerimaan dan penyerahan
l. Pelaporan
C. Electronic Procurement
1. Pengertian E-Procurement
E-Procurement merupakan bagian dari E-Government. E-Procurement berada
pada model Government to Business dimana dijelaskan bahwa pemerintah
menyediakan informasi kepada para pelaku bisnis untuk mengikuti transaksi
22
pengadaan barang dan jasa untuk membantu pemerintah dalam menunjang kerja-
kerja organisasi, mulai dari perlengkapan di dalam kantor hingga perlengkapan
lapangan.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatakan
bahwa E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen
ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi
pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Eric Evans
dkk (2000:3) mengatakan dalam hal bisnis, perubahan mungkin tidak cukup
membuat kita tertarik, tetapi web sekarang menjadi pemasaran pokok bersama
media iklan untuk sebagian besar perusahaan-perusahaan terkemuka. Banyak
perusahaan sekarang menggunakan internet untuk membuat koneksi dengan
pelanggan mereka secara langsung. Selain itu mereka juga mengembangkan
hubungan dengan gaya kemitraan bersama pemasok utama dan pelanggan.
Internet juga digunakan dalam dunia bisnis untuk hal-hal yang lebih banyak lagi.
Apapun itu, intinya adalah segalanya akan menjadi lebih baik di masa yang akan
datang.
Maria Avilla dalam jurnalnya (2014:14) mengatakan penerapan E-Procurement
berakibat pada terjadinya sejumlah pengurangan, mulai dari harga pembelian
barang, waktu proses pembelian, penagihan, dan pembayaran, hingga
pengurangan biaya administrasi maupun waktu dari proses pengadaan barang.
Selain itu, melalui E-Procurement, proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
menjadi lebih transparan, terbuka, dan menciptakan persaingan yang sehat dengan
berkurangnya tatap muka antara panitia pengadaan dengan pihak calon penyedia
23
barang dan jasa, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan maupun
persekongkolan tender yang sering terjadi.
Tim Dosen MKA Fakultas Ilmu Administrasi Unipdu Jombang (2013)
mengatakan bahwa pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses
pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk
waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Penerapan E-procurement
mendorong upaya transaksi dari pusat pembuat pesanan hingga titik kebutuhan
pada pengguna desktop bisnis. Hal ini memastikan kesesuaian terhadap perjanjian
dengan pemasok yang dipilih melalui katalog online yang mana dilihat-lihat oleh
para pengguna untuk menemukan item yang dibutuhkan. Fitur utama E-
Procurement meliputi :
a. Katalog elektronik untuk item-item standar/inti.
b. Kemampuan punch-out ke situs-situs web pemasok untuk produk-produk
yang dinamis/bermacam-macam.
c. Memunculkan kembali daftar-daftar permintaan/belanja untuk item-item
yang dibeli secara teratur.
d. Jalur-jalur persetujuan yang menyatu (built-in) untuk menjalankan kendali
anggaran belanja.
e. Kemampuan untuk memberi laporan informasi manajemen yang detil.
Eric Evans dkk (2000:3) mengatakan bahwa kunci untuk memahami E-
Procurement adalah mengurangi fokus kita pada teknologi saat itu dan lebih
menekankan pada perubahan dan perkembangan teknologi. Teknologi internet itu
24
sendiri memang memiliki manfaat yang signifikan, tapi kuncinya adalah sejauh
mana hal tersebut :
a. Membuka kesempatan manajer untuk mencoba tantangan lain saat bekerja
b. Mendorong para pelaku pengadaan untuk mengadopsi pengembangan
strategi daripada hal-hal operasional atau kegiatan transaksional
c. Berpotensi menyeimbangkan basis pasokan dengan kebutuhan pelanggan
d. Menangkap imajinasi dari manajemen terdahulu dan memungkinkan
proses pengadaan bergerak dengan dukungan manajemen untuk proses
pengadaan baru .
Robert Rhotery dalam United Nations Publication (2006:7) mengatakan bahwa
manfaat Electronic Government Procurement (e-GP) adalah efisiensi,
transparansi, kesetaraan, keadilan, dan dorongan dari bisnis lokal. Efisiensi dapat
dicapai dikarenakan E-Procurement meningkatkan kompetisi dan menurunkan
biaya transaksi, meminimalisasi waktu dan kesalahan dalam proses tender dan
arus yang pengambilan keputusan. Transparansi memerlukan informasi lebih tepat
waktu untuk lebih banyak orang. Jejak kertas transaksi pengadaan, manajemen
dokumen, penyingkapan, analisis hasil, audit dan sanksi merupakan bagian dari
transparansi. Dalam e-procurement aturan yang transparan dan proses kerja di
lapangan serta prosedur yang disederhanakan akan mengurangi kesenjangan
keterampilan dan pengetahuan. Bisnis lokal dan usaha kecil dan menengah
(UKM) didorong untuk berpartisipasi karena prosedur standarnya sederhana untuk
melakukan proses penawaran. Semua dibangun dalam fitur Target UKM, jaringan
bisnis dan subkontrak akan dipromosikan .
25
Berikut ini faktor-faktor menurut Robert Rhotery (2006) yang berpengaruh dalam
keberhasilan pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang E-
Procurement:
a. Kepemimpinan pemerintah
b. Kebijakan dan kerangka hukum
c. Perubahan kelembagaan
d. Kesadaran dan kapasitas
e. Teknologi
McDermont dalam United Nations Publication (2006:19) mengatakan ketika
melakukan penilaian, penting untuk melihat pandangan semua pihak yang terlibat
dalam pembangunan jangka panjang dari sistem Electronic Government
Procurement (e-GP). Para pemangku kepentingan dapat berasal dari beberapa
sektor yakni sektor publik seperti kebijakan bisnis, keuangan , manajemen
pengadaan, dan perencanaan IT. Ada pula dari sektor swasta seperti kelompok
pemasok dalam konstruksi dan kesehatan , dan kelompok konsumen. Komponen
kunci dari penilaian tersebut adalah :
a. Kepemimpinan pemerintah
b. Manajemen sumber daya manusia
c. Perencanaan dan manajemen
d. Kebijakan E-Procurement
e. Perundang-undangan dan peraturan
f. Layanan Infrastruktur dan web
g. Standar
h. Integrasi sektor swasta
26
i. Sistem E –Procurement
Komponen pertama yakni kepemimpinan pemerintah secara khusus dimaksudkan
pada visi kepemimpinan yang kemudian disinergikan dengan keberadaan
penerapan E-Procurement. Ketika pimpinan pada suatu lembaga mendukung
penerapan E-Procurement sudah jelas bahwa kebutuhan-kebutuhan penunjang
penerapan kebijakan E-Procurement akan diupayakan untuk dipenuhi oleh
pimpinan agar penerapan kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.
Komponen manajemen sumber daya manusia mengaji keberadaan proses
peningkatan kualitas panitia pengadaan barang/jasa dalam penerapan sistem E-
Procurement. Jika ingin melihat bagaimana proses penerapan kebijakan E-
Procurement maka komponen ini harus terpenuhi karena transisi proses
pengadaan barang dan jasa dari cara manual ke cara online memerlukan
pengetahuan lebih terkait bagaimana menggunakan sistem E-Procurement yang
sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga diperlukan adanya
pembelajaran lebih dalam lagi tentang penggunaan komputer dan internet sebagai
dasar dalam mengoperasikan sistem E-Procurement.
Komponen berikutnya yakni perencanaan dan manajemen dari McDermont
(2006) ini memiliki fokus pada penyusunan rancangan pengadaan barang dan jasa
yang ingin dilakukan. Dibutuhkan penjelasan dari mana dasar sebuah lembaga
melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Ini akan membuktikan bahwa
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan selalu dengan dasar dan tujuan
tertentu.
27
Selanjutnya komponen kebijakan E-Procurement berfokus pada konsistensi
sebuah lembaga dalam menerapkan kebijakan E-Procurement ini. Melihat
kebijakan E-Procurement yang merupakan bagian dari E-Government itu sendiri
selalu memiliki masalah dikarenakan tidak konsistennya kebijakan ini diterapkan.
Berbicara tentang pengadaan barang dan jasa elektronik tentunya merupakan hal
yang baru dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik itu dari
pemerintah maupun pelaku bisnis. Biaya yang dikeluarkan untuk mendanai E-
Procurement cukup besar namun ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan
tetap konsisten maka akan memberikan banyak manfaat baik dari materi maupun
non materi.
Berikutnya komponen perundang-undangan dan peraturan. Komponen ini
berfokus pada pemahaman para pelaku pengadaan barang dan jasa terkait masalah
peraturan perundang-undangan dimana pelaksanaan E-Procurement ini diatur dan
memiliki dasar hukum. Pemahaman para pelaku pengadaan terhadap peraturan
perundang-undangan ini sangat penting. Hal ini terkait tentang acuan para pelaku
pengadaan barang dan jasa dalam menyelenggarakan E-Procurement. Peraturan
perundang-undangan yang juga akan membatasi para pelaku pengadaan barang
dan jasa secara elektronik dalam bertindak. Hal ini tentunya akan lebih
memproteksi para pelaku pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk tidak
dapat melakukan tindakan korupsi.
Berikutnya yakni komponen layanan infrastruktur dan web. Fokus dari komponen
ini adalah keberadaan website untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa
melalui sistem LPSE. Ketika Website sudah ada, selanjutnya yang dibutuhkan
28
adalah peralatan dan perlengkapan dalam mengoperesikan sistem LPSE tersebut.
Itulah yang kemudian harus diamati dalam komponen ini.
Berikutnya yang dijelaskan McDermont adalah komponen standar. Yang menjadi
fokus dari komponen ini adalah keberadaan standar petunjuk pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang kemudian harus dipahami oleh
pelaku pengadaan barang dan jasa. Petunjuk pelaksanaan ini yang kemudian
menjadi pedoman para pelaku pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan
pengadaan barang dan jasa yang lebih teknis lagi.
Komponen berikutnya yakni integrasi sektor swasta. Integrasi sektor swasta
berfokus pada respon pelaku bisnis atau penyedia barang dan jasa dalam
menyikapi kebijakan E-Procurement yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah
mereka kemudian berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang kebijakan ini dan
beradaptasi dengan lembaga pemerintah atau sebaliknya. Itulah yang kemudian
perlu diamati dalam komponen ini.
Komponen terakhir yang dijelaskan McDermont yakni sistem E-Procurement.
Yang difokuskan dalam komponen ini adalah keberadaan sistem E-Procurement
suatu lembaga yang baik sehingga mampu dioperasikan oleh para pelaku
pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem yang dimaksud adalah sistem
LPSE lembaga pemerintah. Keberadaan sistem LPSE yang baik tentunya akan
mempermudah para pelaku pengadaan baik pemerintah maupun penyedia barang
dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE
itu sendiri.
29
Komponen-komponen yang dijelaskan McDermont sebelumnya akan
memperlihatkan kemapanan sebuah lembaga pemerintah dalam menerapkan E-
Procurement.
2. Prinsip E-Procurement
Penerapan E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa memiliki
beberapa prinsip. sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip tersebut
adalah :
1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya.
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan
barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia
barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa
30
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan
barang/jasa. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk
member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional.
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait
dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan E-Procurement
Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik
bertujuan untuk:
1. Perwujudan Good Governance yang menjadi tugas pemerintahan
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
4. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
5. Mendukung proses monitoring dan audit
6. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
Sedangkan tujuan dari e-procurement yang dijelaskan Siahaya (2012:80) sebagai
berikut:
1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
31
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.
Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat,
dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. Jadi E-
Procurement dapat dipergunakan sebagai alat kontrol dalam suatu proses
pengadaan barang dan jasa.
4. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan E-Procurement
Manfaat lain penggunaan E-Procurement:
a. Menyederhanakan proses procurement
b. Mempererat hubungan dengan pihak supplier
c. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau
fax atau dokumen - dokumen yang menggunakan kertas
d. Mengurangi waktu pemesanan barang
e. Menyediakan laporan untuk evaluasi
f. Meningkatkan kepuasan user
(sumber: Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian
Pekerjaan Umum, 2011)
Menurut Handoko dalam Nightisabha (2009:133) Manfaat adanya E-Procurement
bukan hanya untuk instansi maupun pengembang sistem itu sendiri melainkan
juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak
mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat
diakses secara terbuka. Dengan E-Procurement, instansi penyelenggara
pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses
administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat
32
memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka
kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya
administrasi. Secara umum perbedaan pengadaan barang dan jasa konstruksi
dengan cara konvensional dan Eprocurement dapat ditabelkan sebagai berikut :
Tabel 2.1Perbedaan Sistem Pengadaan Barang/jasa
No Konvensional E-Procurement1 Pemasukan dan pengambilan dokumen
dilakukan dengan tatap mukaPemasukan dan pengambilan dokumendapat dilakukan melalui internet
2 Pengumuman hanya dilakukan di mediacetak
Pengumuman dilakukan di internet melaluiwebsite yang ada
3 Daerah cakupan pemberitahuan terbatas Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas(bisa seluruh dunia)
4 Terbukanya kesempatan untukberkolusi antara panita pengadaan danpenyedia jasa
Kesempatan untuk bekolusi antara panitiapengadaan dan penyedia jasa bisadikatakan kecil
5 Kurang transparan Lebih transparan
Dari tabel 2.1, dapat diketahui beberapa kelebihan penggunaan E-Procurement,
yaitu:
a. Layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu
untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang sering
menghabiskan banyak waktu.
b. Transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses siapa
saja.
c. Salah satu upaya mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk
menghadapi tantangan dan perkembangan global.
33
Secara keseluruhan, E-Procurement diharapkan dapat menjadi suatu sistem lelang
yang efisien dibandingkan sistem lelang konvensional bagi para pelaku jasa
konstruksi.
5. Tahapan Pengembangan E-Procurement
Pengembangan E-Procurement dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut:
1. Copy To Internet, yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil
pengadaan barang/jasa, ditayangkan melalui internet (sistem lelang) oleh
panitia pengadaan.
2. Semi E-Procurement, yaitu kegiatan pengadaan barang/ jasa yang sebagian
prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif
antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara
manual (konvensional).
3. Full E-Procurement, yaitu proses pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui
sistem E-Procurement, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang
(Aanwizjing) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa
dengan penyedia jasa.
6. Penerapan E-Procurement
Diterapkannya E-Procurement sebagai sistem pengadaan barang dan jasa melalui
proses yang telah dilakukan sejak tahun 2002 hingga saat ini. Berikut adalah tabel
tahapan pelaksanaan E-Procurement yang dilakukan di Kementerian Pekerjaan
Umum.
34
Tabel 2.2Tahapan Pelaksanaan E-Procurement
NO Tahun Pelaksanaan E-Procurement
1 2002 Uji coba 1 paket2 2003 Uji coba 60 paket3 2004 Pusat+DKI Jakarta4 2005 Seluruh di Pulau Jawa5 2006 P. Jawa + Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawasi Selatan, Gorontalo dan Bali6 2007 P. Jawa + Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali,
NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTBUji Coba Semi E-Procurement Plus : Pusat
7 2008 P. Jawa + Sumut, Sumbar, Sumsel, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Bali,NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalsel, Sulut , NTB,Kepri, Babel, Kalbar, Kalteng, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku,Malut, Papua, IrjabarPusat & DKI Jakarta Semi E-Procurement plus.
8 2009 Pusat dan Pulau Jawa : semi E-Procurement plus.Provinsi di luar Pulau Jawa : Semi E-Procurement
9 2010 Pusat dan Pulau Jawa + Riau, Kalsel, Gorontalo dan Bali : semi E-Procurement plus. Di luar propinsi tersebut melaksanakan : SemiEprocurement
10 2011 Full E-Procurement diterapkan di 24 propinsi, yaitu: DKI Jakarta,Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, SulawesiSelatan, Gorontalo, Bali, dan Nusa Tenggara Barat
Semi E-Procurement diterapkan di 9 propinsi yaitu :Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan PapuaBarat
Sumber : Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, KementerianPekerjaan Umum, 2011
Dari Tabel 2.2, Tahapan Pelaksanaan E-Procurement, diketahui bahwa sistem ini
telah diujicobakan sejak tahun 2002 kemudian berkembang sampai dengan tahun
2005. Pada tahun 2007 dilakukan uji coba Semi E-Procurement yang
dilaksanakan di Pulau Jawa dan 15 Provinsi lainnya yang berlanjut sampai dengan
tahun 2010. Sistem Semi E-Procurement plus yang dilaksanakan pada tahun 2010
merupakan sistem pengadaan barang dan jasa gabungan, yaitu melakukan lelang
35
elektronik dan manual secara bersamaan. Hal ini dilaksanakan pada tahun 2010,
ketika aplikasi E-Procurement masih belum mengalami penyempurnaan. Pada
tahun 2011, mulailah diberlakukan Full E-procurement di 24 provinsi hingga
tahun 2013 sistem pengadaan barang dan jasa Full E-Procurement telah
diterapkan di 33 provinsi di Indonesia.
7. Kegiatan Pelaksanaan E-Procurement
Pengadaaan barang/jasa pemerintah secara elektronik memiliki perbedaan yang
dengan pengadaan barang/jasa secara manual. Pada pengadaan barang/jasa
elektronik upaya-upaya untuk meminimalkan terjadinya tindakan korupsi lebih
ditekankan seperti contohnya pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik
antara rekanan dan penyedia barang tidak melakukan tatap muka secara langsung
dan segala hal yang berhubungan dengan pendaftaran sampai pengumuman lelang
dilakukan di dalam website.
Tabel 2.3Perbedaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik dengan Manual
Sumber : Modul Pelatihan LPSE Provinsi Lampung 2011
Keseluruhan proses kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik
yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download dokumen pemilihan dan
NO TAHAPAN MANUAL ELEKTRONIK
1 Pengumuman Koran Koran dan Website
2 Pendaftaran danPengambilan Dokumen
Datang Langsung(tatap muka)
Download ViaWebsite
3 Penjelasan Dokumendan Perubahan
Dokumen
Datang Langsung(tatap muka)
Komunikasi Online
4 Dokumen Penawarandan Pembukaan
Dokumen Penawaran
Bentuk Hardcopydengan sampul
tersegel
Bentuk Dokumenelektronik yang telah
di enkripsi5 Pengumuman Pemenang Datang langsung
atau SuratMenyurat
Diumumkan di Webdan kirimkan melalui
email6 Sanggah Hasil Lelang Datang langsung Komunikasi Online
36
kualifikasi, upload dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi
dan teknis) serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen
kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan,
penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat
penunjukan Penyedia Barang/jasa.
Gambar 2.2Bagan proses pelaksanaan e-procurement
Sumber : Petunjuk pengoperasian sistem pengadaan secara elektronik (Direktorat eprocurement 2010)
8. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan E-Procurement
Gunasekaran (2008:159-175) mengatakan bahwa pada kenyataannya E-
Procurement masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan
dalam proses pelaksanaannya, seperti kurangnya dukungan finansial, terdapat
beberapa instansi dan penyedia jasa lebih nyaman dengan sistem sebelumnya
(pengadaan barang dan jasa konvensional), kurangnya dukungan dari top
manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang E-Procurement, serta
jaminan keamanan sistem tersebut. Penyebab hambatan sistem E-Procurement
dapat diuraikan sebagai berikut:
Mulai Login Daftar(Online dan Offline)
Isi data penyedia
Daftar LelangDownloadDokumen
Lelang
MasaSanggah
Upload dokumenkualifikasi
Proses Lelang
- Panitia buka penawaran- Evaluasi- Pengumuman
pemenang
Upload dokumenpenawaran
Selesai
37
1. Peraturan Perundangan
Belum adanya peraturan yang lebih rinci tentang pengaturan tanda tangan
digital.
2. Besaran file dokumen yang diunggah atau diupload.
3. Standar file dokumen elektronik yang belum ada.
4. Sumber Daya Manusia
Baik internal dan eksternal yang masih belum memahami pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
5. Perangkat Keras dan Infrastruktur Jaringan
Infrastruktur jaringan internet yang masih belum mendukung pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik, karena kecepatan mengakses
kesistem masih lambat.
9. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala pada E-Procurement
Saat ini telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses
E-Procurement. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan
tersebut diantaranya:
1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi pemilihan penyedia jasa secara
elektronik (E-Procurement) baik terhadap Panitia Lelang maupun bagi
Penyedia Jasa.
2. Melakukan penambahan kapasitas storage (penyimpanan) sehingga tidak
ada hambatan dalam penyimpanan file atau dokumen.
3. Memperbesar kapasitas bandwidth (kecepatan akses) dari 30 Mbps
menjadi 100 Mbps.