BAB I - ppid.dephub.go.idppid.dephub.go.id/files/dataitjen/laptah_itjen_2010.pdf · masing-masing...

Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan TA. 2010 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

untutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong

adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari

semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki

dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran

Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan

pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam

mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk

menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan

dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif

dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat

memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya pada tahun 2010 melalui penyajian kondisi dan perkembangan

masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja

Inspektorat I, II, III, IV dan Khusus serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang

merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan

Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang

telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil

yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2010

adalah :

T


1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2010;

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Inspektorat Jenderal selama Tahun 2010 sebagai bahan penyempurnaan untuk

pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang;

3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam

pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun 2010

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

sesuai KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan juncto KM. 36 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri nomor KM. 20 Tahun 2008.

D. Visi dan Misi

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran

berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu :

Visi Inspektorat Jenderal:

“Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern yang profesional di bidang

transportasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik pemerintahan

maupun pembangunan, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang

baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong

peningkatan kinerja yang akuntabel.”


Misi Inspektorat Jenderal:

Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsi di bidang tranportasi,

meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan fungsional yang disusun secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dilaksanakan

secara profesional, efisien dan efektif;

2. Mengembangkan sistem pengawasan, sistem informasi pengawasan, dan

prosedur pengawasan yang efektif dan efisien;

3. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan

untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berkualitas;

4. Melakukan analisis dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap laporan hasil

pengawasan guna meningkatkan kualitas hasil pengawasan;

5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja dan

profesionalitas SDM Inspektorat Jenderal serta melaksanakan urusan

administrasi, keuangan dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal secara efisien

dan efektif;

6. Merumuskan kebijakan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau

penyalahgunaan wewenang serta penanggulangan hambatan kelancaran

pembangunan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Melakukan penelitian, evaluasi, dan pengusutan atas kebenaran laporan atau

pengaduan (wasmas) tentang adanya KKN dan penyimpangan /

penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian Perhubungan;

8. Menyelenggarakan analisis, evaluasi, dan reviu atas pelaksanaan tugas yang

berbasis kinerja.


BAB II SUMBER DAYA

MANUSIA

ampai dengan tanggal 31 Desember 2010, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal

adalah sebanyak 241 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di

lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja

Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 74 pegawai (30,71 %), distribusi pegawai

Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

Keterangan : Posisi 31-12-2010

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat

Jenderal adalah :

IRJEN; 1

SETITJEN; 1

IR I; 32

IR II; 35

IR III; 35

IR IV; 36

IRSUS; 28

BAG. RENCANA & PROG; 11

BAG.TLHPT; 12

BAGIAN TLHP P; 8

BAG. KEPEG & UMUM;

42

S


A. Total Pegawai

1. Berdasarkan Jabatan

Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan

sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor

yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit kerja

Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat

dengan jumlah keseluruhan 123 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal

berdasarkan jabatan adalah :

2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah

golongan III sebanyak 118 pegawai (48,96 %) sedangkan berdasarkan tingkat

pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan

jumlah 122 pegawai (50,62 %). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih

24; 9,96%

123; 51,04% 6; 2,49%

88; 36,51%

Struktural

Auditor

Fungsional Lainnya

Staf


terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar

sebanyak 1 pegawai (0,41 %) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,83 %).

3. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin dari total 241 pegawai Inspektorat Jenderal, 175

pegawai (72,61 %) adalah pegawai laki-laki.

S-2; 48; 19,92%

S-1/D-IV; 122;

50,62%

D-3; 24; 9,96%

SLTA; 44; 18,26%

SLTP; 1; 0,41%

SD; 2; 0,83%

Gol I; 1; 0,41%

Gol II; 55; 22,82%

Gol III; 118;

48,96%

Gol IV; 67;

27,80%

Laki-Laki; 175;

72,61%

Perempuan; 66; 27,39%


B. Fungsional Auditor

1. Berdasarkan Jabatan

Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2009 yaitu sebanyak 111 orang,

pada tahun 2010 jumlah Auditor mengalami kenaikan sebanyak 12 orang (10,81

%). Berdasarkan kualifikasi, sebagian besar Auditor adalah Auditor ahli yaitu

85,37 % dan sisanya 14,63 % adalah Auditor Terampil. Sedangkan berdasarkan

Jabatan Fungsional sebagian besar adalah Auditor Madya 39,84 % dan Auditor

Pertama 32,52 %.

Madya; 49;

39,84%

Muda; 16;

13,01%

Pertama; 40;

32,52% Penyelia; 4;

3,25%

Pelaksana ;

14; 11,38%

Terampil

14.63%


BAB III ANGGARAN

Tahun Anggaran 2010, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal

sebesar Rp. 71.001.767.000,- jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 28

% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2009. Secara

keseluruhan jika dibandingkan dengan total alokasi anggaran

Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebagai Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP), alokasi anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal sangat

sedikit atau hanya sebesar 0,40 % dari total anggaran Rp. 17.878.189.339.094.

Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2010

adalah sebagai berikut:

0

2.000.000.000.000

4.000.000.000.000

6.000.000.000.000

8.000.000.000.000

10.000.000.000.000

12.000.000.000.000

14.000.000.000.000

16.000.000.000.000

18.000.000.000.000

2009 2010

Dana yang Diawasi 15.728.622.215.000 17.878.189.339.094

Dana pengawasan 55.408.030.000 71.001.767.000

jum

lah

An

ggar

an (

Rp

)

Anggaran Pengawasan

P


A. Jenis Belanja

Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 mengalokasikan belanja pegawai

sebanyak Rp. 13.612.497.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 54.745.775.000,-

dan belanja modal sebanyak Rp. 2.643.495.000,- dengan total anggaran Rp.

71.001.767.000,-

B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2010

1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2010

19%

77%

4%

Pegawai Barang Modal

Rp-

Rp10.000.000.000,00

Rp20.000.000.000,00

Rp30.000.000.000,00

Rp40.000.000.000,00

Rp50.000.000.000,00

Rp60.000.000.000,00

Rp70.000.000.000,00

Rp80.000.000.000,00

Pegawai Barang Modal Total

Anggaran Rp13.612.497.00 Rp54.745.775.00 Rp2.643.495.000 Rp71.001.767.00

Realisasi Rp10.400.107.67 Rp43.497.353.90 Rp2.420.325.660 Rp56.317.787.23


Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.

56.317.707.239,- (79,32 %) dari total anggaran sebesar Rp. 71.001.767.000,-

2. Realisasi Anggaran Perjalanan Dinas PKPT per Inspektorat

3. Realisasi Belanja Modal

IR I IR II IR III IR IV IR V

Rencana Anggaran Rp4.635.20 Rp5.881.60 Rp5.421.82 Rp5.936.68 Rp4.500.99

Realisasi Anggaran Rp3.837.55 Rp5.331.66 Rp5.052.14 Rp5.153.99 Rp3.671.13

Rp-

Rp1.000.000.000,00

Rp2.000.000.000,00

Rp3.000.000.000,00

Rp4.000.000.000,00

Rp5.000.000.000,00

Rp6.000.000.000,00

Rp7.000.000.000,00

Rp-

Rp500.000

Rp1.000.000

Rp1.500.000

Rp2.000.000

PengadaanPerlengkapan Sarana

Gedung

Pengembangan SistemInformasi

Pengembangan SistemInformasi Manajemen

Rp1.777.025

Rp97.990

Rp768.480

Rp1.306.355,16

Rp94.737,50

Rp712.440,00

ANGGARAN REALISASI


BAB IV SARANA DAN PRASARANA

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana

merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan

prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang

mengalami perkembangan selama tahun 2010 sampai dengan posisi 31 Desember :

No Jenis Barang 2009 2010 Perubahan

1 Komputer (PC) 124 129 +5

2 Printer 102 116 +14

3 TV 7 10 +3

4 Alat penghancur kertas 13 18 +5

5 Kursi besi/metal 914 929 +15

6 Meja rapat 3 4 +1

Untuk mendukung mobilisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, sampai dengan 31

Desember 2010 aset kendaraan bermotor yang dimiliki adalah berupa sepeda motor

sebanyak 15 buah dan mobil sebanyak 19 buah (empat buah diantaranya rusak berat).

U


BAB V PELAKSANAAN

PROGRAM KERJA

alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan

bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong

peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun

2010 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang di

rencanakan yaitu sejumlah 15 (lima belas) kegiatan yang terbagi menjadi 35 (tiga puluh

lima) Sub Kegiatan. Berikut adalah hasil pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal:

A. Audit PKPT

Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.47/HK.206/ITJEN-2010 tanggal

13 April 2010 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan

Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 telah

ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal untuk

tahun 2010. Audit PKPT meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang

dilaksanakan selama TA. 2010 dengan program 11 (sebelas) bulan mulai Pebruari s.d

Desember 2010. Untuk UPT/Satker/ dan Kantor Pusat yang akan diaudit yang pada

tahun 2010 adalah sejumlah 629 Obyek audit (92,64%) dari total 676 UPT dan

Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan dalam realisasinya

teraudit sebanyak 634 Obyek Audit (100,79%). dengan Rincian sebagai berikut:

D


Pelaksanaan hari audit pada tahun 2010, mencapai 97, 80 % atau 21.177 hari dari

total rencana 21.654. Realisasi hari audit terendah adalah pada Inspektorat Khusus

yaitu hanya 93,78 %, yang direncanakan sebanyak 4295 hari audit, terealisasi

sebanyak 4028 hari audit dan yang tertinggi yaitu Inspektorat I yaitu 100,21%

yang direncanakan sebanyak 4312 hari audit dan teralisasi sebanyak 4321 hari

audit, Rekapitulasi hari audit selama tahun 2010 adalah sebagai berikut

0

50

100

150

INSPEKTORAT IINSPEKTORAT II

INSPEKTORAT IIIINSPEKTORAT

IV INSPEKTORATKHUSUS

120 135 135 129

110

119 133 135 139

108

TARGET OBYEK AUDIT REALISASI OBYEK AUDIT

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

IR I IR II IR III IR IV IRSUS

4312 4331

4419

4297 4295 4321 4338 4355

4135

4028

Target Realisasi


B. Audit dengan Tujuan Tertentu

Pada TA 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan juga

melaksanakan audit pengadaan barang dan jasa sebanyak 126 kali, pelaksanaan

audit pengadaan barang dan jasa dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan

audit kinerja dengan rincian sebagai berikut:

C. Sosialisasi Preventif KKN

Pada TA. 2010 telah dilaksanakan kegiatan SosialisasPreventif KKN dilaksanakan

pada Kantor Pusat, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan dan Penelitian.

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Kantor Pusat, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian berjumlah 262 orang peserta;

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Badan Pengembangan dan Penelitian berjumlah 187 peserta.

NO INSPEKTORAT Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Inspektorat I - 3 4 4 4 5 6 4

2 Inspektorat II 2 2 5 1 2 6 - 1 1

3 Inspektorat III 3 2 5 7 6 1 2 5 -

4 Inspektorat IV - 3 4 2 6 2 4 1 -

5 Inspektorat Khusus

1 1 2 1 1 2 2 5 8

jumlah 6 8 19 15 19 15 13 18 13


D. Reviu Laporan Keuangan

Reviu laporan keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan “pernyataan

telah direviu” sebagai salah satu dokumen pendukung untuk menyusun

statement of responsibility (pernyataan tanggung jawab) oleh Pejabat Eselon I

terkait pada laporan keuangan.

Pada TA. 2010 diprogram melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan di

tingkat UAPPA-W dan UAPPA-Pusat di Unit Eselon I di Kantor Pusat dalam

rangka memberikan keyakinan, keandalan dan keabsahan informasi yang akan

disajikan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi sesuai SAP.

Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan pada 9 (sembilan) laporan keuangan unit

Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

NO BULAN PROGRAM

REALISASI

1 Januari Jambi Jambi

Kalimantan Timur Kalimantan Timur

Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah

Irian Jaya Barat Irian Jaya Barat

Unit Eselon I

2 Februari - Unit Eselon I

3 Maret - -

4 April Bangka Belitung

Gorontalo

NAD

Sulawesi Barat

5 Mei Bangka Belitung

Gorontalo


NO BULAN PROGRAM

REALISASI

NAD

Sulawesi Selatan

6 Juni - -

7 Juli Kep. Riau Jawa Tengah

Lampung Jawa Timur

Sulawesi Selatan Kalimantan Barat

Papua Riau

Maluku Utara

Unit Eselon I

8 Agustus - -

9 September - -

10 Oktober Riau Kalimantan Tengah

Jawa Tengah Sulawesi Tenggara

Jawa Timur Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tenggara DIY

Sulawesi Barat

11 Nopember - -

12 Desember - -

Jumlah 17 20

E. Kegiatan Pengawasan lainnya

1. Pemantauan Tindak Lanjut

a. Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil

Audit dilaksanakan dengan aktif yaitu melalui program pemantauan

langsung kepada Obyek Audit yang telah melewati batas waktu

pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat

Jenderal).


Pada posisi 31 Desember 2010 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada

UPT/Satker dan Kantor Pusat Kementerian perhubungan secara total

terdapat sebanyak 3.019 temuan, dimana telah selesai ditindaklanjuti

sebanyak 638 temuan, dalam proses sebanyak 871 temuan, dan sisa

temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.510 temuan, dengan

rincian sebagai berikut:

b. Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di

Lingkungan Kementerian Perhubungan

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Darat KeretaApi

Laut Udara Setjen Itjen Diklat Litbang SAR

57 38 255 172

26 0 65 20 5

50 7

604

148

8

0

52 1 1

245 43

787

435

0

0

0 0 0

Tuntas Proses Sisa


Inspektorat Jenderal disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,

juga melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari

Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, yaitu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP)

1) Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d HAPSEM I Tahun 2010 di

lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 339 saran,

telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 160 saran,

sedangkan sebanyak 87 saran telah ditindaklanjuti namun belum

dinyatakan selesai, serta sebanyak 92 saran belum ditindaklanjuti,

dengan rincian sebagai berikut:

0

20

40

60

80

100

120

140

Setjen Darat Laut Udara keretaapi BPSDM SARNasional

32

0

32

68

28 0 0

44

10

6

6

14

6 1

48

9

12

0

23

0 0

Selesai Belum Selesai Belum Tindak Lanjut


c. Koordinasi yang dilakukan dengan BPKP adalah mengenai tindak lanjut

temuan hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Posisi sampai dengan triwulan III Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

2. Pelaksanaan Inpres No 5 Thn 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi

a. Kormonev RAN-PK Kementerian Perhubungan

Program Kerja tim Kormonev RAN PK Kementerian Perhubungan yang

telah terlaksana di tahun 2010 yaitu :

1) Koordinasi dengan Tim AP-KKN Unit Kerja Eselon I di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

2) Monitoring Pelaksanaan program kerja yang disampaikan oleh

Tim AP-KKN Unit Kerja Eselon I;

3) Uji petik;

020406080

100120140160180

Ditjen HubDarat

Ditjen HubLaut

Ditjen HubUdara

Ditjen KA

Sisa 3 26 5 1

Tuntas 69 135 56 12


Realisasi Anggaran tim Pokja Kormonev RAN PK Kementerian Perhubungan

adalah sebesar 94,44 %.

b. RAN-PK Itjen Kementerian Perhubungan

Tim Pokja AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun telah terealisasi 9

kegiatan sebagai berikut:

1) LHKPN

a) Dari 29 (dua puluh Sembilan) orang yang wajib mengisi LHKPN di

Lingkungan Itjen, sampai dengan posisi 31 Desember 2010 yang

telah menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) orang;

b) Penerbitan Instruksi Inspektur Jenderal Nomor :

SK.87/HK.206/ITJEN-2010 tanggal 30 September 2010 Tentang

117.500,00

110.971,40

Anggaran Kormonev RAN PK

Program Realisasi


Penetapan Pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan Yang

dimilikinya Tahun 2010;

c) Penerbitan Laporan Monitoring;

d) Memberikan peringatan terhadap pejabat di lingkungan Itjen

kemenhub yang belum melaporkan LHKPN (satu orang

bendahara pengeluaran), realisasi pelaksanaan bahwa sesuai

bukti terima dari Direktorat PP-LHKPN KPK RI tanggal 22

Januari 2010 telah menyampaikan laporan LHKPN kepada KPK;

e) Monitoring pejabat yang belum memenuhi kelengkapan data

LHKPN, laporan monitoring telah dibuat.

2) LAKIP dan Penetapan Kinerja.

a) Monitoring unit kerja eselon II yang telah membuat LAKIP TA.

2010,

b) Monitoring unit kerja eselon II yang telah membuat Penetapan

Kinerja TA.2010,

c) Monitoring pelaksanaan evaluasi 8 LAKIP eselon I tahun 2010 di

lingkungan Kemenhub,

3) Pelayanan Publik.

a) Monitoring SK penyusunan sispro SMS pelayanan publik

(pengaduan masyarakat) Inspektorat Jenderal;

b) Penyusunan Sispro SMS pelayanan publik (Pengaduan

Masyarakat), telah terealisasi bekerjasama dengan Pusdatin.


4) Wilayah Bebas Korupsi

a) Penerbitan quisioner untuk pelaksanaan uji petik wilayah bebas

korupsi;

b) Audit oleh setiap Inspektorat dan pelaksanaan pemantauan tindak

lanjut oleh Sekretariat Inspektorat sebagai wilayah bebas korupsi

(telah terealisasi hasilnya oleh tim);

5) Pengadaan Barang/Jasa.

a) Pembentukan panitia pengadaan sesuai SK KPA Nomor

SK.23/PL.102/ITJEN-2010 tanggal 22 Maret 2010;

b) Kegiatan Evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan

pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa

6) Pola Hidup Sederhana.

a) Evaluasi implementasi surat edaran Irjen No.SE.3/PS.3012/ITJEN-

2006 tentang pola hidup sederhana dalam kedinasan di

lingkungan Itjen;

b) Penyempurnaan surat edaran Irjen No.SE.3/PS.3012/ITJEN-2006

tentang pola hidup sederhana dalam kedinasan di lingkungan

Itjen;

c) Monitoring pelaksanaan penyempurnaan surat edaran Irjen

No.SE.3/PS.3012/ITJEN-2006 tentang pola hidup sederhana dalam

kedinasan di lingkungan Itjen.

7) Koordinasi dengan Penegak Hukum.

a) Penilaian inisiatif anti korupsi sebagai penghubung ke KPK (nihil);

b) Pemberian ijin bagi pejabat/staf Inspektorat Jenderal yang terkait

dengan proses penegakan hukum (nihil).


8) Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berupa

keluarnya Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK 2010).

9) Berdasarkan Program Kerja Kesembilan AP-KKN Inspektorat Jenderal

Tahun 2010 terdapat 6 (enam) kegiatan dengan realisasi

pelaksanaan sebagai berikut :

(1) Uji petik atas pelaksanaan perjalanan dinas satu bulan di

semester II tahun 2010;

(2) Sosialisasi preventif KKN kepada para pejabat struktural, auditor

dan pengelola keuangan di lingkungan Itjen pada tanggal 16

Juli 2010;

(3) Penandatanganan pakta integritas di lingkungan Itjen, dengan

realisasi > 100 pegawai;

(4) Pembentukan lembaga kode etik pengawasan Inspektorat

Jenderal Kemenhub;

(5) Kegiatan kelima melaksanakan kegiatan bina mental (tidak

terlaksana);

(6) Kegiatan keenam pembuatan dan pemasangan leaflet, stiker,

poster dan x-banner tentang anti KKN (tidak terlaksana)

3. Penyusunan LAKIP Itjen dan Evaluasi LAKIP Unit Eselon I Kementerian

Perhubungan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim penyusunan LAKIP Itjen dan

Evaluasi Unit Eselon I Kementerian Perhubungan pada tahun 2010 adalah


a. Persiapan Penyusunan LKE Lakip Eselon I Kementerian Perhubungan

b. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Eselon I Kemenhub

c. Kompilasi Laporan Evaluasi LAKIP Eselon I Kemenhub

Realisasi anggaran Penyusunan LAKIP Itjen dan Evaluasi LAKIP Unit

Eselon I Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 86.490.000,- (93,20%)

dari total anggaran Rp. 92.800.000,-

4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

terlaksana pada tahun 2010 adalah kegiatan Persiapan Penyusunan

Bahan/Pedoman Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, hasil dari

Kegiatan tersebut adalah rencana kegiatan Program Kerja SPIP selama

Tahun 2011.


5. Pemantauan Pelaksanaan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru

a. Pemantauan Angkutan Lebaran 1431 H

Penumpukan penumpang tujuan Kalimantan di depan terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Libur

Lebaran 1431H

Pada Tahun 2010 Itjen melakukan pemantauan angkutan lebaran

pada 7 (tujuh) provinsi di 35 (tigapuluh lima) tempat yang terdiri atas

bandara, stasiun, terminal bus dan pelabuhan, dengan rincian sebagai

berikut:

NO Tempat Provinsi

1 Stasiun Gubeng

Jawa Timur 2 Bandar Udara Juanda Surabaya - Sidoarjo

3 Stasiun Tugu

DI Yogyakarta

4 Stasiun Lempuyangan

5 Terminal Wonosari

6 Stasiun Kereta Api Poncol

Jawa Tengah

7 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

8 Bandar Udara Ahmad Yani

9 Stasiun Kereta Api Tawang

Jawa Tengah 10 Terminal Bus Terboyo

11 Stasiun Kereta Api Bandung Jawa Barat


NO Tempat Provinsi

12 Terminal Bus Leuwi Panjang

13 Terminal Cicaheum

14 Terminal Bus Rajabasa

Bandar Lampung

15 Bandar Udara Raden Inten II

16 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

17 Bandar Udara Adi Sucipto

DI Yogyakarta

18 Terminal Jombor

19 Terminal Giwangan

20 Terminal Tirtonadi

Jawa Tengah

21 Stasiun Kereta Api Solo Balapan

22 Bandar Udara Adi Sumarmo

23 Stasiun Kereta Api Cirebon

Jawa Barat 24 Terminal Bus Harjamukti

25 Terminal Pulogadung

DKI Jakarta

26 Terminal Bekasi

27 Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng

28 Stasiun Kereta Api Senen

DKI Jakarta dan Bogor

29 Terminal Baranang Siang Bogor

30 Pelabuhan Tanjung Priok

31 Stasiun Gambir

DKI Jakarta dan Banten

32 Terminal Kampung Rambutan

33 Pelabuhan Penyeberangan Merak

34 Stasiun Pasar Turi

Jawa Timur 35 Terminal Purabaya Bungurasih (Sidoarjo)

b. Pemantauan Angkutan Haji TA 2010 / 1431 H

Inspektorat Jenderal telah melakukan pemantauan Angkutan Haji

TA 2010 pada 6 (enam) embarkasi yaitu Batam, Padang,

Palembang, Balikpapan, Makassar, Banjarmasin dan 1 (satu)

pemantauan di luar negeri yaitu Jeddah (bandara King Abdul

Aziz).


Calon Jamaah Haji sedang menaiki pesawat di Embarkasi

Palembang

c. Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru TA 2010

Pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru TA 2010 dilakukan

di 12 tempat pada 8 (delapan) provinsi, dengan rincian sebagai

berikut:

NO

LOKASI

PELABUHAN / BANDARA PROVINSI

1 Adpel Ambon

Maluku 2 Bandara Pattimura

3 Bandara Sam Ratulangi Sulawesi Utara 4 Adpel Ambon

5 Bandara El Tari NTT

6 Stasiun Solo Balapan

Jawa Tengah 7 Bandara Adi Sumarmo

1 Bandara Ngurah Rai Bali

2 Bandara Selaparang NTB

3 Bandara Haji AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan

Bangka Belitung

4 Stasiun Tugu DI. Yogyakarta 5 Bandara Adi Sucipto


d. Evaluasi Program Kerja

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Evaluasi Program Kerja

Inspektorat Jenderal Semester I untuk mengevaluasi program

dan kegiatan selama semester I serta pemantapan program kerja

dan kegiatan untuk semester II tahun 2010. Kegiatan Evaluasi

Program Kerja diikuti oleh semua unsur Inspektorat Jenderal

mulai dari Eselon I, auditor, dan staf.

F. Kegiatan Penunjang (Non Pengawasan)

1. Koordinasi Pengawasan

Pada Tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi

dengan:

a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri:

Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

dimaksudkan untuk menyelaraskan jadwal pengawasan yang

dituangkan dalam peta pengawasan yang merupakan kesepakatan

bersama antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan

Bawasda/Inspektorat Provinsi, untuk menghindari pengawasan yang

berulang maupun tumpang tindih pada TA 2010.

b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan Provinsi

dan Inspektorat Provinsi)


1) Dinas Perhubungan

Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi mengenai

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di 11 (sebelas) provinsi

yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, Bali, Kalimantan Timur,

Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Maluku Utara,

Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat.

2) Inspektorat Provinsi/ Badan Pengawas Daerah

a) Rakorwasda (Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah)

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan

maupun pemeriksaan yang berulang-ulang terhadap obyek

audit yang sama oleh beberapa Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) di daerah, pada tahun 2010 telah

dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan di DI.

Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bangka Belitung.

b) Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan

Selama tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah memberikan

Bimbingan Teknis kepada para auditor di lingkungan

Inspektorat Provinsi sebanyak 5 Propvinsi dengan rincian:


No Tempat Tanggal

1 Banten 1-4 Maret 2010

2 Denpasar 4-8 April 2010

3 Solo 9-12 Mei 2010

4 Manado 7-10 Juni 2010

5 Gorontalo 12-16 uli 2010

suasana Bimbingan Teknis Audit Sektor

Perhubungan di Provinsi Sulawesi Utara

c. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi

dengan aparat pengawasan lainnya berkaitan dengan klarifikasi

temuan hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional, Kejaksaan Agung

berkaitan dengan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, BPK-

RI yang berkaitan dengan pemutakhiran data tindak lanjut temuan

hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP yang berkaitan dengan

pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP.


2. Pengembangan SDM

a. Diklat

Diklat teknis kebandar udaraan

Untuk pengembangan SDM pada Tahun 2010 , Itjen telah

melaksanakan 39 diklat dengan rincian:

Jenis Diklat Nama Diklat

a. Teknis

- In House Training Reviu Laporan Keuangan

Audit Kinerja

Perkeretaapian

Ketatalaksanaan Angkutan Laut

Kebandarudaraan

- Kerjasama Instansi Lain

Pelatihan Ajudan Pemimpin

Short Course Job Analisis pemecahan masalah

Short Course State Audit Reform (STAR-SDP)

Pengadaan Barang dan Jasa

Keselamatan Transportasi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengadaan Barang/ Jasa Bagi Penegak Hukum dan Auditor

Training Reviu Laporan Keuangan Kementerian


Jenis Diklat Nama Diklat Short Course Factory Inspection

Workshop Implementasi UU KIP

Diskusi Panel "Kontrak Jasa Konstruksi Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Perdata"

Bimtek Nasional "Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi"

Perencanaan Transportasi

Short Course Tahap II " Autumn Course on Railways"

Workshop dan Bimtek Pre Award Audit

Workshop dan Bimtek Tata Laksana Pengawasan

Workshop/ Bimbingan Teknis Nasional "Tatacara Pencegahan, Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Standar Pelayanan dan Penga turan Pertanahan serta Tatacara Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan"

Pelatihan Teknis Kehumasan

Basic Investigation Training yang difokuskan kepada "Sistem Pelaporan Aviation Accident ICAO dan ECCAIRS"

Forum Ernst & Young tentang Reformasi Birokrasi Perkembangan, Permasalan dan Tantangan

Diklat Keprotokolan

Seminar Sosialisasi PP 53 Tahun 2010

b. Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Ahli

Sertifikasi JFA Penjenjangan Pengendali Teknis

Sertifikasi JFA Penjenjangan Ketua Tim

Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli

Fungsional Bendahara Pengeluaran

c. Struktural Prajabatan Gol II

Prajabatan Gol III

Pimpinan Tk. IV

Seleksi Diklat Pim Tk.III

Pimpinan Tk. III

Seleksi Diklat Pim Tk.II

Diklat Pimpinan Tk. II

b. Pelatihan Kantor Sendiri


Selain Diklat, untuk menambah pengetahuan auditor Inspektorat

Jenderal juga melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 7

(tujuh) kali dengan topik sebagai berikut sebagai berikut:

1) Penyusunan Draft Awal Pedoman Reviu Laporan Keuangan

Kementerian Perhubungan;

2) Kode Etik APIP;

3) Instrumen Landing System;

4) Marker Beacon;

5) Prasarana Perkeretaapian ”Teknik Jalan Rel”;

6) Penjelasan PKA dan LHA Kecukupan dan Kompetensi SDM

dalam rangka Pelayanan Publik pada Kantor Adpel/Kanpel

dan Bandara;

7) Pengenalan Istilah Dalam Audit Pada Subsektor

Perhubungan Darat

3. Penerbitan Jurnal

Tahun 2010 Jurnal telah diterbitkan

sebanyak 1 (satu) kali dari rencana

sebanyak 2 (dua) kali. Jurnal tersebut

di terbitkan dengan sasaran Pejabat

Eselon I dan II kantor pusat dan

Auditor serta pejabat struktural di

lingkungan Inspektorat Jenderal.


4. Tata Persuratan

Kegiatan surat menyurat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan berjalan secara lancar dan baik.

5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

Selama Tahun 2010, telah dilaksanakan kegiatan operasional perkantoran

berupa: pengadaan makanan / minuman daya tahan tubuh, pengadaan

obat-obatan melalui Biro Umum, pengadaan pakaian dinas,

penyelenggaraan perpustakaan / kearsipan / dokumentasi, perawatan

sarana gedung kantor termasuk pengadaan perlengkapan kantor,

penggandaan dan laminasi dokumen, perawatan kendaraan bermotor,

Langganan daya dan jasa

6. Penyusunan Program dan Rencana Kerja

Kegiatan yang telah terlaksana di tahun 2010 berupa kegiatan

perencanaan dan penyusunan program kerja Inspektorat Jenderal pada

tahun berjalan yang dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan

Desember. dalam penyusunan program dan rencana kerja ini, Inspektorat

Jenderal berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan

Kementerian Keuangan.

7. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Selama Tahun 2010 telah dibentuk tim untuk mengelola dan menjalankan

sistem informasi pengawasan.


BAB VI KESIMPULAN

elama Tahun 2010, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh

kegiatan (22 kegiatan) yang direncanakan dengan realisasi angggaran

mencapai Rp. 56.317.707.239,- (79,32 %). Hasil dari kegiatan utama

Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan

Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 3.019 temuan, selesai

ditindaklanjuti sebanyak 638 temuan, dalam proses sebanyak 871 temuan, dan sisa

temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.510 temuan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan

Sumber daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif,

sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan

kebijakan yang mendukung.

S

BAB I - ppid.dephub.go.idppid.dephub.go.id/files/dataitjen/laptah_itjen_2010.pdf · masing-masing...

Documents

Transcript of BAB I - ppid.dephub.go.idppid.dephub.go.id/files/dataitjen/laptah_itjen_2010.pdf · masing-masing...