BAB I -...
54
Transcript of BAB I -...
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan
kewenangan daerah sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi
oleh rencana pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi
dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan
perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan
didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk
diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari
berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan
memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan
efektif.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah
disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka
waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Rencana-rencana pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan
penyusunan rencana-rencana pembangunan bagi masing-masing
2
SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah daerah yaitu Rencana
Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan
Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.
Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun
2015-2019 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2015-2019
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor serta
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Dokumen Renstra-SKPD sangat bermanfaat dan diperlukan
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, sehingga
Renstra-SKPD menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan daerah
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003
serta Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Negara, maka penjabaran RPJM Daerah Kota Bogor
yang ditindaklanjuti penyusunan Renstra-SKPD yang dijabarkan
ke dalam Renja SKPD dan RKPD Kota Bogor untuk setiap
tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor.
I.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
4
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);
3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
5
Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nomor
4815);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tudas Pembantuan (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 4816);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 4817);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kota Bogor;
6
15) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor
Tahun 2005 – 2025;
16) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
17) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
18) Peraturan Walikota Bogor Nomor 130.04.45-272 Tahun
2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
19) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor
2015-2019.
20) PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PD).
21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tanggal
1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor.
22) Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
7
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bogor tahun 2015-2019 adalah
merumuskan kebijakan dan program strategis selama 5 (lima)
tahun yang menjamin pelaksanaan Pemerintahan Kota Bogor,
sebagai arah dan pedoman dalam mengukur keberhasilan
maupun kegagalan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
terutama di bidang perumahan dan permukiman.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah
tersedianya dokumen rencana strategis Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor tahun 2015-2019, untuk lebih
memudahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas
dan dapat digunakan dalam melakukan pengukuran evaluasi
kinerja.
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Renstra-SKPD ini didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Inpres
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai
penyelenggara pemerintahan negara mulai dari pejabat Eselon II
keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
8
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
yang dirumuskan sebelumnya.
Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bogor tahun 2015-2019 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun
2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota
Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, terbentuklah Dinas
Perumahan dan Permukiman yang merupakan perangkat daerah
sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan
Permukiman dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan dan
Permukiman.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas
Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan
permukiman;
4. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan
permukiman;
11
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan Prasarana Dinas;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan permukiman;
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan
permukiman;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor terdiri atas :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
b. Seksi Pengawasan Pengendalian;
c. Seksi Penataan Kawasan dan Prasarana Sarana dan
Utilitas Perumahan.
4. Bidang Pertamanan, Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi
Kota membawahkan :
a. Seksi Pembangunan Pertamanan, Penerangan Jalan
Umum dan Dekorasi Kota;
b. Seksi Pemeliharaan Pertamanan;
c. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan
Dekorasi Kota.
5. UPTD Pemakaman, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha.
6. UPTD Rumah susun, terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha.
12
Dari susunan organisasi diatas, bagan struktur organisasi
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor digambarkan
sebagai berikut :
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
KEPALA
BIDANG PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
BIDANG PERTAMANAN DAN
PENERANGAN JALAN UMUM
SEKSI PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN
SEKSI PENGAWASAN
PENGENDALIAN
SEKSI
PEMBANGUNAN TAMAN
SEKSI PEMELIHARAAN TAMAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI PENERANGAN JALAN
UMUM
SEKSI PENATAAN KAWASAN
KUMUH DAN PRASARANAN SARANAN
DAN UTILITAS PERUMAHAN
UPTD
13
Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota
Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bogor
II.2 SUMBER DAYA SKPD
Sumber daya yang ada di Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor dapat dilihat pada rincian berikut ini :
a. Jumlah kekuatan pegawai :
- Pegawai Negeri Sipil : 136 orang
- Calon Pegawai Negeri Sipil : - orang
- Tenaga Kontrak : 2 orang
Jumlah : 138 orang
b. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan ruang :
Tabel Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bogor Berdasarkan Kepangkatan/Golongan
No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan
1. IV/d -
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA UPTD
SUB BAGIAN TATA USAHA
14
2. IV/c 1
3. IV/b 1
4. IV/a 2
5. III/d 7
6. III/c 8
7. III/b 20
8. III/a 10
9. II/d 1
10. II/c 52
11. II/b 9
12. II/a 11
13. I/d 1
14. I/c 13
15. I/b -
16. I/a -
J U M L A H 136
c. Berdasarkan Kualifikasi pendidikan :
Tabel Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Keterangan
1. S 3 -
2. S 2 14
3. S 1 26
4. D IV -
5. D III 4
6. D II -
7. D I -
8. SLTA 71
9. SLTP 10
10. SD 11
Jumlah 136
d. Berdasarkan kualifikasi pekerjaan :
Kepala Dinas = 1 orang
Sekretaris = 1 orang
Kepala Bidang = 2 orang
Kepala Sub Bagian = 2 orang
Kepala Seksi = 6 orang
Kepala UPTD = 2 orang
Kasubag UPTD = 2 orang
Pejabat Fungsional = -- orang
Pelaksana PNS = 120 orang
15
- Pelaksana Non PNS/TKK = 2 orang Jumlah = 136 orang
II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
Sesuai dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta
target maka dapat kami sampaikan kinerja Pelayanan SKPD
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur serta
mewujudkan Dinas Perumahan dan permukiman yang Akuntabel.
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur serta mewujudkan Dinas Perumahan dan permukiman yang Akuntabel
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Eksistin
g
2014
Targe
t
2015
Targe
t
2016
Targe
t
2017
Targe
t
2018
Targe
t
2019
Terciptanya birokrasi
pemerintah
yang efektif, efisien, dan
akuntabel
kinerja
birokrasi
Pemenuhan
kebutuhan dasar
operasional
SKPD (12 Bulan)
12 Bulan 12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
Pemenuhan kebutuhan
inventaris
kantor (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan
dokumen
perencanaan (Renja SKPD)
dan laporan
akuntabilitas
(LAKIP, LKPJ, LPPD) secara
tepat waktu
(%)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nilai Retribusi
(UPTD Makam dan
Rusun) NA 103% 103,6% 100% 100% 100%
16
Tingkat tertib
administrasi
pengelolaan keuangan (%)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan
gedung
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan gedung
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Eksisting 2014
Target
2015
Target
2016
Target
2017
Target
2018
Target
2019
Terciptanya
bangunan
yang
berkualitas
Jumlah
pelayanan penyelenggar
aan
bangunan
gedung pada tahun
tersebut
NA 253 190 202 202 202
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian
bangunan gedung
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian bangunan gedung
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Eksistin
g 2014
Targe
t
2015
Targe
t
2016
Targe
t
2017
Targe
t
2018
Targe
t
2019
Mempertaha
nkan kualitas
daya
dukung
lingkungan dan daya
tampung
ruang kota Bogor
Tingkat
Kesesuaian pelaksanaan
pembanguna
n dengan ijin (IMB) yang
diterbitkan
90 90 92 92 94 96
Tingkat
Pencegahan
bangunan tidak berijin
70 70 74 75 78 80
Jumlah PSU
yang
diserahkan
pengembang
NA 3 3 3 3 3
17
4. Meningkatkan penataan, pemeliharaan dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) menuju Kota Bogor hijau
lestari
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Meningkatkan penataan, pemeliharaan dan penambahan
ruang terbuka hijau (RTH) menuju Kota Bogor hijau lestari
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Eksistin
g 2014
Targe
t 2015
Targe
t 2016
Targe
t 2017
Targe
t 2018
Targe
t 2019
Mewujudka
n kota Bogor
yang bersih, dengan
lingkungan
sehat melalui optimalisasi
pengelolaan
sarana dan prasarana
Luas Taman, jalur hijau,
dan furniture
hijau Kota lainnya yang
dibangun
(Ha)
39,69 0,81 0,22 0,4 0,93 0,93
Luas Taman,
jalur hijau, dan furniture
hijau Kota
lainnya yang dipelihara
dan
ditingkatkan kualitasnya
(Ha)
39,69 39,69 40,53 40,75 41,15 42,08
5. Meningkatnya kualitas sarana prasana permukiman
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Meningkatnya kualitas sarana prasana permukiman
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Eksistin
g 2014
Targe
t 2015
Targe
t 2016
Targe
t 2017
Targe
t 2018
Targe
t 2019
Meningkatnya
kualitas
lingkungan sehat di
kawasan
perumahan dan
permukiman
Pengurangan kawasan
kumuh dari
kumuh sedang ke
kumuh ringan
0 3 6 9 14 17
Peningkatan
jumlah hunian
Rusunawa/ Rusunami
60% 60% 60% 69% 89% 98%
Cakupan ketersediaan
rumah layak
huni
99,14 99,31 99,48 99,68 99,98
18
6. Meningkatkan pelayanan dalam dekorasi kota serta
pemakaman umum untuk mewujudkan Kota Bogor yang bersih, indah dan nyaman
Tabel Target Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Meningkatkan pelayanan dalam dekorasi kota serta
pemakaman umum untuk mewujudkan Kota Bogor yang bersih, indah dan nyaman
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Eksistin
g 2014
Targe
t
2015
Targe
t
2016
Targe
t
2017
Targe
t
2018
Targe
t
2019
Mewujudkan
kota Bogor
yang bersih, dengan
lingkungan
sehat melalui optimalisasi
pengelolaan
sarana dan prasarana
Jumlah PJU
(TL) 12.000 13.00
0
14.00
0
17.20
0
20.40
0
23.60
0
PJU Di Jalan Protokol
50 50 50
PJU Di Jalan Lingkungan
3.000 3.000 3.000
Lampu
Highmast 50 50 50
Lampu
Taman,
Dekorasi, Hias dan
Jembatan
100 100 100
Luas
kawasan
permukiman yang sudah
dilayani PJU
secara layak
69 70 71 72 73 74
Jumlah
pelayanan Penguburan
dan
ambulance
100% 100% 100% 100% 100% 100%
II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
SKPD
Optimalnya perumahan dan permukiman oleh Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sampai saat ini
disebabkan oleh beberapa tantangan dalam
pengembangan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :
1. Belum terwujudnya pengawasan dan pengendalian
bangunan serta permukiman yang berwawasan
19
lingkungan.
2. Belum maksimal penegakan sanksi administrasi
terhadap penyimpangan penyelenggaraan bangunan.
3. Belum maksimal tindaklanjut atas pengaduan
masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan sesuai
dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah
ditetapkan.
4. Kurang tersosialisasinya peraturan-peraturan terkait
dengan penyelenggaraan bangunan, serta
5. Kurangnya partisipasi dan kerjasama masyarakat
dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian bangunan.
Menyikapi kondisi perumahan dan permukiman di
lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bogor, kiranya di masa yang akan datang perlu
diperhatikan faktor kualitas dan kuantitas aparatur
dimana penempatan dan penyebaran SDM bukan lagi
mempertimbangkan senioritas, akan tetapi lebih
mengedepankan faktor kualitas, profesionalisme,
integritas kepemimpinan mapun moral individu,
sehingga pelayanan terhadap perumahan dan
permukiman di Kota Bogor dapat dilaksanakan secara
professional dan transparan ditengah-tengah upaya
mendorong peningkatan Layanan Pemerintah saat ini.
Sehingga peluang pengembangan pelayanan SKPD
dapat terwujud antara lain dengan :
1. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian
bangunan serta permukiman yang berwawasan
lingkungan.
2. Maksimalnya penegakan sanksi administrasi
20
terhadap penyimpangan penyelenggaraan bangunan.
3. Maksimalnya tindaklanjut atas pengaduan
masyarakat terkait penyelenggaraan bangunan sesuai
dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah
ditetapkan.
4. Tersosialisasinya peraturan-peraturan terkait dengan
penyelenggaraan bangunan, serta
5. Partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam
mendukung pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian bangunan.
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
III.1 EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2010-2014
1. REALISASI CAPAIAN KINERJA
Renstra-SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bogor 2011-2014 merupakan revisi dari Renstra-SKPD Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang 2010-2014, karena pada tahun
2011, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di pecah menjadi
dua Dinas besar, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan
(DKP) dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Berdasarkan hasil analisis capaian Anggaran Belanja
dan Anggaran Pendapatan Tahun 2010-2014, berikut
tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini:
22
TABEL 1 : Tabel Realisasi Capaian Kinerja APBD Kota Bogor Tahun 2010 S/D Tahun 2014
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KONDISI EKSISTING
2008
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
Target 2010
Realisasi 2010
Target 2011
Realisasi 2011
Target 2012
Realisasi 2012
Target 2013
Realisasi 2013
2014 Realisasi 2014
URUSAN PEKERJAAN UMUM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase penduduk berakses air minum
48,02% 53,04 0 57,38 1% NON PDAM
61,72 0.667% NON
PDAM
66,06 -
70,40 1% NON
PDAM
Cakupan rumah tangga bersanitasi per jumlah rumah tangga
152797/194357 (78,61%)
78,67%
420 KK 78,83%
78,74% 300KK 78,82%
78,78%
2175 KK 79,8%
78,82%
1020 KK 79,44%
78,86%
300 KK 40%
Program Penataan dan pengaturan Bangunan Gedung
Jumlah pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (kumulatif)
5 Bangunan 7 14 unit 11 70 15 19 20
-
23 114
Jumlah unit bangunan terawasi per tahun (kumulatif)
320 Bangunan
360 500 420 1432 480 1708 560 1707 Bangunan
650 1.843
Program pengaturan, pembinaan, pengawasan jasa konstruksi
Jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan teknis
300 25 17 25 115 25 25 25 25 Perusahaa
n
25 25 Asosias
i
23
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KONDISI EKSISTING
2008
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
Target 2010
Realisasi 2010
Target 2011
Realisasi 2011
Target 2012
Realisasi 2012
Target 2013
Realisasi 2013
2014 Realisasi
2014
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
Program
lingkungan sehat perumahan
Persentase kawasan
kumuh per luas wilayah (kumlatif)
257,59 Ha
(2,17%)
247,59
Ha (2,08%)
240,88
Ha
237,59
Ha (2,00%)
223,22
Ha (1,9%)
227,59
Ha (1,92%)
209,93
Ha (1,7%)
217,59
Ha (1,83%)
191,82
Ha
207,5
9 Ha (1,75%)
164.45
Ha (1,39%)
Panjang jalan lingkungan yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)
52.604 m2 60000 m2
80624,44 m2
62000 m2
102.814,57 m2
63000 m2
147.292,34 m2
64000 m2
245.855,94 m2
65000 m2
356.814,1 m2
Luas Tembok Penahan Tanah (TPT) Lingkungan
Perumahan, yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)
2.725,69 m3 2.800 m3
3600,54 m3
2.900 m3 4.121,62 m3
3.000 m3 13.670,04 m3
3.100 m3
18.304,53 m3
3.200 m3
582.360,57 m3
Panjang Saluran Pembuangan Air Hujan Perumahan yang dibangun/diperbaiki (kumulatif)
2.067 m' 2.100 m'
2158,65 m'
2.200 m' 2.357,78 m'
2.300 m' 18.140,13 m'
2.400 m'
20.586,405 m'
2.500 m'
29.577,74 m’
Jumlah Jembatan Lingkungan yang dibuangun/diperbaiki
7 unit 17 unit 50 unit 22 unit 116 Unit
27 unit 22 unit 32 unit 28 Unit 37 unit
31 Unit
Jumlah rumah susun 4 twin blok 1 0 1 0 1 0 1 0 Unit 1 2
Jumlah twinblok yang berkondisi baik
3 twin blok 4 2 4 2 4 4 4 4 twin blok
4 4
Program Peningkata
n Kesiagaan dan Pencegaha
Respon time kebakaran (menit)
12 menit 11 menit
11 menit 11 menit 11 menit
11 menit 11 menit 11 menit
11 menit 11 menit
11 menit
24
PROGRAM INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
KONDISI EKSISTING
2008
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM
Target
2010
Realisasi
2010
Target
2011
Realisasi
2011
Target
2012
Realisa
si 2012
Target
2013
Realisa
si 2013 2014
Realisa
si 2014
URUSAN PENATAAN RUANG
Program perencanaan tata ruang
Jumlah rencana umum dan rencana rinci tata ruang yang disusun
8 jenis dokumen
20% 0% 50% 60% 80% 100% 90% 100% 100% 133,33
%
Program Peningkatan Peran serta Masyakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Frekuensi penyelenggaraan sosialisasi penataan ruang
Belum ada 10%
20% 24% 50% 100% 80% 100% 100% 100%
n Bahaya Kebakaran
25
III.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
Masalah merupakan kesenjangan antara pencapaian
kinerja dan target yang ditetapkan. Sebetulnya terdapat
beberapa indikator yang setelah berjalan selama 5 tahun
ini diperlukan revisi atau perubahan, seperti Indikator
capaian kinerja Air Minum dimana indikator kinerja
tersebut tidak dipisahkan antara capaian kinerja air
minum PDAM dengan capaian kinerja air minum non
PDAM, sementara untuk Dinas Perumahan dan
Permukiman sendiri kegiatan yang dilaksanakan yaitu
kegiatan pembanguan infrastruktur air minum non PDAM.
Namun, sejak tahun 2017 Dinas Perumahan dan
Permukiman sudah tidak lagi menangani sekort ari minum
karena ada perubahan tupoksi di lingkungan Pemerintah
Kota Bogor. Kewenangan sektor air minum non PDAM
sendiri menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang. Selanjutnya indikator capaian kinerja
Jumlah pembangunan/perbaikan gedung pemerintah
dimana pada tahun 2013 kegiatan tersebut diserahkan
kepada SKPD masing-masing sedangkan Dinas Perumahan
dan Permukiman hanya bersifat memberikan Bantuan
Teknis saja, kemudian Indikator capaian kinerja presentase
kawasan kumuh Kota Bogor, walaupun tercapai capaian
kinerjanya indikator yang disajikan berupa luasan untuk 5
tahun kedepan yaitu tahun 2015 – 2019 diganti
indikatornya berupa jumlah titik lokasi kawasan kumuh
sesuai dengan hasil studi inventarisasi kawasan kumuh
tahun 2013.
Dari permasalahan dan perubahan indikator capaian
kinerja tersebut diatas pada bagian selanjutnya dijelaskan
26
telaah visi dan misi serta program Dinas Perumahan dan
permukiman Kota Bogor periode Tahun 2015 – 2019,
untuk program kerja pada Dinas ini tidak jauh berbeda
dengan program 5 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2010 –
2014.
III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
1. Visi dan Misi
Sebagai tahapan ke-3 RPJP Kota Bogor 2005 – 2025,
Pemerintahan Kota Bogor dengan kepemimpinan Walikota
Bogor yang baru dalam melaksanakan pembangunan periode
2015 – 2019 menetapkan VISI yang lebih terfokus yakni
“Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman
Dan Transparan”, dan dalam mewujudkannya dengan MISI:
1. Mewujudkan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan
teknologi informasi dan komunikasi
2. Mewujudkan Bogor kota yang sehat dan makmur
3. Mewujudkan Bogor kota yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi
pada industri pariwisata dan industri kreatif
5. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan peran moral agama dan manusia untuk
mewujudkan masyarakat madani
III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA Dalam Program Pembangunan Daerah kota Bogor
beberapa tugas pokok Dinas Perumahan dan Permukiman
27
tertuang dalam Misi 2 dan 3 Kota Bogor yaitu yang tertuang
dalam urusan :
A. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan sasaran :
a. Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas yang
berkondisi baik, dengan indikasi kegiatan :
1) Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan sasaran
meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang, dengan
indikasi kegiatan :
a). Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung
3. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan sasaran
keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan
ruang, dengan indikasi kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan Gedung.
B. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana,
dengan sasaran :
a. Tersedianya data di wilayah, dengan indikasi kegiatan :
1) Penyusunan Database Bangunan Gedung Berbasis
GIS
C. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan sasaran :
a. Tersedianya data Rumah Tidak Layak Huni Kota Bogor,
dengan indikasi kegiatan :
1) Penyusunan Database RTLH di 6 Kecamatan
28
b. Tertatanya kawasan perumahan kumuh untuk
peningkatan kualitas lingkungan perumahan, dengan
indikasi kegiatan :
1) Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan :
i. Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Pada
Kawasan Permukiman Padat Kumuh
ii. Penunjang Kota Tanpa Kumuh
iii. Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS,
Lomba Kelurahan,Lomba Kinerja Kecamatan dan
Lomba POSYANDU
c. Tersedianya kelengkapan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan, dengan indikasi kegiatan:
1) Pembangunan/Perbaikan Sarana dan Prasarana
Perumahan Tidak Tertata
d. Meningkatnya penyediaan rumah susun, dengan indikasi
kegiatan :
1) Pengelolaan Rusunawa
2) Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
3) Pengembangan sarana prasarana dasar dan utilitas
Rusunawa
2. Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung,
dengan sasaran :
a. Meningkatnya bangunan gedung yang tertata, dengan
indikasi kegiatan :
1) Pemberian Sertifikat Laik Fungsi Gedung
2) Pemberian Bantuan Teknis kepada SKPD yang
menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan
perbaikan gedung pemerintah
3) Penaksiran bangunan gedung
4) Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung
5) Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan
29
3. Program Peningkatan Utilitas Perkotaan, dengan sasaran
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar
pemukiman yang dititikberatkan pada penambahan,
penataan dan pemeliharaan sarana prasarana dekorasi kota
berupa penerangan jalan, fasilitas umum dan lingkungan
permukiman. Indikasi kegiatan pokoknya adalah sebagai
berikut :
1) Pemasangan dan Pemeliharaan PJU, Highmast dan
Lampu Hias
2) Pemutakhiran Data PJU dan Master Plan PJU
3) Pengadaan Sarana Operasional PJU
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan sasaran
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar
permukiman yang dititikberatkan pada penambahan,
pengelolaan dan penataan sarana prasarana pemakaman
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bogor.
Indikasi kegiatannya adalah :
1) Penataan Infrastruktur TPU
2) Peningkatan Pelayanan Pemakaman.
D. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan sasaran
memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas taman
kota dan taman lingkungan sebagai bagian dari ruang
terbuka hijau yang memberikan kesejukan dan keindahan
bagi masyarakat Kota Bogor, dengan indikasi kegiatan :
1) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2) Perencanaan RTH
3) Penyediaan dan Pemutakhiran Data RTH
4) Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau
5) Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau
30
6) Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan
Tumbang
7) Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan Sarana
Prasarana
III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Berdasarkan Perda No 8 tahun 2011 Tentang RTRW Kota
Bogor, bahwa Kota Bogor dibagi kedalam 5 Wilayah Pelayanan
(WP) yang terdiri dari WP A,WP B,WP C,WP D dan WP E dengan
masing-masing fungsi dan wilayahnya sebagai berikut :
A. Wilayah Pelayanan (WP A) memiliki fungsi utama sebagai
wilayah pusat kota yang mengembangkan kegiatan jasa,
perdagangan, pariwisata, pendidikan, penelitian dan kota
taman. Wilayah Pelayanan (WP) A membawahi 17 (tujuh
belas) kelurahan dengan luas wilayah 1.518 Ha yang
tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bogor
Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Tengah
dan Kecamatan Bogor Barat.
B. Wilayah Pelayanan (WP B) memiliki fungsi utama
mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal
dan regional serta perlindungan kawasan lindung. Wilayah
Pelayanan (WP) A terdiri dari 10 kelurahan yang terletak di
Kecamatan Bogor Barat dengan luas wilayah 2.288 Ha.
31
C. Wilayah Pelayanan (WP C) memiliki fungsi utama sebagai
wilayah pusat Komponen pusat-pusat eksisting yaitu
mengembangkan kegiatan pendidikan, kesehatan,
peribadatan, bina sosial, pelayanan pemerintah,
perdagangan dan transportasi. Wilayah Pelayanan (WP) C
membawahi 17 (tujuh belas) kelurahan dengan luas wilayah
2.983,97 Ha yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu
Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur,
Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Barat.
D. Wilayah Pelayanan (WP D) memiliki fungsi utama sebagai
wilayah pusat kota yang mengembangkan kegiatan jasa,
perdagangan, pariwisata, pendidikan, penelitian dan kota
taman. Wilayah Pelayanan (WP) A membawahi 16 (tujuh
belas) kelurahan dengan luas wilayah WP D adalah 1.750,
18 Ha yang tersebar di 2(dua) kecamatan yaitu Kecamatan
Bogor barat yang terdiri dari 5 kelurahan dan Kecamatan
Tanah Sareal yang terdiri dari 11 Kelurahan.
E. Wilayah Pelayanan (WP E) memiliki fungsi utama sebagai
subpusat pelayanan kota/pusat WP yang merupakan pusat
orientasi bagi penduduk di dalam setiap wilayah pelayanan
untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan WP seperti
kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, prasarana
sarana umum, dan ruang terbuka hijau. Wilayah Pelayanan
(WP) D membawahi Lingkup wilayah RDTR WP E ini
32
ditentukan berdasarkan fungsi kawasan yaitu bagian dari
wilayah Kota Bogor. Wilayah Pelayanan E membawahi 21
kelurahan dengan luas wilayah sebesar 3739,68 Ha yang
terdiri dari:
- Kecamatan Bogor Utara : Sebagian Kelurahan Tanah
Baru dan Cimahpar
- Kecamatan Bogor Timur : Kelurahan Sindangsari,
Sindangrasa, Tajur, Katulampa, sebagian Baranangsiang,
dan sebagian Sukasari
- Kecamatan Bogor Selatan : Kelurahan Mulyaharja,
Pamoyanan, Ranggamekar, Genteng, Kertamaya,
Rancamaya, Bojongkerta, Harjasari, Muarasari, Pakuan,
Cipaku, Lawang Gintung, dan Cikaret.
Dengan demikian RTRW masih bersifat makro dan perlu
didetailkan sesuai dengan Undang-undang no 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang. Sehubung dengan itu,maka saat ini
sedang disusun RDTR 5 Wilayah Pengembangan dengan substansi
yang disesuaikan dengan Permen PU No 20 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penyusunan Recana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kabupaten/Kota.
III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik
dalam bentuk pra musrembang, RPJMD, Focus Group Discussion
33
(FGD) stakeholders, dan masukan Renstra (SKPD) dapat
teridentifikasi beberapa isu-isu yang berkaitan dengan
pembangunan Kota Bogor, antara lain :
a) Penataan Ruang
Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih
menjadi hal yang perlu terus dibenahi. Aspek-aspek
pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat
hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan zoning
regulation belum sepenuhnya dijalankan, kondisi ini semakin
memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian
peruntukan ruang. Oleh karena itu, perlu disusun Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) dan dijabarkan lebih lanjut ke
dalam dokumen yang lebih rinci seperti Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk menunjang
pengembangan kawasan-kawasan yang diprioritaskan atau
kawasan strategis. Dokumen RTBL tersebut dapat dijadikan
sebagai acuan di dalam perencanaan pembangunan
prasarana dan sarana dasar (PSD) kawasan.
b) Kualitas Lingkungan Permukiman dan Permukiman Kota
Dari sisi prasarana penunjang permukiman sehat masih
diperlukan peningkatan ketersediannya seperti jalan
lingkungan dan minimnya akses terhadap ruang publik.
Selain itu masih terdapat beberapa wilayah yang masuk
dalam kategori kumuh.
34
c) Perencanaan, Penataan dan Pengembangan Rumah Susun
Keterbatasan lahan, banyaknya permukiman di daerah rawan
bencana dan tingginya nilai lahan menjadi faktor penyebab
arahan pembangunan vertikal bagi perumahan. Bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memfasilitasi
dengan pembangunan rumuh susun sederhana sewa. Pada
saat mendatang perlu diusahakan alokasi ruang untuk
pengembangan rusunawa.
35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
IV.1 VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA
BOGOR
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian
maka Visi merupakan suatu kondisi ideal tentang masa depan
yang realistik, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya
tarik, serta mendorong motivasi. Visi yang baik adalah visi yang
mampu menarik komitmen dan menggerakkan seluruh anggota
organisasi, memberikan makna bagi kehidupan anggota
organisasi, membentuk suatu standar keunggulan, menjembatani
keadaan sekarang dan keadaan masa depan.
Sebagai tahapan ke-3 RPJP Kota Bogor 2005 – 2025,
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 4 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, Pemerintahan Kota
Bogor dengan kepemimpinan Walikota Bogor yang baru dalam
melaksanakan pembangunan periode 2015 – 2019 menetapkan
Visi Kota Bogor yaitu “"Menjadikan Bogor sebagai kota
yang nyaman, beriman dan transparan"“.
36
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menetapkan
visi tentunya merujuk kepada Visi Kota Bogor dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu,
maka Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Kota Bogor yaitu “
Terwujudnya lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman sehat dan nyaman yang berkelanjutan “.
Pernyataan Visi di atas menggambarkan tekad pimpinan
dan staf Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor untuk
dapat menghasilkan impian yang kondusif yang harus tercapai
pada kurun waktu yang telah ditentukan dalam mewujudkan Visi
Kota Bogor.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka dirumuskan
misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, yang
didalamnya mengandung nuansa tujuan Organisasi serta sasaran
yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran Visi, rumusan
Misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, dampak dan hasil yang
diharapkan, serta berbagai keunggulan yang ditawarkan.
Adapun misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
adalah sebagai berikut :
37
1. Mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman
dengan peningkatakan kualitas layanan Perumahan, PSU,
Bangunan Gedung serta pengawasan dan pengendalian
bangunan;
2. Mewujudkan Dinas Perumahan dan Permukiman yang
Akuntabel.
IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR
Tujuan penyusunan Renstra-SKPD Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor ini adalah agar Dinas Proaktif dalam
mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosakan
secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan wawasan
ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan
memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta
fleksibel melakukan antisipasi terhadap perubahan yang terjadi.
Intinya dari perencanaan strategis adalah proses penelitian
situasi yang sedang berlangsung, antisipasi ke arah masa depan
dari suatu organisasi, penetapan sasaran, pengembangan stategis
untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengukuran hasil.
Memberikan arah perwujudan rencana peningkatan dan
pengembangan kiprah Dinas Perumahan dan Permukiman yang
konseptual, kontekstual, obyektif, faktual dan berkesinambungan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan sehingga jelas dan lugas
tolak ukurnya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.
38
Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Renstra Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai penjabaran lebih
lanjut dari Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bogor :
1) Misi kesatu : Mewujudkan kawasan permukiman yang
sehat dan nyaman dengan peningkatakan kualitas
layanan Perumahan, PSU, Bangunan Gedung serta
pengawasan dan pengendalian bangunan.
Tujuan :
- Meningkatnya akses masyarakat dan kualitas
pelayanan perumahan dan permukiman serta
prasarana, sarana dan utilitas.
Sasaran :
- Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan
Kawasan Kumuh.
- Terciptanya kesesuaian dan keteraturan mendirikan
bangunan gedung.
- Peningkatan Penerangan Kota.
- Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang
terbuka hijau tertata (Taman, Jalur Hijau, TPU,
Lapangan, Furniture hijau lainnya).
2) Misi kedua : Mewujudkan Dinas Perumahan dan
Permukiman yang Transparan dan Akuntabel.
Tujuan :
- Meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman dalam rangka pelayanan prima.
Sasaran :
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas.
39
IV.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Selaras dengan RPJMD Kota Bogor 2015-2019, Pemerintah
Kota Bogor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Bogor dan IKU Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penetapan IKU didasarkan
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20
Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah
wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran
strategis untuk masing-masing tingkatan secara berjenjang.
Melalui penetapan IKU diharapkan akan diperoleh informasi
kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan
manajemen kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta
diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Dinas
Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut :
40
N
o
KINERJA UTAMA
(TUJUAN/ SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
CARA
PERHITUNGAN
SATUA
N
TIPE
PERHITUNGAN
1 Meningkatn
ya Rumah
Layak Huni dan
Penanganan Kawasan
Kumuh.
% Rumah
Layak Huni (Ʃ Rumah
Layak Huni /
Ʃ Rumah di
Kota Bogor) x
100%
% Kumulatif
Penurunan kawasan
kekumuhan dalam
hal
infrastruktur
Kumulatif penanganan
infrastruktur pada
kawasan
kumuh sesuai SK
Walikota Bogor (17
Kawasan)
Kawasan
Kumulatif
2 Terciptanya kesesuaian
dan
keteraturan mendirikan
bangunan gedung
Prosentase bangunan
gedung
yang terbangun
sesuai IMB
(Ʃ bangunan
gedung yang
terbangun sesuai IMB /
Ʃ IMB yang
terbit) x 100%
% Kumulatif
IV.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi
yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi organisasi
yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual,
tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu menyusun dan
menetapkan Kebijakan, Program, dan Kegiatan.
1) Kebijakan
Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya
mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak
41
dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kebijakan yang ada di Dinas Perumahan dan
Permukiman adalah sebagai berikut:
- Meningkatkan bantuan terhadap RTLH.
- Pengurangan tingkat dan upaya pencegahan/
pengendalian luas kawasan kumuh.
- Meningkatkan kualitas perbaikan jalan setapak.
- Meningkatkan pelayanan rusunawa
- Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan bangunan
gedung.
- Peningkatan jumlah bangunan yang memiliki ijin.
- Efisiensi pembayan rekening listrik PJU.
- Percepatan serah terima PSU
- Penyediaan anggaran untuk pembebasan lahan
- Penguatan Perda
- Meningkatkan pelayanan antar jenazah dan pemakaman
- Membuat kegiatan yang mendongkrak kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah
2) Program.
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau
42
beberapa instansi terkait untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Program yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor kurun waktu Tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut :
- Program Peningkatan dan Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
- Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
- Program Lingkungan sehat Perumahan.
- Program Penataan dan Pengaturan bangunan Gedung.
- Program Perencanaan Tata Ruang.
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3) Kegiatan
Sejauhmana kegiatan ini sejalan dengan program dan
kebijakannya, serta tujuan dan sasaran, akan sangat
mempengaruhi kinerja organisasi tersebut.
43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi terkait untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan aktifitas
paling operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi
organisasi pemerintah. Kinerja akan dapat diukur dengan dimulai
dari kegiatan yang dilaksanakannya. Sesuai dengan RPJMD
dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dengan
target tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Dinas Perumahan
dan Permukiman dapat di sampaikan sebagai berikut :
1. Lingkungan Sehat Perumahan, dengan indikator kinerja
program prosentase (%) Rumah Layak Huni. Program ini
didukung oleh rencana kegiatan sebagai berikut :
Penyusunan Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
6 Kecamatan
Penunjang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Perencanaan Teknis ( DED ) Pembangunan/Perbaikan
Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh
Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman Pada
Kawasan Permukiman Padat Kumuh
Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba
Kelurahan,Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba
POSYANDU
44
Perencanaan Teknis Pembangunan / Perbaikan Sarana
Prasarana Perumahan di Perumahan Tidak Tertata
Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana
Perumahan Tidak Tertata
Pengelolaan Rusunawa
Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa
Pengembangan dasar Permukiman & Utilitas Bangunan
Rusunawa
2. Penataan Ruang, dengan indikator kinerja program Prosentase
PSU pengembang yang diserahkanterimakan. Program ini
didukung oleh rencana program sebagai berikut :
Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor
Inventarisasi PSU Perumahan Yang Sudah
Diserahterimakan
3. Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung, dengan
indikator kinerja program Prosentase bantuan teknis yang
diberikan. Program ini didukung oleh rencana kegiatan sebagai
berikut :
Bantuan Teknis Perencanaan/Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Pemerintah
Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah
Pelayanan Sertifikat laik Fungsi Bangunan
Pembangunan Gedung DPRD
Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor
Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan Gedung
Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung
4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan indikator kinerja program Prosentase bantuan
teknis yang diberikan. Program ini didukung oleh rencana
kegiatan Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial.
45
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan indikator kinerja
program Prosentase bangunan gedung yang terbangun sesuai
IMB. Program ini didukung oleh rencana kegiatan sebagai
berikut :
Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung
6. Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana, dengan
indikator kinerja program Tingkat Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana. Program ini
didukung oleh rencana kegiatan Pemeliharaan Database
Bangunan Gedung.
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang, dengan indikator kinerja program Prosentase
pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin. Program ini
didukung oleh kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan
Pengendalian Bangunan Gedung.
8. Peningkatan Utilitas Perkotaan, dengan indikator kinerja
program Prosentase PJU yang terbangun. Program ini
didukung oleh rencana kegiatan sebagai berikut :
Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor
Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau
RTH
Pemasangan PJU Jalan Protokol dan Penghubung di Kota
Bogor
Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota
Bogor
Pemasangan Lampu Dekorasi Kota
Pembayaran Rekening PJU
Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu
Highmast
46
Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU
Pendataan Jaringan PJU
Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU
Dan Dekorasi Kota
Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias
9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikator kinerja
program Prosentase taman, jalur hijau dan furniture lainnya
yang tertata. Program ini didukung oleh rencana kegiatan
sebagai berikut :
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau
Pemutakhiran Data Ruang Terbuka Hijau
Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Rutin
Ruang Terbuka Hijau
Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau
Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang
10. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan
indikator kinerja program Prosentase pemenuhan sarana dan
prasarana aparatur serta prosentase aset yang berkondisi baik.
Program ini didukung oleh rencana kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor
Pengadaan inventaris kantor
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator
kinerja progam Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional
dinas serta prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian.
Program ini didukung oleh rencana kegiatan Pengelolaan
Rumah Tangga OPD.
12. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, dengan indikator kinerja program
Prosentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan
47
keuangan tepat waktu, prosentase penyusunan dokumen
pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu, serta jumlah
dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diverifikasi.
Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan Perencanaan
dan Pelaporan OPD.
13. Pengelolaan Areal Pemakaman, dengan indikator kinerja
program Luas areal permakaman yang terkelola dengan baik.
Program ini didukung oleh rencana kegiatan sebagai berikut :
Peningkatan Pelayanan Pemakaman
Penataan Infrastruktur TPU
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja program, dan
pendanaan indikatif disajikan dalam bentuk matrik berikut ini :
48
Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
49
V.4 NILAI-NILAI ORGANISASI
Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Dinas sebagaimana
uraian di atas, maka diperlukan dasar-dasar nilai yang tertanam
dalam setiap pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bogor, sebagai landasan dedikasi, prestasi, dan partisipasinya.
Dasar-dasar nilai tersebut mengacu pada nilai-nilai yang dianut
Pemerintah Kota Bogor dan Masyarakat Kota Bogor yang tertuang
dalam Motto Kota Bogor, yaitu “Dinu Kiwari Ngancik Nu Bihari
Seja Ayeuna Sampeureun Jaga”, yang artinya : Apa yang kita
peroleh hari ini adalah hasil kerja kita hari kemarin, dan apa yang
kita lakukan hari ini adalah untuk kehidupan kita di hari esok.
Berdasarkan motto Kota Bogor tersebut, maka ditetapkan
nilai-nilai yang perlu mendapat perhatian semua komponen Dinas
Perumahan dan Permukiman sebagai berikut :
1. Religius
2. Profesional
3. Kejujuran
4. Transparansi
Nilai–nilai tersebut di atas selanjutnya dijadikan landasan
kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan
diikuti rasa keikhlasan, kebersamaan, keuletan, dan keberanian
dalam mengemukakan kebenaran fakta sehingga tercipta
keharmonisan hasil kerja yang inovatif secara terbuka dan
50
transparan guna mendorong kinerja Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor.
51
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat
dalam tabel dibawah ini :
Tabel Indikator Kinerja SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tujuan
1 2 3
Meningkatnya Rumah Layak
Huni dan Penanganan
Kawasan Kumuh.
% Rumah Layak Huni
Meningkatnya akses
masyarakat dan kualitas
pelayanan perumahan
dan permukiman serta prasarana, sarana dan
utilitas
Penurunan kawasan
kekumuhan dalam hal
infrastruktur
Luas jalan setapak
berkondisi baik
Indeks kepuasan
masyarakat penghuni
rusun
Terciptanya kesesuaian dan
keteraturan mendirikan bangunan gedung
Prosentase Pelayanan
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Prosentase bangunan
gedung yang terbangun
sesuai IMB
Peningkatan Penerangan Kota Prosentase Luas kawasan
Permukiman yang dilayani
PJU
Meningkatnya prosentase
luasan dan kualitas ruang
terbuka hijau tertata (Taman,
Jalur Hijau, TPU, Lapangan,
Furniture hijau lainnya)
Prosentase Ruang Terbuka
Hijau Publik Tertata
Indeks kepuasan
pelayanan pemakaman
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas
Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas
Meningkatkan kinerja
Dinas Perumahan dan
Permukiman dalam
rangka pelayanan prima
Persentase rekomendasi
hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
52
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bogor Tahun 2015-2019 ini, telah diupayakan menampung
substansi dari ketentuan Rencana Stratejik Kota Bogor Tahun
2015-2019 yang memberikan arahan bagi seluruh jajaran aparat
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor untuk
membangun daerah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas
dan mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses
Perumahan dan permukiman di Kota Bogor.
Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan
seluruh komponen Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bogor, yaitu : “ Terwujudnya lingkungan
perumahan dan kawasan permukiman sehat dan nyaman
yang berkelanjutan“
Bogor, Maret 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman,
Boris Derurasman,SH,Sp.N,MH,
NIP. 19660909 198703 1 004
53
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Keuangan. 2004. Pokok-Pokok Arahan Menteri
keuangan Pada Musrenbangda, 4 April 2005, Jakarta
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Pedoman dan Modul
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta Lembaga Administrasi Negara. 2000. Panduan Teknis Agenda
Manajemen Strategis Bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta
Pemerintah Kota Bogor. 2004. Rencana Stratejik Kota Bogor
Tahun 2005-2009 Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Makalah Ceramah
Pemberdayaan Rakyat bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta
