BAB I PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id I.pdf · b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan...
-
Upload
nguyentuyen -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - sinta.unud.ac.id I.pdf · b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar
negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam penulisan
ini disebut dengan TKI) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, menumbuhkan pola
pikir dikalangan masyarakat untuk mengadu nasib mereka di luar negeri. Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya dalam
penulisan ini disebut dengan UU No.13 Tahun 2003) menyatakan di dalam Pasal 1
angka 2 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
masyarakat.
Pola pikir tersebut diikuti juga dengan meningkatnya kasus-kasus tentang TKI
khususnya TKI yang bekerja di luar negeri, baik itu pelanggaran-pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh agen tenaga kerja atau agen keberangkatan yang dikenal dengan
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (yang selanjutnya dalam
penulisan ini disebut dengan PPTKIS) atau mengacu pada perusahaan perekrutan
tenaga kerja migran swasta, yang pada umumnya antara lain dikenal sebagai agen
tenaga kerja, agen penempatan tenaga kerja atau agen tenaga kerja swasta yang
2
sebelumnya dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (yang
selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan PJTKI).
Sebagai contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo
Pratama, karena telah menempatkan empat Buruh Migran Indonesia (BMI) secara
non prosedural ke Rusia. Sebanyak tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal
Bali yang semuanya wanita/ tenaga kerja wanita (TKW) yang sempat dipenjara di
Rusia.1 Mereka adalah Ni Ketut Sukerni (Tempat Tanggal Lahir Sangsana 2 Maret
1982, dengan nomor paspor A0491163), Yanika Sriwedari (Tempat Tanggal Lahir
Karangasem dengan nomor paspor A0489558) dan Ni Kadek Yuli Marisa Dewi
(Tempat Tanggal Lahir Badung 29 Juli 1982 dengan nomor paspor A1649489). Juga
ikut dipenjara di Rusia seorang TKI lainnya yang diduga bukan berasal dari Bali
yakni atas nama Jessica Herlina Mila Agnesia Tobo (Tempat Tanggal Lahir Sabu 4
Juli 1988 dengan nomor paspor A5054020). Keempat TKI tersebut sudah tiba ke
Indonesia pada 6 November 2014 lalu, setelah sempat dipenjara di Isuram 8 City of
Kazan Tatarstand, Rusia sejak 23 September 2014.2
Muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan nasib calon TKI dan atau TKI yang
semakin beragam dan bahkan berkembang menjadikan hal tersebut sebagai isu
nasional maupun internasional. Terkait dengan kasus tersebut di atas, sesungguhnya
pemerintah Indonesia telah mengeluarakan kebijakan-kebijakan, maupun regulasi-
1BNP2TKI, 2014, TKI Ditahan Petugas Rusia , BP3TKI Bali Pelajari Pelanggaran PPTKIS, URL: http://www.bnp2tki.go.id/read/9498/TKI-Ditahan-Petugas-Rusia-BP3TKI-Bali-Pelajari-
Pelanggaran-PPTKIS-- , diakses pada tanggal 23 Maret 2015.
2Dewa Putu Sumerta, 2014, Tiga TKI asal Bali Dipenjara di Rusia, URL :
http://nasional.inilah.com/read/detail/2153486/3-tki-asal-bali-dipenjara-di-rusia,, diakses pada tanggal
23 Maret 2015.
3
regulasi terkait dengan TKI, selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah
Ordonansi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana sehingga secara praktis
tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan Ordonansi itu dan tidak
adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaannya.
Mengingat kedudukan tenaga kerja yang lebih rendah daripada majikan atau
perusahaan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan
perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkrit dalam
melaksanakan dan mewujudkan hal atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan untuk seluruh warga negara.3
Diundangkannya UU No.13 Tahun 2003, Ordonansi tentang pengerahan orang
Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan
diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang undang
tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (yang selanjutnya dalam
penulisan ini disebut dengan UU No.39 Tahun 2004).
3Djumadi, 2008, Hukum Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.
4
Pengaturan melalui undang-undang tersendiri ini, diharapkan mampu
merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI di luar negeri dari berbagai
upaya dan perlakuan eksploitasi dari siapapun.
Aturan hukum terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri yaitu UU No. 39
Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di
luar negeri. Dikeluarkannya aturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan
jaminan kepada TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri.
Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa:
(1).Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan
antara lain :
a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional.
b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau
peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
Mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di dalam penulisan ini disebut dengan UUD
1945), maka UU No.39 Tahun 2004 ini harus memberikan perlindungan warga
negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya
pekerja di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan dan
5
keselamatan kerja secara cepat dan mudah dengan mengutamakan keselamatan
tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.
Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintah Indonesia masalah
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar
negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan
TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah.
Campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan telah menyebabkan
sifat hukum perburuhan/ketenagakerjaan menjadi publik serta ruang lingkup yang
diatur menjadi lebih luas, tidak hanya pada aspek hukum pada hubungan kerja saja,
tetapi meliputi aspek hukum sebelum hubungan kerja (pra employment), dan sesudah
hubungan kerja (post employment) karena itulah sangat tepat jika istilahnya disebut
dengan hukum Ketenagakerjaan.4
Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri, maka di perlukan pelayanan dan tanggungjawab
secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuk Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya dalam
penulisan ini disebut dengan BNP2TKI), yang berfungsi merumuskan kebijakan di
bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan
terintegrasi. Bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang
hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga
4Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta (selanjutnya disingkat Lalu Husni I), hlm.v.
6
memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya
untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan
mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan.5
Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat
terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang
terlibat pada pengiriman TKI keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja
di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung
jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna
penempatan.6
Fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga
kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan
calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji
berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar
prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus TKI ilegal.
Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan TKI yang berada di luar negeri,
mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini
menunjukan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-
menawar, maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai
misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai
5Lalu Husni, 2000, Pengantar Hukum Ketenagakerjann Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
(selanjutnya disingkat Lalu Husni II),hlm.54.
6Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2004, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial,Sarana
Bhakti Persada, Jakarta, hlm. 34.
7
pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk
menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa
pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala.
Permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa
disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan
berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering
ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari
luar negeri.7
Berdasarkan pemaparan latar belakang dan kasus pelanggaran pelaksanaan
penempatan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS PT. Nahelindo Pratama tersebut, maka
penulis tertarik melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi
dengan judul: “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran terhadap Pelaksanaan Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia Swasta oleh PT. Nahelindo Pratama)”.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, penulis menyampaikan beberapa masalah yang kemudian
akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri
oleh PPTKIS ?
7I Dewa Rai Astawa, 2006, Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, hlm.3.
8
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang dikirim ke
Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Penulisan ilmiah berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka perlu
ditentukan secara tegas mengenai batasan-batasan materi yang akan dibahas sehingga
memudahkan dalam menyimak pengertian maupun dalam penyampaian isi dari
permasalahan yang dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan apa
yang menjadi persoalan dapat diuraikan secara tepat dan sistematis yang berfungsi
menjamin adanya keutuhan dan ketegasan serta mencegah kekaburan permasalahan.
Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Menjelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar
negeri oleh PPTKIS.
2. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural yang
dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama.
1.4 Orisinalitas Penelitian
Skripsi yang berjudul “Pelaksanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT. Nahelindo Pratama)”, dengan
rumusan masalah Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke
Luar Negeri oleh PPTKIS Dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi TKI non
9
prosedural yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama, tidak terdapat
karya dengan judul dan rumusan masalah yang sama yang pernah diajukan, pernah
ditulis, atau diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Namun adapun
beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini di luar Fakultas
Hukum Universitas Udayana antara lain :
JUDUL
PENELITIAN
TAHUN
TEMPAT
RUMUSAN
MASALAH
PELAKSANAAN
KEWENANGAN
DINAS TENAGA
KERJA
TRANSMIGRASI
DAN
KEPENDUDUKAN
PROPINSI BALI
DALAM RANGKA
PENEMPATAN
TENAGA KERJA
2009 Fakultas Hukum
Universitas Udayana
1.Bagaimanakah
pelaksanaan
kewenangan Dinas
Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan
Kependudukan
Propinsi Bali dalam
rangka penempatan
para tenaga kerja
Indonesia (TKI) yang
bekerja keluar negeri
10
INDONESIA
YANG BEKERJA
KELUAR NEGERI
2.Apakah langkah-
langkah yang
dilaksanakan oleh
Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan
Kependudukan
propinsi Bali untuk
meningkatkan
kualitas tenaga kerja
ANALISIS
YURIDIS
TENTANG
TANGGUNG
JAWAB
PERUSAHAAN
JASA TENAGA
KERJA
INDONESIA
(PJTKI)
TERHADAP
TENAGA KERJA
2012 Fakultas Hukum
Universitas
Lamongan
1.Apa tanggung
jawab Perusahaan
Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI)
terhadap Tenaga
Kerja Indonesia (TKI)
2.Bagaimanakah
peran pemerintah
dalam melindungi
Tenaga Kerja
Indonesia (TKI)
11
INDONESIA (TKI)
DIHUBUNGKAN
DENGAN
UNDANG-
UNDANG NO.39
TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN
DAN
PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA
INDONESIA DI
LUAR NEGERI
Letak Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi diatas yaitu lokasi pembahasan
kasus dilakukan dan seluruh isi rumusan masalahnya yang berbeda, sehingga
hasilnya pun akan berbeda.
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian terkait dengan prosedur pelaksanaan penempatan kerja tenaga
kerja Indonesia ke luar negeri ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Adapun tujuan tersebut antara lain :
12
1.5.1 Tujuan Umum
1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penempatan kerja TKI ke luar negeri
oleh PPTKIS.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi TKI non prosedural
yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali.
1.5.2 Tujuan Khusus
1. Untuk memahami lebih dalam tentang prosedur pelaksanaan penempatan
kerja TKI ke luar negeri oleh PPTKIS.
2. Untuk memahami lebih dalam perlindungan hukum bagi TKI non prosedural
yang dikirim ke Rusia oleh PPTKIS PT.Nahelindo Pratama Bali.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam
perkembangan teori, konsep dan asas hukum, khususnya yang berkaitan
dengan masalah ketenagakerjaan.
2. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh saat
perkuliahan.
1.6.2 Manfaat Praktis
1. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan
kenyataan di lapangan.
13
2. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang terkait dengan masalah penulisan skripsi ini dan bermanfaat sebagai
referensi bagi peneliti lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.
1.7 Landasan Teoritis
Pada umumnya negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum
terhadap warga negara dan TKI pada khususnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya
perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI yang bekerja di
luar negeri. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian TKI. Berdasarkan Pasal 1
ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk
jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan menurut buku pedoman
pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki
maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial,
keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar
negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan
perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan
atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang
memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian
kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hari pihak majikan
atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi”maka TKI dapat menuntut
sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.
14
Hak dan kesempatan tenaga kerja yang ingin menjadi calon TKI/TKI
berdasarkan Pasal 8 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :
Hak dan kesempatan calon TKI :
Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:
a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan
prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar
negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan
untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang
dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan;
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan
martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan
TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
Kewajiban TKI berdasarkan Pasal 9 UU No.39 Tahun 2004 adalah sebagai
berikut :
Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:
a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di
negara tujuan;
b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan
TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
15
Ini menunjukan bahwa pemerintah memberikan perlindungan bagi seluruh TKI
yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan
dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.
Penempatan TKI di luar negeri di dasarkan oleh beberapa asas, adapun asas
penempatan kerja meliputi hal berikut :
1. Asas terbuka : pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas meliputi
jenis kerja, jam kerja, dan upah.
2. Asas bebas : pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaanya dan pemberi kerja
bebas memilih tenaga kerja yang diinginkan agar tidak ada unsur pemaksaan.
3. Asas objektif : pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang cocok dengan
pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang
dibutuhkan dengan harus memperhatikan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi.
4. Asas adil dan setara : penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan, tidak
berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan politik. 8
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKI yang bekerja
di luar negeri,berkaitan dengan perlindungan terhadap para pekerja, Imam Soepomo
membagi perlindungan kerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
8R.Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.71.
16
1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup
guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja mengenyam
dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan saat bekerja. 9
1.8 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.
Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui
sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Metode juga dapat
diartikan sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki
alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data, dan
penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Penelitian
merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu
pengetahuan. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan
fondasi terhadap setiap tindakan dan pengambilan keputusan dalam segala aspek.10
Metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data,
9Zainal Asikin et. Al. 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.
97.
10Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.
17
teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel penelitian, serta pengolahan
dan analisis data. Berikut uraiannya :
1.8.1 Jenis Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Hal
ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan dari aspek
empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang
hidup dalam masyarakat.11
Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan pengamatan di
lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep
yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Penelitian
yuridis empiris ini tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-undangan
dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga menggunakan bahan
yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisa data-data dari
lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
Penelitian ini sebagai pendekatan pada masalah aspek hukum pelaksanaan
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan yang
sedang berlaku. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk
11Hilman Hadikusuma H, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar
Maju, Bandung, hlm.61.
18
memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek hukum, dengan realitas
empiris dalam masyarakat.
1.8.2 Jenis Pendekatan
Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu :
1. Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach).
Pendekatan undang-undang (statute apparoach) dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan
undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang
dengan undang-undang yang lainnya dan undang-undang Dasar dengan
undang-undang Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk
memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis
peneliti perlu mencari ratio legis dan ontologis lahirnya undang-undang
tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis terhadap suatu
undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi
yang ada dibelakang undang-undang itu, memahami kandungan filosofi yang
ada dibelakang undang-undang tersebut maka akan dapat menyimpulkan
mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu
19
yang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu
memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.12
2. Pendekatan Fakta (The Fact Approach).
Pendekatan berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada
kenyataan. Menurut pendekatan ini pendekatan fakta merupakan pada
kenyataan yang benar-benar terjadi menurut fakta sejarah. Fakta ini dengan
menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan
mengenai isu yang dihadapi. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu
dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.13
1.8.3 Sifat Penelitian
Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian empiris yang digunakan
adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk
menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan khususnya
melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap TKI. Penelitian deskriptif pada
penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam perlindungan hukum
terhadap TKI.
12 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94.
13 Ibid.
20
1.8.4 Data dan Sumber Data
Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain meliputi :
1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu pula, data
primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.14
Penelitian ini
merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dalam hal ini penelitian
dilakukan di beberapa tempat, yaitu :
a. Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BP3TKI)
b. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali (yang selanjutnya di
dalam penulisan ini disebut dengan Disnakertrans Prov.Bali).
c. PPTKIS PT. Nahelindo Pratama.
2. Sumber Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari peneliti
dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.15 Data
sekunder dapat dibagi lagi menjadi:
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-
14Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm. 202.
15Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 30.
21
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan
perundang-undangan, dan putusan hakim.16
Dalam penelitian ini bahan
hukum primer yang dipergunakan meliputi peraturan perundang-undangan,
yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945, Undang-Undang No.13 Tahun
2003, UU No.39 Tahun 2004, Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006,
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No
Kep 104A/MEN/2002, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang terdiri
atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa
permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
hakim.17
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder
seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel yang terdapat di internet. 18
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data
Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana menyebutkan
bahwa dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan
16Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.
17Ibid, hlm. 54.
18Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 32.
22
data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan penyebaran quitionaire/angket.
Penyusunan tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:
1. Teknik Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian ini,
yakni dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan
penelitian, yakni berupa literatur-literatur hukum ketenagakerjaan.
2. Teknik Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim
digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah,
wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada responden maupun informan agar hasil wawancara memiliki nilai
validitas dan reabilitas. Metode wawancara yang dilakukan dalam rangka
mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara bebas
terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan alat
tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau interview guide19
.
penulis merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau informan yang
dalam hal ini berasal dari PPTKIS (PT. Nahelindo Pratama), BP3TKI, dan
Disnakertrans Prov.Bali.
19Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.
23
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel penelitian mempergunakan teknik non propability
sampling, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan pengambilan beberapa
sampel dianggap mewakili BP3TKI dan Disnakertrans Prov.Bali. Bentuk yang
dipergunakan yaitu dengan penarikan sampel dilakukan bedasarkan tujuan tertentu
yang sampel dipilih atau ditentukan sendiri. Penunjukan dan pemilihan sampel
didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dalam proses
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Kriteria tersebut diantaranya :
sampel yang bersangkutan mengerti dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan
dengan TKI dan penempatan TKI di luar negeri, serta sampel dapat memberikan
data-data yang akurat tentang pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri.
1.8.7 Pengolahan dan Analisis Data
Penelitian ilmu hukum empiris mengenal model-model analisis seperti: analisis
data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan
kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan.20
Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, baik data lapangan maupun data
kepustakaan selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data ini disajikan secara
deskriptif, yaitu pemaparan secara jelas dan terperinci mengenai penelitian terhadap
20Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet. IV, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hlm.47.
24
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam hal ini mengenai
perlindungan hukum terhadap TKI.
Sedangkan untuk menguraikan dan menjelaskan pengertian tentang masalah
hukum yang data-datanya telah terkumpul dilakukan analisis kualitatif. Analisis
kualitatif ditunjukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas dan
kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh suatu kesimpulan dan
kejelasan dalam pembahasan masalah.