BAB I PENDAHULUAN - ppid.acehprov.go.id 2019.pdfberorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - ppid.acehprov.go.id 2019.pdfberorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama...
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya yang
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Pasal 21 ayat (3) mengamanatkan bahwa Kepala SKPA
menyiapkan Renja Badan/Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPA) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPA).
Renja SKPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (3)
huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.
Rencana Kerja SKPA disusun dengan tahapan: (a) persiapan
penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan (d)
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 2 -
pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan
rancangan akhir; dan (f) penetapan. Penyusunan Renstra SKPA dilakukan
dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional.
Proses penyusunan ini akan menghasilkan dokumen rencana kerja atau
dokumen perencanaan jangka pendek selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang dibuat secara
bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi bersifat
adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari internal maupun
dari lingkungan ekternal organisasi. Dengan demikian dokumen rencana kerja
ini sangat akomodatif terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
1.2. Landasan Hukum
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh disusun atas :
1. Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-
undang Dasar 1945 dan Landasan Operasional Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1992;
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar
Haluan Negara;
3. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang
ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Fungsi Pemerintah;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 3 -
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian
Dalam Negeri;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 4 -
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
26. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 5 -
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Aceh disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
A. MAKSUD
Adapun maksud penyusunan Renja adalah sebagai dokumen dasar
perencanaan satu tahunan yang menjadi dasar atau acuan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan berbagai komponen
pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya.
B. TUJUAN
Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut :
1. Untuk merencanakan berbagai tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat ke
arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang
cepat, transparan dan semakin kompleks.
2. Untuk menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) DPMG Aceh tahun 2019.
3. Untuk menetapkan berbagai program dan kegiatan yang disertai
dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang
akan dilaksanakan pada tahun 2019.
4. Sebagai bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses
integrasi program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan
masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 6 -
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPMG ACEH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMG Aceh Tahun 2017 dan
Capaian Renstra DPMG Tahun Aceh 2017-2022
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMG Aceh
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMG Aceh
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMG ACEH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMG Aceh
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMG ACEH
4.1. Program dan Kegiatan
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 7 -
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMG Aceh Tahun 2017 dan Capaian
Renstra DPMG Aceh 2012-2017
Adapun rincian anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1. Rincian Anggaran dan Realisasi Fisik dan Keuangan
NO PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN (%)
FISIK (%)
1 2 3 4 5 6 A BELANJA TIDAK
LANGSUNG 10,334,343,64
8 9,885,315,352
B BELANJA LANGSUNG 40,273,814,108
31,902,682,111
- -
I Program Pelayanan Administrasi Kantor
3,961,037,838 3,672,314,302
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9,720,000 8,996,830 92.56 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
558,468,450 436,266,336 78.12 100.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor
78,558,975 78,546,040 99.98 100.00
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
31,750,000 29,720,000 93.61 100.00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 8 -
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
18,681,250 18,681,250 100.00 100.00
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1,438,702,163 1,416,981,368 98.49 100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21,132,000 20,628,000 97.61 100.00
8 Penyediaan makanan dan minuman
85,755,000 85,748,000 99.99 100.00
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
164,690,000 139,305,958 84.59 100.00
10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1,553,580,000 1,437,440,520 92.52 95.00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,874,410,000 2,712,994,545
1 Kegiatan Pembangunan Gedung kantor
2,140,960,000 2,118,697,000 98.96 100.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
150,000,000 133,044,700 88.70 90.00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 9 -
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
410,950,000 337,904,551 82.23 90.00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
132,000,000 95,433,294 72.30 90.00
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
40,500,000 27,915,000 68.93 68.93
III Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
14,162,466,500
13,357,576,324
1 Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Gampong
263,773,000 245,102,200 92.92 100.00
2 Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
895,323,500 779,090,351 87.02 88.00
3 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
11,219,029,000
10,678,574,259
95.18 98.00
4 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Sumber daya Alam
392,782,200 359,302,051 91.48 98.00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 10 -
5 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Gampong
1,391,558,800 1,295,507,463 93.10 100.00
IV Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
1,502,987,735 1,144,856,812
1 Pembinaan Pengembangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/ Desa (P3MD)
1,044,777,135 708,593,663 67.82 90.00
2 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
458,210,600 436,263,149 95.21 100.00
V Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong
11,237,237,235
4,636,725,390
1 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong
1,746,138,600 1,525,692,684 87.38 100.00
2 Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong
637,074,150 633,015,946 99.36 100.00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 11 -
3 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong
402,887,200 390,735,200 96.98 100.00
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
8,451,137,285 2,087,281,560 24.70 30.00
VI Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
1,434,676,000 1,374,865,938
1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong
894,470,000 852,343,238 95.29 100.00
2 Peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan gampong dalam bidang pemerintahan dan pembangunan
540,206,000 522,522,700 96.73 100.00
VII Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaan
5,100,998,800 5,003,348,800
1 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim
5,100,998,800 5,003,348,800 98.09 100.00
TOTAL 50,608,157,7
56 41,787,997,4
63
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 12 -
Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan berdasarkan
Rencana Kerja DPMG Aceh Tahun 2017 dan DPA DPMG Aceh Tahun 2017,
perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2. Perbandingan Realisasi Program dan Kegiatan dalam Rencana
Kerja dan DPA Tahun 2017
I. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
Kegiatan 1
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Masyarakat Gampong
Berfungsinya
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
gampong/tuha
lapan dalam
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat
gampong
UPTB
Bireuen
600 Org
Ketua
LPM/Tuha
Lapan
Gampong
di 23
Kab/Kota
263.773.000
Kegiatan 1
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi
Terlatihnya Ketua
Lembaga
UPTB
Bireuen
600 Org
Ketua
263.773.000,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 13 -
Masyarakat Gampong Pemberdayaan
Masyarakat
Gampong/Tuha
Lapan di seluruh
Aceh
LPM/Tuha
Lapan
Gampong
di 23
Kab/Kota
Kegiatan 2
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pembinaan dan
Perencanaan program
pemberdayaan
Masyarakat
Dokumen
perencanaan dan
data evaluasi
pelaksanaan
program
pemberdayaan
masyarakat
Aceh 13
Dokumen
895.323.500,00
Kegiatan 2
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp. )
Pembinaan dan
Perencanaan program
pemberdayaan
Masyarakat
Tersusunnya
program kerja dan
system pelaporan
pemberdayaan
masyarakat dan
pemerintahan
gampong
Aceh 13
Dokumen
895.323.500,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 14 -
Kegiatan 3
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pembinaan Sosial Budaya
Masyarakat dan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
Terlaksananya
PMT-AS, Rakor
PKK, BBGRM,
Pokjanal
Posyandu dan
Tersalurnya
bantuan untuk
PKK Provinsi
Aceh
23
Kab/kota
11.219.029.000,00
Kegiatan 3
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pembinaan Sosial Budaya
Masyarakat dan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
Meningkatnya
peran aktif
masyarakat
melalui kegiatan-
kegiatan gotong
royong,
penyediaan
makanan
tambahan anak
sekolah, peran
aktif Pokjanal
Posyandu Provinsi
dan Kab/Kota
Renovasi Rumah
dalam rangka
Bedah Rumah
Aceh
23
Kab/kota
11.219.029.000,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 15 -
Dhuafa serta
meningkatnya
peran PKK dalam
pemberdayaan
masyarakat dan
Tercapainya
Program/Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Budaya Aceh
efektif dan efisien,
Terkoordinirnya
dan sinerginya
pelaksanaan
program/kegiatan
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kegiatan 4
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pemanfaatan/Pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA)
Meningkatnya
Pendapatan
masyarakat
gampong
Aceh 80% 392.782.200,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 16 -
Kegiatan 4
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pemanfaatan/Pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA)
Meningkatnya
Kemampuan dan
Kemandirian
Masyarakat
melalui
Pemanfaatan
Sumber Daya
Alam (SDA)
Aceh 80% 392.782.200,00
Kegiatan 5
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp.)
Penyelenggaraan
diseminasi informasi
teknologi tepat guna bagi
masyarakat gampong
Meningkatnya
pengetahuan,
keterampilan dan
kapasitas
masyarakat
Aceh 23
Kab/Kota
1.391.558.800,00
Kegiatan 5
Indikator
Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan dana
(Rp)
Penyelenggaraan
diseminasi informasi
teknologi tepat guna bagi
masyarakat gampong
Terlaksananya
diseminasi TTG
melalui berbagai
kegiatan
Aceh 23
Kab/Kota
1.391.558.800,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 17 -
II. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Gampong/
Desa (P3MD)
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan perdesaan
Aceh 2.313
orang
1.044.777.13
5,00
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Gampong/
Desa (P3MD)
Meningkatnya kinerja
Pelaku Program
Pembangunan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Gampong/Desa
(P3MG/D)
Aceh 2.313
Orang
1.044.777.13
5,00
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan Unit
Pengaduan Masyarakat
(UPM)
Laporan hasil pantauan
Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM)
Aceh
23
Kab/Kot
a
458.210.600,
00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 18 -
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan Unit
Pengaduan Masyarakat
(UPM)
Jumlah Kab/Kota Aceh
23
Kab/Kot
a
458.210.600,
00
III. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Gampong
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Loka
si
Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Mukim dan
Gampong
Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat di
kemukiman dan gampong
Aceh 6.474
gampong
1.746.138.6
00,00
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Loka
si
Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Mukim dan
Gampong
Terlaksananya
penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Kelembagaan
Mukim/Gampong dan
Profil Gampong
Aceh 23
Kab/Kota
1.746.138.6
00,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 19 -
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokas
i
Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan/Penguatan
Kelompok Masyarakat
Pembangunan Gampong
Meningkatnya
pendapatan ekonomi
pemuda dan masyarakat
miskin dan
berkembangnya
kelompok
Aceh 23
Kab/Kot
a
637.074.15
0,00
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokas
i
Target
Capaia
n
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pembinaan/Penguatan
Kelompok Masyarakat
Pembangunan Gampong
Jumlah Kab/Kota Aceh 23
Kab/Ko
ta
637.074.150,
00
Kegiatan 3 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokas
i
Target
Capaia
n
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pemberdayaan Adat Sosial
Masyarakat dan Gampong
Terencana, terpadu dan
terarahnya kegiatan
pemberdayaan adat dan
sosialisasi peradilan adat
gampong, terpelihara dan
berkembangnya adat dan
budaya aceh
Aceh 54
orang
402.887.200,
00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 20 -
Kegiatan 3 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokas
i
Target
Capaia
n
Kebutuhan
ana (Rp.)
Pemberdayaan Adat Sosial
Masyarakat dan Gampong
Tercapainya program
/kegiatan pemberdayaan
adatdan budaya Aceh
secara efektif dan efisien
serta terkoordinirnya dan
sinerginya pelaksanaan
program/kegiatan
Provinsi dan Kab/Kota
Aceh 54
orang,
23
Kab/Ko
ta
402.887.200,
00
Kegiatan 4 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokas
i
Target
Capaia
n
Kebutuhan
dana (Rp.)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mukim dan
Gampong
Meningkatnya pelayanan
kepada masyarakat di
kemukiman dan gampong
Aceh 6.474
gampon
g
8.451.137.28
5,00
Kegiatan 4 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2016
Lokas
i
Target
Capaia
n
Kebutuhan
dana (Rp.)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Mukim dan
Gampong
Terlaksananya
penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan di
kemukiman/ gampong
Aceh 6.474
gampon
g
8.451.137.28
5,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 21 -
IV. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pelatihan aparatur
pemerintah gampong
dalam bidang
manajemen
pemerintahan gampong
Meningkatnya
kemampuan dan
kapasitas kepemimpinan
keuchik definitif,
bendahara gampong dan
tuha peut yang memadai
dalam penyelenggaraan
manajemen
pemerintahan dan
pelaksanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat di gampong
Bireuen 150 orang
Aparatur
pemerinta
han
gampong
894.470.000,
00
Kegiatan 1 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Pelatihan aparatur
pemerintah gampong
dalam bidang
manajemen
pemerintahan gampong
Terlatihnya Keuchik yang
baru pertama kali terpilih
di seluruh Aceh
Bireuen
150
Orang
Keuchik
Defenitif
yang baru
pertama
kali
terpilih
894.470.000,
00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 22 -
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
- - - - -
Kegiatan 2 Indikator Kinerja
Program (Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Peningkatan kapasitas
perangkat
pemerintahan gampong
dalam bidang
pemerintahan dan
pembangunan
Terlatihnya Aparatur
pemerintahan gampong
Nagan
Raya
200 orang
Aparatur
540.206.000,
V. Program Peningkatan Imum Mukim Dan Kelembagaannya
Kegiatan1 Indikator Kinerja Program
(Outcome)
Rencana Kerja Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Koordinasi dan
Pembinaan
Kelembagaan
Mukim
Meningkatnya motivasi dan
pelayanan kepada
masyarakat di kemukiman
Aceh
793
mukim
5.100.998.800,00
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 23 -
Kegiatan 1 Indikator Kinerja Program
(Outcome)
DPA Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian
Kebutuhan
dana (Rp.)
Koordinasi dan
Pembinaan
Kelembagaan
Mukim
Terlaksananya
penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan di
kemukiman
Aceh
793
mukim
5.100.998.800,00
VI. PROGRAM – PROGRAM PENUNJANG
Adapun program penunjang pada tahun 2017 yang dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan dapat terlihat sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang telah direalisasikan melalui program ini adalah
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyediaan
Makan dan Minum, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar
Daerah dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran.
Untuk menunjang kegiatan dimaksud dialokasikan Rencana Anggaran
sebesar Rp. 3.961.037.838,- dan yang dialokasikan di DPA sebesar Rp.
3.961.037.838,-
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 24 -
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada program penigkatan sarana dan prasarana apratur dengan 5
(lima) kegiatan merupakan program untuk perbaikan dan pengadaan sarana
dan prasarana perkantoran DPMG Aceh dan UPTB. Secara rinci dapat
disampaikan berdasarkan kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Untuk menunjang kegiatan dimaksud dialokasikan Rencana Anggaran sebesar
Rp. 2.874.410.000,- dan yang dialokasikan di DPA sebesar Rp. 2.874.410.000,-
2.1.1. Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan
kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan dan ada pula beberapa
kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan. Adapun kegiatan yang
realisasinya tidak memenuhi target adalah kegiatan Rutin kantor, yaitu kegiatan
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 95%, Pemeliharaan
Rutin/Berkala gedung kantor 90%, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional 90%, Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
gedung kantor 90%, Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor 68,93% dan
Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sebesar
88%.
Ada pula kegiatan bidang teknis yaitu kegiatan Pembinaan Sosial Budaya
Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebesar 98%,
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Sumber daya Alam
sebesar 98%, kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 25 -
Gampong sebesar 30% dan kegiatan Pembinaan Pengembangan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/ Desa (P3MD) sebesar 90%. Untuk
kegiatan rutin yang realisasinya tidak sesuai dengan yang direncanakan, hal ini
dikarenakan realisasi kegiatan rutin didasarkan pada kebutuhan. Jikalau tidak
ada permintaan kebutuhan, maka tidak mungkin kita laksanakan. Begitu pula
untuk kegiatan pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan
masyarakat, pada awal perencanaan dimasukkan kegiatan Rakor
Pemberdayaan Masyarakat untuk pensinkronisasian program kegiatan, namun
dikarenakan Renstra DPMG Aceh tidak selesai tepat waktu, maka sulit untuk
dilakukan sinkronisasi program kegiatan, sehingga pada akhirnya Rakor
tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Sedangkan untuk realisasi kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mukim dan Gampong yang tidak memenuhi target yang direncanakan
dikarenakan Alokasi dana tersebut adalah diperuntukkan atau dialokasikan
untuk pembangunan Kantor Keuchik (Kepala Desa) sebanyak 24 unit yang
terdiri dari 10 unit di Kabupaten Simeulue, 10 unit di Kabupaten Nagan Raya, 3
unit di Kabupaten Bireuen dan 1 unit di Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan
kantor keuchik tersebut sebenarnya sudah siap untuk dilaksanakan namun
dikarenakan adanya regulasi baru yaitu Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016
tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBA dan surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/7605 tanggal 18 Mei
2017 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial Tahun Anggaran 2017 sehingga diminta untuk pelaksanaannya diajukan
kembali pada Perubahan APBA 2017, mengingat system pelaksanaan
pembangunan kantor Keuchik tersebut adalah Swakelola Masyarakat, maka
apabila dilaksanakan setelah perubahan maka tidak cukup waktu, sehingga
pelaksanaan pembangunan kantor keuchik di pending dan tidak dapat
dilaksanakan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 26 -
Untuk kegiatan P3MD tidak terealisasi dikarenakan data penyaluran dan
penggunaan dana desa belum seluruhnya disampaikan, sehingga satker P3MD
Aceh belum dapat mengelola data penyaluran dan penggunaan Dana Desa
Tahun 2017.
2.1.2. Uraian Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan telah
memenuhi target kinerja yang direncanakan. Dapat dilihat dari realisasi fisik
kegiatan yang telah mencapai 100%. Program dan kegiatan yang telah
memenuhi target adalah kegiatan yang bersifat rutin kantor, meliputi kegiatan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang-undangan,
Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, dan Kegiatan Pembangunan Gedung kantor. Adapun
kegiatan bidang teknis meliputi kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
organisasi Masyarakat Gampong, Penyelenggaraan Diseminasi Informasi
Teknologi Tepat Guna bagi Masyarakat Gampong, Pembinaan Unit Pengaduan
Masyarakat (UPM), Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim dan Gampong,
Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong,
Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong, Pelatihan Aparatur
Pemerintah Gampong dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong,
Peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan gampong dalam bidang
pemerintahan dan pembangunan, dan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan
Kelembagaan Mukim. Semua kegiatan yang tersebut di atas memiliki realisasi
fisik yang mencapai 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
kegiatan telah memenuhi target yang direncanakan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 27 -
2.1.3. Uraian Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
Dalam tabel Realisasi program dan kegiatan di atas, dapat dilihat bahwa
tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran
yang direncanakan. Beberapa kegiatan memenuhi target yang direncanakan
sebesar 100% dan sebagian lainnya tidak memenuhi target yang direncanakan.
2.1.4. Uraian Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
Dari tabel hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPMG Aceh Tahun
2017 di atas, ada beberapa program kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja seperti yang telah direncanakan dikarenakan kegiatan tersebut tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku, sebagaaimana telah dijabarkan di atas,
bahwa Pembangunan kantor keuchik tersebut sebenarnya sudah siap untuk
dilaksanakan namun dikarenakan adanya regulasi baru yaitu Peraturan
Gubernur Nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang bersumber dari APBA dan surat Edaran Gubernur Aceh
Nomor 910/7605 tanggal 18 Mei 2017 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 sehingga diminta
untuk pelaksanaannya diajukan kembali pada Perubahan APBA 2017,
mengingat sistem pelaksanaan pembangunan kantor Keuchik tersebut adalah
Swakelola Masyarakat, maka apabila dilaksanakan setelah perubahan maka
tidak cukup waktu, sehingga pelaksanaan pembangunan kantor keuchik di
pending dan tidak dapat dilaksanakan.
Untuk kegiatan P3MD tidak terealisasi dikarenakan data penyaluran dan
penggunaan dana desa belum seluruhnya disampaikan, sehingga satker P3MD
Aceh belum dapat mengelola data penyaluran dan penggunaan Dana Desa
Tahun 2017.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 28 -
Selain itu juga ada beberapa program kegiatan rutin yang tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan kebutuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan
pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, kami mendapati bahwa pelaksanaan
kegiatan sudah mencukupi kebutuhan, sehingga untuk efesiensi anggaran,
kegiatan yang tidak perlu dilaksanakan tidak kami laksanakan. Hal ini tentu
agar menjadi perhatian lebih bagi DPMG Aceh dalam penyusunan RKA/DPA
agar menyesuaikan dengan kebutuhan dalam Rencana Kerja. Demikian pula
pada saat perencanaan, agar lebih memperhatikan lagi kebutuhan-kebutuhan
anggaran, sehingga pada saat pelaksanaan nantinya akan sesuai dengan
anggaran yang dibutuhkan.
Selain itu juga ada kegiatan baru yang dilaksanakan oleh DPMG Aceh
bersumber dana Migas Kab/Kota. Walaupun kegiatan tersebut tidak terdapat
dalam Renja, namun harus dilaksanakan dikarenakan sudah menjadi amanat
dalam Musrenbang provinsi dengan Kabupaten/Kota. DPMG Provinsi sifatnya
hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan sumber anggaran berasal
dari Migas Kab/Kota.
Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang telah memenuhi target yang
direncanakan, dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan telah mengikuti aturan
perencanaan yang dilakukan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan
sebagaimana mestinya.
2.1.5. Uraian Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah
Rendahnya realisasi pelaksanaan kegiatan di atas pada dasarnya ikut
mempengaruhi capaian Renstra, dikarenakan program dan kegiatan tersebut
adalah program dan kegiatan yang mempengaruhi tingkat capaian indicator
kinerja DPMG Aceh selama 5 Tahun kedepan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 29 -
2.1.6. Uraian Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Terkait dengan pokok-pokok di atas, sebaiknya dalam pelaksanaan
kegiatan kedepannya harus adaya sinergitas antara perencanaan,
pengalokasiaan anggaran, dan pelaksanaan, sehingga tujuan kegiatan dapat
tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu dalam menyusun Rencana
Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk
memperhatikan betul kebutuhan-kebutuhan DPMG Aceh yang perlu dilakukan
dalam mencapat target Renstra yang direncanakan. Sehingga kedepannya tidak
terjadi pemborosan anggaran untuk kegiatan yang tidak perlu, serta
pelaksanaan kegiatan dapat sama persis dilakukan sebagaimana pelaksanaan
perencanaan.
2.1.7. Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan
Adapun secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan
pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
Aceh sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel T.C-29 Rekapitulasi
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Skpa Dan Pencapaian Renstra Skpa Sampai
Dengan Tahun 2017 di bawah ini.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMG Aceh.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran
tersebut merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 30 -
Penilaian tersebut tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan
kegiatan dipergunakan nilai (dalam bentuk persentase) disertai kategori dari
nilai tersebut, sebagaimana tersebut dibawah ini :
Capaian Persentase Kategori Capaian
Lebih dari 100
76 – 100
55 – 75
Kurang dari 55
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM
dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh memiliki 7 Indikator kinerja,
yaitu Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang
baik (Kantor Geuchik Pergampong), Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 31 -
pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK,
Presentase LPM Berprestasi, Presentase LPM Aktif, Presentase PKK aktif,
Presentase Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
masyarakat. Indikator-indikator di atas akan mempengaruhi capaian kinerja
Pelayanan DPMG Aceh selama 5 tahun ke depan, sebagaimana tertera dalam
Renstra DPMG Aceh Tahun 2017-2022.
2.2.2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Adapun secara rinci Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMG Aceh
dapat dilihat pada tabel T-C.30. di bawah ini :
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 32 -
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
DPMG Aceh adalah sebagai berikut :
A. Isu Substansial
➢ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan mukim dan gampong;
➢ Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur
gampong;
➢ Kurang lancarnya penyelenggaraan proses administrasi
pemerintahan;
➢ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan
gampong;
➢ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat gampong;
➢ Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan gampong;
➢ Belum optimalnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan
tugas;
➢ Belum optimalnya pemanfaatan dana desa;
➢ Belum maksimalnya peran lembaga ekonomi gampong;
➢ Tingkat perekonomian masyarakat gampong masih rendah;
➢ Pengelolaan UPM Rastra masih belum efektif
➢ Belum berkembangnya pembangunan kawasan berbasis potensi
sumber daya lokal;
➢ Belum optimalnya pengelolaan informasi gampong secara
terpadu;
➢ Masih kurangnya pendayagunaan TTG sesuai potensi SDA
gampong dan kebutuhan masyarakat
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 33 -
B. Isu Instansional (Aspek Kelembagaan dan Kebijakan)
➢ Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi
Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota;
➢ Masih banyak pejabat/aparatur DPMG Kabupaten/Kota yang
belum mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan
masyarakat, hal ini disebabkan karena pemindahan/mutasi
pejabat, pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
➢ Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas Pemberdayaan
Masyarakat dan Penyelenggaraan Pembangunan Gampong
ditingkat Kabupaten/Kota antara DPMG dan Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak
tertangani dengan sempurna;
➢ Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya
penataan Organisasi Perangkat Daerah yang khusus menangani
tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat;
➢ Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan
kebijakan dan Program-program Pemberdayaan Masyarakat
dalam dokumen Propeda, Renstra dan Repetada belum
seluruhnya ada;
➢ Program-program Prioritas Pemerintahan Kab/Kota belum
seluruhnya memperhatikan Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Penguatan Pemerintahan Mukim, Gampong/Kelurahan;
➢ Belum relevannya indikator kinerja khusus pemberdayaan
masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang
dilaksanakan selama ini tidak dapat diukur dengan baik; dan
➢ Belum updatenya data base Gampong, sehingga sulit dalam
menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan
potensi masing-masing Gampong.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 34 -
2.3.1. Uraian Mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat
Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan
Kementerian/ Lembaga di Tingkat Nasional
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi
sudah terkoordinasi baik secara nasional dan tingkat Kabupaten/Kota. Untuk
perumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Kode Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang
dilakukan di tingkat nasional juga dilakukan di tingkat provinsi dan
Kabupaten/Kota yang disesuaikan menurut kondisi anggaran dan kearifan
Kabupaten/Kota. Adapun program dan kegiatan yang terkoordinasi dan
tersinergi secara nasional adalah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat, Lomba Desa, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Pelatihan
aparatur, Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK), Lomba TTG Unggulan dan Inovasi TTG, Pengembangan
Kawasan, Pembinaan Lembaga Adat dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya.
2.3.2. Uraian tentang Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah terdapat
permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan, meliputi :
a. Peran partisipatif Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/Tuha
Lapan Gampong) belum optimal dalam pelaksanaan Musrenbang
gampong;
b. Peran lembaga kemasyarakatan gampong belum optimal dalam
pelaksanaan pembangunan gampong
c. Banyak terjadi perbedaan nomenklatur kelembagaan SKPA antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota,
sehingga koordinasi lintas sektor terkait tugas pokok dan fungsi
pemberdayaan masyarakat dan desa sulit dilakukan;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 35 -
d. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah, baik APBD maupun
APBK sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat;
e. Perlu adanya pengembangan pendayagunaan Sumber Daya Alam
yang berbasis Teknologi Tepat Guna;
f. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
belum maksimal;
g. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota perlu ditingkatkan sehingga program yang
direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program
prioritas pemerintah Kab/Kota, tidak tumpang tindih dan tidak
“overlapping” dengan kebijakan pemerintah Kab/Kota;
h. Masih lemahnya kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong
dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan gampong serta pemberdayaan masyarakat;
i. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana gampong dan
sarana pendukung lainnya bagi peningkatan pelayanan masyarakat;
j. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses
permodalan untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam
peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha
ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
k. Kurangnya Ketersediaan akses perekonomian gampong melalui
berbagai pelaksanaan/pembangunan dalam rangka penanggulangan
kemiskinan, pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan
BUMG;
l. Penyediaan sistem informasi desa dan desiminasi teknologi tepat
guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 36 -
produktivitas sumber daya alam yang dikelola gampong dan
masyarakat perlu ditingkatkan; dan
m. Terbatasnya akses pembangunan kawasan gampong dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.3.3. Uraian tentang Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah terhadap capaian program Nasional/Internasional seperti
NSPK, SPM dan SDG/s/TPB
Visi Pembangunan Aceh yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala
daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh)berbunyi :
“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang
Bersih, Adil dan Melayani”
Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program SKPA sehingga
dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat
(outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan.
Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi lima
tahun ke depan. Adapun Misi pemerintahan Aceh tahun 2017-2022 adalah ;
1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat,
berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan
budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad
Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah
dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai
tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat
nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara
merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 37 -
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan
secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap
kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan
nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen
Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa
kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas
lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based
planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
Dari uraian visi misi Pemerintah Aceh tersebut, maka yang sesuai dengan
bidang pemberdayaan masyarakat adalah misi 1, 2, dan 8, yaitu :
1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan
berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat,
berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan
budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad
Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah
dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa
kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas
lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
Visi dan misi di atas sangat mempengaruhi terhadap capaian program
strategis nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan
desa mandiri, penurunan desa tertinggal, peningkatan konektivitas antar
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 38 -
wilayah, dan isu-isu strategis dan pencapaian nasional lainnya. Visi dan misi di
atas, akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi misi
di atas, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat memiliki
korelasi dengan misi Presiden dan capaian program nasional melalui
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional dan Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
2.3.4. Uraian tentang Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan
Pelayanan Perangkat Daerah
Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan sesua
dengan tugas pokok dan fungsi DPMG Aceh adalah sebagai berikut :
1. Tantangan :
Faktor Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi,
tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam
mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut,
diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Permasalahan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan
masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-
langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan
jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
b. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan
kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan
ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi
tawar dan daya saingnya;
c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola
serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 39 -
d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Gampong relatif rendah,
sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan
era globalisasi;
e. Masih sulitnya akses ke gampong-gampong khususnya ke daerah
terpencil dan terisolir;
f. Berkurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam
berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan;
g. Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan
database/Informasi Gampong/Profil gampong sebagai pusat data.
2. Peluang :
Faktor Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dalam pencapaian visi
dan misii Pemerintah Aceh antara lain:
a. Modal kultural gotong royong terbukti masih cukup memberikan
andil bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan di
gampong;
b. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada
percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi
pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people
centered development) yang inklusif dan mengedepankan
partisipasi rakyat (participatory based development) serta
pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin
(pro poor growth);
c. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan
pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang dan memperkuat potensi atau
daya yang dimiliki masyarakat;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 40 -
d. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi);
e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
f. Tersedianya potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan
oleh masyarakat;
g. Adanya dukungan permodalan dari Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
2.3.5. Permasalahan Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan
Penting untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan
Kegiatan Prioritas pada tahun yang direncanakan
Berdasarkan isu-isu tersebut perlu dicari solusi dan pemecahan
masalah yang beurpa rekomendasi dna catatan penting antara lain :
a. Perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan, baik melalui
pelatihan aparatur gampong maupun penyediaan sarana prasarana
pemerintahan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
b. Perlu optimalisasi peran lembaga kemasyarakat dalam pembangunan dan
pemberdayaan di gampong melalui pelatihan peningkatan kapasitas bagi
PKK, Posyandu, LPM, LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
c. Optimalisasi dan penguatan lembaga keuangan mikro dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat, baik melalui penguatan BUMG,
pasar desa, lumbung pangan maupun bantuan modal usaha bagi kelompok
ekonomi mikro.
d. Pembinaan, peningkatan dan pengembangan dalam mengelola sumber
daya alam, pengembangan kawasan dan pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan
ekonomi masyarakat;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 41 -
e. Memfasilitasi pengelolaan dana desa melalui penguatan pendamping,
pembinaan dan pengawasan pemberian penyaluran dana desa dan alokasi
dana desa dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
f. Perlu adanya penyeragaman nomenklatur dalam instansi yang menangani
program pemberdayaan masyarakat sehingga program/kegiatan
pembangunan tidak tumpang tindih;
g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota dan gampong dalam penanganan program pemberdayaan
masyarakat;
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA
Review Rancangan Awal RKPA ini memuat gambaran spesifik program
dan kegiatan untuk tahun 2019 beserta indikator kinerja masing-masing dan
target kinerja yang direncaanakan. Dalam review RKPA ini juga tertera lokasi
dan pagu anggaran program dan kegiatan. Review Rancangan Awal RKPA ini
nantinya diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA.
,
2.4.1. Uraian tentang Perbandingan antara Rancangan Awal RKPA dengan
Analisis Kebutuhan
Berdasarkan Rancangan Awal RKPA Tahun 2019, program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian kinerja utama Pemerintah Aceh dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Aceh, khususnya dalam pencapaian visi misi dan
program prioritas Gubernur Aceh. Dalam Review terhadap Rancangan Awal
RKPA ini telah memuat program dan kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi
kegiatan dan pagu indikatif. Dalam Rancangan awal RKPA ini juga terdapat
analisis kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2019. Dalam analisis
kebutuhan yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel bahwa tidak terdapat
perbedaan antara Rancangan Awal RKPAyang telah disusun dengan Analisis
Kebutuhan tersebut. Oleh karena itu target kinerja yang direncanakan serta
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 42 -
program dan kegiatan yang disusun juga akan sama, sehingga mempermudah
pencapaian target Renja dan Renstra 2017-2022.
2.4.2. Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut dilaksanakan
Adapun yang menjadi alasan perbandingan tentang analisis kebutuhan
adalah untuk menggambarkan kebutuhan yang sudah direncanakan yang
tertuang didalam Renstra dan Renja DPMG Aceh. Dengan membandingkan
antara Rancangan Awal RKPA dengan Analisis Kebutuhannya, maka nanti akan
dilihat sejauh mana perbedaan target kinerja menyesuaikan Rancangan Awal
RKPA dan Analisis Kebutuhan, sehingga nantinya dapat diukur implikasinya
terhadap target capaian Renstra DPMG Aceh Tahun 2017-2022.
2.4.3. Penjelasan tentang temuan dan catatan penting jika terdapat
perbedaan dengan rancangan awal RKPA seperti rumusan
program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPA termasuk
perbedaan besaran anggaran dan kinerja
Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara
program dan kegiatan yang dirumuskan dan pagu anggaran yang diberikan
antara Ranwal RKPA dengan RKPA yang telah disahkan. Sehingga tidak akan
mempengaruhi target capaian RKPA Tahun 2019.
2.4.4. Tabel review terhadap rancangan awal RKPA Tahun 2019
Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Awal RKPA
Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel T-C.31. di bawah ini.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan Usulan dari masyarakat yang direncanakan dalam program
dan kegiatan DPMG Aceh dapat berasal dari para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun
perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Usulan tersebut diterima pihak
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 43 -
DPMG Aceh, baik melalui proposal, penelitian di lapangan, musrenbang, dan
lain sebagainya.
2.5.1. Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan
(masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota)
Proses penelaahan usulan ini merupakan bagian dari kegiatan jaring
aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.
Proses pengusulan yang diterima oleh DPMG Aceh untuk Tahun 2019
diawali dengan penerimaan proposal dan bahan-bahan terkait lainnya, baik
KAK mapun TOR dari pihak-pihak pengusul yang dalam hal ini adalah pihak
DPRA, DPMG Kab/Kota dan masyarakat. Proposal dan usulan-usulan yang
diterima selanjutnya diinventarisir sesuai dengan tupoksi DPMG Aceh.
Selanjutnya program dan kegiatan yang sudha sesuai dengan tupoksi akan
diverifikasi kembali, baik kelengkapan data dukung maupun kesesuaian dnegan
target kinerja dan lokasi sebagaimana tertuang dalam isu-isu strategis SKPA.
Porgram dan kegiatan yang telah diverifikasi tersebut selanjutnya
direkapitulasi untuk dimasukkan ke dalam Renja SKPA Tahun 2019. Adapun
dari hasil rekapitulasi dan verifikasi tersebut, terdapat 5 Pogram dan kegiatan
yang dapat dimasukkan ke dalam Renja DPMG Aceh Tahun 2019, yaitu
kegiatan:
a. Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Gampong;
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong;
d. Pembinaan kompetensi aparatur pemerintahan gampong;
e. Peningkatan sarana dan prasarana gampong.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 44 -
2.5.2 Uraian tentang kesesuaian usulan terebut dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepala Daerah
Adapun keempat usulan yang telah di rekapitulasi tersebut sudah sesuai
dengan isu-isu strategis DPMG Aceh dalam penanganan pemberdayaan
masyarakat, yaitu isu-isu :
a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan mukim dan gampong;
b. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur
gampong;
c. Kurang lancarnya penyelenggaraan proses administrasi
pemerintahan;
d. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan
gampong;
e. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat gampong; dan
f. Belum maksimalnya peran lembaga ekonomi gampong.
2.5.3. Tabel usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan
Tahun direncanakan
Adapun untuk lebih rinci mengenai Usulan program dan kegiatan dari
pemangku dapat dilihat pada tabel T-C.32 di bawah ini.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 45 -
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.1.1. Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam
RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa
pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan
yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di
tahun 2020-2025.
Dalam rangka mewujudkan RPJMN 2015-2019 sesuai visi dan misi
Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, telah dirumuskan 9 agenda prioritas atau nawa
cita, yaitu sebagai berikut :
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia;
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 46 -
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan
Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi
Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu melalui:
1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui
a. penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
b) menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait
dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal;
c) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk
pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan
transmigrasi
3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN,
APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan,
adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi
dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan
transmigrasi
8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan
antar daerah.
A. KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, PDT dan
Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9 (sembilan)
kegiatan/komponen kegiatan yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 47 -
dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang disebut dengan
NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:
1) Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
2) Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat
desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3) Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4) Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5) Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk
unggulan di Desa Mandiri;
6) Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa
secara bertahap;
7) Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8) Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000
desa;
9) “Save villages ” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar
dan terpencil.
Arah kebijakan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah
pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan Menguatkan desa dan
masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan
untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan sebagai
berikut :
A. Pembangunan Desa, mencakup:
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi
geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat Desa.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan
pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung
peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 48 -
B. Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:
1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan,
serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan
pangan.
2. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong
keterkaitan desa-kota
C. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan
berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
D. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya
Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan
Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.
B. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran
strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik
sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa
Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah
pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah
Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019,
termasuk pula Program Quick Wins dan Program Lanjutan yang menjadi
penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam
Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi yaitu:
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 49 -
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui
strategi:
b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan
keuangan dan aset desa;
b. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan
desa;
c. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan
Desa;
Indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri
dalam kerangka RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan Pemerintahan Desa,
yaitu:
a. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding
dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.
5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.
b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 50 -
2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan
pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
secara serasi, seimbang, dan lestari.
3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya
alam.
4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh
wilayah Indonesia.
Apabila kita telaah Program Nasional untuk pemberdayaan masyarakat
sebenarnya sudah sempurna hanya saja tindak lanjut dan pelaksanaan oleh
provinsi dan kabupaten kota belum optimal .
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMG Aceh
3.2.1. Uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra perangkat Daerah
Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-
2022 serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMG
Aceh di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menetapkan
tujuan dan sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017
- 2022 yaitu:
A. TUJUAN
Sebagai penjabaran dari visi dan misi serta isu strategis di atas, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menetapkan tujuan yang ingin
dicapai dalam periode waktu 2017 - 2022 yaitu :
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 51 -
T1 : Peningkatan tata kelola pemerintahan mukim dan gampong sesuai
peraturan perundangan yang berlaku
T2 : Peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi
T3 : Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dan Lembaga
adat gampong dalam pembangunan masyarakat gampong
T4 : Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan gampong
T5 : Peningkatan evektivitas Pengelolaan Keuangan Gampong
T6 : Peningkatan peran Lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong
T7 : Peningkatan efektivitas pengelolaan informasi gampong secara terpadu
T8 : Pengembangan kawasan gampong serta penerapan Teknologi Tepat
Guna Sesuai Potensi Sumber Daya Alam gampong
B. SASARAN
Lebih lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
menetapkan sasaran sebagai turunan dari setiap tujuan yang hendak dicapai
dalam jangka waktu 2017 – 2022, yaitu :
1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T1S1 : Terbinanya manajemen pemerintahan mukim dan gampong yang
efektif
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T2S1 : Terwujudnya aparatur gampong yang memiliki pemahaman dan
pengetahuan dalam pelaksanaan tugas
4. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T3S1 : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam
pembangunan masyarakat gampong
T3S2 : Meningkatnya peran dan fungsi Meningkatnya peran dan fungsi
Lembaga Adat Gampong dalam pelestarian adat istiadat budaya
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 52 -
gampong
4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T4S1 : Meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan dan
pengawasan Pembangunan gampong
5. Untuk mewujudkan T5, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T5S1 : Meningkatnya peran Pemerintah gampong dalam pengelolaan
keuangan gampong
6. Untuk mewujudkan T6, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T6S1 : Meningkatnya pengembangan lembaga dan usaha ekonomi
masyarakat gampong
T6S2 : Berkembangnya produk unggulan gampong dalam memperkuat
perkekonomian
7. Untuk mewujudkan T7, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T7S1 : Meningkatnya kemampuan pengelolaan informasi gampong secara
terpadu
8. Untuk mewujudkan T8, ditetapkan sasaran sebagai berikut :
T8S1 : Meningkatnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam dan
pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sesuai kearifan lokal.
T8S2 : Berkembangnya kawasan gampong sesuai dengan potensi yang
dimiliki
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 53 -
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
4.1. Program dan Kegiatan
Selama lima tahun kedepan, DPMG Aceh melaksanakan sembilan
program, dimana 3 program bersifat rutin dan 5 program prioritas berserta 36
kegiatan didalamnya, yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong;
5. Program Pengembangan Lembaga Perekonomian Gampong;
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Gampong;
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong;
8. Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya;
4.1.1. Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan Program/ Kegiatan
Dalam perumusan program dan kegiatan, hal-hal yang menjadi factor
pertimbangan adalah kesesuaian antara program dan kegiatan dengan :
a. Permasalahan dan isu-isu strategis SKPA yang terkait dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang dalam hal ini DPMG Aceh
sangat terkait erat dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat dan
gampong dalam rangka meningkatkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dan gampong.
b. Relevansi program dan kegiatan yang dilakukan dengan pencapaian
visi, misi, tujuan akhir dan sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 54 -
c. Adanya keterkaitan penyusunan program dengan strategi yang
dilakukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.
d. Adanya keterkaitan antara penyusunan kegiatan dengan kebijakan
yang dilakukan dalam penyusunan program sehingga visi, misi, tujuan
dan sasaran dapat tercapai.
4.1.2 Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi
Program/Kegiatan yang meliputi jumlah Program/Kegiatan,
sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat
Pada tahun 2019, DPMG Aceh akan melaksanakan delapan program yang
terdiri atas 36 kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output) nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung
pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh lima tahun ke depan. Pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut tersebar di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh dengan
sasaran yang dituju, yaitu kelompok masyarakat, pelaku TTG, Aparatur
Gampong, pengurus lembaga kemassyarakat dan lembaga adat di gampong,
pengurus BUMG, kelompok ekonomi produktif gampong, pendamping desa,
anak sekolah TK/RA dan masyarakat gampong.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
kantor
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
h. Penyediaan Makanan dan Minuman
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 55 -
j. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Pengadaan pakaian Kedaerahan
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong
b. Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
c. Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna
d. pengembangan potensi Sumber daya alam melalui penerapan
Inovasi
e. Pengembangan Sistem Informasi Gampong
f. Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
a. Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Gampong
b. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat
Gampong
c. Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar ekonomi masyarakat
gampong
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 56 -
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Gampong
a. Pembinaan dan pengembangan lembaga adat gampong
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong
c. Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
e. Peningkatan Motivasi, swadaya dan partisipasi masyarakat
gampong
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
a. Pembinaan kompetensi aparatur pemerintahan gampong
b. Pembinaan kapasitas pemerintahan gampong
c. Peningkatan sarana dan prasarana gampong
8. Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
a. Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
4.1.2. Tabel rumusan rencana program dan kagiatan Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Adapun lebih rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel
T-C.33 dibawah ini :
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 57 -
BAB V
PENUTUP
5.1. Kaidah Pelaksanaan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Aceh ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Aceh Tahun 2019 ini diharapkan akan sangat membantu dalam
mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh serta program prioritas Gubernur
Aceh Tahun 2017-2022 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
5.2. Catatan Penting Yang Perlu Mendapatkan Perhatian
Rencana Kerja tahun 2019 berisi rencana program dan kegiatan-kegiatan
pendukung yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan rencana plafond
anggaran sebesar Rp. 48.542.717.179,00 dan Prakiraan Maju sebesar Rp.
71.445693.817,00. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Aceh pada tahun 2017 berdasarkan realisasi fisik dan
keuangan termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar 82,57 %. Penyususnan
Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan
RKA Tahun 2019.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 58 -
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah
satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti,
diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan
publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus
dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan
kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam
kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi
masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan
dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat
demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
Oleh karena itu dalam peningkatan kualitas penyusunan dan pelaksanaan
Renja kedepannya diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak dalam
penyempurnaan Renja ini kedepannya melalui :
a. Peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas
perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang dapat dilakukan adalah
melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta
seminar- seminar tentang perencanaan pembangunan;
b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) dalam musrenbang;
c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh SKPA dalam rangka
sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat
berdaya guna dan berhasil guna;
d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai
jadwal yang telah ditetapkan;
e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang
lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2019
- 59 -
5.4. LEMBAR PENCANTUMAN TEMPAT, TANGGAL DOKUMEN, NAMA
PERANGKAT DAERAH DAN NAMA SERTA TANDA TANGAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH SERTA CAP PEMERINTAH
DAERAH YANG BERSANGKUTAN
BERITA ACARA DOKUMEN RENJA TAHUN 2019
1. Pada hari ini, Senin Tanggal 30 Bulan Juli Tahun 2018 bertempat di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh di Banda Aceh telah
disusunnya Dokumen Tahunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana
Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
Tahun 2017-2022. Dokumen tahunan ini selanjutnya diharapkan untuk
dapat disempurnakan dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
2. Demikian berita Acara ini diperbuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
Drs. BUKHARI, MM PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630218 198603 1 008
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) 10 = (5+7+9) 11 + (10/4)
1 02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1 02 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya tertib adm kantor 94% 92,56% 100% 100% 100% 94% 286,56% 304,85%
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Terpenuhinya kebutuhan air dan listrik 90% 78,12% 100% 100% 100% 90% 268,12% 297,91%
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 98% 99,96% 100% 100% 100% 98% 297,96% 304,04%
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan brg cetakan danpenggandaan
97% 91,57% 100% 100% 100% 97% 288,57% 297,49%
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 95% 99,98% 100% 100% 100% 95% 294,98% 310,51%
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya sarana dan prasarana kantor 98% 99,53% 100% 100% 100% 98% 297,53% 303,60%
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya media informasi bagi aparatur 98% 99,49% 100% 100% 100% 98% 297,49% 303,56%
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum tamu dan satuankeamanan
95% 92,52% 100% 100% 100% 95% 287,52% 302,65%
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah
Terlaksananya rapat koordinasi, rapat teknis dankonsultasi program pemberdayaan masyarakat
90% 51,47% 100% 100% 100% 90% 241,47% 268,30%
22 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaanmasyarakat yg transparan, akuntabel dan tepat waktu
95% 88,79% 100% 95% 95% 95% 278,79% 293,46%
02
03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPMaceh dan UPTB
90% 99,63% 100% 100% 100% 90% 289,63% 321,81%
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksannya pemeliharaan berkala gedung kantor 90% 96,99% 100% 90% 90% 90% 276,99% 307,77%
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Terlaksannya pemeliharaan kendaraandinas/operasional
92% 96,24% 100% 90% 90% 92% 278,24% 302,43%
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 88% 57,19% 100% 90% 90% 88% 235,19% 267,26%
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 80% 55,41% 100% 69% 69% 80% 204,34% 255,43%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun BerjalanTarget Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)
TABEL T-C.29.REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
PROVINSI ACEH
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPA) Tahun 2017-2022
Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2017
SKPA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KODE
(1)
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) 10 = (5+7+9) 11 + (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun BerjalanTarget Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPA) Tahun 2017-2022
Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2017
KODE
(1)
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersediannya pakaian dinas bagi pegawai 98% 0,00% 100% 0% 0% 98% 98,00% 100,00%
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju kerja dan seragam olahraga bagiaparatur
0% 0,00% 100% 0% 0% 0% 0,00% #DIV/0!
15
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaaan
Terlaksananya pelatihan bagi lembaga danmasyarakat perdesaan
95% 84,81% 100% 100% 100% 95% 279,81% 294,54%
09 Pembinaan dan Perencanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporanpemberdayaan masyarakat dan pemerintahangampong
90% 88,50% 100% 88% 88% 90% 266,50% 296,11%
10 Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat danPemberdayaan kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya peran aktif masy melalui keg gotongroyong penyedian makanan tambahan anak sekolahperan aktif posjanal posyandu provinsi dan kab/kotaserta meningkatnya peran PKK dlm masyarakat
90% 63,63% 100% 98% 98% 90% 251,63% 279,59%
11 Pemberdayaan Masyarakat MelaluiPemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Meningkatnya kemampuan dan kemndirianmasyarakat melalu pemanfaatan SDA
92% 97,90% 100% 98% 98% 92% 287,90% 312,93%
15 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat GunaBagi Masyarakat Gampong
Terlaksananya diseminasi TTG melalui berbagaikegiatan
95% 96,98% 100% 100% 100% 95% 291,98% 307,35%
16
12 Pembinaan dan Pengembangan ProgramPembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatGampong/Desa (P3MG/D)
Meningkatnya kinerja pelaku Program Pembangunandan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/Desa(P3MG/D)
90% 84,03% 100% 90% 90% 90% 264,03% 293,37%
26 Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Terakomodirnya pengaduan masyarakat terhadapprogram masyarakat dan gampong
95% 91,68% 100% 100% 100% 95% 286,68% 301,77%
17
06 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim Gampong Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dankelembagaan mukim/gampong dan profil gampong
95% 94,39% 100% 100% 100% 95% 289,39% 304,62%
08 Pembinaan/Penguatan Kelompok MasyarakatPembangunan Gampong
Membantu meningkatkan kualitas ekonomimasyarakat gampong
96% 82,12% 100% 100% 100% 96% 278,12% 289,71%
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) 10 = (5+7+9) 11 + (10/4)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
Tahun BerjalanTarget Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPA) Tahun 2017-2022
Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2017
KODE
(1)
09 Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat danGampong
Tercapainya program kegiatan pemberdayaan adatdan budaya secara efektif dan efisien
97% 97,52% 100% 100% 100% 97% 294,52% 303,63%
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim danGampong
Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan danpembangunan di kemukiman/gampong
75% 85,69% 100% 30% 30% 75% 190,69% 254,25%
18
03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong DalamBidang Manajemen Pemerintahan Gampong
Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuhapeut di seluruh Aceh
97% 95,71% 100% 100% 100% 97% 292,71% 301,76%
05 Peningkatan Kapasitas perangkat PemerintahanGampong dalam bidang pemerintahan danpembangunan
Terlatihnya keucik, bendahara gampong dan tuhapeut di seluruh Aceh
95% 0,00% 100% 100% 100% 95% 195,00% 205,26%
21
01 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim Terlaksananya penyelegaraan pemerintahan danpembangunan di kemukiman/gampong
95% 98,18% 100% 100% 100% 95% 200,00% 200,00%
Banda Aceh, Juli 2018KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
ACEH
Drs. BUKHARI, MMPEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630218 198603 1 008
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG
PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemerintahan Gampong yang baik (Kantor Geuchik
Pergampong)
n/a 39% 42% 44% n/a 39% 35% 40%
2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK n/a 20% 25% 25% n/a 20% 20% 20%
4 Presentase LPM Berprestasi n/a 13% 26% 39% n/a 10% 20% 35%
5 Presentase LPM Aktif n/a 45% 50% 60% n/a 30% 45% 50%
6 Presentase PKK aktif n/a 90% 93% 94% n/a 90% 93% 94%
5 Presentase Posyandu aktif n/a 85% 87% 90% n/a 85% 87% 90%
6 Swadaya Masyarakat terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
n/a 75% 78% 81% n/a 75% 75% 78%
7 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan
masyarakat
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
PEMBINA UTAMA MADYANIP. 19630218 198603 1 008
ACEHKEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
IKK
Target Renstra SKPA
Tahun 2017
Banda Aceh, April 2018
Drs. BUKHARI, MM
Tahun 2018 Tahun 2019Tahun 2020
Catatan Analisis
TABEL T-C.30.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
PROVINSI ACEH
Realisasi Capaian
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Proyeksi
No IndikatorSPM/
Standar Nasional
NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/
VolumeCatatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat
Gampong;
Aceh Tenggara Tersedianya Pemberdayaan lembaga
dan organisasi Gampong
48 (Kute)
Gampong
Migas Kab/Kota
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Mukim dan Gampong;
Aceh Selatan dan
Simeulue
Terlaksanannya pembangunan
gedung kantor
8 Unit Migas Kab/Kota
3 Pembinaan lembaga kemasyarakatan
gampong;
Aceh Utara dan
Lhokseumawe
Jumlah pengurus lembaga
kemasyarakatan gampong yang
ditingkatkan kapsitasnya
260 Orang
4 Pembinaan kompetensi aparatur
pemerintahan gampong;
Pidie dan Pidie Jaya Jumlah aparatur gampong yang
ditingkatkan kapasitasnya
260 Orang
5 Peningkatan sarana dan prasarana
gampong.
Bireuen dan Aceh
Tamiang
Jumlah sarana prasarana yang
dibangun
2 Unit
Drs. BUKHARI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630218 198603 1 008
Banda Aceh, Juli 2018
TABEL T-C.31.USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
PROVINSI ACEH
SKPA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
ACEH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 48.542.717.179 48.542.717.179
48.542.717.179 48.542.717.179
10.333.912.179 10.333.912.179
5.725.972.179 5.725.972.179
4.607.940.000 4.607.940.000
38.208.805.000 38.208.805.000
I Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Meningkatnya ketersediaansarana dan prasaranapenunjang kelancaranadministrasi perkantoran
4.824.886.915 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya ketersediaansarana dan prasaranapenunjang kelancaranadministrasi perkantoran
4.824.886.915
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
BANDA ACEH
Jumlah materai, perangkodan surat dinas yangdibutuhkan
12 Bulan 25.080.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
BANDA ACEH
Jumlah materai, perangko dansurat dinas yang dibutuhkan
12 Bulan 25.080.000
2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan air, listrikdan jasa komunikasi
12 Bulan 464.300.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan air, listrikdan jasa komunikasi
12 Bulan 464.300.000
3 Penyediaan Alat TulisKantor
BANDA ACEH
Jumlah ATK yang dibutuhkan 12 Bulan 170.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
BANDA ACEH
Jumlah ATK yang dibutuhkan 12 Bulan 170.000.000
4 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan
BANDA ACEH
Jumlah dokumen yangdicetak dan digandakan
12 Bulan 130.350.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BANDA ACEH
Jumlah dokumen yang dicetakdan digandakan
12 Bulan 130.350.000
5 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan alat listrikkantor
12 Bulan 25.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan alat listrikkantor
12 Bulan 25.000.000
6 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor
12 Bulan 1.973.539.915 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BANDA ACEH
Jumlah kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor
12 Bulan 1.973.539.915
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
BELANJA LANGSUNG
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
KEBUTUHAN DANA
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANLOKASI
SKPA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
TABEL T-C.32.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019
NO RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN PENTINGPROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN
PROVINSI ACEH
LOKASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KEBUTUHAN DANA
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANLOKASI
NO RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN PENTINGPROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
7 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan
BANDA ACEH
Jumlah media informasi yangdibutuhkan
12 Bulan 45.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BANDA ACEH
Jumlah media informasi yangdibutuhkan
12 Bulan 45.000.000
8 Penyediaan Makanandan Minuman
BANDA ACEH
Jumlah makanan danminuman yang tersedia
12 Bulan 125.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
BANDA ACEH
Jumlah makanan dan minumanyang tersedia
12 Bulan 125.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
BANDA ACEH
Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi
12 Bulan 250.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BANDA ACEH
Jumlah rapat koordinasi dankonsultasi
12 Bulan 250.000.000
10 Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran
BANDA ACEH
Jumlah prasarana penunjangpelayanan administrasiperkantoran
12 Bulan 1.616.617.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
BANDA ACEH
Jumlah prasarana penunjangpelayanan administrasiperkantoran
12 Bulan 1.616.617.000
II Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Tingkat kelengkapansarana dan prasaranaaparatur
2.807.700.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan saranadan prasarana aparatur
2.807.700.000
1 Pembangunan gedungkantor
BANDA ACEH/
BIREUEN
Jumlah sarana perkantoranyang dibangun/direhab
1 Paket 833.340.000 Pembangunan gedung kantor
BANDA ACEH/
BIREUEN
Jumlah sarana perkantoranyang dibangun/direhab
1 Paket 833.340.000
2 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
BANDA ACEH
Jumlah kendaraan dinasoperasional yang dibutuhkan
2 Unit 1.067.700.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
BANDA ACEH
Jumlah kendaraan dinasoperasional yang dibutuhkan
2 Unit 1.067.700.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
BANDA ACEH
Jumlah gedung kantor yangdipelihara
4 Unit 150.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
BANDA ACEH
Jumlah gedung kantor yangdipelihara
4 Unit 150.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BANDA ACEH
Jumlah kendaraan dinasoperasional yang dirawat
19 Unit 550.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
BANDA ACEH
Jumlah kendaraan dinasoperasional yang dirawat
19 Unit 550.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
BANDA ACEH
Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara
95 Unit 140.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
BANDA ACEH
Jumlah peralatan gedungkantor yang dipelihara
95 Unit 140.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor
BANDA ACEH
Jumlah peralatan kantor yangdipelihara
40 Unit 66.660.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
BANDA ACEH
Jumlah peralatan kantor yangdipelihara
40 Unit 66.660.000
III Program PeningkatanDisiplin Aparatur
Tingkat kedisplinanaparatur dalam kehadirandan penggunaan atributpegawai
150.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisplinanaparatur dalam kehadirandan penggunaan atributpegawai
150.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KEBUTUHAN DANA
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANLOKASI
NO RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN PENTINGPROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
1 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu
BANDA ACEH
Jumlah pakaian olahragayang dibutuhkan
146 Stel 75.000.000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
BANDA ACEH
Jumlah pakaian olahraga yangdibutuhkan
146 Stel 75.000.000
2 Pengadaan pakaianKedaerahan
BANDA ACEH
Jumlah pakaian batiktradisional yang dibutuhkan
146 Stel 75.000.000 Pengadaan pakaian Kedaerahan
BANDA ACEH
Jumlah pakaian batiktradisional yang dibutuhkan
146 Stel 75.000.000
IV Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Gampong
Jumlah gampong yangcepat berkembang dankawasan potensi yangdikembangkan
5.200.000.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong
Jumlah gampong yang cepatberkembang dan kawasanpotensi yang dikembangkan
5.200.000.000
1 Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi MasyarakatGampong
ACEEH TENGGARA
Terlaksananya pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatgampong
100% 800.000.000 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong
ACEEH TENGGAR
A
Terlaksananya pemberdayaanlembaga dan organisasimasyarakat gampong
100% 800.000.000
2 Perencanaan ProgramPemberdayaan Masyarakat
23 Kab/Kota
Meningkatnya diseminasiinformasi TTG sesuaikebutuhan masyarakatgampong
23 Kab/Kota
1.200.000.000 Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
23 Kab/Kota
Jumlah dokumen yang disusun 23 Kab/Kota 1.200.000.000
3 Pengembangan danpenerapan TeknologiTepat Guna
23 Kab/Kota
Meningkatnya kemampuandan kemandirian masyarakatmelalui pemanfaatan SDA
23 Kab/Kota
1.300.000.000 Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna
23 Kab/Kota
Jumlah posyantek yangdibentuk dan dibina sertajumlah TTG unggulan daninovasi TTG yangdikembangkan
23 Kab/Kota 1.300.000.000
4 pengembangan potensiSumber daya alammelalui penerapanInovasi
23 Kab/Kota
Jumlah potensi Sumber DayaAlam gampong yangdikembangkan
23 Kab/Kota
500.000.000 pengembangan potensi Sumber daya alam melalui penerapan Inovasi
23 Kab/Kota
Jumlah potensi Sumber DayaAlam gampong yang dipetakandan dikembangkan
23 Kab/Kota 500.000.000
5 Pengembangan SistemInformasi Gampong
23 Kab/Kota
Meningkatnya PokjaGampong yang mampumemahami Profil dan SIDGampong
23 Kab/Kota
400.000.000 Pengembangan Sistem Informasi Gampong
23 Kab/Kota
Persentase Pokja Gampongyang mampu memahami Profildan SID Gampong
23 Kab/Kota 400.000.000
6 Penataan danPengembangan Kawasan Gampong
23 Kab/Kota
Jumlah kawasan gampongyang diidentifikasi dandikembangkan
50 Kawasan
1.000.000.000 Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong
23 Kab/Kota
Jumlah kawasan gampongyang diidentifikasi dandikembangkan
50 Kawasan 1.000.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KEBUTUHAN DANA
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANLOKASI
NO RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN PENTINGPROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
V Program Pengembangan Lembaga EkonomiGampong
Jumlah lembaga ekonomigampong yang aktif, jumlahusaha ekonomi masyarakatgampong yangdikembangkan
3.720.720.257 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong
Jumlah lembaga ekonomigampong yang aktif, jumlahusaha ekonomi masyarakatgampong yangdikembangkan
3.720.720.257
1 Fasilitasi, Pembinaandan PengembanganKeuangan Gampong
23 Kab/Kota
Jumlah aparatur pemerintahgampong, masyarakatgampong dan pendampingyang dilatih dalampengelolaan keuangan
276 Orang
700.000.000 Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Gampong
23 Kab/Kota
Jumlah pendamping gampongyang dilatih untukpengembangan keuangangampong
276 Orang 700.000.000
2 Peningkatan KapasitasLembaga dan UsahaEkonomi MasyarakatGampong
23 Kab/Kota
Jumlah lembaga dan usahaekonomi masyarakatgampong yangdifasilitasi/dibina
286 BUMG
1.700.000.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong
23 Kab/Kota
Jumlah lembaga dan usahaekonomi masyarakat gampongyang difasilitasi/dibina
286 BUMG 1.700.000.000
3 Peningkatan kebutuhanpelayanan dasarekonomi masyarakatgampong
23 Kab/Kota
pelayanan dasar ekonomigampong yang tersedia
23 Kab/Kota
1.320.720.257 Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar ekonomi masyarakat gampong
23 Kab/Kota
Jumlah pelayanan dasarekonomi gampong yangtersedia
23 Kab/Kota 1.320.720.257
VI Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalamMembangun Gampong
Jumlah lembagakemasyarakatan gampongdan lembaga adat yangberfungsi
12.048.222.828 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong
Jumlah lembagakemasyarakatan gampongdan lembaga adat yangberfungsi
12.048.222.828
1 Pembinaan danpengembangan lembagaadat gampong
23 Kab/Kota
Jumlah pengurus lembagaadat yang aktif yangditingkatkan kapasitasnya
143 Orang
500.000.000 Pembinaan dan pengembangan lembaga adat gampong
23 Kab/Kota
Jumlah lembaga adat yang aktif 143 Orang 500.000.000
2 Penignkatan Sarana danPrasarama Mukim danGampong
ACEH SELATAN
DAN SIMEULUE
Tersedianya Kantor Keuchik 8 Unit 1.763.628.356 Penignkatan Sarana dan Prasarama Mukim dan Gampong
ACEH SELATAN
DAN SIMEULU
E
Jumlah lembaga adat yang aktif 8 Unit 1.763.628.356
3 Pembinaan lembagakemasyarakatan gampong
23 Kab/Kota
Jumlah pengurus lembagakemasyarakatan gampongyang ditingkatkankapsitasnya
623 Orang
2.180.000.000 Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong
23 Kab/Kota
Jumlah lembagakemasyarakatan gampongyang aktif
623 Orang 2.180.000.000
4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)
23 Kab/Kota
Jumlah PKK aktif 23 Kab/Kota
1.600.000.000 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
23 Kab/Kota
Jumlah PKK aktif 23 Kab/Kota 1.600.000.000
5 Peningkatan Motivasi,swadaya dan partisipasimasyarakat gampong
23 Kab/Kota
Tingkat partisipasi/keikutsertaan masyarakatgampong dan jumlah anak sekolah yangmendapatkan PMT-AS
1000 Orang dan
5500 Murid
6.004.594.472 Peningkatan Motivasi, swadaya dan partisipasi masyarakat gampong
23 Kab/Kota
Persentase tingkatpartisipasi/keikutsertaan masyarakat gampong
1000 Orang dan 5500 Murid
6.004.594.472
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
KEBUTUHAN DANA
INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIANLOKASI
NO RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHANCATATAN PENTINGPROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
VII Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Gampong
23 Kab/Kota
Persentase peningkatankapasitas aparaturpemerintahan gampongdalam mengelolapemerintahan gampongdan Peningkatan kapasitaspemerintahan gampong
4.457.275.000 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong
23 Kab/Kot
a
Persentase peningkatankapasitas aparaturpemerintahan gampongdalam mengelolapemerintahan gampong danPeningkatan kapasitaspemerintahan gampong
4.457.275.000 4.457.275.000
2 Pembinaan kompetensiaparatur pemerintahangampong
23 Kab/Kota
Jumlah aparatur gampongyang ditingkatkankapasitasnya
594 Orang
2.117.275.000 Pembinaan kompetensi aparatur pemerintahan gampong
23 Kab/Kota
Jumlah aparatur gampong yangditingkatkan kapasitasnya
594 Orang 2.117.275.000
3 Pembinaan kapasitaspemerintahan gampong
23 Kab/Kota
Jumlah gampong yangdifasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan gampong
23 Kab/Kota
1.500.000.000 Pembinaan kapasitas pemerintahan gampong
23 Kab/Kota
Jumlah gampong yangdifasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan gampong
23 Kab/Kota 1.500.000.000
4 Peningkatan sarana danprasarana gampong
23 Kab/Kota
Jumlah aparatur gampongyang difasilitasi dalampengelolaan sarana danprasarana gampong danjumlah sarana dan prasarana
87 Orang dan 2 Unit
840.000.000 Peningkatan sarana dan prasarana gampong
23 Kab/Kota
Jumlah sarana dan prasaranagampong yang difasilitasi
87 Orang dan 2 Unit
840.000.000
VIII
Program PeningkatanImum Mukim danKelembagaannya
Persentase Imum Mukimyang mampumelaksanakan peran dankewenangan
5.000.000.000 Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya
Persentase Imum Mukimyang mampu melaksanakanperan dan kewenangan
5.000.000.000 5.000.000.000
1 Koordinasi danpembinaaan kelembagaan mukim
23 Kab/Kota
Jumlah Imum Mukim yangdibayar BOP Mukim
805 Mukim
5.000.000.000 Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim
23 Kab/Kota
Jumlah Imum Mukim yangdibina
805 Mukim 5.000.000.000
Drs. BUKHARI, MMPEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630218 198603 1 008
Banda Aceh, Juli 2018
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
ACEH
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA
48.542.717.179 71.445.693.817
DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
48.542.717.179 71.445.693.817
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.333.912.179 5.056.942.727
BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 5.725.972.179 2.351.914.727
BELANJA TAMBAHAN PENGHASILANPNS
4.607.940.000 2.705.028.000
BELANJA LANGSUNG 38.208.805.000 66.388.751.090
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang kelancaranadministrasi perkantoran
4.824.886.915 5.859.763.030
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai, perangko dan surat dinas yangdibutuhkan
DPMG Aceh 12 Bulan 25.080.000 DAU 12 Bulan 27.588.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah kebutuhan air, listrik dan jasa
komunikasi
DPMG Aceh 12 Bulan 464.300.000 DAU 12 Bulan 620.730.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan DPMG Aceh 12 Bulan 170.000.000 DAU 12 Bulan 187.000.000
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan DPMG Aceh 12 Bulan 130.350.000 DAU 12 Bulan 143.385.000
TABEL T-C.33.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
PROVINSI ACEH
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(1)
1.02.07
1.02.07.01
1.02.07.1.02.07.01.01.001
1.02.07.1.02.07.0
1.01.002
1.02.07.1.02.07.01.01.010
1.02.07.1.02.07.01.01.011
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
SKPA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
1.02.07.1.02.07.
01.01.
1.02.07.01.5.1.
1.02.07.01.5.1.1
.01.
1.02.07.01.5.1.1.02.
1.02.07.01.5.2.
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANATARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(1)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan kantor
Jumlah kebutuhan alat listrik kantor DPMG Aceh 12 Bulan 25.000.000 DAU 12 Bulan 244.559.150
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapankantor
DPMG Aceh 12 Bulan 1.973.539.915 DBH 12 Bulan 2.200.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah media informasi yang dibutuhkan DPMG Aceh 12 Bulan 45.000.000 DAU 12 Bulan 25.722.180
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman yang tersedia DPMG Aceh 12 Bulan 125.000.000 DAU 12 Bulan 137.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPMG Aceh 12 Bulan 250.000.000 DAU 12 Bulan 275.000.000
Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jumlah prasarana penunjang pelayananadministrasi perkantoran
DPMG Aceh 12 Bulan 1.616.617.000 DAU 12 Bulan 1.998.278.700
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana
aparatur
DPMG Aceh 2.807.700.000 6.227.328.060
Pembangunan gedung kantor Jumlah sarana perkantoran yangdibangun/direhab
DPMG Aceh 1 Paket 833.340.000 MIGAS ACEH 1 Paket 3.000.000.000
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yangdibutuhkan
DPMG Aceh 2 Unit 1.067.700.000 DAU 2 Unit 1.320.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara DPMG Aceh 4 Unit 150.000.000 DAU 4 Unit 841.300.900
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yangdirawat
DPMG Aceh 19 Unit 550.000.000 DAU 19 Unit 825.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
DPMG Aceh 95 Unit 140.000.000 DAU 95 Unit 167.701.160
Pemeliharaan rutin/berkala peralatankantor
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara DPMG Aceh 40 Unit 66.660.000 MIGAS ACEH 40 Unit 73.326.000
1.02.07.1.02.07.01.02.024
1.02.07.1.02.07.01.01.012
1.02.07.1.02.07.01.01.013
1.02.07.1.02.07.01.01.015
1.02.07.1.02.07.01.01.017
1.02.07.1.02.07.01.01.018
1.02.07.1.02.07.01.02.030
1.02.07.1.02.07.01.01.022
1.02.07.1.02.07.
01.02.
1.02.07.1.02.07.01.02.003
1.02.07.1.02.07.01.02.022
1.02.07.1.02.07.0
1.02.028
1.02.07.1.02.07.01.02.005
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANATARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(1)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
Program Peningkatan DisiplinAparatur
Tingkat kedisplinan aparatur dalamkehadiran dan penggunaan atribut pegawai
150.000.000 176.660.000
Pengadaan pakaian Olahraga Jumlah pakaian olahraga yang dibutuhkan DPMG Aceh 146 Stel 75.000.000 DAU 146 Stel 88.330.000
Pengadaan pakaian Batik Tradisional Jumlah pakaian batik tradisional yangdibutuhkan
DPMG Aceh 146 Stel 75.000.000 DAU 146 Stel 88.330.000
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Gampong
Jumlah gampong yang cepat berkembang
dan kawasan potensi yang dikembangkan
5.200.000.000 10.800.000.000
Pemberdayaan Lembaga danOrganisasi Masyarakat Gampong
Terlaksananya pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat gampong
Aceh Tenggara
100% 800.000.000 MIGAS KAB/KOTA
100% 1.000.000.000
Perencanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya diseminasi informasi TTG sesuai
kebutuhan masyarakat gampong
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.200.000.000 DAU 23 Kab/Kota 2.000.000.000
Pengembangan dan penerapanTeknologi Tepat Guna
Meningkatnya kemampuan dan kemandirianmasyarakat melalui pemanfaatan SDA
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.300.000.000 DAU 23 Kab/Kota 3.300.000.000
pengembangan potensi Sumber dayaalam melalui penerapan Inovasi
Jumlah potensi Sumber Daya Alam gampongyang dikembangkan
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 500.000.000 DAU 23 Kab/Kota 1.000.000.000
Pengembangan Sistem InformasiGampong
Meningkatnya Pokja Gampong yang mampumemahami Profil dan SID Gampong
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 400.000.000 DAU 23 Kab/Kota 1.500.000.000
Penataan dan Pengembangan KawasanGampong
Jumlah kawasan gampong yang diidentifikasidan dikembangkan
23 Kab/Kota 50 Kawasan 1.000.000.000 DAU 50 Kawasan 2.000.000.000
1.02.07.1.02.07.01.03.005
1.02.07.1.02.07.0
1.015.009
1.02.07.1.02.07.01.03.006
1.02.07.1.02.07.
01.015.
1.02.07.1.02.07.01.015.001
1.02.07.1.02.07.01.015.016
1.02.07.1.02.07.01.015.019
1.02.07.1.02.07.01.015.018
1.02.07.1.02.07.01.015.017
1.02.07.1.02.07.01.03.
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANATARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(1)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
Program Pengembangan LembagaEkonomi Gampong
Jumlah lembaga ekonomi gampong yangaktif, jumlah usaha ekonomi masyarakatgampong yang dikembangkan
3.720.720.257 8.250.000.000
Fasilitasi, Pembinaan danPengembangan Keuangan Gampong
Jumlah aparatur pemerintah gampong,masyarakat gampong dan pendamping yangdilatih dalam pengelolaan keuangan gampong
23 Kab/Kota 276 Orang 2.000.000.000 DAU 276 Orang 2.200.000.000
Peningkatan Kapasitas Lembaga danUsaha Ekonomi Masyarakat Gampong
Jumlah lembaga dan usaha ekonomimasyarakat gampong yang difasilitasi/dibina
23 Kab/Kota 286 BUMG 1.700.000.000 DAU 286 BUMG 3.850.000.000
Peningkatan kebutuhan pelayanandasar ekonomi masyarakat gampong
pelayanan dasar ekonomi gampong yangtersedia
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.320.720.257 PAA 23 Kab/Kota 2.200.000.000
Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun
Gampong
Jumlah lembaga kemasyarakatan gampongdan lembaga adat yang berfungsi
12.048.222.828 20.500.000.000
Pembinaan dan pengembanganlembaga adat gampong
Jumlah pengurus lembaga adat yang aktif yangditingkatkan kapasitasnya
23 Kab/Kota 143 Orang 500.000.000 MIGAS ACEH 143 Orang 1.500.000.000
Peningkatan Sarana dan prasaranaMukim dan Gampong
Tersedianya Kantor Keuchik Aceh Selatan dan
Simeulue
8 Unit 1.763.628.356 MIGAS KAB/KOTA
8 Unit 2.000.000.000
Pembinaan lembaga kemasyarakatangampong
Jumlah pengurus lembaga kemasyarakatangampong yang ditingkatkan kapsitasnya
23 Kab/Kota 623 Orang 2.180.000.000 PAA DAN DAU 623 Orang 4.000.000.000
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK)
Jumlah PKK aktif 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.600.000.000 MIGAS ACEH 23 Kab/Kota 5.000.000.000
Peningkatan Motivasi, swadaya dan
partisipasi masyarakat gampong
Tingkat partisipasi/ keikutsertaan masyarakat
gampong dan jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMT-AS
23 Kab/Kota 1000 Orang dan 5500
Murid
6.004.594.472 DAU DAN
MIGAS ACEH
1000 Orang dan
5500 Murid
8.000.000.000
Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintah Gampong
Persentase peningkatan kapasitas aparaturpemerintahan gampong dalam mengelolapemerintahan gampong dan Peningkatan
kapasitas pemerintahan gampong
4.457.275.000 9.075.000.000
Pembinaan kompetensi aparaturpemerintahan gampong
Jumlah aparatur gampong yang ditingkatkankapasitasnya
23 Kab/Kota 594 Orang 2.117.275.000 MIGAS ACEH 594 Orang 6.105.000.000
Pembinaan kapasitas pemerintahangampong
Jumlah gampong yang difasilitasi dalampenyelenggaraan pemerintahan gampong
23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 1.500.000.000 DBH 23 Kab/Kota 1.650.000.000
1.02.07.1.02.07.01.017.010
1.02.07.1.02.07.01.017.009
1.02.07.1.02.07.01.018.
1.02.07.1.02.07.01.018.005
1.02.07.1.02.07.01.018.006
1.02.07.1.02.07.01.017.012
1.02.07.1.02.07.01.016.027
1.02.07.1.02.07.01.016.028
1.02.07.1.02.07.01.017.
1.02.07.1.02.07.01.016.029
1.02.07.1.02.07.01.017.011
1.02.07.1.02.07.0
1.017.013
1.02.07.1.02.07.01.016.
LOKASITARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
SUMBER DANATARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU
INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN
PENTINGINDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN /BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(1)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
Peningkatan sarana dan prasaranagampong
Jumlah aparatur gampong yang difasilitasidalam pengelolaan sarana dan prasaranagampong dan jumlah sarana dan prasarana
gampong yang dibangun
23 Kab/Kota 87 Orang dan 2 Unit 840.000.000 MIGAS ACEH 87 Orang dan 2 Unit
1.320.000.000
Program Peningkatan Imum Mukimdan Kelembagaannya
Persentase Imum Mukim yang mampumelaksanakan peran dan kewenangan
5.000.000.000 5.500.000.000
Koordinasi dan pembinaaankelembagaan mukim
Jumlah Imum Mukim yang dibayar BOP Mukim 23 Kab/Kota 805 Mukim 5.000.000.000 PAA 805 Mukim 5.500.000.000
Drs. BUKHARI, MM
1.02.07.1.02.07.01.018.007
Banda Aceh, Juli 2018
PEMBINA UTAMA MADYA
1.02.07.01.022.001
1.02.07.1.02.07.01.022.
ACEH
NIP. 19630218 198603 1 008
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG