BAB I PENDAHULUAN...pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan, pengaturan,...

Balai Bendungan Pengawasan Konstruksi Bendungan Tingkat Dasar

Tata Cara Pengawasan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Tidak dapat disangkal bahwa pengawasan menempati peranan yang sangat

penting dalam suatu organisasi. Pengawas memegang kunci utama untuk

mengamati dan meneliti pelaksanaan pekerjaan, mengidentifikasikan

permasalahan dan langkah-langkah perbaikan, mewakili instansi dimana

pengawas tersebut bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, pengawas harus

diberikan suatu wewenang tertentu untuk meningkatkan efisiensi kerja suatu

organisasi.

Pengawas adalah pemimpin dalam bidang yang diawasinya, yang berkisar antara

orang-orang bekerja, jenis pekerjaan dan masalahnya. Namun tugas pengawas

yang paling penting adalah menyangkut pekerja untuk memenuhi kepentingan

instansi dan pekerja itu sendiri secara timbal balik.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Buku ini digunakan sebagai pedoman bagi yang terlibat secara langsung

maupun tidak langsung dalam kegiatan pengawasan Konstruksi Proyek-

proyek Pembangunan Bidang SDA dan sejenisnya di bawah Direktorat

Jenderal SDA, Departemen Pekerjaan Umum.

2.2. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembentukan buku pedoman sistem

pengawasan dan sebagai materi pelatihan untuk peningkatan ketrampilan,

digunakan untuk langkah-langkah keseragaman operasional yang pada

akhirnya akan tercapai suatu sistem pengawasan yang seragam untuk

membantu proyek-proyek agar pembangunannya dapat terlaksana dengan

baik dan berhasil guna.

3. Ruang Lingkup

3.1. Buku ini digunakan sebagai buku pedoman atau panduan pengawasan suatu

proyek khususnya yang menyangkut pekerjaan konstruksi Bidang SDA yang

dikelola oleh aparat pemerintah/negara.

3.2. Buku ini dapat pula digunakan pada proyek-proyek pemerintah maupun non

pemerintah yang pengawasanya dilakukan oleh konsultan, sepanjang isinya

tidak menyimpang dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.



3.3. Dalam hal pengawasan yang menggunakan jasa konsultan maka koordinasi

dan tata cara pengawasan akan diatur secara khusus.

3.4. Buku ini dapat digunakan untuk pengawasan pada proyek-proyek dengan

kontrak lokal, dan kontrak-kontrak lainnya dengan beberapa penyesuaian

seperlunya.

4. Kerangka Penyusunan

4.1. Kerangka Penyusunan ini diangkat dari pengertian judul “ Pedoman Umum

Metode Pengawasan Konstruksi Proyek Bidang SDA”, dimana tata cara

pelaksanaan pengawasan diuraikan secara umum, yang didalamnya antara

lain:

a. Uraian tentang pengertian (filosofis) atau uraian dasar pengawasan yang

lebih menekankan pengertian pengawasan secara hakiki, dengan

sasaran yang menjadi tujuan.

Dari uraian ini maka terungkaplah apa yang menjadi latar belakang

dalam sistem pengawasan.

b. Uraian manajemen, yaitu salah satu latar belakang manajerial, yang

mengatur gerak langkah pengawas sebagai unsur subjektif. Dengan kata

lain manajemen sebagai alat pembantu untuk terwujudnya sasaran

tujuan pengawasan.

c. Teori pengawasan adalah merupakan salah satu alat bantu dimaksud

dan merupakan formula yang perlu diketengahkan, karena merupakan

pengetahuan yang perlu dikuasai betul bagi setiap pengawas.

Penguasaan terhadap pengetahuan ini dapat menjadi salah satu tolok

ukur keberhasilan pelaksanaan konstruksi. Uraian ini diungkapkan dalam

Bab. IV Konsep Pengawasan.

d. Uraian pelaksanaan pengawasan dalam Bab. V, merupakan realisasi

kerja operasional sehubungan dengan adanya suatu bentuk konstruksi

sebagai unsur objektif, untuk tujuan manfaat pekerjaan. Uraian ini

merupakan pengalaman spesifikasi teknik, normalisasi dan uraian-uraian

teknik hasil penyelidikan/pengamatan atau juga tulisan buku terapan

yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal SDA khususnya, dan

Departemen Pekerjaan Umum pada umumnya.

e. Uraian Pengendalian Pelaksanaan dalam Bab. VI, adalah merupakan

realisasi kerja operasional yang lainnya, yang bertujuan pembinaan,

pengamatan, penulisan laporan untuk manfaat bagi aparat pengelola

atau instansi yang bersangkutan.



4.2. Karena sifatnya yang umum, maka ada uraian yang bersifat khusus dalam

tata cara pengawasan konstruksi dituangkan dalam buku-buku terapan

serupa. Buku ini juga tidak terlepas dari penulisan-penulisan buku terapan

tata cara kerja pengawasan yang telah ada yang telah diterbitkan di

lingkungan instansi, khususnya di Lingkungan Proyek Pembangunan Bidang

SDA.

4.3. Adanya kekhususan dalam penulisan buku ini, ialah pembahasan yang

menyangkut Konstruksi pada Proyek Bidang SDA, dimana uraian umum

yang dimaksud dalam judul ini berkisar khusus antara peranan pengawas

dalam pelaksanaan suatu konstruksi dalam proyek-proyek Bidang SDA.

Sedikit dibicarakan dalam tulisan ini tentang kebijaksanaan Pemimpin

Proyek sebagai penguasa yang ditunjuk untuk mempertanggungjawabkan

pekerjaan dalam segi administrasi maupun teknik sehubungan dengan

kebijaksanaan yang akan ditetapkannya. Hal ini juga menyangkut tanggung

jawab pengawas karena kedudukan struktural sebagai aparat di bawahnya.

4.4. Manakala Pemimpin Proyek berperan sebagai kuasa Pemerintah mewakili

Pemilik proyek (owner), Pemimpin Proyek juga dapat terlibat sebagai unsur

pengawasan, khususnya pada proyek-proyek besar.

Bahkan Pemimpin Proyek juga dapat menunjuk suatu badan usaha

swasta/konsultan untuk mengadakan pengawasan sesuai aturan yang telah

ditetapkan.



BAB II

PERANAN DAN TUGAS PENGAWAS LAPANGAN

1. Peranan Pengawas

Tidak jarang dijumpai situasi, dimana kepentingan instansi (organisasi),

kepentingan pribadi dan kepentingan bawahan (pekerja yang diawasi), saling

bertentangan satu sama lain. Dan dalam banyak situasi, kunci penyelesaian

kepentingan yang bertentangan tersebut letak pada kepekaan pengawas. Karena

di tangan pengawaslah letak segala macam informasi yang diperlukan oleh

pimpinan, terutama untuk mengetahui kejadian-kejadian dalam organisasi

(instansi) tersebut. Pengawas adalah petugas yang paling dekat orang-orang yang

bekerja secara langsung untuk menangani hasil kerja suatu organisasi (instansi).

Seorang pengawas yang baik hendaknya berperan sebagai pengabdi kepentingan

instansi dan masyarakat dengan mempergunakan teknik-teknik penguasa.

Dalam lingkup manajemen pengawasan modern, pengawas haruslah dari

kalangan terdidik, terlatih, terampil dan memiliki kepemimpinan praktis untuk dapat

memenuhi tuntutan hasil kerja maksimum dan berkualitas tinggi dengan biaya

yang seringan mungkin. Pengawas-pengawas di dunia modern dewasa ini

haruslah dibekali pengetahuan tentang hal ikhwal kepemimpinan praktis bersama-

sama dengan pengetahuan teknologi yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.

Pengawas memegang peranan sebagai “keystone” (batu pengunci) dalam bidang

industri modern, instansi pemerintah maupun dalam lembaga swasta. Peranan

tersebut dapat dilukiskan seperti gambar berikut ini :



Sebagai “Keystone” atau batu pengunci posisi pengawas terletak pada daerah

kritis diantara pimpinan dan pelaksana (bawahan). Dari gambar (1) tersebut di

atas dapat dibayangkan bahwa batu pengunci mempunyai peranan menahan

tekanan antara dua kai tumpuan. Kalau batu kunci dihilangkan, maka bangunan

temberang tersebut akan ambruk. Sama akibatnya bila suatu organisasi atau

instansi didukung oleh pengawas-pengawas yang lemah atau tidak berfungsi.

Dengan demikian, pengawas hendaklah berfungsi melaksanakan kebijaksanaan,

rencana, dan petunjuk-petunjuk dengan suatu motivasi yang mengarah kepada

yang membimbing diri sendiri, orang lain maupun kelompok untuk menunjang

kepentingan instansi dan para pelaksana sekaligus.

Peningkatan peranan pengawas, harus dibarengi dengan peningkatan

keterampilan personil untuk memikul semua tugas-tugas pengawasan yang akan

dibebankan kepadanya. Di masa silam seorang pengawas yang baik hanya

dituntut dengan kemampuan untuk mengerti seluk-beluk pekerjaan dan mampu

bekerja sama dengan pelaksana (bawahan). Sedangkan peningkatan pengawas

di alam modern membutuhkan keterampilan dan pendidikan dalam pengetahuan

manajemen dan pengetahuan teknologi serta pengetahuan tata cara kerja dan

mampu bekerja sama dengan pelaksana (bawahan).

P I M P I N A N P E L A K S A N A

P

E N G A

W A S

ORGANISASI

Pengawas sebagai batu pengunci

suatu organisasi (KEYSTONE)



2. Pimpinan dan Pengawas

Pimpinan dalam suatu instansi atau organisasi mempunyai tugas untuk

menciptakan suatu suasana intern sedemikian rupa, sehingga para petugas dapat

bekerja baik dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi tersebut.

Pimpinan bertugas mengatur (organisasi), mengarahkan (direct) dan mengawasi

(control) suasana lingkup organisasi.

Suasana lingkup organisasi tersebut dipengaruhi oleh empat elemen (unsur) :

Manusia (people).

Pekerjaan atau jabatan (job or position)

Teknologi (technology), dan

Modal (capital), yakni uang dan mesin-mesin yang dipakai untuk menunjang

produksi, atau hasil kerja.

Pengawas dalam hal ini adalah tingkat pimpinan yang memusatkan kegiatannya

pada koordinasi pengaturan dan pengendalian pekerjaan orang lain untuk

menunjang tujuan organisasi.

Kategori pengawasan pada dasarnya dimaksudkan menyangkut pengawasan

tingkat pertama dan kedua dalam suatu organisasi.

Sebagai contoh, pimpinan dapat meliputi tugas di tingkat perencanaan tata

penggunaan alat-alat berat sebagai alat bantu, tetapi tidak dimaksudkan

mencakup pengendalian orang yang menjalankan alat-alat berat tersebut

(operator).

Jadi tingkat pengawas dalam hal ini dimaksudkan mencakup kerja langsung

dengan atau melalui bantuan orang-orang kerja.

Pengawas harus dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis dengan

pemenuhan kepentingan orang-orang yang bekerja dan kepentingan instansi.

Kata pengawas, dapat dipakai untuk semua tingkat pimpinan yang bertindak

menuntut kegiatan orang lain. Namun dalam pemakaian umum, pengawas

dimaksudkan hanya untuk tingkat organisasi yang bawah dalam jenjang

manajemen. Jika umpamanya suatu organisasi terdiri dari tingkat atas (top),

menengah (middle), dan bawah (lower), maka istilah pengawas dalam hal ini

menyangkut tindakan yang bawah. Umpamanya, pengawas, juru, mandor, mandor

umum, mandor kepala, pengawas umum dsb. Jabatan mana, mungkin

menyangkut tingkat pertama, kedua atau ketiga dari manajemen tingkat bawah.

3. Penerapan Manajemen Pengawasan

Ada tiga macam tata cara pendekatan dalam penerapan manajemen

pengawasan:

Bagaimana melakukannya (how to do it).

Pendekatan teori manajemen yang bersifat luas (broad management theory).



Pendekatan melalui perangai / tingkah laku organisasi (behaviour

organizational approach).

Pendekatan yang disempurnakan.

a. Pendekatan “How to do it”.

Pendekatan how to do it (bagaimana melakukannya), mempergunakan teknik-

teknik praktis dalam segala rangkaiannya yang dapat membantu

pengembangan teknik praktis tersebut.

Kekurangan pendekatan ini, karena condong mengabaikan pengertian dasar,

kenapa justru taknik ini dipergunakan, dan kenapa tidak. Pengertiannya kurang

lebih sama dengan pemakaian rumus matematika tanpa mengerti kenapa.

Ketepatan dan pemikiran yang jelas senantiasa dibutuhkan , tetapi jika

rumusnya tidak memakai perubah yang benar, atau rumusnya kurang tepat,

maka seluruh sistem akan mengalami kesalahan. Pemakaian tata cara yang

baik pada situasi yang kurang tepat, bagaimanapun juga tidak akan membawa

manfaat yang baik.

Namun demikian, pendekatan “how to do it” sangat bermanfaat untuk

pelaksanaan tugas-tugas harian kepengawasan.

b. Pendekatan teori manajemen yang luas

Pada pendekatan ini, ditekankan pentingnya pengawasan sebagai bagian dari

manajemen secara keseluruhan. Dengan demikian, semua fungsi dan teori-

teori praktis dari tingkat manajemen menengah, juga diajarkan pada tingkat

pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan,

pengaturan, pengendalian, pengawasan dan tata cara pengeterapan fungsi-

fungsi manajemen tersebut. Dalam hal ini, tentunya dimaksudkan bahwa

pengawas hanyalah seorang pemimpin yang mengawasi orang-orang yang

bukan tingkat pimpinan (non manajemen).

Kelemahan pendekatan ini, adalah kurangnya perhatian dalam pendekatan

masalah lingkungan pengawasan yang khusus, dan perhatian yang sangat

samar-samar tentang posisi yang unik dari pengawas sebagai bagian

organisasi tersebut secara keseluruhan.

c. Pendekatan melalui perangai organisasi

Pendekatan ini cenderung untuk mempergunakan kedua pendekatan yang

terdahulu, namun dibatasi hanya dalam lingkup organisasi pengawas itu

sendiri dengan penyesuaian terhadap hubungan timbal-balik antara pemimpin

orang terkemuka dan manusia itu sendiri. Pengawas adalah pemimpin, dan

dengan demikian, harus mengerti manusia, struktur organisasi dan tabiat atau



perangai dunia usaha yang semakin maju saat ini. Sebagai pemimpin seorang

pengawas harus juga mengerti bagaimana dan kenapa tata cara

kepemimpinan yang berkaitan dengan posisinya. Pendekatan ini menekankan

perlunya dorongan, komunikasi, perundingan, dan latihan. Dalam hal ini

penggunaan teknik dinamika kelompok, pemegang peranan, pengikut-sertaan

pengembangan karier. Jadi, disini pengawas dilihat sebagai bagian dari

kepemimpinan yang menekankan perlunya pendekatan melalui hal ikhwal

kemasyarakatan.

d. Pendekatan yang disempurnakan

Pendekatan ini mempergunakan faktor-faktor yang menguntungkan dari

pendekatan-pendekatan terdahulu dengan penekanan faktor manusiawi

pengawas yang sangat dekat hubungannya dengan pekerjaan bawahan,

pengawas dan pemberi nasehat maupun petunjuk. Dengan demikian dia harus

dapat bekerja sama, mengetahui, dan mengerti orang lain; pengawas juga

harus mengerti bagaimana dan mengapa posisinya dalam organisasi begitu

penting peranannya. Dimana dia harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa

berfungsinya pengawas, organisasi atau instansinya akan lumpuh.

4. Hal-hal Pokok Yang Perlu Diketahui Pengawas

a. Pengenalan dan Pendalaman Rencana

Pengawas harus mengetahui dan mendalami bagian-bagian dari rencana

keseluruhan pekerjaan yang akan dihadapinya untuk memungkinkan mereka :

Mengerti tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh

atasannya.

Mengerti seluk-beluk hubungan antar bagian, walau yang dia ketahui

sehari-hari hanya sebagian saja.

Mengembangkan secara sistematis dan terperinci rencana kerja dalam

jenjang yang dia pertanggung jawabkan.

b. Rencana seperti tersebut diatas secara awal dapat dibagi menurut :

Jangka waktunya.

Fungsinya dan

Luas jangkauannya.



5. Pengendalian kegiatan kerja

Pengawas harus mampu mengendalikan kegiatan dalam lingkup kerjanya secara

cepat dan praktis. Kebanyakan kegiatan pengendalian menyangkut hal-hal

sebagai berikut :

a. Pengaturan tata kerja pengawas.

Dalam mengatur tata cara kerja pengawas, seorang pengawas akan

tergantung kapada hal-hal :

Wujud pekerjaan yang diawasinya.

Tujuan rencana dan pengecekan oleh atasannya.

Wujud dan lingkup wewenang yang dilimpahkan kepadanya.

Fasilitas kerja yang tersedia.

Seorang pengawas bertanggung jawab terhadap kegiatan orang-orang yang

diawasinya yang meliputi tiga hal pokok :

Kegiatan rutin sehari-hari.

Hal-hal yang bersifat khusus.

Hal-hal yang bersifat emergency (darurat).

b. Pengecekan kegiatan kerja.

Pengeterapan rencana kerja, akan melibatkan pengawas dalam hal :

Penetapan langkah (Apa, Dimana dan Bagaimana).

Pengaturan waktu (Kapan).

Penugasan (Siapa).

Tahap lanjutan (atau penyelesaian dengan segera).

Fungsi-fungsi tersebut di atas mengutarakan pekerjaan apa saja yang harus

dilakukan?, di mana?, siapa yang akan melaksanakannya dan pengendalian

tahap lebih lanjut apakah pekerjaan tersebut telah dillaksanakan dengan baik

sesuai rencana.

Pengawasan :

Waktu

Tenaga kerja

Bahan-bahan

Peralatan

Ruang kerja (lingkup kerja)

Uang

Organisasi (Instansi).



c. Tata cara berkomunikasi.

Bagaimanapun juga harus ditekankan bahwa tanggung jawab seorang

pengawas meliputi pelaksanaan pekerjaan instansinya dengan memanfaatkan

potensi kerja, bahan-bahan, peralatan, dibawah kewenangannya. Untuk

menjamin kelancaran komunikasi, seorang pengawas harus dapat

memberikan penjelasan atau pesan dengan cara yang bersifat :

Dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkut paut.

Dapat diwujudkan (dicapai).

Praktis, sederhana, dan singkat.

Dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan

Jadi harus senantiasa diingat, bahwa baik laporan maupun penjelasan dan

penyampaian perintah harus senantiasa dapat diterima, mudah diwujudkan,

singkat dan padat serta mudah penyampaiannya.



BAB III

PENGAWASAN PROYEK-PROYEK BIDANG SUMBER DAYA AIR

1. Umum

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Tahap demi tahap pembangunan yang

telah kita lalui, program pengembangan dan pengelolaan SDA termasuk salah

satu bagian penting pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya aktivitas di berbagai bidang, pemerintah telah menggaris

bawahi pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan program tersebut.

Sejak dari awal dilaksaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang melalui

PELITA di masa pemerintahan yang lalu, pembangunan pertanian dan SDA

senantiasa merupakan kegiatan penting, dan masih akan terus berlasngsung di

masa-masa mendatang, di samping tentunya sektor-sektor pembangunan lainnya.

Kebijakan ini tentunya merupakan hal yang wajar, mengingat negara kita yang

masih berbasis agraris dengan pertambahan penduduk dan besarnya prosentase

penduduk yang hidup dari sektor pertanian dan ketergantungan pada

pengembangan dan Pengelolaan SDA yang semakin tinggi.

Berdasarkan pengalaman pada tahun silam dan dipengaruhi oleh kemajuan

teknologi di berbagai bidang lain yang berhubungan dengan pengembangan SDA,

maka dirasa perlu adanya cara penanganan yang konsisten dan lebih

bersungguh-sungguh, sistematis, terarah, dan terencana baik di bidang SDA.

Pertambahan penduduk di Asia Tenggara pada umumnya, di Indonesia pada

khususnya, dan terbatasnya luas tanah yang dapat untuk usaha pertanian,

mendorong usaha untuk menambah hasil pertanian per-satuan luas dan per-

satuan waktu, sehingga pendapatan petani perkapita akan bertambah.

Di dalam kondisi sekarang, terdapat lingkup yang terbatas untuk penambahan

produksi. Salah satu faktor yang terpenting yang berpengaruh terhadap hasil

produksi padi adalah pengelolaan air irigasi khususnya dan SDA pada umumnya,

sebab air tetap merupakan unsur pokok, dan baru dapat tercapai apabila

sarananya, yaitu saluran beserta seluruh bangunannya, dilaksanakan dan

berfungsi dengan baik.

Hal-hal ini dapat terpenuhi apabila jaringan serta bangunan-bangunan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam spesifikasi teknik.

Peranan dan tanggung jawab pengawas proyek adalah sangat menentukan

terhadap berhasilnya pembangunan yang bertalian dengan manajemen

pelaksanaan kontrol terhadap kualitas kerja.

Para pengawas lapangan perlu menyarankan, dan meneliti cara-cara pelaksanaan

yang setepat-tepatnya yang diterapkan oleh pelaksana kontraktor, sehingga dapat



dihindari pemborosan dan pekerjaan dapat pula dilaksanakan tepat pada

waktunya dengan kualitas sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Persyaratan Keberhasilan Pekerjaan.

Dari gambaran diatas tadi, jelas bahwa suatu proyek, untuk dapat terlaksana

secara baik dan sempurna serta ekonomis, harus memenuhi berbagai hal antara

lain :

Perencanaan yang benar.

Dalam perencanaan termasuk antara lain :

1. Survey dan design untuk menentukan arah dan letak saluran dan bangunan

yang tepat.

2. Penyelidikan / penentuan macam konstruksi yang tepat.

3. Penentuan bahan-bahan yang mudah dan murah untuk konstruksi.

4. Penentuan pelaksanaan waktu yang tepat, misalnya faktor hujan yang sudah

diperhitungkan.

5. Penentuan jenis alat-alat berat atau mesin-mesin yang betul-betul efisien,

artinya jumlah dan jenis harus sesuai di lapangan.

6. Pembuatan atau penentuan bangunan-bangunan persiapan yang diperlukan

agar tidak berlebihan hingga terjadi pemborosan.

Cara pelaksanaan yang tepat.

Sesudah proyek direncanakan dengan benar, maka masih perlu dipikirkan cara

pelaksanaan yang sebaik-baiknya dipandang dari sudut teknis dan ekonomis,

ialah :

1. Bagaimana suatu proyek akan dilaksanakan perlu mendapat pemikiran yang

mendalam, karena masing-masing cara pelaksanaan itu mempunyai

keuntungan dan kerugian sendiri.

2. Metode kerja yang sedehana sehingga mudah dilaksanakan tanpa mengurangi

mutu hasil pekerjaan.

3. Cara pelaksanaan yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang baik dengan

biaya yang murah.

Pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan.

Setelah dilakukan perencanaan yang benar dan cara pelaksanaan yang tepat,

maka agar dapat benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, pengawasan di

dalam pelaksanaan harus dilaksanakan secara efektif yang meliputi :

1. Kualitas bahan-bahan yang dipergunakan.

2. Kemampuan pelaksana (tukang, dsb.)

3. Tidak ada penyimpangan dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam

bestek.



4. Dapat memenuhi time schedule (jadwal) yang direncanakan.

Agar sasaran yang dicapai tadi terlaksana dengan baik, seperti yang diharapkan

oleh perencana, dengan sendirinya para pengawas harus betul-betul membekali

dan memodali dirinya dengan keterampilan dan pengetahuan praktis disamping

teknik yang telah ditentukan.

Pengetahuan teknis yang praktis dan keterampilan ini harus disertai disiplin,

dedikasi, dan loyalitas kerja yang tinggi, sebab walau bagaimana baiknya suatu

perencanaan dan cara kerja, bila manusia-manusia pelaksananya tidak

mempunyai faktor-faktor tersebut diatas, keberhasilan tidak akan dapat dicapai.

Pengetahuan secara garis besar tentang pedoman kerja sebagai prosedur dasar

pengawasan pekerjaan, agar pengawas mempunyai suatu standard evaluasi

dalam memberikan pengarahan-pengarahan serta bimbingan di lapangan dapat

diuraikan dalam bab-bab berikut.



BAB IV

PENGERTIAN PENGAWASAN

1. Azas Pengawasan

Suatu tindakan mengawasi, mendeteksi, membimbing dan mengarahkan kepada

diri sendiri, orang lain, maupun kelompok lain dengan tujuan agar kebijaksanaan

maupun rencana pekerjaan dapat diselenggarakan dengan effisien dan memenuhi

kwalitas, kwantitas serta ketepatan waktu guna menunjang kepentingan instansi,

para pelaksana serta pengawas itu sendiri.

2. Sasaran Sistem Pengawasan

Adanya unsur pengawas dalam penyelenggaraan proyek-proyek pemerintah

adalah mutlak karena keberadaannya membawa tanggung jawab moril, yaitu

tanggung jawab

a) Sosial yang mengandung maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

dan kepentingan rakyat banyak.

Realisasinya adalah menjalankan amanat negara dalam mewujudkan

manfaat pekerjaan untuk kesejahteraan rakyat banyak.

Sasarannya adalah pencapaian tujuan pekerjaan secara kwalitatif, kwantitatif

serta waktu yang tepat.

b) Pengabdian mengandung maksud tertib adminstartif sebagai abdi negara

dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah, yang sasaranya adalah pembinaan

disiplin kerja, untuk menumbuhkan dedikasi terhadap maksud dan tujuan

kerja dengan segala aspeknya.

c) Pengembangan ilmu mengandung unsur mendidik secara langsung atau

tidak langsung untuk membina/meningkatkan keahlian dan keterampilan

aparat yang terlibat dalam pekerjaan, sesuai dengan bidang/profesinya

masing-masing sehingga lebih berperan aktif dalam pembangunan Nasional.

Sasarannya adalah mendokumentasikan hasil pengawasan dan pengamatan

proyek yang pada gilirannya dapat dikembangkan dan diolah untuk

pengembangan ilmu sehingga lebih bermanfaat untuk mendayagunakan

Sumber Daya Alam.



3. Peranan Pengawas dalam Manajemen

Posisi pengawas terletak antara dua pihak yang berbeda kepentingan, yaitu pihak

pemilik (owner) dan pihak pelaksana/kontraktor.

Tidak jarang dijumpai perbedaan pandangan dalam usaha memecahkan di

lapangan antara pihak pemilik dan pihak kontraktor sebagai Mitra Kerja

(organisasi), dalam keadaan seperti di atas kunci penyelesaian terletak pada

pemahaman peran seorang pengawas dalam menjalankan satu peran manajemen,

karena peranan pengawas dalam sistem manajemen proyek secara keseluruhan

adalah merupakan “ baji pengunci “, yaitu pada peran pengendali menurut teori

dasar manajemen.

4. Peranan Manajemen

Keberhasilan suatu pekerjaan akan sangat tergantung dari pada unsur manusia,

karena teori dasar manajemen sebagai alat untuk keberhasilan suatu kerja pada

hakekatnya adalah pengaturan unsur manusia yang antara lain adalah

a) Perencanaan (Planing)

b) Pengorganisasian (Organizing)

c) Pelaksanaan (Actuating)

d) Pengendalian (Controlling)

Keempat unsur tersebut diatas adalah merupakan alat pembantu dalam mencapai

suatu tujuan.

4.1 Dalam hubungannya dengan pekerjaan pengawasan, maka perencanaan

terutama dimaksudkan pada persiapan kerja yang menyangkut hubungan

personalia dan lingkup kerjanya, sehingga terwujudlah

pembagian/tingkatan kerja. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai

persiapan-persiapan bekal pengetahuan pengawas terhadap penguasaan

fisik maupun administratif yang berhubungan dengan pekerjaan, dan

sasaran pengawasan yang melengkapi pengawas dalam tugasnya.

4.2. Pengorganisasian pada hakekatnya adalah pengaturan tentang orang, alat,

tugas, dan tanggung jawab serta wewenang melalui kesatuan organisasi,

sehingga dicapai cara kerja yang lebih efisien dan praktis. Tanpa suatu

organisasi yang rapi dan teratur, maka jangkauan pengawasan akan

menjadi sulit dicapai dan pekerjaan akan mengalami pemborosan.

4.3. Pelaksanaan pengawasan, adalah merupakan realisasi dari perencanaan

dan sistem pendelegasian wewenang yang ada.

Pola-pola kerja dan struktur organisasi akan menjadi teruji dalam

pelaksanaan tersebut.



4.4. Pengendalian adalah merupakan usaha untuk meluruskan apa yang telah

menjadi tanggung jawab/wewenang sehubungan dengan adanya

kemungkinan timbulnya kecenderungan penyimpangan/hambatan dalam

pelaksanaan

Maka dengan cara pembinaan, pendekatan-pendekatan persoalan dapat

diatasi.



BAB V

KRITERIA PENGAWASAN

1. Unsur Pokok Proyek

1.1. Unsur Pekerjaan

a) Pekerjaan yang dimaksud adalah khusus untuk bidang konstruksi pada

proyek-proyek Bidang SDA di Indonesia yang dibiayai oleh negara APBN

atau APBD berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku. Dalam skala

ruang, proyek bendungan mempunyai bentuk bangunan-bangunan Bidang

SDA yang mempunyai karakteristik ruang terbatas/setempat (statis).

b) Dalam bentuk prosedur pemberian pekerjaan, maka pelaksanaan

pekerjaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara

i. Dengan cara swakelola, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh

aparat pemerintah di bawah instansi proyek irigasi yang bersangkutan.

Pelaksana pekerjaan semacam ini pada umumnya tidak banyak lagi

dijumpai, kecuali pada pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai

kekhususan tertentu. Namun demikian, yang banyak dijumpai adalah

merupakan bagian dari cara kontrak, atau juga pekerjaan pemeliharaan.

ii. Dengan cara kontrak, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh

kontraktor melalui prosedur pelelangan/Surat Perintah Kerja, atau

penunjukan langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal disebut kontrak maka bentuk penawarannya mengikat dalam

bentuk:

- Kontrak lump sum, adalah pengajuan penawaran terhadap sejumlah

pekerjaan yang macam pekerjaan dan volumenya sudah tertentu

dengan total harga keseluruhan yang mengikat.

- Kontrak harga satuan (unit price), adalah pengajuan penawaran atas

dasar harga satuan pekerjaan, yang diperhitungkan terhadap

hasil/prestasi kerja yang dilakukan oleh Kontraktor tersebut dengan

harga yang mengikat.

c) Dalam bentuk tata cara pelaksanaannya maka pekerjaan dapat dilakukan

dengan 3 (tiga) cara:

i. Dengan menggunakan alat-alat besar, yaitu pada proyek-proyek besar

untuk mempercepat waktu pelaksanaannya.

ii. Dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu terhadap pekerjaan atau

bagian-bagian pekerjaan yang memerlukan kerapihan atau sulit

dilakukan dengan alat-alat besar.



iii. Dengan cara mengkombinasikan kedua cara tersebut diatas, atas

pertimbangan memungkinkan dilakukan cara tersebut.

1.2. Unsur Pelaksana.

a) Pelaksana, dapat merupakan unsur pemerintah (aparat Pemimpin Proyek

dalam hal pelaksanaan swakeloa), ataupun unsur swasta (Kontraktor,

untuk perkerjaan kontrak).

b) Pelaksana adalah merupakan suatu susunan/struktur penyelenggaraan

pekerjaan, yang di dalamnya terdapat unsur pimpinan dan unsur pekerja

yang terikat dalam hubungan kerja.

c) Ada 3 (tiga) macam bentuk pelaksana dalam unsur swasta yakni :

i. Pelaksana Utama/main contractor, yaitu sebuah kontraktor yang

ditunjuk oleh pemimpin proyek melalui prosedur Pelelangan dan

Perintah Kerja dan penunjukan hubungan kerja; keduanya tertulis

dalam Kontrak Pemborongan, yang menyebutkan tugas dan kewajiban

masing-masing pihak dengan segala sangsi-sangsinya.

ii. Sub Pelaksana/Sub Contractor, yaitu terjadi atas penujukan Pelaksana

Utama atas dasar petimbangan penawaran harga yang diajukan oleh

Sub Pelaksana tersebut. Penunjukan tersebut hanya dapat dilakukan

atas persetujuan Pemimpin Proyek atau tertuang dalam Perjanjian

Pemborongan tapi tidak mengikat Pemimpin Proyek. Karenanya garis

komando Pemimpin Proyek terhadap Pelaksana Utama berlaku juga

bagi Sub Pelaksana Utama dalam hal tata kerja pelaksanaan saja,

karena lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pelaksana

Utama juga menjadi beban Sub Pelaksana.

iii. Pelaksana Bagian, yaitu terjadi atas penunjukan oleh Pelaksana Utama

atau Sub Pelaksanadan mandor borong. Penunjukan ini tidak mengikat

terhadap Pemimpin Proyek; karenanya pelaksana bagian hanya

mendapat komando dari Pelaksana Utama atau Sub Pelaksana

Koordinasi Pelaksana; bagian terhadap aparat pemimpin proyek hanya

terjadi dilapangan dalam bentuk pembinaan.

1.3. Unsur Pengawas

a) Unsur Pengawas adalah pegawai atau petugas pemerintah yang dimaksud

dalam struktur organisasi proyek; dalam hal ini proyek-proyek di bawah

Direktorat Jenderal Pengairandan ditunjuk oleh Pemimpin Proyek (sebagai

kuasa pemerintah yang mewakili Pemilik Proyek).

b) Sebagai unsur Pengawas juga dapat melibatkan, aparat dari instansi lain

atau perorangan, dalam rangka koordinasi terpadu untuk tujuan yang sama.

Tugas dan kewenangan Pengawas ini terbatas pada hal-hal yang

berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Misalnya dengan unsur



Pemerintah Daerah setempat, Dinas Pertanian setempat atau dengan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada kerjaan tersier dan

sebagainya.

c) Kecuali diatur lain dalam PO/DP, maka atas petimbangan khusus,

Pemimpin Proyek dapat menunjuk Badan Usaha lain / Konsultan

Perorangan untuk membantu mengadakan pengawasan terhadap Tata

Cara Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pelaksana/Kontraktor, tanpa

mengurangi kewenangan pengawas sebagai aparat yang telah ditunjuk

mengawasi.

Ketentuan yang terbaru dalam hal ini haruslah disesuaikan dengan

ketentuan baru, termasuk UU, Kepres, dan ketentuan Penyelenggaraan

anggaran lainnya; dan tata cara pengawasan ini hanya dimaksudkan untuk

memberikan tuntunan bagi pengawas dalam aspek-aspek teknis saja.

2. Tingkatan Kepengawasan

(Menurut ketentuan yang lalu; sehingga untuk kegiatan yang baru, harus

menyesuaikan ketentuan yang berlaku pula).

Struktur Organisasi ada 3 (tiga) tingkatan:

2.1. Tingkatan manajerial yaitu tingkat pimpinan yang menentukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan proyek.

Jabatan pada tingkat Pimpinan:

i. Pemimpin Proyek dan Kepala Staf Proyek.

ii. Pemimpin Bagian Proyek / sebagai wakil pimpinan proyek

Pada tingkat ini, disamping menentukan kebijaksanaan dalam bidang

pengawasan, juga dalam bidang perencanaan, pembiayaan, dan adminstrasi.

2.2. Tingkat pembantu pimpinan, yaitu staf/asisten pimpinan yang bertugas

membantu pimpinan mengambil keputusan dan menentukan kebijaksanaan.

Jabatan pada tingkat pembantu pimpinan adalah staf:

i. Kepala Staf.

ii. Asisten dalam bidang teknik.

iii. Asisten dalam bidang administrasi dan keuangan.

iv. Asisten dalam bidang khusus dan sebagainya.

Staf pada tingkatan ini biasanya bertugas membantu pimpinan dalam bidang-

bidang pengolahan intern untuk menetapkan kebijaksanaan dan sebagainya.

2.3. Tingkat operasional pelaksanaan, yaitu tingkat di bawahnya yang menjalankan

kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan, khususnya dalam bidang

Pengawasan Pelaksanaan. Dalam hal terakhir tersebut di atas tingkatan

kepengawasan terjadi atas dasar :

a) Luas daerah/lingkup kerja pengawasan.

b) Wujud atau bentuk pekerjaan.



c) Atau dapat juga berupa campuran keduanya.

Jabatan pada tingkat pelaksana operasional:

i. Kepala Direksi (Pengawas Utama).

ii. Pengawas Lapangan.

iii. Pengawas Pekerjaan.

Untuk jabatan ini lazim juga disebut Pengawas/Direksi.

3. Jabatan Dalam Struktur Organisasi Pengawasan

3.1. Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.

Adalah merupakan koordinator dari bermacam kelompok proyek/pekerjaan,

yang banyaknya kelompok tergantung kebutuhan dari lingkup kerjanya.

Kelompok pekerjaan yang terjadi, karena beda macam pekerjaannya

(kadangkala bukan kategori pekerjaan irigasi saja) seperti pekerjaan kantor

induk proyek dan sarananya, pekerjaan pembangkit tenaga listrik dan

sebagainya.

Kelompok pekerjaan lainnya dapat terjadi karena luasnya daerah kerja atau

juga perpaduan antara luas dan macam pekerjaan.

Kelompok-kelompok pekerjaan tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin

Proyek/Pemimpin Bagian Proyek, yang dibantu oleh seorang Kepala Staf atau

lebih beserta asistennya.

3.2. Ketua Direksi / Pengawas Utama.

a) Kelompok-kelompok pekerjaan di bawah lingkup tertentu dengan

pertimbangan pengelompokan tertentu, yang masing-masing

pengawasannya dipimpin oleh seorang Ketua Direksi atau Pengawas

Utama.

b) Kepala Direksi tidak dapat berdiri sendiri dan penetapan Kepala Direksi

dikeluarkan melalui Surat Keputusan Pemimpin Proyek di bawah garis

komando Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek.

c) Dalam kepengawasan, Kepala Direksi merupakan unsur kepemimpinan

tertinggi, atau disebut pula Pengawas Utama/Kepala Pengawasan.

3.3. Pengawas Lapangan.

a) Kelompok pekerjaan di bawah lingkup seperti tersebut dalam 3.3.2. (1),

terbagi atas unit-unit daerah kerja yang dibatasi oleh lingkup/luas lingkup

daerah kerjanya.

b) Unit-unit daerah kerja ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Pengawas

Lapangan yang penetapannya diatur oleh Surat Keputusan Pemimpin

Proyek Induk/Peminpin Proyek atau juga oleh pemimpin Sub Proyek atas

pertimbangan jabatan struktural kepegawaian dan referensi/kwalifikasi

profesi.



c) Karena sifat jabatannya yang operasional di dalam kepengawasan maka

Pengawas Lapangan juga disebut sebagai Direksi Lapangan, sehubungan

dengan kedudukannya sebagai pembantu pengawas dari Pemimpin Sub

Proyek yang langsung terjun ke lapangan dan berhubungan dengan

pelaksana/kontraktor.

3.4. Pengawas Pekerjaan.

a) Pengawas Pekerjaan adalah orang yang secara langsung setiap harinya

mengadakan pengawasan di lapangan.

Jabatan Pengawas Pekerjaan merupakan jabatan terbawah dalam struktur

organisasi kepengawasan. Karenanya jabatan ini sangat dominan

peranannya di lapangan dan rawan terhadap penyimpangan dalam

pelaksanaan kerja.

b) Karena sifatnya yang dominan dan rawan dalam kedudukannya, maka

perlu adanya pertimbangan khusus dalam penetapan kwalifikasi seorang

Pengawas Pekerjaan. Di samping latar belakang pendidikan dan referensi

keprofesian lainnya, juga perlu untuk diketahui tentang pribadi Pengawas

tehadap disiplin, dedikasi dan loyalitas kerja.

c) Penetapan jabatan Pengawas Pekerjaan ditentukan melalui Surat

keputusan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.

d) Pengawas Pekerjaan terdiri dari beberapa orang pengawas yang bertugas

masing-masing sebagai :

i. Pengawas Konstruksi yaitu Pengawas yang mengawasi Tata Cara

Pelaksanaan Kerja dalam suatu konstruksi sesuai dengan spesifikasi

dan gambar-gambar pelaksanaan serta melaporkan secara berkala

(harian/mingguan), kepada atasannya.

ii. Pengawas Bagian, yaitu pengawas yang mengawasi bagian dari pada

suatu pekerjaan konstruksi, dan membuat data tentang bagian yang

diawasinya, untuk suatu keperluan pengecekan (mutual check)

penelitian dan dokumentasi yang pada gilirannya dapat menjadi

standarisasi di kemudian hari.

Pengawas Bagian ini antara lain Pengawas Ukuran, Pengawas

Pengujian Laboratorium, dan lain-lain.

e) Pengawas Pekerjaan yang juga memberikan usulan kebijaksanaan bagi

atasannya atas dasar petimbangan yang bukan saja secara

kwlitas/kwantitas tapi juga atas dasar relevansi dan estetika hasil pekerjaan.

f) Perihal tugas kewajiban dan kewenangan masing-masing pengawas, akan

dituliskan secara terpisah pada pasal berikut ini.

4. Lingkup Tugas dan Wewenang Pengawas

4.1. Menurut Sifatnya Lingkup Tugas Pengawas mempunyai 3 (tiga) sifat

kepengawasan :

a. Sifat mendeteksi



a1. Status tanah tempat pekerjaan, hal ini sangat perlu bagi si pengambil

kebijaksanaan apakah diperlukan suatu tindakan.

a2. Fungsi hasil pekerjaan, yaitu suatu cara pengamatan untuk mengetahui

lebih awal akan berfungsi atau tidaknya hasil pekerjaan kelak,

sehingga perubahan-perubahan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan

pekerjaan dimulai.

a3. Perlu dipertimbangkan aspek pemeliharaan yang praktis.

b. Sifat mengawasi yaitu semua tindakan pengawas yang mempunyai

tendensi pengawasan terhadap pekerjaan. Yaitu antara lain :

- Memeriksa bahan peralatan tenaga kerja.

- Memeriksa tata cara pelaksanaan kerja konstruksi.

- Memeriksa hasil pelaksanaan kerja.

- Memeriksa persiapan kerja/administrasi lapangan, (bedeng, gambar,

schedule dan lain-lain sebagainya).

c. Sifat mengendali yaitu tindakan pengawas yang mempunyai tendensi

pengendalian dengan cara pembinaan terhadap segala aspek yang terjadi

di lapangan , antara lain :

- Memberikan petunjuk tentang cara kerja yang benar.

- Melarang/menganjurkan tentang pengadaan bahan peralatan dan

tenaga kerja.

- Peringatan/teguran atas kesalahan-kesalahan.

- Memberikan laporan pekerjaan lapangan secara berkala.

- Mengadakan administrasi teknik dan pengarsipan.

4.2. Menurut macamnya, tugas pengawas mempunyai 2 (dua) macam tugas

pengawasan:

a) Berbentuk tugas administratif, yaitu antara lain :

- Laporan tentang pelaksanaan kerja, cuaca, tenaga kerja, bahan

peralatan dan permasalahan di lapangan.

- Laporan tentang prestasi pekerjaan.

- Peringatan/tegoran, saran/anjuran.

- Perubahan syarat-syarat/gambar.

- Mengisi buku harian/buku tamu.

- Dokumentasi/Arsip dsb.

b) Berbentuk tugas teknik yaitu antara lain :

- Pengukuran/pengamatan/pengawasan/pengendalian.

- Penelitian dan lain sebagainya.



4.3. Menurut bentuknya tugas pengawas mempunyai 2 bentuk tugas

kepengawasan

a. Yaitu tugas yang berbentuk kewajiban yang dilakukan oleh seorang

pengawas pada setiap tingkatannya untuk dapat tercapainya misi

pengawasan tersebut.

b. Yaitu tugas yang berbentuk kewenangan, yang penggunaan insidentilnya

tergantung dari keadaan permasalahannya, kewenangan ini juga diberikan

kepada setiap pengawas menurut porsi pada tingkatannya.

5. Tugas dan Wewenang Pengawas

5.1. Pengawas Pekerjaan.

a) Tugas Umum pengawas pekerjaan adalah memberikan bimbingan teknis

pekerjaan kepada pelaksana/pemborong agar pekerjaan berjalan lancar

sesuai yang direncanakan, antara lain dengan membantu menyusun bagan

waktu penyelesaian bagian pekerjaan secara terperinci yang meliputi :

- Rencana penyediaan bahan-bahan.

- Rencana penyediaan peralatan.

- Rencana pengerahan buruh.

- Rencana pelaksanaan pekerjaan.

b) Kewajiban Pengawas Pekerjaan melakukan pemeriksaan mutu (quality

control) dengan meneliti/memeriksa.

i. Bahan-bahan yang disediakan untuk pekerjaan oleh pemborong.

ii. Cara-cara pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

iii. Mutu hasil pekerjaan (tingkat pekerjaan).

iv. Pengawas Lapangan berkewajiban mengadakan pencatatan atas

segala kegiatan/kejadian sehari-hari dan mencantumkan dalam

Laporan Harian.

v. Laporan Harian terdiri atas dua bagian:

- Pencatatan rutin sehari-hari

- Pencatatan permasalahan dalam pelaksanaan yang tak dapat

diselesaikan; bersama-sama dengan pihak pemborong (termasuk

teguran-teguran).

vi. Pencatatan rutin memuat

- Keadaan cuaca

c) Terang/berawan.

d) Banjir (muka air banjir).

e) Hujan (besar/kecil, tinggi jatuh hujan).

- Buruh yang dikerahkan terbagi atas golongan buruh (buruh, tukang,

dsb).

- Penyediaan/penggunaan bahan-bahan.

- Penyediaan keadaan peralatan.

- Kemajuan pekerja menurut jenis-jenis pekerjaan.



Perkiraan kemajuan pekerjaan yang dihasilkan dalam sehari dan

jumlah akumulasinya, tidak mengikat secara administratif, dan tidak

dapat diartikan sebagai penerimaan pekerjaan. Perkiraan ini hanya

sebagai suatu alat untuk penjajagan rencana penyelesaian dan

sebagai bahan untuk penentuan pembayaran termijn khusus pada

pekerjaan dengan kontrak Unit Price dan kontrak-kontrak lump

sump yang sukar ditetapkan batas-batasnya.

vii. Dalam Laporan Harian Khusus yang ditandatangani Pengawas dengan

Pelaksana memuat permasalahan-permasalahan yaitu :

- Pelaksanaan yang menyimpang dari rencana dan syarat-syarat

- Teguran-teguran dari pengawas Pekerjaan.

- Penolakan bahan-bahan yang disediakan.

- Keadaan lapangan / tanah dasar yang menyimpang dari yang

tercantum dalam gambar-gambar rencana.

viii. Laporan Harian ditandatangani kedua belah pihak pengawas lapangan

dan Pemborong counterpartnya dalam rangkap 4 (empat) dan

dikirimkan kepada:

- Asli ke kantor Pengawas Utama/Kepala Direksi.

- Satu copy kepada Pengawas Lapangan.

- Satu copy kepada Pelaksana/Pemborong.

- Satu copy disimpan pada Pengawas Pekerjaan.

ix. Di samping laporan ini, di kantor pengawasan lapangan harus

disediakan Buku Perintah Harian yang mana pengawas-pengawas

atasan dapat menuliskan catatan/perintah-perintah maupun teguran-

teguran.

x. Membuat data tentang cara pelaksanaan pekerjaan.

c) Wewenang Pengawas Pekerjaan.

i. Melarang penggunaan bahan-bahan yang menurut penelitiannya tidak

memenuhi syarat-syarat.

ii. Menegur pelaksana/pemborong bila menurut pendapatnya.

- Bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat tetap

dipergunakan.

- Pemborong melaksanakan pekerjaan dengan cara yang tidak tepat,

atau menggunakan tenaga yang kurang ahli dalam bidangnya

hingga dikhawatirkan tidak akan dapat dicapai hasil yang bermutu

(low wokrmanship).

- Pemborong tidak dapat memenuhi bagan waktu yang telah

disiapkan dalam hal :

- Penyediaan bahan-bahan.

- Penyediaan peralatan.

- Pengerahan buruh.



- Pelaksanaan Pekerjaan.

iii. Pengawas Lapangan tidak berhak untuk :

- Menghentikan pekerjaan.

- Mengadakan perubahan-perubahan baik dalam gambar maupun

dalam persyaratan-persyaratan teknis lainnya.

- Memerintahkan pekerjaan di luar lingkup kontrak.

5.2. Tugas dan Wewenang Pengawas Lapangan.

a) Tugas Umum Pengawas Lapangan adalah:

i. Mengusahakan akan kelancaran pelaksanaan seperti yang

direncanakan dan memberi bimbingan teknis pelaksanaan kepada

pelaksana/pemborong.

ii. Memimpin, membimbing, dan memberikan petunjuk-petunjuk dan

mengkoordinir pekerjaan pengawas oleh pengawas lapangan.

b) Pengawas Lapangan Berkewajiban:

i. Memberikan persetujuan untuk suatu bagian atau memulai suatu tahap

berikutnya dari suatu pekerjaan.

ii. Mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat

diselesaikan oleh Pengawas Pekerjaan sebagaimana dilaporkan dalam

Laporan Harian Khusus, dengan mengadakan :

- Penelitian atas apa yang dilaporkan oleh Pengawas Pekerjaan

tentang cara pelaksanaan dan hasil pelaksanaan.

- Penelitian keadaan lapangan dan keadaan tanah dasar yang

dilaporkan menyimpang dari apa yang dicantumkan dalam gambar-

gambar/nota-nota perencanaan.

- Pembicaraan-pembicaraan dengan pemborong.

iii. Didalam penyelesaian persoalan-persoalan tersebut di atas Pengawas

Lapangan berhak untuk :

a) Menghentikan pekerjaan (untuk sementara sampai ada keputusan

tindak lanjut oleh Pengawas Utama).

- Yang menurut pendapatnya telah dikerjakan menyimpang dari

gambar-gambar rencana dan syarat-syarat teknisnya tidak

berhasil meyakinkan pemborong akan hal itu, dan keharusan

perbaikan cara-cara pelaksanaan, dan mungkin pembongkaran

pekerjaan atas tanggung jawab pemborong.

- Didapatkan penyimpangan keadaan lapangan dan keadaan

tanah dasar, yang menurut pendapatnya menuntut adanya

perubahan-perubahan rencana yang mengakibatkan perubahan

dalam harga pekerjaan.



c) Kewajiban Pengukuran.

i. Pengawas wajib menentukan/memberikan titik-titik tetap/tinggi untuk

dipakai oleh pemborong sebagai dasar melakukan ”staking out”

pekerjaan.

ii. Pengawas Lapangan berkewajiban memeriksa dan memberikan

persetujuan ”staking out” yang telah dilakukan pemborong.

d) Kewajiban Teknis Administratif.

Dalam hal pekerjaan dilaksanakan dengan Kontrak Harga Satuan (Unit

Price) dengan cara pembayaran berkala dan pekerjaan dengan kontrak

lumpsump yang sukar ditetapkan batas tahap-tahap pekerjaan yang jelas

untuk penentuan persyaratan pembayaran angsuran, pengawas lapangan

berkewajiban menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan

untuk dasar pembayaran angsuran, dengan memperhatikan /

mempertimbangkan Laporan Harian kemajuan pekerjaan, sebagai dasar

penetapan prestasi kerja.

e) Kewajiban-kewajiban lain

i. Pengawas Lapangan berkewajiban membuat Laporan Berkala yang

jangka waktunya ditetapkan oleh Pemimpin Proyek

ii. Laporan Berkala memuat

- Hal-hal rutin yang bersifat akumulatif dan rekapitulatif dari laporan-

laporan harian rutin pengawas-pengawas lapangan.

- Laporan khusus, atas masalah-masalah yang diajukan oleh

pengawas-pengawas pekerjaan yang telah dapat diselesaikan.

iii. Disamping Laporan Berkala Pengawas Lapangan berkewajiban

membuat Laporan insidentil/Sewaktu-waktu, yang dibuat setiap kali

diperlukan, atas masalah yang tidak dapat ditunda lagi.

- Masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat

Pengawas Lapangan, tetapi menuntut penyelesaian sementara,

menunggu keputusan pengawas atasannya (penghentian

sementara).

iv. Membuat file tentang tata cara pelaksanaan kerja.

5.3. Tugas dan wewenang Kepala Direksi / Pengawas Utama.

a. Tugas umum.

i. Kepala Direksi / Wakil Kepala Direksi adalah tingkatan teratas daipada

aparat Pengawasan. Di dalamnya terkumpul keseluruhan tanggung

jawab pengawasan, baik teknis maupun administratif.

ii. Tetapi meskipun demikian, pada dasarnya menjalankan tugas-

tugasnya di samping menjaga dan mengusahakan kelancaran

pekerjaan, ia dibatasi oleh ketentuan di dalam Dokumen Surat

Perjanjian.



iii. Ia tidak berhak untuk mengubah ketentuan dan persyaratan didalam

Surat Perjanjian. Kewenangan penyimpangan atau mengadakan

perubahan hanya ada pada Pemimpin Proyek.

iv. Namun demikian Pengawas Utama adalah tingkatan teratas daripada

aparat pengawas. Pada tingkatan ini diadakan

penelaahan/pengolahan-pengolahan untuk menyiapkan syarat-syarat

kepada Pemimpin Proyek, untuk dipergunakan dalam menentukan

keputusan-keputusan.

v. Dalam penelaahan dan pengolahan ini, pengawas utama dibantu oleh

unit-unit proyek yang bersangkutan.

b. Kewajiban Teknis.

i. Pengawasan Kwalitas.

- Pengawasan terhadap kwalitas pekerjaan, diserahkan kepada

pengawas lapangan ke bawah.

- Kepala Direksi memecahkan masalah-masalah teknis yang timbul pada

pengawasan kwalitas pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh

Pengawas Lapangan dengan berpedoman pada standar-standar atau

peraturan yang ada, seperti :

- Semua Ketentuan UU, PP, NSPM yang berlaku (terbaru);

- Peraturan Beton Indonesia (PBI) 1971-NI-2.

- Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) 1982.

- Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) NI-5.

- PP – RI No. 23/1982 tentang Irigasi.

- PP – RI No. 22/1982 tentang Tata Peraturan Air.

- Pedoman Plambing Indonesia 1979.

- Dan lain-lain.

(Dalam hal ini perlu penyesuaian dan pemutakhiran rujukan peraturan

perundangan terkait).

ii. Perencanaan

- Perubahan-perubahan kecil pada gambar-gambar untuk

penyesuaian pelaksanaan yang tidak membawa akibat pada harga

pekerjaan.

- Perubahan-perubahan yang membawa akibat pada harga

perjanjian harus diajukan terlebih dahulu kepada Pemimpin Proyek

untuk persetujuan.

- Menguji dan menyetujui gambar-gambar kerja oleh kontraktor.

iii. Pengawasan Kwantitas.

- Dalam hal pekerjaan, dilaksanakan atas dasar perjanjian Unit Price.

Pengukuran bersama (mutual check), baik sebelum dimulai

maupun setelah selesai pekerjaan, harus dilakukan untuk

menetapkan banyaknya pekerjaan yang sesungguhnya

dilaksanakan dengan mutu baik.



- Pada pekerjaan Lump Sum titik-titik tetap/tinggi diberikan oleh

direksi. Pengukuran bersama pada akhir pekerjaan, dilakukan

untuk, - apakah telah diselesaikan sesuai dengan gambar-gambar

rencana (ukuran-ukuran elevasi, lereng (slope), dan lain

sebagainya).

iv. Pengendalian Rencana Waktu.

- Pengendalian dilakukan dengan penilaian atas kemajuan pekerjaan

sebagaimana dilaporkan secara berkala oleh pengawas lapangan.

- Kelambatan-kelambatan harus secepat mungkin diketahui dan

dicari sebabnya. Penyebab ini harus disingkirkan atau dicari

penyelesaiannya pada tahap-tahap pelaksanaan berikutnya.

c. Kewajiban Administrasi.

i. Atas dasar Laporan Pemeriksa Teknis oleh Pengawas Lapangan,

kepala Direksi membuat dan menandatangani berita acara baik untuk

pembayaran angsuran maupun untuk pembayaran dan penerimaan

pertama pekerjaan. Setelah diadakan ”Mutual Check”.

ii. Pada pembayaran angsuran, banyaknya pekerjaan yang ditentukan

dengan memperhatikan laporan kemajuan pekerjaan di dalam Laporan

Harian/Berkala.

iii. Pembayaran penerimaan pertama atau terakhir, dilakukan atas dasar

hasil Pengukuran Bersama.

iv. Harus terus menerus mengadakan pengendalian atas pembiayaan

pekerjaan (terutama pada pekerjaan dengan perjanjian harga satuan).



(CONTOH POLA ORGANISASI PROYEK LAMA, YANG PADA PERINSIPNYA MASIH

ADA YANG RELEVAN DALAM PRINSIP DASARNYA DENGAN KONDISI SEKARANG –

DENGAN SEDIRINYA STRUKTUR DAN STRATA PENGAWASAN HARUS

DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN TERBARU)

KETERANGAN :

*) - Proyek Pola I terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten.

- Setiap Asisten terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Urusan.

- Ditetapkan ada I (satu) Bendahara Proyek.

*) - Jumlah Pelaksana Pengawas Lapangan ditetapkan menurut kebutuhan.

- Pelaksana apabila pekerja swakelola.

- Pengawas lapangan apabila pekerjaan diborongkan.

PEMIMPIN PROYEK

BENDAHARA

ASISTEN

PELAKSANA/PENGAWAS

LAPANGAN

POLA : I



SKEMA UMUM ORGANISASI KEPENGAWASAN PROYEK

Penjelasan :

- Skema Organisasi Kepengawasan Proyek ini Merupakan Sistimatis Umum

Kepengawasan, dan dapat dipergunakan semua proyek bidang SDA khususnya untuk

proyek kontrak lokal.

HUBUNGAN : Kedudukan Pejabat dalam organisasi

proyek dan fungsinya dalam

pengawas pekerjaan

PEMIMPIN PROYEK INDUK/PEMIMPIN PROYEK/

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK

SUB PROYEK /PENGAWAS UTAMA KEPALA STAF

& ASISTEN

PENGAWAS LAPANGAN ASISTEN-ASISTEN

KEPALA URUSAN

PENGAWAS

PEKERJAAN



PROYEK

BENDUNGAN

BESAR

PROYEK-PROYEK KHUSUS IRIGASI

PROYEK-

PROYEK

PADA P.U

PROPINSI

PEMILIK

PROYEK

PEMIMPIN

PROYEK

INDUK

PEMIMPIN

PROYEK

PEMIMPIN

PROYEK

PEMIMPIN

PROYEK

PEMIMPIN

PROYEK /

KDPU

KEPALA

DIREKSI

PEMIMPIN

BAGIAN

PROYEK

WAKIL

PEMIMPIN

PROYEK

PENGAWAS

LAPANGAN

SITE

MANAGER

KEPALA

WILAYAH

x)

/ DPUP /

SEKSI

xx)

WAKIL

KEPALA

DIREKSI

PEMIMPIN

SUB.

PROYEK

PENGAWAS

UTAMA

PENGAWAS

DAERAH

PENGAWAS

DAERAH

PENGAWAS

LAPANGAN

PENGAWAS

LAPANGAN

PENGAWAS

LAPANGAN

KEPALA

SEKSI

PENGAWAS

LAPANGAN

PENGAWAS

PEKERJAAN

PENGAWAS

PEKERJAAN

PENGAWAS

PEKERJAAN

PENGAWAS

PEKERJAAN

PENGAWAS

LAPANGAN

Keterangan : Garis-garis mendatar hanya memisahkan

tingkat-tingkat pengawas tidak eselon-eselon

dalam organisasi proyek.

x). di Pulau Jawa

xx). di luar Pulau Jawa



BAB VI

KONSEP PENGAWASAN

1. Batasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi

yang telah selesai perencanaannya; sasaran pengawasan adalah pengawasan fisik

administrasi teknik.

Seorang Pengawas harus mengetahui dan menguasai berbagai aspek, seperti

aspek-aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Administrasi Teknik.

Keberhasilan pengawasan akan tercapai dengan baik kalau hasil-hasil yang dicapai

memenuhi kriteria tersebut maka seorang pengawas haruslah mengetahui /

menguasai semua aspek dalam proses pencapaian hasil akhir.

2. Penguasaan Terhadap Aspek-aspek Perencanaan

2.1. Penguasaan terhadap gambar/ desain

a. Lokasi dan situasi.

b. Rencana bentuk / konstruksi.

c. Detail konstruksi.

d. Dan tolok ukur pekerjaan.

2.2. Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule).

a. Lama waktu pelaksanaan tiap bagian pekerjaan.

b. Jumlah dan macam kegiatan kerja per-minggu.

c. Pengadaan tenaga kerja dan peralatan bahan yang akan dipakai.

d. Target perstasi per-minggu.

2.3. Syarat-syarat Teknik (Spesifikasi Teknik)

a. Syarat-syarat bahan.

b. Standar-standar yang digunakan.

c. Perawatan bahan-bahan.

2.4. Laporan teknik / Analisis teknik

a. Rencana penggunaan alat tenaga dan bahan (Technical Analysis).

b. Metode Pelaksanaan (Construction Method) dan alternatif-alternatifnya

sesuai perkembangan pelaksanaan di lapangan.

2.5. Uraian Tugas-tugas (Job Description)

a. Tugas-tugas pengawas (tugas, wewenang dan tanggung jawab).

b. Koordinasi Vertikal dan Horizontal (hubungan antar semua aparat yang

terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan).



3. Penguasaan Terhadap Aspek-aspek Pelaksanaan

3.1. Pengenalan medan

Dari gambar-gambar situasi diperoleh gambaran medan dari proyek yang akan

dilaksanakan.

Peninjauan/pengamatan di lokasi untuk mengetahui sejak awal kenyataan

medan yang sebenarnya, sehingga bila ada perubahan-perubahan/koreksi

dapat secepatnya diperbaiki sebelum SPK/SPL diteruskan kepada kontraktor.

Di samping itu pengenalan medan juga diperlukan untuk memberikan saran-

saran kepada pelaksana/kontraktor serta langkah-langkah yang diperlukan bila

terjadi hambatan.

3.2. Tata cara pelaksanaan kerja.

Di samping telah diatur dalam spesifikasi teknik / bestek, pengawas juga harus

dibekali untuk menguasai tata cara pelaksanaan kerja seperti dalam buku yang

disusun oleh Unit kerja yang kompeten di lingkungan Departemen PU. Buku

tersebut diperlukan sehubungan dengan pemakaian alat-alat bantu yang

dipergunakan dalam pelaksanaan.

3.3. Buku-buku Standar/Normalisasi.

Pengawas harus memiliki buku-buku Standar/Normalisasi serta memahami isi

buku tersebut.

Buku ini memuat tentang persyaratan bahan (material) dan konstruksi. Buku ini

diperlukan sebagai buku pegangan toleransi kualitas bahan dan konstruksi.

Contoh batas-batas toleransi dapat dilihat pada BAB. IV.

3.4. Alat-alat Pengujian dan Penelitian.

a. Alat-alat Penguji dan Penelitian adalah sarana untuk membantu pengawas

melaksanakan tugas seperti :

- Alat-alat Laboratorium.

- Alat-alat ukur (Theodolit, waterpas, pita ukur, dan lain-lain).

b. Pengawas dan Pelaksana harus mengetahui/mengenal alat-alat yang akan

dipakai serta tahu betul penggunaannya.

c. Pengujian dan Pengukuran dilaksanakan oleh Pelaksana bersama-sama

dengan Pengawas.

d. Penyimpangan yang terjadi harus segera diperbaiki, agar tidak

menghambat pelaksanaan selanjutnya.

3.5. Koordinasi Manajemen Keluar dan Kedalam.

a. Koordinasi kedalam (intern) dalam suatu tim Direksi harus berjalan baik

agar tidak menimbulkan gap atau persaingan yang tidak sehat yang pada

akhirnya dapat menghambat jalannya proyek.

b. Koordinasi dengan Pelaksana (Kontraktor).

Hubungan yang serasi atau kerja sama yang baik antara Pengawas dan

Pelaksana (Kontraktor) sangat berperan untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan.



Pengawas sebagai Direksi berkewajiban secara moril membantu

Pelaksana menjalankan tugasnya.

c. Kordinasi keluar selain kepada kontraktor juga kepada aparat pemerintah

setempat. Komunikasi yang baik antara Direksi dan Aparat Pemerintah

dapat memperlancar pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang langsung

berhubungan/dimanfaatkan oleh masyarakat seperti:

Pekerjaan saluran tersier, bangunan bendung, bangunan bagi, dan lain

sebagainya. Selain itu pengawas dapat memberikan pengarahan dan

motivasi kepada pemakai air dalam hal pentingnya usaha memelihara dan

menjaga hasil pembangunan itu sendiri.

4. Penguasaan Terhadap Aspek Administrasi Teknik

Seperti tersimpul dalam Bab I tentang kerangka penyusunan buku ini,

kepengawasan mempunyai arti pengawasan dan pelaksanaan pengendalian. Maka

penguasaan terhadap aspek administrasi teknik merupakan bagian dari

pelaksanaan pengendalian yang bersifat kearsipan (file).

Kegiatan administrasi teknik antara lain :

a. Pengamatan dan pencatatan.

b. Laporan berkala proyek. (lihat lampiran)

c. Berita Acara. (lihat lampiran)

d. Tata cara peneguran. (lihat butir 5.4.)



BAB VII

PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Persiapan Pengawas

Setelah Pelaksana (Kontraktor) menerima Surat Perintah Kerja, Pengawas sudah

memulai tugasnya dengan persiapan.

Untuk pelaksanaan tugas pengawasan, diperlukan :

1) Gambar kerja dan Bestek / spesifikasi teknik dan syarat-syarat pelaksanaan.

2) Alat ukur (meteran, theodolit, dan water pass).

3) Buku catatan harian.

4) Buku blanko laporan harian proyek.

5) Blanko daftar simak (check list).

6) Buku-buku standar dan peraturan-peraturan yang berlaku.

7) Laporan-laporan hasil penyelidikan (geologi teknik, percobaan model, dan lain-

lain).

Perlengkapan ini merupakan sarana bagi pengawas untuk menjalankan tugas

pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan dan pemeriksaan Pekerjaan

Pengawas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan untuk semua tahapan

pelaksanaan pekerjaan.

2.1. Tahap persiapan sarana dan lain-lain:

1) Jalan masuk / jalan sementara ke lokasi pekerjaan

2) Pembuatan :

- Kantor proyek di lapangan.

- Pemondokan kerja.

- Gudang penyimpanan Bahan/Peralatan.

3) Pengerahan tenaga kerja dan peralatan.

4) Metode pelaksanaan (Construction Method).

5) Gambar-gambar kerja terinci (detail) yang akan diajukan kontraktor.

6) Rencana penyediaan bahan-bahan.

2.2. Tahap pelaksanaan fisik:

1) Penentuan/pembuatan:

i. Sumbu dan peil tetap.

ii. Palang-palang pembantu (Bow Plank).

2) Model penimbunan dan pemadatan (trial embankment).

3) Model-model campuran beton (mixed design).

4) Cara pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan yang disetujui.

5) Dokumentasi harian yang berisikan:

i. Laporan kegiatan.



ii. Laporan pemakaian tenaga kerja.

iii. Laporan pemakaian alat.

iv. Laporan pemasukan bahan.

v. Laporan hasil-hasil yang dipakai.

vi. Laporan adanya temuan-temuan mengenai penyimpangan dari bestek

serta penanganannya.

vii. Adanya perubahan-perubahan dari gambar kerja.

viii. Lain-lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan.

3. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Pada setiap penyelesaian bagian bagian-bagian harus diadakan evaluasi hasil

pelaksanaan. Kalau terjadi penyimpangan yang melampaui batas-batas toleransi,

harus diperbaiki, kalau perlu dibongkar dan dibuat kembali.

Selanjutnya cara-cara pengevaluasi lihat pada Bab VI :

“ PENGENDALIAN PELAKSANAAN “.

4. Tata Cara Peneguran

4.1. Penyimpangan.

Peneguran dilakukan kepada pelaksana, kalau terjadi penyimpangan dari

ketentuan-ketentuan yang ada.

Ketentuan yang ada ialah :

1) Bestek dan standar-standar/spesifikasi teknik.

2) Metode kerja yang telah ditentukan.

3) Kegagalan pencapaian target menurut jadwal.

4.2. Tingkat Peneguran

a) Peneguran melalui Buku Harian Proyek.

Peneguran ini dibuat kalau :

1. Cara-cara yang dilakuakan oleh pelaksana diragukan akan berhasil

baik.

2. Penyimpangan yang terjadi belum dianggap dapat menimbulkan resiko

terhadap hasil akhir pekerjaan.

3. Produksi yang dicapai pelaksana masih dapt ditingkatkan, walau sudah

mencapai target.

4. Disiplin para pekerja yang dapat mengganggu lancarnya pelaksanaan

pekerjaan.

b) Peneguran dengan syarat, dan mengirimkan tembusannya kepada atasan:

i. Pelaksanaan tidak tanggap terhadap isi buku harian.

ii. Penyimpangan terlalu jauh dari ketentuan yang ada.

iii. Pengawas meragukan kemampuan pelaksana akan dapat menjalankan

tugasnya dengan baik.



c) Peneguran surat oleh Pemimpin Proyek dengan menyebut sangsi-sangsi

yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja.

Teguran ini bertahap :

Teguran I : - Sifatnya memperingatkan

Teguran II : - Sifatnya mempertegas peringatan I dan ancaman dengan

sangsi-sangsi.

Teguran III : - Setelah teguran I dan teguran II tidak berhasil, teguran III

adalah pelaksanaan (eksekusi) dari sangsi-sangsi dalam

kontrak.

5. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

5.1. Perlengkapan dan Peralatan

Pengawas harus memeriksa bahwa alat-alat yang tersebut di bawah ini

tersedia di tempat pekerjaan atau pengawas harus tahu di mana alat-alat itu

bisa didapat kalau perlu.

1) Pita ukuran 5 meter.

2) Alat Sipat Datar (Waterpas).

3) Unting-unting.

4) Tali benang.

5) Semua titik tetap yang mendampingi pekerjaan.

6) Gambar-gambar yang paling akhir untuk pekerjaan yang diawasi dengan

semua perubahan.

7) Peralatan lain yang perlu dan dicatat dalam pasal lain di daftar simak

(check list) ini.

Catatan : Harus dibawa selalu: buku catatan lapangan dan pensil (ballpen)

untuk keperluan pencatatan dan perhitungan.

5.2. ”Stake Out” (Uitset)

a. ”Stake Out” (Uitset) biasanya merupakan tanggung jawab dari pemborong

akan tetapi ”Stake Out” (Uitset) dari pemborong perlu diperiksa dan dilihat

apakah sesuai dengan gambar.

Perlengkapan dan peralatan tersebut di bawah harus diadakan selain dari

perlengkapan dan peralatan yang disebutkan di pasal 5.5.1.

1) Buku lapangan/buku sipat datar dari pemborong

2) Alat sipat datar

3) Theodolit kaki-tiga dan mistar jarak.

4) Pita ukur baja sepanjang 30 meter dan kawat tancap.

b. ”Stake Out” (Uitset) Utama.

Pekerjaan ini merupakan pemeriksaan titik tetap duga sementara, tempat-

tempat pekerjaan, bangunan-bangunan dan lain-lain serta peletakan garis

tengah saluran-saluran, jalanan-jalanan, dan lain-lain. Periksalah dan lihat

supaya :



1) Alat yang dipakai sudah disesuaikan.

2) Bidik belakang diambil darii titik tetap duga yang betul, (gambar 5.5.2.d).

3) ”Level run” telah menutup dan mengecek kembali titik tetap pulang-

pergi dalam jarak nilai yang dapat diterima.

4) Pengukuran jarak dilakukan dengan prosedur-prosedur yang betul

seperti :

- Pemakaian kawat tancap atau ”marking pins”, unting-unting, mistar-

jarak.

- Pita dipegang mendatar dengan penarikan yang perlu.

- Jarak diukur kembali sampai tempat permulaan dan salah-tutup

adalah jarak-nilai yang dapat diterima.

5) Semua titik bantu yang akan dipakai untuk ”stake out” yang lebih

terperinci sudah dipasang di tanah dan terbuat dari beton, lengkap

dengan paku atau jarum besi tandai titik yang tepat.

6) Piket yang dipakai untuk pembangunan sudah diberi kode warna

(misalnya, merah untuk garis tengah, hijau untuk titik tinggi, dan lain-

lain (gambar 5.5.2.a)).

7) Di mana alat berat akan dipakai, piket-piket yang penting sudah

diikatkan pada titik-titik bantu.

c. ”Stake Out” (Uitset) terperinci.

Pekerjaan ini merupakan ”stake out” (Uitset) dari profil, papan bidik,

bangunan-bangunan, dan lain-lain, (gambar 5.5.2. b dan c)

Periksalah :

1) Ketinggian piket yang akan dipakai sebagai bidik belakang, (gambar

5.5.2. d).

2) Piket tidak diganggu.

3) Papan bidik mendatar yang mempunyai level, serta nilai jarak ukur

rantai yang dicat dari titik garis tengah yang ditandai.

4) Papan bidik dipaku ke tiang-tiang pancang yang tegar.

5) Papan-papan lereng yang curam serta profil-profil dibuat dengan

bentuk yang betul dan dipasang di tempat-tempat berdasarkan gambar.

6) Pemborong menyediakan mistar-T dengan panjang yang benar dan

ujung dicat.

7) Piket-piket untuk penggalian ”stake out” (uitset) adalah simetris dari

garis tengah dan dipasang di belakang dari batas penggalian.

8) Semua piket untuk stake mempunyai paku di atas supaya tali benang

direntangkan sepanjang garis pembangunan.

9) Semua ukuran dan perhitungan diperiksa kembali.

5.3. Pekerjaan Tanah

Pekerjaan tanah mencakup kegiatan-kegiatan penggalian fondasi bangunan

(bendungan utama, bangunan pelengkap, dll), sampai dengan pembangunan



bendungan-bendungan dengan urugan tanah yang memerlukan pengawasan

ketat.

a. Penggalian Fondasi

Periksalah

1) Penampang melintang, profil dan kemiringan galian, betul dan lurus,

sesuai dengan garis-garis kemiringan yang diperlihatkan pada gambar.

Bila ada penyimpangan maka penyimpangan tersebut masih dalam

batas toleransi (hal yang diizinkan) yang tercantum dalam spesifikasi.

2) Bila penimbunan diperlukan untuk lereng, bahan-bahan timbunan

dihampar secara horisontal dan dipadatkan lapis demi lapis dengan

ketebalan yang telah disetujui (biasanya tidak lebih dari 30 cm), lalu

dipadatkan dengan mesin gilas atau mesin stamper lereng

sebagaimana harusnya; kemudian dikepras.

3) Semua akar, tunggul, dan barang-barang yang tidak perlu dipindahkan

dari dasar dan tebing.

4) Gebalan rumput - agar sesuai dengan spesifikasi, dan disiram secara

periodik di musim kemarau.

b. Konstruksi Urugan Tanah dan Pemadatan (Embankment).

Pekerjaan ini mencakup semua pekerjaan pengurugan tanah seperti tubuh

bendungan, cofferdam dan lain-lain. Pekerjaan ini meliputi penghamparan

bahan-bahan urugan yang diambil sumber material ”borrow area”

dan ”quarry”. Pembentukan urugan tanah sesuai dengan gambar

(penyesuaian kadar air, dll), dan kemudian memadatkan bahan tersebut

sampai derajat padat yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam spesifikasi.

Untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut di atas, para

pengawas perlu memeriksa hal-hal tersebut di bawah ini.

- Semua bahan urugan yang telah dipadatkan telah dibuat dalam

perletakan lereng dan dimensi yang sesuai dengan gambar.

- Penggalian tanah agar dilakukan sesuai dengan perletakan yang

dikehendaki sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran teliti.

Kontraktor tidak diperkenankan menggali lebih dalam dari duga

permukaan galian yang telah disetujui pengawas. Agar dibuat saluran

pengeringan secukupnya pada lubang-lubang bekas galian.

- Penghamparan baru boleh dimulai bila semua rumput, kotoran, humus,

dan akar-akar telah dibuang dari rencana tempat urugan.

- Contoh (sample) bahan urugan yang telah disetujui tersedia di tempat

pekerjaan sebagai referensi.

- Contoh bahan urugan dihampar dalam lapisan-lapisan horisontal

selebar konstruksi urugan dan untuk setiap lapis setebal kurang dari 25

cm setelah dipadatkan.



- Penghamparan lapisan berikutnya hanya boleh dilakukan setelah lapis

terdahulu dipadatkan dan dipotong sesuai dengan persentase

kepadatan dan ukuran serta bentuk yang dikehendaki.

- Sebelum pekerjaan pemadatan dilakukan percobaan penimbunan (trial

embankment) terlebih dahulu.

5.4. a. Persiapan untuk beton tumbuk (screed concrete)

Periksalah:

1) Bila ada lubang galian berair maka perlu dikeringkan sebelum

dilakukan pengecoran.

2) Dasar pondasi harus berada di tempat yang kuat.

3) Lubang galian harus tepat ukuran maupun duga dasarnya.

4) Catatan harus kokoh dan dipegang erat oleh tiang-tiang yang dipukul

masuk dalam-dalam ke dalam tanah.

5) Pemborong mempunyai pola (maal) siap untuk dipakai.

6) Pengawas menyetujui bahan batuan kasar/halus.

7) Pengawas menyetujui mutu air yang dipakai.

8) Pengawas menyetujui mutu semen.

9) Pengawas menyetujui ukuran penakar untuk volumenya maupun

bentuknya.

10) Pengawas mengecek mesin aduk beton untuk kebersihan dan

kesiapan operasinya.

11) Metode yang diusulkan untuk mengangkut beton bisa diterima.

12) Pengawas menyetujui metode yang diusulkan untuk mengecor beton.

b. Penuangan dan penyelesaian beton tumbuk

Periksalah pada waktu menuangkan beton :

1) Lubang galian supaya kering.

2) Banyaknya campuran bahan batuan kasar dan batuan halus, semen,

dan air yang tepat sesuai dengan spesifikasinya.

3) Mutu beton pada waktu keluar dari mesin aduk telah tampak baik

(betul).

4) Beton diangkut sesuai dengan usul yang disetujui.

5) Usul penuangan sesuai dengan yang disetujui.

6) Bila beton tumbuk mempunyai permukaan yang datar, penyelesaian

dibuat hanya dengan garis kayu saja dan bukan dengan sendok

adukan.

7) Penggaris kayu sebagai alat perata permukaan tidak aus pada

ujungnya.

8) Setelah selesai pekerjaan tidak ada tempat yang rendah yang menjadi

kantong air/genangan air.

c. Pekerjaan Cetakan

Periksalah:



1) Bahan bangunan untuk cetakan (kayu, besi, dan lain-lain) seperti yang

disetujui pengawas.

2) Semua bahan yang dipakai untuk cetakan adalah utuh.

3) Tebal minimum untuk acuan.

- papan 20 mm

- multiplex 12 mm

4) Semua cetakan harus tepat dan datar.

5) Penempatan garis vertikal dan horisontal harus tepat.

6) Usul penuangan sesuai dengan yang disetujui.

7) Bila beton tumbuk mempunyai permukaan yang datar, penyelesaian

dibuat hanya dengan penggaris kayu saja dan bukan dengan sendok

adukan, (gambar 5.4.4. a & b).

8) Penggaris kayu tidak aus pada ujungnya.

9) Selesai pekerjaan tidak ada tempat yang rendah yang menjadi kantong

air / genangan air.

d. Penulangan

Periksalah:

1) Tulangan bersih dan tidak terdapat lumpur, olie, karat, dan lain-lain.

2) Diameter tulangan sesuai dengan gambar.

3) Tulangan dibengkok sesuai dengan gambar.

4) Bila sudah dipasang, tulangan diikat dengan kawat baja seperti ditunjuk

oleh Pengawas.

5) Ujung-ujung kawat dibelokkan menjauhi cetakan.

6) Tulangan dipasang pada jarak di antara sumbu serta penempatan pada

garis perletakan yang tepat.

7) Lapisan tulangan bagian bawah dilengkapi dengan kubus adukan

semen (beton tahu) dari papan cetakan atau lantai kerja.

8) Lapisan tulangan bagian bawah dilengkapi dengan tulangan untuk

mengatur kedudukan dari lapisan tulangan bagian pokok.

9) Pada selimut beton dibuatkan beton penunjang untuk semua tulangan

sesuai dengan ketebalan yang diperlihatkan pada gambar.

10) Di mana tulangan dilewatkan, panjang lewatan (overlapping), seperti

yang disetujui pengawas lapangan.

11) Semua tulangan stek pada tempat yang tepat dengan pegangan yang

cukup.

e. Persiapan untuk pekerjaan beton tumbuk dan beton bertulang.

Periksalah:

1) Bahan batuan ditumbuk di atas alas gedek (anyaman bambu) atau

lainnya yang bersih supaya tidak bercampur dengan tanah.

2) Macam dan ukuran bahan batuan kasar dan halu sama dengan contoh

yang disetujui dikantor lapangan.



3) Bahan batuan dalam keadaan bersih tanpa akar atau daun.

4) Semen dalam kondisi baik da mutu yang disetujui.

5) Kotak penakar mempunyai ukuran yang disetujui pengawas.

6) Mesin aduk beton bersih dan dalam kondisi yang baik.

7) Alat getar bersih dan bekerja efisien.

8) Sumber air dan banyaknya volume air yang bisa dipakai seperti yang

disetujui pengawas.

9) Pemborong mempunyai tempat ukuran untuk air yang siap dipakai di

mesin aduk beton.

10) Usulan metode pengangkutan dan penuangan beton seperti yang

disetujui pengawas daerah.

11) Semua timba, kereta dorong, talang curah (chute), lain-lain yang akan

dipakai untuk pengangkutan beton dalam kondisi yang baik.

12) Usulan pengecoran beton sesuai dengan spesifikasi.

13) Permukaan lapis beton yang telah dituang lebih dulu (lantai kerja atau

pengecoran berlapis-lapis) sudah dikasarkan.

Sebelum beton dituangkan periksalah:

14) Pekerjaan cetakan pada nomor b sampai dengan d dicek kembali.

15) Tulangan pada nomor f s/d h dicek kembali.

16) Cetakan telah bersih dari serbuk gergaji, kawat dan kotoran-kotoran

lainnya.

17) Jalanan untuk mengecor dibuat sedemikian rupa sehingga bebas dari

tulangan dan dapat dipindah-pindah.

18) Cetakan beton lapis terlebih dahulu, mesin aduk beton talang curah

(chute), kereta dorong dan lain-lain telah dibasahi (disiram dengan air).

19) Tidak ada cekungan yang memungkinkan terjadinya kantung air di

cetakan.

20) Pengawas pekerjaan menyelesaikan daftar simak (checklist) dan

memberikannya kepada pengawas yang lebih tinggi.

f) Penuangan dan Penyelesaian Beton / Beton Bertulang

Periksalah :

1) Pengawas ada dilokasi; atau bila tidak ada, sudah memberi izin tertulis

kepada pemborong untuk memulai menuangkan beton.

2) Banyaknya bahan batuan kasar dan halus, semen dan air dicampur

sesuai dengan spesifikasi.

3) Uji kekentalan campuran (“slump test”) dilaksanakan dari campuran

pertama setiap hari untuk menetapkan banyaknya air yang diperlukan.

4) Kemudian, pengujian dilaksanakan dan hasilnya dicatat setiap kali

kubus-uji diambil.



5) Kubus-uji diambil dengan kehadiran pengawas pekerjaan dan formulir

kubus-uji diselesaikan berdasarkan petunjuk pengawas yang lebih

tinggi.

6) Tumpahan adukan beton dari mesin aduk beton tidak boleh

dipergunakan di pekerjaan.

7) Beton dituangkan lapis demi lapis berdasarkan petunjuk dari pengawas

yang lebih tinggi.

8) Alat getar tidak dipakai untuk memindahkan beton di cetakan.

9) Alat getar (vibrator) dimasukkan dan diangkat pelan-pelan dan diambil

dari beton di antara tulangan baja berulang kali; alat getar tidak

diperkenankan didiamkan terlalu lama dalam campuran beton.

10) Pemadaan beton dengan tenaga manusia (dengan tusukan-tusukan)

agar dilaksanakan dengan baik terutama pada bagian antara tulangan

dan cetakan.

11) Permukaan lantai beton diratakan dengan penggaris kayu,

penyelesaian selanjutnya sesuai dengan petunjuk pengawas yang lebih

tinggi.

12) Setelah beton mencapai ikat awal, permukaan yang terbuka dan kubus

uji harus segera ditutup dan dijaga agar permukaan beton tersebut

selalu dalam keadaan lembab paling sedikit selama 7 hari setelah

pengecoran beton.

g. Pembongkaran Cetakan

Harus di check hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa pengawas telah menyetujui pembongkaran cetakan beton.

2) Selama pembongkaran cetakan, metode yang dipakai harus betu;l

misalnya, beton tidak boleh bergerak.

3) Paku harus dicabut dahulu, sehingga cetakan dengan mudah

dibongkar.

4) Waktu membongkar cetakan yang rapat tidak boleh memakai besi

(linggis).

5) Waktu membongkar cetakan, arah congkelan harus keluar, sehingga

tidak merusak beton. (Lihat gambar 5.5.4. i dan j).

6) Apabila cetakan akan dipakai lagi, agar segera diperiksa apakah

permukaannya rusak atau tidak.



BAB VIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

1. Maksud dan Tujuan

Pengendalian pelaksanaan dimaksudkan agar hasil pelaksanaan tercapai dengan

baik , yaitu tercapainya target yang telah ditetapkan dalam rencana,

2. Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan konstruksi dinilai baik kalau waktu pelaksanaan tepat, mutunya baik

dan harganya ekonomis.

Untuk mendapatkan hasil pelaksanaan yang baik, perlu pengendalian pelaksanaan.

Ada beberapa pengendalian pelaksanaan, yaitu :

3. Pengendalian Operasional (Operational Control).

3.1. Pengendalian Waktu Pelaksanaan (Scheduling Control)

Pengendalian waktu, dilaksanakan dengan mengikuti rencana pelaksanaan,

yang berisikan jenis pekerjaan urutan dan waktu pelaksanaan yang telah

ditetapkan.

Rencana pelaksanaan dapat dibuat beberapa :

a. Diagram dengan diagram batang/balok (Bar Chart).

Tiap-tiap bagian pekerjaan direncanakan dalam pelaksanaannya.

Misalnya:

No Jenis Pekerjaan Volume Penyelesaian

MG. I MG. II MG. III MG IV

1.

2.

3.

Pemasangan Bow Plank

Galian Tanah

Pemasangan pondasi dst.

100 m1

300 m3

120 m3



b. Rangkaian kegiatan dengan mencantumkan jumlah hari pelaksanaan tiap-

tiap bagian pekerjaan (Net Work Planning).

Misalnya :

Gambar 8.1 Contoh network planning

Keterangan:

Suatu pekerjaan dengan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, dan H Garis kritis 1 – 3 – 6 – 8 –

adalah batas waktu maksimum yang direncanakan menyelesaikan pekerjaan.

Dengan cara diatas, pengawas dapat mengadakan evaluasi terhadap kemajuan yang

dicapai oleh pelaksanaan.

Untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dapat digunakan metode :

- Lintasan kritis (Critical Path Method – CPM).

- Evaluasi hasil tiap rencana (Program Evaluation Review Technique – PERT).

- Sistem komputer (Computerized System).

3.2. Tenaga-tenaga Pelaksana

Untuk kelancaran pelaksanaan rencana kerja haruslah tersedia tenaga kerja

dalam jumlah yang cukup, yaitu yang :

- Terampil dan bertanggung jawab.

- Berdedikasi baik terhadap pekerjaan.

3.3. Instalasi Peralatan.

Peralatan dengan mutu yang baik dan kapasitas yang cukup sesuai kebutuhan

dengan kelancaran pelaksanaan.

1 o

o

2 a

a

5 d

d

3 b

b

6 e

e

4 c

c

7 f

f

8 x

x

A

D

E

F

C

I

G

H B



3.4. Pengadaan bahan-bahan bangunan.

Pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhan, jenis dan jumlahnya, harus

dijadwalkan mengikuti rencana pelaksanaan.

Pengadaan bahan jangan mengganggu jalannya pelaksanaan.

4. Pengendalian Ukuran (Dimension Control)

Pengendalian ukuran perlu, agar pelaksanaan sesuai dengan gambar kerja rencana

yang ditetapkan.

Sasaran pengendalian adalah :

- Titik-titik tinggi/tetap duga peil, untuk pengukuran titik rendah/datar dan titik

teratas.

- Ukuran-ukuran tebal, panjang dan lebar dari bagian-bagian pekerjaan.

- Jumlah / volume / banyaknya pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan.

4.1. Pengendalian ukuran dilakukan dengan :

b. Pengukuran langsung (Direct measurement), dengan menggunakan alat-

alat ukur sederhana :

- Mistar penyipat datar (Leveling ruler).

- Papan bidik.

- Papan pengukur kemiringan / mall sudut.

- Mistar siku.

- Pita meteran.

b. Pengukuran tidak langsung (Indirect mesurement) dengan menghitung

hasil pengukuran dari alat :

- Theodolit dan teropong penyipat datar dengan perlengkapannya.

Bagian-bagian yang diukur dan toleransi penyimpangan seperti tertera

dalam tabel 6.4.1.

4.2. Cara Pemotretan (Photographic Method).

Foto-foto dari hasil pelaksanaan sangatlah penting untuk lampiran laporan,

karena foto dapat menjadi bukti tentang tata cara pelaksanaan, prestasi yang

dicapai dalam waktu tertentu dan ukuran dari setiap bagian konstruksi.

Dengan pemotretan ini dapat memberikan masukan :

a. Pelaksanaan bagian-bagian yang tidak dapat dilihat lagi setelah sesesai

konstruksi seperti, galian pondasi (kedalaman dan kemiringan),

pemasangan tulangan beton, bekesting, pengecoran dan hasil pengecoran,

serta penimbunan kembali.

b. Pemotretan pada setiap waktu menunjukkan kondisi dan kemajuan

pekerjaan sehingga si pengambil keputusan dapat melakukan hal-hal yang

diperlukan.

Urutan-urutan pemotretan (step in photografic) :

i. Foto sebelum pekerjaan dimulai sebaiknya berwarna, sehingga situasi

keseluruhan lokasi dapat dilihat dari foto tersebut.



ii. Foto waktu melakukan pengukuran (staking out).

iii. Foto waktu pelaksanaan konstruksi.

- Palang tetap.

- Permukaan galian yang telah selesai.

- Ketebalan galian batu (cobble stone) untuk pondasi.

- Ketebalan lantai kerja.

- Penyetelan besi dan ketebalan kulit atau selimut beton.

- Penyetelan dan pembukaan kembali perancah-perancah dan

cetakan.

- Penimbunan kembali bekas galian.

iv. Foto pelaksanaan pekerjaan (bentuk dan pengujian mutu).

v. Foto setelah pekerjaan selesai, dibuat dari sedikitnya dua arah untuk

suatu bagian, agar dapat menunjukkan bentuk yang sebenarnya telah

selesai.

vi. Foto hasil pemeriksaan.

Gambar 8.2 Bagan Alir Pengawasan



PEREKAMAN DENGAN PEMOTRETAN I

(DIMENSION CONTROL & PHOTOGRAPHIC RECORD)

JENIS

PEKERJAAN

(KIND OF WORK)

KETENTUAN UNTUK

PEMOTRETAN

(PHOTOGRAPHIC STANDARD)

BAGIAN YANG

DIPOTRET

(PHOTOGRAP

HIC POINT)

CARA PEMOTRETAN

1 2 3 4

1. U M U M

(GENERAL)

2. GALIAN

(Excavation)

3. TIMBUNAN

(Embankment)

1. Potret (Photograph),

sebelum dan sesudah

pekerjaan selesai harus

diambil dari arah yang

sama.

2. Potret harus dapat

menunjukkan kondisi dan

metode konstruksi.

3. Kejadian-kejadian pada

pekerjaan sementara.

4. Photo untuk semua

kejadian pada setiap waktu

bila ada bencana.

5. Keadaan pelaksanaan OC.

6. Bagian-bagian yang

tertanamtidak dapat dilihat

lagi setelah pekerjaan

selesai seperti pondasi,

pasangan besi.

7. Instalasi mesin-mesin

8. Dan lain-lain bergantung

pada keadaan

Photo harus dibuat setiap 50

100 m2.

Dalam hal pekerjaan kurang

Lebar dan

kedalaman

galian,

kemiringan

kearah panjang

dan peil,

saluran dan

drainage

1. Hasil potert harus

dapat menjadi bahan

pertimbangan untuk

perencanaan ukuran.

2. Papan penjelasan

yang dapat memberi

informasi tentang :

1) Jenis pekerjaan

2) Bagian

3) Rencana

4) Ukuran

3. Ukuran photo :

10,5 x 7 cm

4. Pembuatan photo-

photo seperti semen,

tanah dll, sebaiknya

dibuat dengan photo

warna.

Tabel 8.1



dari 50 m2 dibuat photo 2 x

atau 2 tempat

-s.d.a.-

Lebar

timbunan, tebal

penyebaran,

pemadatan,

slope, saluran

drainage.

1 2 3 4

9. KONSTRUKSI

BETON

- pondasi

- Lining sal.

- Culvert

- Penyebrangan

- Jembatan

- Tembok penahan

tanah.

-Lain-lain.

10. Konstruksi dengan

ukuran harus tepat.

- bangunan ukur

- abutment

- plat pintu

Photo untuk setiap 50 ~ 100 m2.

Bila kurang dari 40 m2 dibuat

foto untuk dua tempat.

Untuk konstruksi memanjang

dibuat photo setiap 40 ~ 80 m2.

Bila kurang dari 40 m2 dibuat

photo di dua tempat.

Bila tidak memanjang, dibuat

photo-photo bagian.

Pembuatan photo dari arah yang

menunjukkan ukuran-ukuran

pada gambar rencana.

Galian pondasi,

kejadian pada pondsi

penimbunan kembali

dan lain-lain harus

dibuat photo.

Photo-photo

penurunan.

Lebar, panjang

pemasangan tulangan

dan penyetelan.

Keadaan permukaan

kemiringan dan

ketebalan, dibuat satu

photo untuk masing-

masing keperluan.

Lebar, tebal, dan

ukuran kerikil dan

process pemadatan.

1 2 3 4

Tubuh bendungan

PEKERJAAN

-s.d.a-

Pemasangan setiap

interval panjang

standard pabrik

sambungan dan

timbunan kembali.



PENGUAT

(Rivetment work)

- Beton penutup

- Aspal penutup

PEKERJAAN JALAN

1. Sub base

2. Beton

perkerasan dan

aspal perkerasan

3. Koral Perkiraan

Photo harus menunjukkan

rencana gambar struktur.

Photo untuk setiap 50 ~ 100 m2

-s.d.a-

-s.d.a-

-s.d.a-

Lebar, ketebalan,

tinggi, panjang, dan

pekerjaan bagian-

bagian utama.

Lebar, tebal,

kemiringan.

- Tebal tebaran

-s.d.a-

-s.d.a-

Keterangan : Tabel ini dikutip dari buku

Asli : “Construction Control

Criteria” dengan alih bahasa,

Sub Pro BINLAK – PMP

5. Pengendalian Mutu (Quality Control)

Pengendalian mutu ada dua tahap yaitu :

5.1. Pengendalian mutu bahan

Sebagai alat pengendali adalah :

a. Normalisasi dan standar-standar, seperti :

i. Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia.

ii. Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia.

iii. Peraturan Beton Indonesia, 1971.

b. Alat-alat penguji laboratorium, seperti :

i. Laboratorium Tanah.

ii. Laboratorium Beton.

iii. Laboratorium Hidrologi.

iv. Laboratorium Baja.

c. Metode-metode pengujian, seperti : ASIM dan JIS.

5.2. Pengendalian Mutu Hasil Pelaksanaan.



Hasil pelaksanaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam spesifikasi.

Alat pengendali mutu hasil pelaksanaan :

a. Alat-alat penguji kekuatan, seperti :

i. Alat-alat penguji kepadatan timbunan tanah

(Sand Cone Test, CBR, dan lain-lain).

ii. Alat penguji kekentalan dan kekuatan beton,

(Slump Test dan Strength Test).

b. Cara-cara penguji seperti : ASIM dan JIS.

5.3. Lingkup Pengendalian

(Lihat Tabel 8.2 dan 8.3).

CONTOH PENGAWASAN MUTU / PENGENDALIAN MUTU



Tabel 8.2 PEKERJAAN BETON

JE

NI

S

PE

NG

UJI

AN

(TE

STI

NG

ME

AS

UR

IN

G

ITE

M)

MET

ODE

PEN

GUJI

AN

(TES

TING

MET

HOD)

STANDA

R

PENGUJ

IAN

(TESTIN

G

MEASU

RING

STANDA

RD)

METODE PENGENDALIAN

(CONTROL METHOD)

TINDAK LANJUT DAN SARAN

TREATMENT REKOMENDASI

1 2 3 4



1.Physical

test of

cement.

JIS

K520

i

Pada

dasarnya

mutu

beton

sudah

tercantu

m dalam

darftar

hasil

testing

yang

dibuatka

n oleh

pabrik :

Dalam

hal

bahan

disimpan

di gudan

lebih dari

3 (tiga)

bulan,

harus

dilakuka

n

pengujia

n ulang.

1) Metoda pencatatan’

Hasil testing direkam sebagai berikut :

a. Hasil pengujian berat jenis dan penyerahan agregat

disusun sesuai dengan tabel

b. Hasil pengujian air permukaan (surface moisture) dari

agregat halus (pasir).

c. Pengujian slump, kandungan udara dan tegangan tekanan beton.

d. Dalam hal pengetesan dengan 20 benda uji atau lebih,

control menggunakan X – Rs – Rm atau X – R chart. Bila kurang dari 20 benda uji, gunakan tabel normal

2) Pengawasan (control)

a. Mutu beton diawasi dengan rencana mutu dan hasil test.

b. Slum, kandungan udara, kekuatan tekan, dicek dengan

spesifikasi yang ditentukan.

1)Dalam hal spesific grafity dan gradasi tidak sesuai dengan nilai perencanaan, haruslah diubah dan diuji

kembali proposisi campurannya.

2) Untuk memperoleh surface moisture of fine aggregat, slump test dan kandungan udara yang prporsionildari

hasil percobaan yang bervariasi, haruslah diadakan pengujian ulang danmemberi perhatian pada

penimpangan / pengukurannya.

3) Pengawasan terhadap kekuatan beton haruslah sungguh-sungguh mencegah agar jangan terjadi tegangan

beton yang terlalu rendah. Dalam hal ini nilai pengujian jatuh, maka harus dikorekso kembali mutu bahan,

perbandingan campuran dan metode pencampuran.



2.Spesific

grafity &

absorbti

on

JIS A

1109

JIS A

1110

Masing-

masing

pengujia

ndilakuk

an untuk

setiap

sumber

3.Sieve

Analysis

JIS A

1102

i. Satu

kali

untuk

volume

600 m3

ii. Satu

kali

untuk

setiap

contoh

yang

berbed

a

sumber



4.Surface

moisture

test of

fine

aggregat

.

JIS A

1111

Dilakuka

n tiap

hari,

atau

setiap

ada

perubah

an

karena

hujan.

5.Slump

test

JIS

1101

Dilakuka

n dua

kali

sehari

(pagi

dan

sore)

6.Air

content

test

JIS A

1108

Dilakuka

n untuk

setiap

kali

produksi

beton



7.Compre

ssion

Strengt

test

JIS A

1108

1) Conto

h

dibuat

denga

n

model

cetaka

n.

2) Perco

baan

dilakuk

an

satu

kali

pada

umur 7

hari

setiap

50 m3

beton,

dan

satu

kali

pada

umur

28 hari

setiap

150 m3

beton,

(tiga

sampl

e tiap



Tabel 8.3 Beton Seleksi diaduk (Ready Mix Concrete)

1 2 3 4 5

1) Agregat test. JI

S

11

02

Mutu

agregat

diambil

dari

tabel-

tabel

hasil

percoba

an yang

disediak

an oleh

produce

r beton

1)Metode pencatatan (reading method).

Slump, kandungan udara dan kekuatan di record seperti 1.1.1. diatas

2)Pengawasan

a. Hasil percobaan dibuat dalam tabel oleh producer “concrete mix” dengan perbandingan campuran memnuhi ketentuan dalam spesifikasi teknik.

b. Hasil percobaan tentang slump, kandungan udara dan kekuatan tekan dicek apakah memenuhi persyaratan spesifikasi teknik.

Kesemuanya haruslah diawasi

1).Slum

p dan

kandu

ngan

udara

harus

diperh

atikan

denga

n

berba

gai

variasi

perba

ndinga

n.

2).Keku

atan

beton

harus

diawa

si

denga

n

cermat

mence

gah

terjadi

mutu

beton

renda

h.

Kalau

hasil-

hasil

2) Perbandingan campuran Pengaw

asan

terhada

p

perband

ingan

campur

an

berdasa

rkan

laporan

yang

diajuka

n oleh

produce

r.

3) Slump test JI

S

A

11

01

Dilakuk

an dua

kali

dalam

sehari

(pagi

dan

sore).



4) Kandungan udara JI

S

A

11

28

Dilakuk

an

untuk

setiap

contoh-

contoh

yang

dibuat

penguji

an lebih

rendah

dari

spectk

harus

diambil

tindaka

n. 5) Percobaan JI

S

11

08

Serupa

dengan

: 1.1.7.

diatas

6. Pengendalian Keamanan dan Dampak Lingkungan (Safety Enviromental

Impact)

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan harus dapat dihindarkan terjadinya

kecelakaan dalam pelaksanaan, ataupun gangguan-ganguan pelaksanaan dari luar,

untuk hal tersebut perlu pengendalian keamanan dan dampak lingkungan sebagai

berikut :

6.1. Keamanan konstruksi

Dimensi yang tertera dalam gambar rencana yang telah ditetapkan harus

tercapai dengan baik, untuk tujuan itu harus mengikuti metode pelaksanaan

yang tepat, lengkap dan aman.

6.2. Keamanan Pekerja

Waktu menjalankan tugas, pekerja harus dibekali keterampilan menjaga diri

dari kemungkinan kecelakaan dengan alat-alat pengaman, seperti :

- Pelindung kepala (topi helm).

- Sabuk pengaman.

- Sepatu kerja.

- Sarung tangan.

6.3. Keamanan terhadap gangguan dari luar.

Untuk kelancaran pekerja haruslah dicegah kemungkinan adanya gangguan-

gangguan dari luar, antara lain dengan cara :

- Membuat pagar atau batas pengaman.

- Menempatkan penjaga khusus siang malam.

- Melaporkan adanya kegiatan kepada aparat keamanan.

6.4. Dampak lingkungan.

Pelaksanaan suatu pekerjaan dapat menimbulkan dampak lingkungan, berupa

limbah hasil pelaksanaan yang mengganggu lingkungan. Untuk itu perlu

tindakan dan pelaksanaan yang tepat, agar tidak timbul dampak lingkungan



yang negatif. Karena dampak lingkungan dapat meresahkan masyarakat

sekitarnya, yang akhirnya berakibat kurang baik jalannya pelaksanaan.

7. Pengendalian Pembiayaan Pekerjaan (Cost Control)

Pengendalian atas pembiayaan diperlukan pada :

a. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan perjanjian harga satuan (unit price).

Agar perjanjian dapat diselesaikan dengan baik :

- Hasilnya sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknik yang telah

ditentukan.

- Waktu pelaksanaan yang tepat.Pembiayaan akhir pekerjaan telah

melampaui anggaran pelaksanaan yang telah diaanggarkan oleh proyek.

b. Pekerjaan yang dilaksanakan dengan perjanjian harga Lump Sum.

Pengertian pengendalian dalam hal ini adalah mengusahakan agar

pelaksanaan tidak menggunakan biaya pada hal-hal yang tidak perlu terjadi,

misalnya karena metode pelaksanaan yang tidak tepat. Pembiayaan yang

melebilhi anggaran akan mengakibatkan pelaksanaan kekurangan biaya

penyelesaian pekerjaan.

8. Penampilan (Performance)

Hasil akhir pelaksanaan harus dapat memberikan keindahan dan keserasian

pemandangan.

Misalnya :

- Permukaan timbunan harus rata dan rapih.

- Tatanan rumput / lempengan rumput yang teratur.

- Permukaan plesteran yang rata.

- Siaran pasangan yang rapi.

Bangunan :

LAPORAN HARIAN NO. Direksi

Pelaksana

:

:

Di :

Pada Hari : Tgl.

Jumlah Tenaga

Kerja

Pekerjaan yang

dilaksanakan

Bahan yang

didatangkan K e t e r a n g a n

uyu



Pekerjaan dilaksanakan dari jam ........ pagi s/d

jam ......... sore

Pekerjaan selanjutnya tak dapat dilaksanakan

dari jam ........... s/d jam

Karena :

Cuaca

Pagi :

Sore :

Ttd Direksi / Wakil

Direksi

Ttd. Pelaksana

CONTOH LAPORAN HARIAN

Kontrak : Hari ………….. Tanggal …………..

Pemborong : Keadaan cuaca :

Pekerjaan : Jam : Keadaan : Dapat / tidak

dapat

dilaksanakan.

Bagian : 1………………….. ………….. …………………..

Pekerjaan : 2………………….. ………….. …………………..

3………………….. ………….. …………………..

Tenaga kerja :

Peralatan :

1. Pelaksana : …………..

orang

Jenis Jumlah Kapasitas

2. Mandor : …………..

orang

1. Pompa air ………….. …………………..

3. Pekerja : …………..

orang

2. Beton molen ………….. …………………..

4. Tukang : …………..

orang

3. Alat timbris ………….. …………………..

5. Mekanik : …………..

orang

4. Truck ………….. …………………..

6. ………….. : …………..

orang

5. Kapal keruk ………….. …………………..

7. ………….. : …………..

orang

6. Buldozer ………….. …………………..

7. ………………….. ………….. …………………..

Kemajuan pekerjaan :

Jenis pekerjaan Estimate volume

1. Galian …………………..



2. Timbunan/pemadatan …………………..

3. Pasangan baru …………………..

4. ………………….. …………………..

5. ………………….. …………………..

Penyedia bahan-bahan

Jenis bahan J u m l a h

1. Semen …………………..

2. Batu kali …………………..

3. Kerikil …………………..

4. ………………….. …………………..

5. ………………….. …………………..



CONTOH LAPORAN MINGGUAN

Pekerjaan :

Pemborong :

Kontrak :

Minggu :

(Tanggal …………….. s/d Tanggal ……………..)

NO. JENIS

PEKERJAAN

ESTIMATE

VOLUME

PEKERJAAN

TOTAL

VOLUME YANG

TELAH

DILAKSANAKAN

S/D MINGGU

LALU

VOLUME

PELAKSANAAN

MINGGU INI

VOLUME

PELAKSANAAN

TOTAL S/D

MINGGU IN

NILAI

BOBOT

JENIS

PEKERJAAN

( % )

PROSENTASE

KEMAJUAN

PELAKSANAAN

( % )

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Pekerjaan

Bangunan Air

: ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :

……………………….

Kepada :

Nomor kontrak : ……………………… MINGGU KE :

………………………

BULAN :

………………………

Yth.

_________________ P e m b o r o n g : ………………………

NO

. TGL.

PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN

PASANGAN

PLESTER

AN

BET

ON BONG

K.

Beton

BONG

K.

Pas.Bt

TENAGA

KERJA

CUA

CA

KE

T Gal.

Timb

.

Kos

r

Bt.K

os

Bt.Ka

li

Bt.Mu

ka

Sia

r

Halus.Kas

ar

Tulan

g.

Tumb

k

Pe

k M

Jm

l

JUMLAH



No. Tgl. Pasir Koral Bt.Bll BtMk Semen Kayu Papan Besi Keterangan No. Pas.

Schot

Balk

Besi-

besi

canal Aspal

Pipa

siku

JUMLAH :

DIPERIKSA OLEH :

P E N G A W A S S E K T O R

( )

PENGAWAS SETEMPAT

( )

……………………



BAGIAN SALURAN : ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :

……………………….

Kepada :

NOMOR KONTRAK : ……………………… MINGGU KE :

………………………

BULAN :

………………………

Yth.

_________________

PEK. DARI PROFIL : ………………………

PEMBORONG

No. Tgl.

Taksiran hasil Alat2

yg

dipaka

i

Cuac

a

Jarak Buangan

Tanah Jeni

s

Tana

h

Tinggi

buang

an

Pek.Tamba

han yg ada

Banyak

tenaga KET

Galia

n

M3

Timbun

an

M3

Humus

an

M2

Tgg.kir

i

M#

Tgg.kan

an

M3

Pe

k M

Jm

l

Keterangan tambahan :

Diperiksa Oleh :

P E N G A W A S S E K T O R

( )

PENGAWAS SETEMPAT

( )

……………………



DIREKTORAT JENDRAL PENGAIRAN

DIREKTORAT IRIGASI

PROYEK IRIGASI

BAGIAN SALURAN : ……………………… LAPORAN BANGUNAN MINGGUAN AIR KE :

……………………….

Kepada :

NOMOR KONTRAK : ……………………… MINGGU KE :

………………………

BULAN :

………………………

Yth.

_________________

PEK. DARI PROFIL : ………………………

PEMBORONG

No. Tgl.

Pekerjaan Tanah Pekerjaan Pasangan

Cuaca Keterangan Galian

Urug

Tanah

Urug

Pasir Humus

Pas.

Onderslag

Pas.

Stenslag Mengaspal Gilasan

Pas.

Batu

Pinggir

JUMLAH



BAHAN-BAHAN MATERIAL YANG DATANG DAN ADA DILAPANGAN PEKERJAAN KETERANGAN TAMBAHAN :

No. Tgl. Pasir Bt. Pecah

10/15 Aspal Kayu Papan Keterangan

JUMLAH

Diperiksa Oleh :

Koordinator Pelaksana

( )

Pengawas Setempat :

( )

……………………



CONTOH LAPORAN BULANAN

Proyek :

Jenis Pekerjaan :

Bulan/Tahun :

KETERANGAN :

LAPORAN BULAN :

Laporan bulanan dibuat setiap bulan oleh staf pelaksana konstruksi atas dasar laporan mingguan yang dibuat oleh Pengawas Daerah. Laporan

bulanan ini kemudian dituangkan dalam bentuk grafik bersama-sama dengan laporan kemajuan tersebut dan ditempelkan di ruang operasi

(operation room) kantor proyek.

Untuk proyek-proyek yang berstatus sub. Proyek, laporan bulanan ini harus dikirimkan setiap bulan kepada kantor pusatnya.

No. L o k a s i Jumlah Nomenklatur Realisasi

Prosentase Jenis

Pekerjaan

(Kumulatif)

Prosentase

bobot menurut

data dalam D. I.

P

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

BAB I PENDAHULUAN...pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan, pengaturan,...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN...pengawas. Pengawas harus mempunyai pengertian dalam hal perencanaan, pengaturan,...