R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 1 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di wilayah Kecamatan Ujungberung sebagai bagian

integral dari pembangunan Kota Bandung pada hakekatnya

merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tataran

perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian, yang dilakukan

secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan

pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah,

melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen

masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan

masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus

menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai

permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan

dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi

kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya

adalah bahwa pembangunan harus direncanakan, dilaksanakan dan

dikendalian oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh

pemerintah.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud, sesuai tugas,

peran dan fungsi yang diberikan, pemerintah Kecamatan Ujungberung

telah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan

publik. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Renstra

Kecamatan lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)

Kecamatan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam periode satu

tahun anggaran.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 2 -

dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang

dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada

pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh

karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah

seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang baik.

Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari

power kepada empowerment. Paradigma ini mengarahkan peran

aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada

pelayanan masyarakat secara profesional.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan good

government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah

dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan

sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun.

Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan

stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing

tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci

keberhasilan dalam persaingan dewasa ini.

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan

sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan

tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan

Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan

Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 3 -

Kecamatan Ujungberung merupakan salah satu kecamatan di Kota

Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetatapan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan

Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan

Kota Bandung, tetapi secara de pacto berjalan setelah diresmikannya

wilayah kerja Kecamatan Ujungberung oleh Walikota Bandung pada

tanggal 20 Maret 2007. Kecamatan Ujungberung terdiri dari 5 (lima)

Kelurahan yaitu:

No. KELURAHAN JUMLAH

RW RT

1. Pasir Endah 7 49

2. Cigending 11 66

3. Pasirwangi 12 64

4. Pasirjati 14 67

5. Pasanggrahan 14 61

Jumlah 58 307

Geografi

bahwa Kecamatan Ujungberung terletak pada posisi 107o 42’

Bujur Timur dan 6o 54’ Lintang Selatan yang strategis tepat disisi utara

jalan negara Bandung Timur di kaki Gunung Manglayang berada pada

ketinggian sekitar 750 meter dpl dan suhu udara rata-rata 19o C – 24o C

dan curah hujan 2.400 mm/tahun dengan Luas wilayah saat ini yaitu

661,206 Ha.

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Bandung

Selatan : Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo

Barat : Kecamatan Mandalajati

Timur : Kecamatan Cibiru

Demografi

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 4 -

Jumlah Penduduk Kecamatan Uungberung per bulan Desember 2012,

tercatat sebanyak 65.262.4 jiwa yang terdiri dari :

• Laki-laki : 31.936 jiwa

• Perempuan : 32.744 jiwa

Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 18.694 umpi.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan Kecamatan Panyileukan dan

penyusunan LAKIP oleh Kecamatan Panyileukan senantiasa mengacu

kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perluasan

Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 5 -

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158

Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159

Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 1989 tentang

batas wilayah Kotamadaya daerah Tingkat II Bandung;

15. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pemekaran dan

Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008;

16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kota Bandung;

17. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung;

18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 Tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung;

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang

Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan

Lurah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan arah

kebijakan pembangunan, tujuan, strategi program dan kegiatan

pembangunan dalam kerangka pencapaian Visi dan misi program

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 6 -

Kecamatan Ujungberung yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan

Renstra Kecamatan Ujungberung Tahun 2014-2019.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemrerintah Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 7 -

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2012 pencapaian kinerja pada kegiatan program kerja Peningkatan Peran

Kecamatan Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebagai

berikut:

SASARAN

Realisasi Persentase

Capaian Uraian Indikator Target

1 Pengembangan Usaha Kecil

Menengah (UKM) dan Usaha Rumah Tangga

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

98,02%

Monitoring dan evaluasi Bawaku Makmur 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan Koperasi/ Pra Koperasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Data UKM dan Koperasi/Pra Koperasi 1 Dokumen 1 dokumen

Data Perekonomian Masyarakat 1 Dokumen 1 dokumen

Kegiatan Pembinaan Manajemen UKM 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Terkendalinya kehidupan sosial masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan

95,01,%

Dokumen Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen

Pembinaan ormas/Lembaga Kemasyarakatan (LPM, Tarka, PMI, KNPI, dll)

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Data Warga Miskin, Data Penyandang Cacat, data Rumah Kumuh

1 Dokumen 1 Dokumen

Lomba Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pemberian Souvenir Berupa: Paket Keagamaan souvenir untuk Masjid dan organisasi kemasyarakatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan Forum Pos KB 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan Kader RBM 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penyuluhan PHBS 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan UPZ Tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan Kader PKK 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Peringatan hari Besar dan Hari Jadi Kota Bandung 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Verifikasi data Raskin 4 Kelurahan 4 Kelurahan

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 8 -

Bantuan PMT untuk Posyandu 4 Kelurahan 4 Kelurahan

Sosialisasi HIV Aids 1 Kelurahan 1 Kelurahan

3 Terbentuknya budaya partisipasi

aktif dan spontan di masyarakat dalam pembangunan

Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

99,22%

Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Laporan Musrenbang tingkat Kecamatan

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Terwujudnya pusat ekonomi dan

pemukiman yang tertata serta menciptakan kawasan ruang terbuka hijau dan resapan air

Terfasilitasinya Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat kecamatan dan kelurahan

98,16%

Kegiatan pengadaan bibit tanaman hias 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penataan taman kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Monitoring dan evaluasi penataan lingkungan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pendataan Ruang Terbuka Hijau 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan BGC 1 Kegiatan 1 Kegiatan

SASARAN

Realisasi Persentase

Capaian Uraian Indikator Target

5 Terbentuknya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan

97,18%

Pembinaan LINMAS 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembinaan Satwankar tentang penanganan kebakaran

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penyuluhan Penertiban dan Penataan PKL 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pengadaan Souvenir Berupa : APK untuk RW dan Sepatu Boot untuk LINMAS

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Kegiatan opsih/jumsih rutin 12 Bulan 12 bulan

6 Meningkatnya kinerja aparatur Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan

95,55%

Data profil/potensi kecamatan 1 dokumen 1 dokumen

Lomba Kinerja Kelurahan Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi Perda dan Kepwal RT/RW 1 kegiatan 1 kegiatan

Pemutakhiran Data Penduduk 1 kegiatan 1 kegiatan

Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi Peraturan PBB 1 kegiatan 1 kegiatan

Pemberian bantuan stempel untuk RT 305 58

RT RW

3051 58

RT RW

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan

kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 97,03%

Sosialissi Penerapan e-KTP 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi pelayanan Prima 1 kegiatan 1 kegiatan

Evaluasi Kinerja Pelayanan 1 kegiatan 1 kegiatan

Sosialisasi Mekanisme Perijinan 1 kegiatan 1 kegiatan

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 9 -

Pembinaan administrasi Kependudukan Kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

Data WNA, pendatang tetap dan sementara 1 dokumen 1 dokumen

Laporan Kegiatan Pelayanan

1 dokumen 1 dokumen

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai Untuk Peningkatan Pelayanan Publik

99,01%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada tahun 2012 pencapaian kinerja pada kegiatan program kerja Peningkatan Peran

Kecamatan Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebagai

berikut:

Pengukuran Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungberung dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Tingkat pelayanan publik yang prima, dengan target capaian Tersedianya sarana

dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik.

Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat

diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur

Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum

masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut :

a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai Untuk Peningkatan

Pelayanan Publik, capaian 98,02%

2. Tingkat efektifitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah, dengan target

capaian Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien;

Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat

diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur

Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum

masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut:

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 10 -

a. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan

Kelurahan, capaian 95,01%

b. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan dan Kelurahan, capaian 99,22%

3. Tingkat perwujudan Good Government dan Clean Govermances, dengan target

capaian Terlaksananya reformasi birokrasi;

Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat

diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Terbentuknya budaya partisipasi

aktif dan spontan di masyarakat dalam pembangunan dengan capaian terhadap

indikator sebagai berikut:

a. Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan,

capaian 98,16%

4. Tingkat koneksitas data kependudukan di kelurahan, kecamatan, serta Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan target capaian 97,18%

Pencapaian target dimaksud dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungberung dapat

diukur berdasarkan pencapaian sasaran renstra Meningkatnya kinerja aparatur

Kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum

masyarakat dengan capaian terhadap indikator sebagai berikut:

a. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Kecamatan dan Kelurahan, capaian 97,03%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu aktual yang dihadapi kecamatan Ujungberung, merupakan bagian dari isu strategis dan

masalah mendesak di Kota Bandung sebagai lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap

situasi di Kecamatan Ujungberung, Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan yang

dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Ujungberung, maka isu aktual

yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan

Tahun 2013 = 76,35;

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP

Kecamatan Tahun 2012 sebesar 42,33;

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 11 -

3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandung dimana Kecamatan Ujungberung merupakan salah satu

SKPD di dalamnya;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/ Unit Kerja di lingkungan

Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan

Pemerintah Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 75%;

2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 76%;

3. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

4. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD;

5. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;

6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;

7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan;

8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan

kebencanaan masih rendah;

9. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan

Ujungberung, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2. Masih belum optimalnya pelaporan Program dan Kegiatan Kecamatan dan Kelurahan

kepada Pemerintah Kota Bandung;

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu

kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Kecamatan Ujungberung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah, yang kemudian diuraikan dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Camat

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 12 -

- Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang

dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi

Daerah.

- Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum

e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Sekretaris Kecamatan

- Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang

Kesekretariatan.

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana Program kegiatan Kecamatan;

b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Kecamatan dan Kelurahan

c. Pelaksanaan Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan

pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan

d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi

e. Fasilitasi dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan instansi terkait dalam

pelaksanaan tugas poko dan fungsi Kecamatan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif

kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesusai dengan tugas pokok dan

fungsinya

Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

- Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

secretariat kecamatan dibidang umum dan kepegawaian

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum

dan kepegawaian

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 13 -

b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah

dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan

Kecamatan,pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas serta

pelaksanaan administrasi kepegawaian

c. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

Sub.Bag.Program dan Keuangan

- Sub.Bag.Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

secretariat Kecamatan dibidang Program dan Keuangan

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub.Bag.Program dan

Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan

Kecamatan

b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan

penyususnan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi

pengeloaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan

Kecamatan

d. Pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan

Keuangan Kecamatan

Seksi Pemerintahan

- Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

dibidang Pemerintahan

- Untuk meaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemerintahan

b. Pembinaan rukun warga dan rukun tetangga

c. Pelayanan administrasi pertanahan

d. Pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan dengan Instansi terkait

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup Pemerintahan

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 14 -

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan

Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban

b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

c. Pembinaan potensi perlindungan masyarakat

d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan

Instansi terkait

f. Pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban

Seksi Pendidikan Dan Kemasyarakatan

- Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Kecamatan dibidang Pendidikan dan Kemasyarakatan

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pendidikan dan

Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup Pendidikan dan Kemasyarakatan

b. Inventarisasi dan fasilitasi masalah social Kemasyarakatan

c. Inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal

d. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan

e. Fasilitasi pembinaan bidang Keagamaan, Ketahanan Keluarga, Partisipasi dan

Pemberdayaan Perempuan serta generasi muda

f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan

dengan Instansi terkait

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan

Seksi Ekonomi, Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

- Seksi ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi, Pembangunan

dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 15 -

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan

hidup

b. Fasilitasi pembinaan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah

c. Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan

d. Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, fasilitas umum dan fasisilitas

sosial

e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan,

pembangunan serta lingkugan hidup dengan Instansi terkait

g. Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup

Seksi Pelayanan

- Seksi Pelayanan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan

dibidang Pelayanan

- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan

b. Pelayanan data dan informasi Kecamatan

c. Pelayanan administrasi kependudukan

d. Pelayanan administrasi umum lainnya

e. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi terkait

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kegiatan Kerja tahun 2014 pada dasarnya merupakan rencana kegiatan satu tahun

yang akan datang dengan memadukan aspirasi dan usulan masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2013 dan disesuaikan dengan Rencana

Kegiatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2014.

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 16 -

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Hierarki perencanaan pembangunan Daerah menurut amanat Undang-undang nomor 25

tahun 2004 tentang sistem Perencanaaan Pembangunan nasional menjadi dasar dalam

penyusunan perencanaan pembangunan Daerah. Karena itu dalam penyusunan perencanaan

pembanguanan harus sinkron dan sinergi serta menjamin keterkaitan dan konsisten antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen

perencanaan kebijaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun, harus mengacu pada kebijakan

pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan (RTRW)

Rencana Strategis (RENSTRA) berisi arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum,

keuangan/anggaran dan program pembangunan yang akan dijadikan dokumen perencanaan

perencanaan tahun depan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan dokumen-dokumen

perencanaan lainnya di wilayah sekitar yang berbatasan dan merupakan satuan utuh dari

RPJM Daerah Kota Bandung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi dan misi Kecamatan uJungberung hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen

organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya

dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan

kelurahan Ujungberung

2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Ujungberung.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Ujungberung telah menyusun

sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Ujungberung beserta indikator

capainnya berdasarkan program kerja Kecamatan Ujungberung, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan

Ujungberung.

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 17 -

1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Sasaran

1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

1.1.2. Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

1.1.3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

1.2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan.

Indikator Sasaran

1.2.1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

1.2.2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

1.2.3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

1.2.4. Persentase RW Juara

1.2.5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

1.2.6. Rasio Anggota Linmas

2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah

Kecamatan Panyileukan.

2.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Indikator Sasaran

2.1.1. Nilai AKIP Kecamatan

2.1.2. Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

2.2. Program dan Kegiatan

Kode Program/ Kegiatan Program/Kegiatan Output Program/ Kegiatan

1 2 3

1 Urusan Wajib

1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 1 20 28 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya pendukung pelaksanaan pelayanan

1 20 1 20 28 01 02 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 20 1 20 28 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa kebersihan Kantor

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 18 -

Kode Program/ Kegiatan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

1 2 3

1 20 1 20 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

1 20 1 20 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)

1 20 1 20 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

1 20 1 20 01 13 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

1 20 1 20 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1 20 1 20 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan minuman

1 20 1 20 01 18 Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 20 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1 20 1 20 28 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

1 20 1 20 28 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaran dinas operasional

1 20 1 20 28 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1 20 1 20 28 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1 20 1 20 28 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Daerah

1 20 1 20 28 03 02 Kegiatan Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapan

Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap

1 20 1 20 28 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian ksusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

1 20 1 20 28 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kinerja dan kapasitas aparatur daerah

1 20 1 20 28 05 04 Pembinaan kinerja aparatur Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Ujungberung

1 20 1 20 28 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang memadai

1 20 1 20 28 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja

1 20 1 20 28 06 02 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang memadai

1 20 1 20 28 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 20 1 20 28 30 01 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Terbinanya UKM

Terbinanya Koperasi/Pra Koperasi

Tersedianya Produk Unggulan Kecamatan

Tersedianya data perekonomian masyarakat yang akurat

Meningkatnya wawasan warga akan peluang usaha

Tersedianya data laporan pelaksanaan Bawaku Makmur

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 19 -

Kode Program/ Kegiatan Program/Kegiatan Output Program/ Kegiatan

1 2 3

1 20 1 20 28 30 02 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan (PKK, PMI, Karang Taruna, LPM, Posyandu)

Terlaksananya kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar keagamaan

Meningkatnya koordinasi dan Kerjasama dengan DKM Se- Kecamatan Ujungberung

Tersedianya data valid Bidang Pendidikan dan Kemasyarakatan

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesehatan dan pola hidup sehat

1 20 1 20 28 30 03 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Tersedianya dokumen laporan musrenbang tingkat kecamatan

Tersedianya bibit tanaman hias, pelindung dan produktif

Terjaganya kebersihan wilayah kecamatan

Tertatanya ligkungan kecamatan danKelurahan

Terpeliharanya saluran air dan jalan di lingkungan Kecamatan

Terlaksananya monitoring hasil pembangunan sadaya murni dan bantuan pemerintah

1 20 1 20 28 30 04 Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

meningkatnya pemahaman warga tentang Perda K3

Terbinanya anggota LINMAS Kecamatan

Meningkatnya wawasan satwankar akan penanggulangan bencana kebakaran

Meningkatnya wawasan warga akan penanggulangan bencana alam

Tertibnya PKL di Lingkungan Kecamatan

1 20 1 20 28 30 05 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Tersedianya data valid bidang kependudukan

Tersedianya data monografi dan profil Kecamatan dan Kelurahan

Terpilihnya kelurahan terbaik tingkat Kecamatan (lomba kelurahan)

Meningkatnya wawasan warga mengenai PBB dan BPHTB

Meningkatnya Kualitas Administrasi RW dan RT

Meningkatnya wawasan warga mengenai Perda Administrasi Pertanahan

1 20 1 20 28 30 07 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Meningkatnya wawasan warga mengenai mekanisme pelayanan dan perijinan yang diselenggarakan Kecamatan

Tersedianya Data valid pemohon KK dan KTP

Tersedianya Data valid WNA dan Penduduk Urban

Meningkatnya Kinerja RT/RW atas pelayanan kepada masyarakat

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 20 -

Rencana Kerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1. - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 77

- Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100

- Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai 850

2. - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

- Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% 60

- Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

% 60

- Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% 40

- Persentase RW Juara % 43.10

- Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 46.66

- Rasio Anggota Linmas Rasio 1:1

3. - Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- Nilai AKIP Kecamatan nilai 50

- Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 21 -

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungberung pada tahun 2014 merupakan hasil

telaahan dan kajian dari data dan informasi serta fakta yang terjadi. Pilihan terhadap rencana kerja

yang ditetapkan diproyeksikan dapat mendorong terjadinya percepatan pencapaian visi kecamatan

dan visi kota.

Sesuai dengan hakikat dari pembangunan, maka partisipasi seluruh komponen (stakeholders) mulai

dari penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasannya merupakan aspek yang patut menjadi

prioritas dalam melaksanaan pembangunan. sehingga, masyarakat dan aparat pemerintah yang

berdaya menjadi prasyarat utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

disepakati bersama.

Bandung, Mei 2015

CAMAT UJUNGBERUNG

Drs. T A U F I K NIP. 196611104 198101 1 003

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 22 -

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja

(RENJA) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 telah dapat

disusun. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun mengacu pada Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Ujungberung Kota

Bandung menyusun Rencana Kerja (RENJA) terdiri dari empat bagian yaitu

pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012, Tujuan,

sasaran, program dan kegiatan dan penutup dengan dilampiri oleh Format

Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan gambaran perencanaan satu

tahunan dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Instansi serta

dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota

Bandung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini

masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan

kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk meningkatkan

kinerja Kecamatan Ujungberung dalam melaksanakan tupoksi dan

kewenangannya terutama dalam hal perencanaan sehingga untuk

perencanaan berikutnya dapat lebih baik lagi.

Demikian, semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini dapat

memberikan gambaran yang memadai akan rencana kinerja dan

akuntabilitas Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Amin.

Camat Ujungberung

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 23 -

Drs. T A U F I K Pembina TK I

NIP. 19611104 198101 1 003

R E N C A N A K E R J A K E C A M A T A N U J U N G B E R U N G T A H U N 2 0 1 4

- 24 -

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………. i

Daftar isi …………………………………………………………………………………………………… ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 9

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 10

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 15

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 15

3.3. Program dan Kegiatan 16

BAB IV PENUTUP 20