BAB I PENDAHULUAN -...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH Tahun Anggaran 2017
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
1.1 Latar Belakang
Sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya,
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk melaksanakan serta
mewujudkan pengelolaan dan penataausahaan keuangan secara tertib,
efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat kepada peraturan
perundangan yang berlaku menuju tata kelola pemerintahan yang baik
(good goverment management) sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka untuk itu kami menyusun dan menyajikan Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan selama setahun sesuai dengan ketentuan dan
peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku dan pelaksanaan penyerapan
anggaran kegiatan berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2017.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembuatan Laporan
Keuangan ini adalah merupakan sebagai upaya pertanggunganjawaban
keuangan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur kepada
otoritas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Laporan
Keuangan ini menyajikan dan memberikan informasi pelaksanaan
penyerapan anggaran, posisi keuangan, dan pelaporan kinerja kegiatan
SKPD secara akuntabel yang berisi Data-data transaksi keuangan, Neraca,
Catatan Atas Laporan Keuangan dan Lampiran laporan-laporan pendukung
lainnya. Dan diharapkan dengan adanya Laporan ini, dapat memberikan
gambaran detail pengelolaan keuangan pada Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud Laporan Tujuan Laporan
1.2 Maksud dan Tujuan
Laporan Keuangan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 .
Maksud :
1. Maksud Laporan Keuangan tahun anggaran 2017 ini disusun secara
lengkap dengan maksud untuk melaksanakan pelaporan yang
transparan dan memenuhi kebutuhan pengguna informasi
(masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
pinjaman, serta pemerintah) akan laporan akuntansi keuangan yang
baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan tahun anggaran 2017 oleh kepala OPD sebagai
Pengguna Anggaran APBD untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa
Timur melalui proses pelaporan yang jelas, akurat, dan akuntabel.
Tujuan :
1 Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2017
yaitu menyajikan semua data informasi terkait semua transaksi
keuangan, analisa keuangan, dan laporan-laporan keuangan yang
menggambarkan pola pelaksanaan serta penatausahaan keuangan
daerah dalam hal ini penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Timur
tahun anggaran 2017 pada Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
3
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
2 Dengan membuat Laporan ini diharapkan menjadi acuan atau
referensi untuk mendapatkan informasi keuangan daerah pada
pengelolaan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur baik secara formal sesuai dengan aturan yang belaku.
3 Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terkait hasil dari
penggunaan keuangan selama tahun anggaran 2017, untuk menjadi
bahan koreksi dan pembelajaran pelaporan keuangan 2018, tahun
anggaran berikutnya.
1.3 Landasan Hukum
1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
10) PERDA Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Propinsi Jawa Timur;
11) PERDA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2015 ;
12) KEPGUB Nomor 188/2/KPTS/013/2015 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2014;
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
4
Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Bab I terkait pedahuluan penyusunan Laporan Bab II terkait penjelasan ekonomi makro dan kebijakan publik Bab III terkait ikhtisar
13) PERGUB Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 014 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Jawa Timur;
14) PERGUB Nomor 188/910/KPTS/2013 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014;
15) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/455/213.2/2016;
16) Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
914/127.P/203.2/2017.
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Adapun Laporan Keuangan ini mencakup pengelolaan anggaran APBD
Tahun Anggaran 2017 di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur dengan total sebesar Rp. 36.247.263.000,-. Dan berikut
sistematika penulisan ini dibagi dalam 7 (tujuh) Bab dengan rincian
pembahasan sebagai berikut :
BAB I - Pendahuluan
Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan
keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
BAB II - Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian
Target Kinerja APBD
Pada bab ini disajikan juga informasi mengenai indikator pencapaian
target kinerja APBD SKPD. Secara umum memuat informasi tentang
kebijakan keuangan dan ekonomi makro yang mempengaruhi
penyusunan APBD serta perkembangan posisi dan kondisi keuangan
entitas pelaporan.Dan kebijakan keuangan mengenai kebijakan
Keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan
informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
5
penyusunan laporan kinerja keuangan Bab IV terkait penjelasan dalam mengambil kebijakan akuntansi Bab V terkait penjelasan tentang pos-pos di dalam laporan keuangan Bab VI terkait penjelasan tentang informasi diluar masalah keuangan Bab VII terkait penjelasan kesimpulan dan kata-kata penutup
BAB III - Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat realisasi pencapaian kinerja keuangan memuat realisasi
pencapaian target kinerja keuangan SKPD selama tahun pelaporan dan
menjelaskan hambatan serta kendala yang ada.
BAB IV - Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi memuat entitas pelaporan keuangan daerah, basis
akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis
pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta
penerapan kebijkan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintah.
BAB V - Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan
Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat rincian dan penjelasan
masing-masing pos-pos pelaporan keuangan. Pos-pos ini meliputi
pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Bab ini juga memuat Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban
yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis
kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
BAB VI - Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan
Penjelasan atas informasi non keuangan memuat Domisili dan bentuk
hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada,
penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
Serta Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan,
Kesalahan manajemen terdahulu yang dikoreksi manajemen baru, dan
Kejadian yang punyai dampak sosial yang harus ditanggung
pemerintah.
BAB VII – Penutup dan Kesimpulan.
Penjelasan yang terdiri dari rangkuman dan penutup dari semua bab
penjelasan sebelumnya. Serta mengambil kesimpulan yang akurat
tentang laporan keuangan yang disusun.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
6
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Uraian dan Kajian Ekonomi Makro Pada Perekonomian Nasional
2.1. Ekonomi Makro
Adapun dalam penyusunan anggaran APBD Tahun 2017, Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan kondisi
makro ekonomi Indonesia pada tahun 2017 yang merupakan Tahun Politik
tersebut diperkirakan relatif stabil dan meskipun ada kekuatiran berjalan
ditempat.
Pada tahun 2017 ini, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,03
persen walaupun menurun dari tahun lalu yaitu 5,55 persen (year on year)
namun demikian pertumbuhan ekonomi tersebut masih mendekati
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen. Dengan demikian pada
tahun 2017 ini stabilitas sistem keuangan Jawa Timur dalam kondisi terjaga,
dengan peningkatan kinerja kredit dan dana pihak ketiga yang cukup baik ,
dan resiko kredit yang terkendali. Perekonomian nasional meningkat jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 5,02 persen
secara tahunan. Permintaan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjelang
akhir tahun 2017 juga tidak sebesar akhir tahun 2016, sepanjang tahun 2017
rupiah berhasil menguat meskipun sedikit demi sedikit. Hingga akhir tahun
2017 , rupiah bergerak di kisaran 13.329-13.553 per dolar AS. Sementara itu,
Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2017
bisa di atas 5 persen. Semakin gencarnya realisasi investasi pemerintah pada
akhir tahun akan mendorong kinerja perekonomian.
Perekonomian Jawa Timur Tahun 2017. Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017
bila dibandingkan Tahun 2016 menurun sebesar 0,52 persen, melambat
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,48 persen. Dari
sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali
Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar
7,52 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,71
persen.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
7
Arah kebijakan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur terkait penyerapan anggaran APBD Tahun 2017 didasarkan atas kondisi dan situasi perekonomian Jawa Timur dan Nasional pada umumnya Kebijakan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net Ekspor
Antar Daerah sebesar 4,31 persen.
Kebijakan Keuangan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, maka alokasi anggaran belanja pada Tahun
Anggaran Tahun 2017 mendapatkan anggaran yang sesuai DPA Tahun 2017
sebesar Rp.36.247.263.000,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar
Rp.6.387.058.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.29.860.205.000,-.
Kebijakan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
khususnya belanja langsung ditekankan untuk belanja pegawai yang
mendukung operasional program dan kegiatan selama tahun 2017 dengan
memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan penentuan plafon anggaran
yang ada serta mendasar pada program prioritas Jawa Timur terutama untuk
kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi instansi terkait serta Pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sosial, ikut serta dalam pengentasan kemiskinan dan
pengangguran, pelaksanaan kegiatan di bidang ketrampilan, pendidikan, dan
pelaksanaan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan serta mendukung promosi
pariwisata dan potensi Jawa Timur.
Adapun arah kebijakan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur terkait penyerapan anggaran APBD Tahun 2017, adalah sebagai
berikut :
a) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan non operasional pelayanan kepada
masyarakat dengan melayani instansi-instansi yang berada di lingkungan
Provinsi Jawa Timur yang secara tidak langsung akan berdampak hasil
yang diinginkan untuk masyarakat ;
b) Pemenuhan kebutuhan sarana khususnya sarana dan prasarana serta
transportasi dalam rangka mendukung aktifitas SKPD Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas-tugas operasional
di Jakarta.
c) Memberikan dukungan keuangan dalam rangka melaksanakan fungsi
koordinasi, ketrampilan, promosi dan informasi terkait pelaksanaan
pementasan kesenian dan ikut serta dalam berbagai pameran, serta
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
8
Indikator kinerja Anggaran tahun 2017
kegiatan promosi lainnya untuk ikut melestarikan pariwisata, kesenian dan
budaya Jawa Timur.
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Berikut indikator pencapaian target penyerapan anggaran dalam angka
dalam tahun anggaran 2017 :
No. Uraian Capaian Target Kinerja 2017 (%)
1 2 3
I BELANJA DAERAH 97,12
II BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,29
BELANJA PEGAWAI 96,29
III BELANJA LANGSUNG 97,30
III.A Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,90
III.A.1 Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 97,90
BELANJA PEGAWAI 99,20
BELANJA BARANG DAN JASA 98,50
III.B Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,58
III.B.1 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana 96,92
BELANJA BARANG DAN JASA 91,95
BELANJA MODAL 86,64
III.B.2 Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana 99,81
BELANJA BARANG DAN JASA 99,81
III.C Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 98.15
III.C.1 Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah 100
BELANJA BARANG DAN JASA 99,99
III.C.2 Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94,99
BELANJA PEGAWAI 99,88
BELANJA BARANG DAN JASA 99,08
III.D. Program : Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaran Pemerintahan
99,05
III.D.1 Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan 99,31
BELANJA PEGAWAI 99,37
BELANJA BARANG DAN JASA 99,32
III.D.2 Kegiatan : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran 98,36
BELANJA PEGAWAI 95,05
BELANJA BARANG DAN JASA 99,40
III.D.3 Kegiatan : Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
99,29
BELANJA BARANG DAN JASA 99,34
BELANJA MODAL 99
III.E. Program : Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah 99,94
III.E.1 Kegiatan : Pelayanan Keprotokolan kepada Unsur Pemerintah Eksekutif / Legislatif dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
99,94
BELANJA BARANG DAN JASA 99,94
III.F. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah 96,64
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
9
III.F.1 Kegiatan : Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta 88,64
BELANJA PEGAWAI 97,94
BELANJA BARANG DAN JASA 89,32
III.F.2 Kegiatan : Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta 99,90
BELANJA PEGAWAI 99,93
BELANJA BARANG DAN JASA 99,83
III.F.3 Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Pawarta Jawa Timur 99,89
BELANJA PEGAWAI 100
BELANJA BARANG DAN JASA 99,88
TOTAL 97,12
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
10
GRAFIK TARGET KINERJA BELANJA LANGSUNG (%) TAHUN 2017
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Prog. III.A Prog. III.B Prog. III.C Prog. III.D Prog. III.E Prog. III.F
Anggaran
Serapan
Sisa
Penjelasan
Indikator
penggunaan
Anggaran
Belanja
Daerah tahun
2017
Indikator kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016 Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur seperti yang tercantum dalam matrik
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dipergunakan atau
diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Rutin seperti, Penyediaan jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Multimedia dan Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa
administrasi keuangan, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,
Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan bahan logistik kantor,
Penyediaan makanan dan minuman dan Peningkatan dalam kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Biaya Perjalanan Dinas dan pendukung
operasional kegiatan rutin perkantoran sehari-hari, juga dipergunakan untuk
pengadaan Belanja Modal.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
dipergunakan atau diperuntukkan dalam pelaksanaan dan pengoperasian
sistem informasi antar lembaga untuk program terintegrasi pada Pusat Data
Jawa Timur, juga dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan,
pelatihan formal, pelaksanaan koordinasi serta implementasi kerjasama
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
11
antar lembaga terkait, guna kelancaran kegiatan masing masing.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dipergunakan
atau diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan meubelair,
Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Pengadaan dan
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat tumah tangga dan perkantoran,
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Monitoring, Evaluasi Program
Kegiatan serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga SKPD yang bersifat
penting dan mendahului seperti dalam pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional.
Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah
dipergunakan atau diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Keprotokolan dan Penunjang Operasional Aparatur Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang sedang bertugas di Jakarta, juga dipergunakan dalam
menjalin dan peningkatan kerjasama antar lembaga baik pusat dan daerah
serta kelancaran kegiatan keprotokolan kegiatan masing-masing lembaga,
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah dipergunakan sebagai
penunjang dan fasilitasi kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya yang
dilakukan di Jakarta, dan dipergunakan untuk kegiatan promosi hasil
kerajinan dan produk-produk daerah dalam pentas pameran dan acara-
acara promosi lainnya. Progam ini diutamakan untuk kepentingan
masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur yang sedang bertugas atau
tinggal di Jakarta.
Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan dipergunakan sebagai penunjang
kegiatan penyusunan dokumen perencanaan serta pencatatan hasil laporan
dan mengembangkan sistem informasi data pada Badan Penghubung
Daerah seperti langganan multimedia dan pemeliharaan peralatan dan
mesin
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
12
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Penjelasan
Ikhtisar
Realisasi Target
Kinerja
Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
SKPD.
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang telah tetapkan dalam
lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, maka
Indikator Pencapaian kinerja keuangan dan hambatan telah disusun
dan dibuat sepanjang tahun 2017, untuk mengetahui ukuran dan
capaian secara lebih tepat. Parameter keberhasilan pencapaian kinerja
dapat diketahui berdasarkan tingkat efesiensi dan efektifitas
pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD.
Realisasi anggaran selama Tahun 2017 telah mengikuti prosedur
penyerapan yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Adapun pencapaian kinerja keuangan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :
PERTAMA. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran“. Kegiatan yang melekat dalam program ini,
pencapaian kinerja berkisar antara 94,37 % sampai 100 %. Hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan belanja pegawai dan tunjangan terserap sebesar 99,17 %
selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja jasa paket dan pengiriman terserap sebesar 97,79
% selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja jasa perizinan dan administrasi terserap sebesar
100 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan jasa outsourcing terserap sebesar 99 % selama satu tahun
anggaran.
Penyediaan belanja jasa pengamanan terserap sebesar 100 % selama
satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja jasa cleaning service terserap sebesar 94,37 %
selama satu tahun anggaran.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
13
Penyediaan biaya pengelolaan sampah terserap sebesar 100 % selama
satu tahun anggaran.
KEDUA. Capaian Indikator Kinerja Utama “Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah“. Kegiatan yang melekat
dalam program ini pencapaian kinerja sebesar 98,15%. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan Perjalanan Dinas Luar Daerah terserap sebesar 100%
selama satu tahun anggaran.
Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah terserap sebesar 99,98%
selama satu tahun anggaran.
KETIGA. Capaian Indikator Kinerja Utama “Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur“. Kegiatan yang melekat dalam program ini
pencapaian kinerja sebesar 97,58 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Penyediaan belanja alat listrik dan elektronik terserap sebesar 99,77 %
selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja bahan bakar minyak / gas / pelumas alat
operasional terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga pakai
habis terserap sebesar 99,86 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja benda pos terserap sebesar 55 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan belanja bahan obat-obatan / obat-obatan terserap sebesar
99,99 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja telepon / faksimili terserap sebesar 92,95 %
selama satu tahun anggaran
Penyediaan belanja air terserap sebesar 46,63 % selama satu tahun
anggaran.
Penyediaan belanja listrik terserap sebesar 97,65 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan belanja surat kabar / majalah terserap sebesar 99,64 %
selama satu tahun anggaran
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
14
Penyediaan belanja jasa dekorasi terserap sebesar 99,88 % selama
satu tahun anggaran.
Penyediaan belanja jasa cetak dan atau penggandaan terserap sebesar
99,72 % selama satu tahun anggaran.
KEEMPAT. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Dukungan
Layanan Badan Penghubung Daerah“. Kegiatan yang melekat dalam
program ini, pencapaian 99,94 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Penyediaan jasa pengamanan terserap sebesar 100 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan iuran keanggotaan terserap sebesar 100 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan terserap sebesar
99,97 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan Perjalanan dinas luar daerah terserap sebesar 99,89 %
selama satu tahun anggaran.
KELIMA. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Peningkatan
Promosi Potensi Daerah”. Kegiatan yang melekat dalam program ini,
pencapaian kinerja 99,64 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan jasa pengamanan terserap sebesar 99,50 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan jasa perizinan dan administrasi terserap sebesar 99,97 %
selama satu tahun anggaran.
Penyediaan jasa event organizer terserap sebesar 99,02 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan terserap sebesar
99,91 % selama satu tahun anggaran.
Penyediaan Perjalanan dinas dalam daerah terserap sebesar 100 %
selama satu tahun anggaran.
KEENAM. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan”.
Kegiatan yang melekat dalam program ini, pencapaian kinerja 99,05%.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
15
Hal ini dijelaskan sebagai berikut :
Penyediaan belanja pegawai terserap sebesar 97,21 % selama satu
tahun anggaran.
Penyediaan belanja alat tulis kantor terserap sebesar 98,23 % selama
satu tahun anggaran.
Penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan terserap sebesar
99,85 % selama satu tahun anggaran.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
16
Matrik pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut :
NO.
BELANJA KELUARAN
INIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
PAGU (100%) REALISASI SISA (%)
I Belanja Tidak Langsung 6.387.058.000 6.149.948.677 237.109.323 96,29
II Belanja Langsung 29.860.205.000 29.054.457.334 805.747.666 97,30
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.457.694.000 4.364.231.418 93.462.582 97,90
B Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
2.273.360.000 2.231.369.189 41.990.811 98,15
C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
6.717.706.000 6.555.142.168 162.563.832 97,58
D Program Dukungan Layanan Badan Penghubung Daerah
1.034.000.000 1.033.369.737 630.263 99,94
E Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
14.982.135.500 14.478.793.716 503.341.284 96,64
F Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
395.310.000 391.551.106 3.758.894 99.05
GRAFIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
PAGU REAL SISA
BTL
KEG. A
KEG. B
KEG. C
KEG. D
KEG. E
KEG. F
BTL KEG. A KEG. B KEG. C KEG. D KEG. E KEG. F
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017, Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur tercapai sebesar 97,12% dan sisa 2,88%. Penyerapan anggaran
tersebut meliputi dari belanja tidak langsung, terdiri dari gaji rutin dan tambahan
penghasilan, dan belanja langsung yang terdiri dari enam program dan dua belas
kegiatan.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
17
Hambatan dan
kendala
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan.
Secara garis besar pencapaian target realisasi anggaran tidak
ditemukan hambatan, hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat
terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan. Namun beberapa pos
anggaran yang tingkat penyerapannya masih dibawah 85%.Berikut
matrik penjelasan kendala penyerapan anggaran yang masih 85% :
MATRIK PENYERAPAN DIBAWAH 85%
01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
No. URAIAN PAGU REALISASI SISA KETERANGAN SISA
1 2 3 4 (Rp) 5 (%) 6 (Rp) 7 (%) 8
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1
Pembulatan Gaji 925.000 29.432 3,18 895.568 96,71
Belanja ini untuk mengantisipasi adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang nominalnya tidak sampai Rp.1,- untuk dibulatkan keatas didalam rumusan penganggarannya
2 Tunjangan Beras 153.905.000 128.328.240 83.38 25.576.760 16,62
Belanja ini untuk mengantisipasi kelebihan terhadap kebutuhan pangan kepada pegawai dan realisasinya disesuaikan dengan kebutuhannya
II BELANJA LANGSUNG
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
1 Belanja Benda Pos 1.000.000 550.000 55.00 450.000 45.00
Belanja ini untuk mengantisipasi atas perkiraan kebutuhan benda pos (materai) selama 1 tahun dan realisasinya disesuaikan dengan kebutuhannya
2 Belanja Air 1.200.000 559.567 46.63 640.433 53.37
Belanja ini untuk mengantisipasi atas perkiraan kebutuhan 1 tahun dan realisasinya disesuaikan dengan intensitas penggunaannya
3
Belanja Modal pengadaan konstruksi/ pembelian gedung kantor/ tempat kerja
95.000.000 0 0 95.000.000 100
Belanja modal ini belum terealisasi karena belum keluarnya surat izin membangun Anjungan Jawa Timur dari TMII.
Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Belanja kursus singkat/ Pelatihan/ Bimbingan Teknis
37.000.000 0 0 37.000.000 100
Belanja ini tidak terserap karena belum ada pegawai yang dikirim untuk Bimtek / Pelatihan ke Badan Diklat
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
18
Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Kegiatan : Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta
1 Belanja sewa gedung / kantor / tempat
867.080.000 391.345.000 45.13 475.735.000 54.87
Belanja ini tidak terserap seluruhnya karena adanya pengurangan jumlah peserta dalam event Pekan Raya Jakarta (PRJ) sehingga berpengaruh cukup signifikan dalam penyerapan
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
19
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan
akuntansi
Entitas
Pelaporan
Entitas
Akuntansi
Laporan
Keuangan
terdiri dari :
Laporan
Realisasi
Anggaran
(LRA), Neraca
dan CALK
Badan Penghubung Daerah dalam upayanya untuk meningkatkan
akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPD
sebagai entitas akuntansi, maka secara periodik melakukan rekonsiliasi
dengan dengan SKPKD atas laporan keuangan yang dibuat SKPD, seperti
telah diatur pada lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/758/KPTS/013/2002
Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah
perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Identifikasi ini sangat menentukan penyesuaian yang harus dilaksanakan.
Dalam sitem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 (dua) entitas
penyelenggara yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
Entitas laporan yang dimaksud memiliki pengertian sebagai berikut :
a) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan serta wajib dan harus
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan atau dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
b) Entitas Akuntansi adalah satuan unit pemerintah pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakandan melaksanakan akuntansi dan menyususun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan atau
dalam hal ini adalah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur. Sebagai entitas akuntansi, Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur wajib menyusun laporan keuangan yang
terdiri dari :
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai Realisasi
endapatan, dan belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur. Neraca adalah laporan keuangan yang
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
20
Basis akuntansi
penyusunan
laporan
keuangan
Basis Akuntansi
Akuntansi
berbasis Kas
menyajikan sisi keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang
dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas
dana.
2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif
atau rinci dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur. CaLK juga
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk
menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan.
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah
akuntansi berbasis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.
Basis akrual untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan sudah diakui pada saat terjadinya
transaksi walaupun kas belum diterima oleh kas daerah, serta belanja dan
pengeluaran pembiayaan sudah diakui sebelum kas dikeluarkan dari kas
daerah. Istilah laba tidak digunakan, melainkan dengan istilah sisa
perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa
perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan
pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis
akrual, yaitu :
1) Akuntansi Berbasis Kas
Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian
lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
21
mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui
perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu
periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana
yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas
pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas
biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement
of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow
Statement). Sebagaimana sesuai dengan kebijakan keuangan Provinsi
Jawa Timur, istilah Laba / Rugi, melainkan menggunakan sisa
perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran.
Sisa perhitungan anggaran pada selisih realisasi penerimaan
pendapatan dan pembiayaan.
Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan
keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah
laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi
dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan
dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan
pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi, dan tidak
memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam
suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas
adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan
berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin
berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan
barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang;
laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak
terdapat pencatatan secara double entry; tidak dapat menyediakan
informasi mengenai biaya pelayanan(cost of service) sebagai alat
untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk
kontrol dan evaluasi kinerja.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
22
Akuntansi
berbasis Akrual
2) Akuntansi Berbasis Akrual
Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di
mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan
dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat
kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis
akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga
lain yang bertujuan mencari keuntungan. Alasan penerapan basis
akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat
terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan
estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap
perekonomian secara makro.
Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan
(recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi
basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh
kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain
itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif
karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal,
in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Didalam basis akrual,
neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat
pada saat terjadinya atau sudah menjadi hak dan kewajiban
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga berpengaruh pada kondisi
keuangan, bukan hanya diakui dan dicatat pada saat kas diterima
atau dibayarkan oleh Kas Umum Daerah.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh
kas daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menggunakan
pencatatan Akuntansi berbasis Akrual sejak Tahun Anggaran 2015.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
23
Asumsi Dasar
dalam
Pelaporan
Keuangan.
Asumsi
Kemandirian
Entitas
Asumsi
Kesinambungan
Entitas
Asumsi
Keterukuran
dalam Satuan
Uang
ASUMSI DASAR DALAM PELAPORAN KEUANGAN.
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
dari :
a. Asumsi Kemandirian Entitas yang berarti bahwa Pemerintah
Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan dan SKPD di lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi dianggap
sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan. Adanya
kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
b. Asumsi Kesinambungan Entitas yaitu Laporan keuangan yang
disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur
akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk
melakukan likuidasi.
c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary
Measurement) yaitu Laporan keuangan menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang.
Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan
pengukuran dalam akuntansi.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan
basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas
Daerah atau dikeluarkan dari Kas Daerah. Atau dalam hal ini adalah
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan
basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana
dalam Neraca.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
24
Prinsip
Akuntansi
dalam
penyusunan
Laporan
Basis Akuntansi
Basis Akrual
Prinsip Realisasi
Prinsip Subtansi
diatas
Formallitas
Prinsip
Periodisitas
4.3 Prinsip-prinsip Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan
laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur
a. Basis akuntansi
Basis Kas Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun
menggunakan Basis Kas yang berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat kas diterima di Rekening Kas Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur serta belanja diakui pada saat
diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) atau
Pengesahan SPM.
Basis Akrual Dalam penyajian neraca aset , kewajiban dan
ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual dan dicatat pada
saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas atau setara
diterima atau dibayar oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur.
b. Prinsip Realisasi
Ketersediaan pendapatan selama 1 (satu) tahun anggaran
digunakan untuk membiayai belanja dalam periode tahun
anggaran dimaksud.
c. Prinsip substansi mengungguli formalitas
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan relitas ekonomi, bukan hanya
mengikuti aspek formalitasnya.
d. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi periode-periode
laporan sehingga kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki
dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah Laporan
Tahunan, Periode semesteran digunakan untuk melakukan
evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester
sebelumnya.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
25
Prinsip
Konsistensi
Prinsip
Prngungkapan
Lengkap
Prinsip
Penyajian
Wajar
Penyusunan
dan Penyajian
Laporan
Keuangan
Pendapatan
Belanja
e. Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian
yang serupa dari periode ke periode (tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi
lainnya).
f. Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
g. Prinsip penyajian wajar
Laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur diarahkan untuk menyajikan dengan wajar Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
4.4 Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
telah menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat yang
terdiri dari :
(1) Pendapatan
Pendapatan tidak diakui pada saat Akuntansi pendapatan berdasarkan
azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak
mencatat nettonya.
(2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur yang mengurangi ekuitas dana dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan diakui dalam periode tahun
anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dan telah
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
26
Belanja Modal
tanah
Belanja Modal
Alat dan Mesin
Belanja Modal
Gedung dan
bangunan
Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan jaringan
Biaya
Operasional
Surplus/Defisit
- Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang
mencakup harga pembelian biaya yang dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya
lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Belanja modal diukur dengan menggunakan mata uang rupiah
berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Apabila
menggunakan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
pengakuan belanja.
- Belanja Modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan
dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain
meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.
- Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga
perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian
atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris
dan pajak.
- Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan
jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau
biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai
jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- Biaya operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan
seharí-hari yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain
belanja pegawai, belanja barang non investasi dan belanja
operasional lainnya.
- Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara
pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
27
Aset
Aset Lancar
Aset Tetap
(3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
sebagai akibat peristiwa masa lalu dan asal manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh
baik oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya ekonomi yang diperluakn untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset
tetap dan aset lainnya.
a. Aset Lancar
Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas, diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua
belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas,
Piutang dan Persediaan.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan. Piutang dimaksud
adalah piutang pasien.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat dalam neraca berdasarkan :
Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian
Harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
b. Aset Tetap
Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan
aset tetap lainnya.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
28
Aset Tetap diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang
sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD/APBN, pertukaran dengan
aset lain serta donasi dari masyarakat, lembaga pemerintah atau
lembaga non pemerintah dan diperoleh dari hibah tidak terikat
diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.
Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh tanah tersebut sampai Siap digunakan. Biaya ini
meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk
memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran,
biaya pengurukan dan lain-lain. Tanah tidak disusutkan kecuali
ada keyakinan manajemen yang cukup bahwa kondisi tertentu
terkait tanah telah terjadi :
- Kondisi kualitas tanah tak lagi digunakan dalam operasi utama
perusahaan.
- Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau
pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak
diperoleh.
Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan
bangunan sampai dengan Siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi
harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan lain-lain.
Sedangkan biaya untuk pekerjaan untuk konstruksi
bangunan/gedung melalui pihak ketiga (kontraktor) meliputi harga
kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya.
Aset tetap dalam penyelesaian dilaporkan sebagai bagian dari aset
tetap.
Peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai untuk digunakan
dalam kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap
digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan
dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat
bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah
tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
29
Kewajiban
Kewajiban
Jangka Pendek
dan kesehatan, alat laboratorium, alat produksi, pengolahan dan
pemurnian.
Jalan, irigási dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai untuk
digunakan dalam kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam
kondisi siap digunakan. Aset tetap yang termasuk klasifikasi ini
mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi
dan jaringan.
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak bisa
dikelompokkan dalam aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi
aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi
perpustakaan/buku dan barang bercorak seni / budaya / olahraga.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum
selesai dibangun seluruhnya.
Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk
digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan
untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak
berwujud ini dapat berupa software komputer, lisensi dan
franchise, hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya,
hak jasa dan operasi.
c. Kewajiban
Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesainnya
mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi. Kewajiban
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Kewajiban jangka pendek
a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus
normal operasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur.
b. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari
tanggal neraca.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
30
Kewajiban
Jangka Panjang
Ekuitas Dana
Ekuitas dana
Lancar
Ekuitas Dana
Investasi
Ekuitas Dana
Cadangan
Semua kewajiban selain itu harus diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang.
2) Kewajiban Jangka Panjang
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
12 bulan setelah tanggal pelaporan kecuali :
a. Bagian yang akan dan telah jatuh tempo termasuk akan
menjadi utang jangka panjang dengan status perjanjian
baru.
b. Dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan
dari aset lancar.
d. Ekuitas dana
Ekuitas dana merupakan pos pada neraca yang menampung
selisih antara aset dan kewajiban. Pos Ekuitas dana terdiri dari :
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan selisih antara aset lancar dan kewajiban
lancar/kewajiban jangka pendek termasuk didalamnya berupa
sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), Cadangan
Persediaan, Cadangan Piutang dan yang harus disediakan
untuk pembayaran utang jangka pendek, hasil penjualan aset
daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau défisit.
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan selisih antara jumlah kekayaan yang tertanam
dalam aset tetap, investasi jangka panjang dan aset lanilla
yang dikurangi dengan utang jangka panjang.
Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi
berdasarkan pada jumlah kekayaan yang dicadangkan untuk
tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
31
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Laporan
Realisasi
Anggaran
(LRA) meliputi
Pendapatan
dan Belanja.
Penjelasan dari
Pos-pos
Belanja pada
Badan
Penghubung
Daerah
Prov.Jatim
5.1 PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Realisasi anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh kami yang
menggambaarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam
satu periode pelaporan.
Tidak ada realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2017 pada Badan
Penghubung Daerah. Sedangkan untuk alokasi Anggaran pada Tahun 2017
sebesar Rp. 36.247.263.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
35.204.406.011,00 terdapat selisih sisa belanja sebesar Rp. 1.042.856.989
atau relisasi sebesar 97,12%. Dan sebagai perbandingan tahun 2016,
bahwa anggaran Rp. 36.245.478.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.35.272.683.489,00 terdapat selisih sisa belanja sebesar Rp.
972.794.511,00 atau relisasi sebesar 97,32%
Realisasi belanja dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung, realisasi sebesar Rp. 6.149.948.677
dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.387.058.000 atau
terealisasi sebesar 96,29 %. Terdapat selisih belanja sebesar
Rp. 237.109.323 merupakan sisa mati anggaran.
Belanja Langsung, realisasi sebesar Rp 29.054.457.334,00 dari
alokasi anggaran sebesar Rp 29.860.205.000,00 atau terealisir
sebesar 97,3 %. Terdapat selisih belanja sebesar Rp.
805.747.666 merupakan sisa mati anggaran.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
32
Penjelasan
pos-pos
Laporan
Ikhtisar realisasi belanja dapat dilihat matrik sebagai berikut :
0,00
5.000.000.000,00
10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
20.000.000.000,00
25.000.000.000,00
30.000.000.000,00
35.000.000.000,00
40.000.000.000,00
Belanja Total Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
Anggran
Penyerapan
Sisa
Penjelasan matrik diatas adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak langsung merupakan belanja pegawai yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan program / kegiatan rutin yaitu
sebesar Rp. 6.387.058.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.149.948.677,00
atau 96,29 persen atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp.
237.109.323,00 atau 3,71 persen
b. Belanja Langsung
Belanja langsung terdiri dari pengeluaran belanja pegawai, barang dan
jasa serta belanja modal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
dianggarkan sebesar Rp. 29.860.205.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.
29.054.457.334,00 atau 97,3 persen, atau terjadi sisa sebesar Rp.
805.747.666,00 atau 2,7 persen, dan rincian sebagai berikut :
No
Urut Uraian
Jumlah ( Rp ) Bertambah /(Berkurang)
Anggaran Setelah
perubahan Realisasi ( Rp ) %
1 2 3 4 5(4-3) 6
5 BELANJA 36.247.263.000 35.204.406.011 (1.042.856.989) (2,88)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.387.058.000 6.149.948.677 (237.109.323) (3,71)
5.2 BELANJA LANGSUNG
29.860.205.000 29.054.457.334 (805.747.666) (2,70)
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
33
Grafik
Perhitungan
Belanja Tahun
2016
5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Alokasi anggaran belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur sebesar Rp.36.247.263.000,- yang terdiri atas belanja tidak
langsung sebesar Rp. 6.387.058.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.
29.860.205.000,-. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan
Terdapat pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Pihak Ketiga sebesar Rp. 17.443.800 dan telah disetorkan pada Kas
Daerah
2. Belanja
Dari total anggaran Tahun 2017 sebesar Rp.36.247.263.000,00, telah
menyerap realisasi belanja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur sebesar Rp.35.204.406.011,00 terdiri dari :
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.387.058.000,00
terealisasi sebesar Rp.6.149.948.677,00 dan sisa sebesar
Rp.237.109.323,00
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.29.860.205.000,00
terealisasi sebesar Rp.29.054.457.334,00 dan sisa sebesar
Rp.805.747.666,00 terdiri dari :
a. Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.2.502.100.000,00
terrealisasi sebesar Rp.2.480.166.000,00 dan sisa sebesar
Rp.21.934.000,00.
b. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rp.23.722.278.000,00 terealisasi sebesar Rp.22.972.186.037,00
dan sebesar Rp.750.091.963,00.
c. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.3.519.500.000,00
terealisasi sebesar Rp.3.509.336.500,00 dan terdapat sisa sebesar
Rp.10.163.500,00
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
34
Pos Beban
GRAFIK PERHITUNGAN BELANJA TAHUN 2017
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
blnj PEGW_BTL blnj PEGW_BL blnj BRG JASA_BL blnj MODAL_BL
ANGGARAN REALISASI SISA
3. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau pengakuan kewajiban.
Pada Badan Penghubung Daerah selama Tahun Anggaran 2017
terdapat jumlah Beban Operasi – LO sebesar Rp. 34.512.069.494
terdiri dari Beban Pegawai – LO sebesar Rp. 9.313.466.358 , Beban
Barang dan Jasa sebesar Rp. 23.400.113.475, dan Beban Penyusutan
dan Amortisasi sebesar Rp. 1.798.489.661
No. Uraian 2017 2016 Kenaikan / Penurunan
2 BEBAN 33,290,458,976.00 0 33,290,458,976.00
2.1 BEBAN OPERASI - LO 33,290,458,976.00 0 33,290,458,976.00
2.1.1 Beban Pegawai - LO 9,313,466,358,00
8,791,160,952.00
522,305,406.00
2.1.2 Beban Barang dan Jasa 23,400,113,475,00 23,087,741,952,00 312,371,523.00
2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,798,489,661.00 1,557,988,522,00 240,501,139.00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 34,512,069,494.00 33,436,891,426.00 1,075,178,068.00
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
35
Pos Aset
Persediaan
Aset Tetap
4. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun
oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam hal
ini aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset
lancar berupa kas dan setara kas. Sementara aset non lancar terdiri
dari aset tetap dan aset lainnya.
Bila dilihat dari neraca Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur per 31 Desember 2017, terdapat beberapa aktiva tetap yang
telah dilaporkan / dikirim ke BPKAD Provinsi Jawa Timur, dan telah
diinventariskan ke dalam buku aset tetap. Berikut Penjelasan rinci
terkait aset Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur pada
tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
5.2.1.i Persediaan
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
Persediaan Rp 27.745.850.00 Rp 32.626.000.00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 31
Desember 2016 dan 31 Desember 2017, dengan rincian penggunaan selama
tahun 2017.
5.2.3 Aset Tetap
Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 01 Januari 2017 sebesar
Rp. 44.954.551.666.00 dan Rp. 49.059.694.116 yang dinilai dengan
menggunakan metode harga perolehan (Acquisition Cost) dan belum
memperhitungkan Depresiasi (penyusutan). Dapat digambarkan sebagai
berikut :
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Aset Tetap 46.954.551.666 49.059.694.116
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
36
Aset Tanah
Aset Peralatan
dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur per
31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017.
Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp.) :
Jenis Aset Tetap 31 Desember 2016 31 Desember 2017
Tanah 11.732.000.000,00 11.732.000.000,00
Peralatan dan Mesin 14.720.182.715.00 16.544.770.165.00
Gedung dan Bangunan 18.998.619.951.00 18.998.619.951.00
Jalan,Irigasi,dan Jaringan 374.747.000.00 374.747.000.00
Aset Tetap lainnya 1.129.002.000.00 1.409.557.000.00
Kontruksi dalam
pengerjaan
0,00 0,00
Jumlah 46.954.551.666 49.059.694.116.
Dengan perincian sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Mutasi Barang Tahun
2016 dan Tahun 2017
5.2.3.a Tanah
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Tanah 11.732.000.000 11.732.000.000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah Provinsi
Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017.
5.2.3.b Peralatan dan Mesin
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Peralatan dan
Mesin
Rp 14.720.182.715 Rp 16.544.770.165
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
37
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, dengan
perincian sebagai berikut :
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
1. Alat-alat BESAR 168.500.000,.00 168.500.000,00
2. Alat-alat Angkutan 7.111.811.800,00 7.495.262.550,00
3. Alat-alat Bengkel dan
ukur
4.994.000,00 4.994.000.00
4. Alat-alat Pertanian 00 00
5. Alat-alat Kantor dan
Rumah Tangga
5. 786.977.255,00 7.172.343.955,00
6. Alat-alat Studio dan
Komunikasi
1.647.899.660.00 1.703.669.660.00
7. Alat-alat Kedokteran 00 00
8. Alat Laboratorium 00 00
9. Alat Keamanan 00 00
Jumlah 14.720.182.715 16.544.770,165
Perubahan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin diakibatkan oleh
penambahan yang berasal dari realisasi Belanja Modal DPA Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sehingga
pada akhir Tahun 2017 diperoleh nilai Rp 16.544.770,165,00 yang masuk
dalam Aktiva Tetap serta pengurangan alat-alat angkutan senilai Rp
379.346.250,00 karena dialihkan ke SKPD lain ( dipindahkan ke Biro
Umum Setda Provinsi Jawa Timur ). Selain itu Badan Penghubung Daerah
mendapatkan hibah berupa miniatur Anjungan Jawa Timur TMII yang
diberikan oleh Dinas Perumahan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
senilai Rp. 342.700.000. Terdapat Penghapusan Alat angkutan roda 4
sebanyak 1 buah dan alat angkutan roda 2 sebanyak 4 buah dengan jumlah
nilai Rp 344.596.000,- dengan surat Keputusan Gubernur
188/625/KPTS/203.5/2017 tertanggal 18 Januari 2017.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
38
5.2.3.c Gedung dan Bangunan
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Gedung dan
bangunan 18.998.619.951 18.998.619.951
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017,
dengan perincian sebagai berikut :
No. Uraian 31 Desember 2015 31 Desember 2016
1. Bangunan Gedung 17.021.920.951,00 17.021.920.951,00
2. Bangunan
Monumen
1.976.699.700.00 1.976.699.70000
Jumlah 18.998.619.951 18.998.619.951
Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan diakibatkan perubahan
kode barang yang berasal dari Kode Bangunan ke Kode Barang Monumen,
Bangunan Gedung Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2016 senilai Rp,17.021.920.251,00 dan Bangunan Monumen Rp
1.976.699.700,00 Aktiva Tetap Bangunan senilai Rp. 18.998.619.951,00.
5.2.3.d Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember
2016
31 Desember
2017
Jalan, irigasi dan
Jaringan Rp 374.747.000 Rp 374.747.000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember
2017, dengan perincian sebagai berikut :
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
39
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
1. Jalan dan
Jembatan
00 00
2. Bangunan Air
(Irigasi)
00 00
3. Instalasi 00 00
4. Jaringan 374.747.000,00 374.747.000,00
Jumlah 374.747.000,00 374.747.000,00
5.2.3.e Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Aset Tetap
lainnya
Rp 1.129.002.000 Rp 1.409.557.000
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Aset Tetap Lainnya milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, dengan
perincian sebagai berikut :
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
1. Buku dan
Perpustakaan
53.741.000,00 53.741.000,00
2. Barang bercorak
Kesenian/Kebudayaan 1.075.261.000,00 1.075.261.000,00
3. Hewan/Ternak dan
Tumbuhan
0,00 230.670.000,00
Jumlah 1.129.002.000,00 1.409.557.000,00
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
40
5.2.3.f Konstruksi dalam pengerjaan
31 Desember 2016 31 Desember 2017
Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp 0,00 Rp 0,00
a. Aset Ekstrakomptabel
Dapat dijelaskan sebagai berikut :
Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
Aset Tetap Rp 2.244.000,00 Rp 42.130.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yang digunakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa
Timur per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017. Pada Tahun 2017
Terdapat penambahan aset ekstrakomptabel senilai Rp. 39.886.000
berupa 200 buah kursi lipat.
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2017
1. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.188.000,00 41.074.000,00
2. Buku dan Perpustakaan 1.056.000,00 1.056.000,00
Jumlah 2.244.000,00 42.130.000,00
b. Aset Tak Berwujud
Pada Tahun 2017 Badan Penghubung Daerah melakukan pembelian
software senilai Rp. 49.500.000 dan telah dicatat dalam Belanja Modal
Tahun Anggaran 2017 serta diklasifikasikan sebagai Aset Tak Berwujud.
c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai
dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan
Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu.
Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan
mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel
Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun
2013.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
41
Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek
penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai
dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember
2013.
b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah
31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai
perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang
merupakan nilai estimasi.
Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan
atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi
kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,
maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam
nilai yang dapat disusutkan.
Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar
Rp. 17.717.943.097,00 terdiri dari :
a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 16.995.476.561,00
b. Akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp. 709.736.336,00
c. Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 12.730.200,00
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
42
5. 5. Laporan Perubahan Ekuitas
Kenaikan ekuitas pada Tahun 2017 sebesar Rp. 501.692.528 berasal dari
penambahan ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 35.132.662.211
yang dikurangi :
- Defisit LO Rp. 34.530.658.151
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Penyesuaian Ekuitas
sebesar - Rp. 100.311.532 yang merupakan pengurangan aset
karena perpindahan kendaraan dinas berupa mobil ke Biro
Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur senilai Rp. 376.185.032
& penambahan aset dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
berupa Miniatur senilai Rp. 275.873.500 yang sekarang
diletakkan di Anjungan Jawa Timur TMII.
Penambahan ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember sebesar Rp.
35.132.662.211 berasal dari penambahan R/K PPKD sebesar Rp.
35.415.053.839 yang meliputi :
- Total dari seluruh SP2D Badan Penghubung Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp. 35.415.053.839 dan pengurangan
sebesar Rp. 282.391.628 yang berasal dari penyetoran sisa
uang kas sebesar Rp. 210.647.828 ,pendapatan denda sebesar
Rp. 17.443.800, dan penyetoran hasil penghapusan lelang ke
kas daerah sebesar Rp. 54.300.000
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
43
Daftar Rekapitulasi jumlah mutasi barang adalah sebagai berikut :
REKAPITULASI JUMLAH MUTASI BARANG ASET TA. 2017
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Bid.
Pembidangan Barang
Keadaan Awal - 01 Januari 2017
Mutasi Keadaan Akhir - 31 Desember
2016 Berkurang Bertambah
Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6
01 GOlONGAN TANAH 11.732.000.000 0 0 11.732.000.000
0101 TANAH 11.732.000.000 0 0 11.732.000.000
02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 14.720.182.715 635.532.050 2.460.119.500 16.544.770.165
0202 ALAT-ALAT BERAT/BESAR 168.500.000 0 0 168.500.000
0203 ALAT - ALAT ANGKUTAN 7.111.811.800 379.346.250 762.797.000 7.495.262.550
0204 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 4.994.000 0 0 4.994.000
0205 ALAT PERTANIAN 0 0 0 0
0206 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 5.786.977.255 256.185.800 1.641.552.500 7.172.343.955
0207 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 1.647.899.660 55.770.000 1.703.669.660
0208 ALAT-ALAT KEDOKTERAN 0 0 0 0
0209 ALAT LABORATORIUM 0 0 0 0
0210 ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN 0 0 0 0
03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 18.998.619.951 0 18.998.619.951
0311 BANGUNAN GEDUNG 17.021.920.251 0 0 17.021.920.251
0312 MONUMEN 1.976.699.700 0 0 1.976.699.700
04 GOlONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
374.747.000 0 0 374.747.000
0413 JALAN DAN JEMBATAN 0 0 0 0
0414 BANGUNAN AIR IRIGASI 0 0 0 0
0415 INSTALASI 0 0 0 0
0416 JARINGAN 374.747.000 0 0 374.747.000
05 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA 1.129.002.000 0 280.555.000 1.409.557.000
0517 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 53.741.000 0 0 53.741.000
0518 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 1.075.261.000 0 49.885.000 1.125.146.000
0519 HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN 0 0 230.670.000 230.670.000
06 GOlONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
0 0 0 0
TOTAL 46.954.551.666 635.532.050 2.740.674.500 49.059.694.116
Penjelasan Atas
Pos-pos Laporan
Arus Kas
5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KAS
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran pada Badan Penghubung
Daerah Provinsi jawa Timur terdiri dari arus kas masuk yang
merupakan pencairan SP2D UP, TU dan GU selama tahun 2017
sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Adapun
penjelasannya adalah :
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
44
GRAFIK PERHITUNGAN MUTASI KAS UP/GU TAHUN 2017
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
UP JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP NOP DES STS
PENERIMAAN PENGELUARAN
PERHITUNGAN MUTASI ARUS KAS UP/GU/TU TAHUN ANGGARAN 2017
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
45
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Penjelasan
terkait informasi
seputar Badan
Penghubung
Daerah Provinsi
Jawa Timur
Posisi Badan
Penghubung
Daerah sesuai
dengan
Tupoksinya
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah
satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
yang berkedudukan di wilayah atau diluar ibu kota Pemerintah Provinsi
Jawa Timur yaitu yang terletak di jalan Pasuruan No. 16-20, Menteng,
Jakarta Pusat. Apabila ditinjau dari posisi atau letak diluar Provinsi Jawa
Timur dan kompleksitas permasalahannya berada di wilayah Provinsi
Lain, maka keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat-Pejabat dan seluruh
komponen di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam bidang
koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Jakarta, khususnya koordinasi dan fasilitasi dengan
lembaga pusat baik Pemerintah dan Non Pemerintah. Wilayah kerja
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi wilayah
Jabodetabek dan sekitarnya.
Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang
memadai baik gedung, mess, kendaraan operasional, sumber daya
manusia dan dukungan sarana material, sehingga Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat menjalankan roda organisasi secara
baik, cepat, akurat, efisien dan akuntabel dalam tugas-tugas
pelayanannya.
Selain itu, Badan Penghubung Daerah Jawa Timur juga mengelola
sebuah Anjungan Daerah Jawa Timur yang berada di areal Taman Mini
Indonesia Indah (TMII), dimana secara wujud fisik dan fungsinya
merupakan replika semua keragaman dan kekayaan budaya daerah
khususnya Jawa Timur. Adapun fasilitas dan sarana fisik yang ada antara
lain dalam bentuk arsitektur bangunan rumah adat beserta perabot-
perabot khas daerah kabupaten kota se-Jawa Timur. Sedangkan secara
aktivitas kegiatan kesenian dan kebudayaan menampilkan semua unsur
kesenian yang ada di Jawa Timur yang diharapkan menjadi garda depan
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
46
dan wakil dalam ikut mempromosikan dan mengenalkan potensi
keragaman seni dan budaya daerah Jawa Timur khususnya obyek wisata
yang menjadi tujuan pariwisata serta memperkenalkan potensi kerajinan
tradisonal dan modern, juga industri kecil masyarakat Jawa Timur.
Didalam pengelolaannya, selama tahun 2017 tidak terjadi
perubahan yang berarti dalam manajemen pengelolaan maupun struktur
pengelola pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.
Pengelolaan keuangan baik di Badan Penghubung Daerah dan Anjungan
Taman Mini, dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan
dilakukan dengan koordinasi setiap hari dalam pengelolaan keuangan
yang didasarkan atas pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan program dan kegiatan masing-masing.
Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Penghubung
Daerah dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah telah melakukan
berbagai macam kegiatan dan tupoksi yang telah diatur dalam pedoman
pelaksanaan program kerja selama setahun anggaran. Kegiatan-kegiatan
tersebut antara lain seperti pelaksanaan pelatihan-pelatihan khusus yang
ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya paguyuban warga asal
Jawa Timur yang berada dan tinggal di Jakarta, Kesenian-kesenian
daerah yang didatangkan dari semua Kabupaten-Kota yang berada di
Provinsi Jawa Timur pada tiap minggu-nya dan Paket-paket acara
kesenian khusus yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam skala yang
lebih besar dan melibatkan banyak pihak guna mendukung terlaksananya
kegiatan tersebut.
Pada intinya seluruh kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh
Badan Penghubung Daerah mempunyai tujuan untuk kepentingan
masyarakat pada umumya dan memperkenalkan Jawa Timur baik dari
kajian Ekonomi, Sosial dan budaya kepada masyarakat yang tinggal di
Jakarta. Manfaat atas kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung
akan dirasakan secara positif oleh masyarakat Jawa Timur pada
umumnya.
Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2017
47
BAB VII
PENUTUP
Penjelasan
kesimpulan
Laporan
Keuangan
Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Badan
Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017, telah
dilaksanakan dengan acuan Program dan Kegiatan, serta dapat
dipertanggungjawabkan dengan baik dan akuntabel.
Demikian catatan atas laporan keuangan Badan Penghubung
Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana perlunya dan semoga menjadi bahan informasi
yang berguna.
Terima Kasih.